30 C
Medan
Thursday, April 9, 2026
Home Blog Page 5254

Penyebaran Virus HIV Masih Besar, Syaiful: Tes HIV Cuma Penanganan di Hilir

HIV AIDS-Ilustrasi
HIV AIDS-Ilustrasi

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Penyebaran HIV/AIDS di negara ini masih belum memiliki penuntasan yang konkrit. Pemerintah daerah maupun pusat dinilai masih terus saja berkutat pada tindakan yang hanya terjadi di hulu penyebaran penyakit.

Demikian disampaikan aktivis yang juga pemantau media (Media Watch) Syaiful Harahap yang konsen dalam mencegah penyebaran virus HIV/AIDS. Dikatakannya, harusnya pemerintah melakukan upaya pencegahan penyebaran virus mulai dari hilir.

“Kenapa saya bilang dari hulu, karena penanganan penularan penyakit ini masih sebatas melakukan tes HIV. Kalau begini yang dilakukan berarti sudah terjadi penularan, artinya tidak upaya untuk melakukan pencegahan. Bagaimana yang sudah tertular lainnya, sudah berapa banyak,” ungkapnya dalam acara pelatihan media dan CSO yang digelar Indonesia AIDS Coalition di Hotel Horison Bandara Kualanamu, Deliserdang, Senin (17/6)

Ia menuturkan, upaya pencegahan HIV/AIDS di Sumut adalah yang paling dasar dengan melakukan konseling dan melokalisir pekerja seks komersial (PSK). Dengan begitu, mempermudah dilakukan intervensi kepada mereka agar tidak menularkan lagi HIV/AIDS. Kasus di hulu yang sekarang dihadapi, ada insiden infeksi baru HIV/AIDS melalui empat kelompok, Waria, PSK tak terlokalisir, PSK tak langsung yang menjual diri melalui media sosial dan wanita gratifikasi.

Dari empat kelompok ini, sulit untuk mengetahui apakah mereka terinfeksi HIV/AIDS, sehingga tidak bisa dilakukan upaya intervensi agar tidak menularkan kembali ke orang lain. “Arti melokalisir tempat hiburan malam itu tak lantas melegalkan, tapi upaya untuk mencegah penyebaran (HIV/AIDS). Kalau dilokalisir, PSK tadi bisa diintervensi agar laki-laki yang mau main dengannya wajib memakai kondom, yang sulit kalau tidak dilokalisir tadi,” sebutnya.

Dewasa ini ada kondisi yang disebut Insiden Infeksi Baru HIV/AIDS terjadi di antaranya karena laki-laki tertular melalui hubungan seksual dengan PSK, baik itu PSK langsung, tidak langsung atau PSK dari media online. Sayangnya, kata Syaiful, saat ini pemerintah hanya terfokus di hilir saja dengan melakukan tes HIV.

Padahal yang harus dilakukan upaya konkret di hulu, misalnya juga pemeriksaan pada laki-laki dewasa.

“Selama ini yang diperiksa hanya perempuan saja, PSK, atau ibu hamil. Padahal laki-laki yang mendatangi PSK. Bayangkan satu PSK bisa melayani lima laki-laki per hari. Lima laki-laki itu berisiko, atau tiga di antaranya tertular kemudian berhubungan sama istri, terus menular ke anaknya,” ujarnya. Untuk hal ini, Pemerintah harus didorong untuk membuat regulasi Undang Undang, agar suami istri melakukan konseling HIV. Untuk yang melakukan perilaku berisiko diminta untuk tes HIV.

Selain itu, Tim Inisiatif Petugas Kesehatan & Konseling (TIPK) harusnya meminta kepada Orang dengan HIV/AIDS (Odha) untuk berjanji untuk menghentikan penularan mulai dari dirinya.

“Harusnya itu disampaikan, tapi sekarang sudah tidak adakan. Tidak cukup hanya diperiksa saja, terus dikasih konseling, tapi mereka juga harus janji dari dirinya,” katanya. (dvs/han)

Seleksi PSDS Hadapi Piala Soeratin 2019, 66 Pemain Lolos

Logo PSDS
Logo PSDS

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 66 pemain lolos dalam seleksi yang digelar PSDS Junior di Stadion Baharoeddin Siregar, Lubukpakam, Sabtu (15/6). Mereka merupakan yang terbaik dari 198 pemain mengikuti seleksi.

Pemain yang lolos tersebut hasil seleksi yang dilakukan pada 14-15 Juni, dengan dipantai talenscouting Syahrial Efendi, Surya Darma (kiper), Susanto (beck), Ridoh (tengah), Riky Mulianta (striker), Fetri Efendi (stoper), Agus Jumat (wings).

Syahrial mengharapkan agar setiap pemain harus disiplin baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Jadwal latihan yang sudah ditetapkan pelatih harus ditaati.

“Keberhasilan seorang pemain sepakbol itu berpulang kepada masing masing individu. Pelatih hanya bersifat membantu mengarahkan. Sekarang maukah pemain itu mengikuti saran pelatih,” katanya.

Setiap pemain harus mempunyai visi kedepan. Apa dan bagaimana kedepanya dia sebagai pemain sepakbola. Karena durasi waktu latihan bersama pelatih sangat terbatas.

“Mungkin 3 jam durasi latihannya. Sisanya pemain bersama keluarganya. Karena itu kita sarankan agar jangan begadang. Agar selalu menjaga kebugaran tubuh,”sebutnya.

Ditambahkannya lagi, sebanyak 66 pemain itu akan dilakukan pengurangan. Namun, sebelum dipangkas menjadi 24 orang. Diberi kompetisi kembali kepada ke 66 agar terpilih di 24 besar.

“Kita buat seleksi berjalan. Target kita dalam 3 minggu kedepan sudah terpilih pemain yang akan memperkuat skuad PSDS Jr,”paparnya.

Para pemain terpilih itu akan mengikuti latihan mulai pukul 15.30 Wib setiap Senin, Selasa, Kamis dan Jumat di Stadion Baharoeddin Siregar, Lubukpakam. (btr/dek)

PILWAKO Medan 2020, Tiga Pejabat Pemko Digadang

sutan siregar/sumut pos DIGADANG: Sekda Medan Wiriya Alrahman, Kadis Kebersihan dan Pertamanan M Husni, dan Kepala BKD dan PSDM, Muslim Harahap digadang maju dalam Pilwako Medan 2020.
sutan siregar/sumut pos
DIGADANG: Sekda Medan Wiriya Alrahman, Kadis Kebersihan dan Pertamanan M Husni, dan Kepala BKD dan PSDM, Muslim Harahap digadang maju dalam Pilwako Medan 2020.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perhelatan Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Medan semakin dekat. Sejumlah nama digadang-gadang bakal berlaga di pesta demokrasi daerah lima tahunan pada tahun 2020 mendatang. Termasuk kemungkinan muncul figur dari pejabat teras Pemko Medan sebagai kontestan. Sejauh ini, tiga nama pejabat Pemko Medan santer disebut-sebut tertarik ikut pencalonan dalam Pilwako Medan 2020. Siapa saja mereka?

RUMOR berhembus, Sekda Kota Medan, Wiriya Al Rahman, Kepala BKD dan PSDM, Muslim Harahap, dan Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Muhammad Husni, disebut siap dicalonkan. Rumor lainnya, Wiriya akan dipsangkan dengan Akhyar Nasution dalam Pilwako Medan mendatang.

Sayang hingga berita ini dikirimkan ke redaksi, Wiriya Al Rahman dan Muslim Harahap belum berhasil dikonfirmasi terkait kabar ingin maju di Pilwakon

Wiriya didapati nomor ponselnya berada di luar jangkauan. Sedangkan Muslim Harahap yang coba dihubungi ponselnya tidak aktif. Padahal biasanya kedua pejabat ini sangat terbuka untuk menjawab konfirmasi dari wartawan.

Menyikapi bakal majunya sejumlah pejabat Pemko Medan ini, Ketua Komisi I DPRD Medan, Sabar Syamsuriah Sitepu mengatakan, siap mendukung para figur yang ingin maju sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota dari kalangan ASN, maupun pejabat teras di lingkungan Pemko Medan. “Tak perlu dibatasi. Biarkan saja semua orang yang merasa mampu untuk maju di Pilkada Medan. Termasuk kawan-kawan kita yang di DPRD, silakan saja,” katanya menjawab Sumut Pos, kemarin.

Menurutnya, semua orang dan masyarakat punya hak yang sama untuk maju sebagai calon kepala daerah, sebab hal tersebut dijamin oleh konstitusi. “Cuma tinggal lagi timbang badan dan bercermin. Jika sudah layak, silakan maju,” tuturnya.

Secara pribadi, Sabar sudah mengetahui sinyal bahwa ada sejumlah pejabat teras Pemko Medan yang tertarik mencalon sebagai kepala daerah. Menurut dia, semakin banyak figur atau calon yang mucul nantinya maka hal tersebut sangat baik bagi masyarakat. “Kita tentu mendukung siapapun itu orangnya, selama dia memiliki kemauan dan niat yang tulus membangun Kota Medan lebih baik, tentu akan didukung. Tinggal lagi masyarakat yang nantinya memutuskan,” ucap politisi Golkar itu.

Ia menambahkan, kemungkinan hadir calon independen juga sangat besar nantinya. Selain itu, pihaknya turut mendorong, bilamana ada muncul para calon muda dan energik untuk membangun kota ini. “Sudah saatnya jugalah kaum-kaum muda ini tampil untuk mengabdi kepada daerahnya. Kami dorong jika memang ada sosok-sosok muda yang masih energik dan punya niat tulus memajukan kota yang kita cintai ini,” katanya.

Kolega Sabar, Muhammad Nasir juga berpandangan senada. Bahkan ia lebih condong mendorong agar banyak calon-calon independen di pilwako mendatang. “Tentu saja orang-orang yang akan maju jalur independen nantinya, memberi motivasi buat calon yang diusung dari parpol. Tentunya akan menjadi suatu pertandingan yang sangat menarik,” ujarnya.

Menurut politisi PKS ini, silakan saja jika ada figur dari birokrat di Pemko Medan yang berniat maju sebagai kandidat. Semakin banyak calon yang muncul tersebut tentunya, sangat baik buat kehidupan demokrasi bagi masyarakat dan Kota Medan. “Saya kira selama dia punya niat tulus untuk berbuat dan membangun kota ini, patut untuk diberi dukungan. Masyarakat juga akan melihat siapa saja sosok yang akan mucul nantinya. Termasuk kemungkinan ada calon alternatif di luar parpol,” katanya.

Badko HMI Inginkan Kaum Muda

Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara, M Alwi Hasbi Silalahi menyebutkan, Badko HMI menginginkan adanya kesempatan yang diberikan kepada kaum muda di Sumatera Utara untuk bisa memimpin roda pemerintahan di Sumut. “Bukan hanya untuk Kota Medan, tapi kami justru berharap ada slot untuk kaum muda memimpin dalam pemerintahan di 23 kabupaten/kota di Sumut. Beri ruang untuk kamu muda memimpin di pemerintahan, Sumatera Utara dan khususnya kota Medan Butuh Perubahan,” ucap Alwi Hasbi kepada Sumut Pos, Minggu (16/6).

Ide serta gagasan yang dimaksud, kata Alwi, akan lebih mudah diwujudkan oleh kaum muda yang lebih energik serta lebih mampu dalam bekerja keras. “Selain itu, kaum muda juga lebih kritis dalam setiap persoalan yang ada. Bukan hanya tahu mengkritik, kaum muda juga selalu punya ide-ide segar dalam menyelesaikan persoalan,” ujarnya.

Dilanjutkan Alwi, Kota Medan telah terlalu lama kehilangan jati dirinya. Dia menilai, semakin hari Kota Medan hanya menjadi kota administrasi dan kehilangan banyak nilai-nilai kearifan lokal serta ketinggalan jauh dari kota-kota besar lainnya di Indonesia. “Biarkan kaum muda yang mengembalikan jati diri Kota Medan kepada hakekatnya. Kota Medan sudah tertinggal jauh dan kaum muda punya banyak solusi untuk itu,” tegasnya.

Alwi menyebutkan, pihaknya telah memiliki banyak sekali nama-nama kaum muda di Sumatera Utara dan khususnya Kota Medan untuk diajukan sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Akan tetapi, Alwi menegaskan, Badko HMI tidak pernah mengusung tokoh kaum muda berdasarkan partai politik. “Kami punya banyak sekali nama-nama. Ada Ihwan Ritonga, Afif Abdillah, Anggi Lubis dan masih sangat banyak nama-nama lainnya. Yang jelas Badko HMI adalah murni organisasi dan kami tidak punya kepentingan khusus dengan partai politik. Kami murni mengusung nama-nama yang kami nilai layak untuk diusung, tidak ada urusannya dengan partai politik,” tegasnya.

Selain itu, Alwi juga menyebutkan, Badko HMI Sumut tidak akan mengusung tokoh-tokoh yang tidak berdomisili dan kesehariannya tidak berkecimpung Sumatera Utara. Menurutnya, saat ini justru Sumut memiliki sangat banyak tokoh-tokoh lokal yang pantas diusung hingga membuat pihaknya tidak akan ‘mengimpor’ tokoh-tokoh nasional yang saat ini tidak berkedudukan di Sumut.

“Bagaimana mungkin orang yang tidak berdomisili dan berkecimpung di Kota Medan bisa tahu persoalan dan solusi untuk Kota Medan? Tokoh muda di Sumut jauh lebih berkompeten dalam menyelesaikan persoalan di Kota Medan. Saat ini Sumut justru kelebihan tokoh-tokoh hebat, yang ada seharusnya Sumut ‘mengekspor’ tokoh-tokoh hebatnya keluar daerah, bukan justru ‘mengimpor’ tokoh-tokoh luar untuk membangun Sumatera Utara,” tutupnya. (prn/mag-1)

Periode April 2018 dan 2019 Kunjungan Wisman ke Sumut Naik 17,29 Persen

FILE sumut pos WISMAN: Dua wisatawan mancanegara berdiri di persimpangan jalan Kota Medan.
FILE sumut pos
WISMAN: Dua wisatawan mancanegara berdiri di persimpangan jalan Kota Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut mencatat, kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Sumatera Utara pada April 2019 mengalami peningkatan sekitar 17,29 persen dibandingkan April 2018. Jika pada April 2018 wisman ke Sumut sebanyak 18.789 kunjungan, maka pada April 2019 naik menjadi 22.037 kunjungan.

Menurut Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Sumut, Bismark SP Sitinjak, peningkatan kunjungan wisman ini terpantau di Bandara Kualanamu Internasional (KNIA) Deli Serdang, Bandara Silangit Internasional Tapanuli Utara (Taput), Pelabuhan Belawan Medan, dan Pelabuhan Tanjungbalai-Asahan.

Dia juga mengungkapkan, jika dibandingkan Maret 2019 lalu, kunjungan Wisman ke Sumut juga meningkat 1,13 persen. “Pada Maret lalu sebanyak 21.791 kunjungan, sedangkan pada April naik menjadi 22.037 kunjungan,” sebut Bismark.

Dia juga menyebutkan, pada April 2019, wisman dari Malaysia merupakan pengunjung yang

terbanyak yukni 10.343 kunjungan atau 46,93 persen dari 22.037 kunjungan. “Hal ini, menunjukan Sumut masih menjadi daerah yang favorit dikunjungi warga Malaysia,” ungkapnya.

Meski jumlah kunjungan wisman ke Sumut meningkat pada April 2019, namun tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Sumut mengalami penurunan disbanding pada Maret 2019. Pada Bulan April mencapai rata-rata 49,83 persen, atau turun 4,61 poin dibanding Maret 2019 sebesar 54,44 persen. “Namun rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia di hotel berbintang bulan April 2019 mencapai 2,19 hari, naik 0,29 poin dibanding bulan Maret 2019,” kata Bismark.

Sedangkan, jumlah penumpang domestik yang berangkat dari Sumut melalui Bandara Kualanamu selama April 2019, mencapai 195.395 orang atau turun 3,41 persen dibanding Maret 2019 yang mencapai 202.298 orang. “Jumlah penumpang angkutan laut antar pulau (dalam negeri) yang berangkat pada April 2019 tercatat sebanyak 11.718 orang atau naik 8,85 persen dibanding bulan sebelumnya sebanyak 10.765 orang,” pungkas Bismark.

Hunian Hotel di Daerah Wisata Masih Tinggi

Sementara Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut, Deni S Wardhana mengatakan, hunian hotel di daerah tujuan wisata, seperti Parapat dan Berastagi masih penuh paskalebaran. “Memang biasanya penuh kalau libur dan paskalebaran. Kondisi tersebut berbeda dengan hotel di dalam kota yang justru turun,” katanya, Minggu (16/6).

Deni mengatakan, hunian hotel di dalam kota bisa berkisar 40-60 persen sudah sangat bagus. Berbeda dengan hunian di hotel-hotel tempat wisata. Penurunan hunian hotel di dalam kota pada Lebaran 2019, kata Deni, dampak mahalnya harga tiket penerbangan. Akibat harga tiket pesawat yang mahal, maka banyak warga yang tidak mudik ke Sumut dan wisatawan nusantara tidak pergi berlibur.

Denny mengaku, penurunan hunian hotel di Lebaran 2019 sudah diprediksi sejak awal. Keyakinan tamu hotel akan turun itu semakin kuat setelah menjelang akhir Ramadan, pesanan kamar masih di kisaran 20-30 persen.

“Meski lebih rendah dari 2018, tetapi disyukuri karena masih ada di kisaran 40% hingga 50%,” katanya.

General Manager Inna Parapat Hotel, Maryanto Sanusi, menambahkan, pesanan kamar di hotel tersebut masih terus ada pasca Lebaran. “Bahkan ada pesanan hingga 75% untuk akhir pekan,” katanya.

Dengan adanya pesanan kamar hotel yang cukup banyak, isian kamar Hotel Inna Parapat menjadi di kisaran 89 persen untuk akhir pekan. Bahkan, ada prediksi pesanan kamar hotel naik lagi dan bisa 100% seperti saat Lebaran. (gus/bbs)

Menantu Jokowi Dikaitkan dengan PDIP

ISTIMEWA BELANJA: Bobby Nasution saat menemani mertuanya Joko Widodo berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan di Medan, beberapa waktu lalu.
ISTIMEWA
BELANJA: Bobby Nasution saat menemani mertuanya Joko Widodo berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan di Medan, beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – SEJAK tahun 2005, PDI Perjuangan dua kali memenangkan Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Medan yakni pada 2005 mengusung pasangan Abdillah-Ramli, dan 2015 mengusung pasangan Dzulmi Edlin-Akhyar Nasution.

Karenanya, kepesertaan partai berlambang banteng gemuk bermoncong putih ini selalu diperhitungkan dalam Pilwako Medan.

Pada Pilwako 2020, bakal calon yang akan diusung PDI Perjuangan kembali mendapat perhatian. Apalagi, mereka bisa mengusung pasangan calon sendiri tanpa harus berkoalisi, karena sudah memenuhi syarat 20 persen dari jumlah kursi di DPRD Kota Medan.

Lantas, siapa yang bakal diusung PDI Perjuangan?

Meski Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Japorman Saragih mengaku, hingga kini partainya belum membuka penjaringan bakal calon, apalagi membahas nama-nama yang akan diusung. Namun begitu, sejumlah nama sudah dikait-kaitkan dengan parpol pemenang Pemilu 2019 ini.

Kabar terbaru, nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution bakal masuk dalam pencalonan Wali Kota Medan dari PDIP. Lagi-lagi, Japorman menyebutkan, belum ada pembahasan soal itu. “Sejauh ini belum ada nama-nama yang dibicarakan terkait itu, belum untuk saat ini. Pembahasan resmi soal itu belum ada,” tegas Japorman Saragih kepada Sumut Pos, Minggu (16/6).

Namun begitu, dia mengaku, tidak menutup kemungkinan PDI Perjuangan akan mencalonkan tokoh nasional di Pilwako Medan 2020. “Kalau bicara kemungkinan, tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa saja terjadi. Yang terpenting bukanlah tokoh lokal ataupun nasional, tapi masalah mampu atau tidak dalam membangun Kota Medan. Dan di Sumut sendiri pun, PDIP punya kader-kader yang mumpuni untuk diajukan sebagai calon Wali Kota Medan,” terangnya.

Jika dilihat dari tiga kali Pilwako Medan, PDI Perjuangan selalu mengusung tokoh asli Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Pada 2005, PDI Perjuangan mengusung pasangan Abdillah-Ramli. Kemudian pada Pilwako Medan 2010, PDI Perjuangan mengusung pasangan Sofyan Tan-Nelly Armayanti, dan pada Pilwako Medan 2015, mereka mengusung pasangan Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution.

Melihat dari sejarah Pilwako Medan itu, pengamat sosial politik dari Universitas Sumatera Utara Dr Warjio mengaku yakin kalau PDI Perjuangan akan mengusung kadernya di Pilwako Medan, apakah itu sebagai wali kota maupun wakil wali kota. Menurutnya, kecil kemungkinan partai besutan Megawati Soekarno Putri itu akan mengusung tokoh nasional di Pilwako Medan.

“PDIP belum pernah mengajukan kadernya di pusat untuk calon Wali Kota Medan. Justru saat ini yang menjadi Wakil Wali Kota Medan adalah kader PDIP di daerah, yaitu Pak Akhyar Nasution,” terangnya.

Untuk itu, sebut Warjio, memang sebaiknya PDIP tetap mengusung kadernya yang ada di Sumut ataupun di Kota Medan untuk dicalonkan pada Pilwako mendatang. “Sebaiknya tak perlu impor kader seperti di Pilgubsu, karena masih banyak kader lokal yang pantas diusung untuk jadi Wali Kota Medan. Selain itu, banyak pihak yang meyakini bahwa tokoh-tokoh yang ada di Medan atau di Sumut lah yang lebih memahami persoalan yang dihadapi Kota Medan saat ini,” tuturnya.

Namun, ujar Warjio, sulit untuk memprediksi langkah yang diambil PDIP dalam pencalonan Pilwako Medan tahun depan. Pasalnya, kemungkinan untuk mengusung kader lokal maupun kader pusat oleh PDIP sama-sama terbuka lebar. “Cukup sulit untuk memprediksinya, semua kemungkinan masih terbuka lebar,” tutupnya. (mag-1)

8.292 CJH Sumut Lunasi BPIH, Kuota Tutup

Sutan Siregar/Sumut Pos_ Jemaah haji Kloter I saat tiba di Komplek Asrama haji Jalan AH. Nasutio Medan, Minggu (2/9)
Sutan Siregar/Sumut Pos_
Jemaah haji Kloter I saat tiba di Komplek Asrama haji Jalan AH. Nasutio Medan, Minggu (2/9)haji

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Agama (Kemenag) Sumut memastikan, seluruh calon jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci tahun ini, telah melakukan pelunasan. Dengan demikian, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Sumut telah menggenapi kuota 8.292.

“Setelah pelunasan tahap ketiga memang masih ada sisa. Tapi karena ada kuota cadangan, jadi akan menutup sisa yang belum lunas. Jadi cadangan ini yang menggantinya, otomatis dia. Jadi sudah lunas semua,” ungkap Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumentasi Haji, Erinofa kepada Sumut Pos, Minggu (16/6).

Untuk saat ini, kata Erinofa, kuota tersisa telah ditutup oleh kuota cadangan yang berjumlah 162 orang. Kuota cadangan ini, seluruhnya telah melakukan pelunasan. “Walaupun nanti ada yang batal, ada yang meninggal, ada yang menunda, cadangan ini yang akan mengisi,” ucapnya.

Menjelang keberangkatan calon jamaah haji, menurut Erinofa, Kemenag Sumut saat ini tengah mempersiapkan paspor para jamaah. “Paspor jamaah kita terima dari Kabupaten/kota lalu kita proses disini (Kemenag Sumut), selanjutnya kita bawa ke Jakarta untuk dipisah. Sampai hari ini kita belum bawa paspor ke Jakarta, masih kita proses,” jelasnya.

“Pemasangan stikernya, kloternya, fotonya belum final. Kalau sudah siap kloter-kloternya, barulah secara bertahap kita bawa ke Jakarta,” sambung Erinofa.

Erinofa memastikan, dalam pekan ini akan membawa tiga sampai empat kloter ke Jakarta. “Sesuai dokumen yang kita terima dari Kabupaten/kota, apabila kelengkapan dokumennya lengkap itu yang kita dulukan untuk diproses dan dibawa ke Jakarta,” pungkasnya.

Sementara, untuk jadwal pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Embarkasi Medan, Kloter 1 masuk ke Asrama tanggal 11 Juli 2019 dan berangkat tanggal 12 Juli 2019. Kemudian di ikuti Kloter 2 sampai Kloter 22. (man)

Dalil Kecurangan dalam Situng, KPU Nilai Gugatan 02 Cacat Logika

situng kpu
situng kpu

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menilai salah satu dalil gugatan Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi ke MK tidak logis. Dalil yang dimaksud adalah soal kecurangan dalam Situng.

“Pemohon mendalilkan bahwa KPU melakukan kecurangan dengan merekayasa Situng. Namun dalam petitum, mereka meminta MK membatalkan perolehan suara hasil rekapitulasi secara manual. Ini namanya nggak nyambung,” katanya.

Pramono menilai kubu paslon 02 mencoba membangun asumsi bahwa hasil perolehan suara di Situng (Sistem Informasi Penghitungan) sengaja diatur untuk mencapai target angka tertentu yang sesuai dengan rekapitulasi manual. Asumsi itu dinilai tidak tepat.

“Ini adalah asumsi yang tidak tepat. Pemohon mencoba menyusun teori adjustment” atau penyesuaian,” tambahnya.

Mantan ketua Bawaslu Banten tersebut menjelaskan, meski berawal dari Form C1 yang sama, alur penghitungan Situng dan rekap manual jelas berbeda. Dalam Situng, petugas memindai Form C1 kemudian langsung mengunggahnya ke sistem informasi tersebut tanpa perlu menunggu rekapitulasi di tingkat atasnya.

Sementara rekap manual dilakukan secara berjenjang mulai dari kecamatan, KPU kabupaten-kota, KPU provinsi hingga KPU Pusat.

“Nah, angka yang digunakan untuk menetapkan perolehan suara setiap peserta pemilu adalah angka yang direkap secara berjenjang itu,” tambahnya.

Oleh karena itu, apabila mengikuti logika asumsi Tim Hukum Prabowo-Sandiaga; maka seharusnya yang menjadi tuntutan koreksi adalah angka perolehan di Situng yang bukan digunakan KPU sebagai dasar penetapan paslon terpilih Pilpres 2019.

Menurut Pramono, pemohon gugatan tidak pernah membahas dugaan kecurangan dalam proses rekapitulasi berjenjang. Tim Hukum Prabowo-Sandiaga juga tidak memberikan bukti rinci dugaan pelanggaran rekapitulasi berjenjang tersebut, seperti nama TPS, kecamatan, kabupaten atau kota tertentu.

“Sama sekali tidak ada. Jadi, tuntutan agar hasil rekap manual dibatalkan karena Situng katanya direkayasa, itu didasarkan pada logika yang tidak nyambung,” ujarnya.

Dalil Tim 02 Sulit Diterima

Terpisah, pakar hukum tata negara, Juanda, mengatakan, dalil mendiskualifikasikan cawapres Ma’ruf Amin dalam permohonan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sulit diterima hakim Konstitusi. Pasalnya, hal itu dinilai bukan ranah Mahkamah Konstitusi, masalah diskualifikasi seharusnya menjadi ranah penyelenggara pemilu, khusus Komisi Pemilihan Umum ( KPU).

Seperti diketahui, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi dalam salah satu gugatannya meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Alasannya, Ma’ruf memiliki posisi di dua bank syariah yang dianggap melanggar syarat pencalonan.

“Saya kira sangat sulit untuk diterima. Pertama bukan ranahnya MK untuk mendiskualifikasi,” kata Juanda dalam diskusi bertajuk Mahkamah Keadilan untuk Rakyat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/6/2019).

Juanda menjelaskan, jika saat pendaftaran di KPU Ma’ruf Amin tidak memenuhi syarat seharusnya sudah ditolak. Tetapi, jika kemudian tidak memenuhi syarat dan diterima, berarti ada kesalahan dari KPU. “Nah ketika itu dia (kuasa hukum BPN) tahu seharusnya dia menggugat KPU ke PTUN. Artinya keputusan penetapan dari KPU untuk Pak Ma’ruf ini ada kesalahan atau ada yang merugikan pasangan 02. Maka, ranah alamatnya bukan ke MK, tapi ke PTUN,” terangnya.

Guru Besar Tata Negara Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini juga mempertanyakan alasan hukum jika ingin mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf Amin. Pasalnya keduanya lolos persyaratan. Menurutnya, jika alasan tim 02 adalah dugaan Jokowi-Ma’ruf melakukan tindakan pidana, hal itu masih memungkinan. Tetapi, dalam gugatan tidak yang mengatakan salah satu dari pasangan calon melakukan tindakan melanggar hukum. Contohnya tindakan hukum yang bisa mendiskualifikasi paslon adalah jika melakukan tindak pidana korupsi.

“Jadi untuk mendiskualifikasi alasan hukumnya apa, saya tidak melihat,” ujarnya. (MHS/rmco)

Jalan Provinsi Pakpak Bharat-Humbahas Rusak, akan Dibangun Paling Lambat 2020

Istimewa KUNKER: Tim XI Kunker DPRD Sumut yang dipimpin Siti Aminah Peranginangin didampingi anggota Layari Sinukaban, Leonard Samosir, Toni Togatorop, Robert Tobing foto bersama Pj Bupati Pakpak Bharat Asren Nasution, Sekda Pakpak Bharat Banuarea, Kasatpol PP Antony Siahaan dan sejumlah OPD Pakpak Bharat, saat kunker ke Pakpak Bharat.
Istimewa
KUNKER: Tim XI Kunker DPRD Sumut yang dipimpin Siti Aminah Peranginangin didampingi anggota Layari Sinukaban, Leonard Samosir, Toni Togatorop, Robert Tobing foto bersama Pj Bupati Pakpak Bharat Asren Nasution, Sekda Pakpak Bharat Banuarea, Kasatpol PP Antony Siahaan dan sejumlah OPD Pakpak Bharat, saat kunker ke Pakpak Bharat.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jalan provinsi tembus kabupaten Pakpak Bharat menuju Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), saat ini dalam keadaan rusak. Kondisi tersebut membuat Kabupaten Pakpak Bharat tetap terisolir dan jauh dari kata berkembang. Terkait hal itu, Tim XI DPRD Sumut berjanji akan memperjuangkan pembangunan jalan dimaksud, paling lambat tahun 2020.

Janji itu disampaikan Tim XI DPRD Sumut dalam agenda kunjungan kerja (kunker) ke Pakpak Bharat, didampingi pejabat (Pj) Bupati Pakpak Bharat, Asren Nasution, yang mengeluhkan kondisi sejumlah ruas jalan di wilayahnya.

“Dalam pertemuan Tim XI dengan Pj Bupati Pakpak Bharat yang dihadiri Kasatpol PP Antony Siahaan (mewakili Pemprovsu), terungkap bahwa jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Pakpak Bharat dengan Sabulussalam Provinsi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam) kondisinya sangat parah alias hancur-hancuran,” ujar Ketua dan anggota Tim XI DPRD Sumut Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, Siti Aminah Peranginangin, Leonard S Samosir, Layari Sinukaban, Robert Tobing dan Toni Togatorop kepada Sumut Pos, via selulernya, akhir pekan kemarin.

Asren Nasution didampingi Sekda Pakpak Bharat, Banuarea beserta para OPD-nya, kepada Tim XI mengatakan, ruas jalan nasional Sibande Kecamatan Sitelu Tali Ujungjahe – Sabulussalam Provinsi NAD dan jalan lintas Sumut-Aceh lewat Pakpak Bharat sepanjang 23 km, kondisinya ‘hancur-lebur’.

“Kerusakan jalan nasional itu sudah sangat parah. Besar harapan kami kepada lembaga legislatif untuk menyampaikan kondisi jalan nasonal ini kepada Kementerian PUPR maupun BBPJN (Balai Besar Penanganan Jalan Nasional) di Medan, agar bisa segera diperbaiki, guna menghindari keresahan masyarakat pengguna jalan,” kata Asren.

Begitu juga soal kelanjutan pembangunan jalan provinsi dari Pakpak Bharat – Ulu Merah – Humbahas yang hingga kini belum dilakukan pengaspalan dari batas Pakpak Bharat ke Humbahas, sehingga sangat menyulitkan masyarakat melintasi jalan tersebut.

“Masyarakat yang melintasi jalan itu sangat menderita. Setiap kendaraan yang lewat wajib membawa balok kayu untuk mengganjal kendaraan, agar tidak mundur jika sewaktu-waktu berhenti di tanjakan jalan,” jelas Asren sembari berharap kepada DPRD Sumut untuk mengalokasikan anggaran kelanjutan pembangunannya di APBD 2020.

Menanggapi keluhan Pj Bupati Pakpak Bharat terkait hancurnya jalan nasional Sibande – Sabulussalam, Tim XI Leonard, Layari dan Siti Aminah menyebutkan bahwa pihaknya segera mendesak BBPJN Sumut segera melakukan perbaikan guna menghindari keresahan masyarakat.

“Kita secara bersama-sama akan mendatangi Kementerian PUPR di Jakarta, agar kerusakan jalan nasional ini dapat segera diperbaiki. Paling lambat pada 2020 ini jalan harus sudah mulus, guna menghindari terisolirnya kabupaten yang baru dimekarkan tersebut,” ujar Leonard.

Menyangkut jalan tembus Pakpak Bharat – Humbahas yang hingga kini belum tuntas, Leonard, Toni dan Layari berjanji akan memperjuangkan anggaran pembangunannya di APBD Sumut TA 2020. Karena dengan baiknya akses jalan Pakpak Bharat – Humbahas, dipastikan perekonomian kedua kabupaten ini akan terangkat dan dapat berkembang pesat.

Dalam pertemuan itu, PJ Bupati Pakpak Bharat maupun DPRD Sumut sepakat akan mengundang Bupati Humbahas untuk menemui Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, agar anggaran pembangunan jalan provinsi jurusan Salak – Ulu Merah – Deleng Simpon – Batu Gajah hingga Humbahas dapat dialokasikan di APBD 2020 mendatang. (mag-1)

Terkait Karyawan Bank Syariah Mandiri Dibunuh di Kamar Kos, Korban Diduga Dihabisi Teman Dekat

IST/sumut pos EVAKUASI: Personel Polres Tapteng mengevakuasi jenazah pegawai Bank Syariah Mandiri, Santi Devi Malau dari TKP untuk diautopsi di rumah umum terdekat, Jumat (14/6) lalu.
IST/sumut pos
EVAKUASI: Personel Polres Tapteng mengevakuasi jenazah pegawai Bank Syariah Mandiri, Santi Devi Malau dari TKP untuk diautopsi di rumah umum terdekat, Jumat (14/6) lalu.

TAPTENG, SUMUTPOS.CO – Pegawai PT Bank Syariah Mandiri (BSM), Santi Devi Malau (23) dihabisi di kosnya, Desa Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Jumat (14/6). Meski sudah mengantongi identitas pelaku, namun Polres Tapteng enggan memberitahu siapa terduga tersebut.

KASATRESKRIM Polres Tapteng AKP Dodi Nainggolan mengatakan, terduga pelaku ditengarai seorang lelaki yang juga teman dekat korban. Saat ini, anggota di lapangan masih memburunya.

“Sudah kami kantongi (identitas pelaku). Dia masih teman dekat korban dan saat kejadian masuk ke dalam kamar tanpa ada upaya paksa,” ujar Dodi, Sabtu (15/6).

Dia mengungkapkan, usai menghabisi nyawa Sinta Devi Malau secara keji, terduga pelaku membawa dompet milik korban serta mengunci pintu kamar kos dari luar.

Namun beberapa barang berharga milik korban, seperti cincin tidak diambilnya.

“Dugaan sementara dompet dan kunci kamar kos dibawa terduga pelaku untuk menghilangkan jejak,” katanya.

Keterangan dari sejumlah saksi, selama ini almarhumah Sinta tinggal di kos-kosan bersama dengan rekan kerjanya di Bank Mandiri Syariah Tapteng.

Namun saat kejadian, korban hanya tinggal seorang diri lantaran temannya sedang cuti dan pulang ke Batam.

Sebelum ditemukan tewas di kamar mandi tempat kos, Sinta sempat menghadiri acara halal bihalal. Kemudian dia pulang ke kos untuk mencuci pakaian dan salat.

“Jadi selesai itu ada seorang pria yang diduga temannya datang ke kamar kos. Setelah itu, korban ditemukan meninggal dunia,” ucapnya.

Hasil pengembangan, almarhumah tewas dengan luka bekas benturan keras di bagian kepala. Diduga luka itu akibat dibenturkan ke tembok kamar mandi atau kloset hingga korban pingsan.

Setelah itu mulut korban ditutup dan lehernya dicekik hingga meninggal. Usai membunuh, pelaku pergi dengan mematikan lampu dan mengunci kamar kos.

Diketahui, Sinta Devi Malau seorang karyawati Bank Mandiri Syariah di Tapteng meregang nyawa dalam kamar kosnya di Jalan Padangsidempuan, Kecamatan Pandan, Jumat (14/6) lalu.

Korban ditemukan dalam posisi telungkup dengan wajah ditutup kain dan terdapat bekas luka cakaran pada kedua tangannya.

Informasi diperoleh, jenazah korban tiba di rumah duka, Jumat (14/6) sekira pukul 15.00 WIB. Isak tangis keluarga dan pelayat pun pecah.

Keluarga tak menduga Santi pergi secepat itu untuk selama-lamanya. Ratusan pelayat silih berganti datang ke rumah duka.

Informasi lain menyebut, sebelum ajal menjemput Santi, ibunya sempat diminta korban untuk menyetrika bajunya yang akan dipakai untuk menghadiri pesta pernikahan temannya di Padangsidempuan, pekan depan.

“Jumat malam sekitar jam 8 malam, Santi pulang ke kos usai menghadiri acara halalbihalal bersama teman kantornya, dan sempat mengajak satu orang temannya untuk tidur di rumah kosnya,” ujar salah seorang keluarga korban di rumah duka.

“Karena teman satu kos Santi sudah empat hari pulang ke Sidempuan untuk persiapan pesta pernikahannya. Namun temannya itu tak jadi menemani Santi tidur di kosan,” sambungnya.

Keluarga korban juga menyebutkan, bahwa Santi sempat memberi sebuah jam dan kemeja kepada ayahnya.

Santi Devi Malau dikebumikan persis di samping makam kakeknya. Tepatnya di Desa Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut, Sabtu (15/6).

Dalam proses pemakaman itu, Maslan Malau orangtua dari Santi menerima langsung jasad putrinya di liang lahat. Dalam doa yang dipanjatkan agar kiranya almarhum diterima di sisi-Nya.

BSM Minta Pelaku Diungkap

Kematian tidak wajar yang dialami Santi Devi Malau, Jumat (14/6) lalu, membuat pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) berduka.

“Kami sangat berduka dan kehilangan atas meninggalnya Sdri Santi Devi Malau,’’ sebut Corporate Secretary Mandiri Syariah, Ahmad Reza kepada wartawan, Minggu (16/6).

PT BSM berharap peristiwa meninggal karyawatinya itu dapat segera diungkap dan ditangkap pelakunya. Dijelaskannya, korban bergabung dengan Mandiri Syariah sekitar satu tahun lalu.

“Saat ini manajemen menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada pihak Kepolisian dan juga siap membantu petugas jika dibutuhkan untuk membantu permasalahan ini,” sebut Reza.

Namun Reza, juga mengimbau kepada khalayak untuk tidak menyebarkan foto pribadi almarhumah di media sosial maupun menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi agar tidak menambah duka pihak keluarga yang ditinggalkan.

“Kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk mengusut permasalahan ini, “ tuturnya.

Untuk diketahui, Santi Devi Malau adalah petugas customer service Mandiri Syariah KFO Mikro Pandan Kota, Tapanuli Tengah. Korban memiliki kinerja yang baik selama bekerja. (gus/ala)

Karyawan Pabrik Plastik Tewas Tergiling Mesin Pembersih Goni

Dangerous accident in warehouse during work - wounded worker ** Note: Visible grain at 100%, best at smaller sizes
Ilustrasi kecelakaan kerja

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ronata Situmorang (31) tewas mengenaskan tewas di mesin pembersih plastik tempat ia bekerja. Warga Jalan Tangguk Bongkar VII, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai itu diduga mengalami kecelakaan kerja.

Peristiwa terjadi di Jalan Muara Selambu, Dusun V, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Sabtu (15/6).

Ceritanya, pagi itu korban seperti biasanya bekerja di gudang plastik milik Purba.

Kuat dugaan, korban tidak memperhatikan plastik yang melilit tubuhnya.

Sehingga, korban tertarik dan tergiling mesin yang sedang berputar.

Tak lama, korban yang sudah tewas keluar dari mesin dengan kondisi kepala pecah dan seluruh tubuh remuk. Di saat bersamaan mesin pembersih plastik mati.

“Sudah hampir setahun dia (korban) kerja di sini,” ujar salah seorang warga, M Pakpahan (43).

Kata Pakpahan, korban belum menikah dan tinggal di gudang bersama pacarnya.

“Saat kejadian pacar korban sedang keluar. Sementara itu Marga Purba pemilik gudang tidak di sini tinggalnya,” katanya

Saat kejadian, warga curiga lantaran mesin mendadak mati. Akhirnya, warga mengecek ke dalam gudang dan mendapati tubuh korban terlentang di lantai dan terdapat banyak darah.

Warga kemudian melaporkannya ke warga lainnya. Sementara, jasad korban ditutupi dengan menggunakan kain sarung.

Kanit Reskrim Polsek Percutseituan Iptu MK Daulay membenarkan peristiwa tersebut, Sabtu (15/6). Hasil olah TKP, korban diteketahui telah sendiri hingga mengakibatkan kematian.

“Saksi Yanti boru Saragih keluar dari gudang lalu teriak meminta tolong kepada saksi lainnya bernama Riswandi. lalu Riswandi masuk kedalam gudang dan melihat korban sudah tergeletak di depan mesin pencucian goni kotor dalam keadaan meninggal dunia,” ujarnya, Minggu (16/6).

“Korban sudah kami bawa untuk dilakukan visum ke RS Bhayangkara,” pungkasnya.(dvs/ala)