SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, DR Eddy Keleng Ate Berutu berniat akan mengembalikan kejayaan Kopi Sidikalang yang sejak dulu sudah terkenal. Keinginan itu disampaikan saat menerima tim ahli sertifikasi Indikasi Geografis (IG) Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, di ruang kerjanya, di Sidikalang, Jumat (3/5).

Bupati Eddy KA Berutu didampingi Kepala Dinas Pertanian, Herlina Tobing dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Rahmatsyah Munthe menerima rombongan tim sertifikasi IG Kemenkumham RI, Urip Mawardi, Tarsius Didiek dan Gunawan. Sementara dari kalangan pengusaha bubuk kopi Sidikalang, H Sabilal Rajad Maha.

Eddy menegaskan, ia berkeinginan untuk mengembalikan kejayaan kopi Sidikalang. “Saya berharap sertifikat Indikasi Geografis kopi Robusta bisa segera terwujud,”kata Eddy.

Dengan sertifikat itu, lanjutnya, pemerintah yakin akan membuka pasar yang lebih luas, sehingga akan mendorong hadirnya investasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik peningkatan produksi maupun kapasitas para pelaku kopi dari hulu hingga hilir.

Sementara itu, Kadis Perindag, Rahmatsyah Munthe mengaku sudah menyiapkan berkas dan kelengkapan untuk diobservasi. Rahmatsyah juga optimis memperoleh sertifikat IG kopi Robusta, begitu juga dengan kopi Arabika.

Pengusaha bubuk kopi Robusta, H. Sabilal Rajad Maha mengapresiasi komitmen Bupati Eddy KA Berutu untuk mengembalikan kejayaan kopi Sidikalang. “Kami mendukung program dan komitmen Bupati kita yang baru, supaya usulan sertifikat kopi Robusta kita terkabul,”harapnya.

Tim sertikat IG Kemenkumham, Surip menyampaikan, bahwa potensi dan budidaya serta industri kopi di Dairi sangat besar. “Ini didukung oleh alam dan iklimnya, “ ujar Urip.

“Kopi Sidikalang sudah punya reputasi, maka sangat penting dilindungi secara hukum dengan sertifikat Indikasi Geografis, “pungkasnya. (mag-10/han)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Dinas PUPR Pemkab Deliserdang membangun berbagai infrastruktur yang rusak, serta membuat beberapa penanganan mengantisipasi kemungkinan musibah susulan pasca banjir bandang yang terjadi di Dusun Singkam, Desa Martelu, Kecamatan Sibolangit, Deliserdang.

“Saya sudah turun ke lokasi kejadian untuk memastikan langkah-langkah penanganan selanjutnya. Penanganan pertama alat berat sudah kita turunkan membereskan material yang mengganggu dan merusak infrastruktur,” kata Kadis PUPR Deliserdang, Ir Donald Pl Tobing akhir pekan lalu.

Sementara Kabid Pemeliharaan Jalan/Jembatan Dinas PUPR Deliserdang, Jhon Erikson Purba ST mengatakan, salah satu penanganan yang dilakukan, dengan membuat pelat beton mengganti pelat yang rusak dua unit. Kemudian pembuatan tembok penahan tanah dan pemeliharaan jalan sepanjang 80-100 meter.

Untuk penanganan yang berdampak di Dusun Sarang Kulit Desa Ketangkuhen, membuat jembatan besi WF darurat penyeberangan sepeda motor sepanjang 12 meter. Kemudian lanjut Jhon Erikson, menggantikan jembatan kayu darurat lalu lintas pejalan kaki. “Dibuat darurat dulu karena memang jembatan yang dibangun dengan Dana Desa Ketangkuhen itu rusak parah. Maka rencana penangan lanjutan berupa pembangunan jembatan sepanjang 20 meter, dan dianggarkan untuk tahun 2020,” terang Jhon Erikson.

Selanjutnya, tambah Jhon Erikson, pengerjaan bronjong darurat untuk mencegah agar dinding aliran sungai tidak longsor. Membuat bronjong untuk cegah longsor badan jalan sepanjang 8 meter.

“Selain rencana pembangunan jembatan tahun 2020, semua pekerjaan diprediksi rampung 30-45 hari ke depan. Mohon bersabar kepada masyarakat,” imbuhnya.

Camat Sibolangit, Febri Gurusinga mengatakan pihak PUPR Deliserdang sudah menangani berbagai infrastruktur di lokasi kejadian. “Saat ini sudah ditangani pejerjaan lanjutan, material dan bahan-bahan lainnya sudah masuk. Mohon bersabar kepada masyarakat, karena memang medan menuju lokasi cukup berat,” ungkapnya. (btr/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – DPRD Kabupaten Langkat gelar rapat paripurna menetapkan Program Kerja DPRD Kabupaten Langkat tahun 2020, Jumat (3/5).

Paripurna yang digelar secara internal yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun SE, langsung meminta Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan membacakan draf Surat Keputusan DPRD yang berisi program kerja DPRD Langkat tahun 2020.

Sapta Bangun pada rapat itu mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD Langkat yang hadir, agar terus meningkatkan kinerja dengan sebaik mungkin, dan lebih giat lagi menambah ilmu dan wawasan guna optimalnya pelaksanaan program kerja yang telah dibuat. “Dengan bertambahnya ilmu dan wawasan diharapkan kinerja dapat optimal, sehingga seluruh kegiatan dalam program kerja dapat terselenggara sebagaimana semestinya,” ungkap Sapta Bangun.

Sapta Bangun juga mengingatkan kepada anggota DPRD Langkat yang duduk di alat kelengkapan DPRD, agar dapat menjalankan semua rencana program kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (bam/han)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – PT Karya Hevea Indonesia (KHI) Kebun Gerakan Bangun Purba memberikan santunan berupa bingkisan dan uang kepada puluhan anak yatim piatu di sekitar perkebunan, Sabtu (4/5). Pemberian santunan itu dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Turut hadir segenap pengurus serta staf. Sementara itu yang mewakili Pimpinan Irnan Achda, Direktur Pardjono, Asdib Umum Ahmad Khalri. Manager PT KHI Hotman Saragih mengatakan pemberian santunan merupakan bentuk kepedulian perusahan kepada warga yang bermukim di sekitar perkebunan.

“Ada sebanyak 72 anak yang kita beri santunan. Datanya diperoleh dari kepala desa setempat,”sebutnya.

Sementara itu, Kepala Desa Gerakan, Heriyansah yang mewakili kepala desa yang hadir mengucapkan terimakasih kepada PT KHI yang selalu konsisten menyantuni anak yatim piatu serta anak kurang mampu.

“Kami mengapresasi kepedulian PT KHI terhadap warga yang kurang mampu terutama kepada anak yatim dan piyatu. Kami mendoakan kiranya PT KHI selalu berhasil sesuai dengan apa yang diprogramkan Sehingga ke depannya dapat lebih meningkatkan santunannya,”ucapnya.

Penyerahan santunan tersebut juga dirangkai dengan pengajian dengan penceramah Al Ustad Ismail Purba. Ismail mengatakan, menyantuni anak yatim piatu merupakan sebagai bentuk sarana ibadah kepada Allah SWT. (btr/han)

NIAS, SUMUTPOS.CO – Terbakarnya kantor Camat Gunungsitoli, Sabtu (4/5) subuh, seluruh kotak suara berisi surat suara hasil Pemilu 2019, ludes terbakar.

Hal itu ditegaskan Kapolres Nias, AKBP Denny Kurniawan didampingi tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sumatera Utara dalam keterangan pers, Sabtu (4/5) siang.

“Benar tadi pagi sekira pukul 03.50 WIB, telah terjadi kebakaran di kantor Camat Gunungsitoli, dimana satu kantor dengan PPK Kecamatan Gunungsitoli. Untuk bangunan sebagian mengalami kerusakan, kalau korban jiwa tidak ada, namun untuk kotak suara dengan surat suara hasil Pemilu 2019 di wilayah kecamatan Gunungsitoli tidak bisa diselamatkan,”ungkapnya.

Dijelaskan AKBP Denny, personel yang bertugas di kantor Camat Gunungsitoli sempat menyelamatkan beberapa dokumen penting, seperti DA A1, dan laptop.

Hingga saat ini, lanjut Denny, pihaknya sudah memintai keterangan 13 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), telah diperiksa untuk dimintai keterangan di Polres Nias.

“Sudah 13 petugas PPK yang diperiksa, sejauh ini masih proses lidik,” ucap Kapolres Nias, AKBP Deni Kurniawan kepada Sumut Pos, Minggu (5/5).

Terkait adanya informasi penyebab kebakaran lemparan bom Molotov di ruang penyimpanan logistik KPU? AKBP Denny belum bisa memastikan, dia hanya mengatakan sedang dalam proses penyelidikan.”Sampai dengan siang ini untuk penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan, dan tim labfor dari Poldasu sedang melakukan olah TKP,”terangnya.

Kapolres Gunungsitoli pun mengaku pihaknya telah berkordinasi dengan stakeholder terkait kelanjutan penghitungan suara.

“Kita juga sudah koordinasi dengan seluruh stakeholder, terkait dengan penjadwalan ulang proses pemilihan, karena memang diwaktu yang bersamaan sedang dilakukan pleno di tingkat KPU Kota sambil menunggu keputusan dari KPU Provinsi,”kata Kapolres menambahkan.

Pasca insiden kebakaran, Polres Nias meningkatkan pengamanan di setiap tempat kegiatan KPU dan kantor Bawaslu. “Disaat yang bersamaan empat Kabupaten/Kota di wilayah hukum Polres Nias juga sedang dilakukan pleno tingkat KPU, untuk pengamanan kita tingkatkan, baik di gudang logistik, tempat Pleno maupun di kantor KPU dan kantor Bawaslu,”kata Kapolres.

Terpisah, Komisioner Bawaslu Kota Gunungsitoli, Go’osokhi Zega dihubungi Sumut Pos mengaku belum tau secara pasti apakah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2019 tingkat Kota Gunungsitoli yang sudah dimulai pada Jumat (3/5) kemarin, dilanjutkan atau akan dilakukan pemilihan ulang.

“Kalau itu saya belum tau, kita masih menunggu keputusan dari Provinsi. Yang jelas atas insiden ini, rekapitulasi tingkat Kota Gunungsitoli untuk sementara ditunda,”ungkap Zega, Sabtu (4/5) siang. (adl/man/han)

NIAS, SUMUTPOS.CO – Pasca terbakarnya Kantor Camat Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, Sabtu (4/5) dini hari, KPU Gunungsitoli sudah kembali bertugas melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019.

Demikian dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara, Yulhasni. Ditegaskannya, peristiwa kebakaran yang terjadi di Kantor Camat Gunungsitoli, tidak ada dokumen rekapitulasi hasil pemilu seperti surat suara yang ikut terbakar.

“Mereka (KPU Gunungsitoli, Red) telah melakukan rekap lanjutan Hari Minggu ini. Gak ada (dokumen) yang terbakar pada saat kebakaran kemarin. Hari ini juga rekap selesai dilakukan. Karena tinggal satu kecamatan saja (rekapitulasi) dilakukan di sana,”tegasnya, Minggu (5/5).

Yulhasni pun mengaku jika pihaknya meminta hasil rekapitulasi yang telah selesai di tingkat kabupaten/kota, segera diserahkan ke KPU Sumut agar dapat dilakukan rapat pleno penghitungan perolehan suara tingkat provinsi.

“Secara simultan kami akan melakukan rapat pleno penghitungan perolehan suara tingkat Sumut Pemilu 2019, mulai Senin besok (hari ini-red) sampai 12 Mei mendatang. Sedangkan dari kabupaten/kota itu paling lama diserahkan pada 7 Mei,” katanya.

Diungkapkannya, KPU Sumut sudah menerima dari sepuluh KPU kabupaten/kota menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2019. Yakni Kabupaten Karo, Pakpak Bharat, Kota Tanjungbalai, Binjai, Tebingtinggi, Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Samosir, Tobasa, Sibolga, Padanglawas Utara, dan Tapanuli Tengah.

“Tambahan dua daerah lagi pada hari ini yaitu Kabupaten Serdangbedagai dan Batubara,” pungkasnya.

Diketahui, mulai hari ini KPU Sumut secara simultan akan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat provinsi, di Hotel JW Marriot Medan pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama empat hari sampai Kamis (9/5). (prn/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Aksi unjukrasa yang didominasi para ibu-ibu ini sebelumnya berkumpul di Makam Pahlawan, Kabanjahe, menuju Kantor Bupati Karo. Se- tibanya di halaman Kantor Bupati Karo, sekitar pukul 15.25 WIB, warga pengungsi melakukan aksi duduk di gerbang pintu masuk.

Kedatanga mereka pun disambut Sekda Pemkab Karo, Kamperas Terkelin Purba didampingi Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Karo, Mulianta Tarigan, Kabid Rehabilitasi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo, Subur Tambun. Dengan dikawal Satpol PP dan personel Polres Tanah Karo, Sekda Pemkab Karo memberikan penjelasan kepada warga, bahwa penyaluran bantuan uang sewa rumah yang sudah diproses untuk 25 kepala keluarga dan dapat dicairkan, diproses di Bank BRI.

Sementara 45 kepala keluarga lainnya masih dalam proses verifikasi, sedangkan 5 kepala keluarga diminta untuk melakukan perbaikan berkas. Sementara Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Karo, Subur Tambun meminta warga agar bersabar. Dia memastikan semua korban relokasi erupsi Gunung Sinabung dari Desa Berastepu akan mendapatkan haknya. Merasa tidak puas penjelasan pejabat Pemkab Karo, warga mencoba memaksa masuk untuk bertemu Bupati Karo Terkelin Brahmana.

Upaya massa memasuki Kantor Bupati Karo mendapat penghadangan personel Satpol PP. Aksi saling dorongpun terjadi. Situasi tiba-tiba memanas saat seorang warga terjatuh. Situasi itupun menyulut emosi warga pengungsi melakukan pelemparan kepada petugas. Melihat situasi tersebut, personel Polres Tanah Karo langsung menenangkan warga. Kepala Pelaksana BPBD Karo Martin Sitepu, sekitar pukul 17.33 WIB, menemui warga yang masih bertahan di area Kantor Bupati.

Martin menegaskan untuk pencairan bantuan uang sewa rumah telah ditampung di APBD 2019, proses pencairan harus melalui tahapan mekanisme.

“Dananya sudah ditampung pada APBD Tahun Anggaran 2019. Untuk pencairannya harus melalui Peraturan Bupati (Perbup). Tidak ada niat kami untuk memperlambat-lambat pencairan. Tim verifikasi berkas penerima tetap bekerja. Begitu ada berkas yang sudah selesai diverifikasi langsung diantarkan ke DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah), untuk diverifikasi kembali,” kata Martin. Penjelasan ini tak cukup membuat massa merasa puas. Hingga pukul 18.00 WIB, massa masih bertahan di Kantor Bupati Karo. (deo/han)