MEDAN, SUMUTPOS.CO – Massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) Sumut yang terdiri dari sejumlah elemen masyarakat, kembali menggelar aksi Jumat (24/5) siang. Kali ini, mereka menyasar kantor DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan. Bahkan hingga tadi malam, sekira pukul 20.06 WIB, mereka masih bertahan di depan gedung dewan.

Pantauan Sumut Pos tadi malam, masa melaksanakan salat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan tarawih berjamaah. Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) Sumut, Ustad Heriansyah bertindak sebagai imam salat. Belum diketahui sampai kapan massa akan tetap bertahan.

Sebelumnya, Ketua Presidium GNKR Sumut, Rabualam Syahputra membacakan 5 poin tuntutan aksi mereka. “Pertama, batalkan putusan KPU yang menyatakan kemenangan paslon 01,” katanya.

Poin kedua, kata dia, mendiskualifikasi paslon 01 karena melakukan kecurangan. Ketiga, membebaskan tahanan politik cabut semua laporan terkait UU ITE, UU Makar, UU Pencucian uang. Keempat, investigasi terhadap korban Pemilu dan penembakan rakyat oleh aparat kepolisian. Dan terakhir, kembalikan kedaulatan rakyat sekarang juga.

Dalam aksi itu, Ketua GNPF Ulama Sumut, Ustad Heriansyah saat berorasi sekaligus menyampaikan tausiahnya di depan seluruh massa yang dikawal ketat ratusan personel gabungan Polri dan TNI mengatakan, aksi ini untuk memperjuangkan kebenaran dan melawan kezaliman yang mereka nilai telah merajalela di Indonesia.

“Kita datang ke sini bukan untuk kepentingan politik, tapi untuk melawan kezaliman. Karena sebaik-baiknya Jihad adalah menyampaikan kebenaran didepan para penguasa yang zalim,” teriak Heriansyah dari atas mobil komando disambut oleh teriakan takbir oleh massa yang hadir.

Dalam kesempatan itu, Heriansyah juga menyampaikan kemirisannya saat para penguasa tidak lagi menunjukkan rasa empati terhadap meninggalnya 8 orang yang turut dalam aksi 22 Mei untuk menolak hasil pengumuman KPU yang dinilai penuh kecurangan.

“Para penguasa saat ini bersikap dingin atas meninggalnya saudara-saudara kami di Jakarta dalam aksi itu. Usut tuntas kasus terbunuhnya mereka, jangan diam saja dan pura-pura tidak tahu,” katanya.

Selain itu, Heriansyah juga meneriakkan agar seluruh masyarakat untuk tidak takut melawan kezaliman yang sudah sewenang-wenang terjadi di Indonesia. Masyarakat diminta untuk bersama-sama membela bangsa, membela keutuhan NKRI dan membela para Ulama dari segala bentuk kriminalisasi dan kezaliman.

Selain Ustad Heriansyah, massa dari mahasiswa juga menuntut agar pihak-pihak yang berwajib untuk segera mengusut tuntas kematian ratusan petugas KPPS dalam proses pemilihan umum 2019. “Ada ratusan orang saudara-saudara kita yang mati dalam proses pemilu serentak tahun 2019 ini, ada banyak kejanggalan. Usut tuntas kematian mereka, usut sampai selesai,” teriaknya.

Selain sejumlah mahasiswa, kaum wanita yang mereka sebut sebagai kaum emak-emak turut hadir dalam aksi tersebut. Salah satu peserta aksi yang mewakili kaum emak-emak berteriak bahwa mereka tidak pernah takut untuk melawan kriminalisasi yang terus ditujukan terhadap para ulama di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.

“Kami emak-emak sudah tidak bisa tinggal diam, kami pun ikut turun melawan kezaliman. Kami siap membela agama ini, kami siap membela para Ulama. Para wakil rakyat, turunlah dari gedung itu, kami yang pilih kalian. Kalian jangan diam saja, dengarkan kami, temui kami disini. Perjuangkan kebenaran bersama-sama kami,” teriak emak-emak.

Pantauan Sumut Pos, sebelum Ustad Heriansyah menyampaikan tausiahnya, kerumunan massa sempat mengamuk dan meminta aparat kepolisian yang mengawal mereka saat itu untuk segera menurunkan spanduk yang telah terpampang sebelumnya di pepohonan didepan gedung DPRD Sumut. Sebelumnya, spanduk itu sendiri merupakan spanduk dari sekelompok massa lainnya yang menyatakan penolakan mereka terhadap kelompok yang menamakan ‘People Power’. Sejumlah aparat kepolisian pun menurunkan spanduk itu.

Atas aksi itu, jalan Imam Bonjol Medan diseputar gedung DPRD Sumut terpaksa harus diblokir dan dilakukan pengalihan jalur. Pantauan Sumut Pos, sejak pagi ratusan aparat kepolisian dan TNI telah bersiap-siap dan berjaga di dalam kawasan komplek gedung DPRD Sumut guna mengantisipasi aksi demo tersebut.

Mahasiswa Demo KPU Binjai

Aksi juga digelar puluhan mahasiswa Kota Binjai yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di depan Kantor KPU Binjai, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Limau Mungkur, Binjai Barat, (24/5). Mereka membawa bendera, spanduk dan keranda mayat yang bertuliskan 550 anggota KPPS tewas. Massa menuntut, KPU dapat menjelaskan dan mengklarifikasi terkait tewasnya anggota KPPS.

Menurut Kordinator aksi Septian Hermawan, dalam orasinya, terkait kasus meninggalnya kurang lebih 600 petugas KPPS diminta untik membentuk lembaga independen mengungkap fakta. Massa juga meminta KPU segera memperbaiki administrasi yang bobrok sehingga mengakibatkan salah penghitungan dan mengevaluasi kinerjanya. “Kami mahasiswa juga menolak sistem pemerintahan diktator dan meminta KPU menjalankan demokrasi sesuai Undang-Undang. Menuntut TNI, Polri, ASN agar bersikap netral dan kami juga menuntut pemerintah serta DPR mengevaluasi pemilu serentak yang terburuk sepanjang sejarah,” tandasnya.

Tak lama melakukan aksi, Ketua KPU Binjai Zulfan dan anggota komisioner lainnya menemui massa. Komisioner penyelenggara pemilu menyampaikan bahwa tidak didapati petugas pemilu yang meninggal dunia di Kota Rambutan. “Petugas Pemilu di Binjai ada beberapa yang sakit, tetapi sudah kembali ke rumah. Terkait tindak lanjut terhadap para petugas, KPU sudah berikan santunan, baik bagi yang meninggal dunia, cacat ringan maupun tetap,” tandas Zulfan.

Di akhir orasi, belasan massa HMI dan komisioner KPU Binjai menggelar tabur bunga pada replika keranda (tempat mayat) yang dibawa oleh massa. Orasi ditutup dengan doa bersama dan massa membubarkan diri dengan tertib.(mag-1/ted)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masih tingginya harga tiket pesawat, membuat para pemudik bakal beralih ke angkutan darat dan laut. Karenanya, penumpang bus dan kapal laut diprediksi bakal mengalami lonjakan yang cukup tajam tahun ini.

“Penumpang angkutan laut yang pada tahun lalu menurun, tahun ini diprediksi meningkat karena tumpahan dari angkutan udara. Ternyata tarif batas bawah dan batas atas belum signifikan untuk tiket pesawat. Masih di atas Rp2 jutaan,” kata Koordinator Posko Pemantauan dan Pengawasan Angkutan Lebaran 2019, Agustinus Panjaitan menjawab Sumut Pos, Jumat (24/5) malam.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Lebaran 2019, bersama stakeholder terkait di Polda Sumut kemarin. “Ya, via jalan (darat) dan laut akan meningkat jumlah penumpang. Prediksi kita naik 3-4 persen tahun ini untuk jalan, dan laut sampai 10 persen,” sambungnya.

Secara kapasitas armada selama Lebaran, Dishub menegaskan, tidak ada kendala apapun. Artinya selama arus mudik dan arus balik nanti berlangsung, sangat mencukupi kebutuhan masyarakat untuk mudik ke kampung halaman. “Contohnya armada, hitungan kita masih sekitar 740-an unit siap melayani penumpang, dengan kapasitas kursi 1,4 juta lebih perhari. Jadi masih sangat memadailah,” katanya.

Bahkan, kata dia, via angkutan laut dari Pelabuhan Belawan ke Batam sudah ada penambahan trip sebanyak tiga trip, baik saat arus mudik maupun arus balik. “Di samping itu, kita sedang persiapan cek kondisi kendaraan pada 29 Mei nanti. Dimana sekaligus dengan tes urine seluruh sopir angkutan darat. Nantinya melibatkan instansi kesehatan, kepolisian, BNN dan lainnya. Lokasinya di Terminal Pinang Baris dan Terminal Amplas,” katanya.

Kabid Evaluasi dan Pengembangan Perkeretaapian Dishub Sumut ini menambahkan, nanti untuk penempatan personil dalam rakor tersebut sudah disepakati masing-masing instansi ada menugaskan petugasnya. “Itu ada titik-titiknya, baik di jalan provinsi ataupun ruas nasional. Kemudian ada pembatasan untuk mobil barang beroperasi, yang dimulai pada 30 selama tiga hari. Dan paska arus mudik juga ada pembatasan selama tiga hari,” terangnya.

Selain itu, Dishub Sumut juga akan melakukan monitoring tarif berdasarkan ketentuan yang lama. Sebab setiap tahun didapati keluhan masyarakat atas penerapan tarif dari pihak perusahaan transportasi. “Ini upaya antisipasi kita atas harga yang sudah ditetapkan. Selain itu kita juga akan melakukan cek kesiapan kapal di Danau Toba. Baik kapal tradisional maupun komersil untuk penyebrangan. Yang terpenting standar keamanan seperti life jaket mesti dipenuhi,” katanya.

KPPU Tetap Selidiki Dugaan Kartel

Terkait masih tingginya tarif tiket pesawat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan melakukan penyeledikan adanya indikasi kartel pada kenaikan harga tiket tersebut. Komisioner KPPU, Guntur Syahputra Saragih berjanji akan menuntaskan kartel kenaikan harga tiket pesawat penerbangan nasional tersebut, sudah masuk di tingkat penyeledikan. Termasuk langkah-langkah penyeledikan terus dilakukan saat ini. “Kasus ini sudah dua kali ekspos oleh investigator kami,” ungkap Guntur kepada wartawan di Medan, Kamis (23/5) kemarin.

Guntur mengungkapkan, dalam waktu dekat investigator KPPU juga akan melakukan ekspos internal untuk ditentukan, apakah sudah bisa masuk pemberkasan atau belum. “Kalau memang dugaan ini terbukti, kami akan secepatnya menggelar persidangan,” sebut Guntur.

Menurutnya, sanksi sudah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 berupa denda sebesar Rp 25 miliar bagi pihak yang melakukan kartel. “Secara aturan, pelaku usaha bersama dengan pelaku usaha yang bersaingan dilarang menetapkan harga. Kesepakatan terhadap harga termasuk pelanggaran,” pungkasnya.

52.910 Tiket KA Ludes

Sementara, sepekan menjelang mudik lebaran, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre I Sumut mencatat, tiket yang sudah terjual sebanyak 52.910 kursi atau 35 persen dari total 152.152 seat, yang siapkan pada pelaksanaan angkutan arus mudik Lebaran 2019. Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, M Ilud Siregar kepada Sumut Pos mengatakan, diperkirakan lonjakan penumpang akan terjadi pada 31 Mei 2019 atau H-5 Lebaran. Mengingat sudah memasuki cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah.

“Pemesanan tiket kereta api Lebaran Sumut 2019 terus naik hingga arus mudik nantinya. Untuk itu, gunakan secepatnya dengan pemesan untuk tiket kereta yang masih tersisa ini,” tutur Ilud, Jumat (24/5).

Ilud menjelaskan, puluhan ribu tiket yang ludes terjual itu untuk kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi berbagai jurus di Sumut. Namun, penjualan tiket sudah dilakukan PT KAI lebih awal sejak 25 Febuari 2019, lalu. Sedangkan, untuk KA Siantar Ekspres baru bisa dipesan H-30 dan KA Sri Lelawangsa atau go show. “Manajemen KAI berharap, calon penumpang bisa memesan jauh hari tiket keberangkatan mudik maupun balik di Lebaran agar segera mendapatkan kepastian tiket atau tempat duduk kereta api,” jelas Ilud.

Ia mengungkapkan, untuk puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada Minggu, 9 Juni 2019 atau H+3 Lebaran. Untuk memberikan pelayanan terbaik pada arus mudik lebaran ini, PT KAI akan menyiapkan petugasnya selama 24 jam. “Kemudian, KAI Divre I Sumut menyediakan kurang lebih 17.728 tempat duduk untuk KA jarak jauh dan KA lokal setiap harinya,” jelas Ilud.

Dia menegaskan, menghadapi peningkatan jumlah pengunjung channel penjualan tiket, KAI Divre I Sumut telah melakukan langkah antisipasi berupa tuning dan optimalisasi database sistim ticketing.

Kemudian, menambah ‘application server’ dan ‘bandwidth’ internet sebanyak dua kali lipat dari hari biasa. Menurut Ilud, Langkah itu bertujuan agar proses pemesanan tiket dapat berjalan dengan lancar.

Ilud berharap masyarakat dapat menjadikan kereta api sebagai moda transportasi pilihannya pada angkutan Lebaran tahun ini. Dengan kenyamanan dan keamanan yang diberikan. “Kami memberikan pelayanan terbaik dan maksimal selama angkutan lebaran,” pungkasnya.

Ada 74 Titik Rawan Macet di Sumut

Sementara dari Rakor Lintas Sektoral Ops Ketupat Toba 2019 dalam agenda Kesiapan Pengamanan Idul fitri 1440 H di Sumut yang bertempat di Aula Catur Prasetya Mapolda Sumut, terungkap ada 74 titik rawan macet di Sumut. Diantaranya berada di Kota Binjai, Medan dan Pelabuhan Belawan.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, dari paparan yang didapat titik rawan macet seperti di Binjai ada 3 lokasi, Pelabuhan Belawan 5 lokasi dan Kota Medan 17 Lokasi. “Total ada 74 Lokasi kerawanan macet di Sumut,” sebut Tatan, Jumat (24/5).

Sementara itu, untuk titik-titik pasar tumpah terdata ada sebanyak 103 lokasi di seluruh provinsi Sumut. “Sementara itu untuk masjid dengan kapasitas 400-1000 jamaah terdata ada sebanyak 2.199 lokasi yang harus di antisipasi mulai dari keamanan dan potensi kemacetan yang terjadi,” ungkapnya.

Sedangkan untuk aksi kriminalitas, masih menjadi perhatian Polisi di Kota Medan. Gangguan keamanan yang berpotensi terjadinya diantaranya pencurian pemberatan (Curat), curanmor, dan narkoba. “Untuk ukurannya se-Sumut adalah di Kota Medan, karena apa yang terjadi di kewilayahan hulunya itu Kota Medan,” sebutnya.

Dalam rapat koordinasi itu, ancaman bencana alam masih akan terjadi di wilayah Pantai Barat. Masyarakat diimbau agar lebih berhati-hati dengan resiko bencana alam yang bisa saja terjadi. “Kemudian juga tidak slow respon terhadap ancaman teror dan penyebaran radikalisme di wilayah Sumut,” sebutnya.

Ia mengatakan, dalam pengamanan Hari Raya Idul Fitri ini Polri mengerahkan 7.760 personel yang tersebar diseluruh jajaran, serta beberapa instansi terkait yang akan ikut membantu seperti TNI, Satpol-PP, Pemadam kebakaran, SAR, Serta pramuka juga akan turut didalamnya.

Tak cuma itu, masalah lain yang dihadapi dalam Hari Raya Idul Fitri kali ini diantaranya beberapa ruas jalan yang masih rusak untuk dilewati kendaraan bermotor. “Kemudian ancaman gangguan terorisme setiap saat yang perlu diwaspadai oleh semua pihak,” sebut Tatan.

Sementara dari data intelijen yang dikumpulkan Polda Sumut ada beberapa poin yang menjadi perhatian diantaranya aksi teror, bencana alam dan aksi unjuk rasa serta demo yang menjulur ke anarkis. “Ini yang kita antisipasi agar nantinya tidak terjadi dan menganggu kenyamanan perayaan Hari Raya Idul Fitri nantinya,” pungkas Tatan. (prn/gus/dvs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Realisasi pajak daerah Kota Medan hingga pertengahan Mei tahun ini (per tanggal 22) tercatat sudah mencapai 25 persen dari target. Realisasi yang diperoleh sekitar Rp360,5 miliar.

“Penerimaan pajak yang diperoleh hingga 22 Mei 2019 sudah mencapai 25 persen dari target. Realisasi yang diperoleh sekitar Rp360,5 miliar dari pajak restoran, pajak bumi bangunan, pajak hotel, pajak hiburan dan BPHTB,” ujar Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, Suherman, kemarin.

Diakuinya, memang realisasi ini mengalami penurunan tetapi tidak siginifikan dibanding dengan tahun lalu sebesar Rp390,4 miliar. Artinya, selisih sekitar Rp30 miliar lebih.

Menurut Suherman, penurunan penerimaan pajak ini disebabkan beberapa faktor. Pertama, karena menurunnya realisasi pajak hiburan yang disebabkan tempat hiburan malam tidak beroperasi selama bulan puasa. Padahal, sumbangan pajak tempat hiburan malam cukup besar.

Meski begitu, sambung dia, pihaknya menggenjot potensi pajak sektor lain sehingga dapat seimbang. “Sumbangan pajak hiburan yang menurun baru bisa diketahui bulan depan, karena saat ini masih dalam tahap pencatatan,” ucapnya.

Selain itu, sambung dia, faktor kedua yang menjadi penyebab menurunnya realisasi adalah tidak lagi mengutip pajak reklame. Sebab, pajak reklame mulai tahun ini menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Dinas Perizinan) Medan.

“Realisasi tahun ini tidak termasuk pajak reklame, karena sudah bukan lagi kewenangan kita (BPPRD) melainkan Dinas Perizinan. Padahal, kontribusi tahun lalu pajak reklame yang didapat (periode Januari-Mei 2018) cukup lumayan sebesar Rp4 miliar,” katanya.

Dikatakan Suherman, berbeda dengan pajak hiburan yang turun, pajak restoran justru mengalami kenaikan. Sumbangan pajak restoran terhadap realisasi hingga Mei tahun ini sebesar Rp75,69 miliar. “Pajak restoran lumayan besar sumbangannya, bahkan penerimaan yang diperoleh mengalami kenaikan dibanding tahun lalu sebesar Rp60,40 miliar periode yang sama. Artinya, naik sekitar Rp15 miliar lebih,” paparnya.

Lebih lanjut Suherman mengatakan, meningkatnya realisasi pajak restoran dipengaruhi secara tidak langsung oleh laju pertumbuhan restoran di Medan yang cukup banyak. Otomatis, potensi pajak menjadi meningkat. Berbeda dengan hotel dan tempat hiburan, pertumbuhannya cenderung lambat. Apalagi, melihat situasi politik yang hingga kini kian panas.

“Meski baru 25 persen yang dicapai, namun kami yakin rentang waktu yang tersisa bisa merealisasikan target. Kami optimis target itu bisa tercapai sebab masih banyak potensi pajak yang bisa diraih. Akan tetapi, tentunya harus dengan kerja keras seluruh petugas,” harapnya.

Tak hanya mengandalkan petugas, tambah Suherman, pihaknya juga menggunakan teknologi dengan memasang alat tapping box. “Alat itu dipasang pada tempat-tempat yang strategis atau potensial bagi wajib pajak, misalnya di restoran, hotel, bioskop dan lainnya. Dengan begitu, perolehan pajak yang dicapai bisa maksimal,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan mengatakan, BPPRD harus lebih meningkatkan lagi kinerjanya. Diharapkan, tahun ini dapat melampaui target. “Jangan sampai terulang lagi tak capai target seperti tahun lalu. Untuk Tahun ini harus tercapai target yang telah ditetapkan,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menemui belasan pendemo yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (24/5).

Menjawab tuntutan terkait kebijakan mutasi pejabat, Gubernur menjelaskan bahwa proses assessment berjalan selektif.

Dalam tuntutannya, mahasiswa mempertanyakan pengambilan keputusan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi terkait pelantikan pejabat Eselon II, sekaligus mutasi dan evaluasi posisi jabatan yang mereka sebut ‘non job’. Menurut mereka, beberapa nama yang diangkat sebagai pimpinan OPD di jajaran Pemprov Sumut diduga bermasalah, meskipun tidak dijelaskan secara rinci oleh mahasiswa.

Begitu juga soal assessment yang dijalankan dengan mendatangkan para ahli (profesor) guna menyeleksi para pejabat agar sesuai antara kemampuan dengan jabatan yang akan diemban. Mahasiswa juga mempertanyakan prosesnya, mengingat hal itu dilakukan melibatkan pihak akademisi.

Menjawab itu, Gubernur menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa terkait pejabat yang diduga bermasalah, dirinya meminta kepastian dan bukti. Sebab jika tidak, maka tuduhan yang tidak mendasar bisa juga berimplikasi hukum sebagai pencemaran nama baik.

“Ini kita pakai hukum positif. Tidak bisa kita menuduh begitu saja. Kalau memang ada bukti, laporkan ke saya, langsung kita proses, penjarakan dia. Tetapi jangan asal tuduh dan katanya saja,” kata Gubernur, saat menerima pengunjukrasa di Ruang Wartawan (Press Room), Kantor Gubernur Sumut.

Sementara, soal assessment atau proses seleksi para pejabat sebelum diambil keputusan mutasi atau promosi jabatan, Gubernur juga menegaskan bahwa hal itu berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Dicontohkannya seperti membentuk panitia seleksi (pansel), melibatkan para guru besar (akademisi) dari berbagai kampus dengan disiplin ilmu masing-masing.

“Yang seleksi itu bukan saya, ada guru besar/profesor yang menilai dan menyeleksi. Jadi bukan saya yang seleksi. Tetapi memang assessment itu untuk saya (Gubernur),” tegas Edy Rahmayadi didampingi Wakil Gubernur Musa Rajekshah.

Dari pansel tersebut, lanjut Gubernur, dipilih beberapa nama sesuai peringkat masing-masing. Adapun hasilnya mengeluarkan peringkat untuk satu jabatan tertentu. Pun begitu, dirinya menjelaskan bahwa sebagian besar yang terpilih adalah yang menempati peringkat pertama. Sebab ada kriteria yang dipilihnya.

“Yang pertama itu intelektual, kemudian psikologis. Jadi kalaupun intelek (cerdas), kita lihat tabiatnya. Yang jelas, hampir semua yang peringkat satu itu saya pilih,” jelas Edy.

Sementara selain tuntutan tersebut, perwakilan mahasiswa yang disampaikan Fauzi (ITM) bahwa mereka mendukung upaya Gubernur-Wakil Gubernur menjadikan Sumut Bermartabat. Sehingga seluruh jajaran OPD harus diisi oleh orang yang berkompeten dan bersih.

“Kami mendukung pemerintahan ini melalui pengumpulan seribu tandatangan, agar bisa terwujud Sumut bermartabat,” ujar Fauzi, yang selanjutnya membubarkan diri bersama belasan rekannya yang lain.

Turut hadir pada kesempatan itu Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sabrina, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kaiman Turnip, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Anthony Siahaan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Zonny Waldi, dan Plt Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut Mhd Fitriyus. (prn/ila)