MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menyambut bulan suci Ramadan 1440 Hijriah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Sumatera Utara mengundang serta memberikan santunan kepada 150 anak yatim piatu, di Kantor BPN Sumut Jalan Brigjend Katamso Medan, Kamis (2/5) sore.

Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut Bambang Priono dalam sambutannya mengatakan, Isra Miraj merupakan bagian dari perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam waktu satu malam saja.

Atas dasar itu, menurut dia, peringatan Isra Mikraj perlu dilaksanakan di lingkungan Kanwil BPN Sumut karena menjadi satu peristiwa penting bagi Umat Islam. Sebab, dari peristiwa tersebut Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk menunaikan salat lima waktu sehari semalam.

“Saya beri tema peringatan Isra Mikraj kali ini ASN yang Amanah dan Tulus di Kanwil BPN Sumatera Utara. Umat Islam di seluruh dunia memeringati Isra Mikraj perjalanan Rasulullah Muhammad SAW yang mendapatkan perintah salat lima waktu. Tujuannya agar terciptanya masyarakat yang jujur, adil dan bertanggung jawab,” katanya.

Pada saat menjalankan ibadah puasa, Bambang meminta agar para ASN di lingkungan Kanwil BPN Sumut mampu menjaga hati dan terjaga dari provokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. “Ini bulan yang ditunggu-tunggu Umat Islam. Bagi yang tidak puasa tolong saling menghormati,” ujarnya mantan Kepala Kantor BPN Surabaya itu.

Diungkapkannya, tujuan mengundang anak yatim dan piatu dalam peringatan Isra Mikraj sekaligus menyambut Ramadan untuk didoakan agar lingkungan Kanwil BPN Sumut menjadi lebih baik lagi. Baik dari aspek kinerja seluruh aparatur dalam melayani masyarakat, sampai pada target-target yang telah dibebankan oleh pemerintah pusat untuk urusan pertanahan di Sumut. “Saya mohon didoakan oleh ustaz dan para anak yatim piatu karena saya yakin adik-adik yatim piatu, Insya Allah, doanya diijabah.

Kami berharap mudah-mudahan terhindar dari orang-orang yang iri dan dengki,” katanya. Setelah mendengar siraman rohani sekitar 30 menit, Kakanwil BPB Sumut Bambang Priono didampingi beberapa kakan BPN menyantuni anak yatim dan piatu dari sejumlah kabupaten/kota di Sumut. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Salat Maghrib berjamaah dan makan malam bersama, antarseluruh perangkat Kanwil BPN Sumut dan ratusan anak yatim piatu. (prn/ila)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Asahan, H. Surya,BSc melantik Manten Aperi Simbolon menjabat Ketua serta pengurus Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) Kabupaten Asahan massa periode 2019-2024 di Aula Hotel Bintang Kisaran, Jalan Imam Bonjol, Jumat (3/5).

Pelantikan DPC APDESI Asahan ini juga dihadiri Aripin, SSos selaku Sekretaris Jenderal DPP APDESI Pusat, Ketua DPD APDESI Propinsi Sumatera Utara Suparman, Ketua DPC APDESI Kabupaten Asahan Manten Aperi Simbolon,SH serta organisasi perangkat daerah (OPD) dan Kades seluruh Kabupaten Asahan.

Plt Bupati Asahan, H. Surya, BSc mengatakan, APDESI merupakan wadah bagi Pemerintahan Desa, karena di dalam tubuh APDESI inilah seluruh Kepala Desa dapat melakukan konsolidasi untuk menyusun program pembangunan desa ke depan.

“Jadi dalam wadah ini para Kepala Desa dapat menyampaikan aspirasi yang ada di desa, yang nantinya dapat di implementasikan di desa masing- masing,”kata Surya.

Hal itu terkandung dalam UU RI nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang dapat menambah motivasi dan semangat bagi Pemerintah Desa dalam membangun Desa dan Mewujudkan desa sebagai pelayan terbaik bagi masyarakat.

“Artinya dengan Wadah APDESI ini, para perangkat desa dapat lebih semangat dalam membangun desanya,” katanya.

Dimana, sambungnya, semua itu tidak terlepas dari Visi dan Misi Kabupaten Asahan yang Religius, Sehat, Cerdas dan Mandiri.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Asahan sangat berharap, hendaknya seluruh Kepala Desa dapat melaksanakan tugas dengan baik, serta berpedoman pada peraturan dan perundang undangan yang ada.

“Saya yakin para kepala desa di Asahan akan tetap berpegang pada peraturan serta perundang undangan dalam menggunakan serta mengelola anggaran untuk pembangunan. Saya harap juga para Kepala Desa dapat menjadi contoh dan suri tauladan bagi warga masyarakatnya, jadilah pelayan terbaik bagi warga masyarakatnya,” bilangnya.(omi/han)

MADINA, SUMUTPOS.CO – Kesehatan masyarakat merupakan fokus pemerintah di semua tingkatan, termasuk di Kabupaten Madina. Oleh karena itu, tingkat kematian ibu dan anak yang baru lahir juga menjadi perhatian bersama.

Demikian disampaikan Wakil Bupati Mandailing Natal, HM. Jafar Sukhairi dalam sambutannya dalam kegiatan Workshop Kampanye Kesehatan Ibu dan Anak Baru Lahir yang digelar United States Agency For International Development (USAID) di Hotel Rindang, Kabupaten Madina, Jumat (3/5). “Persoalan kesehatan ini tidaklah berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan sektor lain,”ujar Jafar Sukhairi dalam sambutannya.

Untuk meningkatkan kesehatan pada kabupaten tersebut secara berkesinambungan, lanjut Jafar, pemerintah daerah akan terus menambah dan memperbaiki fasilitas kesehatan yang sudah ada, termasuk dengan membangun RSUD terbesar di Sumut.

Selain dihadiri peserta dari Kabupaten Mandailing Natal, kegiatan Workshop USAIS zona dua ini juga dihadiri perwakilan dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan, dan Tapanuli Tengah.

Penurunan jumlah kematian ibu dan bayi baru lahir di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Madina, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah dan Kota Padang Sidimpuan, didukung oleh sejumlah organisasi yang berada di empat Kabupaten, yakni Persatuan Wartawan Indonesia, MUI, Persekutuan Gereja Indonesia, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, TP PKK, KNPI, organisasi Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Alwasliyah dan Puja Kesuma.

Dalam kesepakatan bersama Multi-pihak (Workshop On MNG Campaign Distrik Assesment) Zona dua ini menyatakan, bahwa kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Madina, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah dan Kota Padang Sidimpuan, masih relatif tinggi dan menjadi keprihatinan yang mendalam. Sebab, 73 persen kematian ibu dan bayi baru lahir tersebut bisa dicegah, jika semua elemen pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi dan media terlibat secara aktif. (mag-7/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 157 pejabat struktural administrasi dan pengawas (eselon III dan IV) di lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi ditambah dua pejabat Dinas Catatan Sipil (SK pemerintah pusat) dan dua jabatan fungsional Puskesmas (dokter tugas tambahan) dilantik Wali Kota Tebingtinggi, Ir H.Umar Zunaidi Hasibuan, Kamis (2/5) sore, di gedung Hj Sawiyah Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

Kepada para pejabat yang dilantik, Umar Zunaidi menyatakan bahwa saat ini mereka dilantik sebagai pejabat administrator dan pejabat pengawas disesuaikan dengan Undang Undang ASN yang ada yakni memasuki era baru dengan sistem kelas jabatan.

“Kelas jabatan tersebut akan menuntut kinerja kita, dan kedepan tunjangan kinerja saudara-saudara akan berbasis kepada budaya kerja dan juga pada bagaimana penilaian kinerja, meskipun sama dalam menduduki jabatan administrator atau pengawas tapi hasil (tunjangan) yang diperoleh tidak sama karena yang dinilai adalah kinerjanya,”imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Umar kembali mengimbau para ASN yang dilantik agar dari sekarang mulai menyusun tupoksi dengan sebaik-baiknya, karena akan diukur berdasarkan kinerja pada tupoksi masing-masing.

“Kita harus bisa menjabarkan tupoksi sesuai dengan pekerjaan yang harus kita kerjakan, ini bukan hanya sekedar lompatan di Tebingtinggi saja tapi di seluruh Indonesia, karena ketentuan peraturan pemerintah itu sudah ada, bahwa sistem penggajian kita bukan lagi hanya menerima gaji biasa saja tapi ada tambahan, tunjangan kinerja yang didasarkan pada prestasi penilaian kinerja,”terangnya.

Umar Zunaidi juga mengingatkan, setiap aktivitas kerja ASN harus melapor dengan sistem online, baik dalam mengikuti rapat-rapat atau sedang mengikuti pembinaan-pembinaan juga sedang mengikuti kegiatan di tempat lain.

“Semua kegiatan-kegiatan itu harus di upload atau didownload ke dalam sistem android dalam satu manajemen portal yang akan dikelola oleh badan kepegawaian daerah (BKD), dan itulah yang akan menjadi penilaian dari tunjangan kinerja saudara ke depan,”terangnya.

Beberapa jabatan administrator (eselon IV) dan pengawas (eselon III) yang dilantik antara lain, Deni Handika Siregar sebagai Pj Camat Padang Hulu, Zulimansyah Pj Camat Bajenis, Drajat Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Muhammad Fadli Kabid Pelayanan Perizinan DPM PTSP, Maya Soraya Sekretaris Inspektorat, Amris Siahaan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dedi Fadilah Kabid Tata Ruang Dinas PUPR. (ian/han)

TOBASA, SUMUTPOS.CO – Hingga saat ini, persoalan pencemaran limbah yang diduga dilakukan PT Aquafarm Nusantara (AN) di Danau Toba, masih mengambang. Belum satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan paling bertanggungjawab atas pencemaran limbah di danau terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Menyikapi hal itu, Sekretaris Yayasan Pecinta Danau Toba, Johannes Marbun mengingatkan, serta meminta kepolisian tak menganggap sepele, karena Danau Toba menjadi perhatian Pemerintah Pusat sebagai objek wisata kelas dunia.

“Kasus pencemaran tersebut harus diusut secara transparan, dan terang benderang. Jangan hilang begitu saja. Mari semua pihak mengawal pencemaran limbah itu. Harapan saya polisi segera menuntaskan penyelidikannya dan menetapkan siapa yang bertanggungjawab dalam kasus tersebut,”ujar Johannes kepada Sumut Pos, Jumat (3/5)

Apalagi, sambung Johannes, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) berdalih belum bisa mengambil tindakan terhadap PT AN, lantaran kasus pencemaran limbah tersebut belum terbukti tindak pidana.

Sementara itu, Kasubdit IV/Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut, AKBP Herzoni Saragih yang dikonfirmasi, mengaku pihaknya masih mendalami persoalan pencemaran limbah tersebut dengan memintai keterangan saksi ahli.

“Kasusnya masih jalan. Kami masih memintai keterangan-keterangan saksi ahli, seperti dari Dinas Lingkungan Hidup dan saksi ahli lainnya,” ungkap Herzoni, kemarin sore.

Herzoni mengatakan, penyidikan yang mereka lakukan sifatnya berupa supervisi. Sebab, kasus pencemaran tersebut dilaporkan ke Polres Tobasa. “Seperti yang saya terangkan sudah ada beberapa saksi yang diperiksa. Intinya kami tak main-main, akan kami tuntaskan,” terangnya.

Perihal Pemprov Sumut akan memberikan sanksi kepada pihak yang mencemari Danau Toba, setelah menunggu hasil penyidikan polisi. Herzoni menanggapinya serius. “Ya tunggulah, kita akan tuntaskan kasusnya dulu. Kita sedang mencari, apakah tindak pencemaran itu atas campur tangan PT AN, “ pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus pencemaran limbah di Danau Toba, sudah dilaporkan di Polres Tobasa. Bahkan beberapa waktu lalu, penyidik Subdit IV sudah melakukan supervisi ke PT AN, namun tidak bisa masuk melakukan pemeriksaan dikarenakan kurang kooperatifnya pihak perusahaan.

“Tim kita sudah turun ke lapangan kemarin bersama dengan pihak Polres Tobasa. Namun, tim tidak bisa masuk dikarenakan kurang kooperatifnya pihak PT Aquafarm Nusantara,” sebutnya kepada Sumut Pos, Rabu (13/2).

Ia menyebut tujuan masuk ke dalam perusahaan itu adalah untuk melakukan penyelidikan dugaan pencemaran air Danau Toba yang diduga dilakukan PT Aquafarm Nusantara.

“Jadi ketika perusahaan tidak memberikan akses masuk kita agak kesulitan untuk melakukan penyelidikannya,” ujar mantan Kasubdit Cyber Crime Polda Sumut ini.

Menurutnya kasus ini menjadi atensi serius pihaknya, mengingat Danau Toba menjadi salah satu pengembangan dan pembangunan dari pemerintah pusat. “Intinya kita akan terus lakukan lidik soal apa yang mereka buang, saat ini penyelidikan terus berjalan,” sebutnya.

“Kalau perusahaan tidak mau berkoordinasi dengan baik untuk memberikan informasi apa yang mereka buang, anggota di lapangan akan melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan dari mantan-mantan karyawan yang bekerja di perusahaan itu,” ungkapnya.

Pihaknya memang sudah mengirim karung goni yang mereka sita dari PT Aquafarm Nusantara untuk dikirimkan ke Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov Sumut. Karung itu memang tidak diketahui apa isinya.

“Kita memang tidak tahu apa isinya, apakah ikan atau bukan. Tapi yang mau dicari tahu adalah apa kandungan dari karung itu. Sehingga segala upaya kita lakukan, kerja sama dengan semua pihak terkait mencari tahu apa kandungan atau unsur dari dalam karung itu, kemudian dari mana mereka mendapat izin membuang dumping limbah ke Danau Toba,” ceritanya.

Soal tidak diterimanya uji laboratorium oleh Dinas Lingkungan Hidup Sumut dan Dinas Perikanan Sumut pihaknya meminta jawaban tertulis untuk menjadi pertimbangan.

“Karena mereka menolak uji lab yang dimohonkan Polres Tobasa dengan alasan bentuk sampel barang bukti sudah tidak dapat diketahui bentuk dan jenisnya, penyidik sudah menyurati labdan meminta jawaban tertulis. Intinya supaya kita tahu apa kandungannya,” pungkas Herzoni. (dvs/han)

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Dinas Pertanian dan Peternakan Pemkab Dairi melakukan pengendalian hama tikus di sejumlah titik terdampak, yang salah satunya di Desa Sumbul, Kecamatan Lae Parira, Kamis (3/5).

Koordinator Pengamat Hama Penyakit (PHP) Distanak Dairi, Toga Rajagukguk di lokasi pengendalian menjelaskan, tindakan pengendalian tersebut dilakukan untuk menjawab keluhan petani yang secara terus menerus diserang hama tikus, sehingga mengakibatkan petani gagal panen.”Salah satu pengendalian ini dilakukan dengan cara penyemprotan racun dan pengasapan ke sarang tikus di sejumlah lahan petani di Desa Sumbul, dan Desa Sempung Polling Kecamatan Lae Parira,”ujar Toga.

Menurut Toga, serangan hama tikus tahun 2019 ini sangat ganas, akibat pola tanam yang tidak serentak dilakukan petani. Dimana pola tanam yang tidak serentak, menjadikan ketersediaan makanan tikus terus ada, sehingga populasi semakin banyak.

Selain pola tanam tidak serentak, lahan yang tidak terawat juga salah satu menjadi pemicu semakin berkembangbiaknya hama tikus. “Untuk itu, lanjut Toga, Distan mengajak masyarakat melakukan tanam serentak untuk mengurangi gangguan hama tikus, ucapnya.

Sebelumnya, sejumlah petani jagung dan padi di Desa Sumbu, Estina boru Tampubolon (56) dan Redisma boru Nababan (54) mengaku resah, karena tanaman jagung dan padi gagal panen karena diserang hama tikus.

Petani pun minta Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu turun tangan untuk mengatasi serangan hama tikus dimaksud.

Bupati mengaku telah memerintahkan distanak untuk mengumpulkan informasi dan data valid seputar lahan jagung dan padi yang rusak diserang hama tikus. “Hal itu dilakukan untuk memudahkan Pemkab Dairi mengambil langkah-lanhka yang tepat sararan untuk mengendalikan hama tikus”, tandasnya. (mag-10/han)