LUMBA LUMBA:
Atraksi lumba-lumba di areal parkir Pasar Raya MMTC Medan, Jalan William Iskandar/ Pancing. Atraksi lumba-lumba ini selalu dipadati pengunjung.
LUMBA LUMBA: Atraksi lumba-lumba di areal parkir Pasar Raya MMTC Medan, Jalan William Iskandar/ Pancing. Atraksi lumba-lumba ini selalu dipadati pengunjung.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pentas lumba-lumba dan aneka satwa di areal parkir pasar raya MMTC Medan Jalan William Iskandar/ Pancing Medan selalu dipadati pengunjung.
Hanya dengan tiket Rp50.000 per orang, pengunjung bisa menyaksikan lihainya kemampuan sepasang Lumba-lumba yang didatangkan dari Kendal, Jawa Timur. Atraksi yang ditampilkan menendang bola pakai ekor, menyundul bola, bermain lingkaran dan meliuk-liuk serta lompat indah di air.
Serunya lagi, sepasang Lumba-lumba itu pintar berhitung. Perkalian maupun penjumlahan angka yang dimintakan pengunjung dijawab Lumba-lumba dengan cepat dan tepat.
Dalam kolam berisi air asin, Lumba-lumba tak henti-hentinya menyapa pengunjung lewat suara yang khas dan ragam gerakannya yang menghibur. “Atraksinya cukup menghibur. Anak-anak sangat senang. Tak perlu bingung kemana mengisi liburan,” ujar Ani salah satu pengunjung.
Tak hanya Lumba-lumba, seekor burung kaka tua terlebih dahulu menghibur pengunjung dengan kemampuannya berbicara. Kebolehannya main sulap, berjoget, mengenali warna dan meminta uang.
Beruang hitam juga tampil menghibur. Mulai dari menangkap bola, bermain lingkaran dan permainan lainnya. Di luar wahana atraksi Lumba-lumba, tersedia permainan trampolin dan wahana bermain anak lainnya.
Selain menyaksikan atraksi lumba-lumba, pengunjung juga berkesempatan mengabadikan momen foto bersama Lumba-lumba dengan tarif tertentu. Bagi yang belum berkesempatan menonton, masih ada waktu menyaksikan pentas lumba-lumba hingga 7 Juli mendatang. (sih/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan telah gencar melakukan sosialisasi pentingnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) atau KTP anak di sejumlah titik di Kota Medan. Targetnya hingga akhir tahun bisa cetak 300 ribu KIA.
“Nanti di tiap-tiap kecamatan, kami telah siapkan petugas – petugas untuk melayani masyarakat. Target kami hingga akhir tahun ini adalah 300 ribu KIA untuk warga Kota Medan dan kami optimis dapat mencapai angka itu,” ujar n
Kepala Disdukcapil Kota Medan, Zulkarnaen saat ditemui di Kantor Disdukcapil Kota Medan, Jalan Iskandar Muda Medan, Rabu (26/6).
Zulkarnaen mengatakan, untuk mengejar target itu, sosialisasi telah mereka lakukan sejak beberapa bulan yang lalu dengan menggandeng beberapa pihak. Mulai dari Dinas Pendidikan hingga sosialisasi ke tiap-tiap kecamatan dan kelurahan di Kota Medan.
“Sudah sosialisasi dan uji coba sejak sebelum bulan Ramadan kemarin. Waktu itu kita turut menggandeng Dinas Pendidikan. Karena seperti yang kita tahu, basis anak itu memang ada pada dunia pendidikan atau sekolah-sekolah,” paparnya.
Dikatakannya, hal itu akan dilakukan secara berkesinambungan
“Hari ini kami sosialisasikan kepada unsur kecamatan dan kelurahan di 11 kecamatan di Kota Medan. Jadi, fungsi dari sosialisasi itu agar pihak kecamatan dan kelurahan dapat mendorong orangtua yang merupakan warganya untuk mau mengurus KIA. Tentunya setelah diberi edukasi bahwa begitu pentingnya Kartu Identitas bagi seorang anak,” ujarnya.
Fungsi dari KIA itu sendiri, lanjut Zulkarnaen, sangat mutlak, sama halnya dengan fungsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki oleh tiap-tiap warga negara Indonesia yang telah berusia minimal 17 tahun. “Fungsi, status dan kekuatannya dimata hukum itu sama. Hanya saja, untuk membuat KTP harus melakukan perekaman data terlebih dahulu. Sedangkan untuk membuat KIA tidak membutuhkan perekaman,” terangnya.
Dilanjutkan Zulkarnaen, tidak tertutup kemungkinan bahwa ke depannya KIA akan menjadi salah satu syarat pelayanan publik bagi anak, sama halnya seperti KTP yang menjadi salah satu syarat pelayanan publik bagi orang dewasa.
“Selama ini kan kalau anak di bawah 17 tahun kalau persyaratan untuk pengganti KTP itu cukup dengan KK (Kartu Keluarga) atau ditambah dengan Akta Kelahiran. Tapi bisa saja kedepannya tidak begitu lagi, melainkan sudah harus punya KIA, sama halnya seperti orang dewasa yang harus punya KTP,” jelasnya.
Maka dari itu, lanjut Zulkarnaen, pihaknya terus mensosialisasikan pentingnya KIA agar orangtua mau dengan segera mengurus kartu identitas tersebut untuk anak-anak mereka pada kantor kecamatan di wilayahnya masing-masing.
“Nah, mumpung sekarang belum jadi syarat layanan publik, maka segera la urus. Nanti kalau sudah jadi syarat layanan publik, masyarakat akan berbondong-bondong mengurusnya. Urus sekarang, sebelum terlalu ramai yang mengurus,” tegasnya.
Disebutkannya, orangtua sudah boleh mengurus KIA untuk anak-anaknya mulai saat ini, yakni anak yang baru lahir atau 0 hari hingga anak dibawah 17 tahun. “Syaratnya, anak itu berusia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari. Lalu, fotokopi KTP kedua orangtua, Fotokopi KK dan akta kelahiran (kalau sudah ada). Khusus untuk anak di atas 5 tahun ditambahkan dengan Pasfoto 3×4 sebanyak 2 lembar,” tuturnya.
Untuk anak yang baru lahir dan belum punya akta kelahiran, kata Zulkarnaen, Disdukcapil kota Medan telah menerapkan layanan ‘3 in 1’, yakni pelayan 3 dokumen dalam satu pengajuan sekaligus.
“Jadi orang tua yang anaknya baru lahir atau belum memilki akte kelahiran, silahkan ambil layanan ini. Layanan ini sangat mempermudah masyarakat, jadi bisa sekalian urus Akte Kelahiran anak, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga yang baru, karena si anak harus sudah masuk kedalam KK,” papar.
Dalam pengurusan KIA, disebutnya tidaklah sulit dan tidak dipungut biaya apapun. Hingga kini, Disdukcapil kota Medan pun telah mengeluarkan ribuan KIA untuk warga kota Medan.
“Antusias masyarakat sangat tinggi, baru beberapa bulan sudah ribuan yang kami keluarkan, angka pastinya saya belum cek lagi. Layanan ini gratis tidak dipungut biaya, maka setiap orang tua diharapkan untuk mengurus sendiri, jangan mau menggunakan jasa-jasa perantara,” katanya.
Selain gratis, untuk mempermudah pengurusan KIA, Disdukcapil Kota Medan juga telah menugaskan anggotanya di tiap-tiap kecamatan di Kota Medan. Jadi, warga yang hendak mengurus KIA cukup datang ke kantor camat di wilayahnya atau tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil Kota Medan.
Seperti diketahui, KIA atau KTP Anak merupakan salah satu program terbaru dari pemerintah. Program yang digagas sejak 2016 lalu itu telah berjalan ditahun 2019 ini. Sejak dikeluarkannya KIA melalui Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 2 tahun 2016, program pembuatan dan kepemilikan kartu identitas anak sudah mulai berlaku secara nasional. KIA pun diatur dalam payung hukum sendiri, yakni Pasal 27 UU No. 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan UU 24 tahun 2013. (mag-1/ila)
istimewa/sumut pos
TINJAU: Wagubsu, Musa Rajekshah meninjau pelaksanaan ujian penulisan makalah, peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provsu.
istimewa/sumut pos TINJAU: Wagubsu, Musa Rajekshah meninjau pelaksanaan ujian penulisan makalah, peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provsu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah pejabat yang menjadi peserta ujian penulisan makalah seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama 2019 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, mengklaim bahwa mekanisme ujian tahap kedua tersebut berjalan baik. Para peserta ujian diminta mendeskripsikan ihwal tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) tentang posisi seleksi yang diikuti.
“Ujiannya seperti kerjaan saya sehari-hari. Artinya diminta untuk menjabarkan tupoksi bidang yang kita ambil. Itu saja (inti dari ujian penulisan makalah),” kata peserta ujian yang juga Kabiro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Setdaprovsu, Basarin Yunus menjawab Sumut Pos, Selasa (26/6).
Ia mengaku, mekanisme ujian atau tahap seleksi kali ini berjalan dengan baik. Di samping itu, meski seleksi jabatan yang dia ambil adalah posisi Asisten Pemerintahan, diakuinya masih relevan dengan jabatan yang diemban saat ini. “Insyaallah yakin. Kita lihat saja nanti hasilnya,” ujarnya saat disinggung prediksi hasil ujian penulisan makalah yang telah dijalaninya tersebut.
Senada, peserta ujian lainnya yang juga Pelaksana Tugas Kabiro Hukum Setdaprovsu, Aprilla H Siregar, mengaku tidak menemui kendala berarti saat menghadapi ujian penulisan makalah. Apalagi, testing seperti ini bukan kali pertama diikuti karena sebelumnya juga sudah pernah merasakannya.
“Sebelum ini saya sudah pernah ikut asesmen. Juga waktu seleksi naik eselon III di pemprov, dan coba masuk eselon II di pusat. Jadi alhamdulillah sudah ada pengalaman,” katanya.
Wanita yang akrab disapa Butet ini menuturkan, memang dalam ujian penulisan makalah seluruh peserta diminta menjabarkan tupoksi masing-masing jabatan yang diambil.
“Apalagi saya kan sudah sembilan tahun bertugas di Biro Hukum, jadi semua yang diisi dalam makalah adalah pekerjaan dan rutinitas sehari-hari. Semoga hasilnya baik, mohon doanya ya,” katanya.
Seperti diketahui, pada Selasa (25/6) telah berlangsung ujian tahap II yakni penulisan makalah dalam rangka seleksi JPT Pratama Pemprovsu. Dalam ujian tersebut juga langsung disaksikan Gubsu Edy Rahmayadi, Wagubsu Musa Rajekshah dan Sekdaprovsu, R Sabrina.
Sekdaprovsu R Sabrina yang juga Ketua Pansel sebelumnya mengatakan, dari 189 peserta yang mengikuti lelang jabatan, 37 peserta gugur pada tahapan seleksi administrasi. Kemudian, 152 peserta melanjutkan ke tahapan berikutnya yakni ujian penulisan makalah.
“Hari ini, ada 148 peserta yang mengikuti ujian. Satu peserta tidak bisa ikut karena sakit, dan tiga peserta absen. Hari ini ujian makalah, tertulis. Beberapa hari lagi, kami akan umumkan siapa nanti yang bisa masuk tahap berikutnya yaitu asesmen, uji psikologis, dan wawancara,” ujarnya. (prn/ila)
ISTIMEWA
AKSI: Massa dari LSM Penjara Indonesia Sumut menggelar aksi di depan kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Selasa (25/6).
ISTIMEWA AKSI: Massa dari LSM Penjara Indonesia Sumut menggelar aksi di depan kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Selasa (25/6).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah massa mengatasnamakan LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Indonesia Sumatera Utara menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Selasa (25/6). Mereka meminta KPU Sumut memeriksa kembali keabsahan ijazah SMA yang digunakan caleg DPRD Sumut berinisial KS pada Pemilu 2019 lalu.
Dalam pernyataan sikapnya, koordinator aksi, Awaluddin menyebutkan, caleg terpilih dari PAN itu diduga menggunakan ijazah palsu saat didaftarkan ke KPU. “Kami menduga adanya caleg menggunakan ijazah palsu dengan pemegang STTB terakhir tercatat sebagai siswa Sekolah Menengah Atas swasta PGRI 12 di Medan Sunggal dengan nomor induk 262 tamat 2 Juni 1987. Kami menduga ada kejanggalan terkait ijazah yang dilampirkannya dalam mendaftar sebagai caleg,” kata Awaluddin dalam pernyataan sikapnya.
Menurutnya, mereka mendatangi kantor KPU Sumut guna meminta pejelasan KPU terkait hal itu. Dengan dugaan kejanggalan itu, mereka meminta KPU mengusut tuntas masalah ini. “Kami menyatakan sekaligus meminta kepada KPU Sumut agar memeriksa keabsahan ijazah SMA yang digunakan caleg tersebut. Kami berharap KPU bisa memproses sesuai aturan dan perundangan dalam Pemilu 2019,” tegasnya.
Aksi massa itu diterima oleh Kasubag Tekhnis dan Humas KPU Sumut Harry Dharma Putra mewakili komisioner KPU Sumut menyarankan, agar pihak LSM Penjara memasukkan surat secara resmi, sehingga dapat diproses. (adz/ila)
SOPIAN/SUMUT POS
PELATIHAN: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan saat membuka pelatihan membatik kepada Kelompok Pembatik di Tebingtinggi.
SOPIAN/SUMUT POS PELATIHAN: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan saat membuka pelatihan membatik kepada Kelompok Pembatik di Tebingtinggi.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan membuka resmi pelatihan membatik bagi usaha kelompok masyarakat kelurahan Kota Tebingtinggi di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi, Rabu (26/6).
Hadir dalam kegiatan ini Sekdako Tebingtinggi Marapusuk Siregar, Danramil 13 Kapten PM Simanjuntak, Instruktur Nanang Tri Purwanto beserta rombongan dari rumah batik TBIG Pekalongan, Kadis DPMK Tebingtinggi Sri Wahyuni dan para peserta pelatihan.
Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan, riwayat batik di Indonesia yang tertua salah satunya dari Pekalongan, selain itu juga dari Jogjakarta dan Solo.
Umar juga berterimakasih kepada Bupati Pekalongan, yang mengajak ke rumah batik binaan Kabupaten Pekalongan.
“Dulunya orang di sana sama seperti kita saat sekarang ini tidak mengerti, tidak memiliki job pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan, tapi dengan semangat, tekad dan kemauan yang keras, mereka berhasil,”terang Umar.
Arti kata Umar Zunaidi, keberhasilan itu muncul bukan dengan sendirinya, tapi dengan usaha dan tekad dari diri kita sendiri untuk merubahnya.
“Saya berharap agar para peserta pelatihan batik ini bisa menemukan ciri khas warna, model dan bentuk dari pada batik Kota Tebingtinggi walaupun tidak satu model,” jelasnya
Umar Zunaidi juga berpesan, bahwa di dalam membatik diperlukan kesabaran, luapan dari hati, serta jiwa yang harus diperhatikan untuk hasil yang maksimal. Kegiatan pelatihan membatik ini diikuti sebanyak 25 orang peserta dari 5 kelompok pembatik di Tebinginggi. (ian)
SURYA/SUMUT POS
STOP NARKOBA: Bupati Ir H Soekirman bersama Kepala BNNK Sergai, Drs Adlin Tambunan, Kapolres, Dandim, Kasatpol PP, memegang logo Stop narkoba, Rabu (26/6).
SURYA/SUMUT POS STOP NARKOBA: Bupati Ir H Soekirman bersama Kepala BNNK Sergai, Drs Adlin Tambunan, Kapolres, Dandim, Kasatpol PP, memegang logo Stop narkoba, Rabu (26/6).
SERGAI, SUMUTPOS.CO – Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dengan wilayah terbentang dari Sabang sampai Merauke. Hal ini membuat Indonesia memiliki tantangan yang tidak mudah memiliki negara besar dan maju.
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah permasalahan kejahatan narkotika.
Demikian disampaikan Bupati Sergai Ir H Soekirman saat membacakan amanat Wakil Presiden RI, H Jusuf Kalla dalam memperingati Hari Anti Narkotika International (HANI) 2019 di halaman Dinas Satpol PP Sergai, Rabu (26/6).
Bupati Soekirman mengatakan, saat ini Indonesia di tengah-tengah perang melawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Itu karena apabila tidak ditangani secara bersama-sama oleh semua elemen masyarakat, maka akan mengancam eksitensi bangsa yang berdampak pada rusaknya tatanan sosial serta mengancam kondisi ketahan nasional suatu Negara.
Oleh karena itu, Indonesia memiliki cita-cita sebagai negara dengan ekonomi terkuat kelima pada 2045 mendatang. Untuk mewukudkan tantangan tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang unggul dan tangguh, karena sumber daya manusia merupakan penggerak pembangunan terhadap kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa dan negara.
Dengan pembangunan manusia sebagai sumber daya pembangunan menekan manusia sebagai pelaku pembangunan yang memiliki etos kerja, produktif, keterampilan, kretivitas, disiplin, profesionalisme, serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang berwawasan lingkungan maupun kemampuan manajemen.
Tentunya, lanjut Soekirman, mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan tangguh harus dilaksanakan sedini mungkin, yaitu dengan melindungi dan menjaga anak-anak kita agar tidak terjerumus dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Hali ini selaras dengan tema nasional Hari Anti Narkotika International 2019 yaitu untuk Mewujudkan Milenial Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas.
Ditambahkan Soekirman, penanggulangan permasalahan narkotika harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, dengan melibatkan seluruh komponen bangsa. Penanggulangan tersebut dapat dilakukan secara seimbang melalui pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan, sosial, serta pendidikan. Sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan penyalah gunaan dan peredaran narkotika diindonesia dapat terlaksana dengan baik.
Tentunya, untuk menghadapi tantangan ancaman kejahatan narkotika, dengan modus operandi yang kian beragam. Dibutuhkan komitmen semangat, dan tekad kuat dalam mengatasi permasalahan yang tanpa batas. Memerangi narkoba sampai tuntas menjadi prioritas pemerintah bersama dengan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan seluruh elemen bangsa sangat dibutuhkan dalam pengembangan tugas dan amanah yang diberikan oleh rakyat.
Soekirman meminta, agar berjuang bersama, bekerja sekuat tenaga menjadikan negara kita bersih dari penyalah gunaan dan peredaran gelap narkotika. Karena jika masyarakat sehat negara akan kuat. (sur)
zailani/sumut pos
SAMBUTAN: Wakil Bupati Madina, HM Jakfar Sukhairi Nasution memberikan sambutan pada Peringatan HANI 2019 di Kabupaten Mandailing Natal.
zailani/sumut pos SAMBUTAN: Wakil Bupati Madina, HM Jakfar Sukhairi Nasution memberikan sambutan pada Peringatan HANI 2019 di Kabupaten Mandailing Natal.
MADINA, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Madina HM Jakfar Sukhairi Nasution mengusulkan, untuk memberantas narkoba sebaiknya para pelaku dihukum mati.
Hal itu disampaikan Wabup Jakfar dalam sambutannya pada Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tahun 2019 di Gedung Serba Guna Desa Parbangunan Aek Godang Panyabungan, Rabu (26/6).
Dalam hal tersebut, Wabup juga memberikan gambaran mengenai kejahatan di era sebelum reformasi, dimana kejahatan ringan pada zaman itu langsung ditembak secara misterius walaupun tanpa proses hukum, yang sering disebut penembakan misterius (Petrus).
Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Kabupaten Mandailing Natal mengangkat tema Milenial Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas.
Melalui peringatan ini, BNN Kabupaten Mandailing Natal juga mengingatkan masyarakat untuk menghindari penyalahgunaan narkoba, melawan penyalahgunaan obat-obatan, dan penjualan obat ilegal.
Kepala BNNK Mandailing Natal, AKBP Ramlan, SH, MH, menambahkan pada acara tersebut mengatakan, dari sekitar 18 ribu orang per tahunnya meninggal diakibatkan narkoba.
Ramlan mengutarakan, bahwa dampak narkoba tersebut adalah tugas bersama untuk memeranginya, selain BNN sebagai badan terkait juga diperlukan kerja sama Pemerintah dan Masyarakat.
Ramlan mengatakan, penyalahgunaan narkotika di setiap daerah di Indonesia sesuai data sudah memprihatinkan, apalagi sebagian besar yang terkena dampaknya adalah generasi muda. Selama tahun 2018, kata Kepala BNNK Mandailing Natal, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal telah melaksanakan program pencegahan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. (mag-6)
SOPIAN/SUMUT POS
PERIKSA: Kapolsek Tebingtinggi AKP R Manjorang ketika melihat kondisi korban yang ditemukan tewas di dalam kamar tidurnya.
SOPIAN/SUMUT POS PERIKSA: Kapolsek Tebingtinggi AKP R Manjorang ketika melihat kondisi korban yang ditemukan tewas di dalam kamar tidurnya.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Siti Aminah Purba, warga Dusun III, Desa Kedai Damar, Emplasmen PTPN 4 Perkebunan Pabatu, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), ditemukan tewas dengan tangan terikat kabel carger handphone di kamar tidurnya, Rabu (26/6) siang. Hingga kemarin, kepolisian Polsek Tebingtinggi masih menyelidiki motif pembunuhan karyawati PTPN 4 tersebut.
Penemuan mayat janda satu anak ini pertama kali ditemukan oleh kakaknya, Habibah Purba (55). Seperti biasa, pagi, Habibah datang untuk membangunkan korban karena akan membuka kedai kelontongnya. Namun setiba di rumah korban, pintu masih terkunci dan lampu listrik masih menyala.
Merasa curiga, Habibah langsung mengetuk pintu rumahnya, namun tidak ada jawaban. Kemudian, dia langsung mencoba mendobrak pintu rumah korban. Pintu berhasil dibuka, Habibah ter kejut melihat adiknya sudah tewas di da lam kamar dengan kondisi setengah telanjang dan tangan terikat di atas kepala.
Melihat itu, Habibah pun keluar rumah dan mencari pertolongan kepada para tetangga.
Mendapat laporan dari warga, Kapolsek Tebingtinggi, AKP R Manjorang bersama Inavis dan Sat Reskrim Polres Tebingtinggi, langsung turun ke lokasi kejadian.
Hasil pemeriksaan olah tempat kejadian perkara (TKP), AKP R Manjorang mengatakan, korban tewas dibunuh dengan cara leher diikat kabel charger handphone. Kemudian, mulut dibekap dengan sesuatu benda yang menyebabkan korban sulit bernafas.
“Dari hasil olah TKP, kita hanya menemukan kabel charger handphone untuk dijadikan barang bukti. Pihak kepolisian akan mendalami kasus dugaan pembunuhan ini agar pelaku segera di tangkap,” jelasnya. (ian/han)
istimewa
TERIMA:Bupati Langkat Terbit Rencana PA menerima Opini WTP dari Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Rabu (26/6).
istimewa TERIMA:Bupati Langkat Terbit Rencana PA menerima Opini WTP dari Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Rabu (26/6).
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut kembali memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemkab Langkat, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD itu diserahkan Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara VM Ambar Wahyuni kepada Bupati Langkat Terbit Rencana PA di kantor BPK RI Perwakilan Sumut, Rabu (26/6).
Selain Pemkab Langkat, ada 17 Pemda raih WTP dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). sedangkan 13 Pemda lainnya meraih Tidak Memberikan Pendapat (TMP).
Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Ambar Wahyuni dalam arahannya mengatakan, bahwa pihaknya telah membentuk Tim Delapan yang berfungsi untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi permasalahan yang krusial dalam penyimpanan administrasi laporan. Sedangkan tujuannya, agar permasalahan yang dihadapi cepat terselesaikan dan laporannya dapat diserahkan tepat waktu.
“Hal ini adalah bentuk kepedulian kami, agar Pemda yang masih menerima opini WDP bisa meningkat menjadi opini WTP, sedangkan yang sudah mendapatkan opini WTP bisa terus mempertahankan,” ujar Ambar Wahyuni.
Kepada ke-34 Kepala Daerah se Sumut, Ambar Wahyuni memohon agar memantau kinerja Sekda dan kepala OPD dalam menyiapkan Action Plan (laporan bulanan), agar Sekda melalui Inspektur dapat mengirimkan Action Plan-nya setiap bulan kepada BPK RI.
“Sebab Action Plan akan membantu menyiapkan laporan keuangan. Selain itu, agar laporan keuangan Pemda dapat meraih opini WTP. Saya sangat berharap ditahun depan ke-34 Pemda se-Sumut dapat meraih predikat opini WTP semuanya,” ujarnya.
Ambar juga menekankan, agar kepala daerah segera menetapkan SK hasil laporan rekomendasi dari BPK RI, baik itu tetang kelebihan pembayaran maupun potensi kerugian dari penggunaan anggaran APBD. “Karena SK tersebut akan menjadi catatan pintar untuk memperbaiki temuan tersebut,” terangnya.
Ambar Wahyuni juga menyampaikan, bahwa pihaknya merasa bangga, karena dari tahun ke tahun Pemda dalam penyerahan LKPD yang tepat waktu semakin meningkat. Dimulai dari 2015 yang tepat waktu 5 Pemda yang terlambat 29 Pemda, untuk 2016 tepat waktu 16 Pemda, terlambat 18 Pemda, pada 2017 tepat waktu 22 Pemda terlambat 12 Pemda, sedangkan di 2018 ada 28 Pemda yang tepat waktu dan yang terlambat 6 Pemda.
Bupati Langkat, di sela-sela acara tersebut menyampaikan, akan berusaha semaksimal mungkin agar Pemkab Langkat di tahun depan dapat menerima WTP. “Saya akan mengawal langsung setiap laporan yang akan diserahkan kepada BPK RI,” pungkasnya.
Bupati juga berjanji akan menindaklanjuti permasalahan yang mempengaruhi opini, sehingga opini TA 2019 dapat meningkat lebih baik.
Acara tersebut diakhiri dengan penandatanganan pernyatan komitmen penyelesaian peningkatan, opini dan penyerahan matriks action plan, penyelesaian tindak lanjut oleh Bupati/Wali kota atau perwakilan se Sumut, bagi Pemda yang belum memperoleh opini WTP. Turut hadir Bupati dan Wali kota serta perwakilan se Sumut, Inspektur Pemda se Sumut dan hadirin lainnya. (bam/han)
ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS
TINGGAL PUING: Warga saat membersihkan puing-puing rumah yang dibakar anaknya di Desa Kampung Lalang, Kecamatan Besitang, Langkat.
ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS TINGGAL PUING: Warga saat membersihkan puing-puing rumah yang dibakar anaknya di Desa Kampung Lalang, Kecamatan Besitang, Langkat.
BESITANG, SUMUTPOS.CO – Gara-gara tak diberi uang oleh orangtuanya, seorang anak di Lingkungan II Desa Kampung Lalang, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, nekat membakar rumahnya sendiri, Selasa (25/6).
Menurut warga sekitar, aksi nekat pelaku berinisial AY (20) diawali cekcok dengan orangtuanya. Menurut Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Teuku Fahtir, AY yang marah dengan orangtua mengambil korek api, dan membakar sofa yang ada di ruang tamu hingga menjalar ke seluruh ruangan.
“Pelaku tidak diberikan uang dan membakar rumah. Lalu dia mencoba melarikan diri,”ujar Teuku Fahtir.
Melihat rumahnya terbakar, pelaku pub langsung panik dan keluar rumah. Namun, belum sempat melarikan diri, AY berhasil ditangkap pamannya dan diserahkan ke Polsek Besitang. “Akibat kejadian itu, keluarga mengalami kerugian lebih dari Rp100 juta. Dan dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa,” pungkasnya. Hal itu pun dibenarkan oleh warga setempat. “AY terlibat cekcok dengan orangtuanya karena tak dikasih uang. Lalu dia kalap dan membakar rumahnya,”ujar Syahrir yang diamini teman-temannya.(mag-9/han)
