JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Empat nama pejabat negara yang menjadi target dalam rencana pembunuhan oleh enam tersangka, akhirnya diungkap ke publik. Keempat nama itu adalah Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, dan Gories Mere. Identitas perencana pembunuhan juga sudah diketahui polisi. Penyandang dananya digambarkan sebagai ‘orang papan atas’.

KAPOLRI Jenderal (Pol) Tito Karnavian dalam temu pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (28/5), mengungkap nama-nama pejabar negara yang menjadi target. “Ada Pak Wiranto Menko Polhukam, ada Pak Luhut, Menko Maritim. Lalu ada Pak Kepala BIN, dan juga ada Pak Gories Mere,” ujar Tito.

Wiranto saat ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), dan Gories Mere sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan.

Tito memastikan, informasi tersebut berasal dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bukan berasal dari informasi intelijen. “Ini dari hasil pemeriksaan tersangka. Jadi bukan informasi intelijen. Kalau informasi intelijen tidak perlu pro justicia,” lanjut dian

Sebelumnya, polisi mengungkap adanya kelompok pihak ketiga yang ingin menciptakan martir dalam aksi menolak hasil pilpres pada 22 Mei 2019 di depan Gedung Bawaslu, Jakarta. Selain itu, kelompok ini juga diduga berniat melakukan upaya pembunuhan terhadap empat pejabat negara dan seorang pemimpin lembaga survei.

Rencana pembunuhan terhadap pejabat ini terungkap setelah polisi menangkap tiga kelompok yang menunggangi aksi unjuk rasa menolak hasil pilpres di depan Bawaslu. Kelompok ini juga sempat bergabung di kerumunan massa dengan membawa senjata api. Dari kelompok terakhir, polisi telah mengamankan enam tersangka, yakni HK, AZ, IR, TJ, AD, dan HF.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengungkapkan, penyandang dana dalam kasus rencana pembunuhan pejabat negara adalah orang papan atas. Sang penyandang dana memberikan pecahan dollar Singapura untuk digunakan membeli senjata.

“Iya (orang papan atas) pendananya ya,” ujar Dedi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (28/5).

Namun, saat ditanya siapa pendana tersebut, Dedi mengatakan sosok tersebut masih didalami dan akan diungkap.

Dedi mengatakan, pendana memberikan pecahan dollar Singapura kepada HK selaku tersangka koordinator lapangan dalam kasus tersebut.

Pecahan dollar Singapura yang diterima HK senilai Rp 150 juta. Uang tersebut digunakan untuk membeli senjata. “Langsung dikasih cash. Kemudian dicairkan di money changer Rp150 juta, langsung dia pakai untuk itu (beli senjata),” kata Dedi.

Nantinya uang untuk honor bagi para eksekutor akan diberikan lagi di luar Rp 150 juta yang digunakan untuk membeli senjata. “Honor untuk aksi dikasih lagi. Rp 150 juta itu buat beli senjata. Baru Rp 50 juta dapat senjata, sisanya untuk beli senpi laras panjang. Kalau laras pendek kan ada empat tuh,” lanjut Dedi.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal menjelaskan, kronologi upaya pembunuhan ini bermula sejak 1 Oktober 2018. Saat itu, HK mendapatkan perintah dari seseorang untuk membeli senjata.

“HK menerima perintah dari seseorang untuk membeli dua pucuk senpi laras pendek di Kalibata. Seseorang ini, pihak kami sudah mengetahui identitasnya. Sedang didalami,” kata Iqbal dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (27/5).

Setelah itu, pada 13 Oktober HK menjalankan perintah dan membeli senjata. Ada empat senjata yang didapat oleh HK dari AF dan AD. Sebagian senjata itu lalu diserahkan HK kepada rekannya, AZ, TJ, dan IR.

Pada 14 Maret, HK mendapat transfer Rp 150 juta. Sebanyak Rp 25 juta ia bagikan kepada TJ. TJ diminta membunuh dua tokoh nasional.

Pada 12 April, HK kembali mendapat perintah lagi untuk membunuh dua tokoh nasional lainnya. Total target empat tokoh nasional.

Selain empat pejabat negara, belakangan HK juga mendapat perintah untuk membunuh seorang pemimpin lembaga survei. “Terdapat perintah lain melalui tersangka AZ untuk bunuh satu pemimpin lembaga swasta. Lembaga survei. Dan tersangka tersebut sudah beberapa kali menyurvei rumah tokoh tersebut,” ujar Iqbal.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengungkapkan, para eksekutor rencana pembunuhan dijanjikan uang tanggungan keluarga, jika misi berhasil.

“Ada janji juga pokoknya kalau berhasil mengeksekusi satu yang apa namanya empat, tapi satu dulu yang harus dieksekusi dulu yang lembaga survei itu lho. Kalau misalnya dapat itu, hajar dulu yang lembaga survei, nanti baru dikasih uang dan seluruh keluarganya ditanggung,” ujar Dedi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (28/5).

Dedi juga membenarkan bahwa AF, tersangka dalam kasus rencana pembunuhan empat pejabat negara, merupakan istri seorang purnawirawan.

“Ya (AF istri purnawirawan),” kata Dedi saat ditanya apakah AF merupakan istri dari seorang purnawirawan. Namun, Dedi tak merinci lebih lanjut apakah AF merupakan istri seorang purnawirawan TNI atau Polri. “Enggak usah dikasih tahu itu sudah tahu,” lanjut dia.

Wiranto: Sejak Dulu Selalu Ada

Menko Polhukam Wiranto mengatakan, tak terpengaruh dengan ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Ia mengaku akan bekerja seperti biasanya. Ia pun berharap polisi segera mengusut tuntas kasus tersebut hingga sang pendana dan aktor intelektual ditangkap.

“Memang rencana pembunuhan kepada pejabat itu kan ditujukan atau dimaksud untuk memberikan rasa takut agar pejabat yang bersangkutan kemudian mengurangi aktivitasnya, lemah. Tetapi kami tidak seperti itu,” ujar Wiranto.

“Biarpun ada ancaman pembunuhan ya, kami semua tetap bekerja keras sesuai dengan prosedur yang ada. Orientasi kami adalah mengamankan keselamatan negara. Soal nyawa itu ada di tangan Tuhan yang maha kuasa, Allah SWT,” lanjut mantan Panglima ABRI itu.

Ia menyebutkan, rencana pembunuhan terhadap pejabat negara sebenarnya sudah ada sejak dulu. Meski demikian, Wiranto menyatakan aparat keamanan cukup sigap dalam menangkap dan mengungkap penumpang gelap aksi 21-22 Mei 2019.

“Kita bersyukur bahwa aparat keamanan kita cukup sigap ya. Operasi intelijen, operasi keamanan, itu sangat cepat sekali,” kata Wiranto. Di mana dalang aksi kerusuhan tersebut juga sudah diketahui oleh kepolisian, baik penjual maupun pemasok senjata, yang memerintahkan kerusuhan dan rencana pembunuhan serta eksekutornya. “Tim sudah menangkap, ya, baik penjual, pemasok, yang memerintahkan, eksekutor, maupun penadahnya. Kita tunggu saja pemeriksaan kepolisian, ya,” ujar Wiranto.

Sementara Kepala Staf Presiden Moeldoko mengaku bahwa dirinya juga menjadi salah satu target pembunuhan kelompok teroris di Indonesia. Namun, bagi Moeldoko, hal itu sudah menjadi risiko dirinya sebagai salah seorang pejabat negara.

“Apa yang mau dikomentari ya? Itu kan maunya dia (teroris). Kalau kita mah, ya itu risiko dari tugaslah. Biasa,” ujar Moeldoko saat dijumpai di kantornya, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (28/5). Meski demikian, ia tetap tidak mau lengah. Sejak pekan lalu, Moeldoko mendapat pengamanan tambahan sebanyak dua orang yang berasal dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat.

Moeldoko mengatakan, target kelompok teroris adalah mereka yang lantang dalam menegakkan kedaulatan negara. “Bagi saya, yang kita tegakkan ini kedaulatan negara. Tidak ada yang lain. Wong ini saya dilahirkan sebagai prajurit untuk itu, sekarang pun enggak berubah. Jadi siapa saja yang nyata-nyata mengganggu kedaulatan negara, itu sudah tugas kami,” ujar Moeldoko.

Tiga Kelompok Penumpang Gelap

Seperti diketahui, polisi telah mengungkap tiga kelompok penumpang gelap yang menunggangi aksi unjuk rasa menolak hasil pilpres di depan Bawaslu pada 21- 22 Mei. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal mengatakan, kelompok pertama adalah mereka yang berusaha menyelundupkan senjata api ilegal dari Aceh.

Senjata ilegal tersebut antara lain jenis M4 Carbine berikut dua buah magasin, peredam suara, tali sandang, dan tas senjata. Ada pula senpi berjenis Revolver dan Glock beserta 50 butir peluru.

Kelompok kedua adalah mereka yang diduga bagian dari kelompok teroris. Kelompok kedua ini terungkap setelah polisi mengamankan dua orang perusuh dalam aksi unjuk rasa yang memiliki afiliasi dengan kelompok pro Negara Islam Irak dan Suriah, ISIS.

Kelompok terakhir yang diduga ingin menunggangi aksi 21-22 Mei 2019 adalah mereka yang berupaya merancang pembunuhan terhadap empat tokoh nasional dan seorang pimpinan lembaga survei. (kps/bbs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Sumatera Utara, Selasa (28/5). Hal itu terungkap dalam surat panggilan nomor: Spgl/1320/V/2019/Ditreskrimum Polda Sumut yang ditandatangani Kasubdit I TP Kamneg Ditreskrimum n

Polda Sumut AKBP Simon Paulus Sinulingga tertanggal 24 Mei 2019. Selain Dahnil, Ketua BPP Prabowo-Sandi Sumut, Gus Irawan Pasaribu dijadwalkan menjalani pemeriksaan hari ini, Rabu (29/5).

Dahnil diminta hadir untuk diperiksa di Unit 4 Subdit 1/TP Kamneg pada Selasa 28 Mei 2019 pukul 10.00 WIB. Namun ia mangkir dari panggilan tersebut. Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto yang dikonfirmasi, membenarkan prihal pemanggilan tersebut. Kapolda juga membenarkan, Dahnil dipanggil terkait perkara dugaan makar.

“Khusus pemeriksaan Dahnil Anzar Simanjuntak selaku saksi. Tadi saya lihat pernyataannya di media, yang bersangkutan (Dahnil) belum membaca secara langsung surat panggilan itu,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (28/5).

Karenanya, Jenderal Polisi bintang dua ini menyampaikan, pihaknya akan menyurati Dahnil kembali. Namun, Agus belum merinci kapan pemanggilan lanjutan akan dilayangkan. “Nanti akan kita layangkan kembali. Kapan waktu yang beliau sempat, nanti akan kita koordinasikan supaya yang bersangkutan bisa diperiksa sebagai saksi, dalam kasus beberapa tersangka yang kemarin sudah dikenakan,” tandasnya.

Diketahui, pemanggilan ini dilakukan berdasar adanya laporan polisi bernomor LP/659/V/2019/Sumut/SPKT I pada tanggal 8 Mei 2019. Laporan ini dilayangkan ke Polda Sumut oleh pelapor atas nama Fauzi Ramadhan Singarimbun.

Dikutip dari akun Twitter pribadinya @Dahnilanzar, Selasa (28/5), Dahnil mengatakan, pemeriksaannya terkait dengan acara yang digelar di Masjid Raya Medan beberapa waktu lalu. Sebab, semua tokoh yang hadir dalam acara tersebut menurutnya ikut dipanggil. “Saat itu sy hadir mewakili Pak @prabowo yg gagal terbang ke Medan,” tulis Dahnil.

Dalam postingannya itu. Dahnil mengaku belum menerima secara fisik surat pemanggilan dari polisi tersebut. Dahnil belum merespon saat dikonfirmasi apakah akan memenuhi panggilan Polda Sumut.

“Saya belum tiba di rumah, maka secara fisik belum menerima surat panggilan hari ini sbg saksi dari Polda Sumut terkait dugaan makar. Sebagian besar tokoh yg hadir di masjid Al Raya Medan bbrp waktu lalu dipanggil, saat itu sy hadir mewakili Pak @prabowo yg gagal terbang ke Medan,” papar Dahnil.

Selain Dahnil, penyidik juga menjadwalkan pemanggilan terhadap tiga orang saksi lainnya terkait dugaan makar ini, masing-masing Angga Fahmi (mahasiswa), Presidium GNKR, serta Ketua FUI Indra Suheri. Namun hingga sore, ketiganya belum juga hadir ke Mapolda Sumut.

Sedangkan berdasarkan informasi yang didapat, penyidik juga melakukan pemanggilan terhadap Ketua Partai Gerindra Sumut yang juga anggota DPR RI, Gus Irawan Pasaribu sebagai saksi. Namun sesuai jadwal, pemanggilan yang dilakukan terhadapnya baru akan dilangsungkan pada hari ini, Rabu (29/5).

Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan menyampaikan, bahwasanya sejauh ini penyidik Ditreskrimum Polda Sumut telah menetapkan dua orang tersangka terkait kasus dugaan makar. Keduanya masing-masing Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Rafdinal dan juga Sekretaris GNPF, Zulkarnain. “Benar, keduanya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ungkapnya.

MP Nainggolan menjelaskan penangkapan terhadap Rafdinal dilakukan pada, Senin (27/5) siang, setelah pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan tersebut tidak menghadiri 2 kali panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut.

Sedangkan penangkapan terhadap Zulkarnain, lanjut dia, dilakukan pada petang hari, tak lama usai penangkapan terhadap Rafdinal dilangsungkan. “Jadi keduanya saat ini sudah ditahan,” jelasnya.

MP Nainggolan menyebut, kasus makar ini terjadi dalam rangka kegiatan punggahan dan pawai obor yang dilakukan di Jalan Brigjen Katamso-MT Haryono-Jalan Sisingamangaraja, Medan beberapa waktu lalu. Keduanya diduga kuat mengeluarkan pernyataan terkait dengan perbuatan makar. “Pernyataan-pernyatan bermuatan makar itu mereka sampaikan dalam rangkaian kegiatan tersebut,” pungkasnya.

Menyikapi pemanggilan sejumlah tokoh di Sumatera Utara terkait dugaan upaya makar oleh Polda Sumut, Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi mengaku tidak terlalu mempersoalkannya. “Kan masih diduga. Masih diduga boleh-boleh saja, tapi diterjemahkan apa itu makar, ya,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (28/5).

Edy berharap, dengan pemeriksaan ituditemukan kebenaran. “Biar diperiksa dulu. Artinya, mana yang benar, itu ‘kan yang dicari,” sebutnya.

Edy juga setuju bahwa persoalan tuduhan dugaan makar diselesaikan polisi. “Wewenangnya polisi itu menduga seperti itu, yang penting jangan dipaksakan,” sebut Edy.

Lalu, apakah prihatin dengan pemanggilan banyak tokoh itu? Edy mengatakan tidak ada masalah. “Nggak apa apa, dipanggil kan nggak apa-apa. Biar tau mana yang benar mana yang salah,” pungkasnya.

Pertemukan Pelapor dan Terlapor

Pengamat sosial Shohibul Anshor Siregar menyarankan agar Polda Sumut mempertemukan antara pihak pelapor dan terlapor atas status tersangka makar, yang dikenakan kepada penggerak aksi massa, Rafdinal dan Zulkarnain dari Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) Sumut.

“Kita patut mempertanyakan, siapa sebenarnya yang melaporkan itu? Menurut saya, perlu kiranya Polda memfasilitasi si pelapor dengan terlapor. Biar mereka bisa bertemu dan saling tatap. Mana tau pula mereka saling kenal,” kata Shohibul kepada Sumut Pos, Selasa (28/5).

Menurut dia, normal ketika terlapor dikenalkan dengan pelapor dalam kaitan ini. Sebab supaya dapat bicara dari hati ke hati dan pelapor dapat menanyakan latar belakang dirinya kenapa dilaporkan.

“Ini mungkin bukan urusan Poldasu saja, tetapi hukum di Indonesia saat ini. Prinsip ini ada di mana-mana dan sudah menjadi kewajiban sebuah negara demokrasi, untuk memfasilitasi rakyatnya menyuarakan sesuatu terhadap pemerintahnya. Jika tidak itu sama artinya dengan kriminalisasi dan pembungkaman,” katanya.

Hemat dia, semua kejadian ini hanyalah akibat dari pelaksanaan pemilu yang mendapat protes luas dari masyarakat. Dimana ada tuduhan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM). “Saya kira inikan lagi berproses di Mahkamah Konstitusi ya. Siapapun nanti yang menang, rakyat harus menerima kenyataan. Namun karena massifnya dugaan kecurangan, pemerintah melalui lembaga resmi terkait juga perlu kiranya memberi akses pembuktian terhadap hal tersebut,” kata akademisi UMSU tersebut. (dvs/prn)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Jadwal kedatangan KM Kelud dari Batam di Pelabuhan Belawan molor selama 3 jam 30 menit, Selasa (28/5). Di jadwalkan tiba di Pelabuhan Belawan pukul 09.00 WIB, namun KM Kelud yang mengangkut 3.071 penumpang dari Batam, baru tiba pukul 12.30 WIB.

Suasana arus mudik perdana di Terminal Penumpang Bandar Deli sudah mulai ramai. Para penumpang yang turun dari kapal tampak berdesakan. Di bawah pengawasan petugas keamanan pelabuhan, pemudik yang tiba di terminal turun dengan tertib. “Syukur juga bisa sampai Medan, walaupun agak terlambat dari waktunya. Tapi kami bisa sampai dengan selamat, tapi kami bisa nyaman juga selama perjalanan walau harus bermalam,” kata Sulastri bersama keluarganya yang akan berlebaran di Kisaran, Asahan.

Hal senada disampaikan Boru Hutabarat. Ia dari Batam berniat pulang ke Samosir karena libur panjang. Biasanya wanita berusia 52 tahun ini naik pesawat, namun karena harga tiket mahal ia memilih naik KM Kelud. “Saya bukan mudik, tapi mau liburan. Biasanya naik pesawat, tapi tiket mahal. Makanya naik kapal laut, walaupun lama di perjalanan, tapi lebih murah,” bebernya.

Di sela – sela prosesi penumpang turun dari kapal, petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap barang penumpang yang dicurigai. Petugas mengecek satu persatu barang penumpang. “Ini pemeriksaan rutin, untuk mengecek barang-barang ilegal yang masuk dari Singapura melalui Batam. Kalau ada barang ilegal berupa miras dan narkoba, akan kita tindaklanjuti,” kata petugas Bea Cukai di Pelabuhan Belawan.

Kepala Cabang PT Pelni Medan Luthfi Israr mengatakan, jumlah penumpang 3.071 orang sudah memasuki puncak lonjakan arus mudik perdana, lonjakan penumpang akan berlanjut sampai 3 Juni Mendatang. “Peningkatan penumpang mencapai 5 hingga 10 persen, kapal ini akan langsung berangkat ke Batam dengan membawa penumpang 1.500 orang dari Belawan. Jadi KM Kelud ini akan terus berlayar sampai lebaran, pulang pergi Batam-Belawan,” ucap Luthfi.

Disinggung soal keterlambatan waktu, Luthfi mengaku karena faktor cuaca, bukan adanya faktor lain. Hal itu sudah biasa terjadi selama pelayaran KM Kelud di Laut. “Kalau faktor cuaca tidak bisa kita prediksi, jadi wajar terlambat tiba di Belawan. Sama seperti pesawat, terlambat karena faktor cuaca,” ungkapnya.

Ditanya soal kapasitas penumpang apakah tidak mengalami desakan di atas kapal, Luthfi mengaku, masih normal. Karena jumlahnya sesuai kebijakan dispensasi yang dikeluarkan Kementrian Perhubungan. “Disepensasi dikeluarkan setelah adanyauji petik dan kelayakan untuk ruang gerak di atas kapal. Jadi, tidak ada masalah soal kepadatan penumpang,” terang Luthfi.

Sementara, Kepala Syahbandar Pelabuhan Belawan, Sugeng menjelaskan, dispensasi penumpang yang dikeluarkan Kementrian Perhubungan Laut sudah melakukan assismen, dengan uji keselamatan dan kenyamanan penumpang. “Dengan jumlah 3.800 penumpang sudah kita lakukan uji sesuai denga fasilitas tempat tidur, jadi tidak ada masalah sejauh ini untuk penumpang yang akan melakukan mudik lebaran,” sebutnya. (fac)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin diminta turun tangan mengatasi dugaan pungutan liar (pungli) di Ramadhan Fair. Selain itu, tim saber pungli juga di-minta melakukan penyelidikan. Hal itu disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar menanggapi dugaan pungli tersebut.

“Jika hari ini masih ada pungli jelas sangat keterlaluan. Dugaan pungli itu mencoreng program Wali Kota Medan. Tindakan tersebut membuat jelas mencoreng wajah wali kota,” tegas Abyadi.

Diutarakan Abyadi, dugaan pungli ini harus segera disikapi dan jangan sampai berlarut-larut. Sebab, jika dibiarkan tanpa ada tindakan maka membuat program wali kota rusak. “Harus segera dipanggil oknum yang diduga melakukan pungli, jangan dibiar-biarkan,” cetusnya.

Saat ini, lanjut dia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sedang memperbaiki pelayanan publik yang bersih dari pungli. “Orang-orang seperti ini yang harus dibersihkan dari birokrasi, jangan sampai menularkan virus bahkan sampai berakar,” katanya.

Kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, ia mengimbau agar melaporkan ke Ombudsman Sumut. Dengan begitu, pihaknya bisa menindaklanjuti atau menelusuri lebih jauh untuk mengungkap praktik kotor tersebut. “Silahkan laporkan kepada kami dan kami siap menindaklanjuti dengan meminta keterangan pihak-pihak yang diduga terlibat,” pungkasnya.

Sementara, Kadis Kebudayaan Medan, OK Zulfi belum berhasil diminta konfirmasinya terkait tudingan dugaan pungli di Ramadhan Fair tersebut. Ketika dihubungi via seluler, nomor ponselnya memblok panggilan masuk. Sedangkan pesan whatsapp yang dikirimkan kepadanya tak kunjung dijawab.

Diberitakan sebelumnya, penyelenggaraan Ramadhan Fair yang digelar Dinas Kebudayaan (Disbud) Medan pada tahun ini menuai polemik. Stand dan lapak yang berjumlah sekitar 200 lebih tersebut, diduga berbayar atau dipungut biaya. Tak tanggung-tanggung, tarif yang dipasang untuk mendapatkan stand dan lapak itu dikabarkan harus merogoh kocek hingga Rp3 juta pada bagian luar. Sedangkan bagian dalam, disebut-sebut lebih dari Rp3 juta.

Dugaan pungli jual beli stand Ramadhan Fair tersebut disampaikan sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Barisan Mahasiswa Kota Medan, saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Medan, Senin (27/5). (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satu minggu sejak Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemprovsu dibuka, terdapat 14 pelamar yang mendaftar ke sekretariat pansel di gedung lama Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan.

Anggota Sekretariat Pansel JPT Pratama Pemprovsu, Wasito mengungkapkan, dari jumlah 14 orang pelamar tersebut mayoritas berasal dari eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ia merinci, tujuh atau delapan orang pelamar di antaranya melamar sebagai kepala Dinas Koperasi dan UMKM.

“Berkas yang masuk ke kita ada 14 orang (yang sudah melamar). Semuanya itu eselon III dan masih dari internal kita (Pemprovsu). Ya sampai hari ini baru 14 orang,” katanya kepada wartawan di Kantor Gubsu, Selasa (28/5).

Menurut dia, dari berkas yang sudah masuk tersebut, dapat disimpulkan sejauh ini antusias pejabat eselon III Pemprovsu memang terlihat tinggi dalam mengikuti seleksi lelang JPT atau jabatan eselon II.

“Pada prinsipnya kami di sekretariat hanya menerima berkas. Untuk mekanisme atau tahapan seleksi, itu wewenang pansel. Dan sejauh ini memang baru dari internal Pemprovsu, belum ada dari luar,” katanya.

Masa pendaftaran lelang JPT Pemprovsu ini, diakuinya masih cukup panjang sampai 17 Juni 2019. Di mana, pada gelombang pertama sebelum cuti bersama dan libur Idul Fitri 1440 Hijriah, dibuka sampai 29 Mei. Setelahnya akan kembali dibuka pada 10 Juni sampai 17 Juni 2019. “Masih cukup lama kok waktunya. Jadi kemungkinan ada pelamar dari luar provinsi Sumut sangat terbuka lebar,” katanya.

Seperti diketahui, terhitung Selasa (21/5) Gubernur Sumut Edy Rahmayadi melalui Tim Pansel membuka pendaftaran seleksi JPT di lingkungan Pemprovsu 2019. Terdapat 16 JPT yang dibuka pada lelang jabatan kali ini.

Yakni Inspektur, Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan, Kepala Bappeda, Kepala BKD, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Diskominfo, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof dr Muhammad Ildrem, Kabiro Umum dan Perlengkapan, Kepala Biro Humas dan Keprotokolan, dan Kepala Biro Hukum.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Abdullah Khair Harahap mengatakan, seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemprovsu ini sudah mendapat persetujuan dari ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), melalui nomor surat B-1657/KASN/5/2019 pada 20 Mei 2019.

“Ada sebanyak 16 JPT (Eselon II) yang akan diisi melalui seleksi terbuka kali ini. Mulanya ada 15 jabatan, tetapi karena Pak Jumsadi sudah mengajukan diri menjadi widya swara utama di BPSDM dan mengingat mau pensiun juga tahun ini, makanya termasuk ikut yang dilelang,” ujarnya didampingi Asisten Administrasi Umum dan Aset Setdaprovsu, M Fitriyus saat memberi keterangan pers di Kantor Gubsu, 21 Mei lalu.

Kata Khair, ada perbedaan sistem seleksi JPT Pratama kali ini dibanding seleksi sebelumnya. Yaitu boleh diikuti oleh aparatur sipil negara (ASN) se Indonesia, dari sebelumnya hanya bisa diikuti ASN di pemkab/pemko se Sumut. Selain itu, bagi pejabat eselon II Pemprovsu yang sekarang nonjob akibat mutasi tempo hari, diperkenankan untuk ikut seleksi terbuka tersebut.

“Kali ini teman-teman eselon III yang sudah tiga tahun menjabat, juga boleh ikut lelang,” ujarnya.

Pertama, lanjut dia, berstatus sebagai PNS, berusia paling tinggi 56 tahun pada saat dilantik, paling rendah menduduki pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) untuk pelamar eselon II A dan paling rendah menduduki pangkat IV/a untuk pelamar eselon II B.

Lalu sedang atau pernah menduduki JPT Pratama atau sedang/pernah menduduki jabatan administrator (eselon III) atau jabatan fungsional yang dipersamakan dengan jabatan administrator paling singkat dua tahun untuk eselon III A, dan paling singkat tiga tahun untuk eselon III B. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan memastikan cuti bersama dan libur lebaran untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 1 Juni 2019. Kepastian tersebut setelah mendapat surat edarann

dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

“Libur lebaran ASN mulai tanggal 1 Juni, kita sudah dapat surat edaran dari kementerian (KemenPAN-RB),” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Medan, Muslim Harahap, kemarin.

Diutarakan dia, meski tanggal 1 mulai libur lebaran, ASN diwajibkan datang untuk mengikuti apel dan upacara Hari Lahir Pancasila. Apabila ASN tidak hadir, maka akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

“Tanggal 1 (Juni) wajib datang untuk mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila dan akan diabsen. Setelah mengikuti upacara, mereka boleh pulang untuk mudik ke kampung halaman. Kalau tidak mengikuti upacara, maka siap-siap akan menerima sanksinya,” tutur Muslim.

Kata Muslim, libur lebaran ASN jika dihitung sebanyak 9 hari. Dengan rincian, 4 hari libur rutin Sabtu-Minggu dan 5 hari libur lebaran. “ASN libur dari tanggal 1 sampai 9 Juni. Kemduian, masuk kembali pada tanggal 10 Juni. Jadi, kalau dihitung libur ASN 9 hari,” sebutnya.

Disinggung apabila ada ASN yang menambah hari liburnya sendiri, Muslim mengaku tentu ada sanksi yang akan mereka diterima. “Sanksinya sudah diatur (dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Disiplin ASN), sanksi disiplin berupa administrasi. Sebab, pelanggaran yang dilakukan masuk dalam kategori ringan. Terkecuali, perbuatan yang dilakukan berat maka sanksi tentu juga berat,” tegasnya.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Medan, Sabar Sitepu mengatakan, Pemko Medan harus memberikan sanksi lebih berat kepada ASN yang tidak ikut upacara Hari Lahir Pancasila dan absen setelah libur panjang lebaran. Sanksi tersebut misalnya, potongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang hanya 0,5 persen menjadi lebih besar atau sanksi sosial.

“Sanksi potongan 0,5 persen TPP terlalu ringan, sehingga tidak membuat efek jera. Seharusnya, sanksi lebih berat apakah itu sanksi administrasi atau sosial,” tegasnya.

Kata Sabar, apabila sanksi yang diberlakukan lebih berat maka peluang para ASN untuk absen bisa diminimalisir. Dengan begitu, tingkat kedisiplinan semakin baik. “Perlu dipertimbangkan sanksi tersebut terhadap ASN yang bandel atau tak disiplin,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Majelis Hakim yang diketuai Erintuah Damanik, menolak eksepsi dari pihak tergugat I dan II pada sidang gugatan perdata yang dilayangkan pemilik Food Court Pondok Mansyur, Kalam Liano melalui kuasa hukumnya Parlindungan Nadeak.

Eksepsi Kepala Satpol PP, M Sofyan dan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, ditolak pada sidang putusan sela, yang berlangsung di ruang Cakra 5, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (28/5).

“Eksepsi tergugat ditolak, PN Medan berwenang mengadili perkara perbuatan melawan hukum perkara No 207/Pdt.G/2019/PN.Mdn atas nama penggugat Kalam Liano melalui kuasa hukumnya Parlindungan Nadeak,” ucap Erintuah sembari mengatakan, sidang ditutup dan akan dilanjutkan pada tanggal 10 Juni 2019, dengan agenda Pembuktian.

Sebelumnya, dalam eksepsi pada sidang Duplik atas Replik Penggugat yang disampaikan kuasa hukum tergugat I dan II Daldiri, secara tertulis disebutkan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini.

Apalagi perkara tersebut masih dalam proses banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Sampai sekarang masih dalam proses hukum tingkat banding di PTUN Medan. Jadi belum berkekuatan hukum tetap,” ucap Daldiri, Senin (13/5) lalu.

Dalam Duplik itu juga disebutkan, tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan maupun Replik Penggugat, terkecuali sepanjang yang diakui kebenarannya dalam duplik a quo.

Selain itu, penggugat dalam Replik bagian pokok perkara pada dasarnya mendalilkan bahwa perbuatan membongkar atau merusak bangunan rumah makan milik penggugat yang dilakukan oleh tergugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum. Karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Peraturan Walikota Medan No 83 tahun 2017.

Sementara itu, Kuasa Hukum Kalam Liano, Parlindungan Nadeak mengatakan, putusan sela yang disampaikan majelis hakim sudah sesuai dengan gugatan dan Replik yang mereka ajukan.

Parlindungan juga heran, mengapa tergugat selalu mengaitkan bahwa persidangan ini belum berkekuatan, karena pihak tergugat masih melakukan proses banding di PTUN Medan.

Padahal, pada sidang mediasi yang disarankan majelis hakim sebelumnya, kata dia, Hakim Mediasi Ali Tarigan, juga menyebutkan bahwa perkara perdata yang sudah diajukan ke PN Medan ini tidak ada hubungannya dengan proses banding yang dilakukan tergugat di PTUN Medan.

“Pagi tadi sekitar pukul 10.30 WIB, kami sudah bertemu dan bertegur sapa. Tapi, memang dia (Daldiri) permisi sebentar dan pergi entah kemana. Sampai persidangan dimulai Daldiri tidak hadir,” kata Parlindungan heran.

Ketika dihubungi lewat telepon, Daldiri mengatakan, dirinya tidak bisa hadir karena berada di luar kota. “Perwakilan kita, juga tidak bisa hadir,” jawabnya singkat.

Sebagaimana diketahui, bahwa PTUN pada tanggal 20 Desember 2018 telah memenangkan perkara Kalam Liano selaku pemilik Pondok Mansyur dengan perkara nomor 130/G/2018/PTUN.Mdn terkait pembatalan surat Nomor 640/3343 tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Tergugat I yakni Kasatpol PP Medan M Sofyan. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di dalam Islam, ilmu pengetahuan dengan agama itu harus serasi. Tak ada ilmu pengetahuan yang lepas dari segala yang telah Allah firmankan di dalam Al-quran.

Hal itu dikatakan Wali Kota Medan diwakili Plt Kadispora Medan Drs Musaddad MSi pada acara Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan Medan 2019 di Saka Hotel, kemarin.

Dijelaskan, kegiatan ini digelar dalam rangka pembinaan generasi muda, khususnya di lingkungan pengurus remaja masjid Kota Medan. “Kita ingin kalian memiliki kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam mmenghadapi kehidupan modern sekarang,” paparnya.

Kadispora mengakui, saat ini nilai-nilai moral dan spiritual mulai terkikis di tengah-tengah masyarakat. Hal itu tidak bisa dibiarkan. “Generasi muda Kota Medan harus meningkatkan keimanan dan ketaqwaan,” pesannya.

Disebutkan, ilmu yang baik harus berdasarkan moral, akidah dan ibadah. Ilmu pengetahuan dapat diibaratkan seperti merancang bang-unan. Bukan hanya angan belaka, tapi harus diwujudkan dengan pondasi yang kokoh.

“Ilmu tanpa agama yang menjadi pondasinya akan lemah dan mudah dipengaruhi. Pengetahuan tanpa agama seperti orang buta berjalan tanpa arah. Sebaliknya, agama tanpa ilmu pengetahuan, bagai ruang hampa tak beroksigen dan sesegera mungkin akan mati,” kata dia.

Untuk itu, Kadispora berharap kegiatan ini dalam memberi sumbangan wawasan pemikiran bagi remaja masjid Kota Medan.

“Mari belajar yang giat agar menjadi generasi yang berilmu. Sebagai tiang utama adalah meningkatkan ketaqwaan. Ilmu dan agama harus selaras dalam kehidupan,” ajaknya.

Ketua Panitia Doni Fariq SE melaporkan, kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan dan cara pandang pemuda terhadap pentingnya peningkatan keimanan dan ketaqwaan. Kemudian, menumbuhkan kesadaran sekaligus menjaga keutuhan persatuan dan kesatyan NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

Kegiatan ini digelar di Saka Hotel pada 24-25 Mei 2019, dengan diikuti 100 orang dari Pengurus Remaja Masjid (BKPRMI) Kota Medan. (dek/ila)