MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan diminta tetap fokus memperjuangkan peningkatan taraf hidup warga miskin. Karena sampai saat ini masih banyak warga Medan yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Dengan upaya ini diharapkan taraf hidup masyarkat bisa meningkat dan mengurangi angka kemiskinan di Kota Medan.

Hal itu dikatakan Anggota DPRD Medan, Proklamasi K Naibaho saat menggelar sosialisasi Perda Nomor 5/2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Pasar III Tapian Nauli (Sopo Gabe Bersama) Kelurahan Sunggal, Medan Sunggal yang dihadiri seratusan warga baru-baru ini.

Dalam kesempatan itu, sejumlah warga mempertanyakan syarat penerimaan bantuan dari pemerintah dan kriteria warga miskin agar bisa mendapatkan bantuan tersebut.

Menjawab itu, politisi Partai Gerindra itu mengatakan, setiap tahun dialokasikan dana Rp24,2 miliar untuk warga miskin. Namun di lapangan susah menyalurkannya kalau data warga miskin tidak ada. “Harusnya warga mengusulkan di Musrenbang agar ada pendataan warga miskin setiap tahunnya,” ujarnya.

Disebutkan Proklamasi, pemerintah sudah memperjuangan warga miskin yang hanya memiliki rumah tidak layak huni yang dinamakan program bedah rumah. Memang untuk tahun ini ada 800 unit rumah yang ditargetkan dibedah. “Untuk bulan ini masih ada 200 unit rumah yang tersisa dan 600 unit rumah tinggal pelaksanaan. Pemerintah juga memperhatikan warga lanjut usia (Lansia),” kata Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan ini.

Disebutkan dia, khusus pelajar hingga mahasiswa, pemerintah pusat juga menganggarkan bantuan warga miskin. Namun, bagi memiliki semangat belajar yang ditunjukkan dengan nilai tinggi di sekolah dan perguruan tinggi.

Ia menambahkan, terkait warga yang menerima bantuan sudah ada aturan penerimanya. Dalam aturan itu dijelaskan, kriteria warga miskin, di antaranya luas lantai bangunan kurang dari 8 meter persegi, lantai tanah/bambu/kayu murahan, dinding dari bambu atau tembok tanpa plester.

Kemudian, tidak memiliki jamban, tidak memakai listrik, air minum berasal dari sumur, sungai atau air hujan, masak dengan kayu bakar, konsumsi daging 1 kali seminggu, tidak sanggup bayar biaya pengobatan, sumber pendapatan Rp600 ribu per bulan dan lainnya. “Kita siap membantu warga yang miskin untuk mengurus penerimaan bantuan tersebut,” janjinya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pedagang yang berjualan di Pasar Kampunglalang, Medan Sunggal, mendadak panik dan ketakutan. Bagaimana tidak, salah satu kios yang terletak di lantai satu terbakar, Selasa (16/4) petang.

Kebakaran melanda kios yang menjual sepatu, sendal dan tas sekira pukul 18.00 WIB saat sudah tutup. Belum diketahui pasti api muncul di bagian mana dari kios tersebut. Akan tetapi, diduga kuat api berasal dari hubungan arus pendek atau korsleting listrik.

Api kemudian membakar seisi ruangan di dalam kios. Beruntung, api tidak menjalar ke kios di sebelahnya karena cepat dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran yang datang. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta.”Kejadiannya pas kios itu tutup. Api diduga akibat korsleting listrik,” ujar Ketua Persatuan Pedagang Pasar KampungLalang, Erwina Pinem, kemarin.

Kata Erwina, pedagang sempat panik dan ketakutan mendengar kabar ada kios yang terbakar. Para pedagang yang sudah pulang langsung kembali lagi ke pasar untuk melihat kondisinya. “Untungnya cepat dipadamkan, dan petugas pemadam kebakaran cepat datang. Sempat juga pedagang menyiramkan air,” tuturnya.

Menurut dia, cerita yang didengar dari pedagang disebut-sebut penghuni kios menambah perangkat arus listrik. Namun, hal ini masih dugaan awal dan perlu penjelasan dari polisi karena sedang dalam penyelidikan. “Kabar dari pedagang begitu, ada perangkat yang ditambah sehingga terjadi korsleting. Tapi, ini masih dugaan karena cerita-cerita dari pedagang. Untuk lebih jelasnya, bisa tanyakan ke polisi karena sedang dilakukan penyelidikan,” tukasnya.

Dia menambahkan, para pedagang diharapkan mematuhi aturan yang sudah diterapkan oleh PD Pasar ketika menempati kios. Tidak boleh merenovasi atau menambah perangkat mereka tanpa izin dari pihak PD Pasar. “Kita minta PD Pasar melakukan pengawasan terhadap pedagang yang mengisi kios atau lapak. Hal itu supaya kejadian kebakaran ini tidak terulang kembali,” tandasnya.

Sementara, Kepala Cabang II PD Pasar Medan, Jalil Muhammad menjelaskan, dugaan sementara terbakarnya kios itu dikarenakan adanya korsleting listrik. Namun demikian, Jalil meminta untuk bersabar menanti proses penyelidikan polisi.”Kejadiannya Selasa (16/4) petang, pas situasi sudah kosong. Para pedagang kebanyakan sudah pulang,” ujar Jalil yang mengaku turun ke lapangan meninjau lokasi kejadian.

Diutarakannya, saat ini para pedagang sedang masa transisi pemindahan barang dari lokasi berjualan. Oleh karena itu, dia meyakini para pedagang terlalu bersemangat sehingga melakukan kegiatan yang memicu bahaya.”Padahal seharusnya, sesuai ketentuan tidak boleh itu menambah-nambahi perangkat apa-apa tanpa didampingi oleh pengawas dari PD Pasar. Makanya kita akan himbau kembali,” ucapnya.

Jalil menuturkan, proses peresmian direncanakan pada 27 April 2019 mendatang. Untuk itu, diharapkan para pedagang sama-sama menjaga kios yang sudah diserahterimakan.”Kebakarna ini harus menjadi pelajaran untuk kita dan pedagang. Makanya, ke depan kita juga akan tinjau arus listrik mereka sembari menunggu penyelidikan polisi,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sepanjang aliran Sungai Deli sudah sepatutnya dilakukan normalisasi. Hal ini karena aliran Sungai Deli yang digunakan masyarakat setempat, telah terjadi pedangkalan. Pjs Ketua HNSI Sumut, Zulfahri Siagian mengatakan, kondisi Sungai Deli yang kini tidak normal sebagai pusat pengaliran air, perlu dilakukan normalisasi. Ia menyambut baik sikap Gubsu, Edy Rahmayadi yang akan memprogramkan normalisasi sungai tersebut.

“Pada acara Musrenbang Sumut kemarin, gubernur akan memprogramkan ini. Sudah ada penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) provinsi Sumatera Utara tahun 2020. Ini kita minta agar terlakasana,” katanya, Rabu (17/4).

Zulfahri mengungkapkan, selama puluhan tahun, Sungai Deli menjadi bagian kehidupan masyarakat menjadi bagian untuk mandi, cuci dan pencaharian bagi nelayan, sudah tidak layak lagi. Sebab, limbah merupakan penyebab dominan kotornya Sungai Deli tersebut.

“Sungai Deli masih menjadi tempat pembuangan sampah oleh orang-orang yang tidak peduli akan lingkungan. Bahkan, menjadi tempat pembuangan limbah produksi bagi perusahaan,” cetus Zulafahri.

Dengan adanya rencana normalisasi Sungai Deli, katanya, tentu saja membuat lingkungan sungai terjaga dari pendangkalan, sampah dan pencegahan banjir. Sehingga dapat mewariskan bagi anak cucu kedepannya.”Kita berharap berjalannya normalisasi, dapat memikirkan rumah masyarakat di pinggir benteng. Agar mereka direlokasi dengan baik,” ucap Zulfahri.

Sementara, Tokoh Masyarakat Medan Utara, Awaluddin, mengatakan, pemerintah harus lebih konsentrasi dengan tanggung jawabnya dalam melakukan normalisasi Sungai Deli. Belum terlaksananya program normaliasi dalam bentuk pembentangan secara permanen, pengerukan kedangkalan sungai serta menertibkan bangunan liar di pinggiran benten sungai, dikhawatirkan terjadinya luapan bajir.

“Kita lihat kondisi benteng sudah sangat mengkhawatirkan. Jangan sempat musibah yang pernah terjadi beberapa tahun lalu, kembali terjadi. Sebelumnya pernah terjadi jebolnya tanggul yang merendam ribuan rumah di kawasan Medan Labuhan. Jadi kita minta normalisasi Sungai Deli harus menjadi prioritas,” terang pria akrab disapa Awel.

Pemerintah melalui Pemko Medan, sudah harus mensegerakan untuk mendesak pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) II, agar program yang tertunda ini segera dilaksanakan.

“Harapan kita, ini untuk segera dilaksanakan. Jangan sempat benteng jebol pemerintah baru sibuk. Agar masyarakat tidak dihantui rasa kekhawatiran banjir bila terjadi hujan dan banjir kiriman dari gunung,” tegas Awel. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ada yang menarik dari tempat pemungutan suara (TPS) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IA Tanjunggusta Medan. Menariknya, dari lima TPS yang tersedia di Lapas ini, petugas KPPS semuanya mengenakan seragam unik.

Seperti di TPS 53, petugas di sini yang melayani warga binaan sebagai pemilih mengenakan pakaian adat Batak Toba. Begitu juga di TPS 61, di sini petugas mengenakan pakaian adat Karo.

Bukan itu saja, di TPS 62 petugasnya mengenakan pakaian adat Nias, begitu juga di TPS 51 petugasnya mengenakan seragam bola.

Namun yang paling unik ada di TPS 63, semua petugas KPPS di sini kompak berpenampilan ala juru masak alias chef.

Kalapas Klas IA Tanjung Gusta Medan Budi Situngkir menjelaskan, pihaknya memang sengaja membuat situasi TPS seperti ini, selain menjadi edukasi juga, supaya menunjukkan antusias petugas Lapas kelas 1 Medan dalam mensukseskan pemilu 2019.

“Ini menjadi bukti semangat kita dalam mensukseskan pemilu 2019 ini,” kata Budi di sela memantau para warga binaan melakukan hak pilihnya.

Ditanya mengapa memilih tema pakaian unik di 5 TPS tersebut, Budi mengaku tidak ada mematok harus berpakaian seperti apa. “Jadi yang kita buat ini murah meriah, kita beri kebebasan untuk memilih pakaian mana yang mudah dan tidak membuat sulit,” katanya.

Uniknya, petugas KPPS di TPS Lapas ini juga sempat dipuji Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi yang sempat berkunjung memantau jalannya pemungutan suara tersebut.

Gubsu menilai penampilan petugas KPPS terlihat lebih meriah karena menggunakan aneka pakaian adat Sumatera Utara.

“TPS di LP lebih baik daripada TPS yang di luar. Ini yang perlu diumumkan nanti, ya, besarkan judulnya. Mereka lebih kreatif dan punya motivasi untuk menyalurkan suara untuk memilih pemimpinnya. Yang jelas, penyelenggaranya lebih bagus,” ucap Edy.

Namum dia menyayangkan, atas minimnya jumlah partisipasi pemilih di Lapas tersebut. Diketahui, Lapas Klas IA Tanjunggusta mengajukan sebanyak 1.434 warga binaan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) ke KPU.

“Para saudara kita yang di dalam tahanan ini mereka punya hak, motivasi untuk memilih pemimpinnya. Saya minta maaf dan untuk ke depan harus kami pelajari dan diselesaikan,” kata Edy.

Dalam kunjungannya, Edy Rahmayadi juga sempat bersalaman dengan mantan Bupati Batubara, OK Arya dan kemudian beranjak pergi meninggalkan Lapas bersama rombongan. (man/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Warga Kelurahan Tangkahan mengusulkan melalui gerakan kaum ibu perwiritan dapat memulai dibentuknya kelompok bank persampahan di daerah. Dengan hadirnya bank persampahan akan membentuk ketelitian mereka, agar dapat memilah-milah sampah yang dapat memberikan nilai ekonomis.

Sebab, selama ini menurut warga, persoalan penumpukan sampah rumah tangga di aliran drainase telah menjadi salah satu penyumbang kerap timbulnya banjir di sejumlah kawasan Medan bagian utara. Hal itu disampaikan perwakilan kaum ibu rumah tangga pada acara sosialisasi Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan Persampahan, yang disampaikan Anggota DPRD Medan dari fraksi PKS Muhammad Nasir Johan, Sabtu (13/4).

Untuk itu, warga yang bermukim di Kelurahan Tangkahan, Medan Labuhan mengharapkan Pemko Medan segera membentuk bank sampah di wilayah mereka, agar menjadi bagian sumber pendapatan ekonomi tambahan bagi warga, terutama kaum ibu rumah tangga. “Selain itu juga menambah bak penampungan sampah sementara,”ungkap Siti Rahma bersama Rosmiati warga Komplek Griya III Kelurahan Tangkahan, di hadapan anggota DPRD Medan tersebut.

Muhammad Nasir dari Fraksi PKS ini menilai, Pemko Medan lambat dalam menangani persoalan pengelolaan sampah di 21 kecamatan. Apalagi selama ini sistemnya hanya mengangkut tumpukan sampah dan menumpuknya lagi di tempat pembuangan di Kelurahan Terjun “Seharusnya sampah seperti sampah rumah tangga bisa dimanfaatkan berdaya guna,”katanya.

Dalam upaya ini pihaknya siap memfasilitasi dinas di Pemko Medan dalam menjalin kerja sama pengelolaan bank persampahan . Apalagi kini sudah ada investor yang siap melaksanakan pengelolaan sampah di Kota Medan. Sementara itu, Lurah Tangkahan M Idris yang turut hadir dalam sosialisasi Perda Persanpahan yang memiliki 38 pasal itu, mengajak partisipasi warganya turut peduli dalam pengelolaan persampahan ke depan. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah bertahun-tahun menunggu akhirnya Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik memiliki Unit Pelayanan Khusus Luka Bakar (UPKLB) yang berada di Central Medical Unit (CMU) Lantai 3. UPKLB ini juga memiliki fasilitas lengkap untuk pasien dengan luka bakar berat.

Dikatakan Kepala UPKLB, dr Emil Akmal, Sp.BP-RE unit ini diharapkan bisa menangani kasus luka bakar berat dan juga terdapat unit perawatan luka. “Unit ini sudah 2 tahun dipersiapkan akhirnya kita resmikan juga. Di unit ini tersedia 7 tempat tidur terbagi atas 4 tempat tidur untuk perawatan pasien intensif yang trauma inhalasi atau gangguan pernafasan. Sedangkan 3 tempat tidur lagi untuk pasien yang bermasalah yang berisiko menyebabkan kematian dini,” kata dr Akmal di sela-sela peresmian UPKLB yang dihadiri Plt Dirut RSUP Haji Adam Malik Mardianto, Selasa (16/4).

dr Akmal mengatakan, perawat yang disediakan di unit ini merupakan perawat yang sudah terlatih. Dimana perawat-perawat ini sudah mendapat pelatihan bukan hanya di tingkat nasional tapi tingkat internasional. “Kita harapkan mereka bisa mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama pelatihan kepada pasien-pasien yang datang nantinya,” ucapnya.

Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Haji Adam Malik, dr Zainal Safri SpPD, SpJP mengatakan, bahwa UPKLB ini harus berkembang sendiri atau menjadi mandiri atau harus menjadi unit swasembada yang membiayai dirinya sendiri.

“Saat ini masih kita suport melalui subsidi pembiayaan dan kita harapkan unit ini bisa berkembang. Sebab pelayanannya di rumah sakit kan besar. Nah sebagai unit kecil ini harus swasembada. Jadi untuk di awal ini kita suport dan kita akan terus menilai dari management unit ini dan akan kita evaluasi 3 bulan sekali apa saja yang mereka kerjakan,” terangnya yang didampingi Kasubag Humas RSUP Haji Adam Malik Rosario Dorothy Simanjuntak. Sementara itu, Ketua Divisi Bedah Plastik dr Frank Bietra Buchari, Sp.BP(K) mengungkapkan unit luka bakar tersebut merupakan unit terlengkap yang ada di Sumatera Utara (Sumut). Sehingga kehadiran unit ini disambut positif.

“Sebab perawatan luka bakar itu adalah perawatan yang lama, panjang dan memerlukan operasi berkali-kali sehingga memang memerlukan biaya banyak per pasien. Unit ini diperuntukkan untuk luka bakar berat yang dalam dan yang luas di atas 20 persen dengan trauma yang berat dan luka bakarnya yang berat dengan great diatas 2. Bahkan penanganan pasien ini paling cepat sampai 2 minggu,” terangnya.

Ia menambahkan dengan hadirnya unit khusus luka bakar ini tentunya tidak menempatkan pasien luka bakar di ruang Intensive Care Unit (ICU) yang selama ini dilakukan bila kedatangan pasien dengan luka bakar berat.

“Mengingat luka bakar ini tingkat infeksinya sangat tinggi jadi bila pasien diletakkan di satu ruangan dengan pasien lain bisa menyebabkan infeksi ke pasien lainnya. Jadi harus ada di ruangan sendiri seperti ini dan kami bisa optimalisasi semua sebab kami sudah bersinergi dengan dokter penyakit dalam, dokter anestesi, dokter anak dan tak perlu konsultasi lagi karena sudah menjadi pasien bersama,” pungkasnya. (dvs/ila)