KBERPELUKAN: Pasangan Capres, Jokowi dan Prabowo saling berpelukan usai mengikuti debat pertama di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1).
KBERPELUKAN: Pasangan Capres, Jokowi dan Prabowo saling berpelukan usai mengikuti debat pertama di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (12/5/2019) dini hari menyatakan, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto- Sandiaga Uno menang di Kota Medan.
Dari 21 kecamatan di Kota Medan, Prabowo-Sandiaga memperoleh 645.209 suara, sedangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendapatkan 542.221 suara.
Ketua KPU Medan Agussyah Ramadani Damanik mengatakan, rekapitulasi sementara di 12 kecamatan, Prabowo-Sandiaga sudah unggul di sembilan kecamatan yaitu Medanperjuangan, Medan Timur, Medanlabuhan, Medantembung, Medanmaimun, Medanmarelan, Medanbelawan, Medanamplas dan Medanarea.
Sementara itu, Jokowi-Ma’ruf unggul di Kecamatan Medanpetisah, Medanpolonia, dan Medanbaru. “Perolehan suaranya, pasangan calon 02 sebanyak 351.752 suara, dan pasangan calon 01 sebanyak 261.579 suara,” kata Agussyah, Minggu petang.
Pihaknya sudah menyelesaikan penghitungan suara di 21 kecamatan dengan kecamatan terakhir yang direkapitulasi adalah Medandenai.
Sebelum mengesahkan hasilnya, KPU Medan sudah melakukan sinkronisasi terhadap perbedaan yang muncul saat rekapitulasi. Pihaknya juga telah melakukan koreksi data di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).
“Tidak mempengaruhi perolehan suara. Di Kota Medan, pasangan nomor urut 02 unggul dari 01,” ujarnya.
Foto: Istimewa
BERDIALOG: Anggota DPR RI berdialog dengan seorang peserta sosialisasi, di Lingkungan Sibuaya, Labuhanbatu, belum lama ini.
Foto: Istimewa BERDIALOG: Anggota DPR RI berdialog dengan seorang peserta sosialisasi, di Lingkungan Sibuaya, Labuhanbatu, belum lama ini.
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Sejak awal pelaksanaan program KB tahun 1970 sampai sekarang dan bahkan waktu mendatang, kekuatan informasi merupakan faktor kunci kelangsungan keberhasilan Program Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Hal itu disampaikan Kabid Adpin BKKBN Sumut, Dra Rabiatun Adawiyah MPHR, pada sosialisasi Advokasi dan KIE oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sumut bersama mitra kerja, di Lingkungan Sibuaya, Labuhanbatu, belum lama ini. Turut hadir Anggota DPR RI, DR Saleh Partaonan Daulay MAg, MHum, MA, sebagai mitra kerja.
Advokasi dan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) yang dilakukan secara intensif dan terarah dan tepat sasaran, merupakan salah satu kegiatan kunci mengubah sikap, perilaku dan sistem nilai.
“Melalui sarana modern, materi KIE dapat dikemas dalam bentuk film, drama, iklan, PSA (Public Service Advertising) serta pertunjukan bagi masyarakat,” tutur Rabiatun Adawiyah.
Pemerintah juga telah menetapkan beberapa indikator, seperti penurunan angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) dari 2,6 menjadi 2,28 anak per wanita, meningkatkan pemakaian alat/obat kontrasepsi, dan menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani dari 11,4 persen menjadi 9,91 persen.
Sasaran tersebut, sambungnya, tidak mungkin akan tercapai jika hanya mengandalkan BKKBN. Tetapi perlu dukungan dari dinas-dinas lain, TNI/Polri, dunia pendidikan, dunia usaha, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh perempuan, pemerintah desa, LSM, media massa dan pihak-pihak lainnya. (rel)
Foto: Istimewa
PEMENANG: Perwakilan BKKBN Sumut dan Anggota DPR RI diabadikan bersama warga pemenang hadiah, di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, belum lama ini.
Foto: Istimewa PEMENANG: Perwakilan BKKBN Sumut dan Anggota DPR RI diabadikan bersama warga pemenang hadiah, di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, belum lama ini.
KARO, SUMUTPOS.CO – Program Keluarga Berencana (KB) Nasional telah menunjukkan keberhasilan yang diakui secara internasional. Terbukti dengan ditunjuknya Indonesia sebagai salah satu Central of Excelent (Pusat Unggulan) dalam bidang Kependudukan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR).
“Salah satu media telah dilakukan dalam menyampaikan informasi program KB kepada masyarakat antara lain melalui Advokasi KIE Program Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK),” jelas Kabid Litbang BKKBN Sumut, Dra T Lafalinda MPd, pada sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, belum lama ini.
Informasi, lanjut Lafalinda, selalu dibutuhkan dan erat hubungannya dengan pelaksanaan program KB baik bagi masyarakat, pelaksana maupun para pengelola program. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kegiatan Advokasi dan KIE dapat ditempuh melalui berbagai even kegiatan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi elektonik yang memungkinkan diakses masyarakat secara lebih luas.
Turut hadir Anggota DPR RI, H Ansory Siregar LC, sebagai mitra kerja.
Dalam sambutannya Ansori menegaskan dukungan pemerintah terhadap program pengendalian penduduk.
Untuk memeriahkan kegiatan, politisi PKS ini mengajak warga peserta sosialisasi berdialog. Panitia juga menyiapkan sejumlah hadiah menarik untuk dibawa pulang. (rel)
Foto: Istimewa
BUKBER: Direktur External Relation PT AR, Linda Siahaan, memberi sambutan dalam acara buka puasa bersama awak media, di Medan, Jumat (10/5).
Foto: Istimewa BUKBER: Direktur External Relation PT AR, Linda Siahaan, memberi sambutan dalam acara buka puasa bersama awak media, di Medan, Jumat (10/5).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tambang Emas Martabe yang dikelola PT Agincourt Resources (PTAR) telah memasuki tahun ketujuh operasionalnya semenjak penuangan emas pertama pada 24 Juli 2012 lalu.
“Sebagai bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat lingkar tambang, sejak proyek dimulai PT Agincourt Resources telah secara aktif mendukung pengembangan masyarakat di area sekitar Tambang Emas Martabe, untuk memastikan masyarakat setempat merasakan secara langsung manfaat kehadiran kami. Dukungan ini berfokus pada 15 desa setempat di sekitar tambang yang dikategorikan sebagai Desa Lingkar Tambang atau Directly Affected Villages (DAVs), meskipun beberapa program memberikan manfaat lebih luas ke daerah,” kata Direktur External Relation PT AR, Linda Siahaan, dalam acara buka puasa bersama awak media, di Medan, Jumat (10/5).
Program pengembangan masyarakat diberi nama Community Management Plan (CMP) PTAR, yang diluncurkan tahun 2016. CMP menyediakan suatu kerangka kerja untuk pelaksanaan program pengembangan masyarakat oleh PTAR hingga tahun 2022. Tahun 2018, PTAR mengeluarkan $1,25 juta untuk program-program yang mendukung pelaksanaan CMP,” kata Linda.
Angka itu merupakan tambahan, selain dividen yang dibayarkan kepada pemerintah kabupaten dan provinsi.
CMP menargetkan lima bidang utama bagi dukungan pengembangan masyarakat selama jangka waktu lima tahun, yaitu kesehatan, pendidikan, usaha lokal dan pembangunan ekonomi, infrastruktur umum, dan hubungan masyarakat.
Foto: Istimewa BUKBER: Katarina Siburian Hardono, Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources, memberi sambutan dalam acara buka puasa bersama awak media, di Medan, Jumat (10/5).
Beberapa program CSR yang akan dilanjutkan adalah operasi katarak gratis bagi masyarakat setempat. “Hingga saat ini sebanyak 7.131 orang telah menjalani operasi secara cuma-cuma sejak dimulainya program ini di tahun 2011,” kata Linda.
Kemudian PTAR juga memberikan beasiswa Martabe Prestasi di mana tahun ini ditargetkan menjangkau sekitar 170 siswa SD hingga Mahasiswa di Batangtoru dan Muara Batangtoru.
Adapun pemegang saham mayoritas PTAR sejak awal Desember 2018 adalah PT. Danusa Tambang Nusantara (95%), yang dimiliki PT. United Tractors Tbk (60%) dan PT. Pamapersada Nusantara (40%). Sementara 5% saham lainnya dipegang oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui PT. ANA.
Acara bukber dihadiri Katarina Siburian Hardono, Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources dan Ketua PWI Sumut, Hermansyah SE. (mea)
Foto: Istimewa
SOSIALISASI: Perwakilan BKKBN Sumut dan anggota DPR RI diabadikan bersama peserta sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK di Siantar Estate, Kabupaten Simalungun, belum lama ini.
Foto: Istimewa SOSIALISASI: Perwakilan BKKBN Sumut dan anggota DPR RI diabadikan bersama peserta sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK di Siantar Estate, Kabupaten Simalungun, belum lama ini.
SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPR RI, H Ansory Siregar LC, mengapresiasi BKKBN Sumut atas pelaksanaan sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK di Siantar Estate, Kabupaten Simalungun, belum lama ini.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan pentingnya pengendalian jumlah penduduk untuk mencegah persoalan baru. Seperti angka pengangguran, pernikahan dini, dan kemiskinan. “Pengendalian jumlah penduduk ini bisa dilakukan dengan mengatur jarak melahirkan dan mengikuti program KB,” ujarnya.
Kabid Litbang BKKBN Sumut, Dra T Lafalinda MPd, dalam sambutannya menekankan pentingnya program KB bagi keluarga. Karena dengan ber-KB, akan melahirkan generasi yang berkualitas.
“Kehamilan ini harus direncanakan. Karena kalau direncanakan akan dirawat dengan baik. Suami yang mengelus perut istri saat hamil merupakan cara berkomunikasi dengan anak. Selain itu, gizi ibu yang sedang hamil juga harus diperhatikan,” katanya.
Untuk memeriahkan kegiatan sosialisasi, panitia menyiapkan berbagai macam hadiah kepada para peserta. (rel)
Foto: Istimewa
PLTBg: Head Mill & Engineering Asian Agri, James Sembiring (kanan), dan Humas Asian Agri, Lidia Silitonga, menjelaskan soal pembangunan PLTBg, Kamis (9/5).
Foto: Istimewa PLTBg: Head Mill & Engineering Asian Agri, James Sembiring (kanan), dan Humas Asian Agri, Lidia Silitonga, menjelaskan soal pembangunan PLTBg, Kamis (9/5).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Asian Agri telah membangun total 10 Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) di Sumatera. Tiga di antaranya sedang dalam tahap pembangunan di Sumatera Utara. Sebelumnya, Asian Agri telah membangun sebanyak tujuh PLTBg di Sumut, Riau dan Jambi.
“Tujuh PLTBg yang sudah beroperasi terdiri dari dua unit di Sumut (Asahan dan Negeri Lama Labuhanbatu), dua unit di Jambi, dan tiga unit di Riau. Sementara tiga PLTBg yang tahun ini sedang dibangun di Sumut dan akan segera beroperasi, yakni di Gunung Melayu 2 di Asahan, Aek Nabara dan Tanjung Selamat di Labuhanbatu,” ujar Head Mill & Engineering Asian Agri, James Sembiring, dalam Ngopi Pintar bareng Humas Asian Agri, Lidia Silitonga, saat acara Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Asian Agri Group dengan Insan Pers Sumut, di Medan, Kamis (9/5).
Adapun kapasitas ketiga PLTBg itu antara 1 – 2,2 megawatt (MW). “Ke depannya, PLTBg akan dikembangkan hingga 10 unit lagi, sesuai target perusahaan membangun sebanyak 20 unit PLTBg hingga 2020,” kata James.
Foto: Istimewa FOTO BERSAMA: Manajemen Asian Agri, foto bersama usai bukber di Medan, Kamis (9/5).
Pembangunan PLTBg yang bahannya bersumber dari limbah cair/POME (Palm Oil Mill Effluent) dari PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) itu membuktikan komitmen Asian Agri peduli dengan lingkungan. “Pembangunan PLTBg itu sekaligus memenuhi kebutuhan energi secara mandiri dan membantu pasokan ke PLN,” ujar James.
Energi listrik yang dihasilkan PLTBg digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik PMKS milik Asian Agri sekitar 30 persen. Sisanya 70 persen atau di kisaran 1.500 Kwh, disalurkan ke masyarakat melalui kerja sama dengan PLN. “Investasi pembangunan PLTBg itu sekitar 6 juta dolar AS per unit,” cetusny.a
PLTBg berkapasitas maksimal 2,2 MW itu membutuhkan limbah setidaknya 1.800 meter kubik. Pembangunan PLTBg ini sebagai wujud Asian Agri mendukung program pemerintah dalam pengurangan emisi gas rumah kaca.
“Meski ada unsur bisnis, tetapi pengembangan PLTBg Asian Agri lebih utama kepada penjagaan dan peningkatan penjagaan lingkungan,” katanya. (mea)
Foto: Istimewa
DIABADIKAN: Perwakilan BKKBN Sumut dan Anggota DPR RI diabadikan bersama warga peserta sosialisasi, di Desa Suka Makmur Mandoge, Kabupaten Asahan, belum lama ini.
Foto: Istimewa DIABADIKAN: Perwakilan BKKBN Sumut dan Anggota DPR RI diabadikan bersama warga peserta sosialisasi, di Desa Suka Makmur Mandoge, Kabupaten Asahan, belum lama ini.
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Sosialisasi advokasi dan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) kembali hadir di Desa Suka Makmur Mandoge, Kabupaten Asahan, belum lama ini.
Pada kesempatan itu Kabid Latbang BKKBN Sumut, Dra T Lafalinda MPd memaparkan Program Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Turut hadir Anggota DPR RI, H Ansory Siregar LC, sebagai mitra kerja BKKBN.
Menurut Lafalinda, Advokasi dan KIE yang dilakukan secara intensif dan terarah dan tepat sasaran merupakan salah satu kegiatan kunci mengubah sikap, perilaku dan sistem nilai.
Adapun media Advokasi dan KIE terdiri dari poster, factsheet, umbul-umbul, leaflet dan stiker. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kegiatan Advokasi dan KIE dapat ditempuh melalui berbagai even kegiatan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi elektronik yang memungkinkan diakses masyarakat secara lebih luas.
“Pemerintah juga telah menetapkan beberapa indikator, seperti penurunan angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) dari 2,6 menjadi 2,28 anak per wanita, meningkatkan pemakaian alat/obat kontrasepsi dan menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani dari 11,4 persen menjadi 9,91 persen,” ujar Lafalinda.
Sasaran tersebut, sambungnya, tidak mungkin akan tercapai jika hanya mengandalkan BKKBN. Tetapi perlu dukungan dari dinas-dinas lain, TNI/Polri, dunia pendidikan, dunia usaha, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh perempuan, pemerintah desa, LSM, media massa dan pihak-pihak lainnya.
Seluruh tamu undangan yang hadir tetap semangat. Pasalnya panitia menyiapkan doorprize di penghujung acara. (rel)
Foto Istimewa
HADIAH Perwakilan BKKBN Sumut dan Anggota DPR RI menyerahkan hadiah kepada warga peserta sosialisasi, di Desa Sei Kemah, Sei Dadap, Asahan.
Foto Istimewa HADIAH Perwakilan BKKBN Sumut dan Anggota DPR RI menyerahkan hadiah kepada warga peserta sosialisasi, di Desa Sei Kemah, Sei Dadap, Asahan.
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Desa Sei Kemah, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan antusias mengikuti sosialisasi Advokasi dan KIE yang digelar BKKBN Sumut bersama mitra kerja DPR RI Tahun 2019. Acara dimulai dengan pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mars KB.
Kabid Latbang BKKBN Sumut, Dra T Lafalinda MPd mengatakan, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi Desa Sei Kemah. Khususnya dalam mewujudkan 8 fungsi keluarga.
Lafalinda menambahkan dalam materinya bahwa alat reproduksi harus dijaga, dipelihara baik fisik dan fungsinya dengan cara perencanaan dan pengendalian keluarga.
Kehadiran Anggota DPR RI, H Ansory Siregar LC, membuktikan support pemerintah dalam meningkatkan kualitas keluarga di Labura.
“Dua anak cukup tapi tetap harus ada perencanaan. Harapan masyarakat bisa menjadi duta-duta KB di masa datang,” harapnya. (rel)
Foto: Istimewa
BERSAMA: Warga diabadikan bersama anggota DPR RI dan perwakilan BKKBN Sumut, usai sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK di Desa Mancang Selesai, Kecamatan Selesai, Langkat, belum lama ini.
Foto: Istimewa BERSAMA: Warga diabadikan bersama anggota DPR RI dan perwakilan BKKBN Sumut, usai sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK di Desa Mancang Selesai, Kecamatan Selesai, Langkat, belum lama ini.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut menggelar kegiatan Sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK Bersama Mitra Kerja tahun 2019 di Desa Mancang Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, belum lama ini.
Turut hadir anggota DPR RI, H Ansory Siregar LC, sebagai mitra kerja dan Dra. Rabiatun Adawiyah, MPHR sebagai Kabid Adpin BKKBN Sumut.
Acara sosialisasi yang dihadiri ratusan warga ini juga digelar berbagai kegiatan hiburan. Di antaranya berupa pertunjukan kesenian, serta pembagian dooprize berhadiah sepeda gunung, kompor gas, dispenser, dan berbagai hadiah menarik lainnya.
Perwakilan BKKBN Sumut, Dra Rabiatun Adawiyah MPHR, mengatakan, kegiatan sosialisasi advokasi dan KIE ini bertujuan meningkatkan dukungan dalam pergerakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Sumut.
“Di samping itu, juga bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan keterpaduan mitra kerja dalam melakukan Advokasi dan KIE dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pembinaan ketahanan keluarga,” ucap Rabiatun Adawiyah.
Program KKBPK ini, katanya melanjutkan, sangat penting bagi keluarga, karena dapat melahirkan generasi yang berkualitas. “Program ini bukan hanya untuk perempuan, tapi juga untuk pria, karena setiap kehamilan bisa direncanakan,” ujarnya.
Sementara itu, H Ansory Siregar LC menambahkan, DPR RI terus berkomitmen untuk mendukung program KKBPK. Sebab program ini juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keluarga berencana, serta mendorong masyarakat untuk mengikuti program KB.
Menurutnya, jumlah penduduk harus dikendalikan. Jika tidak, maka satu rumah akan diisi oleh 3-4 kepala keluarga. Dan tentunya, kondisi ini akan berpengaruh terhadap perekonomian, termasuk keluarga. “Jadi, jumlah penduduk harus dikendalikan agar hidup itu enak,” pungkasnya. (rel)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara melanjutkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat provinsi Jumat (10/5) kemarin, batal dilakukan.
Penyebabnya, rekapitulasi di tiga kabupaten/kota yakni Medan, Deliserdang dan Nias Selatan belum juga selesai.
Ketua KPU Sumut Yulhasni mengungkapkan, ada lima poin yang menjadi alasan mereka menskors rapat pleno tersebut. Poin pertama, rekapitulasi Kabupaten Nias Selatan baru selesai 10 Mei 2019 malam, karena adanya rekomendasi Bawaslu Nias Selatan. “Kemungkinan rekan-rekan di Nias Selatan baru bisa berangkat ke Medan tanggal 11 Mei 2019,” kata Yulhasni kepada wartawan, kemarin.
Kemudian, lanjutnya, rekapitulasi di Kabupaten Deliserdang juga akan berlangsung sampai 12 Mei, karena masih menyisakan 557 TPS di Kecamatan Percut Seituan. Sedangkan rekapitulasi Kota Medan, diperkirakan selesai 10 Mei malam dan penyerahan ke KPU Sumut akan dilakukan Sabtu (11/5) malam hari juga.
“Poin keempat adanya rekomendasi Bawaslu Sumut terhadap rekapitulasi di Kabupaten Nias yang sampai sekarang masih berproses di Kabupaten Nias. Atas dasar dan kondisi ini, rekapitulasi perhitungan suara tingkat Provinsi Sumut akan kembali dibuka pada Minggu, 12 Mei 2019 di Hotel Santika Medan,” katanya.
Diketahui, sejauh ini KPU Sumut sudah menuntaskan rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 di 30 kabupaten/kota dari 33 daerah di Sumut. Komisioner KPU Sumut Divisi Logistik, Batara Manurung, mengakui, tinggal tiga kabupaten kota lagi yang belum direkapitulasi, yaitu Kota Medan, Deliserdang, Nias Selatan. “Sampai saat ini kita juga masih menunggu kelengkapan KPU Nias, karena masih kurang satu kecamatan (belum direkap). Untuk Deliserdang rencananya tanggal 11 dan 12 Mei,” katanya.
Lanjut Batara, untuk Kabupaten Nias khususnya di Kecamatan Idanagao, Bawaslu merekomendasikan perhitungan ulang. Alasannya, ada perbedaan pada formulir DA1 dan DAA 1. “Pada formulir tersebut ada perbedaan data, padahal semuanya distempel basah, sehingga menyebabkan Bawaslu membuat rekomendasi untuk hitung ulang terhadap C1 Plano,” katanya.
Pada Kecamatan tersebut, menurutnya akan diadakan perhitungan ulang terhadap 50 TPS di 28 desa. “Kita sudah menginstruksikan KPU Nias untuk melakukan perhitungan ulang itu esok hari (Sabtu, Red),” katanya.
Informasi yang Sumut Pos peroleh, adapun hasil rekapitulasi Pemilu 2019 tingkat Sumut terutama di 30 kabupaten/kota, antara kedua pasangan capres baik nomor urut 01 dan 02, sementara ini berbagi kemenangan masing-masing di 15 kabupaten dan kota. Namun saat dimintai konfirmasi ihwal perolehan data ini, Batara mengaku belum lagi mengecek ke bagian operator soal kevaliditannya. “Saya belum cek lagi, belum ada kami buat file bentuk softcopy-nya. Sementara ini belum bisa kami sampaikan,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua KPU Medan Agussyah Damanik mengaku akan segera menyelesaikan rekapitulasi pada Jumat (10/5) malam. Dengan begitu, pihaknya akan menyerahkan hasil rekapitulasinya ke KPU Sumut pada hari ini, Sabtu (11/5). “Hari ini kami akan melakukan rekapitulasi suara untuk kecamatan Medan Helvetia, Medan Johor dan Medan Denai,” kata Agussyah Damanik kepada Sumut Pos, kemarin.
Pantauan Sumut Pos kemarin, KPU Medan melakukan rekapitulasi untuk kecamatan Medan Helvetia. Rekapitulasi itu dimulai sejak pukul 10.00 WIB, namun harus diskors karena petugas PPK mengaku lupa membawa salinan suara. Usai diskors, rekapitulasi pun dilanjutkan kembali sekira pukul 14.00 WIB dan selesai pada pukul 16.30 WIB. “Untuk Medan Johor dan Denai akan kita rekapitulasi pada pukul 20.00 WIB nanti, usai salat Isya. Kemungkinan untuk Medan Johor dulu, tapi kalau memang Medan Denai juga sudah siap untuk kita rekapitulasi pada jam itu, maka akan kita hitung pada jam yang sama dengan menggunakan 2 panel,” terangnya.
Disebutnya, hingga Jumat sore kemarin, logistik kedua kecamatan belum juga masuk ke Hotel Grand Inna Medan, tempat diselenggarakannya Rapat pleno terbuka KPU Medan. “Kemungkinan nanti logistik yang masuk itu milik kecamatan Medan Johor dulu, prediksi kita, kira-kira sebelum Maghrib sudah sampai di sini. Saat ini mereka sedang bersiap-siap dari kecamatannya bersama para saksi,” terangnya.
Agussyah juga menyebutkan, pihaknya akan langsung melakukan penetapan hasil rekapitulasi malam itu juga, jika semua sudah rampung. “Malam ini harus selesai dan kami lakukan penetapan. Memang rekapitulasi untuk KPU Sumut bisa di tanggal 11 atau 12 Mei. Itu artinya kami sebenarnya masih punya kesempatan untuk melakukan rekapitulasi sampai besok (hari ini). Tapi kami tidak mau berlama-lama lagi, kalau logistiknya sudah masuk semua, tentu akan langsung kami selesaikan semuanya malam ini,” tutupnya.
Sementara Ketua Bawaslu Medan, Payung Harahap mengungkapkan, Kecamatan Medan Johor akan dihitung paling akhir. Sebab, masih ada beberapa data yang belum sinkron.
Selain itu, ada juga 2 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Medan Johor masih terkendala. Sedangkan Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) sudah tidak mau tahu lagi. “Jadi informasinya dua Ketua KPPS itu akan dijemput paksa bersama pihak kepolisian. Tidak bisa lepas tangan begitu saja, kalau masih ada persoalan,” ujar Payung kepada wartawan, Jumat (10/5).
Ia tidak tahu, apakah dengan sejumlah persoalan tersebut, rekapitulasi suara tingkat Kota Medan akan selesai tepat waktu. Terkait hal ini, Ketua KPU Medan, Agussyah Damanik mengaku belum tahu ada 2 Ketua KPPS di Medan Johor yang sudah lepas tangan mengenai persoalan di TPS nya. Jika hari ini perhitungan suara di tiga kecamatan tidak tuntas, kata dia, KPU Medan akan berkonsultasi dengan KPU Sumut. “Tunggu petunjuk KPU Sumut kalau memang tidak selesai,” jelasnya.
Tidak hanya Medan, KPU Deliserdang juga hingga kemarin belum juga menuntaskan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilu serentak 2019. Hingga kemarin, masih tersisa tiga kecamatan lagi yang belum tuntas rekapitulasinya yakni Tanjungmorawa, Sunggal, dan Percut Seituan. Ketua KPU Deliserdang, Timo Dahlia Munthe menyebutkan, alasan lambatnya perhitungan di 3 kecamata itu karena banyak protes dari saksi, sehingga dilakukan pembukaan kotak suara di TPS. Alasan lainnya, tingginya DPT dalam satu kecamatan. “Untuk Percut Seituan jumlah TPS ada sekitar 1.250. DPT mencapai 400 ribuan. Demikian juga dengan Sunggal dan Tanjungmorawa,” ungkapnya.
Untuk mengejar ketertinggalan, perhitungan di tingkat KPU atau rapat pleno terbuka dilakukan secara simultan. “Jadi yang dihitung kecamatan yang sudah selesai melakukan penghitungan. Dan kecamatan yang belum akan menyusul,” ungkapnya. (prn/mag-1/btr)
