SIDIMPUAN, SUMUTPOS.CO – Desakan untuk pemekaran Tabagsel (Tapanuli Bagian Selatan) yang meliputi Lima Kabupaten/Kota yaitu Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara dan Padang Lawas untuk menjadi sebuah Provinsi terus bergulir.

Ongku P Hasibuan, salah satu tokoh deklarator yang menggagas pembentukan ini, angkat bicara. Mantan Bupati Tapanuli Selatan ini menceritakan, gagasan wilayah Tabagsel untuk dijadikan sebuah provinsi tidak datang dari beberapa orang, tapi banyak pihak.

“Memang nama Sumatera Tenggara kami ajukan bersama Pak Amru Daulay (Bupati Madina kala itu), dan mengajak teman-teman (Kepala Daerah) dari kabupaten dan kota lainnya, dan dilakukanlah rapat-rapat bersama,” ujar Ongku kepada Metro Tabagsel (Grup SumutPos.co), Selasa (25/6/19).

Dia mengatakan, nama Sumatera Tenggara pertama kali disampaikan ke publik oleh Irham Buana (Mantan Ketua KPU Sumut). Meski selanjutnya Irham Buana tidak aktif, namun Ongku mendorong nama tersebut dan mengajukannya kepada para Kepala Daerah dan Para Pimpinan DPRD di Tabagsel. Dan selanjutnya disampaikan ke DPRD Sumut.

Tak sampai di situ, untuk menunjukkan keseriusan mereka soal rencana pembentukan provinsi tersebut, Ongku bersama kepala daerah dan tokoh-tokoh nasional mendeklarasikannya di Sipirok, Tapanuli Selatan pada tahun 2008.

“Jadi bukan saya bukan satu-satunya penggagas tapi itu hasil rembukan bersama. Dan kita deklarasikan di Sipirok pada Tahun 2008, ada Pak Chairuman Harahap, Bomer Pasaribu dan tokoh nasional lainnya,” ujarnya mulai dari mengumpulkan dukungan masyarakat, lakukan kajian akademis hingga mengantarkan usulan ke parlemen.

Dia juga menanggapi respon Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman soal pemekaran tersebut dan dinilainya sangat pas.

“Apa yang disampaikan Gubsu dan Ketua DPRD Sumut sudah sangat tepat. Dan dari awal kita sudah mengusulkan via DPRD Sumut juga. Saat itu Almarhum Pak Azis Angkat dan Pemprovsu saat itu Pak Rudolf Pardede. Mulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga provinsi sudah sama-sama setuju, tidak ada masalah,” katanya dan di tingkat pusat ketika proses sedang berjalan, pemerintah mengeluarkan ketentuan moratorium.

Ongku yakin, bagi masyarakat Tabagsel, pemekaran wilayah ini (Pembentukan Propinsi Sumatera Tenggara) sudah sangat mendesak. Apalagi daerah ini termasuk yang sulit utk dimonitor langsung dari Ibukota Provinsi Sumut di Medan.

“Sehingga relatif ‘terabaikan’ dan ‘terisolir’, dan wilayah ini menjadi daerah yang tertinggal dari daerah lainnya yang ada di Provinsi Sumut,” ucapnya.

Padahal, kata Ongku, melihat potensi wilayah yang ada di Tabagsel sudah sangat cukup memadai, dan bisa diklaim daerah yang memiliki potensi terbaik di Sumut, seperti di sektor Sumber Daya Alam (SDA) Tabagsel sedikitnya sudah memiliki Dua perusahaan tambang emas saat ini. Juga potensi pengembangan sumber energi yang ada seperti PLTP Sorik Marapi, PLTP Sipirok, PLTA Batangtoru, dan lain-lain.

Begitu pula untuk sektor perkebunan, baik dari sawit dan karet merupakan salah satu yang terluas di Sumut. Tabagsel pun mempunyai garis pantai yang cukup panjang, dari Sungai Garoga yang menjadi tapal batas antara Tapteng dan Tapsel hingga ke Natal (Madina) yang berbatasan dengan Sumatera Barat.

“Dan daerah itu sangat potensial dijadikan wilayah ekonomi maritim,” ungkapnya.

Di wilayah Pantai Barat, kata Ongku, dapat dijadikan sebagai terminal CPO serta pelabuhan samudra. Dan itu akan diikuti dengan adanya industri hilir. Sehingga dapat langsung membuka akses pasar ke sejumlah negara.

“Dan dapat memotong jalur distribusi yang biasanya dari wilayah timur seperti Belawan dan Dumai, namun lewat Pantai Barat akses ke pasar luar negeri seperti Afrika, Timur Tengah dan Eropa dapat dijangkau langsung,” ujarnya.

Begitu juga dengan mengembangkan bandara yang ada, jarak tempuh ke pulau dan daerah lain juga dapat terpotong dan tidak harus melalui Medan lagi.

Untuk jaringan kereta api, baik barang maupun penumpang bisa diteruskan mulai dari Labuhan Batu, masuk ke Padang Lawas Utara, terus ke Padang Lawas dan menyambung ke Provinsi Riau. Sehingga akses, pengangkutan barang dari Tabagsel ke wilayah dan pelabuhan besar di wilayah timur juga akan lebih efisien.

“Itu semua bisa terwujud bila perhatian ke arah itu cukup besar. Perhatian akan lebih besar bila span of controlnya tidak terlalu lebar. Kalau seperti sekarang, dari Medan harus kordinasi ke 33 Kabupaten/Kota yang ada, maka span of controlnya terlalu lebar,” ucap Ongku sehingga sulit mengharapkan perhatian yang besar ke daerah-daerah yang jauh dari Medan.

Untuk mewujudkan itu, Ongku berharap, agar para tokoh Tabagsel di parlemen DPR RI menyambut usulan tersebut dan mendorong Pemerintah Pusat untuk segera merealisasikannya.

“Pemekaran ini perlu sesegera mungkin dan perlu disiapkan segala sesuatunya. Saya yakin, dengan besarnya dukungan masyarakat baik di daerah maupun di perantauan. Persiapan tersebut bukanlah hal yang sulit untuk dilaksanakan.” Pungkasnya. (yza/mtb/ms/sp)

SUMUTPOS.CO, TAPTENG – Sidang lanjutan kasus dugaan penipuan CPNS dan pencucian uang yang didakwakan kepada mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Raja Bonaran Situmeang (RBS) kembali digelar di PN Sibolga, Senin (24/6), dengan agenda pembacaan duplik.

Pembacaan tanggapan (duplik) tersebut atas tanggapan replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait pledoi terdakwa yang dibacakan pada persidangan sebelumnya.

Dalam tanggapan tersebut, penasehat hukum terdakwa Mahmuddin Harahap SH menyebutkan jika tuntutan dan tanggapan JPU tidak sesuai fakta persidangan. Dari fakta persidangan, JPU tidak mencantumkan keterangan-keterangan saksi yang disidangkan, termasuk saksi a de charge atau saksi meringankan.

Sementara Raja Bonaran Situmeang yang dikonfirmasi awak media usai persidangan menyebutkan jika JPU sepertinya mempertontonkan kekurangpahaman dalam menyampaikan tuntutan. Jaksa yang ngotot agar terdakwa membuktikan asal uang untuk membeli tanah di depan SPBU Pandan dan Pulau Ungge dinilai bertentangan dengan pasal 75 Undang-undang TPPU.

“Jaksa kan tidak menyatakan saya terbukti melanggar pasal 378 dan 372, untuk apa saya melakukan pencucian uang? Jaksa hanya mengutip pasal 69 Undang-undang TPPU,” ujar Bonaran.

Dia mengatakan, sesuai dengan azas konpering bewijs (pembuktian berkeadilan), Jaksa dan terdakwa harus bersama-sama membuktikan di mana dalam hal ini Jaksa diwajibkan terlebih dahulu membuktikannya. Siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan.

Lebih dari itu sambung Bonaran, Jaksa juga terlalu ngotot menyebut dirinya seorang PNS. Padahal jabatan bupati yang disandang Bonaran merupakan jabatan politik yang dihasilkan oleh proses politik. Jika berasumsi pendapat Jaksa timpal Bonaran, Presiden RI yang dihasilkan oleh proses politik seharusnya menjabat sebagai PNS.

“Jaksa mempertontonkan kebodohannya. Seharusnya Jaksa Agung mengevaluasi pengetahuan jaksa tersebut,” imbuhnya.

Terkait dengan hasil keputusan sidang yang akan dibacakan dua minggu kedepan, mantan pengacara Anggodo ini menyakini jika hakim yang menyidangkan perkaranya masih takut kepada Tuhan. Menurutnya, dalam perkara pidana bukti lebih terang dari cahaya.

Dari fakta-fakta persidangan, ia menegaskan tidak pernah dan tidak terbukti menerima uang dari Efendi Marpaung yang mentransfer uang ke Farida Hutagalung. Sementara Farida menyerahkan uang hanya kepada Mardi Gunawan yang notabenenya merupakan anak buah Efendi di PT WIS.

“Jangan berbuat curang dalam pengadilan. Janganlah membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Adililah dengan kebenaran,” pungkas Bonaran, mengutip Imamat 19 ayat 15. (ztm/nt/sp)

SUMUTPOS.CO, SIBOLGA – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Sibolga, Selasa (25/6). Dalam orasinya, mereka mendesak agar kasus pencurian BBM di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) PT Pertamina (Persero) Sibolga pada tahun 2017 yang lalu diusut kembali.

Karena hingga kini, kasus yang ditangani oleh Satgas Pertamina tersebut belum pernah dilaporkan ke pihak kepolisian. Sementara ada 8 Satpam dan beberapa orang karyawan dari posisi lainnya, yang sama-sama menyandang status sebagai buruh outsourching yang sudah di-PHK atas kasus pencurian BBM tersebut.

Ironisnya, karyawan PT Pertamina yang diduga terlibat dalam pencurian BBM tersebut, hanya dimutasi ke daerah lain. Bahkan, mereka dianugerahi dengan kenaikan pangkat dan jabatan.

“Tidak terbukti, karena tidak ada tersangka sampai hari ini. Kalau benar ada pencurian minyak, pihak Pertamina diminta untuk melapor ke polisi. Kami minta polisi mengusut kembali pencurian minyak tahun 2017 yang lalu, siapa sebenarnya pelakunya,” seru Doglas, salah seorang orator aksi.

Dalam kasus pencurian BBM tersebut, kedelapan Satpam dan pegawai lainnya terkesan dikambinghitamkan untuk menyelamatkan pegawai tetap PT Pertamina yang ikut terlibat. Untuk itu mereka meminta keadilan melalui DPRD, agar memediasi pertemuan dengan pihak PT Pertamina.

“Kami minta keadilan. Kami minta satpam yang di-PHK agar dipekerjakan kembali dan membersihkan nama baik mereka. Mereka seolah-olah dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Sudah beberapa tahun tidak ada kepastian dari pihak Pertamina. Ada penzaliman terhadap kawan-kawan kami di Pertamina,” pungkasnya.

Ditimpali Ketua SBSI Sibolga-Tapteng Binsar Tambunan dalam orasinya, yang mengatakan bahwa sesuai informasi yang mereka peroleh, Satgas Pertamina saat itu menemukan kerugian PT Pertamina yang cukup besar. Mereka menaksir bahwa pencurian BBM telah berlangsung hingga 10 tahun.

“Temuan Satgas Pertamina pada tahun 2017 menemukan adanya kehilangan minyak selama sepuluh tahun. Artinya, kalau sudah 10 tahun terjadi pencurian, berarti ada kerugian negara yang cukup besar,” seru Binsar.

Usai menyampaikan tuntutan, DPRD Sibolga akhirnya menerima perwakilan buruh. Rapat Dengar Pendapat (RDP) sempat tertunda beberapa saat karena hanya ada dua anggota DPRD yang hadir pada saat itu, yakni Manahan Dalimunthe dan Rivorman Saleh Manalu. Rapat RDP kemudian dilanjutkan setelah seorang anggota DPRD lainnya yakni Lo’osokhi Gulo hadir.

Dalam RDP tersebut, ketiga anggota dewan tersebut mengaku hanya mampu menampung aspirasi buruh, yang selanjutnya akan disampaikan ke pimpinan DPRD untuk menghasilkan solusi.

Tak hanya pernyataan anggota DPRD tersebut, sejumlah buruh yang hadir juga kecewa dengan RDP tersebut. Karena, DPRD tidak mampu menghadirkan pihak PT Pertamina.

Begitu juga dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan yang hanya menghadirkan dua pegawai yang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan solusi terhadap tuntutan para pendemo. “Kami kecewa dengan DPRD, karena kami tidak bertemu dengan pihak Pertamina di sini,” kata Binsar menanggapi kondisi RDP.

Untuk itu, dia mengaku bahwa harapan buruh terhadap DPRD sudah pupus dan akan melanjutkan perjuangan mereka ke tingkat yang lebih tinggi lagi. “Tidak ada lagi harapan dengan DPRD Sibolga. Kami akan lanjutkan ini ke provinsi,” pungkasnya.(nt/sp)