26 C
Medan
Friday, April 10, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 5242

Rencana Pembentukan Propinsi Sumteng Digulirkan Lagi, DPRD Sumut Desak Moratorium Dicabut

Peta Sumut
Peta Sumut

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Provinsi Sumatera Utara kembali menggulirkan rencana pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng) yang sempat terhenti dalam beberapa tahun karena moratorium pembentukan otonomi daerah baru oleh Pemerintah Pusat. Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman meminta agar pemerintah pusat bijak menyikapi rencana pemekaran Provinsi Sumteng ini.

KETUA DPRD Sumut, Wagirin Arman mengatakan, digulirkannya kembali rencana pembentukan Provinsi Sumteng ini bertujuan bertujuan untuk pemerataan pembangunan. Dengan keterbatasan APBD Sumut saat ini, agak sulit bagi pemerintah daerah untuk jor-joran dalam menjalankan program pembangunan, baik pembangunan manusia maupun infrastruktur. “Akhir-akhir ini kami sudah membahasnya beberapa kali, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada rekomendasi,” kata Wagirin kepada wartawan, Kamis (20/6)

Menurut Wagirin, seluruh pemerintah kabupaten/kota yang akan bergabung menjadi satu provinsi tersebut telah siap untuk melebur. Adapun rencana pemekaran ini, akan menyatukan setidaknya lima daerah di wilayah Tapanuli sana, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Mandailing Natal. “Rencananya, ibu kota provinsi baru ini akan dipusatkan di Padangsidimpuan,” jelasnya.

Untuk itu dia berharap, pemerintah pusat menyikapi rencana ini dengan bijak dan memperhatikan aspirasi pemerintah daerah, terutama masyarakat di wilayah tersebut. “Kami minta agar pemerintah pusat segera mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru, sehingga rencana ini bisa dieksekusi dengan cepat,” imbuhnya.

Menurutnya, pembentukan provinsi baru ini mendesak mengingat kepentingan masyarakat di sana cukup besar, sementara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami keterbatasan. “Agak sulit daerah ini berkembang cepat jika masih seperti sekarang. Ini bukan soal kinerja pemerintah provinsi yang lemah, tetapi karena ada keterbatasan,” ungkapnya.

Sebelumnya, pembentukan Provinsi Sumteng kembali dicuatkan Ketua Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan dalam laporan kunjungan kerja yang disampaikannya pada rapat paripurna dewan, di gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (18/6). Selaku juru bicara Tim VII DPRD Sumut yang melakukan kunjungan kerja ke lima kabupaten/kota di kawasan Tapanuli bagian selatan itu, ia mengungkapkan apresiasi mereka terhadap dukungan konkret pemerintah daerah terkait dalam kaitan pembentukan Provinsi Sumteng.

Selanjutnya, ungkap politisi PDI Perjuangan ini, Tim VII akan mengusulkan pencabutan Moratorium Daerah Otonomi Baru ke pemerintah pusat. “Dibanding provinsi lain yang juga akan dibentuk sebagai pemekaran Sumut, pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara yang paling siap. Yang akan jadi ibukotanya sudah ada yaitu Padang Sidimpuan,” tegasnya.

Kantor Bupati Tapanuli Selatan yang lama yang terletak di Sidimpuan, itu yang akan dijadikan Kantor Gubernur Sumatra Tenggara. Untuk itu pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal dan Kota Padang Sidimpuan sudah berkomitmen mendukung.

Dipaparkan Sutrisno, terdapat empat alasan pokok pembentukan Provinsi Sumatra Tenggara. Pertama, letaknya amat jauh dari ibukota Sumut, waktu tempuhnya 12-20 jam. Kedua, pembangunan infrastruktur di Tabagsel tidak akan selesai mengingat keterbatasan APBD Sumut.

Ketiga, penanganan masalah kesehatan di RS di kawasan Tabagsel tidak mampu dilakukan. Keempat, adanya wilayah yang rawan akibat adanya tanaman ganja di perbatasan Padang Lawas dan Madina.

Menyikapi bergulirnya kembali rencana pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara ini, Gubernur Sumatra Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi tidak mempersoalkannya. Menurutnya, rencana tersebut bisa saja terealisasi. Asalkan pemerintah daerah siap dan jika aturannya sudah ada. “Tidak ada yang melarang, silahkan saja,” ujarnya.

Diakuinya, saat ini belum ada aturan atau regulasi mengenai pembentukan daerah otonomi baru. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Pemprov Sumut tidak akan menghalangi rencana pembentukan Provinsi Sumteng. “Pemprov Sumut tidak akan menghalangi upaya DPRD Sumut, termasuk kepala daerah yang ingin membentuk provinsi baru dan berpisah dari Provinsi Sumut. Rencana ini sah-sah saja. Asalkan pemerintah dan masyarakat siap,” ungkapnya.

Begitupun, tambahnya, proses pembentukan provinsi baru ini diperkirakan akan berlangsung panjang. Dan memang, pembentukan provinsi baru seperti ini bukan merupakan kewenangan Pemprov Sumut. “Ini nanti masih panjang. Pusat yang menentukan apakah dimekarkan atau tidak,” pungkasnya. (mbc/bbs)

Malu Kita Medan Banjir Terus…, Komisi 4 DPRD Medan Minta Pemko Bersinergi dengan BWSS II

BANJIR LAGI Sejumlah kendaraan terjebak banjir di kawasan Jalan Sudirman, Medan, Rabu (19/6). Akibat hujan deras sejumlah wilayah dan ruas jalan di Medan kembali terendam.
BANJIR LAGI
Sejumlah kendaraan terjebak banjir di kawasan Jalan Sudirman, Medan, Rabu (19/6). Akibat hujan deras sejumlah wilayah dan ruas jalan di Medan kembali terendam.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hujan deras yang mengguyur Kota Medan pada Rabu (20/6) sore lalu, membuat sejumlah wilayah di Kota Medan tergenang air. Sistem drainase di Kota Medan pun kembali mendapat sorotan, karena tak mampu menampung debit air hujan yang turun. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan pun berdalih, hal tersebut bukan akibat buruknya drainase, melainkan akibat intensitas hujan sangat tinggi yang merupakan hujan periodik tahunan.

Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Abdul Rani mengaku sepakat dengan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi yang meminta Pemko Medan dan BWSS II untuk tidak bekerja sendiri-sendiri. “Ya memang harus begitu, Pemko harus mau bekerjasama, tidak boleh diam saja dan bekerja sendiri. Tak kan bisa persoalan ini diselesaikan sendiri, semua harus terlibat, jadi kalau tidak ada koordinasi diantara mereka, kapan selesainya masalah banjir di Kota Medan ini?” ucap politisi PPP ini kepada Sumut Pos, Kamis (20/6).

Menurut Rani, masalah banjir di Kota Medan sudah terlalu kompleks. Jadi, persoalan itu bukan hanya terkait kondisi pendangkalan sungai, melainkan juga kondisi drainase di Kota Medan yang sudah semakin parah. “Sudah terlalu kompleks persoalan banjir di Kota Medan ini dan sudah terlalu lama begini kondisinya. Mulai dari masalah sungai sampai kepada masalah drainase yang tidak berjalan dengan baik. Bagaimana ini? Dinas-dinas terkait harus bekerja dong. Bagaimana sebenarnya kinerja dinas terkait dalam mengelola drainase di Kota Medan? Kalau dibilang drainase nya sudah baik, buktinya kenapa Kota Medan masih banjir.” tegasnya.

Untuk itu, Rani meminta Wali Kota Medan Dzulmi Eldin harus terus melakukan evaluasi di jajarannya. Karena menurutnya, kinerja jajarannya yang buruk akan sangat berdampak bagi penilaian masyarakat atas kinerjanya sebagai Wali Kota Medan. “Semua dinas-dinas dan OPD terkait dalam hal ini, kalau tidak bisa bekerja dengan baik, ya harus di evaluasi. Kalau tak sanggup mengatasi masalah banjir, ya harus di evaluasi. Masih banyak yang lebih berkualitas dan bisa bekerja dengan maksimal, jangan pertahankan orang-orang yang tidak mau bekerja untuk mengatasi masalah banjir di Kota Medan ini,” tegasnya.

Ditambahkannya, kondisi Medan yang selalu banjir apabila datangnya intensitas hujan yang tinggi membuat buruknya penilaian daerah lain terhadap Kota Medan. “Malu kita kalau Medan banjir-banjir saja, harus bisa diselesaikan masalah banjir ini. Ini masalah wajah Kota Medan, marwah Kota Medan. Ayolah, semua harus bekerjasama, atasi masalah banjir ini,” tutupnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan Isa Anshari, mereka telah melakukan normalisasi drainase. Hal itu dapat dibuktikan dari surutnya air dalam waktu yang tidak terlalu lama. “Hujan kemarin menyeluruh, debit air hujan pun sangat tinggi mulai dari hulu sampai ke hilir. Lalu hujan ini juga merupakan hujan pridiodik tahunan yang menyebabkan Sungai Babura dan Sungai Deli meluap sampai ke anak sungai,” ucap Isa kepada Sumut Pos, Kamis (20/6).

Disebutkan Isa, bukti kalau drainase sudah cukup baik, yakni air yang tergenang langsung mengalir ke sungai melalui drainase dan hanya kurang lebih satu jam sudah surut. “Kita terus menormalisasi drainase,” terangnya.

Untuk itu, Isa mengimbau agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan ke sungai karena akan mengakibatkan rusaknya fungsi sungai sehingga menyebabkan Kota Medan kebanjiran. “Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah ke dalam sungai dan tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai,” ujarnya.

Ditambahkannya, saat ini Gubsu juga telah membuat SK tim untuk pengendalian banjir antar wilayah Pemprovsu, Pemko Medan dan Pemkab Deliserdang. Semua tim itu nantinya di bawah kendali Badan Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II.

Pemprovsu Siap Bantu Pemko Koordinasi ke Pusat

Menyikapi persoalan banjir di Kota Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) siap membantu sepenuhnya. Terlebih dari aspek koordinasi dan komunikasi ke pemerintah pusat, Pemprov siap memfasilitasi Pemko Medan.

Kepala Bidang Pengembangan Jaringan Sumber Air pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Sumatera Utara, Alfi Syahriza mengatakan, sesuai kewenangan pihaknya, ada sedikit korelasi menyangkut jaringan primer drainase kota. “Kalau di bidang saya hanya melihat ada apa tidaknya sumbatan aliran hingga ke pembuangan akhir (sungai). Dari amatan kami sejauh ini, efeknya cukup jelas terlihat bahwa ada kerusakan di DAS (Daerah Aliran Sungai), terhadap banjir yang kerap terjadi di Kota Medan. Dan pada prinsipnya pemerintah provinsi siap membantu,” katanya menjawab Sumut Pos, Kamis (20/6).

Untuk hal-hal yang lebih mendetil, diakuinya itu merupakan domain Bidang Cipta Karya pada dinas mereka. Sebab bidang dimaksud menurutnya berkaitan langsung dengan drainase perkotaan yang ditangani Pemko Medan. “Nah, sementara itu untuk sumber masalah dari drainase kota sendiri, informasi yang saya peroleh dari bagian Cipta Karya memang ada terjadi penyumbatan. Begitupun saya tak bisa komentari lebih jauh karena bukan bidang saya,” katanya.

Saat disinggung ihwal peristiwa banjir di sejumlah daerah di Sumut akibat hujan deras melanda termasuk Kota Medan, ia mengungkapkan secara komprehensif belum mendapat laporan dan koordinasi dari pemerintah daerah setempat. Namun secara asumsi dan kajian awal pihaknya, hal tersebut tidak bisa dipungkiri akibat kerusakan dari DAS-DAS yang ada.

“Kalau sudah menyangkut itu, ada lembaga khususnya yakni Forum DAS. Dan itu adanya di Bappeda bukan di kita. Untuk DAS sendiri juga melibatkan instansi lain seperti Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan BWSS,” kata mantan Kadis PU Binjai ini. “Kalaupun ke depan menyangkut permasalahan ini kami diminta membantu Pemko ke pusat, kami siap berkoordinasi lebih lanjut. Apalagi ini kan untuk kepentingan kita bersama, Medan adalah ibukota Provinsi Sumut,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi kembali memimpin rapat penanggulangan banjir di Kota Medan bersama Pemko Medan dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II, Ditjen Sumber Daya Air, dan Kementerian PUPR, di Ruang Rapat Kantor Gubsu, Jalan P Diponegoro, Rabu (19/6).

Dalam rapat tersebut, Gubsu menyampaikan program Medan Menuju Bebas Banjir 2022 harus terwujud. “Harus bisa diwujudkan program Medan Menuju Bebas Banjir 2022. Mari kita kerja sama untuk merperbaikinya. Maaf bila saya memaksakan kehendak, tapi ini bukan untuk saya, untuk kepentingan rakyat Sumut. Kasihan rakyat kita, sudah bertahun-tahun merasakan banjir,” ucapnya.

Edy berpesan, agar BWSS dan Pemko Medan jangan bekerja sendiri-sendiri. “Kalian jangan main sendiri-sendiri. BWS dikirim dari Jakarta untuk mengkoordinir ini, kalau Pemko Medan main sendiri, BWS main sendiri, tak akan selesai masalah banjir ini. Apapun alasanya, ini harus kita kerjakan dengan serius,” tegas dia.

Nantinya bila diperlukan pembebasan lahan, Edy menegaskan, pemerintah harus membayar sesuai harga. “Kurangi dampak yang membuat rakyat rugi, besok saya mau bertemu camat atau lurah di daerah sekitaran sungai yang akan dinormalisasi. Kalau memang harus dilakukan pembebasan lahan, kita harus bayarkan sesuai harganya,” ujarnya.

Intensitas Hujan Tinggi hingga Akhir Juni

Seperti prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kota Medan yang telah dimuat Sumut Pos beberapa waktu yang lalu, Sumatera Utara dan termasuk Kota Medan telah memasuki musim peralihan, yakni dari musim kemarau menuju musim hujan. Sebelumnya, BMKG Medan juga telah menyebutkan bahwa intensitas hujan akan lebih tinggi dibulan Juni bila dibandingkan dengan bulan Mei yang lalu.

Intensitas hujan lebat dikota Medan salah satunya terjadi pada Rabu (19/6) sore di Kota Medan, akibatnya sejumlah ruas jalan di Kota Medan tergenang. Hujan dengan intensitas hujan yang sama pun diprediksi BMKG Medan masih akan terus berlangsung di Kota Medan dan Sumatera Utara umumnya, setidaknya hingga akhir bulan Juni mendatang.

“Seperti yang telah kami sampaikan di awal bulan lalu, Sumut telah memasuki masa peralihan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan, termasuk Kota Medan. Kondisi ini kami prediksi masih akan berlangsung setidaknya sampai akhir Juni,” ucap Kepala Bidang Data dan Informasi BMKG Medan, Syahnan kepada Sumut Pos, Kamis (20/6).

Dilanjutkan Syahnan, curah hujan tersebut masih bersifat lokal atau tidak merata diseluruh wilayah di Sumatera Utara. “Tapi hujannya masih bersifat lokal. Kemarin saya dengar di Medan hujan lebat tapi saya yang sedang bertugas ke Rantau Prapat, disana justru tidak ada hujan sama sekali. Artinya memang belum merata diseluruh wilayah di Sumatera Utara,” katanya.

Namun sebut Syahnan, pihaknya memprediksi bahwa kondisi cuaca saat ini masih terbilang kondusif.

“Hujan lebat memang masih diiringi oleh angin kencang dibeberapa daerah di Sumut, tapi InsyaAllah semua masih dalam batas normal,” terangnya. (mag-1/prn)

Sidang Sengketa Pilpres 2019, Situng KPU Aman Meski Dijatuhi Bom

istimewa SAPA: Kuasa hukum paslon 01 Yusril Ihza Mahendra melambaikan tangan di sidang MK, Kamis (20/6).
istimewa
SAPA: Kuasa hukum paslon 01 Yusril Ihza Mahendra melambaikan tangan di sidang MK, Kamis (20/6).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Saksi ahli yang dihadirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan, Sistem Informasi Penghitungan (Situng) KPU tetap aman meski dijatuhi bom. Penegasan itu dinyatakan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.

Diketahui, Marsudi adalah salah satu orang yang merancang Situng KPU pada 2003. Kepada hakim konstitusi, Guru Besar ITB itu kemudian menjelaskan efektivitas situng KPU. “Pertama, saya ingin sampaikan bahwa Situng dengan website situng itu berbeda. Kalau yang dimaksud (tidak safe) mungkin website situng-nya, itu mungkin benar. Tapi, kalau sistemnya sendiri saya kira tidak seperti itu,” kata Marsudi di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (20/6).

Marsudi menjelaskan, Situng KPU sama sekali tidak bisa diakses dari luar. Untuk bisa mengakses Situng, seseorang harus masuk ke dalam kantor KPU. Kemudian masuk ke terminal kontrol utama Situng, maka baru bisa mengakses sistem di sana.

“Sementara itu, yang kita biasanya lihat (diakses oleh masyarakat), merupakan website situng. Data yang ada di website ini adalah bagian data atau cerminan dari (sistem situng),” ujarnya.

Sementara itu, Situng masih tetap aman meski ada peretasan atau percobaan masuk ke dalam sistemnya. Dia memastikan, sistem program yang dibuat timnya itu didesain secanggih dan seaman mungkin.

“Wong dibom sekali pun juga tidak apa-apa. Karena apa, 15 menit kemudian akan direfresh yang baru lagi. Itulah keamanan yang kami desain untuk website situng,” ujar Marsudi

Dampaknya, lanjut Marsidi, semua pihak bisa melakukan apa saja dengan website situng. Namun, secara teknis tidak akan berdampak lama, dengan tampilan dalam website KPU. ”Sebab, 15 menit kemudian akan direfresh dengan data baru,” ucap Marsudi.

Selain itu, Marsudi juga menjelaskan jika terdapat kesalahan di Situng KPU yang dapat berdampak pada kedua pasangan capres-cawapres. Menurutnya, Situng bukan merupakan penghitungan yang digunakan KPU untuk menentukan pemenang pilpres.

Karena, untuk menentukan pemenang pilpres, KPU tetap melakukan penghitungan berjenjang dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. “UU mengatakan yang sah adalah penghitungan berjenjang,” terang Marsudi.

Setelah Marsudi selesai menjelaskan soal fungsi situng KPU, tim kuasa hukum KPU Ali Nurdin kemudian mengajukan pertanyaan, apakah kesalahan di Situng itu merugikan salah satu pasangan calon. Sebab, kubu Prabowo-Sandi sempat mengeluhkan kesalahan input data dalam situng ini. “Ya kalau melihat data ini, tidak ada (merugikan salah satu paslon) karena polanya acak. Di mana 01 menang banyak juga suara yang berkurang. Ini kesalahan manusia, manusiawi, biasa saja,” tukas Marsudi.

Diketahui, KPU selaku termohon dalam sidang sengketa pilpres, memutuskan untuk tak menghadirkan saksi fakta dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2019. KPU hanya menghadirkan seorang saksi ahli dan satu keterangan tertulis lainnya.

Adapun saksi yang dihadirkan KPU adalah Ahli IT Marsudi Wahyu Kisworo, sebagai perancang lahirnya Situng. Seharusnya KPU menghadirkan dua orang ahli, namun satu orang ahli yakni Dr W Riawan Tjandra selaku ahli hukum tata negara berhalangan hadir. “Kami mengajukan satu orang ahli, yaitu Bapak Prof. Ir Marsudi, ahli dalam bidang IT, profesor pertama di Indonesia dan juga arsitek IT di KPU,” kata Ketua Tim Kuasa Hhukum KPU, Ali Nurdin.

KPU menyatakan, tidak menghadirkan saksi karena telah mendengarkan kesaksian dari 15 orang saksi dan dua ahli yang telah dihadirkan pihak pemohon, yakni tim hukum BPN Prabowo-Sandi. Kesaksian dari kubu 02 dinilai menguntungkan KPU selaku penyelenggara pemilu. “Pihak termohon mencermati melihat perkembangan persidangan, saksi yang diajukan pemohon. Kami berkesimpulan untuk tidak mengajukan saksi,” jelas Ali.

Sebelumnya, Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari menganggap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tim Hukum BPN Prabowo – Sandiaga tidak ada yang memperkuat dugaan kecurangan yang sebelumnya disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) di pilpres 2019. “Kalau keterangan saksi mestinya yang digunakan untuk memperkuat, tapi enggak ada yang memperkuat,” ujar Hasyim pada sidang Rabu (19/6).

Keputusan ini diambil lantaran saksi fakta KPU menganggap keterangan saksi kubu Prabowo-Sandi sebagai pemohon tak relevan dan tak perlu dibuktikan. Bahkan, 15 orang saksi dan dua ahli yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Sandi justru memperkuat argumen KPU. Oleh karenanya, KPU masih mempertimbangkan kesaksian mana yang akan perlu dibantah.

BW dan Denny Indrayana Tak Hadir

Bambang Widjojanto (BW) dan Denny Indrayana tidak terlihat pada deretan tim hukum dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang keempat gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Ke mana keduanya?

Dalam persidangan di MK tersebut, pada tim hukum 02 hanya terdapat 4 orang, yaitu Zulfadli, Iskandar Sonhadji, Iwan Satriawan, dan Luthfi Yazid. Mereka mewakili tim hukum 02 dalam persidangan itu, sedangkan BW dan Denny disebut tengah beristirahat. “Sidang kemarin sampai jam 5 pagi, istirahat agar tak terforsir. Sehat tapi beliau,” ucap Luthfi seusai persidangan di MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (20/6).

Luthfi menyebut BW dan Denny dalam kondisi sehat. Keduanya juga dikatakan Luthfi tengah mengoordinasikan sesuatu terkait dengan sidang. “Istirahat juga tapi kerjakan sesuatu, koordinasi juga dengan kita, persiapkan yang lain, sidang berikutnya pasti datang,” sebut Luthfi.

Dalam persidangan yang berlangsung hari ini, pihak termohon, yaitu KPU, mendapatkan giliran menghadirkan saksi dan ahli. Namun KPU hanya mendatangkan seorang ahli serta memberikan keterangan seorang ahli lainnya secara tertulis.

Persidangan pun akan dilanjutkan Jumat (21/6). Agenda sidang adalah giliran pihak terkait, yaitu tim hukum Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan Bawaslu, menghadirkan saksi dan ahli.(jpc/bbs)

Lirik Pasar Internasional, BPODT Kemas Market Pariwisata Danau Toba, Kemenpar Ajak Maskapai Asing ke Silangit

istimewa WISMAN: Wisatawan mancanegara (Wisman) saat tiba di pelabuhan penyeberangan Tomok, beberapa waktu lalu.
istimewa
WISMAN: Wisatawan mancanegara (Wisman) saat tiba di pelabuhan penyeberangan Tomok, beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tingkat kunjungan wisatawan mancanegara dari Malaysia, Singapura, dan Tiongkok ke Danau Toba menjadi atensi Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT). Karenanya, BPODT akan terus mengemas market pariwisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisman baik dari ketiga negara tersebut maupun dari negara lainnya, termasuk India.

Pesona Danau Toba sukses memikat hati wisatawan mancanegara (wisman), khususnya asal Malaysia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut tercatat, pada April 2019, jumlah kunjungan wismann

ke Sumut sebanyak 22.037 kunjungan. Dari jumlah itu, mayoritas wisman yang berkunjung berasal dari Malaysia yakni sebanyak 10.343 kunjungan atau 46,93 persen.

Berdasarkan data tersebut, Direktur Utama (Dirut) BPODT, Arie Prasetyo menyebutkan, untuk mempermudah akses wisman ke danau volcano sepanjang lebih dari 100 Km dan lebar 30 Km ini, kementerian pariwisata akan mengajak maskapai internasional dari Malaysia, Singapura dan Tiongkok untuk terbang ke Bandara Silangit Internasional di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) dan Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) di Kabupaten Deliserdang. “Di Malaysia sedang dieksplor oleh Lion Grup dan Kemenpar masih berbicara dengan maskapai di Singapura. Saat ini Airasia 4 kali seminggu ke Silangit, alangkaj baiknya jika setiap hari atau bahkan 2 kali sehari,” sebut Arie kepada Sumut Pos, Kamis (20/6).

Selain ketiga negara tersebut, BPODT juga sedang melirik wisman asal India. Begitu juga Duta Besar (Dubes) India di Indonesia sudah memberikan gambaran seperti apa pasar yang digemari turis India, seperti makanan vegetarian. Menurutnya, ini akan menjadi bahan mengeksplor pasar pariwisata bagi wisman India. “India mau menjadikan Silangit sebagai pintu masuk atau Hub turis-turis India yang datang ke Sumut dengan melihat nilai historisnya dan kedekatannya,” ungkapnya.

Untuk itu, kata Arie, BPODT akan menyesuaikan kebutuhan pariwisata dengan pasar yang diminati wisman melalui master plan yang dibuat dan akan selesai pada Juli 2019 ini. “Kita bayang kalau Malaysia, turisnya sudah nyaman di Parapat. Hotelnya ada, makanannya halal dan banyak masjidnya. Tentu wismannya akan cocok berkunjung ke Parapat. Jadi kita sesuaikan marketnya dengan wismannya,” papar Arie.

Dia juga mengaku, BPODT akan terus melakukan pembenahan dengan terus meningkatkan potensi pariwisata yang dimiliki Danau Toba agar wisman tertarik berkunjung. Termasuk membangun fasilitas hotel bintang 5 dan berstandar internasional. Hal ini, menjadi poin utama untuk mendongkrak kunjungan turis asing. “Teman-teman di Asita juga harus dikombinasi dan tidak bisa satu destinasi saja. Ini kita kerjakan terus dan betul-betul kita naikan,” pungkasnya. (gus)

Korsel Bangun LRT Medan-Binjai-Deliserdang-Karo 2020

istimewa BERIKAN: Gubsu Edy Rahmayadi memberikan cenderamata kepada perwakilan Korea.
istimewa
BERIKAN: Gubsu Edy Rahmayadi memberikan cenderamata kepada perwakilan Korea.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi memimpin rapat persiapan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Medan-Binjai-Deliserdang-Karo (Mebidangro) di Ruang Kerja Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro 30 Medan, Kamis (20/6). Rapat melibatkan Pemerintah Kota Medan dan perusahaan dari Korea Selatan, Korea Rail Network Authority (KRNA) yang dulu membangun LRT Jakartan

Gubernur mengapresiasi niat perwakilan KRNA yang mau membantu pembangunan di Sumut. “Terima kasih niat baik dari bapak-bapak, saya ingin membangun LRT di Mebidangro, saya ingin nantinya pihak Pemerintah Korea Selatan bisa memberikan kepastian secara pasti, mengingat jumlah penduduk di kawasan Mebidangro sekitar 7 juta jiwa, sehingga bisa menjadi bahan perhitungan bisnis, jangan sempai pihak Pemprov Sumut atau Korea Selatan merasa ada yang dirugikan nantinya,” ucap Gubernur.

Setelah ada kepastian dari Korea Selatan, Edy Rahmayadi berharap tim KRNA bisa melebur dengan tim yang sudah ada di Sumut. “Nantinya tim dari Korea Selatan bisa bergabung dengan tim yang ada di Indonesia. Setelah balik nanti (dari Korea), mari kita lihat langsung lokasi pembangunannya, intinya mari kita sama-sama bekerja, sembari mencari win win solution,” ujarnya.

Terakhir, sebelum meninggalkan ruangan rapat, Edy Rahmayadi berharap agar hubungan persaudaraan Korea Selatan dengan Sumut bisa semakin erat lewat kerja sama ini. “Ke depanya mari kita jadikan pekerjaan ini sebagai alat mempererat persaudaraan kita, kalian belajar bahasa Indonesia kami pun akan mengenal budaya dari Korea Selatan,” harapnya.

Rencananya di tahun 2020 pengerjaan LRT sudah berjalan. Nantinya LRT Mebidangro akan beroperasi langsung dari stasiun pusat, yaitu Lapangan Merdeka Medan. Adapun pembangunan jalur baru yang akan diaktifkan kembali misalnya jalur Pancur Batu hingga Karo. Sisanya menggunakan jalur yang sudah beroperasi.

Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menjelaskan, proyek ini akan dibiayai Pemerintah Pusat dengan bantuan Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Kota Medan. “Gagasan ini sudah lama ada, kita juga sudah merumuskan pola pendanaannya dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, semua biaya pembanguan LRT akan didanai oleh Pemerintah Pusat, namun ada biaya rolling stock yang menjadi kendala, dibutuhkan dana sekitar Rp2,2 Triliun, mungkin pihak KRNA yang mewakili Pemerintah Korea Selatan bersedia menjadi investornya,” ucapnya.

Jinbeck Lee, Managing Director Korea Raiload Technical Corporation mengatakan bahwa kerja sama ini telah lama dinantikan. “Sudah bertahun tahun kami memeriksa proyek ini, kami ke sini untuk memastikan pelaksanaan pembangunan proyek ini. Usul apa pun dari pemerintah kami siap mendengarkan karena Indonesia sudah seperti saudara sendiri. Nanti setelah pulang ke Korea Selatan, akan kami sampaikan pada Pemerintah Korea Selatan untuk dapat membantu proyek pembangunan ini. Kita harus tukar pikiran agar pandangan kita sama sehingga proyek ini bisa terwujud menjadi nyata,” ucap Lee.

Turut hadir dalam rapat Asisten Pemerintahan Jumsadi Damanik, Kepala Dinas Perhubungan Sumut Abdul Haris Lubis, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Effendy Pohan, Kepala Dinas Pendidikan Arsyad Lubis dan Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution. (prn)

PSMS Dapat Rekomendasi PT LIB, BOPI Ingin Masalah Gaji Pemain Tuntas Sebelum Kick-off Liga 2

sutan siregar/sumut pos LEWATI: Pemain PSMS Medan melewati pemain lawan saat laga ujicoba bentrok Bansar FC di Stadion Mini Kebun Bunga Medan, belum lama ini.
sutan siregar/sumut pos
LEWATI: Pemain PSMS Medan melewati pemain lawan saat laga ujicoba bentrok Bansar FC di Stadion Mini Kebun Bunga Medan, belum lama ini.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Umum PSMS Medan, Julius Raja mengatakan, skuad Ayam Kinantan tetap berangkat untuk bertanding pada laga pembuka Liga 2 2019 kontra PSPS Riau di Stadion Kaharuddin Nasution, Sabtu (22/6). Sebanyak 20 pemain asuhan Abdul Rahman Gurning tersebut, bertolak dari Medan pada Jumat (21/6) pagi ini. PSMS diketahui telah mendapatkan rekomendasi dari PT LIB.

Penegasan ini, dimaksudkan untuk mengklarifikasi kesimpangsiuran informasi yang terjadi, terkait kick-off Liga 2, yang kemungkinan bisa diundur, karena terdapat sejumlah kendala. Dan untuk mencegah terjadinya PSMS dianggap kalah WO, karena tidak hadir di stadion tempat digelarnya pertandingan.

Sebelumnya, Ketua Umum Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) Richard Sam Bera, Rabu (19/6) lalu, melalui siaran pers, menjelaskan, hingga saat ini belum bisa mengeluarkan izin rekomendasi penyelenggaraan Liga 2 2019, karena adanya temuan tim verifikasi, terkait masih terdapat tunggakan gaji pemain yang belum tuntas, di antaranya 17 pemain PSMS (musim 2018, Liga 1), 12 pemain PSPS Riau, dan 2 pemain Sriwijaya FC. Dari informasi ini, tentunya kick-off Liga 2 bisa jadi diundur kembali.

“Setelah dilakukan verifikasi secara ketat, masih ada proses penyelesaian tunggakan gaji pemain yang belum selesai. Karena itu, BOPI masih belum dapat mengeluarkan rekomendasi penyelenggaraan kompetisi Liga 2. Dalam hal ini, kami berkoordinasi dengan teman-teman dari APPI (Asosiasi Pesepakbola Profesinal Indonesia),” ungkap Richard.

Richard mengatakan, pihaknya akan mengirimkan surat ke PT LIB dan APPI untuk menyampaikan hasil pleno internal, dengan harapan bisa ditindaklanjuti. Rapat pleno tersebut digelar Rabu (19/6).

Dia juga menjelaskan, BOPI masih memberikan kesempatan secepatnya kepada pihak-pihak terkait unutk berkoordinasi dan menghadirkan dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan kompetisi Liga 2.

Menanggapi hal ini, King, sapaan karib Julius Raja, mengatakan, Manajemen PSMS sudah mendapatkan rekomendasi dari PT LIB, terkait tunggakan gaji pemain tersebut. Karena menurutnya, untuk membayar gaji pemain tersebut, manajemen menunggu dana cair dari PT LIB. “Kalau sudah dicairkan, maka kami juga akan langsung membayarkan ke para pemain. PT LIB juga sudah menjanjikan segera mencairkan dana yang berjumlah Rp319 juta itu dalam 3 tahap. Dengan persentase pembayaran pertama berjumlah 50 persen, kemudian tahap selanjutnya masing-masing 25 persen,” bebernya.

Sebelumnya King juga mengaku, Manajemen PSMS mengetahui soal putusan BOPI, setelah surat dikirimkan via email pada pukul 20.20 WIB, yang ditujukan ke Direktur PT LIB. Manajemen pun mengaku terkejut, karena sudah memesan tiket untuk 20 pemain PSMS dan 10 official, yang akan berangkat menjalani laga away lawan PSPS. “PSMS sudah memesan tiket untuk keberangkat Jumat (hari ini, red). Dengan adanya masalah ini, maka kami akan berbuat yang terbaik, agar PSMS tetap bisa bertanding. Kami akan berkomunikasi ke PT LIB,” ungkapnya.

PSMS, lanjutnya, sebenarnya sudah memberikan solusi kepada PT LIB.

“Saya sudah bicarakan dengan PT LIB, Selasa (18/6) lalu. PSMS datang karena diundang PT LIB, kami memberikan masukan, nantinya utang PSMS musim lalu bisa dibayarkan oleh PT LIB dengan skema pembayarang langsung ke rekening pemain tanpa ikut campur klub, dan akan dibayar dicicil. “Dibayar 50 persen sekarang, lalu 25 persen di Juli, dan 25 persen lagi dibayar Agustus,” jelas King.

King mengatakan, kasus PSMS sejatinya sudah aman dengan solusi dibayar cicil. Namun hasil rapat PSMS bersama PT LIB belum diterima BOPI, karena ketiga klub bermasalah diharuskan menyelesaikan masalahnya, agar Liga bisa berjalan. “Kami menunggu seperti apa keputusan PT LIB dan BOPI selanjutnya. Kalau dari kami, ingin tetap bertanding sesuai jadwal,” harapnya.

Seperti diketahui, Manajemen PSMS telah membayar gaji seluruh pemain musim lalu pada Desember 2018, dengan alasan kompetisi Liga 1 sudah berakhir. Namun, dalam kontrak pemain baru habis Januari 2019. (pss/dek/saz)

Kesal Dipijat Terlalu Kuat, Terapis Dibunuh Pemuda 18 Tahun di Kutalimbaru

IST/SUMUT POS DIPERIKSA: Gio diperiksa penyidik usai nekat membunuh terapis hanya karena dipijat terlalu kuat.
IST/SUMUT POS
DIPERIKSA: Gio diperiksa penyidik usai nekat membunuh terapis hanya karena dipijat terlalu kuat.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Rumahnya bergelimang darah. Dagu Arma robek akibat dihantam benda tumpul. Terapis berusia 56 tahun itu tewas dibunuh pelanggan. Usut punya usut, nyawa korban dihabisi Gio Ardinata Gurusinga (18).

PERISTIWA itu terjadi di Dusun VII, Tanjung Pama, Desa Namo Rube Julu, Kutalimbaru, Deliserdang, Rabu (19/6). Mayat Arma ditemukan pertama kali oleh tetangganya, Ulani Sembiring yang datang ke rumah korban.

Awalnya, Ulani ingin meminta kepada korban agar anaknya dipijat. Namun setelah beberapa lama dipanggil, Arma tak memberikan jawaban.

Padahal, pintu rumah korban sudah sempat diketuk. Penasaran, Ulani pun memberanikan diri membuka pintu rumah Arma yang kebetulan tidak dikunci.

Setelah dibuka, alangkah terkejutnya Ulani melihat darah berceceran di mana-mana. Ulani tambah terkejut setelah mendapat Arma sudah dalam kondisi tak bernyawa.

Melihat itu, spontan Ulani histeris dan keluar dari rumah korban. Dia kemudian memberitahukan kepada warga hingga diteruskan ke kepala dusun (kadus) VII, Jumino (62).

Dalam hitungan menit, warga pun berbondong-bondong datang ke rumah korban. Tak lama, petugas Polsek Kutalimbaru yang juga mendapat kabar tiba di rumah korban dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Kami mendapat informasi dari kepala dusun ada korban pembunuhan. Selanjutnya, menurunkan anggota ke lokasi untuk menyelidikinya. Saat dicek di lokasi, ternyata ditemukan kondisi korban sudah dalam keadaan kaku dan terlentang bersimbah darah,” ujar Kapolsek Kutalimbaru, AKP Bitler Sitanggang, Kamis (20/6).

Dijelaskan Bitler, dari hasil olah TKP di dagu korban ditemukan luka robek akibat hantaman benda tumpul. Bahkan, di samping tubuh korban terdapat ember warna hitam yang berisi kayu alu dengan bercak darah.

“Dugaan kami, alu tersebut digunakan untuk memukul korban hingga meninggal dunia,” terangnya.

Ia menyebutkan, pihaknya kemudian mengumpulkan keterangan saksi-saksi dari tetangga di dekat rumah korban. Hal ini untuk mengetahui siapa saja yang datang ke rumahnya.

“Dari hasil keterangan saksi, 12 jam setelah penemuan jasad korban, anggota di lapangan akhirnya berhasil mengamankan pelaku yaitu Gio Ardinata Gurusinga warga Dusun VII juga,” ungkapnya.

“Pelaku Gio diamankan setelah mendapat informasi dari kepala dusun bahwa keluarganya menyerahkan Gio agar diproses secara hukum. Jadi, sekitar pukul 19.00 WIB kepala dusun menghubungi kami agar menjemput pelaku. Dia kemudian kami boyong untuk dilakukan pemeriksaan,” sambungnya.

Selain terduga pelaku, pihaknya juga mengamankan kayu alu, baju, celana dan sepatu Gio sebagai barang bukti.

“Alu itu alat yang digunakan pelaku menghabisi korban. Selain itu, kita amankan juga pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi,” ucapnya.

Menurut Bitler, motif pelaku menghabisi korban hanya gara-gara persoalan sepele. Pelaku kesal dipijat terlalu kuat oleh korban.

“Jadi, pelaku saat itu lagi dipijat korban. Karena terlalu kuat dipijat oleh, pelaku mengamuk dan seketika refleks dipukulnya korban. Kemudian, pelaku mengambil alu dari dapur rumah korban dan terus menghajarnya hingga tak berdaya,” tuturnya.

“Setelah puas, pelaku lalu pergi meninggalkan korban yang diduga kuat sudah tak bernyawa lagi lantaran kehabisan darah,” tandasnya sembari menambahkan pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara.(ris/ala)

Pembeli Tak Bisa Kuasai Rumah, Penjual Dilapor ke SPKT Polda Sumut

PRAN/SUMUT POS LAPORAN: Bukti laporan Yusraini Hasibuan ke Polda Sumut.
PRAN/SUMUT POS
LAPORAN: Bukti laporan Yusraini Hasibuan ke Polda Sumut.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Yusraini Hasibuan (52) akhirnya memutuskan membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumatera Utara, Rabu (19/6).

Warga Dusun V, Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang itu kesal karena rumah yang sudah dibeli senilai Rp120 juta sejak 2014 silam dari Amiruddin Butarbutar, tak juga dikosongkan.

Bahkan, sampai saat ini rumah tersebut ditempati oleh abang kandungnya Amiruddin.

“Upaya pengosongan rumah sudah pernah kita lakukan. Tetapi mereka tidak memberikan rumah itu kepada saya, dengan alasan mereka tidak punya rumah lagi dan mau tinggal dimana,” ujar Yusraini kepada sejumlah wartawan di Polda Sumut, Kamis (20/6) sore.

Diakui dia, upaya pihaknya untuk meminta rumah itu dikosongkan tidak hanya sekali. Hal itu sudah dia lakukan berulang kali sejak 2014 silam.

Namun, kata Yusraini, entah dasar dan kekuatan apa yang dimiliki abang kandung Amiruddin, sehingga rumah yang sudah dia beli tersebut tak kunjung jatuh ke tangannya.

Seingatnya, rumah itu dahulu adalah milik seseorang yang masih bisa dibilang sebagai keluarga mereka. Namun, setelah orang tua pemilik rumah meninggal, rumah tersebut diwariskan kepada Amiruddin sebagai anak yang paling kecil.

“Saya sama Amiruddin ini masih dikatakan marito (sepupu) luar, karena garis keturunan keluarga dari Almarhum suami saya. Rumah itu kemudian kami beli dari Amiruddin senilai Rp 120 juta. Saat penyerahan uang juga disaksikan oleh abang dan kakak Amiruddin,” kenangnya.

Anehnya, kata Yusraini, setelah dibayar rumah itu masih ditempati oleh Amiruddin. Bahkan, kini rumah itu seperti dikuasai oleh abang Amiruddin.

Dengan adanya laporan ini, ia berharap Polda Sumut dapat menindaklanjutinya. Yusraini pun ingin rumah yang sudah dia beli kembali ke tangannya.

“Alhamdulillah laporan saya sudah diterima. Mudah-mudahan polisi dapat segera bertindak, karena rumah itu sudah saya beli dengan bukti-bukti yang kuat,” pungkasnya.

Laporan Yusraini diterima dengan Nomor: STPL/850/VI/2019/SUMUT/SPKT ‘I’ tanggal 19 Juni. Laporan diterima AKP Dimun Hutauruk sebagai Payanmas SPKT I.

Dalam laporannya, Yusraini menuding Amiruddin Butarbutar telah melakukan penipuan dan atau menguasai tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya sejak 2014 di Jalan Taruna APBN Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang.

Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan mengatakan, pihaknya menerima setiap laporan tindak pidana dari masyarakat. Selanjutnya, laporan itu diselidiki melalui keterangan saksi dan bukti-bukti.

“Setiap laporan yang masuk akan diproses, selanjutnya penyidik akan memintai keterangan saksi-saksi. Kan setiap laporan ini ada tahap-tahapnya,” tegas mantan Kapolres Nisel tersebut.(prn/ala)

Maling Besi Diamankan dari Kolong Tempat Tidur

BAMBANG/SUMUT POS DIAMANKAN: Ju alias Aceh diamankan oleh personel Sat Reskrim Polres Langkat. Ju alias Aceh diamankan oleh personel Sat Reskrim Polres Langkat.
BAMBANG/SUMUT POS
DIAMANKAN: Ju alias Aceh diamankan oleh personel Sat Reskrim Polres Langkat. Ju alias Aceh diamankan oleh personel Sat Reskrim Polres Langkat.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Satu dari empat pelaku maling 4 ton besi diringkus personel Unit Pidum Sat Reskrim Polres Langkat, Rabu (19/6) malam. Pelaku sukses membobol PT. Sinohidro PLTU Pangkalan Susu Dusun VI Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.

Tersangka Ju alias Aceh (25) warga Dusun VI Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, kini sudah mendekam di dalam sel tahanan Mapolres Langkat.

Petugas juga menyita barang bukti mobil Pick Up Grand Max BK-8042 PJ dan satu gulung selang katingtos (alat pemotong besi).

Peristiwa terjadi Senin (17/6) sekira pukul 23.00 WIB lalu. Kejadian itu dilaporkan oleh Erwan (58), Korlap PLTU Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Dusun V Abdi Kurnia Gang Masjid Desa Kurnia Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.

Awalnya, pelapor mendapat informasi dari security PLTU Pangkalan Susu, Nofriansyah yang melaporkan bahwa lebih kurang 4 ton besi bahim yang berada di Gudang PT. Sinohidro Limited PLTU Pangkalan Susu telah hilang.

Mendapat informasi tersebut, kemudian pelapor menuju ke tempat kejadian perkara dan menemui pimpinan dan staf PT. Sinohidro Limited PLTU Pangkalan Susu.

Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata lebih kurang 4 ton besi bahim telah hilang. Ketika dilakukan pemeriksaan CCTV di lokasi kejadian, mereka melihat 4 orang pelaku yang telah melakukan pencurian dengan cara memotong besi tersebut dengan las.

Kemudian berdasarkan keterangan saksi Sukari, salah satu pelaku dikenal yakni Ju alias Aceh. Atas kejadian, peristiwa itu dilaporkan ke Polres Langkat guna diproses hukum lebih lanjut.

Menindaklanjuti peristiwa tersebut, Kanit Pidum Iptu Bram Candra, bersama dengan personel selanjutnya melakukan penangkapan terhadap pelaku di rumahnya.

Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Teuku Fathir Mustafa didampingi Kanit Pidum Iptu Bram Chandra, membenarkan penangkapan tersebut dan mengakui ketiga teman lainnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian.

“Tersangka kita tangkap sedang bersembunyi di bawah tempat tidur rumahnya. Ketika diintrogasi dia mengakui perbuatannya, sedangkan teman yang ikut mencuri masih dalam pengejaran pihak kepolisian,” katanya.(bam/ala)

Penyidikan Dugaan Korupsi Bupati Labusel dan Labura Terkendala Proses Audit

Khairuddin Syah Sitorus & Wilda Aswan Tanjung
Khairuddin Syah Sitorus & Wilda Aswan Tanjung

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyidik Subdit III/Tipikor Direktorat Reskrimsus Polda Sumut, hingga Kamis (20/6), belum mampu merampungkan kasus dugaan korupsi Bupati Labuhan Batu Selatan (Labusel), Wildan Aswan Tanjung dan Labuhan Batu Utara (Labura), Khairuddin Syah Sitorus. Padahal, kasus dua kepala daerah tersebut sudah naik ke tahap penyidikan sejak beberapa bulan lalu.

DIREKTUR Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Rony Samtana mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil audit kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Proses audit belum selesai, jadi kerugian negara belum diketahui,” ujar Rony, Kamis (20/6).

Menurut dia, jika hasil audit telah diperoleh, pihaknya segera melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Menurutnya, tak menutup kemungkinan oknum bupati kedua kabupaten itu, Labura dan Labusel jadi tersangka.

“Kita masih menunggu hasil audit. Setelah itu kita akan melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka,” sebut Rony.

Kendala serupa juga dialami dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Disporasu. Proses audit belum selesai sehingga kerugian negara belum diketahui.

Sebelumnya, Direktur Reskrimsus Poldasu, Kombes Rony Samtana mengakui, penyidik segera menetapkan tersangka. Penyidik Poldasu telah memintai keterangan 20 orang saksi. Termasuk Kadispora Provsu, BS sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Rabu (13/2) lalu.

Sedangkan kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bupati Labura dan Bupati Labusel, sudah masuk tahap penyidikan.

Kedua kepala daerah tersebut bisa saja dipanggil kembali dan statusnya naik menjadi tersangka, tergantung hasil penyidikan.

Modus operandi yang dilakukan Bupati Labura dan Bupati Labusel dengan mengambil sebagian dari PBB sejak tahun 2013-2015. Masing-masing sebesar Rp3 milyar dengan alasan sebagai uang komisi.(dvs/ala)

1...5,2415,2425,243...15,811Page 5,242 of 15,811

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor