32 C
Medan
Sunday, April 12, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 5233

Pilkada Serentak 2020, PDIP Jaring Kandidat 23 Kada se-Sumut

Ilustrasi Pemilu
Ilustrasi Pemilu

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPD PDI-P Sumatera Utara tengah melakukan identifikasi kandidat untuk dimajukan dalam Pilkada serentak tahun 2020 di 23 Kabupaten/Kota di Sumut. Partai membuka kandidat dari internal partai Banteng Moncong Putih ini maupun luar partai. Calon baru dan incumbent memiliki peluang sama. Saat ini, belum ada nama calon yang masuk bursa penjaringan calon.

“SEKARANG masih proses identifikasi kandidat yang layak kitakan calon dalam Pilkada serentak nanti,” sebut Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Japorman Saragih, saat dikonfirmasi Sumut Pos, Selasa (25/6).

Selain dari internal partai, PDIP juga juga mengidentifikasi sosok kandidat dari luar partai. Karena PDIP terbuka untuk semua calon yang ingin maju dalam pertarungan Pilkada serentak. Termasuk incumbent.

“Kita banyak incumbent. Tapi belum ada pernyataan dari mereka mau maju atau tidak. Yang pasti kita evaluasi dan memonitoring,” jelas Japorman.

DPD PDIP Sumut sendiri sifatnya hanya mengusulkan ke pusat bila sudah ada kandidat untuk dicalonkan dalam Pilkada di 23 Kabupaten/Kota di Sumut. Sedangkan keputusan ada di Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri dan DPP PDIP. “DPP yang punya kebijakan,” tuturnya.

Meski PDIP menjadi partai juara di sebagian daerah di Sumut sebagai dalam Pemilu 2019 April lalu, pihaknya tetap membuka peluang koalisi dalam Pilkada 2020.

“Pastilah ada komunikasi politik dengan partai lain untuk koalisi. Kita terbuka untuk semua. Karena semua kawan kita, termasuk Gerindra untuk bekerjasama dan bergotong-royong,” jelasnya. Untuk pendaftaran kandidat kepala daerah, PDIP menyesuaikan dengan tahapan KPU “Kita dengar diawali bulan September 2019,” tandasnya.

Seperti diberitakan, 23 Kabupaten/Kota di Sumut melaksanakan Pilkada Serentak 2020, yakni Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Serdangbedagai, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Kemudian, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Sibolga, dan Kabupaten Mandailing Natal. Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Selatan.

Kota Pematangsiantar Ikut Pilkada

Terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumut menyebutkan sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Kota Pematang Siantar seharusnya ikut dalam Pilkada Serentak pada tahun 2020, mendatang.

“Kita tetap berpegang dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 mengatur tentang pemilihan kepala daerah. Di situ disebutkan bahwa daerah-daerah yang mengikuti Pilkada 2015, ia akan menyelenggarakan Pilkada di tahun 2020,” sebut Komisioner KPU Sumut, Benget Silitonga kepada wartawan, Selasa (25/6).

Pilkada Kota Pematangsiantar berlangsung tahun 2015 lalu. Namun karena berbagai kendala, Pilkada baru bisa dilaksanakan tahun 2016, atau mundur 1 tahun dari ketetapan. Hasil Pemilu 2016, Hulman Sitorus-Hefriansyah keluar sebagai pemenang.

Namun sebelum dilantik, Hulman Sitorus meninggal dunia. Dengan itu, Heriansyah sebagai Wakilnya dilantik sebagai Wali Kota Pematangsiantar.

“Siantar itu, masuk rezim pilkada 2015. Meski mundur 1 tahun, tetap masuk rezim Pilkada 2015 yang ditunda. Tidak ada rezim Pilkada 2016,” jelas Benget.

Meski KPU tetap menunggu pendapat lain dari pemerintah, menurut Benget, harusnya Pemko Pematangsiantar harus menyiapkan anggaran untuk Pilkada 2020.

“Kepentingan KPU tetap harus dianggarkan dulu. Bila ditetapkan tahun 2020, ternyata anggarannya tidak diurus dari sekarang, bahaya itu nantinya,” tutur Benget.

Ia menjelaskan bila ada pendapat dan menetapkan Kota Pematangsiantar tidak ikut dalam Pilkada tahun 2020, anggaran bisa dikembalikan lagi ke kas negara.

“Kita dengar, (anggaran) tidak diurus (Pemko Pematang Siantar) sekarang dan keberatan untuk memasukkan anggaran sekarang. Coba dikonfirmasi ya. Kalau tidak masuk, nanti mereka yang akan bahaya,” jelas Benget.

Uji Publik Pilkada September 2020

Benget mengungkapkan dari uji publik PKPU Pilkada serentak akan berlangsung 23 September 2020. Namun tanggal tersebut belum ditetapkan secara resmi. Adapun persiapan akan dilakukan sejak 1 tahun sebelum pelaksanaan Pilkada bergulir.

“Persiapan setahun sebelumnya. Anggaran digunakan KPU untuk mempersiapkan Pilkada serentak nantinya,” ujar Benget.

KPU Daerah se-Sumut yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak, tidak mengalami kendala soal anggaran karena telah berokordinasi dengan Pemkab/Pemko setempat. “Kalau lain (di luar Pematangsiantar) sudah dibahas untuk anggaran di P-APBD 2019,” pungkas Benget. (gus)

Putusan Sengketa Pilpres, Besok Prabowo-Sandi Tak Hadiri Sidang MK

ist BERJALAN: Seorang pria melintasi Gedung MK di Jakarta, beberapa waktu lalu.
ist
BERJALAN: Seorang pria melintasi Gedung MK di Jakarta, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dipastikan tidak akan menghadiri sidang putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi pada Kamis (27/6). Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade mengatakan, Prabowo-Sandi sengaja tidak hadir agar tak menarik massa untuk datang ke sekitar Gedung MK.

“Kalau dia (Prabowo) datang, bakal datang dong pendukungnya. Enggak datang aja pendukungnya masih ada yang datang. Kalau ada gula, ada semut dong. Datang itu berbondong-bondong pendukungnya kalau mereka datang,” kata Andre di Media Center Prabowo-Sandi, di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Prabowo sendiri sebelumnya telah menghimbau para pendukung tak perlu datang ke gedung MK selama proses sidang sengketa pilpres berlangsung. Namun, sejumlah pendukung Prabowo dari unsur Persatuan Alumni 212 mengaku akan tetap turun ke jalan saat pembacaan sidang putusan.

Terkait hal itu, Andre mengaku pihaknya tidak bisa melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, ia menegaskan bahwa kehadiran masyarakat di sekitar gedung MK itu bukan atas instruksi Prabowo atau BPN.

Menurut dia, Prabowo sendiri hanya akan menonton sidang putusan MK dari kediamannya di Hambalang atau Kertanegara. Ia berharap para pendukung juga bisa melakukan hal serupa. “Seluruh pendukung diharapkan ada di rumah, nonton dari televisi masing-masing,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Andre mengatakan, saat ini Prabowo masih berada di Jerman untuk mengurus beberapa hal, termasuk cek kesehatan dan bisnis pribadi. Meski demikian, dia memastikan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut akan tiba di Indonesia sebelum pengumuman hasil sidang MK pada Kamis (27/6).

Kapolri Larang Demo di Depan MK

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan melarang aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019. “Saya juga sudah menegaskan kepada Kapolda Metro, kepada Badan Intelijen Kepolisian tidak memberikan izin untuk melaksanakan demo di depan MK,” kata Tito di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).

Alasannya, ujar Tito, bahwa aksi unjuk rasa tetap harus menaati sejumlah ketentuan seperti tidak menganggu ketertiban publik. Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Kenapa, dasar saya adalah UU Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 6 itu tentang penyampaian pendapat di muka umum. Di dalam Pasal 6 itu ada lima yang tidak boleh, diantaranya tidak boleh mengganggu ketertiban umum, publik, dan tidak boleh menganggu hak asasi orang lain dan harus menjaga kesatuan bangsa,” ujarnya.

Keputusan itu juga berkaca dari kejadian kerusuhan 21-22 Mei 2019, yang diduga telah direncanakan oleh sekelompok perusuh.

Tito mengaku tidak ingin ada oknum yang memanfaatkan diskresi Kepolisian untuk membuat kekacauan. “Jadi peristiwa 21-22 (Mei) itu sudah direncanakan memang untuk rusuh. Saya tidak ingin itu terulang kembali, kebaikan yang kita lakukan, diskresi, saya tidak ingin lagi disalahgunakan, untuk itu saya larang semua unjuk rasa di depan MK yang melanggar ketertiban publik,” ungkap dia.

Total terdapat 47.000 personel gabungan yang diturunkan. Rinciannya, terdapat 17.000 personel TNI dan 28.000 personel Polri. Kemudian ada pula anggota pemerintah daerah sebanyak 2.000 orang. Fokus pengamanan adalah gedung MK dengan jumlah personel sekitar 13.000 orang.

Lalu, ada pula personel yang berjaga di objek vital nasional lainnya, seperti Istana Kepresidenan, kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan beberapa kedutaan. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiaga pada Kamis (27/6).

Prabowo-Sandiaga menuduh pasangan Joko Widodo-Ma’ruf, sebagai pemenang Pilpres 2019, melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif, Veri Junaidi, memprediksi, saat ini sembilan hakim Mahkamah Konstitusi ( MK) telah mengantongi putusan atas sengketa hasil pilpres 2019. Sebab, sejak Senin (26/6), MK telah mengeluarkan jadwal pembacaan putusan sengketa yang jatuh pada Kamis (27/6).

“Kami menilai ini sebagai salah satu indikasi yang sangat kuat, nggak mungkin MK akan berani tentukan jadwal kalau MK belum yakin pada putusannya,” kata Veri dalam sebuah diskusi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).

Menurut Veri, tidak terjadi perdebatan yang berarti saat Majelis Hakim akan mengambil keputusan melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dilakukan sembilan hakim MK. Sebab, melihat dalil-dalil permohonan sengketa yang diajukan paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi, tak cukup kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Apalagi, melihat MK yang memajukan pembacaan putusan dari yang semula dijadwalkan Jumat (28/6) menjadi Kamis, besar kemungkinan tak terjadi banyak perdebatan dalam pengambilan keputusan. “Kalau kemudian percepat satu hari itu saya kira satu hal yang wajar dan penting untuk kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan pemilu juga,” ujarnya. (kps)

Darmin: Harga Tiket Penerbangan Turun 1 Juli

Darmin Nasution Menko Perekonomian
Darmin Nasution
Menko Perekonomian

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution menegaskan maskapai penerbangan murah (low cost carrier) harus menurunkan harga tiket pesawat maksimal pada 1 Juli 2019 mendatang.

Sebelumnya, pemerintah telah membuat kesepakatan dengan pelaku industri penerbangan untuk menurunkan harga tiket pesawat yang berlaku efektif pekan inin

Setelah berlaku efektif pekan ini, pemerintah bakal terus mengevaluasi pergerakan tarif tiket pesawat tersebut.

“(Maksimal turun) akhir minggu ini, paling lambat 1 Juli 2019,” ujar Darmin ketika ditemui di kawasan DPR RI Jakarta, Selasa (25/6).

Darmin menjelaskan, turunnya tarif tiket pesawat tidak akan berlaku serta merta. Maskapai disyaratkan untuk menurunkan tarif penerbangan mereka di periode-periode tertentu. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebelumnya telah meminta maskapai untuk menurunkan tarif batas atas tiket pesawat di kisaran 12 persen hingga 16 persen. Namun, penurunan tarif tiket pesawat tersebut tidak terlalu signifikan.

“Tarif harga yang lain tetap normal seperti sekarang. Tapi misalnya yang agak sepi kan penerbangan siang dan malam, sementara yang agak tinggi pagi dan sore, nah siang dan malamnya dimurahin, arahannya gitu,” ujar Darmin.

Adapun untuk menurunkan tarif tiket pesawat tersebut, beberapa otoritas yang terlibat baik maskapai, operator bandara (Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II) dan Pertamina (terkait harga avtur) bakal melakukan penyesuaian harga.

“Itu Angkasa Pura mikul bebannya berapa jumlahnya, Pertamina berapa kemudian maskapai berapa, mereka masih harus menghitung lagi. Dan kita memang waktunya kita berikan sampai akhir minggu ini kan,” ujar Darmin. (kps)

Gubsu Niat Pindahkan Asrama Haji ke Kualanamu, Siapkan Lahan 50 Hektare

Biro Humas & Keprotokolan Setdaprovsu / Fahmi Aulia MELIHAT: Gubsu, Edy Rahmayadi melihat makanan yang akan disajikan untuk jamaah haji di pesawat, usai melantik PPIH Tahun 2019 M / 1440 H di Asrama Haji Medan, Selasa (25/6).
Biro Humas & Keprotokolan Setdaprovsu / Fahmi Aulia
MELIHAT: Gubsu, Edy Rahmayadi melihat makanan yang akan disajikan untuk jamaah haji di pesawat, usai melantik PPIH Tahun 2019 M / 1440 H di Asrama Haji Medan, Selasa (25/6).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi berniat memindahkan Asrama Haji Medan ke Bandara Kualanamu, Kabupaten Deliserdang. Lahan seluas 50 hektare telah disiapkan Edy, untuk memuluskan rencana yang akan dimulai tahun 2020 mendatang.

Edy mengatakan, pemindahan Asrama Haji untuk mempermudah akses menuju lokasi bandara. Asrama Haji Medan yang saat ini berada di Jalan AH Nasution, Medan dinilai tidak ideal lagi.

“Asrama Haji di mana-mana memiliki akses yang mudah ke lapangan terbang. Dulu tempat ini dibangun karena lapangan terbang di Polonia.

Karena sudah pindah, ini (Asrama Haji Medan) juga akan kita pindahkan dengan desain yang jauh lebih baik,” ucap Edy usai melantik Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), di UPT Asrama Haji, Medan, Selasa (25/6).

Edy menyebut, pembangunan Asrama Haji yang baru akan berdampingan dengan Islamic Centre. Pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 50 hektar yang letaknya tidak jauh dari Bandara Kualanamu.

“Orang yang akan berangkat naik haji akan ada gambaran karena di sana ada miniatur Madina, Masjid Nabawi, hotel-hotel, ada Jedah. Syai-nya, itu yang kita atur. Ada di sana juga Islamic Center, bisa wisata religi di sana,” ungkapnya.

Edy belum menyebut alokasi anggaran yang dibutuhkan. Ia masih berharap ada bantuan dari Kementerian Agama (Kemenag). “Jadi bukan hanya APBD, kita harapkan dua-duanya. Pastinya itu harus jadi,” tegasnya.

Sebatas Wacana

Menanggapi ide pemindahan Asrama Haji tersebut, Direktur Bina Haji Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Khoirizi menyebut rencana Gubsu tersebut masih sebatas wacana.

“Kami sepenuhnya akan mendukung. Tapi itu ide yang bagus, selama itu untuk kemaslahatan tentu harus kita dukung,” kata Khoirizi.

Mengenai aset Asrama Haji Medan yang dimiliki Kementerian Agama, Khoirizi tidak terlalu mempersoalkan. Dia pun sepenuhnya menyerahkan kepada Gubernur Sumut, sebagai pembuat kebijakan.

“Walaupun aset kita, ‘kan wilayah- wilayahnya Gubernur (Sumut). Yang punya rumah ‘kan Gubernur. Umpamanya saya punya rumah di sini, mana bisa sewenang-wenang/ Harus mengikuti peraturan Pemda,” urainya.

Namun Khoirizi mengakui, idealnya Asrama Haji harus dekat dengan bandara untuk akses yang lebih mudah. “Sebaiknya begitu. Karena beberapa daerah lain juga begitu. Sebagaimana dikatakan pak Gubernur, dulu bandara Polonia kan dekat dengan kota. Sekarang kan bandara sudah diluar kota,” katanya.

Kendati demikian, Khoirizi mengajak masyarakat untuk berfikir positif mengenai wacana pemindahan Asrama Haji tersebut. “Yang penting kita positif thinking ya, apa yang dibuat oleh pimpinan kita bahwa itu untuk kepentingan umat, untuk jamaah. Jangan-jangan jamaah itu bagian dari kita, mungkin orangtua sampean, anak sampean, nenek sampean,” pungkasnya.

Lahan Eks HGU PTPN II

Senada, Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Burhanuddin Siregar juga memberi apresiasi atas niat Gubsu. “Saya pikir ini sebuah batu loncatan besar yang dilakukan Gubsu terhadap kemajuan Sumut. Andai Islamic Centre itu juga jadi, tentu Sumut akan sama dengan Palembang, Sumsel. Ditambah lagi dia ingin memindahkan Asrama Haji ke daerah Kualanamu sana,” ujarnya.

Kata Burhan, kebijakan Edy Rahmayadi yang sudah menyiapkan areal seluas itu untuk pembangunan Asrama Haji dan Islamic Centre, merupakan salah satu wujud dari visi misinya menjadikan Sumut bermartabat.

“Jadi menurut Fraksi PKS DPRD Sumut, keinginan beliau itu sesuai dengan slogan kampanyenya dan kami tentu memberi apresiasi,” katanya.

Meski demikian, sebelum rencana mulia dimaksud terwujud, dia meminta Gubsu Edy mengklarifikasi dulu apakah benar lahan tersebut berasal dari eks HGU PTPN II. Jika benar adanya, maka persetujuan dari Kementerian BUMN mesti didapatkan secara legal formal.

“Lahan eks HGU PTPN II ini kan masih bermasalah, belum ada kejelasan dari Kementerian BUMN atas pelepasan asetnya. Jadi kalau memang gubernur mengklaim ini, apalagi dia adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat, tuntaskan dulu untuk menyelesaikan eks HGU PTPN II seluas 5.873 hektare itu,” ujar mantan anggota Komisi A DPRD Sumut itu.

Kalau memang sudah ada sinyal dari Kementerian BUMN soal ini, ia menyarankan segera dipublikasikan aja biar masyarakat tahu. Sehingga tidak sebatas wacana-wacana lagi. “Di tahap awal kami kira hal ini dulu yang perlu diterangkan ke publik. Karena selama ini persoalan eks HGU PTPN II tidak jelas ujungnya,” pungkasnya.

23 Petugas PPIH Dilantik

Gebernur Sumut, Edi Rahmayadi melantik sebanyak 23 Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Asrmaha Haji, Medan. Petugas yang diketuai Kakanwil Kemenag Sumut, Iwan Zulhami ini, Edy meminta agar benar-benar membantu calon jamaah haji (CJH).

“Inilah petugas-petugas ini yang tau tentang secara emosionalnya bisa membantu saudara-saudara kita yang akan ibadah ini untuk menjelaskan. Walaupun dia sudah manasik, tapi kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh para petugas. Makanya petugas harus tau benar,” terang Edy.

Selain itu, Edy juga menyoroti budaya mengantar jamaah yang menurutnya berbondong-bondong menuju Asrama Haji. Hal itu kata Edy, tidak boleh dihilangkan karena sudah budaya di musim haji.

Untuk itu Edy meminta kepada para petugas ini, agar tidak terlalu membatasi para keluarga jamaah di Asrama Haji. “Kalau itu jalan, insyaallah semua akan berjalan dengan baik. Yang lain sudah ada SOP-nya itu, masalah sampah, masalah air itu sudah diatur di Asrama Haji ini,” pungkasnya.

Nama-nama 23 petugas PPIH yakni R Sabrina, Iwan Zulhami, N G Hikmet, Muhammad Yusuf, Muhammad David Saragih, Muslim, Ilyas Siregar, Wan Khairunnisah, Ali Rajab Chaniago, Farhan Indra, Torang Rambe, Eri Nofa, Subagyo, Sugeng Waskita Aji, Eka Aprilya, Ramlan Sudarto, Junaidy Noor, Erwin Hariyadi, Priagung Adhi Bawono, Kompol Effendi Jambak, Kuswadi, Agus Pramuka, Tri Adianto HR. (man/prn)

Pabrik Terbakar di Langkat, Polisi Usut Lisensi SNI atas Korek Gas Toke

TERSANGKA: Kapolres Binjai AKBP Nugroho Tri Nuryanto menunjukkan tiga tersangka dan barang bukti saat paparan di Mapolres Binjai, Senin (24/6). Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
TERSANGKA: Kapolres Binjai AKBP Nugroho Tri Nuryanto menunjukkan tiga tersangka dan barang bukti saat paparan di Mapolres Binjai, Senin (24/6). Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai tengah menyelidiki asal muasal bahan baku pembuatan mancis (korek gas) merek Toke —yang pabriknya terbakar di Desa Sambirejo, Kabupaten Langkat dan menewaskan 30 karyawannya, Jumat pekan lalu—.“Mancis merek Tokai umum dikenal masyarakat. Namun yang terbakar adalah merek Toke. Bahan tabungnya lebih tipis. Soal label SNI di mancis Toke, lisensinya tengah diusut,” kata Kapolres Binjai, AKBP Nugroho Tri Nuryanto, Selasa (25/6).

Adapun PT Kiat Unggul yang memproduksi mancis Toke, terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Deliserdang dan Sumutn

Soal asal muasal bahan baku gas yang digunakan dalam mancis Toke dan gasnya diduga berasal dari gas elpiji (LPG) subsidi, mantan Danyon A Pelopor Satbrimobdasu ini mengatakan, belum mendapat kabar.

Sebelumnya, dugaan itu diinfokan masyarakat karena salahsatu pabrik induk PT Kiat Unggul (KU) yang berlokasi di Jalan Medan-Binjai Km 15,7, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, dinamai Indramawan (Direktur Kiat Unggul) sebagai PT Aligas Jaya. Plang berlatar biru di depannya bertuliskan ‘Dealer Elpiji Pertamina’.

“Soal gas yang digunakan PT KU mungkin berasal dari gas subsidi PT Aligas Jaya yang diduga disamarkan, akan saya cek. Karena perusahaan itu terdaftar sebagai PT Kiat Unggul,” ujar Nugroho.

Dia menambahkan, polisi akan menggandeng Pemko Binjai dan Pemkab Langkat untuk melakukan razia ke sejumlah pabrik dan industri rumahan. Tujuannya untuk melihat dan mengecek izin, standar keamanan, dan jaminan ketenagakerjaan terhadap pekerjanya.

Sebelumnya, polisi menetapkan Indra Marwan selaku Direktur Utama PT Kiat Unggul (KU), Burhan selaku Manager Operasional, dan Lismawarni selaku HRD Personalia, sebagai tersangka dengan pasal kelalaian. Polres Binjai bersama Polda Sumut berhasil mengamankan ketiganya 1×24 jam pascakejadian di Kota Medan.

Terkait kasus tersebut, penyidik berencana memanggil pejabat terkait, seperti Dinas Perizinan, Dinas Tenaga Kerja, Camat Binjai, dan Kades Perdamaian Kabupaten Langkat.

“Ya nanti kita minta keterangan dari pejabat-pejabat daerah (Langkat). Kita akan panggil dan dimintai keterangannya,” jelas AKBP Nugroho.

Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Wirhan Arif, mengatakan, pihaknya akan memanggil instansi terkait, soal pertanggungjawaban dan perizinan. “Dari Pemkab Langkat akan dipanggil Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Perizinan,” katanya.

Polisi ingin mengetahui sejauh mana pengawasan yang dilakukan Pemkab Langkat terhadap pelaku usaha di wilayahnya. “Selama ini tidak ada informasi yang masuk ke kepolisian. Baik dari pemerintah maupun masyarakat. Jadi jangan salahkan kepolisian,” ujarnya.

“Harusnya ada pengawasan. Pihak desa setempat harus bertanggung jawab. Kok enggak dilaporkan ke Polsek, Polres, atau camat?” ujar dia.

Soal pabrik induk PT Kiat Unggul dengan plang bertulis ‘PT Aligas Jaya dealer Pertamina’ di Langkat, Kasat menjawab, masuk wilayah hukum Polres Langkat. “Begitu pun, kami akan koordinasi ke Polrestabes Medan,” tandasnya.

Kebakaran Dipicu Salahsatu Pekerja

Hasil penyelidikan Polres Binjai, tragedi maut ini bermula dari pekerja bernama Ayu Anita Sari. Saat kejadian, Ayu merakit kepala mancis di bagian belakang tempat bahan-bahan yang baru tiba.

Saat mengecek pengapian korek dengan cara memantik, api menjulang hingga 10 cm dan menyambar tangan kiri Ayu. Panik, Ayu melempar mancisnya ke tempat bahan baku yang baru tiba. Tak ayal, ledakan terjadi yang berujung kobaran api.

Nur Asiyah, korban selamat, sempat berupaya memadamkan si jago merah dengan racun api. Namun dalam hitungan detik, api membesar dan saling sambar bahan gas yang berada di lokasi.

Usia kejadian, dua pabrik serupa di lokasi berbeda, sudah dipasang police line. Masing-masing di Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai dan Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Pabrik induk di Sunggal pun sudah dipasang police line.

Gubsu: Industri Kok di Pemukiman

Menanggapi tragedi kebakaran pabrik korek api gas di Langkat, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan melihat banyak keganjilan.

“Ada pabrik mancis (korek gas) tapi di tengah pemukiman. Ini kenapa sudah sekian lama tidak ketahuan? Ini (akan) kita evaluasi,” ujar mantan Pangkostrad itu, Selasa (25/6).

Meski sudah ditangani pihak berwajib, Gubsu mengatakan, akan melakukan evaluasi terhadap kejadian itu. Pertama, mengenai perizinan soal keberadaan industri rumahan di tengah pemukiman.

Kedua, mengenai upah pekerja yang di bawah UMR. Di mana Para pekerja di industri itu juga rata-rata hanya berpenghasilan Rp500-700 per bulan.

Gubsu pun menyampaikan rasa belasungkawa atas kejadian tersebut. Pihaknya bakal membantu keluarga korban dengan pemberian santunan. “Jangankan yang musibah, yang tidak musibah aja kita bantu,” ujarnya. (ted/prn)

173 CASN Madina Terima SK

humaspemprovsumut SERAHKAN: Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyerahkan 1.028 SK Pengangkatan CASN daerah Formasi 2018 Pemerintah Provinsi Sumut, Senin (27/5).
humaspemprovsumut
SERAHKAN: Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyerahkan 1.028 SK Pengangkatan CASN daerah Formasi 2018 Pemerintah Provinsi Sumut.

MADINA, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Mandailing Natal HM Sukhairi Nasution didampingi Pj Sekretaris Daerah, Drs Sahnan Batubara, MN menyerahkan SK pengankatan kepada 173 Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2018.

Penyerahan SK CASN tersebut digelar di Taman Raja Batu, Komplek Perkantoran Payaloting, Selasa (25/6).

Wakil Bupati dalam kesempatan itu menegaskan agar para CASN yang diangkat harus bekerja sesuai dengan undang-undang ASN. Dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam bekerja.

Sukhairi juga mengharapkan, setelah SK CASN diberikan, para CASN tetap konsekuen pada pilihannya. “Tunjukkan komitmen dan tanggung jawab moral terhadap konsekuensi dari pengangkatan saudara jadi CASN di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Kenali dan cintai tempat saudara bekerja, berikan dan tunjukkan kinerja terbaik di tempat saudara ditugaskan sehingga semangat untuk memenuhi kekurangan aparatur pada OPD dan Daerah yang membutuhkan dapat memacu kemajuan pelayanan, baik di bidang Kesehatan, Pendidikan maupun di bidang lainnya yang berhubungan dengan kesejahtraan masyarakat,”pinta Sukhairi.

Penyerahan SK CASN formasi Umum dan Khusus tahun 2018 ini juga dihadiri keluarga masing-masing peserta penerima SK. (mag-11)

Mobil Travel Terjun ke Sungai Batang Natal, 1 Tewas 2 Hilang

ismed/sumut pos EVAKUASI: Warga mengevakuasi satu unit mobil travel yang ditumpangi 8 orang saat terjun ke Sungai Batang Natal.
ismed/sumut pos
EVAKUASI: Warga mengevakuasi satu unit mobil travel yang ditumpangi 8 orang saat terjun ke Sungai Batang Natal.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satu unit mobil travel yang ditumpangi 8 orang penumpang mengalami kecelakaan tunggal dengan terjun ke Sungai Batang Natal, tepatnya sebelum Jembatan Simpanggambir, Km 76-77 Jurusan Panyabungan menuju Sumatera Barat, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, Selasa (25/6) sekira pukul 05.30 WIB.

Berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/ /46/VI/2019/LL, pengendara mobil diketahui keberadaannya. Akibat kecelakaan tersebut, satu dari 8 orang penumpangnya meninggal dunia, dua orang masih dalam pencarian yang diduga hanyut di sungai, dan 5 orang selamat dan sudah mendapat perawatan di Puskesmas Simpanggambir.

Adapun para penumpang yang diketahui identitasnya adalah Yusrizal (54) warga Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan Linkungan IV Kabupaten Serdangbedagai, Tukirin(56) warga Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan Link IV Kabupaten Serdangbedagai, Salwan(51) warga Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan Link III Kabupaten Serdangbedagai, Diki Handoko(33) warga Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan Link V Kabupaten Serdangbedagai, Husein(40) warga Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan link V Kabupaten Serdangbedagai, Syamsul Bahri(55)warga Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai.

Hingga kemarin sore, pihak kepolisian setempat masih melakukan pencarian dua orang yang hilang, karena diperkirakan masih di dalam mobil yang tenggelam. (mag-7)

BRI Berikan Pelatihan kepada Petani Organik

SOPIAN/SUMUT POS DIABADIKAN: Kepala Bapedda Tebingtinggi, Erwin Suheri Damanik didampingi Kepala Cabang BRI Tebingtinggi Sari Wahono dan Kepala Kelurahan Lalang, Hadi Supeno diabadikan di sela-sela kegiatan pelatihan UKM kepada petani organik.
SOPIAN/SUMUT POS
DIABADIKAN: Kepala Bapedda Tebingtinggi, Erwin Suheri Damanik didampingi Kepala Cabang BRI Tebingtinggi Sari Wahono dan Kepala Kelurahan Lalang, Hadi Supeno diabadikan di sela-sela kegiatan pelatihan UKM kepada petani organik.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kota Tebingtinggi berikan pelatihan Usaha Kecil Menengah (UKM) kepada kelompok tani agro wisata organik Kelurahan Lalang dalam Corporate Sosial Responsibility (CSR) BRI Teras Nusantara di Hotel Malibau, Jalan Sudirman Kota Tebingtinggi, Selasa (25/6).

Mewakili Wali Kota Tebingting gi, Kepala Bapedda Erwin Suheri Damanik mengucapkan terima kasih kepada BRI yang memberikan CSR-nya yang bisa membantu masyarakat petani organik di Kelurahan Lalang.

“Kita harapkan pelatihan ini bisa dilaksanakan oleh masyarakat petani organik yang ada di Kelurahan Lalang untuk menambah ilmu pengetahuan bagaimana cara cocok bertani organik dan hasilnya bisa menambah penghasilan keluarga,”kata Erwin, juga mengharapkan BRI terus memberikan CSR-nya kepada masyarat.

Sedangkan Kepala Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kota Tebingtinggi, Sari Wahono didampingi Yudi dari Kanwil BRI Sumatera Utara menjelaskan, kegiatan pelatihan dapat menambah ilmu bagi petani organik. Dikatakannya, rangkaian kegiatan CSR juga memberikan bantuan peralatan dan bahan untuk petani organik, agar dapat menghasilkan sesuai yang diharapkan.

Kepala Kelurahan Lalang yang juga selaku Ketua Panita, Hadi Supeno SE mengatakan, program CSR bertujuan untuk meningkatkan sumber daya pertanian organik di Kelurahan Lalang dalam meningkatkan kapasitas pertanian organik.

“Kegiatan ini untuk meningkatkan peluang petani organik, BRI sebagai pembina pertanian organik untuk terus bisa meningkatkan kinerja para petani,” bilangnya. (ian)

DPRD Setujui LKPj APBD Dairi TA 2018

RUDY SITANGGANG/SUMUT POS TANDATANGANi: Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu didampingi Sekda, Sebastianus Tinambunan dan disaksikan Ketua DPRD, Sabam Sibarani didampingi Wakil Ketua, Togar Pasaribu menandatangani dokumen pengesahan LKPj pelaksanaan APBD Dairi TA 2018.
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
TANDATANGANi: Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu didampingi Sekda, Sebastianus Tinambunan dan disaksikan Ketua DPRD, Sabam Sibarani didampingi Wakil Ketua, Togar Pasaribu menandatangani dokumen pengesahan LKPj pelaksanaan APBD Dairi TA 2018.

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Sebanyak enam fraksi DPRD menyetujui rancangan peraturan daerah (Ranperda) laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPj) pelaksanaan APBD Dairi tahun anggaran 2018 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Pengesahan LKPj APBD Dairi TA 2018 disampaikan dalam pendapat akhir masing-masing fraksi yakni PDIP, Nasdem, Gerindra, Hanura, PAN serta Golkar dalam sidang Paripurna dewan, Selasa (25/6) sore.

Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD, Sabam Sibarani didampingi Wakil, Togar Pasaribu dan para anggota dewan, dihadiri Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu didampingi Sekda, Sebastianus Tinambunan dan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Sebelum penyampaian pendapat akhir fraksi, Sekretaris Badan Anggaran (Banggar), Carles Ginting membacakan laporan dalam rapat banggar yang telah dilaksanakan. Dalam laporannya, realisasi APBD Dairi TA 2018 sebesar Rp1,08 triliun.

Banggar menyarankan, agar Pemkab Dairi mengamankan aset tanah Desa Tanjung Beringin seluas 17 ribu meter bujursangkar yang sekarang sudah beralih fungsi. Supaya melakukan pengawasan terhadap akan beroperasinya PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) dalam perekrutan karyawan agar mengutamakan putra daerah.

Sementara dalam pendapat akhir, fraksi PDIP dibacakan, Halvensius Tondang menyarankan agar Pemkab Dairi mendata dan mengamankan semua aset baik fisik dan administrasi.

Disarankan untuk pemerataan ASN, mendirikan BUMD Pariwisata, memasang stiker didepan rumah semua warga miskin penerima bantuan sosial (Bansos).

Khusus pengamanan aset pemerintah, jika dibutuhkan, PDIP siap mendukung pembentukan panitia khusus (Pansus) aset. Amatan wartawan, semua pendapat akhir fraksi yang disampaikan hampir sama yakni menyoroti masalah keberadaan aset, rendahnya serapan anggaran dimasing-masing OPD dan penerimaan pendapat asli daerah (PAD) serta pemerataan ASN yang saat ini terjadi penumpukan disalahsatu Kecamatan.

Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu menyampaikan apresiasi kepada semua fraksi DPRD yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi.

Bupati Eddy Keleng Ate juga berharap evaluasi gubernur terhadap Perda LKPj pelaksanaan APBD TA 2018 bisa segera diproses, sehingga Perda bisa segera dilaksanakan.

Bupati menyebut, dinamika yang terjadi dalam setiap persidangan merupakan buah demokrasi.

“Semua masukan dan saran disampaikan masing-masing fraksi menjadi motivasi bagi pemerintah untuk terus memperbaiki serta meningkatkan layanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (mag-10/han)

Petani Dairi Belum Terima Bantuan Bibit Kopi

RUDY SITANGGANG/SUMUT POS BIBIT KOPI: Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu bersama Kadis Pertanian dan anggota kelompok tani penerima bantuan bibit kopi, saat diabadikan di depan Kantor Camat Sidikalang, beberapa waktu lalu.
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
BIBIT KOPI: Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu bersama Kadis Pertanian dan anggota kelompok tani penerima bantuan bibit kopi, saat diabadikan di depan Kantor Camat Sidikalang, beberapa waktu lalu.

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Hingga kini, kelompok tani (Koptan) di Kabupaten Dairi belum menerima bibit kopi dari dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Padahal, Bupati Eddy Keleng Ate sudah sebulan lebih memberikan secara simbolis bantuan bibit kopi tersebut di Kantor Camat Sidikalang, Kamis (23/5) lalu.

Dua dari 19 kelompok tani penerima bantuan bibit kopi itu adalah Poktan Satahi Tani dan Poktan Maju Tani di Desa Parbuluan 3, Kecamatan Parbuluan.

Ketua kelompok tani Satahi Tani, Surya Sianturi yang juga Kepala Dusun (Kadus) 3 kepada wartawan mengaku, belum menerima bibit kopi tersebut. Namun mereka telah menerima tanaman pelindung yakni 1.000 batang Lamtoro serta pupuk organik sebanyak 2 ton lebih.

Surya mengatakan, bibit Lamtoro dan pupuk organik itu sudah dibagikan kepada 16 anggota kelompok tani lainnya. Disebutkan Surya, Dinas Pertanian Dairi akan menerima sebanyak 5.000 batang, dengan rician sekitar 300 batang per anggota.

Hal senada diakui Sekretaris Kelompok Maju Tani, Riduan Sihombing, bahwa 20 orang anggotanya belum terima bibit kopi bantuan provinsi tersebut.

Hanya saja, bantuan diterima kelompokya baru tanaman pelindung masing-masing 50 batang/anggota kelompok. Pupuk organik sebanyak 3,3 ton serta cangkul 5 pasang. Menurut Surya dan Riduan, sebelumnya Dinas Pertanian Dairi menjanjikan bantuan bibit kopi yang akan diberikan setelah selesai hari Raya Idul Fitri 2019.

Surya maupun Riduan menyampaikan, usulan bantuan bibit kopi tahun 2018 sangat baik dalam upaya mengembalikan kejayaan kopi Sidikalang. Namun untuk membuat petani semangat menanam kopi, pemerintah harus menjamin harga kopi di tingkat petani. Idealnya kata Surya, agar petani bisa dapat untung lumayan harga biji kopi kering minimal Rp30.000/kilogram.

Sebelumnya, Kadis Pertanian Dairi, Herlina Tobing kepada wartawan di sela penyerahan bantuan secara simbolia di Kantor Camat Sidikalang beberapa waktu lalu mengatakan, bibit kopi sudah diserahkan kepada petani.

Herlina menyebut, jumlah bantuan bibit kopi bantuan Provinsi sebanyak 100 ribu batang dan bantuan dari Dinas Pertanian Dairi sebanyak 25 ribu batang.

“Pemberian bantuan bibit kopi masuk tersebut juga merupakan program 100 hari kerja pasangan Bupati/Wakil Bupati Dairi periode 2019-2024, Eddy Keleng Berutu-Jimmy Andrea Lukita Sihombing sebagai upaya mengembalikan kejayaan kopi Sidikalang,” ucap Herlina. (mag-10/han)

1...5,2325,2335,234...15,814Page 5,233 of 15,814

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor