Gubsu menyampaikan arahan dalam kunjungan kerja di Kota Pematangsiantar.
SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi angkat bicara mengenai persoalan BUMD di Kota Pematangsiantar yang selalu merugi, salah satunya Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS).
Menurut Gubsu kondisi perusahaan daerah yang tidak bisa memberikan kontribusi merupakan kesalahan pengelolanya yang tidak profesional.
“Kurang profesionalnya pengelola di daerah BUMD menjadi penyebab perusahaan bisa mengalami kerugian. Masalah ini akan kita tindaklanjuti. Yang namanya bisnis harus untung. Kalau tidak menghasilkan buat apa dipertahankan? Begitu pun masalah ini akan kita bicarakan lagi,” kata Gubsu Edy Rahmayadi dalam kunjungan kerjanya ke Siantar, Rabu (3/7/19).
Sebagaimana diketahui, PD PAUS di Kota Pematangsiantar yang baru berdiri sejak tahun 2014 selalu mengalami kerugian dari tahun ke tahun. Mulai tahun 2014 hingga 2018, kerugian tercatat mencapai Rp36 miliar.
Sementara uang APBD yang disetorkan ke PD PAUS sejak tahun 2014 sudah mencapai Rp14,5 miliar. Sementara program perusahaan tersebut tidak berjalan dengan baik alias mangkrak.
Pada saat diwawancari wartawan, Gubsu juga menyinggung soal pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun 2020 mendatang. Soal kepastian apakah Siantar ikut serta atau tidak, Gubernur menyatakan akan menanyakan langsung kepada Menteri Dalam Negeri dan akan menyampaikan hasilnya dalam waktu dekat.
Dalam kunjungan kerjanya, Gubsu menjalani beberapa tempat yang diawali dengan upacara pagi di lapangan Dandim 1 Bukit Barisan Rindam.
Selesai upacara Edy Rahmayadi meninjau kolam pembibitan ikan yang berlokasi di Rindam. Selanjutnya rombongan berangkat ke Rumah Dinas Walikota Siantar.
Di Rumah Dinas Walikota yang dihadiri seluruh pejabat di Pemko Siantar dan sejumlah warga, Edy Rahmayadi meminta kepada masyarakat dan Walikota serta jajarannya agar bersama-sama mendukung program pemerintah dan membangun Kota Siantar semakin maju dan jaya.
“Khusus kepada kepala daerah agar membuat program yang dapat memajukan Kota Siantar dan menyelesaikan satu program dulu baru merencanakan program berikutnya, agar masyarakat bisa menikmati hasilnya,” ujar Gubsu.
“Demikian juga para Lurah agar lebih memperhatikan wilayahnya dan memberikan laporan serta mengembangkan wilayah masing-masing. Kemudian lurah dan camat membuat program-program demi kemajuan masyarakat,” tegas Edy Rahmayadi.
Gubsu juga mengingatkan kepala daerah agar membuat program penataan kembali Kota Siantar.
“Siantar harus ditata kembali. Jangan ada sampah terlihat menumpuk, dan spanduk-spanduk organisasi menempel tidak beraturan segeralah ditata ulang. Masyarakat harus lebih kompak dan bekerja sama demi membangun Kota Siantar agar semakin maju dan jaya,” sebutnya. (pra/des/ms/sp)
net
PERKENALKAN: PSSI saat memperkenalkan kostum wasit.
net
PERKENALKAN: PSSI saat memperkenalkan kostum wasit.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Belum juga mengevaluasi kinerja wasit Dodi Setia yang memimpin laga Persebaya Surabaya kontra Madura United di leg kedua babak 8 besar Piala Indonesia, Departemen Wasit PSSI kembali disibukkan dengan protes lainnya. Kali ini giliran PSIS Semarang yang kecewa dengan kinerja wasit Annas Apriliandi.
Annas dinilai tidak bekerja baik ketika memimpin pertandingan PSIS melawan Barito Putera pada 30 Juni di Stadion Moch. Soebroto, Magelang, Jawa Tengah. Terutama ketika membatalkan keputusan penalti untuk tuan rumah di menit 90+3. Padahal, awalnya, wasit asal Jawa Barat tersebut menunjuk titik putih sebelum akhirnya merevisi jadi tendangan bebas saja setelah berdiskusi dengan asisten wasit di pinggir lapangan.
PSIS sudah resmi mengirimkan surat protes. Bukan hanya itu, pihak Mahesa Jenar juga menyisipkan beberapa rekaman video yang menunjukkan, pihaknya seharusnya mendapatkan hadiah penalti.
“Kami optimistis protesnya akan ditanggapi. Nanti pasti ada tim penilai kinerja wasit di laga itu,” tutur Manajer PSIS Setyo Agung Nugroho.
Plt Kepala Departemen Wasit, Efraim Ferdinand menyatakan, pihaknya sudah mendengar adanya protes tersebut. Tapi, karena evaluasi atas kinerja wasit akan dilakukan tiap 2 pekan, dia tidak bisa mengatakan kenapa wasit Annas bisa melakukan kesalahan. “Ini baru mau dipanggil. Termasuk wasit Dodi,” ungkapnya.
Dia mengakui, memang pekan ini kinerja wasit banyak menuai protes. Tapi, Efraim menegaskan, hal itu tidak bisa serta-merta jadi patokan, kualitas wasit di Indonesia sangat buruk. “Kalau hanya pekan ini, tidak bisa jadi bahan penilaian. Beberapa pekan sebelumnya, bagaimana? Tidak ada protes kan?” tegasnya.
Dia juga menjelaskan, evaluasi wasit tidak serta-merta hanya dilihat dari kesalahan yang dilakukan. Banyak faktor yang harus dilihat sebelum memutuskan dan memberikan sanksi. “Selain mendengar penjelasan dari yang bersangkutan, kami akan melihat rekaman pertandingan. Kesalahannya di mana, kondisi wasit saat itu bagaimana, fisiknya bagaimana. Jadi intinya, tidak bisa satu kesalahan jadi patokan,” beber Efraim.
Efraim mengungkapkan, PSSI all-out untuk urusan wasit tahun ini. Kalau dinilai kualitasnya menurun, sejauh ini Departemen Wasit PSSI hanya menugaskan 25 wasit dari ratusan yang ada. Ke-25 wasit merupakan hasil seleksi ketat. “Bayangkan kalau kami dianggap tidak serius, yang daftar awalnya 50 kami tekan jadi 25. Itu yang layak, sudah standar kami. Karena kalau tidak lulus, tidak kami panggil,” jelasnya.
Dengan jumlah tersebut, bisa dikatakan, wasit yang bertugas cukup kelelahan. Bayangkan, sejak Januari tahun ini, tidak ada waktu istirahat yang cukup untuk para pengadil lapangan. Kompetisi terus ada. “Mulai Piala Indonesia, Piala Presiden, sampai Liga 1 ini. Jadi, ya, kami pasti akan melakukan evaluasi. Tapi, faktor yang dilihat banyak,” pungkas Efraim. (jpc/saz)
net
BERLATIH: Pemain Bhayangkara FC saat berlatih.
net
BERLATIH: Pemain Bhayangkara FC saat berlatih.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bhayangkara FC harus banyak mengalah untuk urusan pertandingan musim ini. Jika sebelumnya terpaksa tukar status kandang dengan Persib Bandung, karena tidak mendapat izin menggelar pertandingan dari kepolisian, kali ini The Guardian terpaksa mengungsi dari kandangnya, Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, saat menjamu PS Tira Persikabo, hari ini (4/7).
Itu terjadi karena sehari sebelum pertandingan, Rabu (3/7), Stadion Patriot Candrabhaga digunakan untuk menggelar pertandingan Liga 1 antara Persija Jakarta kontra PSS Sleman. Selisih waktu sehari untuk menggelar pertandingan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia tidak memungkinkan. Sebab, Bhayangkara FC sebagai tuan rumah wajib mengalokasikan waktu untuk tim sendiri dan lawan untuk melakukan official training di venue pada H-1 pertandingan. Masalahnya, tidak mungkin hal tersebut dilakukan. Sebab, stadion digunakan untuk menggelar pertandingan.
Manajer Bhayangkara FC, AKBP Sumardji menuturkan, timnya memilih Stadion Madya dengan alasan jaraknya yang lumayan dekat dengan mes pemain.
“Daripada menunda pertandingan, kami mengalah dan cari lapangan ke Stadion Madya,” tutur Sumardji.
Alasan lainnya, Stadion Madya dianggap mirip dengan kandang Bhayangkara FC musim lalu, Stadion PTIK. Kapastitas yang sedikit, kurang lebih hanya 9 ribuan tempat duduk, cocok untuk Indra Kahfi dkk yang tidak punya supporter banyak. “Ya, kami kalau bertanding maksimal penontonnya 2 sampai 3 ribu saja,” imbuh Sumardji.
Selain itu, kondisi lapangan sangat baik. Sesuai dengan standar yang ditetapkan PT LIB, selaku operator kompetisi. Pencahayaannya juga cukup baik, mengingat Stadion Madya juga sering digunakan untuk latihan Timnas Indonesia. Baik senior ataupun kelompok usia.
Sebagaimana diketahui, Bhayangkara FC pada musim ini kembali menggunakan Stadion Patriot Candrabhaga untuk kandangnya. Sebab, kandang pada musim 2018, yakni Stadion PTIK, sedang direnovasi total dan baru bisa digunakan tahun depan.
Sumardji tidak menampik, Bhayangkara FC sedikit dirugikan dengan perpindahan kandang itu. Tapi, pihaknya tidak bisa melakukan apa pun lagi, karena laga harus tetap dijalankan. “Seandainya Persija tidak main pada 3 Juli, kami akan tetap main di Patriot,” pungkasnya. (jpc/saz)
SURYA/SUMUT POS
SERAHKAN: Bupati Sergai H Soekirman didampingi Kepala Disdik Sergai Joni Walker, menyerahkan trofi pemenang kepada siswa SMP Pegajahan, Selasa (2/7).
SURYA/SUMUT POS
SERAHKAN: Bupati Sergai H Soekirman didampingi Kepala Disdik Sergai Joni Walker, menyerahkan trofi pemenang kepada siswa SMP Pegajahan, Selasa (2/7).
SERGAI, SUMUTPOS.CO-Event Gala Siswa Indonesia (GSI) Tingkat SMP se-Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), secara resmi ditutup Bupati Sergai H Soekirman di Lapangan Sepak Bola PT Socfindo, Dusun II, Desa Matapao, Kecamatan Telukmengkudu, Selasa (2/7) lalu.
Pada kesempatan itu, Soekirman menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut. Terutama kepada panitia, atas terlaksananya GSI, hingga berjalan sukses sampai penutupan.
Soekirman juga sangat mengapresiasi kinerja KONI Sergai beserta jajarannya, atas keberhasilan mengharumkan nama Kabupaten Sergai (Tanah Bertuah Negeri Beradat) pada Porprovsu 2019 lalu. Dalam ajang tersebut, Kabupaten Sergai mampu menduduki peringkat ke-7.
Soekirman mengatakan, generasi milenial harus sudah bisa mengikuti kemajuan teknologi, karena sistem perekrutan pemain di GSI ini menggunakan sistem online.
“Selain itu, para guru olahraga juga harus terus mengajar dan mendidik siswanya dengan baik, serta memaksimalkan potensi anak didiknya,” harap Soekirman.
Dalam laporannya, Kepala Dinas Pendidikan Sergai, Joni Walker mengatakan, GSI Tingkat SMP se-Kabupaten Sergai, selama sepekan digelar, telah berjalan dengan lancar dan aman sesuai dengan semangat menjunjung tinggi sportivitas dan fair play.
Ajang GSI yang telah digelar untuk kedua kalinya ini, terwujud atas perhatian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pada kegiatan ini, panitia sudah menilai ada sekitar 44 pemain yang jadi refrensi untuk lanjut ke tingkat nasional nantinya. “Selama pertandingan digelar, semua tim tidak ada yang mengajukan keberatan. Semua itu tak terlepas dari pengawasan dan keamanan yang hadir di setiap kegiatan. Kemudian wasit yang berasal dari PSSI, melaksanakan tugasnya dengan konsisten di setiap pertandingan. Dan semua unsur kepanitiaan bekerja dengan baik serta terkoordinir, sampai keiatan selesai,” jelas Joni.
Dalam penutupan GSI itu, dipertandingkan laga final antara SMP Pegajahan dengan SMP Dolokmasihul. Dan Pegajahan berhasil menekuk Dolokmasihul dengan skor telak 4-1. Pegajahanpun menjadi jawara GSI Tingkat SMP 2019. Disusul juara kedua Dolokmasihul, dan juara 3 diraih SMP Sipispis, serta juara 4 diraih Bandar Khalifah. (sur/saz)
sutan siregar/sumut pos
PERTAHANKAN: Pemain PSMS Medan Mamadou Lamarana Diallo mempertahankan bola dari pemain Cilegon United di Stadion Teladan, Selasa (2/7).
Sutan siregar/sumut pos PERTAHANKAN: Pemain PSMS Medan Mamadou Lamarana Diallo mempertahankan bola dari pemain Cilegon United di Stadion Teladan, Selasa (2/7).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pertandingan kandang perdana PSMS Medan di Liga 2 musim ini, mendapat sambutan cukup baik dari warga Kota Medan. Terbukti, laga melawan Cilegon United di Stadion Teladan Medan tersebut, berhasil menjual 7.700 lembar tiket untuk semua tribun.
“Ya, sebanyak 7.700 lembar tiket terjual saat pertandingan melawan Cilegon. Itu untuk semua kategori,” ungkap Sekretaris Umum PSMS Julius Raja, Rabu (3/7).
Saat melawan Cilegon, Panpel PSMS menjual tiket dengan 5 kategori. Kategori supporter seharga Rp15 ribu, tribun utara dan selatan dibanderol Rp20 ribu, tribun timur Rp30 ribu, dan tribun barat dijual dengan harga Rp50 ribu. Terakhir VIP seharga Rp75 ribu.
King, sapaan karib Julius Raja, menambahkan, hasil penjualan 7.700 lembar tiket tersebut sebesar Rp200 juta lebih. Namun, tidak semua uang penjualan tiket tersebut masuk kas PSMS. Pasalnya, biaya pertandingan juga mencapai Rp100 juta lebih, atau sekitar 50 persen. “Sebagai pertandingan perdana, jumlah tiket terjual tersebut tidak terlalu buruk. Namun, kekalahan PSMS sedikit mengecewakan penonton,” ungkapnya.
Dia juga berharap, kekalahan dari Cilegon tidak mempengaruhi animo penonton untuk menyaksikan laga kandang kedua PSMS melawan Perserang, Sabtu (6/7) mendatang. “Kami berharap warga Medan tetap mendukung PSMS pada laga kandang kedua nanti. Sebab, tanpa penonton, PSMS akan sulit meraih kemenangan,” harap King.
Sementara itu, Pelatih PSMS, Abdul Rahman Gurning mengaku, timnya harus cepat beralih fokus usai kekalahan dari Cilegon. Faktor pemain yang merasa terbebani lantaran wajib memenangi pertandingan, akan coba dievaluasi untuk laga selanjutnya kontra Perserang. “Tentu setelah kekalahan kemarin kami akan mengevaluasi pemain. Saya akan coba bangkitkan semangat anak-anak, agar bisa tenang di laga selanjutnya. Hari ini (kemarin, red) kami tidak latihan. Biar anak-anak libur dulu,” bebernya, Rabu (3/7).
Gurning berencana mengevaluasi lini pertahanan yang makin rapuh. Mulai dari bek hingga kiper, akan dibenahi, sebelum melanjutkan laga kandang bersua Perserang di Stadion Teladan Medan.
Dia tak mau Ayam Kinantan kebobolan lagi. Walaupun nanti hasilnya menang atau seri, Gurning mencoba agar lini pertahanannya tak kecolongan lagi. “Dari 3 laga ini, memang ada kebobolan. Cuma ada satu pertandingan yang tidak kebobolan. Saya maunya, tidak ada kebobolan seperti lawan Persibat. Kami menang tanpa adanya kebobolan,” harapnya.
“Nah ini akan menjadi evaluasi kami di lini bawah. Sudah 2 kali gawang kami kebobolan. Kiper juga harus dievaluasi. Karena gol yang tercipta juga tak terlepas dari tanggung jawab kiper. Kiper harusnya berani mengambil bola-bola potong duel di udara,” imbuh Gurning.
Atas kekalahan dari Cilegon, PSMS turun ke peringkat 6 klasemen sementara Wilayah Barat, dengan raihan 6 poin. (dek/bbs/saz)
Achmad Zaky, Agus Harimurti Yudhoyono, Nadiem Anwar Makarim
Achmad Zaky, Agus Harimurti Yudhoyono, Nadiem Anwar Makarim
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo mengatakan kabinetnya akan banyak diwarnai oleh anak muda. Kabinet baru membutuhkan mereka yang energik, dinamis, fleksibel dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Kabinet itu terbuka bagi mereka yang berusia 20 hingga 40 tahun. Siapa saja anak muda yang berpotensi membantu Jokowi dalam periode keduanya?
Menurut Jokowi, para menteri yang mengisi kabinet baru nantinya harus memiliki kemampuan untuk mengeksekusi program secara tepat dan cepat. Kedua, dia harus memiliki kemampuan manajerial. Kemampuan ini penting untuk bisa mengelola personalia dan anggaran sehingga organisasi kementerian itu betul-betul bisa efektif. Ketiga, kabinet mendatang juga akan banyak diwarnai dengan anak-anak muda.
“Ya, bisa saja ada menteri umur 20-25 tahun, kenapa tidak? Tapi dia harus mengerti manajerial, dan mampu mengeksekusi program-program yang ada. Umur 30-an juga akan banyak,” kata Jokowi.
Keberadaan anak muda di kursi para menteri, tentu akan mengubah struktur internal menteri Kabinet Kerja yang usianya sudah tak lagi muda. Saat ini, menteri termuda yang dimiliki Jokowi adalah Puan Maharani.
Perempuan yang dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan saat masih berusia 41 tahun. Sementara sisanya, rata-rata usia para menteri berada di atas kepala empat.
Rencana kepala negara merekrut anak muda ini pun mematik pertanyaan, apakah akan ada perubahan nama kabinet baru yang diisi oleh anak-anak muda pada periode kedua pemerintahannya?
Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati, menilai, CEO Gojek, Nadiem Anwar Makarim, dan CEO Bukalapak, Achmad Zaky mempunyai kans menjabat menteri muda di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua.
Penilaian Wasisto berdasarkan pernyataan Jokowi bakal memilih sejumlah menteri berusia 20 tahunan ketika disahkan kembali menjadi presiden masa bakti 2019-2024. “CEO Gojek dan Bukalapak bisa jadi opsi,” kata Wasisto belum lama ini.
Dia memandang kedua sosok muda ini memiliki kapabilitas yang seiring dengan visi Jokowi menjalankan pembangunan Indonesia ke depannya. Salah satunya terkait Revolusi Industri 4.0 yang sempat digaungkan ketika debat calon presiden dan wakil presiden 2019.
Baik Nadiem Makarim atau Achmad Zaky telah terbukti mendompleng sejumlah sektor di Tanah Air lewat kesuksesan dalam menjalankan bisnis startup menjadi unicorn. Menurut dia, peran industri kreatif dan teknologi yang telah terasah dari dua sosok muda itu pantas diuji di sektor lain.
Sehingga Wasisto menilai kedua sosok muda itu cocok menjadi kadidat calon menteri pariwisata dalam pemerintahan Jokowi mendatang. “Mungkin salah satunya jadi menteri pariwisata,” tuturnya.
Sejumlah nama berasal dari tokoh partai dan kalangan profesional bakal duduk di kursi menteri jika Jokowi kembali bertahta di pemerintahan merebak setelah Pilpres 2019 digelar. Sebut saja Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), cawapres Sandiaga Uno, mantan Juru Bicara KPK Johan Budi, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan banyak lainnya.
Deretan Anak Muda Sukses versi Forbes
Forbes telah merilis Forbes 30 Under 30 Asia sebagai daftar pengusaha muda sukses dan berprestasi di wilayah Asia Pasifik yang telah dirilis pada Selasa, 2 April 2019. Dalam daftar tersebut ternyata ada 17 milenial asal Indonesia masuk di dalamnya.
17 milenial asal Indonesia tersebut diketahui berada di bawah umur 30 tahun. Saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mencari anak muda untuk duduk bersama di Kabinet menjadi Menteri. Mungkin deretan anak muda ini cocok jadi salah satu Menteri. Siapa sajakah mereka?
James Prananto (Cofounder Kopi Kenangan), 2. Amanda Cole (Founder Sayurbox), 3. Aruna Harsa (Cofounder Dekoruma), 4. Angky William (Cofounder Stoqo), 5. Aries Susanti (Atlet Panjat di Federasi Panjat Tebing Indonesia), 6. Benz Budiman (Cofounder Pomono Technologies), 7. Denica Flesch (Founder SukkhaCitta), 8. Gitta Amelia (Founder EverHaus), 9. Haryanto Tanjo (Cofounder Moka), 10. Ellen Nio (Investment Associate Patamar Capital), 11. Hendra Kwik, Jefriyanto dan Ricky Winata (Cofounder Payfazz), 12. Steven Wongsoredjo (Cofounder Nusantara Technology), 13. Sabrina dan Elena Bensawan (Cofounder Saab Shares), 14. Tiffany Robyn Soetikno (Founder PT Global Urban Esensial), 15. Archie Carlson dan Sugito Alim (Cofounder StickEarn), 16. Windy Natriavi (Cofounder Awantunai). 17. Agung Bezharie, Harya Putra dan Sofian Hadiwijaya (Cofounder Warung Pintar).
Pengusaha:
Apa respons pengusaha terkait wacana menteri muda alias milenial di kabinet Presiden Jokowi?
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai, usia bukanlah tolak ukur sebagai menteri. Menurutnya, terpenting adalah pengalaman. Shinta mengaku senang jika Presiden melirik generasi muda mengisi kabinetnya.
“Jadi saya tidak mau melihat usia tolak ukur, saya senang Presiden melihat generasi muda, karena memang harus diperhatikan. Generasi muda bisa menjadi tim kerja Jokowi ke depan,” katanya dalam acara Memilih Kabinet dan Kebijakan Presiden Joko Widodo Periode 2 di Jakarta, Rabu (3/7).
Selain pengalaman, menurut Shinta yang perlu dimiliki menteri muda adalah kepemimpinan. Dia bilang, kepemimpinan diperlukan karena kementerian merupakan sebuah organisasi yang besar.
“Jadi kita jangan lihat karena usia, memang kematangan ini adalah pengalaman yang ada, tapi juga bagaimana bisa memimpin,” ujarnya.
“Leadership dalam kementerian itu penting, satu kementerian berapa anak buahnya, kalau tidak punya leadership nggak mungkin jalanin. Ini satu organisasi besar, mesti ada leadership itu jelas,” paparnya.
Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bob Azzam menjelaskan, pertimbangan Jokowi memilih menteri muda ada dua faktor, yakni urgensi dan pertimbangan politis.
“Menteri muda itu ya biasanya pertimbangan karena urgensi di bidangnya satu. Kedua, pertimbangan politis harus mengakomodasi sedemikian banyak partai politik. Apalagi Pak Jokowi bilang ingin merangkul sebanyak-banyaknya supaya kabinet bisa jalan lebih cepat. Ada pertimbangan politis, teknis, memang bidang itu perlu digawangi menteri muda,” jelasnya.
Dia kemudian mengusulkan, jika Jokowi memilih menteri muda sebaiknya dari kalangan profesional.
“Kalau toh diadakan saya mengusulkan bahwa menteri muda muncul dari kalangan profesional, bisnis, bisa diambil Kadin, Apindo, supaya sense of business ada dan komunikasi bisnis baik,” terangnya.
Ma’ruf: Belum Ada Nama
Wakil Presiden terpilih, Ma’ruf Amin, menganggap wajar soal kemungkinan menteri dari kalangan milenial dalam kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin nantinya. Ia menilai, kalangan milenial punya potensi besar sehingga kehadirannya diperlukan dalam kabinet. Terlebih, kata Ma’ruf, kemungkinan menteri dari kalangan milenial pernah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan.
“Bahkan beliau menyebut umur, 25-30 tahun ya. Itu artinya berarti akan ada menteri (milenial). Ini kan hak prerogatif Presiden. Nanti jadi saya kira memang karena potensi milenial cukup besar maka saya kira sudah wajar untuk direpresentasikan di dalam kabinet,” ujar Ma’ruf, Rabu (3/7).
Namun, ia mengatakan, belum ada nama dari kalangan milenial yang akan mengisi posisi menteri di kabinetnya nanti.
Menurut Ma’ruf, pembahasan mengenai hal itu baru sampai pada kebutuhan sosok milenial di kabinet. Meski demikian, Ma’ruf mengatakan, menteri milenial tak cukup hanya usianya saja yang muda, tetapi juga harus memiliki kemampuan yang di bidang yang akan ia kelola.
“Ya tentu kriterianya selain muda juga memiliki kemampuan ya. Profesional di bidang kementerian yang dia akan tempati. Jadi saya kira itu melalui seleksi yang cukup,” ucap Ma’ruf.
Adapun kabinet pemerintahan Jokowi – JK saat ini dinamai Kabinet Kerja yang berasal dari kalangan profesional maupun usulan sejumah partai koalisi pendukung. Kabinet ini diisi oleh 4 menteri koordinator dan 30 menteri. (bbs)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kesenjangan pembangunan menjadi alasan utama digulirkannya kembali rencana pemekaran Provinsi Sumatera Utara menjadi empat provinsi. Pembangunan di kabupaten kota yang letaknya jauh dari ibukota provinsi, masih jauh tertinggal. Karenanya, dibutuhkan pemekaran secepatnya agar daerah-daerah tersebut bisa lebih berkembang. Terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan perekonomian.
BERDASARKAN dokumen sidang paripurna DPRD Sumatera Utara (Sumut), selain Provinsi Kepulauan Nias dan Provinsi Tapanuli, pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng) sudah disetujui DPRD Sumut sejak 2011. Sayang, pembentukan daerah otomomi baru tersebut tertunda karena adanya moratorium dari pemerintah pusat. Karenanya, Komisi D DPRD Sumut terus berupaya mendesak pemerintah pusat agar mencabut kebijakan tersebut.
Langkah nyata yang dilakukan Komisi D DPRD Sumut untuk ‘menggolkan’ pembentukan Provinsi Sumteng tersebut, di antaranya dengan menemui Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, Rabu (3/7). Sayang, Gubsu sedang tidak di kantor, sehingga pertemuan dijadwal ulang pada Senin (8/7) mendatang.
“Harusnya hari ini, tapi pertemuannya tidak jadi. Gubsu sedang keluar kota, infonya sedang ke Rindam di Pematangsiantar. Tadi kami sudah atur jadwal ulang dengan ajudan beliau untuk bisa bertemu Gubsu. Kalau tidak ada halangan, kemungkinan Senin (8/7) nanti kami akan ketemu,” kata Ketua Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan kepada Sumut Pos, Rabu (3/6).
Sutrisno tidak menampik, pertemuan itu memang bermaksud untuk membahas persoalan pemekaran provinsi tersebut. “Ya memang mau bahas itu (pemekaran), karena kan beliaun
juga harus tahu dan nanti juga beliau akan ikut serta dalam proses pemekaran itu, apabila memang pemekaran disetujui pemerintah pusat. Karena saat ini wilayah pemekaran inikan masih wilayah beliau sebagai gubernur,” sebut politisi PDI Perjuangan ini.
Disebutkan Sutrisno, dia dan rekan-rekanmya di DPRD Sumut dari daerah pemilihan Sumut VII, yakni Burhanuddin Siregar (PKS), Roby Agusman (PKPI), Ahmadan Harahap (PPP), Abdul Manan Nasution (Gerindra), Safaruddin Siregar (Demokrat), Fahrizal Effendi Nasution (Hanura), Doli Sinomba Siregar (Golkar), dan Yasir Ridho Lubis (Golkar), ingin fokus dalam pembahasan pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara.
“Jadi selain Provinsi Kepulauan Nias dan Provinsi Tapanuli, berdasarkan dokumen dari sidang paripurna anggota DPRD Sumut pada tahun 2011, Provinsi Sumatera Tenggara ini juga sudah lama disetujui DPRD Sumut. Namun, dahulu menjadi tertunda pemekarannya karena adanya moratorium dari pemerintah pusat yang tidak mengizinkan adanya pemekaran provinsi hingga moratorium itu dicabut,” terangnya.
Untuk Provinsi Sumteng sendiri, kata Sutrisno, akan terdiri dari lima kabupaten/kota yang saat ini merupakan bagian dari 33 kabupaten/kota di Sumut. “Jadi nanti Provinsi Sumteng itu terdiri dari Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padanglawas Utara, Padanglawas dan Padangsidempuan,” tuturnya.
Disebutkan Sutrisno, pemekaran itu memang sudah sangat dibutuhkan saat ini. Alasannya, kawasan tersebut letaknya memang sangat jauh dari ibukota Provinsi Sumut, yakni Kota Medan. Sehingga, kawasan yang dimaksudkan tersebut masih jauh dari layanan dan perhatian pemerintah provinsi.
“Mari kita lihat kabupaten kota di wilayah seputaran Kota Medan, mereka maju dan mendapatkan perhatian pemerintah provinsi. Tapi coba kita lihat di Palas, Paluta, Madina, Sidimpuan, dan Tapsel, masih tertinggal jauh. Kita tidak bisa menampik, kalau mereka jauh dari sentuhan pemerintah. Mereka sudah sangat layak untuk dimekarkan agar pertumbuhan ekonomi bisa berkembang pesat di sana,” jelasnya.
Selain itu, Sutrisno juga mendukung pemekaran dua provinsi lainnya, yakni Provinsi Tapanuli yang meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Dan Provinsi Kepulauan Nias meliputi Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli. Baginya, semua wilayah itu membutuhkan pemekaran secepatnya agar bisa lebih cepat berkembang terutama dalam hal pembangunan dan perekonomian.
Hal senada juga disampaikan tokoh Tapanuli Utara (Taput), Juliski Simorangkir yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD Sumut di Komisi E. Juliski sangat mendukung pembentukan Provinsi Tapanuli. “Sebenarnya justru dari Kepulauan Nias dan Sumteng, justru Provinsi Tapanuli yang pertama disetujui DPRD Sumut. Artinya, tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat, apakah mencabut moratorium itu atau tidak. Itulah yang sedang kita upayakan,” terangnya.
Untuk kelayakan, Juliski menyebutkan, Provinsi Tapanuli sudah sangat layak untuk dimekarkan. Alasannya pun tidak jauh berbeda dengan Sutrisno, Tapanuli masih jauh dari sentuhan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bila dibandingkan dengan Kabupaten kota lainnya yang berada di sekitar Kota Medan.
“Mari kita lihat kabupaten yang sudah dimekarkan, ada Humbahas, Toba Samosir dan lainnya. Lihat bagaimana berkembang pesatnya Humbahas itu, saya tidak yakin Humbahas itu bisa sepesat sekarang ini perkembangannya kalau masih bagian dari Taput. Begitu jugalah Tapanuli ini, akan sangat sulit berkembang kalau masih terus di bawah Provinsi Sumut dan masih terus kurang diperhatikan,” sebutnya.
Terkait masalah-masalah yang akan menjadi kendala dalam pemekaran itu, Juliski menyebutkan, hal itu wajar. Namun, pihaknya yakin akan mendapatkan solusi demi kemajuan daerah tersebut. “Justru itu yang mau kita perjuangkan. Pemerintah pusat harus melihat bahwa pembangunan di Sumut memang tidak merata dan sangat dibutuhkan pemekaran untuk meratanya pembangunan. Nanti kita akan lihat, bahwa daerah itu bisa jauh lebih maju apabila dimekarkan,” lanjutnya.
Begitupun dengan tokoh dari Kepulauan Nias, Fanatona Waruwu yang merupakan anggota Komisi A di DPRD Sumut. Fanatona menyebutkan, Nias masih sangat jauh dari sentuhan pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi. Hal itu disebutnya sangat memprihatinkan dan butuh sentuhan serius namun tak kunjung terjadi. “Makanya kenapa masyarakat Nias sangat ingin untuk membangun Provinsi sendiri karena begitu hebatnya keinginan mereka unruk keluar dari ‘zona kemiskinan’ yang sudah terjadi begitu lama,” katanya.
Menurutnya, pemerintah pusat harus mencabut moratorium dan memberikan izin untuk dimekarkannya provinsi kepulauan Nias untuk dapat memberdayakan sumber daya yang ada disana untuk membangun sendiri daerah mereka yang telah lama tertinggal. “Pajak kendaraan di Nias dan pajak perikanan begitu luar biasa di sana. Sebenarnya itu mampu untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan taraf ekonomi di sana, tapi nyatanya masih jauh dari harapan,” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, saat menghadiri Musrembang RPJMD Provinsi Sumut, di Medan pada 22 Januari 2019 lalu mengakui, ada permintaan agar Sumut dipecah menjadi tiga provinsi. “Tapi pemekaran ini masih kami tunda, karena besarnya anggaran pemekaran,” kata Mendagri kala itu.
Menurut Tjahjo, urusan pemekaran daerah ini kerap kali menyebabkan konflik berkepanjangan. Tidak jarang terjadi keributan dan pertikaian horizontal, seperti halnya di salah satu daerah Papua Barat. “Itu menjadi masalah, selain kebutuhan anggaran untuk pemekaran yang mencapai Rp300 miliar,” ujar dia.
Dia mengakui, pemekaran daerah memang bertujuan untuk membuat masyarakat lebih sejahtera. Namun, kata dia, banyak hal lain yang perlu dilakukan agar kabupaten/kota di Sumut ini semakin maju. Di antaranya dengan meningkatkan sektor pariwisata. (map)
istimewa
RAMAI: Para penumpang pesawat memadati terminal kedatangan di Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang, belum lama ini. ASITA menilai, kebijakan penurunan harga tiket LCC masih sebatas wacana.
istimewa RAMAI: Para penumpang pesawat memadati terminal kedatangan di Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang, belum lama ini. ASITA menilai, kebijakan penurunan harga tiket LCC masih sebatas wacana.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Association Of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Sumut, Solahuddin Nasution menyoroti kebijakan dadakan yang dikeluarkan pemerintah terkait penurunan tiket pesawat kategori Low Cost Carier (LCC). Menurut Solahuddin, penurunan harga tiket itu hanya sebatas wacana. Buktinya, hingga kini harga tiket pesawat domestic masih terasa mahaln
“Sampai hari ini (kemarin, Red), penurunan harga tiket pesawat masih sebatas wacana. Belum ada realisasi. Tiket masih terasa mahal,” kata Solahuddin kepada Sumut Pos, Rabu (3/7).
Solahuddin mengatakan, untuk kondisi ini, Pemerintah harus serius membuat regulasi keseluruhan soal harga tiket pesawat domestik. Karena, berdampak dengan dunia pariwisata di tanah air ini. “Pemerintah harus hadir sebagai regulator. Selama ini maskapai berlindung di balik peraturan tarif batas atas dan tarif batas bawah. Peraturan inikan pemerintah yang buat dalam hal ini Kemenhub. Makanya tarif batas atas harus direvisi pemerintah,” jelas Solahuddin.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Pusat dengan kementerian terkait, harus menjadikan situasi harga tiket pesawat ini memberikan kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Agar penetapan yang jelas penurunan biaya transportasi udara itu. “Kita harapkan realisasi penurunan harga, jangan setengah hati, jangan wacana saja. Jangan hanya di media dibilang turun harga, kenyataannya di lapangan tetap mahal,” pungkasnya.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi juga menyoroti kebijakan penurunan harga tiket pesawat kategori Low Cost Carier (LCC). Menurutnya, upaya pemerintah menurunkan tiket pesawat LCC atau pesawat berbiaya rendah lantaran tidak adanya sejumlah fasilitas itu sangat dipahami sebagai bentuk langkah pemasaran. Sebab, penurunan tiket tidak diberlakukan secara penuh, tetapi hanya ditetapkan pada waktu tertentu saja.
Turunnya tiket tersebut hanyalah gimic marketing saja, alias tipuan pada konsumen. Sebab, turunnya tiket hanya pada jam dan hari non-peak session (tidak padat).
Tanpa diminta pun pihak maskapai akan menurunkan tarif tiketnya pada jam dan hari non peak session tersebut. “Jadi turunnya tiket pesawat hanya kamuflase saja,” ungkapnya dalam siaran tertulis, Rabu (3/7).
Dia pun mengusulkan kepada pemerintah untuk menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket sebesar 10 persen dan PPN avtur sebesar 10 persen. Kedua komponen tersebut katanya dapat menurunkan besaran tarif tiket pesawat secara signifikan. “Di banyak negara tidak ada PPN tiket dan avtur, jadi pemerintah harus bersikap fair, jangan hanya maskapai saja yang diinjak agar tarifnya turun, tetapi pemerintah tidak mau ‘bagi bagi beban’ alias mau menang sendiri,” ungkapnya.
Selain itu, kebijakan pemerintah untuk menurunkan tiket pesawat ditegaskannya menyalahi regulasi soal Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB), sehingga bisa menjadi kebijakan kontraproduktif. “Yakni sisi keberlanjutan finansial maskapai udara yang menjadi taruhannya dan endingnya konsumen justru akan dirugikan,” imbuhnya.
PT Angkasa Pura II Beri Insentif
Dalam upaya mendukung tiket pesawat murah, PT Angkasa Pura II (AP II) berkomitmen memberikan insentif jasa kebandarudaran, sehingga meringankan biaya operasional maskapai. Insentif diberikan hingga Desember 2019.
Meskipun masih ada kemungkinan dievaluasi kembali agar tiket maskapai penerbangan berbiaya hemat (low-cost carrier/LCC) dapat ditekan hingga 50 persen dari tarif batas atas pada Senin, Kamis, dan Sabtu, pada pukul 10.00-14.00 WIB. Di mana hal ini sesuai dengan hasil rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian pada Senin, 1 Juli 2019.
President Director AP II Muhammad Awaluddin mengatakan, insentif tersebut berdampak langsung terhadap penurunan biaya operasional maskapai. Konsep Insentif kali ini merupakan operation incentive yang memang akan langsung menurunkan biaya operasional maskapai. “Sehingga kami berharap tarif tiket penerbangan LCC juga akan lebih terjangkau,” ujarnya.
Insentif pada jam tertentu, bertujuan agar jadwal penerbangan dapat terbagi rata di seluruh jam operasional bandara. Sehingga pengunaan slot penerbangan di masing-masing bandara menjadi lebih efektif dan efesien. Pemberian insentif di jam tertentu itu agar penerbangan tidak menumpuk hanya pada golden time di pagi dan sore hari. “Dengan demikian operasional maskapai dan bandara dapat lebih optimal meningkatkan utilisasi alat produksinya dalam melayani masyarakat,” jelas dia.
Operation incentive tersebut merupakan insentif kedua yang merupakan insentif jasa pelayanan pesawat dibandara. Yaitu jasa pendaratan dan penempatan pesawat udara yang diberikan AP II kepada maskapai. “Setelah sebelumnya perseroan telah menawarkan marketing incentive kepada maskapai yang masih diberikan AP II sampai dengan saat ini. Yaitu New Route Incentives, New Airlines Entrance Incentives, Red Eye Incentives dan Unschedule Flight Incentives dengan metode cash back,” pungkas dia. (gus/bbs)
Akmal Malik
Plt Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Akmal Malik Plt Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan teguran tertulis pertama kepada 11 gubernur, 80 bupati dan 12 wali kota di Indonesia, yang dinilai belum memecat alias Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan mereka yang terlibat kasus korupsi. Dari 103 kepala daerah tersebut, termasuk Gubernur Sumut dan 18 pemerintah kabupaten/Kota di Sumutn
“Per 1 Juli 2019 sudah diberikan teguran tertulis oleh Pak Mendagri kepada kepala daerah untuk segera PTDH dalam waktu 14 hari,” kata Plt Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik dalam keterangan tertulis, Rabu (3/7).
Catatan Kemendagri, dari total 2.357 ASN yang harus diberhentikan secara tidak hormat, sebanyak 2.259 ASN berada di lingkup pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. Hingga akhir Juni 2019, masih ada sebanyak 275 ASN yang belum diproses oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) yang tersebar di 11 provinsi, 80 kabupaten dan 12 kota.
“Rinciannya 33 ASN di provinsi, 212 ASN di kabupaten dan 30 ASN di kota,” terang Akmal
Ada 33 ASN yang terlibat kasus korupsi di lingkup pemerintah provinsi. Rinciannya, Aceh sebanyak 2 orang, Sumatera Barat terdapat 1 orang, Sumatera Utara 2 orang, Jambi 3 orang, Bengkulu 1 orang, Riau 2 orang, Banten 1 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, Kalimantan Timur 5 orang, Papua 10 orang, dan Papua Barat 4 orang.
Sementara di tingkat kabupaten, terdapat 212 ASN yang tersebar di 80 Kabupaten belum dilakukan pemecatan. Untuk wilayah Sumatera Utara, yakni Langkat 1 orang, Pakpak Bharat 1 orang, Dairi 1 orang, Toba Samosir 1 orang, Asahan 12 orang, Deliserdang 3 orang, Batubara 11 orang, Karo 1 orang, Labuhanbatu 1 orang, Padang Lawas 2 orang, Padang Lawas Utara 1 orang, Samosir 2 orang, Serdangbedagai 1 orang, Tapanuli Tengah 1 orang, Padangsidimpuan 3 orang,
Sedangkan pada lingkup kota, terdapat 30 ASN yang berada di 12 kota. Untuk wilayah Sumatera Utara, yakni Binjai 1 orang, Tanjungbalai 1 orang, dan Medan 1 orang.
Pemecatan terhadap ASN yang tersandung masalah hukum diketahui telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi baru-baru ini lewat putusan bernomor 87/PUU-XVI/2018. Putusan MK itu mempertegas bahwa ASN yang telah memiliki keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap harus dipecat. Hal itu juga berlaku bagi PNS koruptor.
Medan & Deliserdang: Sudah Kami Pecat
Menanggapi surat teguran Mendagri, Pemko Medan dan Pemkab Deliserdang menegaskan, sudah memecat alias PTDH ASN di lingkungan mereka yang terlibat kasus korupsi. Adapun Pemko Binjai, masih menunggu keputusan hukum tetap terhadap ASN bersangkutan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemko Medan, Muslim Harahap, mengatakan, hingga saat ini tidak ada satupun ASN di jajaran Pemko Medan yang telah dihukum dan diputuskan bersalah oleh pengadilan dan kasusnya telah inkrah, yang masih dipekerjakan.
“Mana ada itu? Memang siapa orangnya? Saya sendiri nggak tahu yang mana itu. Setahu saya sampai saat ini, tidak ada 1 orang pun ASN di Pemko Medan yang telah inkrah kasusnya di Pengadilan tapi belum kami pecat. Semua yang kasusnya sudah inkrah di Pengadilan, entah itu di pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau selanjutnya, semua sudah kami pecat,” ucap Muslim Haraha kepada Sumut Pos, Rabu (3/6).
Namun, lanjut Muslim, bila ada ASN yang terlibat masalah hukum atas kasus korupsi ataupun kasus lainnya dan belum juga dipecat, bisa jadi karena kasus yang sedang dijalani oknum ASN tersebut belum inkrah.
“Mungkin ada beberapa yang sudah dapat putusan di Pengadilan. Tapi kalau yang bersangkutan masih melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding, itu artinya putusannya belum inkrah dan tentu kami belum bisa melakukan pemecatan. Untuk yang sudah inkrah kami pastikan sudah kami pecat semua,” ujarnya.
Terkait surat teguran dari Mendagri, Muslim mengatakan belum menerima. |Setahu saya belum ada. Memang saat ini siapa yang belum kami pecat kalau sudah inkrah? Tidak ada itu,” tegasnya.
Muslim mengakui, beberapa bulan lalu pihaknya mendapatkan surat dari Kemenpan untuk memecat 18 orang ASN di jajaran Pemko Medan, karena kasusnya telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Dan pihaknya langsung mengindahkan hal tersebut.
“Bahkan ketika itu kami memecat 19 orang, bukan 18 orang. Karena yang satu orang lagi baru kami ketahui bahwa kasusnya telah inkrah setelah surat dari Kemenpan itu kami terima. Jadi tidak benar kalau kami itu belum memecat oknum ASN yang telah inkrah kasus hukumnya. Yang ada justru kami ‘jemput bola’, begitu kami tahu ada ASN kami yang terbukti bersalah oleh Pengadilan dan kasusnya sudah inkrah, maka segera kami pecat,” tandasnya.
Senada, Sekretaris Daerah Kabupaten Deliserdang, Darwin Zein Sos, juga menegaskan tiga orang ASN Deliserdang yang status hukumnya sudah inkrah karena terlibat kasus korupsi, sudah dipecat.
“Supian Nauli, Adisyam, Alpian sudah kita berhentikan. Udah lama mereka kita hentikan. Dan gaji mereka tak lagi dibayar,”ungkap Darwin Zein.
Tentang surat teguran Mendagri soal ketiga ASN yang belum dipecat, menurut Darwin, Pemkab Deliserdang lebih mengetahui. “Bahkan akibat pemecatan tersebut, Bupati Deliserdang digugat salahsatu terpidana korupsi. Sopin Nauli sudah melayangkan gugatan karena dirinya dipecat. Itu hak dia melakukan gugatan,” ungkap mantan Camat Percut Setuan.
BKD Binjai Tak Lakukan Pembiaran
Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai mengatakan, sudah mendengar mengenai surat evaluasi dari Mendagri.
“Ada (dengar). Kalau persisnya apa, saya cuma dengar-dengar dari kawan WA. Tapi resminya belum ada,” kata Kepala Bidang Mutasi dan Kepegawaian BKD Binjai, Hendra Januar, ketika dihubungi, Rabu (3/7) malam.
Menurutnya, surat masuk bunyi evaluasi dari sejumlah kementerian banyak berdatangan ke BKD Binjai. Selain Mendagri, kata dia, juga ada dari Menpan RB. “Nanya masalah ASN itu ya? Kami sudah bersurat ke pengadilan supaya didapat salinan putusan. Empat atau lima kali kami surati itu. Belum dapat (salinan putusan berkekuatan hukum tetap),” beber dia.
Dia mengaku tidak ingat nama ASN koruptor tersebut. Begitu juga perkara korupsi yang mana. “Namanya ada di berkas kantor. Kalau tahu namanya, ingatllah kasus apa,” ujar dia.
Menurut dia, BKD Binjai sebelumnya sudah menjemput bola ke pengadilan. Sekarang gilirannya menunggu. Pun kata dia, menunggu dimaksud bukan melakukan pembiaran. “Pak Amir (Kepala BKD Binjai) sudah koordinasi langsung ke pengadilan,” tandasnya.
Terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Syafruddin, mengaku telah memberhentikan dengan tidak hormat terhadap 3.240 aparatur sipil negara (ASN) karena tersandung kasus korupsi.
“Kebijakan tegas punishment pada ASN, sudah ada PTDH 3250 ASN terlibat korupsi, sisanya on proses, baik secara administrasi dan upaya hukum,” ujarnya di Jakarta, Rabu (3/7).
PTDH tersebut didasarkan atas keputusan Menpan bersama Mendagri dan Badan Kepegawaian Nasional. Hal itu merupakan upaya pencegahan terus dilakukan namun ada saja oknum yang masih korupsi.
“Kepala daerah ditembak terus. Ada upaya pencegahan, tapi di sisi lain ada oknum-oknum yang masih melakukannya,” imbuhnya. (map/ted/btr/kps)
BAYAR: Seorang pengendara berhenti di gerbang tol untuk membayar tarif tol. Ke depan, pembayaran tarif tol tidak lagi harus berhenti di gerbang tol dengan menerapkan nir sentuh (MLFF).
BAYAR: Seorang pengendara berhenti di gerbang tol untuk membayar tarif tol. Ke depan, pembayaran tarif tol tidak lagi harus berhenti di gerbang tol dengan menerapkan nir sentuh (MLFF).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah berkeinginan agar transaksi di Gerbang Tol menggunakan multi lane free flow (MLFF) atau nir sentuh. Dengan metode ini, diharapkan kemacetan yang selama ini terjadi di Gerbang Tol tidak lagi terlihat.
Direktur Eksekutif Program Elektronifikasi Bank Indonesia, Pungky Purnomo Wibowo menjelaskan, dengan Multi Lane Free Flow, pembayaran di jalan tol tak lagi membutuhkan kartu untuk tap gerbang. Namun, penerapan itu akan dilakukan secara bertahapn
“Kenapa bertahap? Karena kita harus menyusun data base seluruh pelaku yang memiliki kendaraan, Kenapa begitu? Karena kan umpamanya kalau ini mobil, free flow, kalau tidak ada barrier, lewat begitu saja kan kita pembayarannya langsung link to direct account. Kita melihat account-nya cukup atau tidak,” kata Pungky di CNBC Indonesia, Jakarta, Rabu (3/7).
Pungky mengungkapkan, tahapan pertama yang akan dilakukan tahapan masih menggunakan barrier atau pengaman, namun tidak lagi menggunakan kartu untuk melakukan tap. “Tahap pertama single line free flow dalam arti ada barrier-nya dulu, masih. Nanti kita pelan-pekan kalau dari segi legal aspeknya, kenyamanan, keuntungan, baik dari segi kendaraan maupun penyelenggara jalan tol, pro kontra, nanti kita akan lakukan,” katanya.
Bank Indonesia, kata Pungky, akan menyiapkan sistem pembayarannya. Sementara untuk dari sisi teknologinya akan dikerjakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian PUPR. “Saya rasa di beberapa ruas sudah dicoba, Bali contohnya sudah dicoba dengan baik untuk satu line saja. lalu kalau ini sudah berjalan dengan baik, kita masuk ke multi lane free flow,” katanya.
Meski begitu, Pungky masih belum bisa memastikan kapan penerapan bayar tol tanpa kartu ini bisa dilakukan secara penuh. Dia hanya mengatakan BI dan pemerintah masih terus menyiapkan kajian dan menyelesaikan secepatnya. “Pada saat kita mulai dari tunai ke nontunai kita diberi waktu 4 bulan, negara lain 5 tahun, at least. Alhamdulillah semua berjalan baik dan yang paling penting kita berhubungan dengan konsumen, industri, setelah pemerintah siap, dijalankan,” katanya.
“Untuk ini berapa lama? Ini masuk tahapan lebih tinggi, kalau free flow, ini online settlement, harus lihat account langsung, ada server, koneksi, jaringan, harus kita siapkan dengan baik. Pokoknya kita usahakan secepatnya, tapi dengan kajian yang mendalam, dan legal aspeknya harus ada,” tuturnya.
Sekedar informasi, MLFF atau nirsentuh adalah sistem di mana pengguna tol tidak harus menghentikan kendaraannya untuk membayar akses tol. Namun, di dalam kendaraan telah terdapat mekanisme sehingga sistem bisa mengenali kendaraan yang melewati jalan tol sehingga beban tarif juga akan ditanggung pengguna tol.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, penggunaan nir sentuh ini ditargetkan sudah bisa digunakan pada 2020 mendatang. Nantinya, teknologi NIR ini akan berlaku disemua ruas jalan tol. “Dengan penggunaan MLFF, manfaatnya sangat besar karena bisa menghilangkan waktu antrean menjadi nol detik. Manfaat lain adalah efisiensi biaya operasi dan meminimalkan bahan bakar kendaraan,” ujarnya.
Saat ini, Pemerintah dan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan menyepakati 12 belas program sinergi untuk mendorong inovasi dan memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah yang difokuskan dalam tiga area yakni Bantuan Sosial, Transaksi Pemerintah Daerah dan Transportasi.
Dari 12 kesepakatan tersebut, terdapat poin mengenai implementasi elektronifikasi pembayaran di sektor transportasi salah satunya transaksi jalan tol. Dalam pembayaran jalan tol, strategi implementasi teknologi nir sentuh pembayarannya melalui penerapan MLFF yang didukung oleh lembaga pengelola yang berperan sebagai Toll Service Provider (TSP) atau Electronic Toll Collection (ETC).
Kementerian PUPR bersama dengan badan usaha jalan tol (BUJT) tengah menyiapkan implementasi elektronifikasi transaksi tol menuju MLFF yang merupakan transaksi pembayaran tol yang dilakukan dalam kecepatan normal dengan menggunakan teknologi nirsentuh.
Saat ini, elektronifikasi transaksi telah dilakukan di 50 ruas tol sepanjang 1.780 Km yang pengusahaannya dilakukan oleh 33 Badan Usaha jalan Tol (BUJT) menggunakan uang elektronik chip based yang dikeluarkan oleh 4 bank penerbit. Saat ini transaksi non tunai tol sudah 100 persen atau meningkat tajam dibandingkan pada Januari tahun 2017 yang masih 20 persen. Nilai transaksi per tahunnya diperkirakan mencapai Rp12 triliun.
Terdapat empat tahapan untuk menuju Multi Lane Free Flow. Tahap 1 yakni pemberlakukan transaksi nontunai 100 persen dan Tahap 2 integrasi ruas tol telah dilakukan. Integrasi yang telah dilakukan yakni Tahun 2017 pada ruas tol Tangerang –Merak dan Jakarta-Tangerang, perubahan sistem transaksi di Ruas Tol Jagorawi dari tertutup menjadi terbuka.
Pada tahun 2018 ini, dilakukan integrasi transaksi tol JORR W1 dengan Tol Prof. Sedyatmo, perubahan sistem transaksi tol Semarang ABC dan Semarang-Solo, JORR Akses Tanjung Priok dan Pondok Aren-Ulujami, dan penerapan Klaster 2 sampai Gerbang Tol Kalikangkung, Klaster 3 Semarang-Surabaya dan Klaster 4 Porong-Grati.
Sedangkan tahap 3 dilakukan tahun 2019 yakni feasibility study MLFF dan uji coba teknologi nirsentuh melalui Single Lane Free Flow (SLFF) dan tahap akhir yakni berlakunya MLFF bisa dilaksanakan tahun 2020.
Saat ini sudah dilakukan uji coba Single Lane Free Flow (SLFF) dengan menggunakan barrier sebanyak 3 lane di Tol Prof. Sedyatmo
Dalam persiapan menuju MLFF, sejumlah tantangan seperti kliring perbankan dan settlement, pemilihan teknologi yang tepat, inter-operabilitas antara BUJT dengan sektor transportasi lainnya dan sistem penegakan hukum.
Penetapan kebijakan penggunaan transaksi nontunai di jalan tol menjadi bagian dari Program Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran, khususnya terkait Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT). (bbs/adz)
