SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Sidikalang, Jhonny Gultom mengungkapkan bahwa rumah tahanan yang dipimpinnya sudah melebihi kapasitas.
“Kapasitas normalnya 250 orang, tapi saat ini sudah diisi 561 orang warga binaan,”ujar Jhonny Gultom kepada wartawan di sela-sela memantau pelaksanaan pemungutan suara di TPS 09 yang berlangsung di dalam rutan, Rabu (17/4).
Hal itu dikarenakan, lanjut Jhonny, rutan yang dipimpinnya sering mendapat warga binaan kiriman dari Lapas Medan. Disebutkan Jhoni, dari 561 warga binaan sebesar 64 persen tersandung kasus narkoba. Untuk itu, sambung Jhonny, pihaknya mengharapkan kepada instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Tenaga Kerja melakukan pembinaan, sehingga para warga binaan tidak bosan selama menjalani hukuman. (mag-10/han)
Batara/sumut pos
SURAT SUARA: Ashari Tambunan dan istri memasukkan surat suara saat mencoblos di TPS 1 Tanjunggarbus.
Batara/sumut pos SURAT SUARA: Ashari Tambunan dan istri memasukkan surat suara saat mencoblos di TPS 1 Tanjunggarbus.
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Bupati Deliserdang Terpilih, H Ashari Tambunan bersama istri Hj Yunita Siregar melakukan pencoblosan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1, Desa Tanjunggarbus 1, Lubukpakam, sekira pukul 11.45 WIB, Rabu (17/4).
Ashari Tambunan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 244 orang itu tertulis dengan nomor 231, sementara Yunita terdaftar dalam DPT nomor 232. Begitu sampai di TPS, Ashari dan istri langsung melakukan pendaftaran lalu mengikuti antri sebelum mencoblos.
Ashari Tambunan usai melakukan pencoblosan mengaku lega karena sudah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara.
“Proses lama dalam pencoblosan saat pelipatan lima kertas surat suara. Pelipatan kembali itu tidak gampang, karena harus mengikuti pola lipatan kertas suara sebelum dicoblos. Hal itu tentu dirasa masyarakat lainnya,” kata Ashari Tambunan.
Sebelumnnya, mantan Wabup Deliserdang H Zainuddin Mars bersama istri Hj Asdiana hadir di TPS yang sama pada pukul 10.45 WIB. Zainuddin terdaftar dalam DPT dengan nomor 2 dan Asdiana dengan nomor 3.
Zainuddin Mars, mengatakan bahwa siapapun nanti Presiden dan Wakil Presiden terpilih maka semua pihak harus mendukung. Sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. “Apapun hasilnya nanti jangan ada yang menimbulkan perpecahan sesama anak bangsa,” ungkapnya singkat.
Dikesempatan yang berbeda, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah dan Plh Bupati Deliserdang Deliserdang Darwin Zein S.Sos meninjau pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS),yaitu TPS 01, 02, 04 Kelurahan Tanjung Morawa Pekan Kecamatan Tanjungmorawa, Rabu (17/4).
Hasilnya, pelaksanan pemungutan suara berjalan lancar dan aman, serta tidak ditemukan adanya kendala.
Wagubsu mengatakan, partisipasi pemilih untuk datang ke TPS juga luar biasa, khususnya di Deliserdang. Hingga pukul 11.00 WIB, kehadiran pemilih di tiap TPS sudah mencapai 60 persen.
“Kita lihat partisipasi pemilih Deliserdang luar biasa antusiasnya TPS yang kita datangi rata rata sudah 60 persen. Ini partisipasi pemilih ini sudah meningkatkan kesadaran masyarakat kita menggunakan hak pilihnya,”ucapnya.
Kepada masyarakat, Wagub berharap, agar menerima apapun hasil Pemilu Serentak 2019 nanti. Karena, apapun hasilnya nanti, semoga itulah yang terbaik. “Itu takdir Allah, kita menerima apapun hasilnya yang penting kita jaga kenyamanan selama ini dan kekeluargaan kita,” katanya.
Sementara itu, saat ditanya Wagub Musa Rajekshah apakah proses pemungutan suara lancar atau tidak,Ketua KPPS 04 di Kelurahan Pekan Tanjung Morawa Deli Serdang M Zhul Fahdilla mengatakan keadaan aman. “Untuk sampai sekarang ini belum ada kendala, lancar-lancar saja,” katanya. (btr/han)
Bambang/SUMUT POS
TANDA NYOBLOS:Bupati Langkat Terbit Rencana dan istri menunjukkan jari kelingking tanda sudah mencoblos.
Bambang/SUMUT POS TANDA NYOBLOS:Bupati Langkat Terbit Rencana dan istri menunjukkan jari kelingking tanda sudah mencoblos.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA bersama keluarga memberikan hak suaranya pada Pemilihan Umum tahun 2019, di TPS 001 Dusun Nangka Lima, Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Rabu (17/4) sekitar pukul 09.15 WIB.
Ditemani istri selaku Ketua TP PKK Langkat, Ny Tiorita Terbit Rencana, bersama anaknya Dewa PA, serta keluarga lainnya Norliata Br Sembiring dan Bahagia PA.
Hadir juga Kadis Kominfo H Syahmadi SSos MSP, Plt. Kepala BKD, Kakan Kesbangpol, Kabag Umum, Kabag Humas, Camat Kuala dan Kades Raja Tengah Iskandar PA.
Sesampai di TPS, Bupati langsung mendaftarkan diri ke anggota KPPS yang bertugas, sebagai peserta pemilih, lalu diberikan 5 surat suara, warna abu-abu untuk presiden, kuning DPR RI, merah DPD RI, biru DPRD Provinsi, hijau DPRD Kabupaten.
Bupati pada kesempatan itu, berharap pesta demokrasi tahun ini dapat berjalan dengan kondusif, aman dan tertib. Serta dapat menghasilkan calon presiden maupun legislatif baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, yang benar – benar dipilih oleh rakyat dari hati.
“Sehingga dapat memberikan kemajuan bagi bangsa dan negara, yang berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi rakyat, “ ujarnya.
Bupati juga mengatakan, berlangsung Pemilu di Langkat akan berjalan lancar dan aman, sebab dirinya berkeyakinan masyarakat Langkat, masyarakat yang cerdas dan dewasa dalam berdemokrasi, tidak mudah diprovokasi oleh pihak yang tak bertanggungjawab.
“Meski demikian, saya tetap berharap keamanan dapat tercipta di seluruh wilayah tanah air, tidak hanya di negri bertuah, pada pesta demokrasi ini,” sebutnya.
Selanjutnya, Bupati bersama rombongan menyepatkan diri melakukan peninjauan di sejumlah TPS di Desa Raja Tengah, diantaranya TPS 003, TPS 004 dan TPS 007 Dusun IV Balai Kasi Kec Kuala . Serta melakukan peninjauan di TPS 10 Dusun VIII dan TPS 9 Dusun VII Desa Namu Ukur Utara Kec Kuala.
Ketua KPPS TPS 001, Rahmatsyah Sitepu, menyampaikan, berlangsungnya pemilihan dilokasi tugasnya, bukan saja berjalan tertib dan terkendali, namun masyarakat terlihat sangat antusias untuk memberikan hak suaranya.
“Saya yakin, hal ini berkat sosialiasi dari Bupati kepada masyarakat, akan pentingnya suara masyarakat pada Pemilu. Untuk jumlah pemilih di TPS ini sebanyak 553 pemilih,” katanya. (bam/han)
Sutan Siregar/sumut pos
KARTU BPJS: Seorang warga menunjukkan kartu BPJS Kesehatan. Hingga kini, BPJS Kesehatan menunggak klaim di RSU Adam Malik hingga Rp50 M.
Sutan Siregar/sumut pos KARTU BPJS: Seorang warga menunjukkan kartu BPJS Kesehatan. Hingga kini, BPJS Kesehatan menunggak klaim di RSU Adam Malik hingga Rp50 M.
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Kantor Cabang BPJS Kesehatan Lubukpakam membayar Rp81.632.150.494 klaim biaya pasien yang berobat di rumah sakit dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) selama tahun 2018. “Pada tanggal 9 April lalu sudah tuntas pembayarannya. Total klaim pembayaran yang dilakukan kantor Cabang Lubukpakam Rp 81.632.150.494,”ujar Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Lubukpakam, Rita Masyita Ridwan, baru-baru ini.
Disebutkan Rita, klaim biaya pasien yang paling besar dibayarkan kepada Rumah Sakit Grand Medika Lubukpakam. Ditambahkan Rita, pembayaran tagihan klaim rumah sakit dibayarkan setelah lolos verifikasi dan sudah jatuh tempo dengan mekanisme first on first out. Pun begitu, pembayaran dilakukan kepada rumah sakit yang lebih dulu mengajukan berkas secara lengkap.
“Kami selalu berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan yang melayani JKN KIS untuk memberikan pelayanan terbaik tanpa diskriminasi. Diharapkan masyarakat semakin yakin, bahwa program ini akan terus berlangsung, dan rumah sakit menjadi lebih tenang dan tenaga kesehatan merasa nyaman,” kata Rita.
Dijelaskan Rita, klaim pembayaran sebesar Rp81.632.150. 494 itu merupakan bagian dana sebesar Rp 11 triliun yang sudah dicadangkan pemerintah untuk seluruh Indonesia. Dan pembayaran iuran BPJS yang dibayarkan setiap bulan oleh masyarakat. “ Kita mengimbau agar membayar iuran BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang ada. Dana yang terhimpun itu dipergunakan untuk kepentingan pembiayaan masyarakat yang kurang mampu,”bilang Rita. (btr/han)
solideo/sumut pos
Tabrak: Warga mengerumuni bus pariwisata Tropas Hijau yang menabrak gedung TIC.
solideo/sumut pos Tabrak: Warga mengerumuni bus pariwisata Tropas Hijau yang menabrak gedung TIC.
KARO, SUMUTPOS.CO – Gara-gara rem blong, bus pariwisata “Tropas Hijau” yang membawa rombongan pelajar asal Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, menabrak dua kendaraan, empat orang warga dan Gedung Tourist Information Centre (TIC) Dinas Pariwisata Karo, di kawasan Pasar Buah, Jalan Gundaling, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Selasa (16/4) pukul 14.30 WIB.
Kapolsek Berastagi, Kompol Aron Siahaan menjelaskan kejadian itu terjadi berawal bus pariwisata bernomor polisi BL 7569 A, tidak dapat dinyalakan setelah distarter. “Laka Lantas (kecelakaan lalu lintas) tunggal tersebut bermula saat bus pengangkut para pelajar tersebut mengalami gagal stater. Kemudian bus didorong. Saat bus menyala, angin belum terisi maksimal hingga rem blong. Akibatnya, bus meluncur ke arah Gedung TIC,” ujar Kompol Aron didampingi Kanit Lantas Polsek Berastagi Iptu Polta Hutahaean.
Iptu Polta Hutahaean menambahkan, saat bus meluncur tanpa kendali akibatkan rem blong, bus menyenggol dua kendaraan, empat orang warga, dan Pos Polisi Pariwisata.
“Sebelum menabrak Pos Polisi Pariwisata yang berada di Gedung TIC, bus tersebut terlebih dahulu menabrak dua kendaraan mobil yang sedang parkir. Di antaranya, mobil dengan plat nopol BK 1995 IZ milik tamu, dan mobil BK 1528 SQ milik warga Berastagi. Bus pariwisata itu juga menyenggol empat orang yang saat itu berada di lokasi kejadian,” tutur Hutahaean.
Disebutkannya, korban tertabrak bus tiga di antaranya merupakan pelajar dalam rombongan. “Korban yang mengalami luka ringan dibawa ke RS Amanada Berastagi. Tiga di antaranya rombongan pelajar, dan satunya lagi tukang sapu. Bus dalam proses evakuasi, karena hujan lebat hingga sore ini masih terkendala. Tapi diupayakan secepatnya,” tegas Kanit Lantas Polsekta Berastagi.
Sopir bus, Abdul Alham menyebutkan rombongan yang dibawanya sekitar 30 pelajar berasal dari Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat. Abdul pun mengaku sengaja menabrak ke Gedung TIC untuk menghindari korban jiwa.
“Semalam sudah menginap di Villa Bukit Mas, rencananya (Selasa) hari ini mau pulang. Tadi rombongan anak sekolah itu sedang berbelanja di Pasar Buah. Bus tiba-tiba sulit starter, ketika hidup setelah didorong tiba-tiba mengalami rem blong. Guna menghindari korban manusia, di sekitar lokasi, terpaksa saya cari alternatif guna menabrakan diri ke wilayah TIC,” kata Abdul. (deo/han)
ist
DIBORGOL: Sebanyak sembilan tersangka suap DPRD Sumatera Utara ikut ambil bagian dalam rangkaian acara pencoblosan Pemilu Serentak 2019, Rabu (17/4). Dengan tangan diborgol, mereka turun dari mobil tahanan dan menuju bilik suara.
ist DIBORGOL: Sebanyak sembilan tersangka suap DPRD Sumatera Utara ikut ambil bagian dalam rangkaian acara pencoblosan Pemilu Serentak 2019, Rabu (17/4). Dengan tangan diborgol, mereka turun dari mobil tahanan dan menuju bilik suara.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sebanyak sembilan tersangka suap DPRD Sumatera Utara ikut ambil bagian dalam rangkaian acara pencoblosan Pemilu Serentak 2019, Rabu (17/4).
DI Rumah Tahanan (Rutan) K4 KPK, sembilan tersangka datang menggunakan mobil tahanan. Seturunnya dari mobil tahanan, mereka berjalan beriringan menuju bilik suara.
Sekadar informasi, Juru Bicara KPK Febri Diansyah pernah mengujarkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan panitia pada TPS 012 Guntur untuk memfasilitasi sebanyak 63 tahanan yang akan mencoblos di area Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan.
“63 tahanan ini berasal dari para tersangka atau terdakwa yang ditahan di 3 rutan cabang KPK, yaitu di belakang Gedung Merah Putih KPK di Kavling K4; kantor lama KPK di kav. C1 dan Pomdam Jaya Guntur,” ujarnya seper ti dilansir dari Tribunnews.com.
Febri melanjutkan, untuk para tersangka yang dititipkan di rutan ýluar wilayah Gedung KPK maka akan mencoblos di wilayah hukum tersebut.
Misalnya, untuk tahanan yang dititipkan di Rutan Polda Metro Jaya, maka akan mengikuti aturan di tempat tersebut.
“Ketentuan lebih lanjut terkait dengan tahanan yang ber KTP DKI dan non DKI mengikuti peraturan yang ada di KPU,” tandasnya.(tnc/ala)
Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN di bawah naungan Kementerian Keuangan paling banyak diminati para pengincar kursi CPNS dari jalur sekolah kedinasan.
PADA 2019, PKN STAN merupakan sekolah kedinasan yang paling banyak menerima calon mahasiswa, yaitu 3.000 orang. Berdasarkan surat pengumuman yang diterbitkan Kementerian Keuangan, para calon mahasiswa harus melewati beberapa tahapan tes sebelum resmi menjadi mahasiswa PKN STAN.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Mudzakir mengingatkan kepada para pelamar, untuk teliti dan cermat dalam membaca setiap persyaratan yang berlaku pada setiap sekolah kedinasan.
Selain itu, para pelamar diminta untuk berhati-hati pada segala bentuk penipuan yang menjanjikan kelulusan.
“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan terjadinya penipuan yang berasal dari oknum dengan menjanjikan peserta dapat diterima pada sekolah kedinasan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (16/4).
Tahapan seleksi, pertama, para pelamar diwajibkan melewati ujian tertulis yang terdiri dari Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan meliputi Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Kemudian para peserta diwajibkan mengerjakan Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Bahasa Inggris (TBI). Setelah ujian tertulis, para pelamar akan melalui tahapan psikotes, tes kesehatan, dan kebugaran.
Pada tes kesehatan, dilakukan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan darah, visus mata atau pemeriksaan lainnya. Sedangkan pada tes kebugaran, peserta akan mengelilingi lintasan dan shuttle run.
Sedangkan khusus untuk calon mahasiswa spesialisasi Diploma I dan Diploma III Kepabeanan dan Cukai, ujian kebugaran ditambah dengan pull up/chinning, push up, sit up atau aktivitas lainnya.
PKN STAN membuka tiga jurusan pada Diploma I, yakni Kebendaharaan Negara dengan jumlah kebutuhan sebanyak 138, Pajak sebanyak 355, dan Kepabeanan dan Cukai sebanyak 57.
Terdapat enam jurusan pada D-III yaitu Kebendaharaan Negara dengan jumlah kebutuhan 251, Pajak 551, PBB/Penilai 311, Kepabeanan dan Cukai 33, Manajemen Aset 90, dan Akutansi 1.214.
Selain program reguler yang ditujukan pada penerimaan mahasiswa baru dari seluruh wilayah Indonesia, terdapat juga program afirmasi yang ditujukan pada penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari putra-putri Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
Untuk mengikuti tahapan seleksi, pelamar harus memenuhi beberapa persyaratan. Antara lain bagi para pendaftar adalah lulusan tahun 2018 dan sebelumnnya atau calon lulusan 2019 dari semua sekolah menengah atas atau sederajat.
Untuk nilai, lulusan 2018 dan sebelumnya memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 70 dengan skala 100.
Sementara bagi calon lulusan 2019 memiliki nilai rata-rata rapor untuk komponen pengetahuan pada lima semester (semester gasal dan genap untuk kelas X dan XI serta semester gasal kelas XII) tidak kurang dari 70 dengan skala 100 atau 2,8 dengan skala 4, dengan ketentuan pada saat pendaftaran ulang yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 70 dengan skala 100.
Para pelamar berusia maksimal 20 tahun pada 1 September 2019, sedangkan bagi peserta yang memilih Spesialisasi Diploma I berusia minimal 17 tahun, dan untuk jurusan Spesialisasi Diploma III berusia 15 tahun.
Khusus Spesialisasi Diploma I dan Diploma III Kepabeanan dan Cukai memiliki syarat lain yakni tinggi badan 165 cm untuk laki laki, dan 155 cm bagi perempuan.
Selain itu tidak cacat badan, tidak buta warna, dan untuk pengguna kacamata/lensa kontak minus (rabun jauh) atau plus (rabun dekat) atau silindris dapat diberikan toleransi maksimal ukuran 2 dioptri.
Untuk pelamar dapat melakukan registrasi pendaftaran melalui portal http://sscasn.bkn.go.id pada 9-30 April 2019. Para pelamar diwajibkan menyetor biaya pendaftaran sebesar Rp300 ribu.
Biaya tersebut sudah termasuk biaya pelaksanaan Seleksi Kemampuan Dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara.(esy/jpnn/ala)
PERLIHATKAN: Seorang petugas BPJS Kesehatan memperlihatkan Kartu Indonesia Sehat kepada media.
PERLIHATKAN: Seorang petugas BPJS Kesehatan memperlihatkan Kartu Indonesia Sehat kepada media.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – BPJS Kesehatan membayar utang klaim bulan ini Rp11 triliun. Jumlah tersebut tergolong besar jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya Rp8 triliun. Hal itu merupakan dampak pembayaran iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI).
“Sampai hari ini (kemarin, Red), tagihan klaim rumah sakit yang lolos verifikasi dan sudah jatuh tempo akan dibayar BPJS Kesehatan dengan mekanisme first in first out. Urutan pembayarannya disesuaikan dengan catatan kami,” jelas Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf di kantor pusat BPJS Kesehatan, kemarin (16/4).
Selain pembayaran klaim, BPJS Kesehatan membayarkan dana kapitasi kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) Rp 1,1 triliun. Menurut Iqbal, pembayaran fasilitas kesehatan itu bisa terwujud karena ada dukungan penuh dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan.
Dengan pembayaran utang klaim jatuh tempo kepada fasilitas kesehatan, kata Iqbal, pihak fasilitas kesehatan juga diharapkan bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tertuang dalam regulasi. Misalnya, membayarkan obat dan keperluan medis lainnya. Iqbal juga berharap pihak RS semakin optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para pasien JKN-KIS.
Di tempat yang sama, Deputi Direksi Bidang Treasury dan Investasi BPJS Kesehatan Fadlul Imansyah menjelaskan, pembiayaan klaim tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran. Dana tersebut berasal dari iuran PBI yang dibayarkan pemerintah lebih awal.(jpc/ala)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PEMILU serentak 2019 sudah dilaksanakan kemarin, Rabu (17/4). Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count beberapa lembaga survei Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memimpin perolehan suara terbanyak. Sedangkan PKPI berada di posisi buncit.
Hasil hitung cepat dari lembaga survei CSIS-Cyrus Network dengan total data masuk 70 persen suara, tercatat sembilan partai berhasil melampaui ambang batas parlemen (parliamentary treshold) sebesar 4 persen. Kesembilan partai itu adalah PDI Perjuangan (20,5 persen), Golkar (12,8 persen), Gerindra (12,0 persen), PKB (9,9 persen), NasDem (8,4 persen), PKS (8,1), Demokrat (7,1 persen), PAN (6,3 persen), PPP (4,9 persen).
Sedangkan 7 parpol gagal melampaui ambang batas, yakni Partai Garuda (0,5 persen), Partai Berkarya (2,1 persen), Partai Perindo (2,8 persen), PSI (1,9 persen), Partai Hanura (1,5 persen), PBB (0,9 persen), PKPI (0,2 persen).
Quick count dari Indikator pada pukul 19.05 WIB, dan data masuk mencapai 55,85 persen, juga terlihat PDI Perjuangan memimpin perolehan suara terbanyak. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu meraih suara sebanyak 19,77 persen. Posisi kedua ditempati oleh Partai Gerindra sebesar 12,92 persen.
Selanjutnya posisi ketiga adalah Partai Golkar dengan 11,85 persen. Lalu keempat ditempati PKB sebesar 10,19 persen. Kemudian posisi kelima, Partai Nasdem 8,89 persen. Keenam, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 8,16 persen. Posisi ketujuh adalah Partai Demokrat 7,43 persen, dan kedelapan Partai Amanat Nasional (PAN) 6,55 persen. Sedangkan posisi kesembilan ditempati oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 4,55 persen.
Dalam hitung cepat ini, diketahui bahwa Partai Hanura menjadi salah satu partai yang tidak lolos ke DPR. Karena mereka hanya meraih suara sebesar 1,58 persen. Sedangkan di posisi buncit Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan perolehan 0,20 persen suara. Partai lainnya adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Berkarya, Partai Garuda dan PBB.
Rekapitulasi Tingkat Sumut 8 Mei
Sementara rekapitulasi penghitungan suara untuk Pilpres, DPD dan DPR RI tingkat Sumatera Utara baru akan dilakukan pada 8-12 Mei mendatang. Saat ini mekanisme penghitungan terkhusus dua jenis surat suara, yakni DPD dan DPR RI masih berlangsung di semua tempat pemungutan suara (TPS).
Komisioner KPU Sumut Divisi Teknis, Benget Manahan Silitonga mengatakan, sesuai tahapan rekapitulasi penghitungan surat suara Pilpres secara nasional akan dilakukan pada 18 Mei 2019. Sedangkan untuk tingkat Sumut, rekapitulasi akan dilakukan mulai dari 8 sampai 12 Mei mendatang. “Termasuk untuk rekapitulasi surat suara calon legislatif provinsi, yakni mulai 8-12 Mei. Kalau pilpres tentunya nasional pada 18 Mei baru akan diumumkan,” katanya menjawab Sumut Pos, Rabu (17/4).
Pihaknya berharap semua penghitungan suara untuk kelima jenis pemilihan tersebut, tuntas dilakukan malam itu juga. Sehingga pada hari ini hasilnya bisa dibawa ke kabupaten dan kota untuk selanjutnya dilakukan entry C1. “Jadi paling cepat besok (hari ini, Red) hasilnya itu mulai terlihat berapa persen suara yang sudah masuk. Itu pun ditingkat kabupaten/kota. Kita berpatokan pada salinan C1 di seluruh TPS,” katanya.
Banget mengatakan, yang mau dihitung ada sebanyak lima jenis surat suara. Karenanya dibutuhkan waktu untuk melakukan rekapitulasi secara berjenjang. “Maka dari itu kelima surat suara harus bersamaan untuk dihitung, tidak bisa satu persatu,” katanya.
KPU RI sendiri, imbuh dia, secara nasional sudah memiliki aplikasi bernama Hasil Pemilu 2019 yang bisa diunduh melalui playstore. Dan pada hari ini, menurut Banget, sudah dapat dilihat dari situ mengenai perolehan suara kelima jenis pemilihan tersebut. “Melalui aplikasi itu juga dapat dilihat per daerah mana yang dibutuhkan datanya. Tapi saya rasa kalaupun datanya sudah tersedia, mungkin baru untuk pilpres saja sebab rekap suara caleg dan DPD, akan dilakukan setelah semua data masuk ke kabupaten/kota. Itu pun paling cepat hari ini masuknya,” katanya.
Menjawab persoalan logistik yang terlambat didistribusikan ke TPS pada beberapa kabupaten dan kota di Sumut, Batara Manurung selaku Kordiv Logistik KPU Sumut mengatakan sejauh ini pihaknya memang masih melakukan inventarisasi persoalan tersebut dari KPU kabupaten/kota bersangkutan. “Kita terima dulu datanya dari kawan-kawan kabupaten/kota, baru setelah itu kita komentari sejauh mana persoalannya. Kita sudah dorong kawan-kawan KPU kabupaten dan kota segera menginventarisir persoalan kekurangan surat suara ini,” katanya.
Pihaknya mengklaim mengenai distribusi logistik berupa surat suara, sudah menginstruksikan kepada jajaran supaya menyesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah pemilih dalam DPT. “Plus tambahan surat suara untuk pemilih pada daftar pemilih khusus (DPK), yang menggunakan hak suara memakai e-KTP maupun surat keterangan,” katanya. (bbs/prn)
Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu / Fahmi Aulia
MENCOBLOS: Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bersama istri memberikan hak suara di TPS 46 Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Medan, Rabu (17/4).
Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu / Fahmi Aulia MENCOBLOS: Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bersama istri memberikan hak suara di TPS 46 Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Medan, Rabu (17/4).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 46 Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Medan, Rabu (17/4). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa Sumut harus jadi contoh pemilu yang aman.
“Sumut aman dan diyakini akan aman kalau tidak diganggu atau tidak ada provokator,” ujarnya usai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 46 Lingkungan 7, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, kemarin.
Menggunakan kemeja putih dan celana hitam, Edy datang ke TPS bersama istri, Nawal Lubis dan kedua anaknya sekitar pukul 08.15 WIB dan mencoblos 08.32 WIB.
Usai mencoblos, Edy menyampaikan keamanan harusnya terjaga karena memilih berdasarkan hati nurani. “Jadikanlah Sumut sebagai contoh, kita berdemokrasi memilih pemimpin yang amanah. Gunakan hati nurani saat mencoblos pasti tidak jadi masalah,” katanya menambahkan hak suara penting karena untuk menentukan masa depan bangsa.
Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 46 Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor, Kasyati menyebutkan, jumlah pemilih di TPS 46 ada sebanyak 172 orang. Pemilih sebanyak 172 orang itu terdiri dari perempuan 92 dan pria 80 orang. Pendaftaran pemilih, katanya sudah dibuka sejak pukul 07.00 WIB dan Gubsu Edy terdaftar di nomor urut 63. Amatan di TPS Gubsu Edy mencoblos, tidak terlihat ada yang istimewa, kecuali petugas TPS berpakaian seragam batik.
Tinjau TPS di Lapas Tanjung Gusta
Selanjutnya, Edy Rahmayadi meninjau TPS di sejumlah titik di antaranya Lapas Tanjung Gusta Medan, Rabu (17/4). Kehadirannya untuk memastikan bahwa masyarakat yang berhak memilih, bisa menggunakan hak suaranya dimanapun berada.
“Saya senang ya semua berjalan lancar dan aman. Dan wajahnya terlihat cerah semua. Kalau begini insya Allah aman,” ujar Gubernur saat meninjau Lapas Kelas I dan Lapas Wanita Kelas IIA Tanjung Gusta didampingi Kepala Kejati Sumut Fachruddin Siregar.
Dari kunjungan tersebut, Gubernur melihat proses tahapan pemungutan suara di sejumlah TPS lingkungan dalam lapas. Hanya saja dari sekitar 3 ribuan warga binaan, yang bisa memilih hanya sekitar 700-an orang saja. Hal tersebut menurutnya perlu menjadi bahan diskusi untuk perbaikan ke depan. Sebab, persoalan data pemilih dari pemilihan sebelumnya termasuk Pilgub tahun lalu masih menyisakan masalah dan belum tuntas, seperti saat ini.
“Beberapa nanti yang perlu kita diskusikan dan evaluasi. Khususnya kepada KPU, dari tahun ke tahun itu (datanya) tak sesuai, banyak sekali (tidak didata). Ini nanti yang harus kita bicarakan,” sebut Edy Rahmayadi.
Pantauan langsung di sejumlah TPS maupun laporan dari berbagai daerah kabupaten/kota, cukup tinggi meskipun pemilihan sudah berjalan tiga jam.
“Partisipasi cukup tinggi, cukup baik. Sudah separuh (setengah). Kalau setiap TPS sekitar 300 (pemilih), sekarang pukul 11.00 sudah di atas 100. Target 70 persen insya Allah dapat ini,” sebut Gubernur.
Sementara Kalapas Tanjung Gusta Budi Argap Situngkir menyayangkan kurang efektifnya komunikasi mereka dengan KPU setempat. Sehingga dari sekitar 1.500-an data yang diusulkan ke penyelenggara, 600 nama disebutkan tidak valid. Dengan demikian yang tertampung hanya sekitar 700-an. **
Tinjau Dua TPS di Binjai
Berikutnya, Edy Rahmayadi yang meninjau dua TPS masing-masing nomor 27 dan 28 di Jalan T Amir Hamzah, Kelurahan Jatimakmur, Binjai Utara, Rabu (17/4).
Unsur forkopimda Kota Binjai, seperti Wali Kota Binjai, H Muhammad Idaham, Ketua PN Fauzul Hamdi, Kajari Binjai Victor Antonius, Kapolres AKBP Nugroho Tri Nuryanto, Komandan Batalyon Raider serta Arhanudse hingga Dandim Langkat dan Danyon A Brimob, Ketua KPU, Bawaslu Binjai, ikut menyambut Gubsu.
Usai meninjau, Edy menyatakan, antusias tinggi diperlihatkan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2019 ini. “Saya lihat antusias masyarakat tinggi. Proses pemilu berjalan dengan baik. Insyaallah semua lancar, sehingga lahir pemimpin yang amanah,” kata Edy.
Meski demikian, mantan Danyon Raider 100/PS ini menilai, ada yang perlu diberi perhatian dalam proses penyelenggaraan pemilu di Lapas. Menurut dia, butuh dilakukan evaluasi pemilih di Lapas.
Kata dia, banyak warga Lapas yang tidak terakomodir hak pilih dalam pesta demokrasi 2019. “Tugas masyarakat Sumater Utara hari ini mencoblos. Setelah itu, nanti ada yang bertugas untuk rekapitulasi. Siapa paling banyak suara, itu yang menang. Itu aturannya,” ujar dia.
“Insyaallah optimis aman dan kondusif. Saya keliling 33 kabupaten dan kota, masih aman,” sambung dia.
Wali Kota Binjai, H Muhammad Idaham menyatakan, warga Kota Rambutan diharapkan dapat menjaga keharmonisan selama pelaksanaan pemilu bergulir. Antusias masyarakat, kata Idaham, cukup tinggi dalam menggunakan hak pilihnya.
“Kita pantau mulai dari tadi malam, persiapan kita baik. Sampai sekarang di Kota Binjai tidak ada masalah. Lancar semua. Pelaksanaan hari ini kita tinjau masih belum ada masalah. Insyaallah aman damai,” pungkas Idaham. (prn/ted)
