29 C
Medan
Tuesday, April 7, 2026
Home Blog Page 5255

Jalan Penghubung Tiga Desa di Langkat Rusak Parah

Ilyas/Sumut pos BERKUBANG: Kondisi jalan dari ujung Kelurahan Alur Dua menuju Desa Lama ke Desa Baru berlubang dan digenangi air.
Ilyas/Sumut pos
BERKUBANG: Kondisi jalan dari ujung Kelurahan Alur Dua menuju Desa Lama ke Desa Baru berlubang dan digenangi air.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Keseriusan Pemkab Langkat dalam pembangunan infrastruktur perlu dipertanyakan. Bagaimana tidak, jalan penghubung dari Desa Lama dan Desa Baru, Harapan Jaya, Kecamatan Sei Lepan, Langkat, rusak parah.

Sebahagian besar ruas jalan berlubang, dan jika musim penghujan bak kubangan kerbau. Sehingga menyulitkan pengendara melintasi jalan tersebut.

“Kerusakan badan jalan utama dan jalan-jalan antar dusun di tiga desa kawasan sentra pertanian itu sudah cukup lama, tapi hingga kini belum ada tindakan perbaikan dari pemerintah Langkat,”ujar mbah Kong Wage dan Jamilah, warga Desa Lama saat ditemui Sumut Pos, Kamis (13/6)

Diungkap kedua warga tersebut, jalan utama sepanjang 3 kilometer yang menjadi penghubung kedua desa itu, dua tahun belakangan cukup banyak pengendara sepedamotor mengalami kecelakaan. Mulai dari bersenggolan dan terperosok ke lubang yang ada di badan jalan.

Selain rawan kecelakaan, warga juga kesulitan mengangkut hasil pertanian dari areal kebun, seperti tandan buah segar (TBS), karet dan coklat untuk dipasarkan.

Karena itu, warga di kawasan sentra pertanian tersebut, meminta Pemkab Langkat dalam hal ini Bupati dan Dinas terkait segera memperbaiki jalan rusak itu.

“Jalan itu akses dan urat nadi perekonomian masyarakat yang 80 persen berpenghasilan dari pertanian,”kata Jamilah.

Menanggapi keluhan warga tersebut, Camat Sei Lepan Faizal Rizal Matondang, SSos MAP melalui Sekcam M Iqbal mengaku pihaknya sudah berulang-ulang mengusulkan untuk dilakukan perbaikan jalan dari ujung Kelurahan Alur Dua menuju Desa Lama.

“Diharapkan tahun ini Pemkab Langkat segera mengabulkan usulan perbaikan jalan menuju Desa Lama tersebut,”kata Iqbal.

Hal senada juga diakui Kepala Desa Lama, Jumin, bahwa perbaikan jalan sudah diusulkan melalui Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan Sei Lepan

“Mudah-mudahan sejumlah proyek yang diusulkan menjadi perhatian Pemkab Langkat ke depan,” ujarnya. (mag-9/han)

Terlibat Kasus Kredit Fiktif, Mantan Kacab Bank Sumut Tanjungmorawa Ditahan

Ilustrasi penjara
Ilustrasi penjara
Ilustrasi penjara

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri Lubukpakam, akhirnya secara resmi menahan mantan Kacab Pembantu Bank Sumut Tanjungmorawa (Tamora) berinisial HMH, terkait kasus kredit fiktif sebesar Rp2,8 miliar tahun 2013.

Kajari Lubukpakam, Harly Siregar SH didampingi Kasipidsus Afrizal Munawan SH dan Kasi Intel M Iqbal mengatakan, penetapan tersangka dan penahanan HMH sudah memenuhi seluruh unsur hukum. “Untuk memudahkan penyidik dalam proses pemeriksaan, maka HMH ditahan untuk 30 hari ke depan. Dan tersangka di titip di Lapas Lubukpakam,”sebut Harly, Jumat (14/5).

Dijelaskan Harly, kasus dugaan penyaluran kredit fikti tersebut diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,8 miliar. Dalam kasus ini, penyidik sudah menetapkan 3 tersangka. “Mantan Kasi Pemasaran berinisial AS sudah ditahan, dan hari ini Mantan Kacab Pembantu berinisial HMH sudah resmi ditahan. Sedangkan penerima aliran dana berinisial Ciu masih DPO,”sebut Harly. (btr/han)

2.618 KPM di Samosir Terima Bantuan KKS-BPNT

EDWIN/SUMUT POS SERAHKAN: Bupati Samosir, Drs Rapidin Simbolon, Kacab Bank Mandiri Andika Sitompul, SE dan Perwakilan BI Siolga, Laidin Purba menyerahkan bantuan KKS-BPNT kepada utusan 954 KPM di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Kamis (13/6).
EDWIN/SUMUT POS
SERAHKAN: Bupati Samosir, Drs Rapidin Simbolon, Kacab Bank Mandiri Andika Sitompul, SE dan Perwakilan BI Siolga, Laidin Purba menyerahkan bantuan KKS-BPNT kepada utusan 954 KPM di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Kamis (13/6).

SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 954 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Pangururan menerima Kartu Keluarga Sejahtera Bantuan Pangan Non Tunai (KKS-BPNT) Program Kemensos RI, Kamis (13/6).

Bantuan tersebut diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati Samosir, Rapidin Simbolon, didampingi Laidin Purba dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia(BI) Sibolga.

Perwakilan BI Sibolga, Laidin Purba menyampaikan, Bank Indonesia selaku bank sentral akan memantau penyaluran bantuan non tunai tersebut, apakah berjalan dengan baik yang disalurkan melalui Bank Mandiri.

Laidin juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Bupati Samosir yang menyempatkan waktu dan bersedia malakukan launching penyaluran secara simbolis KKS BPNT di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir.

Bupati Samosir, Rapidin Simbolon, berharap bantuan tersebut akan meringankan perekonomian masyarakat ekonomi lemah yang ada di Kabupaten Samosir.

Pun begitu, Rapidin mengajak masyarakat untuk tetap bekerja keras mencapai kesejahteraan, dan tidak berpangku tangan dan memanfaatkan bantuan itu untuk mencapai kesejahteraan, sehingga tidak selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah.

Sebelumnya, Rapidin Simbolon menyerahkan KKS – BPNT Program Kemensos RI, kepada 671 KPM di Kecamatan Ronggur Nihuta. Dan sebanyak 993 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Simanindo sehingga total penerima di tiga kecamatan sebanyak 2.618 KPM.(mag-8/han)

KPU Pertanyakan Bukti Klaim Prabowo Menang 52 Persen

Komisioner KPU Hasyim Asyari.
Komisioner KPU Hasyim Asyari.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy’ari menyebut, dalil tentang perolehan suara paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebanyak 52 persen tidak jelas. Dalil yang dimuat dalam permohonan gugatan sengketa hasil pilpres yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, menurut Hasyim, tidak berdasar.

“Kalau petitum permintaan permohonan itu boleh-boleh aja, mau minta apa saja boleh. Artinya minta untuk menolak mengikuti keputusan KPU itu boleh-boleh saja, kemudian mengikuti suara pemohon itu boleh-boleh saja, tapi pertanyaannya, atas dasar apa,” kata Hasyim usai sidang perdana sengketa hasil pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).

Menurut Hasyim, perolehan dan selisih suara yang diklaim Prabowo-Sandi tidak jelas asalnya. Apakah selisih itu ada di rekapitulasi KPU provinsi, tingkat kabupaten/kota, atau tingkat TPS. Jika selisih terjadi di tingkat TPS, dalil Prabowo-Sandi tak menyebutkan TPS yang dimaksud.

“Itu juga dalam pandangan kami, setelah kami buka (dalil permohonan) belum jelas juga locus atau tempat kejadian di mana,” ujar Hasyim.

“Jadi dalam pandangan kami, kalau memang soal permohonan silahkan, asal bisa membuktikan. Tapi kalau nggak bisa membuktikan kan konyol,” sambungnya.

Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan hasil rekapitulasi perolehan suara berdasarkan dokumen C1 yang dimiliki pasangan capres-cawapres nomor urut 02 sebagai hasil Pilpres 2019 yang sah.

Berdasarkan dokumen C1 yang dimiliki tim 02, perolehan suara pasangan Prabowo Subianto unggul dari pasangan Jokowi-Ma’ruf. “Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan perolehan suara yang benar adalah pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin 63.573.169 (48 persen) dan Prabowo Subianto-sandiaga Uno 68.650.239 (52 persen). Jumlah 132.223.408,” ujar Bambang saat membacakan petitum permohonan sengketa hasil pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/6). (fitria/kps)

Wujudkan 8 Fungsi Keluarga di Langkat

Foto: Istimewa SERAHKAN: Perwakilan BKKBN Sumut dan Anggota DPR RI menyerahkan hadiah kepada warga peserta sosialisasi, di Desa Kuala Air Hitam, Kec Selesai, Kab Langkat, belum lama ini.
Foto: Istimewa
SERAHKAN: Perwakilan BKKBN Sumut dan Anggota DPR RI menyerahkan hadiah kepada warga peserta sosialisasi, di Desa Kuala Air Hitam, Kec Selesai, Kab Langkat, belum lama ini.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Desa Kuala Air Hitam, Kec Selesai, Kab Langkat antusias mengikuti sosialisasi Advokasi dan KIE yang digelar BKKBN Sumut bersama mitra kerja DPR RI Tahun 2019. Acara dimulai dengan pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mars KB.

Kasubbid Advokasi dan KIE BKKBN Sumut, Yusrodi Rangkuti SSos mengatakan, ini sangat bermanfaat bagi Desa Kuala Air Hitam dalam mewujudkan 8 fungsi keluarga.

Dalam materinya, Yusrodi menjelaskan bahwa alat reproduksi harus dijaga, dipelihara baik fisik dan fungsinya dengan cara perencanaan dan pengendalian keluarga.

Kehadiran Anggota Komisi IX DPR RI, Delia Pratiwi Br Sitepu SH, membuktikan support pemerintah dalam meningkatkan kualitas keluarga di Langkat.

“Dua anak cukup tapi tetap harus ada perencanaan. Harapan masyarakat bisa menjadi duta-duta KB di masa datang,” harapnya. (rel)

Warga Desa Joman Diedukasi KIE Program KKBPK

Foto: Istimewa BERSAMA: Perwakilan BKKBN Sumut dan mitra kerja diabadikan bersama pemenang hadiah 2019 di Desa Air Joman, Kab Asahan, belum lama ini.
Foto: Istimewa
BERSAMA: Perwakilan BKKBN Sumut dan mitra kerja diabadikan bersama pemenang hadiah 2019 di Desa Air Joman, Kab Asahan, belum lama ini.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar kegiatan Sosialisasi Advoksi dan KIE program KKBPK bersama Mitra Kerja tahun 2019 di Desa Air Joman, Kab Asahan, belum lama ini.

Dalam paparannya, perwakilan BKKBN Sumut Siti Kusyiah Ginting SSos, MSi, menjelaskan program KKBPK tidak hanya mengatur jumlah kelahiran. Namun juga mengarah kepada kesejahteraan keluarga. Dalam hal ini mengatur dan menjaga kelahiran anak dan kesehatan ibu dalam melahirkan.

Salah satu kebijakan yang dibuat adalah Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan keterpaduan mitra kerja dalam melakukan Advokasi dan KIE, meningkatkan dukungan dalam pergerakan Program KKBPK serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam ketahanan keluarga.

“Advokasi KIE yang dilakukan secara intensif, terarah dan tepat sasaran, merupakan salah satu kegiatan kunci guna mengubah sikap, perilaku dan sistem nilai. Informasi selalu dibutuhkan dan erat hubungannya degan pelaksanaan program KB baik bagi masyarakat, pelaksana maupun para pengelola program,” tutur Siti Kusyiah.

Oleh karena itu, lanjutnya, sejak awal pelaksanaan program KB tahun 1970 sampai sekarang dan bahkan waktu mendatang, kekuatan informasi merupakan faktor kunci kelangsungan keberhasilan program Kependudukan dan KB.

Hadir sebagai mitra kerja BKKBN Sumut, Anggota DPR RI, H. Ansory Siregar, LC. Pelaksanaan sosialisasi dimeriahkan dengan sejumlah hadiah menarik yang disiapkan panitia bagi warga yang dapat menjawab pertanyaan seputar Advokasi dan KIE Program KKBPK. Selanjutnya dilaksanakan foto bersama. (rel)

Dibunuh, IRT Dimasukkan ke Sumur, Terduga Pembunuh Gantung Diri

IST/SUMUT POS JENAZAH: Jenazah Riyanto (kiri) ditemukan warga gantung diri. Sedangkan jenazah Risna Wati telah dikeluarkan dari dalam sumur.
IST/SUMUT POS
JENAZAH: Jenazah Riyanto (kiri) ditemukan warga gantung diri. Sedangkan jenazah Risna Wati telah dikeluarkan dari dalam sumur.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Warga yang bermukim di seputaran Kecamatan Hinai mendadak heboh, Kamis (13/6). Sosok mayat wanita ditemukan terbujur kaku dalam sumur. Korban merupakan warga Dusun I, Desa Baru, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat bernama Risna Wati (54).

MAYAT ditemukan di sumur belakang rumah korban, Rabu (12/6) sekira pukul 23.30 WIB. Temuan itu disaksikan dua warga.

Keduanya masing-masing, Zainal Abidin(35) sopir angkot warga Penggabungan Desa Baru Pasar 8 Hinai dan Sudianto (42) warga Penggabungan Desa Baru Psr 8 Hinai.

Anak korban, Titin Agustina (34) sudah dimintai keterangannya oleh personel Unit Polsek Hinai. Kepada polisi, Titin mengaku sekira pukul 19.30 WIB ibunya sempat pamit pergi undangan ke Pasar 3 Hinai.

Risna Wati sempat mengingatkan anaknya untuk mengunci pintu rumah. Saat Titin berencana mengunci pintu samping rumah, tiba-tiba ia dicegat oleh seorang pria tidak dikenal dan mengancam agar jangan ribut-ribut.

Titin pun lari keluar rumah dan minta tolong kepada tetangga. Teriakan anak korban mengundang warga dan orang tak dikenal (OTK) itu melarikan diri.

“Warga mencari-cari korban di sekitar rumah korban dan warga melihat korban sudah meninggal di dalam sumur sedalam 6 meter,” kata warga setempat.

Hasil pemeriksaan sementara, sebelum dimasukkan ke dalam sumur, korban terlebih dulu dianiaya. Kuat dugaan, kepala korban dipukul menggunakan anak batu gilingan cabai.  Keesokan harinya, warga sekitar kembali dihebohkan dengan penemuan mayat laki-laki bernama Royanto (31). Ini merupakan temuan mayat yang kedua.

Kapolsek Hinai, AKP Hendri Yanto Sihotang menyatakan, temuan kedua mayat tersebut diduga berkaitan. Informasi dihimpun, Royanto diduga merupakan salah satu terduga pelaku yang menghabisi nyawa Risna Wati.

Disebut-sebut, aksi Royanto yang diduga dilakukan bersama-sama oleh teman lainnya ketahuan oleh warga setempat. Alhasil Riyanto yang kepergok juga diduga dihabisi nyawanya.

Atau boleh jadi Royanto nekat menghabisi nyawanya sendiri, bunuh diri karena kepergok.

“Sementara hasil penyelidikan kami demikian (ada kaitan),” ujarnya melalui telepon selular.

Untuk motif, dirinya mengakui masih melakukan pendalaman dan menyelusuri keterlibatan orang lain.

“Sementara motif masih ditelusuri,” sambung mantan Kasat Sabhara Polres Binjai ini ketika disinggung motif pelaku menghabisi nyawa Risna.

Apakah pelaku merupakan orang suruhan untuk menagih utang korban yang tak bisa dibayar atau lainnya? Hendri mengaku belum tahu.

Namun dia membenarkan, temuan mayat Royanto dengan Risna diduga berkaitan. Hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dirangkum oleh polisi.

“Dari hasil keterangan saksi-saksi yang sedang kami telusuri dan rangkum, ada keterkaitan. Patut diduga si laki-laki (Royanto) ini itulah tersangka daripada pelaku,” ujarnya.

Royanto ditemukan tewas seperti orang gantung diri di pohon sawit menggunakan tali nilon warna hijau. Royanto ditemukan dalam kondisi tersebut dibelakang rumah Syaiah (83).

Hasil olah TKP yang dilakukan polisi, simpul tali jerat dalam bentuk tali laso. Posisi korban ditemukan dalam keadaan tergantung rendah di pelepah sawit dengan keadaan lutut tertekuk.(bam/ala)

Pegadaian Bakal Terima Gadai Saham

pegadaian
pegadaian

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Pegadaian kembali merilis produk baru tahun ini. Bekerja sama dengan perusahaan sekuritas dan bank kustodian, perseroan akan meluncurkan gadai efek. Kali ini sasarannya adalah individu dan korporasi. Saat ini produk tersebut masuk tahap piloting. Tapi, Pegadaian sudah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk itu.

“Masyarakat yang punya portofolio saham atau obligasi bisa menggadaikannya di Pegadaian,” kata Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian Harianto Widodo seperti dikutip Jawa Pos, Kamis (13/6).

Artinya, Pegadaian menjadikan aset investasi masyarakat lebih likuid. Sebab, aset itu bisa dicairkan menjadi dana tunai. Biasanya, investasi bersifat long term. Agar mendapatkan gain yang optimal, para pemilik saham dan obligasi biasanya mempertahankan aset mereka dalam waktu lama.

Terkait dengan gadai efek, Pegadaian bekerja sama dengan beberapa pihak. Terutama, perusahaan sekuritas dan bank kustodian. Pegadaian akan mengutamakan mitra yang punya prinsip sama terkait dengan platform IT. Belakangan, nasabah Pegadaian adalah kaum milenial yang melek teknologi dan tidak bisa lepas dari gawai. Karena itu, penting bagi mereka bisa mengakses pergerakan harta secara online.

Menurut Harianto, potensi pasar gadai efek sangat besar. Nasabahnya bisa individu atau korporasi. Tapi, selama masa piloting, Pegadaian hanya melibatkan investor individu atau ritel. “Suatu saat memungkinkan untuk menargetkan investor dari korporasi,” katanya.

Bagi Pegadaian, pasar investor ritel sangat menjanjikan. Sebab, pasarnya sedang tumbuh. “Mahasiswa-mahasiswa atau mereka yang baru mulai bekerja itu banyak berinvestasi saham. Tapi, motifnya trading,” kata dia. (jpc/ram)

Pilkada 2020 Dipresikasi Ada 4 Calon, Bakal Lebih Ketat dari Pilkada Medan 2015

Searah jarum jam: T. Dzulmi Eldin, Akhyar Nasution, Ihwan Ritonga, HT Bahrumsyah.
Searah jarum jam: T. Dzulmi Eldin, Akhyar Nasution, Ihwan Ritonga, HT Bahrumsyah.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Medan 2020, diprediksi bakal lebih ketat dibanding Pilkada 2015 lalu. Diprediksi, akan muncul empat pasangan calon yang akan bertarung. Begitupun dengan calon independen, diperkirakan juga akan ikut meramaikan kontestasi pesta demokrasi Kota Medan tersebut.

KEMUNGKINAN munculnya empat pasangan calon di Pilkada Kota Medan 2020 ini, terlihat dari konstelasi partai politik yang duduk di DPRD Medan periode 2019-2024. Di mana PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, sama-sama dapat mengusung satu pasangan calon sendiri, tanpa harus berkoalisi.

“Minimal akan ada empat calon. Dimana PDI Perjuangan dan Partai Gerindra dapat mengusung sendiri calonnya. Atau mereka saling berkoaliasi dengan parpol lain yang ada. Jadi tidak menutup kemungkinan, akan bisa bertambah dua paslon lagi melihat kemampuan parpol lain untuk saling berkoaliasi dan mengusung calon mereka masing-masing,” ujar kata Agus Suriadi, pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) kepada Sumut Pos, Kamis (13/6) malam.

PDI Perjuangan misalnya, hemat dia, sudah punya figur yakni kadernya sendiri, Akhyar Nasution untuk kemudian diusung maju sebagai Medan 1. Begitu juga Dzulmi Eldin yang notabene petahana, dimana banyak didukung parpol pada Pilkada 2015 lalu, dapat diusung kembali dengan berkoalisi bersama sejumlah parpol yang sebelumnya mendukung dia.

“Gerindra paska pemilu kemarin juga menjadi kekuatan sendiri. Bisa saja mereka mengambil keuntungan atas hasil itu, dan mereka evaluasi maka bisa juga mengusung calonnya sendiri. Terlepas apakah parpol-parpol lain ikut berkoalisi atau tidak,” katanya.

Sederhananya, ungkap Agus, konstelasi Pilpres 2019 saat ini, masih mencerminkan koalisi parpol di Pilkada Medan termasuk calon-calon yang bakal diusung. Sehingga minimal calon yang bertarung dua pasangan. “Artinya Gerindra bersama PAN, PKS dan yang lain atau PDI-P dengan Golkar, NasDem dan yang lain. Atau bisa juga kemudian beberapa parpol yang tidak sejalan, membentuk sendiri untuk mengusung calonnya,” katanya.

Agus juga mengutarakan, tidak tertutup kemungkinan calon-calon independen bakal bermunculan di Pilkada Medan 2020. “Jadi kalau lihat peta kayak begini, minimal akan ada dua calon tetapi bisa saja bertambah jadi empat calon termasuk calon independen,” katanya.

Mewakili suara masyarakat Medan, kehadiran banyaknya calon yang akan muncul nantinya sangat baik bagi demokrasi di kota ini. Apalagi jika melihat besarnya jumlah penduduk Medan, dan banyaknya orang-orang hebat yang berada di luar kota ini, tak menutup kemungkinan bahwa calon independen akan muncul nantinya. “Pilkada 2015 yang lalu bisa kita lihat kenapa animo masyarakat rendah untuk menggunakan hak pilih. Salah satunya karena figur yang muncul cuma sedikit, karena tidak adanya alternatif calon. Saya pribadi sangat mendorong semua figur atau tokoh yang merasa punya potensi dan mampu memajukan Medan, silahkan saja,” pungkasnya.

Akademisi UMA, Warjio juga sependapat dengan analisis Agus Suriadi. Menurutnya, kemungkinan empat paslon yang muncul nantinya sangat terbuka lebar. Apalagi melihat parpol lain berdasarkan hasil pemilu kemarin, dinilainya sangat percaya diri untuk mengusung kekuatan baru dengan kader mereka masing-masing. “Kalau saya berpendapat, jika dari konstelasi politik yang ada bisa muncul tiga calon berdasarkan koalisi parpol. Ditambah lagi kemungkinan ada calon alternatif nonpartai, bisa juga ikut bertarung dalam Pilkada Medan mendatang. Apalagi kan tahapannya masih sangat panjang, tentu dapat mempersiapkan segala sesuatunya dari sekarang,” katanya.

Warjio juga memprediksi, akan munculnya tokoh muda dalam Pilkada Medan 2020 ini. “Akan banyak sekali tokoh muda yang akan tampil sebagai calon wali kota ataupun wakil wali kota di tahun depan. Banyaknya tokoh muda bermunculan saat ini seakan sudah menjadi tren politik untuk saat ini. Dan tidak menutup kemungkinan, keberhasilan banyaknya caleg muda terpilih pada Pemilu 2019 yang lalu akan berlanjut pada Pilkada 2020,” sebut Warjio.

Menurut Warjio, hal itu bisa terjadi karena tingginya keinginan masyarakat untuk perubahan yang terjadi di Kota Medan. Menurutnya, asyarakat sudah sangat jenuh dan sangat kecewa atas kinerja pejabat saat ini. “Berangkat dari besarnya keinginan masyarakat atas perubahan di Kota Medan itu, mendorong masyarakat untuk memberikan dukungannya kepada wajah-wajah baru. Dan saat ini, kaum milenial dinilai lebih potensial untuk memberikan perubahan dan kemajuan bagi Kota Medan. Hal itu sudah cukup terbukti pada Pemilu 2019 kemarin,” bebernya.

Prediksi munculnya lebih dari dua pasangan calon di Pilkada Medan, sejalan dengan keinginan sejumlah parpol yang ingin mengusung kadernya sendiri sebagai bakal calon. Seperti Partai Golkar, meski cuma memiliki empat kursi di DPRD Medan pada periode 2019-2014 nanti, partai berlambang pohon beringin ini tetap pede untuk mengusung kadernya. “Tentu kami akan memprioritaskan kader asli Golkar sendiri untuk kami calonkan. Dengan catatan, harus punya kompetensi dan elektabilitas yang cukup,” kata Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Ahmad Doli Kurnia Tanjung kepada Sumut Pos, Kamis (13/6).

Hingga saat ini, kata Doli, DPP Partai Golkar sedang mempersiapkan penyempurnaan Juklak terkait Pilkada 2020. Sambil menunggu Juklak tersebut selesai, DPD Partai Golkar Sumut juga mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi Pilkada di 23 kabupaten kota se-Sumut. “Kami sudah mulai memetakan potensi kekuatan politik di daerah-daerah itu. Dengan modal 84,8 persen menjadi pimpinan di DPRD Kabupaten/Kota se-Sumut, kami punya target bisa mengkonversinya menjadi kemenangan di Pilkada nanti. Tentunya hal itu juga akan sangat tergantung dengan figur calon yang akan kami usung,” kata Ahmad Doli.

Diminta untuk menyebutkan nama kader Golkar yang bakal diusung pihaknya untuk maju dalam Pilkada Kota Medan tahun depan, Ahmad Doli mengatakan, partainya belum menentukan nama yang akan diusung. “Kalau nama kadernya belum bisa kami sebutkan sekarang, masih akan kami bicarakan di internal partai,” ujarnya. Mengingat jumlah kursi Partai Golkar yang mengharuskan pihaknya mencari partai koalisi, Ahmad Doli optimis akan dapat berkoalisi dengan partai-partai lainnya.

Disisi lain, Partai Demokrat justru membuka pintu bagi tokoh yang ingin bertarung di Pilkada Kota Medan. Menurut Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Herri Zulkarnain Hutajulu, partainya tidak ingin memaksakan agar kadernya maju sebagai calon walikota atau wakil walikota. Menurutnya, mereka akan mengusung siapa saja yang dinilai punya kualitas untuk menjadi Wali Kota Medan.

“Tentu kami akan berusaha dan memprioritaskan kader kami sendiri, setidaknya untuk calon wakil wali kota, tapi kami tidak mau memaksakan hal itu. Bila memang ada tokoh di luar partai kami yang kami nilai punya kualitas dan pantas untuk diusung, kenapa tidak,” ucap Herri kepada Sumut Pos.

Calon yang berkualitas, menurutnya adalah yang memiliki ketegasan, kejujuran dan keberanian. “Hal itulah yang tidak kita dapatkan dari pemerintah Kota Medan saat ini. Kita perlu perubahan yang membuat Kota Medan bisa menjadi maju, dan kita butuh orang-orang yang tegas, jujur dan berani,” tegasnya.

Terkait nama yang akan diusung partainya dalam Pilkada tahun depan, Herri menyebutkan belum memiliki nama dari kadernya sendiri. “Belum ada nama yang muncul, tapi masih bayak waktu untuk itu. Besar kemungkinan akan muncul nama kader yang bisa diusung oleh Partai Demokrat,” tutupnya. (prn/mag-1)

Tiket Pesawat Medan-Jakarta Rp13 Juta, 3 Hari ke Depan, Tiket Kelas Ekonomi Habis

batara/sumut pos SEPI: Suasana di Bandara Kualanamu, belum lama ini. Kamis (13/6) kemarin, harga tiket pesawat Kualanamu-Jakarta Rp13 juta.
Batara/sumut pos
SEPI: Suasana di Bandara Kualanamu, belum lama ini. Kamis (13/6) kemarin, harga tiket pesawat Kualanamu-Jakarta Rp13 juta.

KUALANAMU, SUMUTPOS.CO – Masyarakat yang ingin pergi ke Jakarta via Bandara Kualanamu, harus merogoh koceknya dalam-dalam. Pasalnya Kamis (13/6) kemarin, maskapai di Bandara Kualanamu tidak ada lagi menjual tiket penerbangan kelas ekonomi dengan alasan seat sudah penuh. Dengan begitu, masyarakat terpaksa menggunakan pesawat kelas bisnis yang harga tiketnya mencapai Rp13 juta.

Menurut seorang agen travel, Pilion Hutabarat, melonjaknya harga tiket mencapai Rp10 juta hingga Rp13 juta untuk kelas bisnis, sudah terjadi sejak tiga hari lalu. Dan pihak maskapai sudah tidak lagi menjual tiket ekonomi di harga standart.

“Kemarin Rp8 juta hingga Rp10 jutaan, kini naik lagi jadi Rp13 jutaan untuk kelas bisnis Garuda rute Medan-Jakarta. Tiket ekonomi mana ada lagi sampai tiga hari ke depan. Mestinya extra flight itu diadakan, inikan masih suasana lebaran. Tapi malah banyak yang i batalkan, supaya bisa pakai tarif bisnis terus yang harganya mahal,” ucap Pilion.

Dengan harga tiket yang mahal ini, Pilion berharap pemerintah mengambil kebijakan untuk memasukkan perusahaan maskapai luar untuk bersaing di penerbangan domestik. Pilion menduga, mahalnya harga tiket karena permainan maskapai dengan mensiasati kebijakan pemerintah dalam ketentuan batas atas untuk penerbangan kelas ekonomi dengan alasan ketersedianan tiket kelas ekonomi sudah penuh yang ada hanya kursi bisnis dengan harga mahal.

Kemudian, maskapai lebih memilih membatalkan jadwal penerbangan yang ada demi bisa menjual harga tiket kelas bisnis karena menguntungkan operasional. Masyarakat kini semakin pesimis dengan pemerintah dalam mengatur regulasi transportasi udara karena tidak ada lagi layanan penerbangan untuk masyarakat kelas ekonomi. Maskapai sudah semakin tidak menghargai imbauan pemerintah untuk melayani masyarakat sama sekali tidak digubris oleh maskapai yang ada melayani penerbangan domestik saat ini.(btr)