SERGAI, SUMUTPOS.CO – Bupati Serdangbedagai, Ir H. Soekirman melantik dan mengambil sumpah 8 orang pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) di Aula Sultan Serdang, kantor Bupati Sergai Sei Rampah, Selasa (28/5).

Bupati Soekirman mengatakan, memasuki tahun keempat kepemimpinannya, telah banyak prestasi yang telah dicapai, yakni SAKIP Kabupaten Sergai memperoleh nilai B, Kabupaten meraih Zona HIJAU dari OMBUDSMAN RI terkait kepatuahn terhadap standar pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Selain itu, lanjut Soekirman, tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi KORSUPGAH KPK terbaik kedua di Sumatera Utara, kemudian, meraij opini WTP dari BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang dicapai, tambah Bupati Soekirman, tentunya perlu Effort yang lebih dibandingkan ketika ingin memperolehnya.

“Untuk itu, kami telah melakukan evaluasi terhadap kinerja saudara, dan menyimpulkan bahwa perlu melakukan penyegaran dibeberapa lini untuk menjaga semangat dan motivasi kerja serta menghindarkan saudara dan kejenuhan,”bilangnya.

Oleh karena itu, lanjut Soekirman mutasi dan rotasi ini adalah hal yang biasa dalan suatu organisasi pemerintahan karena merupakan tuntutan organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Semoga pelantikan ini dapat lebih memberi motivasi kepada saudara untuk senantiasa berkiprah dan mengabdikan diri selaku ASN, sesuai dengan tugas pokok dan pungsi yang menjadi tanggung jawab saudara sebagai seorang pejabat.

Kepada pejabat yang baru dilantik, Soekirman mengingatkan agar segara mengenali tugas-tugas pokok dan fungsi OPD yang baru. Dan beradaptasi serta meningkatkan akselerasi kinerja dalam upaya pencapaian Visi dan misi Kabupaten Sergai.

“Kedua membangun solidalitas di OPD masing-masing dengan merangkul dan melibatkan, serta memperdayakan seluruh potensi SDM yang tersedia mjlai dari pejabat Administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana serta tenaga kontrak,”katanya.

Ketiga, mempercepat pencapaian target kinerja utama yang mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian, melaksanakan efiensi dalam penggunaan anggaran dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang berkontribusi langsunb pada pencapaian target-target kinerja, ingatnya.

Adapun pejabat JPT Pratama yang dilantik adalah Ikhsan, AP, M.Si sebagai Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Drs Akmal, M.Si sebagai Kadis Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dingin Saragih, S.IP sebagai Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMP2TSP).

Selanjutnya, Drs Dimas Kurnianto, SH sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Suwanto Nasution, S.Pd sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik. Drs Santun Banjarnahor, MSi sebagai Staf Alhi Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Syafrial Budi, SP, MP sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan. Panisean Tambunan, S.Sos sebagai Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Sergai. (sur/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah mega proyek One Belt One Road (OBOR) dari negara Tiongkok akan masuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia disebut sepakat untuk ambil bagian dari proyek pembangunan jalur sutera tersebut. Dengan hal itu, Sumatera Utara pun akan menjadi salah satu provinsi yang akan masuk proyek OBOR tersebut.

Salah satunya pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara yang disebut pernah ditolak oleh Gubsu Edy apabila tidak disertai dengan kajian yang mendalam dan tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Namun, saat ini Gubsu Edy Rahmayadi mulai mengkaji proyek OBOR kembali. Entah itu terkait dengan proyek pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung ataupun proyek lainnya.

Menanggapi hal itu, Pengamat Ekonomi Sumut, Wahyu Ario Pratomo menilai, proyek OBOR harus mampu mendorong perekonomian daerah lebih baik lagi. Bukan, malah sebaliknya menguntungkan bagi investor berasal dari China itu.

“Jangan negara digadaikan untuk memberikan fasilitas bagi perusahaan asing dan merugikan bagi usaha lokal,” tegas Pengamat Ekomoni Sumut, Wahyu Ario Pratomo kepada Sumut Pos, Selasa (28/5).

Wahyu menilai, proyek OBOR merupakan upaya China untuk meningkatkan lagi kejayaan ekonominya di masa lalu. Yang diketahui atau dibaca dalam sejarah sebagai Jalur Sutra. Ia menjelaskan dalam jalur Sultra (silk road), Negara tirai bambu itu, berhasil membangun negaranya melalui perdagangan internaional dengan Asia dan Eropa melalui jalur darat.

“Pada waktu itu, perdagangan melalui jalur laut sudah dilakukan karena peradaban di Eropa dan Asia khususnya Asia Timur Tengah yang sudah maju,” ungkap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sumatera Utara (USU) itu.

Saat ini, lanjutnya, pemerintah China ingin kembali meningkatkan perekonomiannya dan memiliki pengaruh besar khususnya dengan negara-negara Asia dan Afrika dengan membangun jalur perdagangan internasional melalui OBOR tersebut.”Agar produksi dan distribusinya lebih besar dan cepat, maka dipilih beberapa tempat sebagai lokasi sumber bahan baku dan produksi dalam satu mata rantai (supply chain) produksi,” jelas Wahyu.

Wahyu mengatakan, Indonesia terpilih menjadi salah satu bagian dari mata rantai tersebut mengingat Pulau Sumatera berada di jalur yang akan dibangun oleh China yaitu Selat Malaka. “Dari dahulu, perdagangan dunia untuk menghubungkan wilayah barat dan timur melalui selat Malaka,” kata Wahyu.

Dampaknya, lanjutnya, Sumut menjadi salah satu incaran investor China sebagai wilayah tempat produksi dan sumber bahan baku kebutuhan produksi. Tentunya hal ini akan berdampak positip bagi perekonomian Sumut, karena investasi masuk

“Diharapkan masuknya investasi asing dari China ke Sumut akan memberikan dampak langsung berupa penciptaan lapangan pekerjaan dan munculnya usaha-usaha ikutannya seperti transportasi, perumahan, makanan, kesehatan, dan lain-lain,” jelas Wahyu.

Wahyu menilai, keberhasilan sangat tergantung dari apakah investor China akan menggunakan banyak tenaga kerja lokal atau membawa sendiri tenaga kerjanya dari negara asal. “Jika perusahaan-perusahaan tersebut membawa tenaga kerja dari negara asal, jelas manfaatnya bagi Indonesia dan Sumut khususnya tidak berdampak besar. Multiplier effect (dampak berganda) dari investasi akan lebih besar jika mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal,” papar Wahyu.

Menurut Wahyu, yang penting adalah bagaimana ada kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah negara dan tentunya dengan kedaulatan negara tetap dijaga. ”Iya. Harus dinegosiasikan bentuk investasi apa yang akan dilakukan. Apakah akan melibatkan sumber-sumber produksi lokal lebih banyak baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia,” tutur Wahyu.

Sementara itu, Ketua komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan menyebutkan, bahwa pembangunan yang dilakukan sebaiknya adalah pembangunan yang bermanfaat untuk Sumatera Utara.

“Silahkan dikaji kembali dan memang harus dikaji terlebih dahulu. Tetapi kita berharap bahwa proyek yang harus didahulukan ataupun disetujui adalah proyek – proyek yang memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Sumatera Utara, bukan justru hanya memberikan manfaat bagi pihak lain,” ucap Sutrisno kepada Sumut Pos, Senin (27/5).

Disebutkan Sutrisno, bila proyek tersebut memang dinilai memberikan manfaat bagi pembangunan di Sumut dan mampu membangun kesejahteraan masyarakat Sumut dengan meningkatkan perekonomian masyarakat, maka pembangunan tersebut sah-sah saja untuk didukung.

“Tetapi bila tidak memberikan manfaat bagi rakyat Sumut dan justru hanya akan menguntungkan pihak lain, maka sebaiknya Gubsu menolak pembangunan pada proyek yang dimaksud,” katanya.

Intinya, lanjut Sutrisno, hal ini tidak memandang apakah proyek tersebut merupakan proyek pembangunan OBOR atau tidak, melainkan proyek yang bermanfaat atau tidak bagi masyarakat.

“Apapun nama proyek itu, apabila memang memberikan manfaat yang besar bagi rakyat Sumut, tentu harus kita pertimbangkan. Namun sebaliknya, apapun nama proyeknya bila tidak memberikan manfaat bagi rakyat Sumut, sebaiknya pemerintah berfikir untuk proyek-proyek pembangunan lainnya yang bermanfaat,” pungkasnya. (gus/mag-1)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Langkat memastikan persedian bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah.

Hal itu disampaikan Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Langkat, Mahruzar, di sela-sela pemantauan harga dan persedian di pasar tradisional dan swalayan Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Senin (27/5).

Mahruzar, menerangkan, peninjauan ini guna mengetahui perkembangan pasokan dan harga bahan pangan pokok, serta mengecek bahan makanan/ pangan yang mengandung zat kimia berbahaya untuk dikomsumsi oleh manusia di Kecamatan Kabupaten Langkat.

“Jika ditemukan stok yang tidak mencukupi atau harga bahan pokok mengalami kenaikan harga yang melambung, kita akan cari solusi dan mencari sebabnya, guna mengambil langkah penyelesaiannya,” sebutnya.

Sedangkan untuk mengetahui keseterilan, sambung Mahruzar, pihaknya mengambil beberapa sampel makanan seperti buah-buahan, ikan, daging ayam dan lainnya, untuk dilakukan pengujian dilaboratorium Dinas Kesehatan.

“Jika ditemukan makanan yang mengandung formalin atau zat berbahaya lainnya, maka barangnya akan kita suruh kembalikan, ketempat dimana penjualnya membeli, dan tidak dibolehkan untuk dijual lagi, agar peredarannya berhenti,”tegas Mahruzar.

Sementara Kabid Dinas perindustrian dan Perdagangan, Abdul Jaminson menjelasan, dari hasil pantauan pihaknya, stok ketersedian bahan pokok dinilai cukup untuk menyambut idul fitri, begitu juga dengan harga yang dinilai relatif stabil. Menurutnya jika ada kenaikan harga, jumlah masih dianggap lumrah, sebab hanya berkisar Rp1000 sampai Rp2000 saja, dari harga sebelumnya.

“Untuk harga tidak ada kenaikan yang signifikan, masih terjangkau untuk dibeli masyarakat/konsumen, stok ketersediannya pun masih cukup,” ungkapnya.(bam/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Pengelolaan keuangan Pemda Karo dinilai masih belum memuaskan. Hal ini sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut, yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Raihan itupun diterima Bupati Karo Terkelin Brahmana SH didampingi Wakil Ketua DPRD Karo Efendi Sinukaban, Sekda Drs Kamperas Terkelin Purba, di kantor BPK perwakilan Provsu Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (28/5) pagi.

“Kami pihak BPK ada menemukan kondisi yang sesuai SPl (Sistem Pengendalian Intern) terhadap pemda Karo yaitu Ketekoran kas Pada bendahara pengeluaran di Rumah Sakit Umum (RSU) Kabanjahe, Penatausahaan persediaan pada Puskesmas di Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak tertib, Pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tidak memadai; Penatausahaan aset tetap tidak tertib, serta perhitungan penyusutan aset tetap belum mengacu pada kebijakan akuntansi dan standar akuntansi pemerintahan (SAP), Pengendalian realisasi belanja dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kurang memadai,”kata

Kepala BPK Perwakilan Provsu Dra. V.M Ambar Wahyuni M.M Ak.CA saat menyerahkan dokumen laporan hasil keuangan per 31 Desember 2018.

Menurut Ambar, di dalam laporan keuangan tersebut sudah direkomendasikan kepada Bupati Karo agar menginstruksikan kejajaran SKPD yang beberapa temuan, semua sudah dituangkan dalam laporan keuangan, kiranya kedepan lebih cermat dan hati hati dalam pengawasan penggunaaan anggaran.

“Saya tidak panjang lebar untuk menjelaskan lebih jauh, namun kedepan agar dibenahi apa yang harus dibenahi, sehingga tahun akan mendatang lebih baik lagi, dan saat ini pemda Karo kita ramkum dalam resume dasar Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP).

Sementara Bupati Karo Terkelin Brahmana SH membenarkan ada beberapa temuan yang dituangkan oleh BPK dalam laporan hasil keuangan Per 31 Desember 2018 , itu sebagai atensi untuk ditindaklanjuti, sesuai rekomendasi untuk memperbaiki temuan keuangan SKPD.

Tercatat dalam laporan hasil keuangan direkomendasikan, agar kembali menekankan pengawasan dan lebih cermat lagi, menginstruksikan pengembalian kerugian daerah ke kas daerah sesuai arahan majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan-tuntutan ganti rugi (MP TP – TGR).

Meskipun demikian, BPK telah menentukan dasar opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dengan Surat Nomor 63.A/LHP/XVIII.MDN/05/2019 bagi keuangan pemda Karo Per 31 Desember 2018, dengan berbagai ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan sesuai standar SPI (sistem pengendalian intern),jelas Terkelin.

Di lain sisi, saldo akhir kas tertera sebesar Rp 148.405.153,00. Sedangkan opini tahun 2018 opini WDP, signifikan naik dibanding tahun 2017 opini “Disclaemer” jadi tahun berikutnya kita akan berusaha lebih baik lagi, agar ditahun 2019 bisa WTP (Wajar tanpa pengecualian), harap Terkelin.

Hal sependapat dikatakan Sekda Kab. Karo Drs Kamperas Terkelin Purba bahwa tahun 2018 lebih baik dibanding tahun 2017, kedepan mudah-mudahan opini WDP dapat kami ubah ke WTP.

“Terkait tidak kepatuhan SKPD sesuai rekomendasi BPK, maka SKDP yang terkena teguran dalam hal keuangan, sesuai instruksi Bupati karo tadi akan segera ditindaklanjuti,”pungkasnya. (deo/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan di kawasan Deliserdang terus menggeliat. Termasuk kawasan perumahan di CitraLand Gama City di Desa Medan Estate, terus melakukan pembenahan dan inovasi.

Indah Novita Sari, selaku Head Division Planning and Design mengaku, CitraLand Gama City sudah melebarkan ruas jalan depan Unimed dari row 12 menjadi row 30, sehingga kemacetan baik menuju dan keluar area kampus bisa teratasi dengan baik. Selain itu, pengaspalan jalan juga terus dilakukan secara berkesinambungan. “Kemacetan itu biasanya disebabkan oleh angkutan umum yang berhenti sembarangan,” tutur Indah kepada wartawan, Senin (27/5).

Selain itu, Indah juga menambahkan, pengembang CitraLand Gama City juga membuat fly over Unimed menjadi 4 lajur saat ini.  Sehingga Citraland memberikan upaya agar kepentingan umum bisa jadi yang utama. “Contohnya CitraLand Gama City ikut membangun, melebarkan dan memperbaiki Jalan Pasar 5 Timur, melebarkan fly over demi kepentingan umum. Kami bersama pemerintah daerah Deliserdang bersama-sama membangun daerah setempat,” tandas Indah.

Sebelumnya diketahui,  Aliansi Mahasiswa Cerdas Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di persimpangan Jalan Slamet Ketaren, Desa Medan Estate. Dalam aksinya massa meminta agar proyek CitraLand Gama City dan PT KPPN dapat memperhatikan masalah kemacetan dan polusi udara.

Sementara itu arus lalu lintas di Jalan Willem Iskandar dan Jalan Slamet Ketaren mengalami kemacetan karena truk dihentikan mahasiswa tepat di perempatan jalan.  Arus lalu lintas kembali lancar setelah petugas Polsek Percut Seituan melakukan pengaturan lalu lintas. (adz)