JAKARTA, SUMUTPOS.CO – KOMISI Pemilihan Umum (KPU) optimis, putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Kamis (27/6), akan menganulir gugatan pasangan calon presiden 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik, hal ini sudah sesuai dengan koridor yang ada. Sehingga mematahkan tuduhan kecurangan yang dialamatkan kepada KPU.

“Kami yakini, optimistis dan meyakini bahwa putusan yang telah kami buat akan dikuatkan MK,” ujar Evi di Kantor DKPP, Jakarta, Rabu (26/6).

Oleh sebab itu Evi meyakini, MK akan menolak gugatan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sehingga dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU tidak benar. Sesuai dengan putusan nanti. “Tentu kita optimistis bahwa apa yang dituduhkan kepada KPU tidak benar, dan tidak terbukti di MK. Sehingga kita optimistis penetapan kita akan ditetapkan MK,” katanya.

Lebih lanjut Evi mengatakan, tidak ada persiapan khusus dari KPU jelang putusan sidang MK ini. Karena hanya mendengarkan putusan saja dari sembilan hakim MK. “Tentu tidak ada persiapan khusus ya, kami kan hanya akan mendengarkan keputusan dari MK. Sampai saat ini ya kita bekerja seperti biasa,” ungkapnya.

Bahkan Evi mengatakan tidak ada rapat pleno antar komisioner untuk membicarakan mengenai putusan MK terkait sengketa Pilpres 2019 ini. ýApapun keputusan MK nantinya KPU juga siap menjalankannya.

Terpisah, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiande optimis MK bakal mengabulkan gugatan Prabowo-Sandi mengenai dugaan kecurangan Pilpres 2019 ini. Sehingga permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi bisa dijalankan oleh KPU. “Kami optimistis, Insya Allah MK akan memutuskan sesuai harapan kami,” katanya.

Andre menuturkan Prabowo-Sandi juga siap menerima apapun hasil keputusan MK. Misalnya gugatannya tidak diterima, maka pasangan nomor urut 02 ini bebesar hati alias legawa.

“Akan menerima secara lapang dada, karena kuasa hukum telah bekerja maksimal, saksi sudah dihadirkan, barang bukti sudah disampaikan. Apapun keputusan tentu akan diterima. Prabowo dan Bang Sandi itu patriot serta negarawan,” pungkasnya.

ýSekadar informasi, Juru Bicara MK, Fajar Laksono menyatakan sembilan hakim MK telah menyelesaikan rapat permusyawarat hakim (RPH) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019. Dengan demikian MK memajukan pembacaan putusan pada Kamis (27/6) mendatang.

Fajar menjelaskan, majelis hakim konstitusi telah siap membacakan gugatan Pilpres 2019. Pihaknya akan segera memberi tahu kepada pihak pemohon yakni kubu Prabowo-Sandi, termohon yakni KPU dan terkait kubu Jokowi-Ma’ruf.

Lantas bagaimana apabila gugatan tim hukum 02 ditolak oleh MK? Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, setelah adanya putusan tersebut, lembaganya akan menetapkan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai calon terpilih. Itu paling lambat tiga hari setelah pembacaan putusan MK. Asalkan gugatan Prabowo-Sandi ditolak MK. ý”Tahapan berikutnya penetapan pasangan calon terpilih, KPU menetapkan dalam durasi maksimal tiga hari setelah pembacaan putusan,” ujar Hasyim di Gedung DKPP, Jakarta, Kamis (26/6).

Setelah adanýnya putusan itu, apabila MK menolak gugatannya. Maka KPU bakal menyelenggarakan rapat pleno dengan menggundang lembaga swadaya masyarakat (LSM), partai politik dan pemerintah.

“Jadi ýmenggelar rapat pleno terbuka, dengan agenda tunggal yaitu penetapan pasangan calon terpilih,” katanya.

ýTerpisah, Komisioner KPU Viryan Aziz apabila permohonan gugatan sengketa Pilpres Prabowo-Sandi dikabulkan oleh MK. Misalnya MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Maka KPU akan menjalankan dan mempersiapkan PSU itu. Setelah itu penetapan capres dan cawapres terpilih dilakukan setelah PSU diselesaikan. Prinsipnya KPU akan menjalankan putusan MK.

“ýKalau permohonan diterima dan diminta PSU ya kami laksanakan semuanya. Dan itu semua sudah dilakukan langkah-langkahnya,” pungkas Viryan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD memberikan pendapatnya mengenai prediksi putusan MK hari ini. Mahfud menjelaskan, tentang kemungkinan alasan putusan MK dibacakan lebih cepat hingga kemungkinan soal dissenting opinion (pendapat berbeda) dari hakim.

Empat saksi langsung dihadirkan kubu pasangan calon presiden (Capres) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam lanjutan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (19/6). Keempat saksi tersebut diantaranya adalah Listiani, Nur Latifah, Beti Kristiana dan Tri Hartanto.

Mahfud MD menilai, saat ini hakim sudah bersepakat soal substansi pokok perkara apakah dikabulkan atau ditolak. Hal ini karena berdasarkan kebiasaan, sebelum majelis hakim menyepakati putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), biasanya tidak diumumkan kapan waktu putusan akan diucapkan.

“Kalau maju begini patut diduga, atau saya yakini ini (substansi putusan) sudah selesai (disepakati),” katanya.

Artinya, sambung Mahfud, hakim tidak lagi memperdebatkan soal substansi pokok perkara ditolak atau diterima karena itu sudah disepakati, tetapi tinggal menyisir narasi putusan.

Lebih Lanjut, Mantan Ketua MK ini memprediksi bunyi putusan sidang yang akan disampaikan hakim besok. “Sehingga menurut saya, besok putusan MK itu akan berbunyi begini, ‘Memutuskan, satu, menerima permohonan pemohon, dua menolak eksepsi terhadap termohon dan pihak terkait, yang ketiga, mengabulkan atau menolak permohonan para pemohon’.”

“Jadi menerima itu belum tentu mengabulkan, menerima itu artinya memeriksa dan itu sudah dilakukan kan.”

“Dan mungkin juga nanti ada bagian-bagian yang diterima, ‘Menerima permohonan pemohon, kecuali dalam posita nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian, karena terlambat diajukannya, karena disusulkan jauh dari tenggat waktu masuk.”

“Itu mungkin bisa begitu,” tutur Mahfud MD.

Soal kemungkinan adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari hakim MK, Mahfud menyebut hal itu bisa saja terjadi. Namun, hal itu juga diperkirakan sudah selesai karena diduga putusan sudah disepakati. “Misalnya tujuh hakim menyatakan ini ditolak, sementara dua hakim menyatakan ini dikabulkan. Sesudah diperdebatkan yang dua (hakim) tidak mau bergabung tidak apa apa. Tujuh sudah memutuskan,” ujar dia.

Mahfud menjelaskan, disenting opinion itu nanti akan diucapkan bersama pembacaan vonis aslinya. “Misalnya, menyatakan mahkamah mengabulkan atau menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan terhadap putusan ini ada dua hakim yang menyatakan berbeda pendapat atau dissenting opinion yaitu si A silahkan dibaca, si B silahkan dibaca.”

“Nanti pasti akan diucapkan dengan alasan-alasannya sendiri. Dan itu harus diucapkan memang secara terbuka untuk umum kecuali kalau sudah berdebat, hakim itu menyatakan ya sudah saya bergabung saja dengan yang menang dan tidak akan membuat dissenting opinion. dan itu terjadi,” terang Mahfud.

Mahfud menyakini, hakim MK bakal memutuskan sengketa Pilpres 2019 tanpa tekanan dari pihak manapun. Hal itu diyakini Mahfud setelah dirinya menyaksikan jalannya persidangan.

Ia juga mempercayai hakim MK tidak akan bisa main-main dengan putusan MK karena jika hakim disuap hal itu akan diketahui saat adu argumen di RPH. “Karena sembilan hakim MK itu duduk bersama dan adu argumen disitu. Kalau misalnya dia adu argmen mengada-ada, membela yang tidak benar atau membenar-benarkan yang salah, itu akan ketahuan saat argumentasi,” ujar dia.

Hal itu berbeda dengan putusan di luar MK yang terkadang hakim membuat analisis sendiri tanpa disertai argumen.

Jokowi akan Selebrasi Bareng Relawan

Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Moeldoko, mengatakan kubu 01 akan menggelar acara spesial bersama relawan untuk merayakan kemenangan Pilpres 2019. Di acara tersebut, Jokowi akan mempersembahkan kemenangan kepada para relawan. “Ada acara yang akan dihadiahkan dari Pak Presiden untuk seluruh relawan sementara nanti tanggal 7 (Juli), tapi bisa berubah. Ini kita rancang untuk Bapak Presiden akan menghadiahkan kepada seluruh relawan untuk bertemu bersama-sama untuk bisa merayakan celebration atas kemenangan,” kata Moeldoko di acara Halalbihalal Forum Relawan Jokowi, Tennis Indoor, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).

Moeldoko mengatakan, belum tahu apakah hari ini akan ada pidato kemenangan yang dilakukan Jokowi-Ma’ruf. “Nunggu saja nunggu, belum-belum tahu (besok ada pidato kemenangan),” ujar Moeldoko.

Namun, Moeldoko memastikan akan ada perayaan bersama relawan yang direncanakan digelar pada 7 Juli mendatang. “Direncanakan tanggal 7 ya untuk selebrasi untuk apa syukuran nasionalnya,” ujarnya.(bbs/jpc)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memutus sidang sengketa Pilpres yang dimohonkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (27/6) siang ini. Tim gabungan TNI-Polri pun sudah memetakan potensi kerawanan menjelang sidang putusan sengketa Pilpres 2019 tersebut. Pasalnya, sebanyak 30 terduga teroris terdeteksi masuk ke Jakarta.

KEPALA Staf Kepresidenan, Jendral Purn Moeldoko mengungkapkan, sekitar 2.500 hingga 3.000 orang akan menggelar aksi demonstrasi di Jakarta, hari ini. “Informasi besok (hari ini) akan ada sekitar 2.500 sampai 3.000 orang yang akan bergerak. Massa tersebut telah teridentifikasi berasal dari sejumlah kelompok masyarakat yang bergerak menuju arah Jakarta,” kata Moeldoko menjawab wartawan di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Jakarta, Rabu (26/6) siangn

Moeldoko mengungkapkan, adanya dugaan keterlibatan jaringan terorisme yang ikut ‘bermain’ memperkeruh suasana saat berlangsungnya agenda pembacaan putusan atas sengketa Pilpres 2019. “Ada jaringan teroris ikut main-main. Sudah kami petakan. Yang sudah menyiapkan diri 30 orang ya, sudah masuk ke Jakarta,” tegasnya.

Sayang, Moeldoko enggan mengungkap para teroris yang sudah dideteksi itu. Karenanya, dia meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir. “Ya, sudah diikutin. Sudah kita liat dan kenali, nggak usah khawatir. Kalau terjadi sesuatu, tinggal kita ambil saja,” sebutnya lagi.

Menurutnya, kelompok tersebut rencananya akan ikut serta dalam kegiatan aksi massa terkait keputusan MK perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019. Dia menilai, kelompok itu tidak menginginkan adanya rekonsiliasi kedua kubu.

Dikatakan Moeldoko, proses rekonsiliasi selepas Pilpres 2019 sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Namun kata dia, ada sekelompok pihak yang menempuh cara lain dengan melakukan aksi di jalan. “Saya imbau ya supaya imbauan Pak 08, atau Pak 02, 08 Pak Prabowo, 02 itu kelompok parpol, ya mohon diikutin imbauan itu, selalu diimbau Pak Prabowo, ikuti konstitusional. Jangan turun ke jalanan, dan diselesaikan dengan cara yang baik, tapi saya juga liat ada kelompok yang nggak ingin itu, ada agenda lain mungkin, kita ikutin nggak apa-apa, lanjutkan,” ujar dia.

Moeldoko juga menyebutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bekerja seperti biasa saat pembacaan putusan hasil sidang sengketa Pilpres di MK. Sedangkan Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, hingga Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan berkumpul di posko TNI. “Seperti biasa, Pak Jokowi ngantor biasa, nanti akan menyesuaikan situasi yang terjadi di lapangan. Tapi jajaran pimpinan yang berkaitan dengan pengendalian situasi di bawah Menko Polhukam, KSP, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Menkum HAM, Menkominfo, akan kumpul di posko TNI yang dekat Istana,” katanya.

Jangan Memantik Hoaks

Moeldoko menyebut, para pejabat negara akan memantau perkembangan situasi keamanan saat pembacaan sidang putusan MK. Pemerintah, menurut Moeldoko, akan merespons cepat setiap perkembangan dari sidang putusan MK tersebut. “Semuanya akan kita monitor, sehingga kita tahu persis apa yang terjadi dan perkembangannya akan kita respons dengan cepat,” ujarnya.

Selain itu, Moeldoko menyebut ada kemungkinan media sosial akan kembali dibatasi seperti pada aksi 21-22 Mei. Pembatasan media sosial disesuaikan dengan kondisi di lapangan. “Kemarin kita bicarakan sepanjang itu kita lihat kalau itu memang akan mengganggu situasi keamanan negara, ya mohon maaf, akan kita kurangi sedikit. Tetapi, kalau tidak, ya kita jalankan biasa,” ujarnya.

Moeldoko juga mengimbau masyarakat tidak menyebarkan berita hoax dan provokatif. Dia menyebut komunikasi paslon Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga sudah berlangsung baik. “Semuanya itu sudah terkomunikasi dengan baik antara calon 01 dan 02. Semuanya sudah terkomunikasi dengan baik, sehingga jangan lagi merusak situasi. Saya mengingatkan kepada kelompok-kelompok yang tidak menginginkan adanya koalisi, jangan berbuat yang mengganggu masyarakat,” ungkap Moeldoko.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara juga mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak memantik atau menciptakan hoaks atau berita bohong menjelang pengumuman putusan MK. Karena kedamaian harus terus dijaga. Apalagi kubu pasangan 01 dan 02 sudah sepakat menerima putusan MK.

Soal pembatasan jaringan internet pada 27 Juni 2019 saat pengumuman keputusan MK, Rudiantara tidak dapat memastikan apakah akan dilakukan. Namun dia menegaskan, pembatasan internet dilakukan untuk menjaga kedamaian di Indonesia.

“Massa kedua kubu sudah berdamai, tapi tetap ada yang menyebar berita hoaks. Perlu dukungan semua masyarakat agar situasi tetap kondusif,” kata Rudiantara usai menjadi “keynote speaker” pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), di Hotel Santika Medan, Rabu (26/6).

Untuk itu, kata menteri, pemerintah berharap APJII bisa membantu dan mendorong perubahan pola pikir dan penggunaan internet masyarakat ke arah yang lebih baik atau positif. Langkah itu, katanya harus dilakukan mengingat misi pemerintah untuk menyatukan Indonesia lewat internet sudah dilakukan.

Wiranto Cari Sponsor Demonstrasi Liar

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan pihak kepolisian tidak akan memberikan izin aksi massa di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) besok Kamis (27/6). Apabila ada unjuk rasa, ditegaskan hal itu tidak mengantongi izin pihak berwajib.

“Pokoknya kita tidak kasih izin untuk demonstrasi sekitar MK. Kalau ada demonstrasi berarti nggak ada izin,” kata Wiranto di Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (26/6).

Mantan Ketua Umum Partai Hanura itu menjelaskan, apabila massa tetap menggelar aksi tanpa izin bisa dibubarkan oleh petugas. Selain itu, Wiranto pun mengatakan akan mencari pihak yang menjadi sponsor aksi. Sebab aksi semacam ini diyakininya ada pihak yang menjadi penanggung jawabnya. “Kalau ada demonstrasi liar, saya katakan tentu ada sponsornya, ada yang menggerakkan, yang bertanggungjawab mereka, nanti akan kita cari,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sudah memberikan instruksi kepada jajarannya untuk tidak memberikan izin aksi massa di depan MK pada saat pembacaan putusan. Supaya tidak terjadi ancaman keamanan nasional. “Saya juga sudah menegaskan kepada Kapolda Metro Jaya kepada BIN Kepolisian tidak memberikan izin (aksi massa) di depan MK,” ujar Tito di Ruppatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).

Tito menggunakan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagai dalil pelarangan aksi massa ini. Di pasal 6 disebutkan ada 5 hal yang tidak membolehkan aksi massa, diantaranya yakni yang menganggu ketertiban umum, dan mengganggu hak asasi orang lain.

Jenderal bintang empat itu mengatakan, pada aksi 21-22 Mei di depan Bawaslu polri sudah memberikan toleransi dan diskresi kebijakan untuk unjuk rasa di depan Bawaslu. Padahal Jalan MH Thamrin merupakan jalan protokol, maka jika dilakukan penutupan akan mengganggu publik.(jpc/bbs/adz)