MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka kegiatan memeriahkan HUT nya ke 69, Kodam I/BB menggelar kegiatan lomba Fun Bike Orienteering .

Kepala Penerangan Kodam I/BB, Kolonel Inf Roy Hansen Sinaga didampingi oleh Waka Jasdam I/BB Letkol Inf Asep.M.N mengajak seluruh masyarakat Kota Medan dan klub sepeda di Kota Medan untuk ikut meramaikan kegiatan yang akan digelar pada hari Minggu 30 Juni 2019.

Dengan titik start Lapangan Benteng Medan, menempuh jarak kurang lebih 10 kilo meter ini, memperebutkan hadiah total Rp 52,5 juta . “Dengan ini kami meng-undang seluruh masyarakat Medan, para club-club sepeda, para pecinta sepeda yang berada di Kota Medan dan sekitarnya untuk dapat berpartisipasi mengikuti kegiatan dalam rangka HUT KODAM I/BB yang ke 69,” ucap Kapendam I/BB Kolonel Roy Hansen Sinaga pada saat jumpa pers di Lapangan Tenis Jasdam I/BB jalan Gaperta Medan, Selasa (25/6).

Ia menyebut, kegiatan ini tak membatasi jenis sepeda, jenis kelamin dan usia peserta yang ikut. “Bisa mendaftarkan diri secara pribadi maupun kelompok. Masing-masing kelompok berjumlah 5 orang dan dapat dikombinasikan dengan wanita, maupun pria yang berusia minimal duduk di tingkat SMP,” ujarnya.

Kata dia, kegiatan Fun Bike Orientering ini berbeda dengan Fun Bike yang biasa dilakukan karena para peserta dituntut untuk mendatangi objek wisata dan bersejarah di Kota Medan. Seperti, Istana Maimun, Rumah Chong Afie, Kantor Pos, Tower PDAM, Museum Perjuangan, Museum TNI dan lainnya.

Wakil Kepala Jasmani Kodam I/BB, Letkol Inf Asep MN mengatakan, kegiatan ini selain ingin mengajak masyarakat Kota Medan mengenai pengetahuan umum dan tempat-tempat bersejarah yang ada di dalamnya.

Untuk pendaftaran bisa menghubungi Mayor Inf Dwi Syahputra di nomor telepon 081323625478 dan Pelda Ramson Sinaga di nomor telepon 08126400908 dengan biaya pendaftaran per tim Rp500.000 (dvs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bayi kembar siam asal Tapanuli Utara (Taput), Adam dan Malik saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik. Bayi kembar berusia 7 bulan ini tumbuh dan berkembang dalam kondisi sehat. Mereka tengah menanti untuk dioperasi.

Kasubag Humas RSUP Haji Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak mengatakan bayi kembar yang dempet di bagian perut tersebut memiliki bobot tubuh yang gemuk. Selain itu, pergerakannya sangat aktif seperti bayi pada umumnya. “Berat badannya sudah mendekati 17 kg, tepatnya 16,7 kg dan panjang tubuhnya 65 cm. Kondisi bayi kembar itu sangat sehat, saat ini kita rawat di Ruang Perinatologi,” ungkap Rosa, kemarin.

Diutarakan Rosa, Tim medis pun telah dibentuk untuk melakukan operasi pemisahan pada bayi yang dikirim dari Rumah Sakit Sibolga pada November 2018 lalu. “Tim penanganan bayi kembar memang telah dibentuk dan diketuai oleh Prof dr Guslihan Dasa Tjipta SpA(K). Ketua tim penanganan bayi kembar ini, sama dalam pemisahan bayi kembar siam Sahira dan Fahira di 2017 lalu yang berusia 7 bulan,” ujarnya.

Kata Rosa, sebelum libur Lebaran 1440 Hijriah lalu, tim penanganan bayi sudah beberapa kali melakukan rapat. Tapi, sampai saat ini belum memutuskan tanggal operasi pemisahan. “Kalau rencana pemisahan sudah pasti, hanya saja tanggal belum ketemu karena kita harus melengkapi sarana dan prasarana untuk kebutuhan operasi,” ucapnya.

Lebih jauh Rosa mengatakan, bayi kembar siam ini membutuhkan perlengkapan kebutuhan bayi pada umumnya. Mulai dari penggunaan pampers yang semakin tinggi, minyak telon, tisu basah dan lain sebagainya. Sebab, kebutuhan umum tersebut tidak ditanggung oleh pihak rumah sakit.

“Kebutuhan perlengkapan bayi ini semakin tinggi lantaran tumbuh semakin besar, paling terasa kebutuhan pampersnya. Kita mengharapkan kerja sama orang tuanya karena posisi orangtuanya ini tidak selalu berada di rumah sakit sehingga kita kewalahan. Perawat tidak bisa lama-lama menangani bayi ini, karena banyak pasien juga yang mau dirawat. Dengan kata lain, tidak bisa seintens orangtua menjaga,” kata Rosa.

Ia menuturkan, alasan orang tua bayi kembar siam yang tak selalu di rumah sakit karena sang ibu, NS, memiliki dua anak lagi yang masih kecil-kecil. Sedangkan sang ayah, J Silitonga, tak memiliki pekerjaan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga.

“Kita harapkan pemerintah setempat memperhatikan warganya ini. Mereka kan warga Tapanuli Utara. Semoga pemerintahnya peduli terhadap warganya yang sedang kesusahan karena keterbatasan ekonominya. Kami di rumah sakit juga terpaksa mencari donatur untuk beli pampers, bahkan pegawai rumah sakit juga inisiatif patungan untuk membelikan kebutuhan bayi ini,” beber Rosa.

Tak hanya itu, lanjutnya, saat ini juga perawat kewalahan untuk memperhatikan bayi kembar ini, sehingga pihak rumah sakit menyediakan satu orang perawat khusus menjaga bayi. “Susu mereka memang dari rumah sakit. Namun, kebutuhan pampers semakin besar termasuk baju, minyak angin, tisu basah. Sebab, tidak disediakan rumah sakit dan tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Beda dengan kasus yang sama tahun 2017 lalu untuk bayi kembar siam Sahira dan Fahira, orang tuanya yang menyediakan,” jelasnya.

Dia berharap ada keluarga yang dengan rutin menjaga bayi. Hal ini untuk memudahkan berkoordinasi dengan keluarga dan mengambil tindakan. “Kita berharap kedua orang tua bayi kembar siam ini bisa bergantian menjaga bayinya. Apalagi dalam waktu dekat ini akan dilakukan operasi pemisahan mengingat usia bayi sudah cukup,” pungkasnya.

Seperti diketahui, bayi kembar siam ini tidak lahir di RSUP Haji Adam Malik. Melainkan, di RSUD Sibolga pada tanggal 22 November 2018 lalu. Bayi tersebut lahir dengan memiliki berat 4,7 kg dan tinggi 45,55 cm.

Sebelumnya, ayah bayi kembar siam, J Silitonga (29) mengaku tidak ada firasat dan tanda apapun mendapatkan anak kembar saat kehamilan sang istri. Hanya saja, kehamilan sekarang ini perut istri lebih besar dari kehamilan pada anak sebelumnya.

“Memang selama kehamilan istri saya tidak pernah diperiksa ke puskesmas atau bidan. Tapi, hanya dukun kampung saja yang memeriksa istri saya. Dukun kampung itu curiga dan menyarankan untuk di USG karena melihat perutnya lebih besar tak seperti kehamilan biasanya. Ternyata benar, hasil USG istri saya hamil bayi kembar siam sehingga melahirkan operasi di RSU Sibolga,” ujar J Silitonga. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Medan fraksi PKS dari Komisi II, Rajuddin Sagala menyebutkan, masyarakat yang mau menggugat pihak-pihak yang dinilai merugikan mereka dengan menimbun daerah resapan air harus memiliki bukti-bukti yang cukup. Masyarakat diharapkan tidak hanya mengadu secara lisan tapi juga tertulis kepada pihak Pemko Medan.

“Begitupun kepada pihak Pelindo, masyarakat harus buat surat tertulis. Nantinya surat itu harus ditembuskan ke DPRD Medan, agar kami bisa turut mengetahui perkembangan masalah itu. Masyarakat pun harus punya bukti-bukti yang jelas, bagian mana yang ditimbun, lampirkan foto-fotonya sekalian. Jadi jangan sekadar wacana bicara-bicara di warung kopi saja, tapi memang harus ada tindakan nyata,” ucap Rajuddin Sagala kepada Sumut Pos, Selasa (25/6).

Selain itu, lanjut Rajuddin masyarakat juga harus mengetahui apakah lahan tersebut benar merupakan lahan RTH milik masyarakat ataupun Pemko, bukan lahan milik Pelindo.

“Kalau nanti sudah jelas bahwa lahan itu memang bukan milik Pelindo dan pihak Pemko Medan tidak mau mengambil tindakan, tentu kami akan turun tangan membela kepentingan rakyat,” ujarnya.

Dilanjutkan Rajuddin, begitu juga dengan pihak Pemko yang disebutnya harus program aktif dalam menanggapi aduan masyarakat sekalipun aduan tersebut belum dalam bentuk aduan resmi. “Masyarakat memang harus pro aktif, tapi pemerintah justru harus lebih aktif untuk segera menanggapi keluhan masyarakat kota Medan dengan segera terjun langsung kelapangan melihat kebenaran yang ada,” tuturnya.

Begitupun dengan anggota DPRD Medan fraksi PKS dari Dapil Medan Utara, M Nasir. Nasir menyebutkan bahwa masyarakat harus punya dokumen atau setidaknya mengetahui pasti bahwa lahan tersebut bukanlah RTH milik Pelindo, melainkan milik masyarakat ataupun Pemko Medan.”Maka, semua pihak ini harus duduk bersama dulu. Nanti semua harus bawa dokumen masing-masing. Di situ baru kelihatan apakah benar itu milik Pelindo atau tidak,” katanya.

Terlepas dari RTH yang dibahas, Nasir juga menegaskan bahwa masalah itu bukanlah masalah Pemko sendiri tetapi juga pemerintah pusat. Karena perusahaan yang dimaksud juga merupakan perusahaan BUMN yang dikelola pemerintah pusat.

“Jadi Pemko juga harus bisa berkoordinasi dengan pihak Pemprov dan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini. Namun Pemko yang harus punya inisiatif dan lebih berperan banyak karena otoritas wilayahnya memang ada di kawasan Pemko Medan,” terangnya.

Untuk itu, lanjut Nasir, pihaknya sangat berharap agar adanya ketegasan dari pihak Pemko Medan dalam menindak tegas oknum-oknum ‘nakal’ yang ada diwilayahnya.

“Pemko harus tegas dalam memberikan izin, kalau bukan Pemko yang memberikan izin maka harus koordinasi dengan pemberian izin, lalu tindak tegas pelanggaran izin itu, izin tersebut bisa batal. Lalu, Pemko juga harus bisa jadi pemimpin yang humanis, yang bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dengan cara yang terbaik untuk warga Medan,” pungkasnya.

Reklamasi Tak Diperbolehkan di Sumut

Sedangkan persoalan reklamasi yang dilakukan Pelindo I, Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sumatera Utara, Aprilla H Siregar mengatakan, belum ada satu regulasi di Sumut yang memperbolehkan kegiatan reklamasi alias penimbunan air laut.

“Sumatera Utara memang sudah punya Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dari 2018 hingga 2038, namun di dalam regulasi dan aturan tersebut tidak ada menyebut memperbolehkan reklamasi,” katanya menjawab Sumut Pos, Selasa (25/6) sekaitan proyek pelebaran dermaga Pelabuhan Belawan oleh PT Pelindo I, dengan cara reklamasi yang saat ini tengah berlangsung.

Dia mengungkapkan, perda yang disahkan bersama DPRD Sumut pada Desember 2018 itu, memang ada menjelaskan tentang reklamasi namun tidak untuk dalam implementasinya.

“Sepengetahuan saya, untuk reklamasi ini masih tertutup sama kita. Dalam rapat kami terkhir di Jakarta, reklamasi di Sumut memang dilarang untuk dilakukan,” katanya.

Meski demikian, wanita yang akrab disapa Butet ini mengungkapkan, sekaitan projek PT Pelindo I di perairan Belawan, kemungkinan besar izinnya berasal dari kementerian terkait. “Nah itu beda, dia masuk kawasan strategis nasional (KSN), dan itu (wewenang) pusat. Jadi bagi KSN merupakan kewenangan kementerian terkait di Jakarta. Bukan domain kita lagi,” katanya.

Diketahui, proyek pelebaran dermaga Pelabuhan Belawan terus menuai polemik hingga kini. Selain diduga menyerobot RTH sebagai resapan air baru atas dampak pekerjaan reklamasi, masyarakat setempat juga mengeluhkan banjir rob semakin parah di lingkungan mereka. Sejumlah kalangan pun meminta agar Pelindo I bertanggungjawab penuh atas pekerjaan yang mereka lakukan tersebut. (mag-1/prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masalah drainase yang sering disebut menjadi salah satu penyebab banjir yang terjadi di Kota Medan, mulai diperhatikan oleh Pemko Medan. Sejak Selasa (25/6) kemarin.

Pemko Medan melalui Dinas PU kota Medan mulai turun ke lapangan di sejumlah titik di Kota Medan untuk melakukan normalisasi drainase dengan cara melakukan pengerukan.

“Kami melakukan normalisasi drainase dengan pengerukan. Saat ini ada kurang lebih 100 titik dari 21 kecamatan di Kota Medan yang akan kita kerjakan secara maraton dengan pihak kecamatan, P3SU dan saat ini masih berlangsung,” ucap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) kota Medan, Isa Anshari kepada Sumut Pos, Selasa (25/6) via selulernya.

Hal itu, lanjut Isa Anshari, akan terus dilakukan setiap hari hingga seluruh drainase di Kota Medan normal kembali.

“Kita akan terus melakukan ini setiap hari, sekaligus memelihara fungsi drainase dikota Medan,” terangnya.

Kemarin, ada beberapa lokasi yang mulai dilakukan pengerukan oleh Dinas PU kota Medan. Beberapa diantaranya yakni Jl. Pintu Air II kelurahan Kwala Bekala kecamatan Medan Johor, Jl. Kapten Muslim kelurahan Dwikora kecamatan Medan Helvetia, Jl. Cimanuk kelurahan Belawan II Belawan.

“Kita juga lakukan normalisasi drainase di Jalan Rahayu Pasar I Tengah Kelurahan Tanah 600 Medan Marelan. Lalu di Jalan Letda Sujono (depan Supermarket Maju Bersama) Kelurahan Bandar Selamat Medan Tembung dan Jalan M Basir Kelurahan Rengas Pulau Medan Marelan,” jelasnya.

Disebutkan Isa, banyak sekali kondisi drainase di Kota Medan yang sangat buruk akibat banyaknya sampah di dalam drainase.

“Inilah salah satu penyebab genangan air di Kota Medan, kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke dalam saluran drainase masih sangat rendah. Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh masyarakat kota Medan agar meningkatkan kesadarannya untuk tidak membuang sampah ke drainase maupun ke sungai, namun ketempat sampah yang sudah disediakan,” pungkasnya. (mag-1/ila)