BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Penimbunan resapan air berbentuk kanal sepanjang lebih kurang 2 Km di pinggir Jalan Raya Pelabuhan, Kecamatan Medan Belawan telah merusak tata ruang dan lingkungan. Pelindo selaku regulasi telah melanggar aturan dan dapat dipidana. Demikian diungkapkan anggota DPRD Medan, HT Bahrumsyah, Selasa (18/6).

Ketua Fraksi PAN mengatakan, Pemerintah Daerah saat ini lagi gencarnya untuk mengatasi dampak banjir dengan membuka 30 kawasan resapan air. Dengan adanya tindakan Pelindo telah mengubah ruang terbuka hijau (RTH) merupakan tindakan melanggar undang – undang dan aturan daerah.

“Penyerobotan jalur hijau itu tidak dibenarkan, itu melanggar Undang – Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan melanggat Perda No 2 Tahun 2015 tentang Zonasi Ruang Detail dan Tata Ruang Kota Medan. Perubahan tidak segampang itu dilakukan, Pelindo dapat dipidana,” tegas wakil rakyat àkrab disapa Bahrum ini.

Dengan adanya perubahan tata ruang yang dilakukan Pelindo, kata Ketua Komisi II DPRD Medan ini, akan memberikan dampak buruk bagi masa depan Belawan. Karena, kondisi volime air pasang semakin tinggi dikarenakan adanya proyek reklamasi dan ditambah dengan penimbunan sejumlah resapan air oleh perusahaan BUMN tersebut.

“Kita minta, agar AMDAL yang dipegang oleh Pelindo perlu dicek kembali. Pemerintah sibuk membenahi Medan Utara, malah perusahaan plat merah yang melanggar aturan. Kita minta kepada Wali Kota untuk memerintah dinas terkait mengecek penimbunan resapan air itu, karena sudah melanggar aturan dan perundang – undangan,” tegas Bahrum.

Wakil rakyat dari Medan Utara ini juga kecewa dengan Pelindo yang telah banyak melakukan pembangunan diduga tidak menerbitkan IMB, seperti penembokan resepan air di pinggir jalan tersebut. Ia menegaskan kepada dinas terkait jangan ada màin mata untuk melindungi perizinan secara ilegal.

“Kepada Pak Wali, kita minta untuk turun ke Belawan, melihat kondisi tata ruang yang mengancam Belawan dari dampak air pasang. Sudah jelas, banyak resapan air ditimbun karena adanya pembiaran dari dinas terkait, apabila ini tetap dibiarkan, akan kita bahas di lembaga dewan,” cetus Bahrum.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting meminta masyarakat yang merasa dirugikan akibat aktivitas pembangunan pelebaran dermaga oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, untuk membuat laporan resmi ke DPRD Sumut.

“Kalau ada laporan atau pengaduan resmi dari masyarakat, kami bisa memanggil pihak Pelindo. Namun setidaknya setelah pengaduan resmi itu masuk, kami dapat mengecek kondisinya ke lapangan,” katanya menjawab Sumut Pos, Selasa (18/6).

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, Pelindo I selaku pelaksana pekerjaan pelebaran dermaga, mesti bertanggungjawab atas program tersebut. Jangan sampai mengabaikan dampak lingkungan atau bahkan merugikan masyarakat sekitar.

“Maka dari itu ada baiknya, kan warga yang merasa dirugikan itu laporkan dulu keluhan yang mereka alami. Kami siap untuk menindaklanjuti setiap aspirasi dan laporan seluruh warga Sumut,” katanya.

Terpisah Humas PT Pelindo I Cabang Belawan, Muftikhrahman dikonfirmasi mengaku, kawasan itu masuk dalam HPL, jadi kewenangan mereka menata pelabuhan. Menurutnya, penimbunan itu tidak bagian dari resapan air dan tidak ada kewenangan Pemko Medan di lahan yang mereka kelola.

“Tidak ada kepentingan Pemko Medan di situ, saya belum tahu penimbunan itu untuk apa, nanti saya tanya ke bagian tehnik. Yang jelas, kita tidak ada merusah jalùr hijau,” ungkapnya yang dihubungi via telepon.

Diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan pelebaran dermaga dengan melakukan penimbunan laut atau reklamasi terus berlangsung. Selain itu sejumlah resapan air telah ditimbun untuk pembenahan Pelabuhan Belawan sehingga melanggar jalur hijau dan telah merusak tata ruang yang sudah ada di pemetaan Pemko Medan. (fac/prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di ruas Jalan Terminal Bandar Deli dan Sumatera Utara Belawan menuai protes dengan cacian maki dari pedangang kepada petugas, Selasa (18/6)n

Protes dari pedangan karena dianggap tidak ada pemberitahuan sebelumnya untuk dilakukan pembongkaran lapak jualannya oleh Muspika Medan Belawan.

Seorang pedangang makanan dan minuman, Br Sihombing mengatakan, penertiban yang dilakukan tersebut tidak diberitahu baik secara lisan maupun tulisan.

“Memang petugas tidak ada hati nuraninya, kami berjualan di sini untuk membiayai keluarga kami, kalau sudah tergusur mau kemana lagi kami mencari untuk nafkah. Kemana otak kalian,” kata Br Sihombing saat di lokasi pembongkaran.

Meski mendapatkan caci maki dari pedangang, namun tidak dapat membendung tim gabungan menggusur rata puluhan lapak PKL tersebut.

Camat Medan Belawan, Ahmad SP membantah pembongkaran tersebut dilakukan secara mendadak. Pihaknya, sudah memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada pedangang.

“Sebelumnya sudah dilakukan pemberitahuan kepada pedagang untuk dibongkar sendiri bangunan lapaknya, namun tidak ditanggapi akhirnya dilakukan pembongkaran,” ujar Ahmad SP.

Dia menjelaskan, pedagang yang berjualan di ruas Jalan Terminal Bandar Deli dan Sumatera Belawan ini, sudah melanggar Peraturan Walikota (Perwal) Medan nomor 9 Tahun 2009 tentang larangan mendirikan bangunan di atas saluran drainase, bahu jalan, dan trotoar. “Dari itu, kita lakukan penertiban dan pembongkaran. Agar Kota Belawan tertata dengan bersih dan indah,” jelasnya.

Dalam pembongkaran lapak ini Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dan TNI-AL dilibatkan dalam pengamanan jalanya pembongkaran PKL di kawasan Medan Belawan.

Polsek Medan Kota Tertibkan PKL di Pasar Simpang Limun

Sementara itu, Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Kota membantu Satpol PP dalam menertibkan sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang berlokasi di seputaran Pasar Simpang Limun persis di Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Seksama.

Menurut Kapolsek Medan Kota, Kompol Revi Nurvelani hal ini dilakukan agar masyarakat tertib dan tahu aturan agar tidak berjulan di pinggir jalan

“Pemerintah Kota Medan sudah menyediakan tempat untuk berjualan bagi pedagang. Jadi kita berharap setelah penertiban ini, tidak ada lagi pedagang yang menjajakan dagangannya bukan di tempat yang disediakan, sepeti di bahu jalan,” kata Revi, Selasa (18/6).

Kegiatan yang tersebut katanya berjalan lancar dan terlihat pedagang kaki lima tidak ada yang melakukan perlawanan ketika petugas Satpol PP melakukan penertiban. “Semua berjalan sesuai rencana. Dan Alhamdulillah para pedagang kondusif saat dilakukan penertiban,”ujarnya.

Mantan Kapolsek Medan Barat ini berharap agar pedagang menempati tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Medan.”Tujuannya tidak lain adalah kebersihan. Dengan kota yang bersih, pasti masyarakatnya juga akan bersih. Di sini, kita terlibat karena ini merupakan wilayah hukum kita,”ujarnya seraya menyatakan personel ada sekitar 50 orang. (fac/dvs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejak diambil alih oleh pemerintah pusat, yakni Kementrian Perhubungan, kondisi dua terminal terpadu kelas I di Kota Medan, yaitu Terminal Amplas dan Terminal Pinangbaris malah jadi terbiarkan dan telantar.

Padahal, dengan diambilalihnya kepengurusan kedua terminal tersebut oleh Kementerian Perhubungan, Pemko Medan terpaksa harus merelakan hilangnya

potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai lebih dari Rp5 miliar. Atas hal itu, Dinas Perhubungan Kota Medan telah beberapa kali menyurati pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.

“Sudah kita surati dan kita sampaikan juga, tapi sifatnya ya berupa imbaun agar ada penanganan serius untuk terminal-terminal kita ini,” ucap Kepala Dinas Perhubungan kota Medan, Iswar Lubis kepada Sumut Pos, Selasa (18/6).

Namun, lanjut Iswar, hingga saat ini pihaknya memang belum melihat adanya tindakan yang lebih lanjut dari Kementrian Perhubungan terkait hal yang dimaksudkan.”Tapi memang belum ada tindakan lebih lanjut, kita lihat saja dulu. Nanti akan kita sikapi lagi,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Wakil ketua komisi 4 DPRD Medan, Salman Alfarisi mengatakan, pihaknya sangat miris melihat kondisi terminal Amplas dan Pinangbaris saat ini. “Buruknya wajah terminal Amplas dan Pinangbaris mencoreng wajah Kota Medan. Kita miris melihat kedua terminal itu seperti tidak terurus. Jangan hanya karena pemerintah pusat yang tidak benar mengurus terminal-terminal itu, jadi kinerja kami di DPRD Medan yang jadi dipertanyakan. Kami sudah bekerja maksimal untuk Kota Medan, termasuk untuk terminal itu,” tegasnya.

Lanjut Salman, kondisi terminal yang saat ini diambilalih oleh pusat membuat pihaknya tidak dapat berbuat banyak. Namun, pihaknya terus mendesak pemerintah pusat untuk memperbaiki kinerjanya, khususnya memberikan perhatiannya dalam membenahi kedua terminal kelas I di Kota Medan tersebut.

“Kalau masih dikelola oleh Pemko Medan tentu kami akan tegur apabila pengelolaannya begitu, tapi ini sudah diambil pemerintah pusat. Begitupun kami tidak diam, kami terus mendesak pihak pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan untuk bisa memberikan perhatian dan perbaikan kepada kedua terminal itu,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sejak berlakunya undang-undang yang menyebutkan pengelolaan terminal kelas I jatuh ketangan pemerintah pusat, kelas II dikelola pemerintah provinsi dan kelas III dikelola pemerintah Kabupaten/kota, membuat pengelolaan kedua terminal kelas I dikota Medan, yakni terminal Amplas dan Pinangbaris jatuh ketangan pemerintah pusat.

Akibatnya, Pemko Medan harus kehilangan PAD per tahunnya yang lebih dari Rp5 miliar daripada terminal tersebut. Mirisnya, sejak ditangani oleh pemerintah pusat, kondisi kedua terminal tersebut justru semakin jauh dari kata membaik dan terawat.(mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Medan, Zulkifli Lubis meninggal dunia usai pingsan di parkiran basement gedung DPRD Medan, Selasa (18/6) sekira pukul 16.35 WIB. Politisi PPP itu meninggal setelah sebelumnya sempat dibawa ke Rumah Sakit Malahayati, Medan.

Berdasarkan keterangan Taufik, staf ahli Zulkifli Lubis, sebelumnya Zulkifli sehat saat akan melakukan kunjungan kerja ke Binjai dan Langkat. Namun dalam perjalanan kembali ke Medan, politisi merasa tidak sehat.

“Udah di Binjai tadi mulailah drop. Enggak mau makan, dia makan sedikit aja makan sop. Dia pun udah lemas duluan. Dia udah ngerasa badannya enggak enak, tapi diajak ke klinik enggak mau,” kata Taufik yang membawa kendaraan almarhum.

Taufik menjelaskan, bersama rekannya mengajak Zulkifli untuk ke klinik beberapa kali, namun Zulkifli menolak. Zulkifli kemudian meminta waktu untuk istirahat dan tidur, dengan harapan akan pulih saat bangun.

Dalam perjalanan, Zulkifli tertidur dan Taufik berserta salah satu staf bernama Azwin tidak berani membangunkannya.

“Karena kan tadi dia bilang istirahat, enggak berani aku bangunkannya apalagi dia anggota dewan,” katanya.

Sesampainya di Gedung DPRD Medan tepat di Lt LG, Zulkifli masih terlihat tertidur didalam mobil. ingga Azwin membangunnya, tapi almarhum tetap tak bangun. Akhirnya, Taufik memanggil sejumlah satpam Gedung DPRD Kota Medan.

Saat turun Zulkifli sudah tampak lemas. Saat itu beberapa staf DPRD Medan langsung membawanya ke RS Malahayati. “Sudah dibawa ke RS Malahayati, belum tahu kita kondisinya,” ujar Taufik. Namun kemudian, sekitar pukul 16.30 WIB, Zulkifli Lubis diumumkan meninggal dunia.

Sedangkan istri almarhum, Dewi yang tiba langsung menangis melihat jenazah. “Baru tiga hari bapak meninggal, sekarang kau susul pak. Baik kali kau, pak,” kata Dewi dengan isak tangis.

Dari amatan wartawan sejumlah pegawai Sekretariat DPRD Medan yang hadir di lokasi tak mampu membendung air mata atas kepergian almarhum. Di lokasi sendiri tampak hadir, Sekretaris DPRD Medan, Abdul Azis dan juga anggota DPRD Medan, Ahmad Arief. Hingga akhirnya jenazah diberangkatkan sekira pukul 17.05 Wib ke Jalan Bajak 2 H,Gang Coklat 2 No 51,Medan Amplas. (mag-1/ila)