ILYAS EFFENDY/SUMUT POS
BERLUBANG: Kondisi Jalan Cempaka yang rusak parah dan berlubang-lubang.
ILYAS EFFENDY/SUMUT POS BERLUBANG: Kondisi Jalan Cempaka yang rusak parah dan berlubang-lubang.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Jalan Cempaka Ujung, Kelurahan Berandan Timur Baru, Kecamatan Babalan Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat, rusak parah dan berkubang.
Menurut Sukarmin Hatta dan Disindriatmo, SPd, warga sekitar, badan jalan yang berada persis di depan rumahnya, sudah 2-3 tahun tak tersentuh aspal. Akibatnya, badan jalan sepanjang 300 meter dengan lebar 4 meter tersebut, berlubang-lubang.
“Hampir seluruh badan jalan berlubang, dan bila musim penghujan akan banjir dan rumah kami terendam dengan ketinggian air selutut,”papar Sukarmin yang juga diamini Disindriatmo, Rabu (15/5).
Akibatnya, aktivitas warga khususnya anak-anak sekolah yang setiap hari melintasi Jalan Cempaka terganggu.”Kalau musim kemarau, debu beterbangan dan berdampak buruk pada warga sekitar,”sambung Disindriatmo.
Warga berharap, pihak-pihak seperti Lurah, Camat Babalan dam termasuk Dinas terkait membuka mata dan tanggap dengan kondisi jalan tersebut.
“Padahal jalan ini selalu dilintasi masyarakat hendak ke kota,”tambah Sukarmin.
Menanggapi keluhan warga, Lurah Berandan Timur Baru, drs Asyari Siregar mengakui badan Jalan Cempaka yang rusak parah.
Bahkan Asyari pun menyakinkan warga, tahun ini akan dimasukkan dalam murencam di Kecamatan Babalan. “Mudah-mudahan dalam tahun ini juga ada cara-cara lain untuk memperbaikan jalan yang rusak parah tersebut,”bilang Asyari. (mag-9/han )
file/sumut pos
ANTRE: Warga mengantre di Kantor BPJS Kesehatan. Hingga saat ini Dinkes Medan belum juga mendistribusikan 12 ribu PBI kartu BPJS Kesehatan.
file/sumut pos ANTRE: Warga mengantre di Kantor BPJS Kesehatan. Hingga saat ini Dinkes Medan belum juga mendistribusikan 12 ribu PBI kartu BPJS Kesehatan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Kota Medan mulai dilanda resah. Pasalnya, hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemko) Medan belum juga mendistribusikan 12 ribu Penerima Bantuan Iuran (PBI) kartu BPJS Kesehatan.
Keresahan mereka bukan tak beralasan. Anggota DPRD Medan yang kalah dalam pemilihan legislatif (pileg), tampaknya tak lagi merespon kebutuhan warga ini. Padahal sebelum pileg, program penambahan kuota 80 ribu warga Kota Medan untuk PBI BPJS ini sangat getol digaungkan para legislatif incumbent.
Ketua Komisi B DPRD Medan, Bah-rumsyah menyatakan, pihaknya tetap fokus memperjuangkan PBI BPJS untuk warga Kota Medan. “Karena sudah ada kuota penambahan 80 ribu warga, ini yang tetap kita perjuangkan. Terlepas dari siapa yang mengurus, mau caleg mau enggak kami dari Komisi B tetap akan memintan
Pemko Medan segera mendistribusikan kartu tersebut,” ujar Bahrumsyah kepada wartawan, kemarin (17/5).
Menurut dia, Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) memang belum mendistribusikan PBI 12 ribu kartu BPJS Kesehatan. Salah satu penyebabnya, karena Dinkes Medan ingin Dinas Sosial terlebih dulu melakukan verifikasi berkas.
“Sah saja jika ingin verifikasi berkas layak atau tidak menerima kartu tersebut. Tapi kami beranggapan, semua warga Medan layak menerima. Terutama, mereka yang tidak mampu termasuk warga yang dulunya menjadi peserta BPJS mandiri kemudian tak sanggup lagi membayar iuran. Ini artinya, mereka tidak mampu sehingga layak mendapat bantuan,” kata politisi PAN ini.
Diutarakan dia, apabila 12 ribu katu BPJS Kesehatan tersebut batal didistribusikan maka dari segi aturan Pemko Medan telah melanggar. Sebab, bukan saja Pemko dan DPRD mengesahkan anggarannya tapi juga kartunya telah dicetak dan tinggal didistribusikan saja. “Nama-nama warga yang menerima kartu tersebut sudah ada, hanya tinggal disalurkan saja. Tapi, tetap juga menunggu verifikasi dari Dinas Sosial,” cetusnya.
Bahrumsyah menambahkan, pihaknya akan kembali memanggil Dinkes Medan untuk mempertanyakan. Direncanakan pemanggilan dilakukan pada pekan depan. “Senin depan sudah dijadwalkan, Dinkes Medan kita panggil untuk menanyakan lagi kendala pendistribusian PBI BPJS Kesehata,’’ tegasnya.
Dia mengatakan, penerima BPJS Kesehatan bukan mutlak masyarakat miskin tapi warga yang tidak mampu membayar biaya kesehatannya. Bila keuangan daerah mampu, maka pemerintah wajib menjamin biaya kesehatan seluruh masyarakatnya, dengan catatan untuk Kelas III.
“Makanya, setiap tahun anggaran BPJS Kesehatan PBI terus bertambah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Seperti di Medan, jumlah PBI BPJS Kesehatan sudah sangat jauh di atas jumlah masyarakat miskin. Jadi penerima PBI itu bukan saja warga miskin, tapi idealnya untuk seluruh warga Medan apabila mampu secara anggaran,” bebernya.
Dia melanjutkan, warga yang miskin di Medan sudah tertampung hampir 400 ribuan dalam program kesehatan ini, baik dari anggaran APBD Kota Medan maupun APBD Sumut dan APBN. Makanya, alokasi anggaran jaminan kesehatan ditambah untuk warga yang tidak mampu berobat.
“Warga yang tidak mampu berobat memang tidak masuk kategori miskin. Akan tetapi, ketika berobat kesulitan karena tak memiliki biaya. Ini yang mau kita akomodir dan jumlahnya cukup banyak. Bahkan, kenapa tidak kalau anggaran cukup maka seluruh warga Medan ikut didaftarkan. Dengan begitu, produktivitas kerja meningkat lantaran jaminan kesehatan sudah tertampung oleh negara. Otomatis, kesejahteraan masyarakat meningkat,” paparnya.
Ia menambahkan, dari payung hukum sudah jelas yakni Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2017 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dan Permendagri Nomor 38/2018 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2019. Bahwasanya, jaminan kesehatan terhadap masyarakat harus terakomodir khususnya yang miskin dan tidak mampu berobat. Oleh sebab itu, Dinkes Medan tolak ukurnya tidak lagi dengan validasi data berdasarkan regulasi sosial. Melainkan, wajib dengan aturan tentang kesehatan.
“Gak nyambung dengan dinas sosial lagi persoalan kesehatan, tapi dinas kesehatan. Kalau mampu mengakomodir seluruh masyarakat termasuk yang mampu, maka tentu diapresiasi,” punkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Medan, Edwin Effendi ketika dikonfirmasi, menolak disebutkan pihaknya akan membatalkan distribusi kartu BPJS Kesehatan. Edwin mengaku, masih melakukan koordinasi dengan Dinsos Medan.
Pun begitu, Edwin tidak menjelaskan maksud dilakukannya koordinasi. Apakah berkaitan dengan data warga miskin seperti yang disebutkan Bahrumsyah atau hal-hal lainnya.”Tidak ada kita tahan itu, mana mungkin kita tahan pendistribusian kartu kesehatan masyarakat dengan sebanyak 12.000. Tapi, memang saat ini kita masih koordinasi dengan Dinas Sosial, bukan menahannya,” ujarnya singkat.
Diketahui, alokasi anggaran untuk jaminan kesehatan khususnya PBI BPJS Kesehatan telah ditambah tahun ini dari sebelumnya Rp90 miliar menjadi Rp112 miliar. Otomatis, jumlah penerima bantuan kesehatan ini pun bertambah.
Di tahun 2018, kepesertaan BPJS berjumlah sekitar 326 ribu jiwa. Maka dari itu, pada 2019 kuota bertambah 80.527 jiwa. Artinya, sekitar 400 ribu lebih penerima bantuan kesehatan yang diakomodir. (ris/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Uang jasa pengabdian (pesangon) bagi anggota DPRD Medan yang tak terpilih atau kalah dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2019, ternyata belum jelas. Sebab, Pemko Medan tak ada menganggarkannya di APBD.
“Gak ada enggak diberikan lagi setahu saya (uang jasa pengabdian), kita juga enggak ada menggagarkannya,” ungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan, Irwan Ibrahim Ritonga kepada Sumut Pos, kemarin (17/5).
Diutarakan Irwan, kalau tidak salah sejak dua periode belakangan anggota DPRD Medan tidak ada dianggarkan uang jasa pengabdian. Dengan kata lain, memang tidak mendapatkan lagi pesangon. “Mungkin DPR RI yang mendapatkan itu (uang jasa pengabdian), kalau DPRD kabupaten/kota tidak,” ucapnya.
Disinggung pernyataan Sekretaris DPRD Medan, Abdul Aziz yang menyatakan anggota dewan mendapatkan pesangon, Irwan menyebut pernyataan itu keliru dan kemungkinan lupa. “Mungkin salah dan lupa apa yang disampaikan Sekwan (Sekretaris DPRD Medan) bahwasanya mereka (anggota dewan tak terpiih) mendapatkan pesangon. Sebab, dari keterangan Kabag Umum Sekretariat DPRD Medan (Andi Syukur Harahap), memang tidak ada lagi diberikan,” tukasnya.
Sementara, Sekretaris DPRD Medan, Abdul Aziz yang dikonfirmasi via selulernya meralat pernyataan dia yang pernah disampaikan sebelumnya. Kata Aziz, uang jasa pengabdian anggota dewan tak terpilih belum dianggarkan. “Iya benar belum dianggarkan uang jasa pengabdian anggota dewan, saya ralat pernyataan yang pernah saya sampaikan sebelumnya,” ujar Aziz.
Menurut dia, belum dianggarkannya pesangon untuk anggota dewan tak terpilih karena masih menunggu petunjuk teknis atau arahan dari Kemendagri. “Kita sudah sudah konsultasi dengan Kemendagri dan sekarang masih menunggu arahannya bagaimana,” kata Aziz.
Namun demikian, sambung Aziz, anggota dewan tak terpilih tetap mendapatkan uang pesangon. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. “Nanti kita anggarkan di P-APBD (Perubahan APBD) 2019 karena sudah ada regulasinya,” tutur dia.
Aziz mengatakan, dalam pasal 19 PP Nomor 18/2017 disebutkan, pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian. Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan masa bakti pimpinan dan anggota DPRD.
Dengan ketentuan, masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 bulan uang representasi atau gaji. Begitu juga masa bakti sampai dengan 2 tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 bulan gaji dan seterusnya.
“Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, pimpinan dan anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat maka tidak diberikan uang jasa pengabdian,” pungkasnya.
Kabag Umum Sekretariat DPRD Medan, Andi Syukur Harahap mengakui, memang belum ada dianggarkan uang pesangon dalam pos anggaran Sekretariat DPRD Medan. “Belum dianggarkan memang, karena belum ada penetapannya dari Pemko Medan,” ucapnya.
Kata Andi, pada periode lalu 2009-2014 anggota dewan yang tak terpilih diberikan cincin emas seberat 10 gram. Namun, untuk periode 2014-2019 tidak diperbolehkan lagi. “Periode saat ini tidak diperkenankan lagi memberikan cincin atau hadiah seperti itu,” ujar dia. (ris/ila)
TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
DONOR: Seorang wanita mendonorkan darahnya untuk PMI Kota Medan, beberapa waktu lalu. Stok darah di Medan aman hingga Lebaran.
TRIADI WIBOWO/SUMUT POS DONOR: Seorang wanita mendonorkan darahnya untuk PMI Kota Medan, beberapa waktu lalu. Stok darah di Medan aman hingga Lebaran.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Stok kantong darah dari Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI) Kota Medan diklaim aman hingga Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019.
“Insya Allah ketersediaan darah di PMI sampai lebaran masih aman,” kata Kasie Pelayanan Teknik Laboratorium dan BDRS UTD PMI Medan dr Ira Fitrianti Putri Lubis, Jumat (17/5).
Stok kantong darah sehat (darah siap pakai dan didistribusikan ke Bank Darah Rumah Sakit/BDRS) per tanggal 16 Mei 2019, sebanyak 2.442 kantong yang terdiri dari stok WB (whole blood/darah lengkap), golongan darah A: 514 kantong, B: 651 kantong, AB: 169 kantong, O: 813 kantong.”Totalnya 2147 kantong,” ujarnya.
Untuk stok Prc (Packed Red Cell/sel darah merah), golongan darah A: 80 kantong, B: 38 kantong, AB: 32 kantong, O: 125 kantong. Totalnya sebanyak 275 kantong.
Sementara, permintaan darah dengan golongan darah rhesus negatif itu juga sesuai permintaan, karena darah tersebut langka. “Jadi tidak bisa di stok dalam jumlah banyak, karena takut kalau tidak ada permintaan mubazir, jadinya expired dan dimusnahkan,” ungkapnya.
Ia mengatakan, bagi warga yang berpuasa bukan alasan untuk tidak mendonorkan darah, karena dari segi kesehatan dan agama juga tidak ada larangan untuk melakukan donor darah saat berpuasa. “Yang penting saat sahur ya tetap makan dan minum sesuai dengan kalori yang dibutuhkan. Insya Allah aman kok puasanya,” ujarnya.
Selain itu, bagi pendonor pertama kali berusia maksimal 55 tahun tanpa ada riwayat penyakit apapun bisa melakukan mendonor. “Penyakit kronik ataupun akut seperti hipertensi, diabetes, jantung, kanker, tumor, tiroid, dan lainnya,” katanya.
Ira menambahkan jadwal kegiatan donor darah masih terus ada. “Kegiatan donor darah seperti biasa. Ada beberapa instansi dan komunitas yang sudah masukkan jadwal masing-masing,” tuturnya.
Bagi masyarakat yang ingin donor darah saat bulan puasa ataupun lebaran UDD PMI Kota Medan tetap buka seperti biasa selama 24 jam. “Tidak ada halangan ketika kita berpuasa untuk donor darah, asal tetap memperhatikan pola makan saat sahur dan mengurangi kegiatan yang berat ketika selesai donor darah,” ucapnya.
Masyarakat Sumut khususnya Medan jika ingin mengetahui tentang stok darah PMI boleh langsug menghubungi nomor call centre di nomor 08116859888 agar tidak ada kesimpang siuran tentang ketersediaan darah di PMI. “Kalau di rumah sakit stok darah tidak ada bukan berarti di PMI juga tidak ada, maka akan lebih baik lgsg ditanyakan ke PMI. Terimakasih,” jelasnya.
Sementara, Kasubag Humas RSUP H Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak menyampaikan, stok kantong darah di rumah sakit ini pada bulan puasa, memang terjadi penurunan. Menurut dia hal itu bukan menjadi suatu permasalahan bagi pasien di tempatnya.
Sebab, sambung Rosa, bila terjadi kekurangan stok darah untuk pasien, RS Adam Malik mengarahkan keluarga pasien untuk ke PMI. Namun begitu, pihaknya akan lebih menyarankan agar melakukan transfusi darah terhadap keluarga pasien sendiri. “Memang saat ini turun. Tapi bukan jadi masalah untuk kebutuhan pasien,” ujarnya. (dvs/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hakim merupakan aparat penegak hukum atau pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili atau memutuskan suatu perkara. Untuk itu, seorang hakim diharapkan tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan itu.
Namun kenyataannya, masih saja ada hakim yang melakukan dugaan praktik pelanggaran hukum. Ini terjadi ketika Mul yang merupakan preman berkedok petugas parkir diduga dibekingi oknum hakim. Sehingga preman itu hingga kini belum juga ditangkap pihak yang berwajib.
Mul pernah ditangkap personel Polsek Medan Area. Namun karena diduga dibekingi seorang hakim, akhirnya Mul yang kerap mengutip parkir di Jalan AR Hakim (dari persimpangan Sukaramai hingga sampai Gang Langgar) itu dilepas.
Menanggapi hal itu, Pengamat Hukum Dr Kusbianto SH MHum menyatakan perbuatan oknum hakim tersebut menciderai etika profesinya sebagai hakim.
“Kalau seandainya benar soal dugaan beking itu, tentu akan membuat profesi hakim itu tercela. Hakim punya etika profesi, dan sesuai kode etiknya tidak boleh ada pelanggaran, apalagi ada dugaan melakukan pembekingan parkir liar,” tutur Kusbianto di Medan, Jumat (17/5).
Menurut mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan ini, hakim yang tahu hukum harusnya memberi nasehat dan jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar hukum.
“Ini bahkan sebaliknya malah ikut melakukan pelanggaran hukum, dengan membela, memihak atau membeking anggota masyarakat yang melanggar hukum,” kecamnya.
Kusbianto menegaskan, apa yang dilakukan oknum hakim tersebut tentu merupakan perbuatan yang tidak benar.
Rektor Universitas Dharmawangsa (Undhar) ini mengimbau hakim tersebut sebaiknya berprilaku sesuai tugas dan fungsinya sebagai pejabat hukum yang tahu hukum.
Dijelaskannya, tugas hakim secara fungsional di pengadilan melaksanakan dan menggali keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan.
Hal ini agar dapat tercapainya peradilan yang dikehendaki undang-undang, oleh karena itu harus menjunjung tinggi etika profesi.
Ditambahkannya, profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya.
Kusbianto juga berharap polisi jangan tutup mata dengan kondisi pelanggaran hukum yang meresahkan masyarakat itu.
“Tugas polisi menjaga ketertiban, apalagi jika ada warga yang merasakan keresahan dengan adanya praktik pelanggaran hukum,” katanya.(rel/azw)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjuk Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan latihan (LPD) untuk penguatan kepala sekolah yang berada di Provinsi Sumut.
Hal itu sesuai dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 0801/ B.B1.3/HK/2019 tentang penetapan lembaga penyelenggara pendidikan dan Pelatihan yang bekerja sama dengan lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah tahap 3.
Rektor UMSU, Dr Agussani, MAP melalui Wakil Rektor (WR) I, Dr Muhammad Arifin Gultom, SH, M Hum mengatakan, berkomitmen melaksanakan kepercayaan yang diberikan, dengan menyiapkan sumber daya (SDM) tenaga instruktur yang terlatih sesuai ketentuan yang berlaku. “Tentunya kepercayaan ini patut kita syukuri, apalagi penunjukan sebagai penyelenggara diklat penguatan kepala sekolah melalui seleksi yang sangat ketat, “ sebut Arifin, kemarin.
Arifin pun menjelaskan, prinsipnya UMSU siap ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai mitra Kemendikbud RI dalam rangka penguatan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Hal ini sekaligus sebagai komitmen UMSU dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia.
“Kepada penyelenggara yang ditunjuk yakni LPD FKIP diharapkan bisa melaksanakan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Selain sebagai kebanggaan serta amanah yang diberikan sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi UMSU,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua LPD FKIP UMSU, Dr Dewi Kesuma Nasution, M Hum mengatakan, LPD UMSU siap melaksanakan diklat penguatan kepala sekolah yang ditandai dengan tersedianya dan kesiapan Para Dosen sebagai Instruktur/Pengajar Diklat, admin dan operator yang semuanya telah mengikuti Bimtek dari Ditjen GTK Kemendikbud.
“Kegiatan direncanakan pada bulan Juli-November 2019 untuk 14 Kabupaten /Kota di Sumatera Utara dengan jumlah kuota peserta sebanyak 2807 orang,” jelas Dewi.
Penandatangan naskah kerja sama terkait dengan pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan pendidikan sendiri meliputi diantaranya diklat kepala sekolah dilakukan Dekan FKIP UMSU Dr. Elfrianto S.Pd M. Pd dan Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd atas nama Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kepala LPPKS.(gus/ila)
Foto: Lela/Sumut Pos
Kerumunan: Polisi berjaga di lokasi tabrakan yang dikerumuni warga di HM Joni, Jumat (17/5) malam.
Foto: Lela/Sumut Pos Kerumunan: Polisi berjaga di lokasi tabrakan yang dikerumuni warga di HM Joni, Jumat (17/5) malam.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang maling mobil kritis dihajar warga di Jalan HM Joni, Kecamatan Medan Area, tak jauh dari Museum Negeri Sumut, Medan, Jumat (17/5) malam. Dia dihajar warga karena menyeruduk warga hingga tewas.
Informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, sebelumnya pelaku yang belum diketahui identitasnya tersebut, baru saja mencuri satu unit mobil Avanza hitam di kawasan Jalan Jermal 15, Kecamatan Medan Denai.
Seorang saksi mata, Syaiful menceritakan, pelaku memang telah dikejar oleh warga sejak dari Jalan Jermal 15. Di tengah pelariannya, pelaku juga diketahui menabrak sejumlah warga yang melintas di depannya.
“Ada sekitar 5 orang yang ditabrak. Saya juga tadi hampir kena,” ungkapnya.
Tabrakan pertama terjadi di Simpang Jalan Bromo. Kemudian pelaku menabrak seorang lagi di Simpang Jalan AR Hakim/Bakti, dan terakhir di Simpang Jalan Halat.
“Korbannya yang paling parah, satu orang ibu meninggal. Ibu ini ditabrak usai salat tarawih ketika dia jalan kaki,” terangnya.
Namun pelarian pelaku akhirnya terhenti ketika mobil yang diduga dilarikannya itu menabrak mobil yang terparkir di Jalan HM Joni. Warga sekitar pun marah, lalu menghajar dan merusak mobil yang dilarikan pelaku.
“Saat saya sampai di sini, mobil sudah hancur karena di hajar warga,” pungkasnya.
Senada, menurut warga lainnya, Irwan, satu korban tabrakan tewas. Korban tersebut ialah ibu-ibu yang ditabrak usai pulang salat tarawih tadi.
“Korban sudah dibawa ke RS Madani. Meninggal ibu itu. Saya yang bawa dia tadi ke rumah sakit,” terangnya.
Sementara itu, berdasarkan sumber lain di lokasi, usai menabrak mobil yang terparkir, warga yang marah pun sempat membalikkan mobil pelaku. Sementara pelaku babak belum dihajar warga yang mengamuk.
“Kondisinya parah, soalnya ramai sekali yang memukulinya. Saat ini pelaku sudah dibawa polisi, mungkin ke Rumah Sakit Bhayangkara,” ujar seorang warga lainnya.
Petugas dari Polsek Medan Kota, Polsek Medan Area, dan Polrestabes Medan masih berupaya melakukan evakuasi terhadap mobil pelaku. Wakapolsek Medan Kota AKP S Simaremare enggan berkomentar. “Jangan saya. Nanti saja tanya sama pihak Polrestabes,” ucapnya singkat. (Dek)
Foto: Istimewa
FOTO BERSAMA: (Dari kiri) Direktur & Chief Operating Officer Manulife Indonesia Hans De Waal, Direktur & Chief Marketing Officer Novita J Rumngangun, Presiden Direktur & CEO Jonathan Hekster, saat berfoto bersama.
Foto: Istimewa FOTO BERSAMA: (Dari kiri) Direktur & Chief Operating Officer Manulife Indonesia Hans De Waal, Direktur & Chief Marketing Officer Novita J Rumngangun, Presiden Direktur & CEO Jonathan Hekster, saat berfoto bersama.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Perusahaan asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) meraih pertumbuhan signifikan selama 2018. Hal itu cukup mengejutkan di tengah kondisi perekonomian nasional pada 2018 yang penuh tantangan.
“Kami menyadari tahun 2018 penuh tantangan. Namun kami berhasil melewatinya dengan baik dan mempertahankan posisi kami sebagai perusahaan asuransi terkemuka di pasar. Ini bukti komitmen kami dalam mengedepankan kepentingan nasabah serta memberikan layanan yang baik dan inovasi di tahun 2018,” kata Presiden Direktur dan Chief Executive Officer Manulife Indonesia Jonathan Hekster, dalam jumpa pers paparan kinerja Manulife Indonesia di Jakarta, Kamis (16/5).
Hadir pada kesempatan itu sejumlah jajaran manajemen Manulife Indonesia dan juga Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI).
Hekster menjelaskan, posisi kinerja yang kuat selama 2018 itu terlihat dari laba tahun berjalan yang tumbuh 170% dari tahun 2017 menjadi Rp 2,6 triliun. Hasil positif itu disebabkan pertumbuhan pendapatan premi bersih, beban perusahaan yang lebih rendah, dan pergerakan suku bunga selama 2018 itu.
Pendapatan premi bersih meningkat 4% menjadi Rp 9,2 triliun. Selain itu, kata Hekster, jumlah ekuitas juga menguat sebesar 4% menjadi Rp 11,5 triliun. Padahal, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017 & 2018, ekuitas pasar asuransi secara keseluruhan menurun 18%.
“Hasil ini semakin memperkuat posisi Manulife Indonesia sebagai salah satu perusahaan asuransi terpercaya serta dapat diandalkan di industri,” tutur Hekster.
Kinerja bisnis Manulife Indonesia yang kuat itu cukup mengejutkan di saat kondisi industri asuransi jiwa tengah mengalami perlambatan.
Akhir Februari lalu, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyebutkan, pendapatan premi industri asuransi jiwa sepanjang 2018 merosot 5% dari Rp 195,72 triliun pada 2017 menjadi Rp 185,88 triliun.
Total premi bisnis baru tercatat Rp 117,38 triliun pada 2018, sedangkan 2017 jumlahnya Rp 127,88 triliun.
Penurunan pendapatan premi diduga karena minat masyarakat membeli produk asuransi tak sebesar tahun-tahun sebelumnya.
Ketua Bersama AAJI Maryoso Sumaryono mengakui, penurunan minat masyarakat terhadap produk asuransi dipengaruhi pengetahuan mereka mengenai asuransi. Makanya, masih diperlukan sosialisasi demi menumbuhkan literasi keuangan di masyarakat khususnya terkait produk proteksi asuransi jiwa.
Menurut Hekster, kinerja kuat yang diraih Hekster karena Manulife memfokuskan pada kepuasan nasabah. “Kepentingan nasabah yang menjadi utama. Kekuatan bisnis kami untuk memastikan kapabilitas pembayaran klaim kepada nasabah,” ujar dia.
Sepanjang 2018, kata Hekster, pihaknya membayar klaim ke nasabah sebesar Rp 5,5 triliun, atau Rp 15 miliar setiap harinya, dan Rp 626 juta setiap jamnya.
“Komitmen Manulife Indonesia untuk terus berfokus pada kebutuhan nasabah juga terlihat dari perolehan total klaim yang dibayarkan sepanjang 2018 ini,” papar dia.
Ia menambahkan, wujud kecintaan terhadap nasabah juga dilakukan melalui inisiatif Customer Relationship Management (CRM). Lewat CRM, Manulife senantiasa memberikan prioritas utama kepada nasabahnya. Komitmen ini sejalan dengan Angka Kepuasan Nasabah atau Net Promoter Score (NPS) Manulife Indonesia 2018 yang meningkat delapan poin dibandingkan 2017. Angka itu, tambah Hekster, menjadi indikator utama sebagai perusahaan asuransi yang selalu mengedepankan kepentingan dan kepuasan nasabah.
“Angka NPS yang telah dicapai Manulife merupakan bukti jika kami fokus dalam memberikan layanan terbaik dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Melihat pencapaian tersebut, kami optimistis kinerja Manulife akan semakin kuat,” ungkap Jonathan Hekster.
Hekster melanjutkan, Manulife Indonesia terus meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui berbagai program di antaranya Customer Relationship Management (CRM), sebuah platform self service digital, serta kemudahan pembayaran klaim. CRM membantu Manulife mengelola dan mengumpulkan data nasabah, yang merupakan kunci untuk memperkenalkan inovasi yang memudahkan hidup nasabah.
“Kepuasan nasabah menjadi titik fokus kami. Ada dua juta nasabah Manulife Indonesia. Kami lakukan survei terkait net promoter score, tiap tahun terus naik. Boleh dibilang, kami market leader terhadap NPS dari 60 perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Artinya, nasabah menilai kami tepat, adil, dan benar,” papar Hekster.
Terkait ketidakpastian kondisi ekonomi nasional di 2019, Hekster mengaku tetap optimistis. Apalagi, kesadaran masyarakat akan asuransi kian tinggi, terutama setelah adanya BPJS. Potensi asuransi di Indonesia sangat besar, peningkatannya bisa 20-30 persen tiap tahun. Itu hanya mengacu pada daya beli masyarakat Indonesia. Secara makro, walaupun ada ketidakpastian, diyakini industri asuransi bisa tumbuh dua digit.
“Kami sudah 33 tahun di Indonesia, sudah mengalami banyak pilkada dan pemilu. Kami sudah analisa, apakah event pemilu berdampak atau tidak. Bulan pemilu memang ada dampak. Tetapi secara setahun, rata-rata tidak ada pengaruh negatif, makanya saya tetap optimistis,” papar dia.
Pada kesempatan itu, Presiden Direktur Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), Legowo Kusumonegoro juga memaparkan kinerja perusahaannya yang terus membaik.
“Terlepas dari dinamika di pasar modal global dan Indonesia, MAMI juga menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan yang terlihat pada jumlah aset kelolaan dan jumlah investor kami yang meningkat,” kata Legowo.
Ia menjelaskan, selama 2018, dana kelolaan MAMI meningkat menjadi Rp 68,1 triliun dan lebih dari 16.400 investor telah bergabung menggunakan solusi investasi MAMI.
Dalam menjalankan peran sebagai perusahaan penyedia solusi perlindungan keuangan, Manulife didukung lebih dari 7.000 tenaga pemasar profesional dan 1.000 karyawan.
Mereka berperan penting serta berkontribusi dalam mendukung Manulife Indonesia yang beroperasi lebih dari 33 tahun untuk melakukan inovasi layanan dan melindungi lebih banyak lagi keluarga Indonesia.
Saat ini Manulife didukung beragam jalur distribusi telah menjangkau dan melayani nasabah yang mencapai hingga lebih dari 2,5 juta jiwa. Nasabah tersebut terdiri atas berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan mapan atau dikenal dengan sebutan High Nett Work (HNW) hingga kalangan bawah. (gus)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jalur kereta api layang di Sumatera Utara (SUMUT) belum dapat beroperasi. Penyebabnya, ada kendala pada dua perlintasan elevated-nya, yakni satu di Kota Medan dan satu lagi di Kabupaten Deliserdang.
“Problemnya di situ. Ada perlintasan bidang yang double tracknya. Sementara trafficnya nanti bertambah,” kata Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan Sumatera Utara (Dishub Sumut), Agustinus Panjaitan menjawab Sumut Pos, kemarin.
Dia mengungkapkan, sebenarnya titik tersebut sudah pernah ditutup. Namun dibuka lagi oleh warga setempat. Inilah yang saat ini sedang dicarikan solusinya. “Apa tetap dipalang lagi supaya mobil tak bisa lewat, atau cuma dibikin rambu-rambu aja? Ini problem yang belum ketemu solusinya,” katanya.
Sesuai ketentuan yang baru, tidak diperbolehkan lagi perlintasan satu bidang. “Namun faktanya problem dimaksud tidak dapat terelakkan di lapangan,” katanya
Ditanya mengenai operasionalnya jalur KA layang, menurutnya, ditarget tahun ini juga. “Plan kemarin di April 2019, tapi nggak jadi. Ini yang masih kita tunggu,” katanya.
Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, pada bulan Mei ini tim audit prasarana dari Kementerian Perhubungan akan turun ke lapangan untuk melihat langsung kendala yang ada. “Mau dicek dulu. Uji kelaikan gitulah. Waktu kemarin itu memang belum dicek untuk dua perlintasan tersebut. Rencananya Mei ini mereka akan turun. Kita tunggulah kapan operasionalnya. Tapi kalau mau lebih jelas, bisa ditanyakan ke Balai Teknik Perkeretaapian Sumbagut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, infrastruktur jalur kereta api layang merupakan salah satu dari proyek strategis nasional (PSN) di Sumut. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub memastikan jalur kereta api layang yang menghubungkan Medan-Bandara Kualanamu, dapat beroperasi 2019 ini. Hal ini mengingat proses pengerjaan proyek tersebut sudah hampir rampung.
“Jalan layang kereta api di Medan antara Kualanamu sampai ke Stasiun Medan itu akan kita operasikan pada 2019,” kata Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, Zulfikar di Jakarta akhir 2018 lalu.
Ia mengatakan, selain jalur kereta api layang Medan-Bandara Kualanamu, pengoperasian jalur baru kereta api lintas Binjai-Besitang sepanjang 80 kilometer juga dipastikan dapat beroperasi tahun ini.
Sementara untuk jalur Sumatera lainnya, yakni jalur kereta api Bandar Tinggi-Kuala Tanjung sepanjang 21,5 kilometer, masih dalam proses uji sertifikasi kelayakan. (prn)
bambang/sumut pos
GERBANG TOL: Sejumlah mobil melintas di gerbang tol Marelan 2 yang baru dioperasikan sejak Senin (13/6) lalu.
bambang/sumut pos GERBANG TOL: Sejumlah mobil melintas di gerbang tol Marelan 2 yang baru dioperasikan sejak Senin (13/6) lalu.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Jelang Lebaran 2019, warga Kota Binjai yang ingin menuju Pelabuhan Belawan atau kawasan Medan Utara, sudah dapat melalui Jalan Tol Medan-Binjai langsung keluar di Pintu Gerbang Marelan. Tidak lagi mesti dari Pintu Gerbang Helvetia. Artinya, warga tak lagi terdampak kemacetan di perempatan Simpang Kampung Lalang dan lebih efisien dari segi waktu.
“Kami sudah membuka operasional Pintu Gerbang Marelan sejak 13 Mei 2019 pukul 00.00 WIB. Kami akan terus membuka pintu ini sampai operasi lanjut berlangsung,” jelas Kepala Cabang Operasional Tol Medan-Binjai dari PT Hutama Karya, Indradjana ketika dihubungi Sumut Pos, Kamis (16/5).
Kata dia, jalan yang harus ditempuh dari Kota Binjai hingga pintu gerbang Marelan memiliki panjang 2,7 kilometer. Karenanya tarif yang dikenakan pun sedikit lebih mahal. Jika pengendara dari Kota Binjai keluar di Pintu Gerbang Helvetia dengan mengendarai mobil pribadi, dikenakan tarif Rp10.500. Sedangkan jika keluar di Pintu Gerbang Marelan, dikenakan tarif Rp13 ribu.
Lain untuk mobil angkutan jenis box, dikenakan tarif Rp19.500 ketika keluar Pintu Gerbang Marelan. Ini diatur berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 429/KPTS/M/2019. “Kepmen (Keputusan Menteri) sudah muncul, makanya sudah terus berlanjut (operasional Pintu Gerbang Marelan),” beber dia.
Disoal kondisi jalannya seperti apa, menurut dia, sesuai hasil pemeriksaan dari BPJT, ruas Marelan pada Jalan Tol Medan-Binjai dinyatakan sudah laik operasi.
“SLO sudah keluar dari Februari. Hasilnya laik operasi. Cuma (kemarin) menunggu Kepmen saja. Tapi akhirnya sudah muncul kemudian dilanjutkan proses sosialisasi 7 hari yang kemudian langsung dibuka,” ujar dia.
Bagi warga yang memilih keluar pada Pintu Gerbang Marelan, pengendara langsung melihat Jalan Veteran, Kecamatan Labuhandeli, Deliserdang.
Sejak tiga hari dibuka, menurut dia, animo pengguna jalan tol sangat bagus. “Ini hari keempat. Dari hari pertama, kedua, ketiga cukup bagus. Signifikan ya. Artinya animonya masyarakat juga menggunakan keluar dari Marelan bagus sekali. Sekarang hampir 2 ribu lalu lintas (kendaraan) yang keluar khusus Marelan,” tandasnya.
Pekerjaan Aspal Jalinsum Dikebut
Masih menyambut Lebaran tahun ini, pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sumatera Utara melakukan perbaikan aspal tambal sulam di Jalinsum Tebingtinggi-Kisaran. Tepatnya di Jalan KL Yos Sudarso dan Jalan Prof HM Yamin Kota Tebingtinggi, Kamis (16/5).
Pantauan Sumut Pos, sepanjang Jalan KL Yos Sudarso dan Jalan Prof HM Yamin Kota Tebingtinggi rusak parah, mulai dari kondisi jalan aspal bergelombang hingga berlobang. Jika pengemudi tidak hati-hati, bisa menyebabkan kecelakaan lalulintas.
Jalan KL Yos Sudarso dan Prof HM Yamin adalah jalan provinsi. Sehingga perbaikan serta perawatan dibiayai oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Pengaspalan dilakukan dengan cara mengorek aspal yang rusak, kemudian diisi dengan aspal. Yang diaspal hanya jalan yang rusak parah saja. Sedangkan yang rusak ringan terkesan dibiarkan saja. Cara serupa selalu dilakukan hampir sepanjang dua tahun ini.
Salah seorang pekerja pengaspalan mengatakan, pekerjaan ditargetkan selesai sebelum memasuki masa mudik lebaran. “Semoga pemudik nantinya bisa pulang kampung dengan lancar dan cepat sampai tujuan,” bilangnya.
Salah seorang pengendara, Wiwin (35), warga Kabupaten Simalungun yang sedang beristirahat mengatakan, perbaikan jalan perlu dilakukan karena lebaran sudah dekat. “Kami sebagai pengendara berharap tidak ada jalan lagi yang bergelombang sepanjang Jalinsum Tebingtinggi-Kisaran dan Tebingtinggi-Pematangsiantar. Jika tidak ada perbaikan, pengendara sepeda motor yang mudik pada malam hari, akan rawan kecelakaan,” jelasnya.
Sopir Angkutan Lebaran Dicek
Terpisah, Dishub Kota Medan akan mengecek sopir dan kendaraan angkutan mudik lebaran, untuk memastikan kesiapan sopir dan kendaraan dalam mengantar pemudik yang pulang ke kampung halaman.
Kadishub Kota Medan, Iswar Lubis, mengatakan kesiapan angkutan lebaran menjadi faktor yang sangat penting, di samping pengemudi atau sopirnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas hingga kelancaran arus mudik lebaran. Sebab, ketika kendaraan angkutan mudik mogok, dapat menjadi sumber kemacetan.
“Pengecekan terhadap angkutan mudik dan sopirnya bakal dilakukan di Terminal Amplas dan Pinang Baris. Namun kapan waktunya, masih koordinasi dengan pihak balai (Balai Perhubungan Darat) dan provinsi (Dishub Sumut). Kkarena mereka penanggungjawabnya. Kita (Dishub) Medan hanya membantu saja,” ujarnya, kemarin.
Diutarakan Iswar, Dishub memeriksa selain kesiapan fisik dan kesehatan sopir. Terutama para sopir angkutan lebaran yang berangkat dari Medan. Apabila didapati ada sopir yang memiliki kesehatan kurang baik atau dalam keadaan mabuk, izin mengendarai angkutan tidak diberikan.
“Sama seperti tahun lalu, kita akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk membuat posko kesehatan di Terminal Amplas dan Pinang Baris. Posko itu akan didirikan mulai H-7 lebaran, dan para sopir akan kita periksa kesehatannya,” bebernya.
Pihaknya juga melakukan persiapan dengan menertibkan titik-titik yang menjadi sumber kemacetan pada jalur yang kerap digunakan untuk mudik. Salah satunya Jalan Sisingamangaraja. Sebab, jalan tersebut menjadi pusat keramaian mudik.
Kabid Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan (PP&K) Dishub Medan, Edison Brase mengatakan, pengecekan dilakukan terhadap semua kendaraan angkutan mudik, terkecuali angkot. Dalam pemeriksaan kendaraan, pihaknya menggandeng Satuan Lalu Lintas (Satlantas) hingga Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumut.
“Kita sudah berkoordinasi dengan BNNP Sumut untuk mengecek urine sopirnya. Apabila terindikasi narkoba, tidak diperbolehkan membawa angkutan mudik,” tukasnya.
Maskapai belum Ajukan Extra Flight
Tak hanya angkutan darat, arus mudik Lebaran juga termasuk via angkutan udara. Bagaimana arus mudik lebaran 2019 via Bandara Internasional Kualanamu Deliserdang?
“Aktivitas penerbangan di bandara Kualanamu masih sepi. Kami belum menerima pengajuan extra flight (penerbangan tambahan) dari masing-masing maskapai. Kita tunggu hingga sepekan ke depan. Kalau saat ini jumlah penumpang bandara masih sepi, belum ada tanda tanda akan ada kenaikan. Malah puluhan pembatalan jadwal penerbangan masih terjadi,” kata Manager Humas Bandara Kualanamu, Wisnu Budi Setianto, saat dikonfirmasi, Kamis (16/5).
Menurutnya, kondisi ini berbeda jauh dengan tahun sebelumnya. Data terakhir, jumlah penumpang pesawat terbang di bandara Kualanamu hanya 13.547 penumpang, dengan jumlah pergerakan pesawat sebanyak 147 penerbangan. Dan jumlah kargo mencapai 16.000 kg.
Sejak awal tahun ini, harga tiket pesawat domestik terus mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Akibatnya seluruh bandara di Indonesia mengalami penurunan jumlah penumpang secara drastis. Salahsatunya Bandara Internasional Kualanamu Deliserdang, yang mengalami fase penurunan paling anjlok dari bandara lain, yakni turun mencapai 40 persen.
Harga tiket pesawat yang mahal ini telah banyak dikeluhkan masyarakat. Lisbon Situmorang misalnya, penumpang yang baru tiba di bandara Kualanamu. Ia mengatakan, keterisian seat pesawat hanya 80 persen. Penyebabnya, harga tiket yang mahal.
“Mudik lebaran tahun ini, masyarakat harus mengeluarkan biaya ekstra bila ingin naik pesawat karena harga tiket mahal. Mestinya pemerintah menyediakan tarif yang terjangkau pada masyarakat yang ingin mudik lebaran,” harapnya. (ted/ris/btr)
