MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembukaan formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2019 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di jajaran Pemerintah kota Medan, telah diajukan kepada pihak pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) kota Medan telah mengajukan lebih dari 800 formasi untuk mengisi formasi PNS dan PPPK di wilayah Pemko Medan. Pengajuannya sudah lama. Lebih dari 800 formasi, termasuk PPPK,” ucap Kepala BKDPSDM Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Senin (1/7)n
Ke-800 formasi tersebut masih didominasi tenaga pendidikan dan kesehatan. “Tenaga pendidikan dan kesehatan masih sangat dibutuhkan, khususnya untuk PPPK,” ujarnya.
Saat ini, pihaknya masih menunggu jawaban dari pemerintah pusat. “Bila sudah ada jawaban atas formasi yang kami ajukan, pasti kami umumkan,” jelasnya.
Mengenai 100 nama PPPK lulus yang telah diumumkan Pemko Medan Maret 2019 lalu, hingga kini belum dipekerjakan. Alasannya, masih menunggu perintah dari Kemenpan RB. Arahan dimaksud untuk menentukan golongan dan upah para PPPK yang dinyatakan lulus tersebut.
“Kalau mau kita pekerjakan sekarang, mau kita tempatkan di golongan apa? Terus mau kita gaji berapa? Hal itu bukan kita yang tentukan tetapi Kemenpan. Maka kita tunggulah keputusan Kemenpan,” tutupnya. (map)
Istimewa KPJ HOSPITAL: Dirut Harian Sumut Pos H Zulmansyah Sekedang (bertopi) bersama PRE KPJ Ampang Puteri Aida Rahayu Mahmud (paling kiri), Medical Director Dato DR Abdul Wahab Gani (dua kanan) dan SCE KPJ Hospital Group Mohd Khairuddin Khudri berfoto bersama, Senin (1/7/2019).
KPJ Hospital Group adalah salah satu kelompok rumah sakit ternama di Malaysia dan banyak dikunjungi masyarakat Sumatera Utara. KPJ adalah singkatan dari Kumpulan Perobatan Johor dan saat ini tersebar di berbagai negeri di Malaysia, Indonesia, Thailand, Bangladesh dan Australia. Total, KPJ memiliki 27 rumah sakit dengan berbagai spesialisasin
Khusus di KPJ Ampang Puteri Specialist Hospital yang berlokasi di Jalan Mamanda 9 Taman Dato’ Ahmad Razali, Ampang, Selangor Darul Ehsan, banyak masyarakat asal Sumatera Utara yang berobat di tempat ini. Juga masyarakat Indonesia lainnya yang berasal dari Aceh, Riau dan Sumatera Barat.
Bahkan, Sultan Pahang, beberapa pejabat tinggi Malaysia, juga artis-artis ternama di Malaysia seperti Siti Nurhaliza dan Rozita Che Wan, juga pernah mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang berdiri sejak 1995 ini dan memiliki semboyan “Care for Life”.
“Memang banyak warga Indonesia yang berobat di rumah sakit ini, misalnya dari Sumut dan Medan khususnya. Dari provinsi-provinsi lain di Indonesia, juga ada yang berobat di rumah sakit ini yang sekarang sudah memiliki lebih 450 kamar,” jelas Aida Rahayu Mahmud, Public Relation Executiv (PRE) KPJ Ampang Puteri didampingi Mohd Khairuddin Khudri, Senior Corporate Executiv (SCE) KPJ Group dan Mohd Fadhil, Clerk Health Tourism.
Umumnya, masyarakat Indonesia yang berobat ke KPJ menderita sakit tulang, kanker dan jantung. Beberapa yang lain ada yang operasi mata, juga ada pengobatan penyakit-penyakit degeneratif seperti osteoporosis, diabetes atau kencing manis, hypertensi dan sebagainya.
“Khusus untuk penyakit jantung, tulang dan kanker, KPJ Spesialist Hospital memiliki dokter pakar (dokter spesialis) terbaik. Bukan hanya terbaik di Malaysia, tetapi juga terbaik di dunia,” ungkap Aida Rahayu.
Apa buktinya terbaik di dunia? Aida Rahayu menjelaskan contoh nyata adalah Dato’ DR Abdul Wahab Ghani yang sehari-hari adalah Medical Director KPJ Ampang Putri. Banyak sekali dokter-dokter dari Korea, Jepang dan China belajar orthopaedic kepada beliau. Termasuk dokter-dokter yang berasal dari Eropa seperti dari Italia dan Inggris. Dato’ DR Abdul Wahab Ghani sudah mengabdi 24 tahun lamanya di KPJ dan pernah menimba ilmu di Glasgow, Scotlandia dan Liverpool, Inggris.
Selain memiliki dokter terbaik dan pakar yang jumlahnya mencapai 60 dokter, KPJ Ampang Puteri juga sudah mendapat sertifikasi dan akreditasi dari JCI (Joint Commission International) sejak Oktober 2018 lalu, yang menandakan rumah sakit ini memiliki teknologi dan pelayanan kualitas dunia. Tidak banyak rumah sakit di dunia yang mendapat akreditasi dan sertifikasi dari JCI.
Pasien Internasional
Banyaknya dokter terbaik dan pelayanan yang juga sangat baik di KPJ Hospital Grup, menyebabkan banyak masyarakat internasional yang datang berobat di KPJ. Tersebab itu, pada beberapa rumah sakit KPJ, termasuk KPJ Ampang Puteri dibuka “International Patient Center” yang khusus melayani pasien-pasien dari luar Malaysia.
“Pasien internasional ini, kami layani bukan saat mereka sudah sampai di KPJ Hospital. Kami melayani sejak pasien itu berada di negaranya masing-masing,” ungkap Aida Mahmud.
Memang saat ini, pasien internasional terbanyak datang dari Indonesia. Tetapi juga ada yang berasal dari Thailand, Philipina, Jepang, Korea, China, Somalia dan lebih 60 negara-negara di dunia lainnya.
Khusus pasien internasional, KPJ memberikan tempat pelayanan khusus dengan dokter-dokter terbaik. Disediakan juga penterjemah berbagai bahasa.
Khusus pasien internasional, KPJ memberikan tempat pelayanan khusus dengan dokter-dokter terbaik. Disediakan juga penterjemah berbagai bahasa. “Soal biaya perobatan, tentu KPJ sangat kompetitif dan itu bergantung kepada pelayanan yang diinginkan pasien. Tidak mahal lah.. Di KPJ juga bisa menerima asuransi seperti di Indonesia,” jelas Aida Mahmud.
Khusus masyarakat Indonesia yang berada di Sumbagut, seperti di Aceh, Sumbar, Sumut dan Riau, bila ingin berobat dan merasakan pelayanan kesehatan di KPJ Hospital Group dapat menghubungi agen-agen KPJ di daerah masing-masing atau menghubungi travel yang sudah ditunjuk KPJ sebagai agen. (zum)
istimewa paparan: Kabiro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo (kanan) memaparkan penangkapan terduga teroris, di Gedung Humas Mabes Polri, Senin (1/7/).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Lima anggota kelompok terduga teroris yang tergabung dalam kelompok Jemaah Islamiyah ( JI) yang berafiliasi kepada kelompok teroris global, Al Qaeda ditemukan sedang mengembangkan kekuatan organisasinya, termasuk dari segi ekonomi.
“Kelompok itu tahapan pembangunan kekuatan, yang tentunya harus didukung oleh kemampuan ekonomi. Mereka sedang mengembangkan basic ekonomi mereka itu dengan beberapa usaha yang mereka bangun yaitu usaha kebun,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo, di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (1/7).
Selain untuk membiayai kebutuhan operasional organisasi, dana tersebut dialokasikan sebagai gaji kepada petingginya. “Masih didalami bahwa pejabat-pejabat di dalam struktur organisasi JI. Ini juga digaji, gaji besarannya Rp 10 juta-Rp 15 juta (per bulan),” kata Dedi.
Kelompok tersebut juga diketahui membiayai para rekrutan untuk mengikuti latihan militer di negara seperti Suriah. Dedi mengatakan bahwa mereka telah mengirim rekrutan ke Suriah dalam enam gelombang. Namun, polisi masih mendalami jumlah orang yang dikirim.
Sebelumnya, Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap PW dan empat petinggi kelompok JI lainnya. PW yang merupakan amir atau pimpinan organisasi tersebut ditangkap di sebuah hotel di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (29/6/2019).
“Yang ditangkap ini (PW) adalah pimpinan daripada JI setelah dia melakukan metamorfosa dari tahun 2007 sampai dengan sekarang. Atau boleh dikatakan sebagai Amir dari JI,” kata Dedi.
Polisi juga menangkap istri PW yang berinisial MY dan seorang terduga teroris lain BS, di lokasi dan waktu yang sama. MY diduga aktif dalam organisasi tersebut. Sementara itu, BS merupakan penghubung antara PW dan para rekrutan kelompok JI.
Pada Minggu (30/6/2019), polisi menangkap A di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Ia merupakan salah satu orang kepercayaan PW yang menggerakkan organisasi JI di Indonesia. Terakhir, Densus 88 meringkus BT yang merupakan orang kepercayaan PW sekaligus penggerak jaringan JI di Jawa Timur. BT ditangkap di Ponorogo, Jawa Timur. Kelompok ini diketahui berafiliasi dengan Al Qaeda.
“Tersangka yang kelima adalah tersangka atas nama BT alias Haedar alias Deni dan alias Gani. Yang bersangkutan ditangkap pada hari Minggu, 30 Juni pada pukul 14.15 WIB di Ponorogo,” tutur Dedi.
Meski belum memiliki rencana serangan, menurut Dedi, kelompok tersebut sedang mengembangkan kekuatan. Tujuannya membangun khilafah. Densus 88, kata Dedi, masih mendalami lebih jauh kasus ini.
Terlibat Rusuh Poso hingga Jadi Pimpinan
Sepak terjang PW di Jamaah Islamiyah (JI) terbilang lama. Pria yang saat ini merupakan pimpinan JI sudah berada 19 tahun lamanya di organisasi terorisme itu.
Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengungkapkan, PW pernah mengikuti pelatihan militer sekitar tahun 2000 dan sejak saat itu mulai aktif di kelompok JI. Setelah sempat menjadi orang kepercayaan di bidang intelijen dalam kelompok tersebut, PW kemudian didapuk menjadi pimpinan pada tahun 2007.
“Yang ditangkap kemarin ini (PW), dulunya tahun 2000-an di JI, dia yang dikasih kepercayaan dalam struktur organisasi JI. Dia di bidang intelijen. Oleh karenanya setelah JI dinyatakan bubar, dia dibaiat sebagai amir (pimpinan) yang ada di Indonesia,” kata Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (1/7).
PW pun terlibat di sejumlah aksi teror. Misalnya kerusuhan di Poso pada 2000, bom di Kedutaan Besar Australia pada 2004 serta bom Bali I pada 2002 dan II pada 2005. Keterlibatannya secara khusus pada Bom Bali I dan II membuat ia sempat bekerjasama dengan kelompok Noordin Mohammad Top dan dr Azhari, dalang peristiwa bom Bali.
Selain memiliki kemampuan di bidang intelijen, pria lulusan sebuah universitas ternama di Jawa Barat dengan jurusan teknik sipil itu memiliki kemampuan untuk merakit bom, militer, dan merekrut anak buah.
“Dari sisi kompetensi, yang bersangkutan memiliki kompetensi untuk merakit bom. Kemampuan intelijen dan kemampuan militer lainnya selama dia mengikuti pelatihan itu cukup komprehensif sehingga yang bersangkutan dibaiat sebagai pimpinan JI,” ujar Dedi.
Kelompok yang dipimpin PW, lanjut Dedi, juga telah mengirim rekrutannya dalam enam gelombang untuk mengikuti latihan militer di negara. Salah satunya Suriah. Namun, polisi masih mendalami berapa jumlah orang yang dikirim. (kps)
Fachril/sumut pos TAK DIRAWAT: Pengendara melintas di Jalan KL Yos Sudarso. Jalan ini sejak dibangun menjadi dua ruas kini kurang perawatan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejak pembangunan Jalan KL Yos Sudasro menjadi dua ruas, perawatan jalan yang mengakseskan Medan – Belawan ini terabaikan. Akibatnya, kondisi jalan berlubang dan infrastruktur rambu – rambu jalan memprihatinkan.
Tokoh Masyarakat Medan Utara, Awalludiin menilai, buruknya infrastruktur jalan protokol sebagai gerbang perkonomian menuju Pelabuhan Belawan karena tidak seriusnya pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan jalam tersebut. Sehingga, jalan utama Medan – Belawan tercatat sejak tahun 2011 perluasan dua ruas tidak pernah dilakukan perawatan.
“Kita lihat saat ini, berapa ribu mobil lalu lalang di jalan itu, tapi tidak pernah dilakukan perawatan. Akibatnya, jalan semakin rusak. Parahnya, rambu – rambu jalan sebagai pendukung sarana jalan pun tidak ada, ini sangat memprihatinkan,” kata pria akrab disapa Awel.
Peranan pemerintah kota maupun provinsi sangat dibutuhkan untuk memprioritaskan kemajuan Medan Utara, khususnya masalah jalan. Sehingga, masyarakat yang telah membayar kewajiban pajak mampu menikmati fasilitas sarana jalan.
“Coba kita lihat, akibat jalan ini rusak, masyarakat terganggu. Belum lagi masalah penerangan akan mengundang pelaku kriminal. Bahkan, di berbagai simpang menuju Belawan tidak ada rambu – rambu, sehingga mengundang kemacetan. Ini bukti kepedulian pemerintah masih belum serius membangun untuk Medan Utara,” kata dia.
Harapan pria yang menjabat Ketua Bapillu PAN Kota Medan ini, pemerintah tidak ada alasan menunda perawatam jalan akses Medan – Belawan yang kini mulai rusak. Selain itu membenahi rambu – rambu yang tidak terpasang di berbagai wilayah di Medan Utara.
“Ini bukti pimpinan kita tidak tidak peduli dengan Medan Utara. Kapan lagi kita berkembang kalau masalah jalan saja tidak bisa diatasi. Kita berharap, dengan adanya pilkada nanti, masyarakat harus lebih cerdas pilih pemimpin yang mampu pedulu dengan Medan Utara,” pungkas Awel.
Sementara, anggota DPRD Medan, M Nasir Johan menegaskan, masalah kerusakan Jalan KL Yos Sudarso sudah selayaknya dilakukan perawatan, dengan usainya 8 tahun pascapelebaran belum ada perbaikan. Selain itu juga, lampu yang rusak di sepanjang jalan itu untuk segera dibenahi.
“Untuk perawatan jalan adalah tanggung jawab pemerintah pusat tapi harus ada pemberitahuan oleh pemerintah daerah agar jalan itu segera diperbaiki, tapi kepada Pemko Medan tidak mengulur waktu memperbaiki penerangan, karena ini merupakan prioritas untuk pelayanan terhadap masyarakat,” katanya.
Ditegaskan Wakil Ketua Fraksi PKS ini, kerusakan lampu jalan perlu juga jadi perhatian serius masyarakat, agar kerusakan yang sering dilakukan oleh oknum tertentu, dapat ditindak. “Kita tahu, banyak lampu rusak karena dicuri, jadi masyarakat harus ikut membantu menjaganya,” pungkas Nasir. (fac/ila)
istimewa DILANTIK: Ramli Simanjuntak saat dilantik menjadi Kepala Kanwil I KPPU di Jakarta.
MEDAN, SUMUTPOS.Co – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melantik Ramli Simanjuntak menjadi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) I KPPU di Kantor Gedung KPPU di Jalan Ir. H. Juanda, Jakarta Pusat, Senin (1/7) pagin
Pelantikan Ramli diikuti dengan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II dan III di KPPU dan penampilan sumpah dipimpin oleh Ketua KPPU Kurnia Toha serta dihadiri oleh Anggota Komisi dan segenap jajaran KPPU.
Dalam sambutannya, Kurnia Toha menegaskan bahwa jabatan harus dimaknai sebagai tanggung jawab dan kewenangan guna menjadi alat untuk melahirkan ide-ide kreatif di lingkungan Kanwil I.
“Pelantikan ini merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan program peningkatan kompetensi khususnya bagi pegawai di lingkungan Sekretariat KPPU yang dianggap mampu menduduki jabatan tertentu dan mengacu kepada pola pembinaan kepegawaiaan sesuai ketentuan pada Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2019,” tutur Kurnia dalam keterangan pers diterima Sumut Pos, kemarin.
Kurnia mengatakan, dalam melaksanakan tugas seluruh jajarannya nanti harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan kreatif, untuk itu pejabat baru harus mampu memposisikan diri sebagai motivator dan dinamisator serta menjadi tauladan yang dapat mengayomi segenap jajarannya.
“Melalui restrukturisasi, para pegawai memperoleh kesempatan untuk melakukan aktualisasi diri dan meningkatkan prestasi yang optimal dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya, sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki” jelas Kurnia.
Kepada para pejabat yang baru saja dilantik, Kurnia mengucapkan selamat bertugas di tempat tugasnya yang baru.”Saya berharapan semoga dapat dibangun sinergi dan kekompakan sehingga tugas dan tanggungjawab yang diberikan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan pelayanan terbaik dalam melaksanakan persaingan usaha di wilayah kerja Kanwil I,” tandasnya.
Untuk diketahui, Kantor Wilayah (Kanwil) I KPPU, meliputi wilayah kerja Sumatera Utara (Sumut), Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), Riau dan Kepulauan Riau (Kepri).(gus/ila)
M IDRIS/sumut pos DOKTER: Pengurus PDUI Komisariat Medan bersama IDKI dan Perdaweri Sumut, saat halalbihalal di Reiz Condo, Jalan Tembakau Deli, Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kesejahteraan atau gaji dokter umum di Kota Medan dinilai masih belum layak. Padahal, dokter umum menjadi garda terdepan dalam dunia kedokteran
Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) Komisariat Medan, dr Rudi Rahmadsyah Sambas mengatakan, honor yang ideal bagi seorang dokter umumn
adalah tiga kali Upah Minimum Kota (UMK) yang berlaku dengan memperhatikan 40 jam praktik dalam seminggu. Hal ini sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh IDI wilayah Jawa Timur bernomor 087/Sek/IDI-WJ/V/2019 pada tanggal 28 Mei 2019.
“Kesejahteraan adalah janji kami saat akan dilantik lalu. Tapi, kenapa kalau dihitung per jamnya (honor) kita sudah flat. Ada yang rata-ratanya Rp50-60 ribu, dan kami merasa itu tidak manusiawi,” ujar dr Rudi saat halalbihalal pengurus PDUI Sumut di Reiz Condo Jalan Tembakau Deli, Medan akhir pekan lalu (29/6).
Turut hadir, pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumut dan Medan, Ikatan/Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia (IDKI) Sumut serta Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif (Perdaweri) Sumut.
dr Rudi mengharapkan, ke depan IDI dan pemerintah daerah dapat membantu untuk mewujudkannya. “Sejauh ini kita sudah berkoordinasi dengan IDI Medan maupun Sumut untuk membuat draftnya. Selanjutnya, sesuai rencana kita akan mengajukannya ke IDI sebagai langkah menyikapi surat edaran yang dikeluarkan IDI Jawa Timur,” ungkapnya.
Menurut Rudi, masalah kesejahteraan ini sangat penting dituntaskan. Sebab, dengan minimnya kesejahteraan dokter umum akan membuat sulit untuk berkembang. Karena, seorang dokter harus terus meng-upgrade keilmuannya sesuai dengan perkembangan jenis penyakit yang ada.
“Sekarang ini saya melihat dokter itu gaji yang minimalis tapi tanggung jawabnya besar. Jadi rencananya ke depan, selain membuat rumusan untuk diajukan ke IDI, kita juga akan beraudiensi ke gubernur atau wali kota (Medan),” paparnya.
Senada disampaikan salah seorang dokter umum di Medan, dr Bram Natanel Sembiring. Ia menilai, kedokteran di Indonesia sedikit menurun dibandingkan dengan negara luar, seperti Malaysia, Singapura dan Amerika. Hal itu lantaran di Indonesia kurang menyejahterakan para dokternya.
Akibatnya, para dokter di tanah air tidak bisa meng-upgrade keilmuannya dan juga tidak bisa mengikuti perkembangan kecanggihan dunia medis di negara maju.
“Bagaimana dokter kita bisa setara dengan internasional kalau kesejahteraannya tidak terjamin. Hal ini seperti ingin membeli buah bagus dengan harga murah. Kalau seperti itu kondisnya, ini namanya mimpi,” cetusnya.
Kata dia, belum lagi dengan berlakunya berbagai sistem seperti halnya BPJS Kesehatan yang mengharuskan terapi dokter disesuaikan dengan budget yang sudah ditentukan oleh BPJS Kesehatan. “Bagaimana kita mau membeli kesehatan yang mahal tapi budgetnya sudah ditentukan. Ini lah hal yang harus diperbaiki di dunia kedokteran kita,” pungkasnya. (ris/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dugaan penyerobotan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilakukan PT Pelindo I, belum ditindaklanjuti Pemerintah Kota Medan. Sebab, hingga saat ini belum ada tindakan nyata dari Pemko Medan untuk langsung meninjau lokasi yang disebut-sebut diserobot Pelindo I.
Ketua komisi IV DPRD Medan, Abdul Rani SH menilai, lambatnya tanggapan dari Pemko Medan atas keluhan masyarakat tersebut merupakan kerugian bagi Pemko Medan sendiri di kemudian hari.
“Itu jelas sekali, kalau pemerintahnya lambat dalam merespon, tentu masyarakatnya nanti yang tidak akan percaya lagi kepada pemerintahnya. Pemerintah tidak akan dinilai sebagai bagian dari rakyat,” tegas Abdul Rani.
Untuk itu, lanjut Abdul Rani, pihak Pemko Medan harus segera merespon dan bukan hanya sekadar rencana – rencana saja, melainkan segera memberikan tindakan serius dalam mengatasi keluhan dari masyarakat.
“Kami juga akan terus mendesak Pemko Medan supaya bisa segera mencari solusi dan bertindak cepat untuk mengatasi masalah ini. Kalau memang benar Pelindo itu melakukan penyerobotan, maka jelas harus ditindak tegas. Untuk itu, Pemko Medan segeralah bertindak dengan meninjau langsung ke lokasi yang dimaksud. Apabila memang benar, jangan diam, tindaklanjuti sesuai yang aturan yang ada,” tegasnya.
Pengamatan Lingkungan Kota Medan, Jaya Arjuna yang dimintai tanggapannya menilai, lemahnya kontrol pemerintah terhadap lingkungan akan berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan di Kota Medan.
“Sebenarnya memang Kota Medan ini sudah sangat jauh dari yang namanya kontrol serius. Padahal lingkungan butuh kontrol yang serius. Kalau kita lihat di luar negeri, betapa seriusnya mereka dalam melakukan kontrol lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan itu sendiri. Seriusnya pemerintah dalam mengontrol lingkungan juga jelas akan mendongkrak kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan,” papar Jaya.
Jaya mengatakan, RTH merupakan salah satu unsur vital yang harus dimiliki oleh satu wilayah, apalagi dikota – kota besar seperti di Kota Medan. “Kalau bicara soal RTH tentu bisa panjang waktunya, itu karena sangat pentingnya RTH bagi lingkungan. Saat ini saja RTH di Kota Medan masih sangat kurang, kalau misalnya masih ada pihak yang melakukan penyerobotan RTH, tentu lingkungan akan semakin tidak terjaga dan ini bisa membahayakan,” ujarnya. (map/ila)
diva/sumut pos HALAL BIHALAL: Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) foto bersama di sela-sela acara halalbihalal, Minggu (30/6).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) mengadakan halalbihalal, Minggu (30/6). Ketua PCNU Medan Burhanuddin mengatakan, dalam silaturrahim dan halalbi halal mengundang seluruh ormas lintas agama.
Menurutnya, mengajak sejumlah ormas lintas agama sebagai bentuk solidaritas kebersamaan membangun Indonesia lebih aman dan kondusif. “Karena persaudaraan itu sangat indah,” ucapnya dalam acara yang berlangsung di Kompleks Alamanda Medan.
Menurut Burhanuddin, dalam waktu lebih kurang empat bulan ini, di PCNU Medan terbentuk ranting-ranting di tujuh MWCNU se-Kota Medan. Jika mau ber-NU, ber-NU-lah dengan ikhlas. Sementara kalau ada NU difitnah, dimaki, siapa pun yang melakukannya, dia harus dirangkul.”Orang NU jangan cengeng. Berbuatlah kebaikan demi umat,” katanya.
Burhanuddian mengaku sangat menikmati berhidmat melalui NU karena sama dengan berkhidmat kepada ulama. “Bersatulah kita saling bersangkulan kita senang bersama-sama dan susah bersama-bersama,” ucapnya.
Lebihlanjut dikatakannya, dalam waktu dekat akan diluncurkan NU Mart dengan berkerjasama dengan Bank Syariah Mandiri.
Sementara itu mewakili Ketua PWNU Sumut H Adlin Damanik mengatakan ormas Islam terbesar di Indonesia adalah NU. Adlin bercerita, NU jangan lagi mau seperti daun salam.
“Kalau dulu kita (NU) dibuat sebagai daun salam, kalau sekarang jangan mau lagi. Ibarat daun salam kalau dimasukkan ke gulai atau sayur. Kalau sayur dan gulai sudah enak, daun salamnya pun dibuang. Sudah saatnya kita NU harus tampil,” ujarnya.
Untuk itu, kata Adlin, agar NU dan warga NU meningkatkan ukhuwah Islamiah, ukhuwan wathaniah, dan ukhuwah insaniah.
Sementara itu, tokoh masyarakat Medan, Maruli Siahaan, mengaku sangat bangga dengan warga NU di Sumut ini. Menurutnya, yang sekarang ini harus dijaga dan dirawat adalah kebersamaan.
“Halalbihalal pada kesempatan inilah kita memohon maaf kepada sesama. Tidak ada lagi sekarang 01 dan 02 yang ada kita harus bersatu. Kita bangga bahwa Wapres RI adalah berasal dari NU. Terima kasih atas kerja sama selama ini,”harapnya.
Ia meminta agar jangan mau tergoda dan terpengaruh oleh oknum-oknum yang akan menghancurkan Pancasila dan NKRI. “Kita pupuk persaudaraan dan keharmonisan agar kita mendapat keadulatan sehingga Sumut ini tetap kondusif,” tegas Maruli.
Mewakili MUI Medan, Sukri Albani mempertanyakan apakah NU bisa mati? “Tapi saya katakan tidak akan mungkin, karena NU (juga kuat secara) kultural, sehingga tak akan berhenti,” ucapnya.
Turut hadir, mewakili PCNU Deliserdang Mukti Ali, Perwakilan Bank Syariah Mandiri Jimmi, Rais Syuriyah PCNU Kota Medan KH Ali Syahdana Dhalimunthe, Sekretaris Zulkarnaen, Bendahara Zulkarnain, Wakil Bendahara Azmi Hadly, Ketua PGI Kota Medan, Muslimat NU Medan, Fatayat NU Medan, Banser Ansor, Pimpinan PT Sarang Tawon, dan undangan lainnya. (dvs/ila)
istimewa SOSIALISASI: Anggota DPRD Medan, Irsal Fikri saat sosialisasi Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan dinilai masih lemah dalam mencegah dan menanggulangi penyakit Human Immuno Deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS), Terbukti, angka pengidap HIV/AIDS di Medan masih tinggi dan terus bertambah.
Anggota Komisi II DPRD Medan, Irsal Fikri menyampaikan, pada 2018 jumlah kasus penderita HIV/ AIDS di Kota Medan mencapai 6.078 kasus. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2017, sebanyak 5.834 kasus. Dari jumlah 2018, 1.116 penderita diantaranya meninggal dunia.
“Percuma saja ada dibuat aturan (Perda Nomor 1/2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS), namun tidak diterapkan secara maksimal. Buktinya, angka pengidap HIV/AIDS di Medan bukannya malah turun tapi malah makin bertambah,” ungkap Irsal saat melaksanakan sosialisasi ke-XI Perda Nomor 1/2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS kepada masyarakat di Jalan Sakti Lubis Gang Stasiun, Kelurahan Kampung Baru, Medan Maimun, Minggu (30/6).
Untuk itu, kata Irsal, Pemko Medan jangan hanya sekedar teori saja dalam mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS. Melainkan, harus benar-benar dijalankan dan diterapkan perda yang ada. “Saya yakin jika dijalankan secara maksimal perda yang sudah dibuka, maka angka pengidap HIV/AIDS diyakini akan berkurang,” ucapnya.
Menurut Irsal, bertambahnya jumlah pengidap HIV/AIDS di Medan diduga kuat akibat lemahnya sistem pengawasan Pemko Medan terhadap tempat hiburan malam (THM) dan lokasi prostitusi. “Masih banyak THM di Medan yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba. Bahkan, dijadikan lokasi prostitusi,” katanya.
Disebutkan Irsal, dari data Dinkes Medan jumlah penderita HIV/AIDS kebanyakan berjenis kelamin laki-laki dengan kumulatif data sepanjangan 2006 hingga 2018 mencapai jumlah 4.444 orang. Sedangkan perempuan berjumlah 1.338 orang. Untuk tentang usianya, paling besar 15-19 tahun dengan jumlah penderita sebanyak 2.954 orang.
“Saya mendorong Pemko Medan untuk membuat tim konseling HIV/AIDS hingga ke kelurahan. Diharapkan dengan terbentuknya tim tersebut, masyarakat akan lebih mengetahui serta paham untuk HIV/AIDS,” pungkasnya.
Terpisah, Pengelola Program HIV/AIDS Dinkes Medan, Emilda mengaku hingga saat ini tidak ada anggaran yang jelas untuk penanggulangan penyakit HIV/AIDS. “Memang hingga saat ini Pemko Medan bisa dibilang ‘pelit’ terkait anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS di Medan,” katanya.
Padahal, sambung dia, jumlah kasus penyakit tersebut setiap tahun terus meningkat. Oleh sebab itu, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan merupakan upaya yang harus didukung seluruh stakeholder untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya HIV AIDS.
Ia menambahkan, dalam APBD 2019 terkait anggaran penanggulangan HIV/AIDS Dinkes Medan hanya menganggarkan anggaran untuk dua program yakni monitoring evaluasi (monev) dan validasi data. Padahal, anggaran yang paling penting yang dibutuhkan adalah anggaran untuk rapid test HIV yaitu tes yang digunakan untuk melakukan penapisan (screening) awal sehingga dapat dilakukan deteksi dini terhadap penyakit HIV/AIDS. (ris/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2019, akan mengumumkan hasil ujian makalah tertulis pada Rabu (3/7) besok.
Anggota Pansel JPT Pratama Pemprovsu 2019, Ibnu Sri Utomo mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan penilaian terhadap hasil ujian penulisan makalah peserta seleksi.
“Progresnya terus berjalan. Pansel masih melakukan penilaian ujian peserta seleksi. Insyaallah Rabu besok kami umumkan hasilnya,” katanya menjawab Sumut Pos, Senin (1/7).
Dirinya mengaku, sekarang ini belum dapat mengungkapkan hasil penilaian peserta seleksi tersebut. Baik yang mendapatkan nilai bagus, ataupun kurang bagus. “Tidak etislah bila sekarang ini kami ungkapkan. Nanti saja dilihat pengumumannya di website resmi pemerintah provinsi,” ujar mantan pejabat tinggi Pemprovsu yang baru pensiun belum lama ini.
Pihaknya meminta bagi peserta seleksi yang lulus agar mempersiapkan diri untuk mengikuti tes berikutnya berupa asesmen, ujian psikologi dan wawancara. “Iya, siapkan diri dengan baik,” pungkasnya.
Diketahui, Selasa (25/6) telah berlangsung ujian tahap II yakni penulisan makalah dalam rangka seleksi JPT Pratama Pemprovsu.
Sekdaprovsu R Sabrina yang juga Ketua Pansel sebelumnya mengatakan, dari 189 peserta yang mengikuti lelang jabatan, 37 peserta gugur pada tahapan seleksi administrasi. Kemudian, 152 peserta melanjutkan ke tahapan berikutnya yakni ujian penulisan makalah. (prn/ila)
