24 C
Medan
Tuesday, December 23, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 5235

Pasca Kerusuhan di Lapas Narkotika Langkat, 72 Napi Masih Berkeliaran

HANGUS: Seorang warga berjalan di samping tiga unit mobil yang hangus dibakar narapidana saat terjadi kerusuhan di Lapas Narkotika Hinai, Langkat, Kamis (16/5) siang.
HANGUS: Seorang warga berjalan di samping tiga unit mobil yang hangus dibakar narapidana saat terjadi kerusuhan di Lapas Narkotika Hinai, Langkat, Kamis (16/5) siang.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Hinai, Kabupaten Langkat, reda setelah para narapidana mengajukan sejumlah tuntutan kepada petugas keamanan. Kini, tuntutan tersebut tengah didalami Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Sumut. Namun demikian, sebanyak 72 napi masih berkeliaran di luar Lapas.

KEPALA Kanwil Kemenkum HAM Sumut, Dewa Putu Gede menyatakan, berdasarkan jumlah yang terdata, keseluruhan tahanan yang berada diLapas narkotika Langkat sebanyak 1.634 orang. “Saat kita apelkan pagi tadi berjumlah 1.458 orang. Berarti sebanyak 176 orang lagi masih berada di luar Lapas,” sebut Dewa, Jumat (17/5).

Namun berdasarkan data dari pihak Kepolisian yang mereka terima, sebanyak 104 orang telah berhasil diamankan. Dengan begitu, ada sekitar 72 orang lagi yang masih dicari (buron). “Jika pihak keluarga ada mengetahui keberadaan narapida yang masih kabur, kami imbau agar segera menyerahkan diri,” terangnya.

Pantauan di Lapas Narkotika hingga hari Jumat (17/5) siang, situasi sudah kondusif. Petugas sudah melakukan pembersihan sisa-sisa kerusuhan kemarin.

Pihak Kanwil Kemenkum HAM sendiri masih mendalami tuntutan napi sekaligus pengaduan itu sebelum membuat kebijakan. Di antaranya penghentian kesewenangan petugas, pemerasan, pungli, dan campur tangan istri Kalapas B Sitepu dalam razia terhadap napi.

“Itu akan kami dalami. Kami juga tidak gegabah mengambil langkah, kami dalami dengan baik, apabila terbukti kami akan mengambil langkah strategis terhadap status jabatan yang bersangkutan, (kami) tidak akan tinggal diam,” ujarnya, Jumat (17/5).

Kemenkum HAM juga akan menyelidiki dugaan pemerasan dan pungli yang disebutkan penghuni Lapas Hinai. Mereka akan melakukan pemeriksaan. “Kalau ada indikasi hukum pihak terkait lain yang menangani. Kami di pihak Kemenkum HAM hanya (menangani) status hukum administrasi kepegawaian yang bersangkutan,” ujar Dewa Putu Gede.

Sementara, hingga kemarin Kalapas Narkoba Hinai, Langkat, Bachtiar Sitepu dinyatakan sedang berada di luar negeri. Dia cuti selama 30 hari. “Dia saat ini di Betlehem (Yerussalem), kalau melihat itu (lokasi) ya ibadah. Dia sudah tahu soal kejadian ini. Sebetulnya belum jadwal pulang, sudah saya paksa pulang hari ini, tapi katanya tidak ada pesawat, tapi hari Sabtu katanya ada, insyaAllah, Minggu sudah di sini,” jelas Muhammmad Jahari Sitepu, Kadiv Pemasyarakatan Kemenkum HAM Sumut.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kemenkumham,Sri Puguh Budi Utami, dalam keterangan tertulisnya menyampaikan, saat ini suasana di LapasNarkotika Kelas III Langkat sudah kembali kondusif berkat bantuan pengamanan TNI-Kepolisian. “Warga binaan yang sempat berada di luar Lapas saat ini telah kembali ke kamar hunian masing-masing,” ungkap Sri Puguh.

Utami juga sudah mendengar keluhan warga binaan Lapas Narkotika Langkat melalui video call telepon selulernya pada Kamis (16/5). Semisal, warga binaan berharap Kepala Lapas Narkotika Langkat diganti dan menghukum petugas Lapas yang melanggar aturan. “Kalian tenang, saya akan datang ke sana besok (kemarin). Saya akan mendengarkan keluhan kalian. Saya minta kalian tenang, tertib dan kembali ke blok masing-masing,” kata Utami kepada warga binaan, kemarin.

Utami menambahkan, bersama jajarannya akan melakukan dialog secara langsung dengan warga binaan Lapas Narkotika Langkat. “Kami akan konsisten memenuhi hak–hak mereka. Namun kami juga tidak bergeming untuk tegas menghentikan peredaran narkoba di dalam Lapas dan Rutan,” tegasnya.

Penyebab Kerusuhan

Peristiwa kerusuhan di Lapas Narkotika Langkat dipicu petugas Lapas menemukan narkoba jenis sabu dimiliki warga binaan. Kemudian langsung berkoordinasi dengan Polres Langkat yang langsung menindaklanjuti dengan pemeriksaan warga binaan tersebut. Utami mengungkapkan, bahwa kerusuhan mulai terjadi saat polisi sedang melakukan pemeriksaan terhadap warga binaan yang terlibat peredaran narkoba. Ditambah lagi jumlah petugas yang sangat tidak seimbang dengan jumlah hunian.”Hal itulah diduga memprovokasi sejumlah warga binaan lainnya untuk melakukan perlawanan berujung pada pemberontakan. Hingga menjebol pintu Lapas Langkat,” ungkapnya. “Penyebab pasti dari kejadian ini masih dalam penyelidikan dan pendalaman lagi,” ujarnya lagi.

Menyikapi kerusuhan di Lapas Narkotika kemarin, Anggota Komisi A DPRD Sumut Nezar Djoeli mengatakan, harus ada tindakan tegas untuk semua sipir yang melakukan tindakan-tindakan arogansi atau memperlakukan para warga binaan secara tidak layak dan tidak manusiawi. “Tindak tegas semua sipir yang melakukan tindakan arogan dengan memperlakukan para wargabinaan dengan perlakuan kasar yang sangat tidak manusiawi. Tindakan tegas itu harus terukur, mulai dari mutasi para sipir sampai kepada pemecatan. Ini sudah masalah kemanusiaan, wajar sekali rasanya kalau orang yang memperlakukan orang lain secara tidak manusiawi harus dicopot dari tugasnya sebagai ‘pembina’ masyarakat binaan,” ucap Nezar Djoeli kepadaSumut Pos, Jumat (17/5).

Menurut Nezar, para warga binaan tersebut tidak selayaknya mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Justru para wargabinaan tersebut harus diberi pembinaan dan kehidupan yang layak agar menjadi modal dan pendidikan baginya untuk bisa bersikap baik saat sudah selesai menjalani hukuman dan kembali kepada masyarakat diluar Lapas. “Mereka memang sedang menjalani hukuman, tapi mereka bukan binatang. Beri mereka pelatihan supaya jadi orang yang berguna selepas menjalani hukuman. Intinya para Sipir juga harus diseleksi dengan ketat, bukan hanya menguasai ilmu bela diri, tapi para sipir justru harus dibekali dengan pelatihan tertentu untuk bisa melakukan pendekatan secara persuasif dengan para napi,” ujarnya.

Ditanya mengenai siapa yang paling bertanggungjawab atas sikap arogansi para sipir di Lapas tersebut, Nezar langsung menyebutkan bahwa Kalapas lah yang paling bertanggungjawab. “Kalapas harus bisa mempertanggungjawabkan semua sikap arogansi para sipir nya yang telah memicu kemarahan para napi yang berakibat kericuhan yang fatal,” katanya.

Adapun keluhan-keluhan para napi yang terkuak atas peristiwa itu yakni, para napi yang tidak memperoleh makanan sesuai indeks, tidak mendapatkan remisi yang sudah dijanjikan, serta perlakuan semena-mena pihak Lapas dan pengutipan liar (pungli) yang sering dilakukan para Sipir kepada para napi.

Peristiwa mengamuknya para napi di Lapas Narkoba di Hinai Langkat kemarin, perlahan mereda usai para napi mengajukan 27 poin tuntutan, diantaranya terkait perlakuan petugas terhadap napi yang tidak manusiawi, fasilitas kesehatan minim dan berbayar, Justice Colaboration Regulasi, pengurusan remisi sesuai aturan, fasilitas dipungut biaya dan minim, kunjungan keluarga dibatasi, adanya praktek jual beli makanan, ada perpindahan ruangan tanpa alasan, pungli administrasi, ibadah dibatasi, pengurusan pembebasan bersyarat sudah bayar tapi tidak dibebaskan dan keluhan terkait lapas yang over kapasitas dan terakhir meminta Kalapas, B Sitepu untuk dicopot dari jabatannya.

“Betapa banyaknya keluhan para napi itu. Bahkan, untuk beribadah saja harus dibatasi. Betapa luar biasanya praktek-praktek kezaliman didalam Lapas sana, bahkan untuk remisi dan pembebasan bersyarat yang jelas-jelas merupakan hak mereka saja pun masih harus dirampas. Wajar sekali kalau Kalapas itu harus dicopot, agar menjadi pelajaran bagi Kalapas – Kalapas yang lain,” tegasnya.

Seperti diketahui, emosi para narapidana di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Narkoba di Jalan Simpang Ladang Estate, Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Langkat, Sumut, mencapai puncaknya. Para napi mengamuk dan mengejar petugas sipir yang melakukan penganiayaan terhadap seorang napi yang kedapatan memiliki narkoba. Akibatnya, sejumlah fasilitas dilapas tersebut dirusak dan dibakar yang mengakibatkan sekitar 200 napi kabur dari Lapas Narkoba tersebut.

“Harus bisa kita bedakan, antara memerangi narkoba dengan pelaku narkoba. Peredaran Narkoba memang harus diberantas dengan tegas, tetapi harus tetap lewat jalur hukum. Napi yang kembali terlibat dalam peredaran narkoba, silahkan diproses lagi secara hukum yang berlaku. Tetapi, tidak ada satupun alasan untuk memperlakukan manusia dengan cara-cara yang tidak manusiawi.” tutupnya.

Polres Sergai Gelar Operasi Gabungan

Sebagai upaya antisipasi pelarian penghuni Lapas Narkoba Hinai, Langkat, Polres Sergai bersama BNNK, Dinkes dan Satlantas menggelar operasi gabungan di Jalinsum Sergai Medan-Tebingtinggi tepatnya di depan kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban, Jumat (17/5). Selain operasi pelarian, tim gabungan juga menggelar operasi peredaran gelap narkotika dengan melakukan tes urine setiap pengemudi (Supir) yang melintas, dan memeriksa setiap benda maupun barang bawaan penumpang yang mencurigakan.

Dari hasil pemeriksaan tes urine tersebut terindikasi 9 orang pengemudi dan penumpang positif pengguna narkotika, adapun ke 9 orang tersebut adalah 1. Fernandes Manullang (33) sopir Truk Colt Diesel, 2. Elsandi Sinaga (35) sopir angkot Sandra Prima, 3. Feldi Ramadhan (24) sopir Mobil Pick up, 4. Andik Priyo (37) sopir pribadi, 5. M.Zain (42) penumpang angkot Rajawali, 6. Sandi Mahesa (20) kernet angkot, 7. Wawan Hendrawan (40) sopir, 8. Sawaluddin (39) sopir, 9. Dedi Kurniawan (24) sopir.

Kasatnarkoba Polres Sergai AKP Martualesi Sitepu SH, MH mengatakan, tujuan dari operasi gabungan ini digelar untuk mengantisipasi pelarian penghuni Lapas Narkoba Langkat, dan mengurangi tingkat kecelakaan dalam keselamatan berlalu lintas dijalan, kemudian memberikan pelayanan kesehatan terhadap pengemudi dan penumpang menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H mendatang.

AKP Martualesi menjelaskan, dari hasil operasi gabungan ini pihaknya telah mengamankan 9 orang pengemudi dan penumpang yang terindikasi positif pengguna narkotika. “Kini ke 9 orang tersebut kita serahkan ke BNNK Sergai guna penyelidikan lebih lanjut,” jelasnya. (bam/mag-1/sur)

Caleg Gerindra Sumut Dituding Gelembungkan Suara, Suara Robert Bertambah 2.135

Ayo memilih
Ayo memilih

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Calon anggota legislatif (Caleg) Partai Gerindra, Robert Lumban Tobing dituding menggelembungkan suara di daerah pemilihan (Dapil) IX DPRD Sumut, tepatnya di Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbanghasundutan. Suara Sekretaris Partai Gerindra Sumut ini bertambah sebanyak 2.135, dari yang seharusnya 1.835 suara menjadi 3.971 suara.

Dugaan penggelembungan suara ini terungkap dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Ulang Perolehan Suara untuk Kabupaten Humbahas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Jumat (17/5). Rekapitulasi ulang ini dilakukan setelah sebelumnya dilaksanakan penghitungan ulang untuk perolehan suara Partai Gerindra oleh KPU Humbahas. Hitung ulang dilakukan menyusul adanya keputusan sidang cepat oleh Bawaslu Sumut.

Pada saat hasil penghitungan ulang dibacakan, terlihat jelas di banyak TPS dari 24 desa di Dolok Sanggul terjadi pertambahan suara. Misalnya, di Desa Sirisi-risi, dari 13 berubah menjadi 205. Di Desa Pasaribu dari 47 menjadi 326. Di Desa Sileang dari 21 menjadi 205.

Dengan dilakukannya perbaikan perolehan suara, saat ini suara Robert menjadi 1.836, dari sebelumnya 3.971. Artinya, terjadi pengurangan 2.135 suara. “Begitulah faktanya yang sudah terlihat. Tidak mungkin tak kita lakukan penghitungan ulang, karena itu rekomendasi Bawaslu. Nanti akan kita tetapkan hasil perubahannya,” kata Ketua KPU Sumut, Yulhasni.

Menjawab ini, Robert Lumban Tobing yang ditemui wartawan di Kantor Badan Pemenangan Daerah Prabowo-Sandi Sumut, mengatakan, banyak hal yang perlu dicurigai. Terutama terkait munculnya rekomendasi dari Bawaslu Sumut yang tiba-tiba untuk sinkronisasi ulang hasil perolehan suara Partai Gerindra di Kecamatan Dolok Sanggul. “Rekomendasinya muncul secara tiba-tiba karena adanya pengaduan dari seseorang bernama Samuel Samosir. Tapi bukti yang dilaporkan itu fotocopy C1 yang sekarang ini banyak diutak-atik untuk kepentingan tertentu,” katanya.

Ia mengungkapkan, Bawaslu Sumut dalam menyikapi pengaduan seperti ini seharusnya memperjelas dulu apa kepentingan si pengadu, kapasitasnya sebagai apa, dan kepentingannya untuk mengadu apa. Hal ini perlu diklarifikasi, karena tidak mungkin ada seseorang yang tiba-tiba membuat pengaduan hanya terhadap Partai Gerindra.

“Kalau si pengadu mengatasnamakan dia sebagai warga Negara Indonesia, kok yang diadukan untuk sinkronisasi data hanya untuk Partai Gerindra? Ini memunculkan kecurigaan besar,” ujarnya.

Selain itu kata Robert, KPU Humbahas dalam melaksanakan rekomendasi Bawaslu juga tidak clear dan dianggap cacat administrasi. Hal ini terlihat dari tidak disebarnya undangan kepada Partai Gerindra untuk menghadiri penyesuaian data di Kantor KPU Humbahas dengan tepat waktu. Padahal dalam rekomendasinya, Bawaslu memerintahkan agar KPU menghadirkan Partai Gerindra untuk menyaksikan kegiatan tersebut. “Undangan sampai kepada kami pukul 16.00 WIB padahal acara dimulai pukul 14.00 WIB. Ini sepertinya sudah diatur agar perubahan-perubahan data tersebut bisa mereka lakukan sesuka hati,” katanya.

Atas kondisi ini, ia juga mengaku tidak tau asal muasal dari sejumlah perubahan data perolehan caleg Partai Gerindra di Kecamatan Dolok Sanggul yang dibacakan dalam pleno KPU Sumut dengan agenda perubahan data perolehan suara Partai Gerindra di kecamatan tersebut.

“Kami tidak tahu data yang mana yang mereka sinkronkan sehingga muncul perubahan-perubahan tersebut. Karena tidak ada formulir C1 plano yang dibuka. Data yang sangat terpercaya itu adalah C1 plano jika muncul masalah seperti ini,” ungkapnya.

Partai Gerindra, menurutnya akan mengajukan keberatan secara resmi ke Bawaslu RI. Keberatan ini akan mereka sampaikan agar Bawaslu RI merekomendasikan pembukaan kembali proses yang tidak prosedural tersebut. “Karena data yang diadukan oleh pengadu dengan data yang terkoreksi juga sangat jauh. Data sama kami perolehan suara berjumlah 2.424 dan data bukti yang diadukan di pengaduan menyebutkan ada ketidaksesuaian data karena perolehan suara kami menjadi 2.581. Artinya kalaupun disesuaikan yang terkoreksi paling hanya 157,” pungkasnya.

Rekomendasi Berjalan

Sinkronisasi data sesuai rekomendasi Bawaslu Sumut atas masalah yang terjadi di Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan juga sudah dijalankan KPU Nisel. Namun terdapat data yang berbeda yang dipaparkan KPU Nisel, antara C1 plano dengan hasil yang mereka input untuk jenis pemilihan DPRD Sumut.

Misalnya terjadi di TPS 01, Desa Hilindraso Raya, Partai Gerinda memiliki 2 suara. Namun dalam C1 hologram jumlah suara partai dan calon anggota DPRD Sumut, nihil. Data yang diterima wartawan, ada puluhan TPS yang akan dibacakan dan dicek ulang kertas C1 Plano DPRD tingkat Sumut.

Komisioner KPU Sumut, Benget Silitonga saat dikonfirmasi tidak membantah situasi dan kondisi rekapitulasi penghitungkan suara Kabupaten Nisel. “Dikarenakan kondisi gudang logistik KPU Nisel terjadi atau adanya kerusuhan, jadi jumlah suara partai dan calon pada C1 Plano belum dijumlahkan, lalu berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu makanya C1 Plano dihitung dan dijumlahkan di sini (tingkat Sumut). Apa yang ada di C1 Plano itulah yang dibacakan oleh KPU Nisel,” katanya.

Kalau ada yang tidak pas sinkronisasi datanya, sebut dia maka akan dicek dan disinkronkan lagi. Setelah dibacakan dan dicek C1 Plano ini, maka nantinya akan dibandingkan dengan DB1 yang ada, kalau data pemilih yang ada tidak akan berubah.

Dalam rapat pleno lanjutan yang disaksikan oleh Bawaslu Sumut, saksi capres, parpol, dan saksi DPD itu, KPU Nisel sebelumnya membacakan C1 Plano DPRD Sumut hologram dari beberapa TPS dengan total suara atau hasilnya nihil, meski partai dan salah satu calon memiliki jumlah suara. Hingga berita ini dikirimkan ke redaksi, proses rekapitulasi ulang perolehan suara KPU Nisel masih diskors dan diupayakan selesai malam itu juga. Sementara untuk rekapitulasi KPU Deliserdang direncanakan akan dibaca hari ini, mengingat deadline ditingkat KPU Sumut dari KPU RI sampai 18 Mei 2019. (prn)

THR ASN Pemprovsu Satu Bulan Gaji, Cair Paling Lama 24 Mei

idris/sumut pos MELIHAT: ASN Pemko Medan melihat nama-nama ASN yang malas apel pagi di papan informasi gedung Balai Kota Medan.
idris/sumut pos
ASN Pemko Medan .

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dalam waktu dekat segera menandatangani peraturan gubernur tentang pembayaran tunjangan hari raya atau THR bagi aparatur sipil negara (ASN) Pemprovsu. Pelaksana Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprovsu, Raja Indra Saleh mengatakan paling lama THR ASN akan dibayarkan seluruhnya pada 24 Mei ini.

“Sekarang ini masih proses pembuatan Pergub. Dalam waktu dekat akan diteken Pak Gubernur,” katanya menjawab Sumut Pos, Jumat (17/5).

Pembuatan Pergub ini, kata dia, dikarenakan turunnya peraturan pemerintah terbaru hasil revisi. Karenanya mekanisme atau pedoman pembayaran THR dapat dilakukan melalui Pergub. “Pembayaran akan kita lakukan paling lama 24 Mei sesuai bunyi PP tersebut. Artinya, satu minggu sebelum hari H Idul Fitri. Pergub-nya segera ditandatangani Pak Gubernur dan pembayaran THR bisa langsung dilakukan,” katanya.

Meski demikian, Raja Indra tidak mengingat persis berapa alokasi anggaran untuk THR yang akan dibayarkan. Secara umum dia menyebutkan kalau menyangkut besaran THR, biasanya tergantung gaji pokok ASN pada organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. “Itu tergantung OPD. Nilai dan jumlahnya kan beda-beda, saya tidak hafal. Yang jelas THR akan dibayarkan satu bulan gaji masing-masing ASN. Kita minta ASN bersabar karena ketentuan pembayaran THR sudah kita ajukan,” katanya.

Selain THR, Pemprovsu juga siap membayarkan gaji 13 untuk ASN pada Juni mendatang. Saat ini, mekanisme juga sedang diproses melalui pergub yang nantinya ditandatangani gubernur. “Untuk gaji 13 ini juga tidak ada masalah. Sesuai ketentuan bisa dibayarkan setelah THR, sama seperti tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.

Diberitakan, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo memastikan pembayaran THR untuk ASN baik di pemerintah pusat maupun di daerah, dilakukan pada 24 Mei 2019. Pemerintah juga akan membayarkan gaji ke-13 pada Juni 2019. “Menggarisbawahi apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1440 tahun ini, sudah ada ketentuan yang telah diterbitkan baik itu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 bahwa THR akan dibayarkan tepat pada waktunya. Seperti apa yang diharapkan pak presiden, 24 Mei 2019 sebelum Hari Raya Idul Fitri semua akan dapat direalisasikan,” kata Hadi Prabowo di Jakarta, Rabu (15/5).

Ia menambahkan, petunjuk teknis terkait pembayaran THR terhadap ASN di pemerintah daerah akan diterbitkann Ditjen Bina Keuangan Kemendagri pada hari itu juga. Hal ini terkait dengan pencairan dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Karena memang daerah inilah yang terbeban pada APBD sehingga hari ini akan diterbitkan surat edaran dengan didasarkan pada peraturan kepala daerah yang lebih khusus sehingga tidak ada permasalahan seperti tahun-tahun kemarin. Baik itu yang menyangkut pembayaran THR maupun pemberian gaji ke-13 yang juga akan direalisasikan pada bulan Juni tahun 2019,” ujarnya. (prn)

Proyek Apartemen De Glass Dinilai Langgar Perda RDTR

Jika Proyek Apartemen De Glass Residence Tak Distanvaskan
Jika Proyek Apartemen De Glass Residence Tak Distanvaskan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proyek pembangunan apartemen De Glass Residence di Jalan Gelas/Ayahanda, Sei Putih Tengah, Medan Petisah, dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Daerah Tata Ruang (RDTR) Kota Medan Tahun 2015-2035. Sebab, proyek bangunan vertikal yang akan dibangun 26 lantai ini berada di kawasan pemukiman penduduk kepadatan tinggi.

Kuasa hukum warga yang keberatan, Fernando Sitompul mengatakan, berdasarkan Perda RDTR Kota Medan 2015-2035 Lampiran X tentang zonasi terdapat 18 poin. Khusus poin 9 terkait zona perumahan kepadatan tinggi atau R1 memiliki ketentuan yakni Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 80 persen, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 3,2 dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) 15 persen, dengan ketinggian bangunan maksimum 4 lantai/18 meter. “Apartemen De Glass berada di kawasan Kelurahan Sei Putih Tengah yang masuk dalam zona R1. Oleh sebab itu, sesuai Perda RDTR tersebut maka pembangunan apartemen tidak diperbolehkan dalam Zona R1 karena ketinggian bangunan yang akan dibangun mencapai 26 lantai atau lebih dari 4 lantai,” ujar Fernando, kemarin.

Karenanya, sambung Fernando, warga jelas menolak dan keberatan. Sebab, banyak dampak negatif yang nantinya ditimbulkan dari adanya pembangunan apartemen tersebut. Selain telah merusak dinding rumah, warga khawatir apartemen tersebut akan menguras persediaan air tanah, menimbulkan dampak sosial, dan membuat Jalan Gelas semakin macet.

“Pertama, masalah air. Kebutuhan air apartemen dan masyarakat bisa jadi rebutan. Kedua, adanya apartemen yang dekat dengan permukiman seperti itu bisa menimbulkan budaya hedonis. Selain itu juga menambah tingkat kemacetan di Jalan Gelas yang sebelum ada apartemen saja sudah macet. Lalu, pada saat pembangunan juga, kan, materialnya berbahaya kalau jatuh-jatuh, debu juga,” ungkapnya.

Menurut Fernando, berbagai upaya sudah dilakukan pihak pengembang agar bisa membangun apartemen itu, terutama untuk mendapat persetujuan warga. Bahkan, sempat terjadi konflik antarwarga yang menghuni di sekitar lokasi apartemen. Oleh karenanya, ia menduga konflik horizontal ini sengaja dibuat pengembang agar memecah persatuan warga. “Ada beberapa aspek alasan penolakan apartemen De Glass, di antaranya potensi dan pelanggaran dampak lingkungan sosial. Kemudian, aspek indikasi pelanggaran perizinan. Pelanggaran dampak sosial yaitu kenyamanan dan ketenangan warga terganggu, sedangkan perizinan terindikasi cacat hukum karena warga sampai sekarang menolak dan tidak ada meneken. Akan tetapi, faktanya izin telah keluar dan ini yang kami pertanyakan,” paparnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi D DPRD Medan, Salman Alfarisi mendesak Pemko Medan untuk benar-benar mengawasi proyek apartemen itu. Jika memang diprotes warga, maka kegiatan proyek harus dihentikan atau distanvaskan.“Pemko Me-dan melalui instansi terkait jangan tutup mata, harus tegas terhadap pengembang yang merugikan masyarakat,” tegasnya.

Jangan karena kepentingan bisnis, warga yang dikorbankan,” tegasnya.

Terkait adanya dugaan proyek ini melanggar Perda RDTR, Salman belum bisa memastikan. Ia terlebih dahulu akan mempelajarinya. “Kita pelajari dulu apa benar memang melanggar Perda RDTR. Namun, nantinya kita akan sampaikan dalam rapat internal Komisi D untuk diajukan RDP (rapat dengar pendapat),” pungkasnya. (ris/ila)

Inalum Bukukan Laba Bersih USD 77 Juta

Foto: Triadi Wibowo/Sumut Pos LABA BERSIH: executive advisor PT Inalum (Persero), Oggy A. Kosasih, mengungkapkan selama tahun 2018, Inalum telah membukukan laba bersih sekitar USD 77 juta. Hal ini dikatakannya usai berbuka puasa dengan pimpinan media dan para jurnalis di JW Marriott pada Jumat, (17/5/2019).
Foto: Triadi Wibowo/Sumut Pos
LABA BERSIH: Executive Advisor PT Inalum (Persero), Oggy A. Kosasih, mengungkapkan selama tahun 2018, Inalum telah membukukan laba bersih sekitar USD 77 juta. Hal ini dikatakannya usai berbuka puasa dengan pimpinan media dan para jurnalis di JW Marriott pada Jumat, (17/5/2019).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai Holding Industri Pertambangan sejak 27 November 2017 dan berhasil mengambil alih 51,23% saham PT. Freeport Indonesia pada 2018 lalu, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) telah membukukan laba bersih sekitar USD 77 juta, selama tahun 2018.

“Sedangkan dari sisi operasional, selama tahun 2018 telah mampu mengoperasikan sebanyak 4 turbin PLTA Sigura-gura dan 4 turbin PLTA Tangga dengan ketinggian muka air danau Toba pada level rata-rata 903,48 meter. Rata-rata tungku peleburan yang beroperasi sebanyak 481 tungku,” kata executive advisor PT Inalum (Persero), Oggy A. Kosasih, usai berbuka puasa dengan pimpinan media dan para jurnalis di JW Marriott, Jumat (17/5).

Di kesempatan itu, Oggy A. Kosasih, mengatakan untuk capaian dari sisi produksi, inalum juga juga mampu memproduksi alumunium batangan sebanyak 219.306 ton dan produk diversifikasi (bullet dan Alloy sebanyak 22.737 ton.

Selama periode Januari sampai dengan April 2019, Inalum juga mampu memproduksi alumunium batangan sebanyak 76.926 ton atau 36,8% dari total target RKAP 2109 sebesar 208.911 ton  dan produksi diversifikasi sebanyak 6.027 ton. Atau 16% dari total target RKAP 2019 sebesar 37.615 ton.

“Selama 2019, Inalum mengoperasikan sebanyak 4 turbin PLTA Sigura-gura dan 4 turbin PLTA tangga dengan ketinggian muka air danau Toba pada level rata-rata 903,9 M dan peleburan yang beroperasi sebanyak 492 tungku,” jelasnya.

Foto: Triadi Wibowo/Sumut Pos
LABA BERSIH: Executive Advisor PT Inalum (Persero), Oggy A. Kosasih, memaparkan kinerja Inalum usai berbuka puasa dengan pimpinan media dan para jurnalis di JW Marriott pada Jumat, (17/5/2019).

Dari sisi penjualan, tahun 2018 Inalum telah menjual aluminium batangan sebanyak 228 ribu ton lebih dan produk diversifikasi sebanyak 17 ribu ton lebih. Sedangkan Januari sampai dengan April 2019, Inalum telah menjual aluminium batang sebanyak 73 ribu ton lebih atau 35,2% dari target 208,911 ton.

Capaian lainnya bukan hanya di bidang bisnis. Inalum juga sukses dalam berkomitmen peduli terhadap sosial. Di mana Inalum telah menyalurkan dana PKBL dan CSR pada tahun 2018 mencapai Rp31,9 miliar, dan Januari- April 2019 mencapai Rp12, 5 miliar.

“Dalam kesempatan ini, Inalum mengharapkan dukungan dari berbagai pihak terutama insan pers, sehingga operasional Inalum dalam berjalan dengan lancar dan aman,” kata Kosasih.

Acara berbuka puasa dengan media ini dihadiri juga oleh ketua PWI Sumut, serikat perusahaan pers, ketua komisi informasi publik Sumut, pimpinan dan penanggung jawab media cetak dan elektronik, seta jajaran pejabat dan staf PT Inalum (Persero).  (rel/tri)

Tim PPLP Sumut Tak Jelas, PSMS Gagal Ujicoba

ist LEWATI: Pemain PSMS Medan mencoba melewati penggawa PPLP Sumut saat laga ujicoba di Stadion Mini Kebun Bunga Medan, belum lama ini.
ist
LEWATI: Pemain PSMS Medan mencoba melewati penggawa PPLP Sumut saat laga ujicoba di Stadion Mini Kebun Bunga Medan, belum lama ini.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejatinya, PSMS Medan bakal menjalani laga ujicoba bentrok PPLP Sumut di Lapangan PPLP Sumut, Sunggal, Jumat (17/5) sore. Namun pertandingan ini batal digelar. Tim PPLP berdalih, pemain kurang dan belum siap untuk uji tanding.

Pelatih PSMS Medan Abdul Rahman Gurning mengungkapkan, Ayam Kinantan sebenarnya sudah berada di lokasi pertandingan sebelum waktu yang telah ditetapkan.

“Tidak jadi main, karena mereka enggak siap. Katanya jumlah pemain mereka kurang, dan pemainnya belum siap untuk ujicoba,” beber Gurning, Jumat (17/5).

Alhasil, menggunakan Lapangan PPLP Sumut, tim pelatih pun menggelar latihan ringan dan game internal antar pemain. “Ya, apa boleh buat (tak jadi menggelar ujicoba). Kami tetap latihan di sini saja. Buat game internal dengan pemain,” imbuh Gurning.

Gurning menjelaskan, tim pelatih bakal kembali mencari lawan, dan menjadwalkan rangkaian ujicoba pekan depan. Rencananya PSMS Medan sudah menyiapkan beberapa lawan, termasuk menghadapi tim Liga 3 Tobasa FC. “Pekan depan ujicoba lagi. Rencananya Selasa atau Kamis lawan PS AD lagi. Dan Sabtu baru lawan Tobasa FC,” katanya.

Sebelumnya, Gurning juga sudah menegaskan kepada para penggawa Ayam Kinantan, agar mempertahankan clean sheet saat berlaga ujicoba dengan klub-klub amatir, dan tetap konsisten meraih kemenangan.

Dia pun mengungkapkan sejumlah evaluasi terkait lini pertahanan. Khususnya pada pertandingan ujicoba terakhir kontra Victory Dairi, yang masih kebobolan satu gol. “Jangan sampai lengah lagi (lini pertahanan). Meski (pemain) sedang berpuasa, saya rasa itu tidak bisa dijadikan alasan. Yang paling penting, jangan sampai kebobolan lagi dengan lawan yang levelnya di bawah,” harap Gurning. (bbs/saz)

Pelaksanaan Pemilu 2019 di Sergai Berjalan Lancar dan Aman, Majelis Ulama Indonesia Acungi Jempol Kapolres Sergai

SURYA/SUMUT POS SANTUNAN: Kapolres Sergai, AKBP H Juliarman Eka Putra Pasaribu didampingi Wakil Bupati Darma Wijaya dan Dandim 0204/DS Letkol Kav Syamsul Arifin memberikan santunan kepada puluhan anak yatim piatu.
SURYA/SUMUT POS
SANTUNAN: Kapolres Sergai, AKBP H Juliarman Eka Putra Pasaribu didampingi Wakil Bupati Darma Wijaya dan Dandim 0204/DS Letkol Kav Syamsul Arifin memberikan santunan kepada puluhan anak yatim piatu.

RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Suksesnya pengamanan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2019 di wilayah hukumnya, Kapolres Sergai AKBP H Juliarman Eka Putra Psaribu mendapat acungan jempol dari MUI Sergai.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sergai, H Lukman Yahya mengatakan, apresiasi acungan jempol pada Kapolres Sergai AKBP H Juliarman Eka Putra Pasaribu, pantas diberikan. “MUI Kabupaten Sergai memberikan acungan jempol pada Kapolres atas kerja keras Polres Sergai dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu 2019,” kata Buya Yahya saat menghadiri buka puasa bersama yang digelar Polres Sergai, Kamis (16/5).

Menurutnya, mulai digelarnya kampanye sampai usai pelaksanaan pemilu 2019, Kabupaten Sergai tetap kondusif tanpa adanya reaksi yang menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat.

“Ini membuktikan peran aktif TNI dan Polri dapat membimbing masyarakat Sergai dewasa dalam berpolitik,” imbuh Buya Yahya.

Buya Yahya juga minta, agar masyarakat tidak berprovokasi dengan berita-berita hoax, dan sabar menunggu hasil pemilu 2019 dari KPU Sumut.

Dia berharap masyarakat percayakan hasil pemilu 2019 pada KPU dan Bawaslu. “Mari kita percayakan hasil pemilu pada KPU dan Bawaslu,” bilangnya.

Sebelumnya Kapolres Sergai AKBP H Juliarman Eka Putra dalam sambutannya mengatakan, hindari yang disebut gerakan people power dengan tujuan memprovokasi masyarakat tidak percaya dengan instansi penyelenggara pemilu 2019, khususnya KPU dan Bawaslu.

“Segenap lapisan masyarakat agar bersatu padu, saling bahu membahu menjaga ketertiban dan tidak saling terprovokasi dengan orang-orang tidak bertanggung jawab,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Kapolres Sergai AKBP H Juliarman Eka Putra Pasaribu didampingi Wakil Bupati Darma Wijaya dan Dandim 0204/DS Letkol Kav Syamsul Arifin menyerahkan bingkisan Idul Fitri 1440 Hijriah pada puluhan anak tidak mampu. (sur/han)

Pembukaan Dekranasda Fair dan Pasar Murah di PPUD Deliserdang, Ashari: Prioritaskan Produk Masyarakat Bawah

Batara/sumut pos PEMBUKAAN: Bupati Deliserdang Ashari saat mengunjungi salah satu stan peserta di kegiatan Dekranasda dan Pasar Murah PPUD Deliserdang.
Batara/sumut pos
PEMBUKAAN: Bupati Deliserdang Ashari saat mengunjungi salah satu stan peserta di kegiatan Dekranasda dan Pasar Murah PPUD Deliserdang.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Bupati Deliserdang Ashari Tambunan bersama Wakil Bupati HM Ali Yusuf Siregar membuka Dekranasda Fair dan pasar murah menyambut puasa Ramadan dan Hari Raya Idul FIitri 1440 Hijriah, di Pusat Promosi Unggulan Daerah (PPUD) Kabupaten DeliSerdang, di Jalan Medan Lubukpakam Km 20,2 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjungmorawa, Kamis (16/5).

Dijelaskan Ashari, Dekranasda Fair dan Pasar Murah merupakan bentuk kepedulian Pemkab Deliserdang kepada masyarakat untuk memperkenalkan serta mempromosikan Deliserdang sebagai daerah yang memiliki berbagai produk-produk unggulan.

Begitu juga untuk meringankan beban masyarakat menghadapi lonjakan berbagai kebutuhan, akibat naiknya berbagai kebutuhan bahan-bahan pokok di bulan suci Ramadan.

Kepada seluruh stake holders yang turut ikut serta Dekranasda, lanjut Ashari, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pengunjung. Dan menawarkan produk lebih murah dibandingkan dengan harga pasar.

“Memprioritaskan saudara-saudara yang tergolong masyarakat menegah ke bawah atau bahkan termasuk dalam golongan yang kurang mampu. Itulah, tujuan diadakannya Dekranasda fair dan pasar murah ini tepat sasaran,”sebutnya.

Dijelaskan Ashari, Dekranasda Fair dan Pasar Murah di PPUD merupakan bagian ujicoba, sebagai pusat promosi produk unggulan Kabupaten Deliserdang, untuk dijadikan sebagai rumah bagi setiap pelaku UKM dalam mengembangkan usahanya.

“Di sinilah membuka pemasaran produk-produk unggulan ke berbagai daerah bahkan ke mancanegara lewat pasar digital karenanya kepada seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, asosiasi maupun pelaku bisnis lainnya diajak untuk bersama sama mendukung kegiatan ini bagi upaya kita mensejahterakan masyarakat,” harap Ashari

Sementara itu, Kadis Perindang Deliserdang, Ir Ramlan Refis mengatakan kegiatan Dekranasda fair dan Pasar Murah berlangsung hingga 22 Mai 2019 di PPUD Deliserdang.

Kegiatan pasar mirah dilakukan di 20 Kecamatan yang diikuti dari delapan Dinas/instansi terkait, serta TP PKK Kecamatan, perusahaan swasta maupun lembaga pemerintah lainnya, seperti Bulog Brive Medan.

“Pasar murah Hari Natal dan Tahun Baru 2020 dilaksanakan bulan Desamber 2019 dari tanggal 16 hingga 19 Mei 2019,”sebutnya.(btr/han

Maling Lembu Resahkan Warga Karang Gading

Ilustrasi maling sapi
Ilustrasi maling sapi

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat yang menetap di Dusun V, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhandeli, diresahkan dengan maraknya maling lembu. Terbukti, 4 ekor lembu milik Supriyadi (40) hilang, Jumat (17/5) pukul 05.00 WIB. Akibat keresahan itu, masyarakat merusak mobil pikap miliki pelaku.

Ceritanya, komplotan maling lembu sudah sering melakukan pencurian. Dengan membawa mobil pikap bernopol BK 9525 EL, ditemukan warga sekitar 150 meter di sebelah utara dari kandang lembu milik Supardi.

Warga tidak menemukan 4 ekor lembu yang hilang, hanya ada 1 ekor lembu ditemukan di lokasi dekat mobil tersebut. Warga yang kesal langsung mengamuk dan merusak pikanmobil itu hingga rusak.

Supardi mengatakan, 4 ekor sapi jenis miliknya diketahui hilang dini hari, saat akan salat subuh, dia melihat kandang miliknya telah kosong.

“Kemungkinan dicurinya sebelum subuh. Saya tahu hilang setelah ma, tahu hilang saya langsung ke musholla desa dan siaran melalui pengeras suara,” kata Supardi saat membuat laporan pengaduan di Mapolsek Medan Labuhan.

Kepala Dusun V, Zulham mengatakan, pencurian lembu itu sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar.

“Warga kesal, makanya merusak mobil pelaku. Kalau pelakunya ada, mungkin sudah habis juga diamuk massa” katanya.

Sementara Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan, Iptu Bonar H Pohan menjelaskan, mobil pelaku dan sapi milik korban sengaja ditinggal untuk menghindari kejaran warga.

“Kami akan terus lakukan pengejaran kepada pelaku yang disinyalir ada 3 orang. Kemungkinan usai meninggalkan mobilnya, mereka langsung kabur ke areal persawahan,” terangnya. (fac/han)

Safari Ramadan di Kecamatan Kuala, Terbit Rencana: Jadilah Pribadi yang Jujur

Bambang/sumut pos SANTUNI: Bupati Langkat Terbit Rencana PA memberikan santunan kepada anak-anak yatim saat memimpin Safari Ramadan di Masjid Jami Al-Ihklas, Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Kamis (17/5).
Bambang/sumut pos
SANTUNI: Bupati Langkat Terbit Rencana PA memberikan santunan kepada anak-anak yatim saat memimpin Safari Ramadan di Masjid Jami Al-Ihklas, Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Kamis (17/5).

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA memimpin rombongan Safari Ramadhan Tim 1 Pemkab Langkat 1440 Hijriah ke Masjid Jami Al-Ihklas, Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Kamis (17/5)malam.

Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak masyarakat untuk terus menjadi pribadi dan masyarakat yang memberikan kebaikan, karena kebaikan itu akan mengundang berkah Allah SWT.

Bupati Langkat juga mengingatkan terkait pengeluaran Zakat Fitrah, bahwa hal tersebut sebagai kewajiban diri, serta untuk menunjukkan bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah SWT, atas limpahan anugrah yang telah diberikannya.

“Mari dibulan yang penuh ampunan ini, kita menguatkan bekal kita untuk kehidupan selanjutnya, dengan menolong saudara sesama yang memerlukan bantuan dari kita,” ajaknya.

Sembari menyampaikan tiga pesan, yaitu pertama kuatkan pendidikan dan pengamalan agama di rumah tangga, demi melahirkan anak generasi yang beriman dan bertaqwa. Kedua, bantu saudara-saudara yang membutuhkan uluran tangan sebagai wujud tanda syukur atas nikmat yang diberikan, dan ketiga berlakulah jujur kepada diri dan selalu mengedepankan sikap kebersamaan.

Safari Ramadan yang diketua MUI Langkat H Ahmad Mahfudz sebagai penceramah, dilanjutkan pemberian santunan tali asih kepada kaum dhuafa berupa sembako dari Baznas Langkat, dan sirup kurnia dari Bank Sumut cabang Stabat. Sedangkan bantuan yang telah dialokasikan untuk masjid lokasi Safari Ramadan tertunda, akibat teknis administrasi, namun tetap akan direalisasikan pada waktunya nanti.

Adapun anggota yang tergabung dalam tim 1 safari Ramadhan ketua DPRD Langkat, Dandim 0203/Langkat, Kapolres Langkat, Kajari Langkat, kerua PN Stabat, Inspektur, Kadis Kominfo, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kabag Kessos, Kabag Humas, sejumlah anggota dewan. (bam/han)

1...5,2345,2355,236...15,737Page 5,235 of 15,737

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor