KAIRO, SUMUTPOS.CO – Seorang mantan diplomat Mesir yang ditangkap karena mengkritik pemerintahan Abdel Fattah al-Sisi telah dibebaskan.

Masom Marzok, mantan asisten menteri luar negeri, ditangkap pada Agustus 2018 usai secara mengkritik Presiden Sisi dan menyerukan pemungutan suara terhadap mantan kepala militer yang masih berkuasa. Marzok yang juga seorang veteran perang Arab-Israel pada 1973, merupakan aktivis yang ditahan atas tuduhan bermitra dengan organisasi teroris dan merencanakan aksi teroris.

“Perintah untuk pembebasan duta besar Masom Marzok telah dikonfirmasi,” kata pengacara pembela, Khaled Ali, melalui akun Facebook miliknya.

Selain Marzok, sejumlah aktivis lain yang ditahan sekitar waktu yang sama, termasuk pakar ekonomi Raied Salama dan profesor geologi Yehia al-Qazzaz, juga akan dibebaskan. “Mereka mungkin segera dibebaskan dalam beberap jam,” tambah Ali.

Presiden Sisi, seorang mantan panglima militer, mulai berkuasa pada 2014, setelah memimpin gerakan menggulingkan pendahulunya, Mohamed Morsi, yang didahului aksi protes massa menentang pemerintah.

Sisi kembali terpilih pada Maret 2018 dengan raihan 97 persen suara untuk masa jabatan kedua.

Bulan lalu, rakyat Mesir telah memberikan suara mereka dalam voting yang menentukan amandeman konstitusi yang memungkinkan pemerintahan Presiden Sisi diperpanjang hingga 2030.

Sementara itu, kelompok hak asasi manusia internasional secara teratur telah menuduh rezim Sisi telah menghancurkan semua bentuk perbedaan pendapat dan menindas lawan politiknya.

Di bawah pemerintahan Sisi, pihak berwenang disebut telah memenjarakan ribuan pendukung Islamis Mosri, serta aktivis liberal dan sekuler, termasuk aktor, penyanyi, hingga jurnalis. (bbs/azw)

SUMUTPOS.CO – Kepemimpinan dan insiatif Indonesia dalam penanggulangan terorisme dan pencegahan penyebaran senjata pemusnah masal mendapat pengakuan dan apresiasi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DKK PBB) dan negara-negara anggota PBB lainnya.

Tindakan cepat Indonesia dalam memprakarsai berbagai Pernyataan Pers DK yang mengutuk serangan terorisme di Afghanistan, Filipina, Selandia Baru, dan Sri Lanka, segera setelah peristiwa teror terjadi pun turut diapresasi.

Sikap dan posisi Indonesia yang selalu konsisten menolak pengaitan tindakan terorisme dengan agama, suku, atau bangsa itu membuat Indonesia dipercaya untuk memimpin tiga komite di DK PBB.

Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani pun dipercaya untuk mengetuai tiga komite itu.

“Merupakan suatu kehormatan dan amanah besar bagi Indonesia mendapat kepercayaan memimpin 3 komite yang memiliki peran penting di Dewan Keamanan PBB,” ucap Dian dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/5/2019).

Dian sendiri mengatakan itu saat memberikan arahan mengenai upaya penanggulangan terorisme dan pencegahan penyebaran senjata pemusnah massal di depan seluruh anggota DK PBB, New York, Senin (20/5/2019).

Adapun ketiga komite yang akan dipimpin Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, Komite Sanksi 1267, yang menjatuhkan dan mengawasi pemberian sanksi terhadap mereka yang terafiliasi dengan ISIS dan Al-Qaeda.

Di Komite ini, kepemimpinan Indonesia berhasil berperan dalam menjaga kredibilias dan keutuhan komite.

Kedua, Komite Resolusi DK 1540 mengenai pencegahan senjata pemusnah massal oleh aktor non-negara.

Ketiga, Komite Sanksi Resolusi DK 1988 tentang Taliban Selain sebagai ketua Komite, Indonesia juga dipercaya menjadi Wakil Ketua Komite di Sanksi DK mengenai Sudan Selatan dan Komite Sanksi DK mengenai Irak.

Sebelumnya, keutuhan komite sempat terancam akibat perbedaan kepentingan dalam mencantumkan teroris ke dalam daftar sanksi PBB.

“Ke depan, dalam melaksanakan mandat-mandat memimpin komite tersebut, Indonesia akan terus memainkan peran sebagai fasilitator dialog dan konsultasi untuk menjembatani berbagai perbedaan kepentingan yang kerap muncul di antara 15 negara anggota DK,” tegas Dian.

Lebih lanjut, Dian menjelaskan, terorisme terus menjadi ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan bersama. Oleh karena itu, untuk memerangi terorisme sebagai musuh bersama, tidak ada pilihan selain memperkuat kolaborasi dan upaya-upaya terarah.

Kerja sama antar negara dengan berbagai organisasi regional maupun dengan badan-badan PBB harus semakin ditingkatkan. (bbs/azw)

ANKARA, SUMUTPOS.CO – Turki ngotot membeli sistem rudal S-400 dari Rusia. Jelas ini akan menuai sanksi dari Amerika Serikat (AS).

Turki tetap memaksakan untuk membeli sistem rudal S-400 telah membuat hubungan dengan AS sebagai sekutu mereka di NATO yang khawatir bahwa Rusia bakal memonitor teknologi mereka.

“Turki sudah bersiap menerima sanksi dari AS,” kata Menteri Pertahanan Hulusi Akar dalam konferensi pers sebagaimana diberitakan AFP Rabu (22/5).

Akar merujuk kepada Undang-undang Menangkal Musuh AS Melalui Sanksi (CAATSA) yang melarang negara lain menjalin hubungan bisnis dengan Rusia. Akar menuturkan selama ini Turki hanya “dimanjakan” dengan membeli peralatan militer, dan ingin lebih banyak terlibat dalam produksi gabungan dan transfer teknologi.

“Idenya adalah kami selalu membeli sementara mereka selalu memproduksi,” ujar menteri berusia 61 tahun itu kepada awak media.

Presiden Recep Tayyip Erdogan pada Sabtu pekan lalu (18/5) menyatakan, Turki bersama Rusia bakal memproduksi sistem rudal S-500 setelah membeli S-400.

Akar mengatakan, Turki sudah mengirim sejumlah personel militer ke Rusia untuk menjalani pelatihan dengan S-400 bakal dikirim pada Juni atau Juli mendatang. Bulan lalu, Akar menuturkan sistem yang dikenal dengan kode NATO SA-21 Growler itu bakal difungsikan untuk melindungi ibu kota Ankara serta Istanbul.

Dalam rangka untuk menentang pembelian sistem rudal itu, Washington menawarkan sistem rudal anti-pesawat Patriot pada Maret lalu. Gedung Putih sempat menyatakan pembelian S-400 bisa mengacaukan rencana kedua negara dalam program jet tempur F-35, di mana Turki memproduksi sejumlah suku cadang.

Akar menyatakan Ankara masih mempertimbangkan penawaran Patriot. Meski begitu, dia mengaku terdapat ‘kelonggaran’ untuk negosiasi Patriot maupun F-35.

Relasi AS dan Turki selain S-400 juga memanas setelah AS memutuskan mendukung militan Kurdi yang dianggap Ankara sebagai teroris, dan keengganan menyerahkan terduga dalang kudeta 2016. (bbs/azw)

TEHERAN, SUMUTPOS.CO – Iran meningkatkan kapasitas produksi pengayaan uraniumnya hingga empat kali lipat di tengah ketegangan hubungan dengan AS.

Para pejabat Iran menekankan bahwa uranium yang diperkaya akan tetap hanya sampai pada batas 3,67 persen, sesuai dengan kesepakatan nuklir 2015.

Uranium tersebut akan dapat digunakan untuk pembangkit listrik, namun tetap jauh di bawah apa yang diperlukan untuk membuat senjata atom.

Kendati demikian, meningkatkan produksi hingga empat kali lipat akan membawa Iran melampaui batasan persediaan yang ditentukan dalam perjanjian.

Teheran telah menetapkan batas waktu 7 Juli kepada negara-negara penandatangan Kesepakatan Iran 2015 untuk membuat kesepakatan baru.

Jika tidak ada kesepakatan baru, maka negara itu akan meningkatkan level pengayaan ke tingkat yang lebih dekat untuk penggunaan sebagai senjata.

Peningkatan kapasitas pengayaan uranium negara itu diungkapkan juru bicara Organisasi Energi Atom Iran, Behrouz Kamalvandi, yang dikutip kantor berita pemerintah, IRNA.

Dia mengatakan, Iran mengambil langkah tersebut karena AS telah mengakhiri program yang memungkinkan negara itu untuk menukar uranium dengan Rusia, serta mengakhiri penjualan air berat ke Oman.

Air berat yang memiliki isotop H-2 atau deuterium digunakan untuk membantu mendinginkan reaktor dalam proses produksi plutonium yang dapat digunakan dalam senjata nuklir.

Kamalvandi mengatakan Iran telah memberi tahu Badan Energi Atom Internasional tentang peningkatan tersebut.

Teheran telah lama menegaskan bahwa mereka tidak bertujuan untuk mendapatkan senjata nuklir, tetapi negara-negara barat khawatir programnya memungkinkan untuk pengembangan ke arah itu. (bbs/azw)

INDIA, SUMUTPOS.CO – Pemilihan umum di India pernah disebut sebagai pemilu terumit, karena memakan waktu enam pekan untuk pemungutan suara. Tapi, panitia pemilu dapat menetapkan satu hari untuk menghitung semua surat suara dari sebagian 900 juta pemilih yang memenuhi syarat.

Penggunaan mesin pemungutan suara elektronik memudahkan segalanya, meski ada klaim kecurangan di beberapa tempat. Lebih dari 67 persen pemilih memilih menggunakan mesin elekronik selama 7 putaran pemungutan suara. Sementara hasil pemilu India akan diumumkan, Kamis (23/5).

Berikut beberapa hal mengenai penghitungan suara pada pemilu India, seperti dikutip dari AFP: Penjagaan ketat Polisi bersenjata siaga di luar ruang tempat mesin pemungutan suara disimpan untuk memastikan tidak disentuh sampai penghitungan di mulai.

Perwakilan dari partai-partai politik yang bersaing dapat bergabung dengan mereka dalam penjagaan selama 24 jam atau mengamati CCTV yang memantau area itu. Perwakilan dari kandidat juga diperbolehkan memeriksa mesin ketika dibawa ke ruang hitung dan diletakkan di atas meja.

Wakil Komisaris Badan Pemilu Nasional India Sudeep jain mengatakan, tombol mesin akan ditekan oleh seorang petugas resmi untuk memulai penghitungan suara.

Dia menuturkan, satu putaran penghitungan termasuk tabulasinya akan memakan waktu antara 20-25 menit. Penghitungan itu belum final sampai semua kandidat, atau perwakilannya, dan delegasi pemilu yakin dengan keakuratan hasil. Jain mengatakan, pernghitungan melalui mesin dari seluruh negeri diharapkan akan rampung dalam waktu 8 jam.

Pengecekan ulang Mahkamah Agung India memerintahkan para petugas untuk secara acak mencocokkan surat suara dengan hasil mesin berjumlah 20.600 dari total 1,3 juta TPS.

Jain mengatakan, kandidat dapat meminta pengecekan ulang jika ada keraguan dengan hasil mesin.

Namun, pengecekan itu dapat menunda pengumuman hasil akhir selama beberapa jam. Nantinya, setiap meja penghitungan harus tersedia bolpoin biru dan pisau kertas untuk membuka segel pada mesin pemilihan elektronik.

Tim juga siap menutup mesin dengan lilin dan label pengaman bernomor seri segera setelah penghitungan selesai untuk memastikan integritas apabila hasilnya ditentang.

Gugatan hasil pemilu Surat suara melalui pos dihitung terlebih dahulu. Petugas keamanan dan pejabat lainya yang bertugas selama pemilu dapat memberikan suara melalui pos atau secara elektronik.

Penghitungan suara elektronik akan dimulai 30 menit setelah penghitungan surat suara selesai. Para kandidat memiliki waktu 45 hari untuk menggugat hasil pemilu. Jika pengadilan memerintahkan penghitungan ulang, memori mesin dapat diaktifkan kembali setelah terhubung dengan baterai.

Ketika lembar hasil akhir telah siap, petugas di setiap daerah pemilihan berhenti sebentar selama dua menit pada waktu kandidat atau perwakilannya meminta penghitungan ulang.

Petugas pemilu dapat menolak pemintaan apa pun yang dianggap tidak masuk akal atau sembrono. Saat perselisihan telah diselesaikan, hasilnya diumumkan dan perwakilan kandidat menandatangani dokumen akhir untuk dilaporkan ke komisi pemilihan umum. (bbs/azw)