MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penanggung Jawab Tim PSMS Medan, Mulyadi Simatupang mengungkapkan, hari ini Senin (20/5), Ayam Kinantan bakal kedatangan pemain belakang naturalisasi asal Kamerun, Bio Paulin.
Seperti diketahui, yang kerap menjadi evaluasi tim pelatih adalah lini pertahanan PSMS Medan. Dengan kedatangan Paulin, pertahanan Ayam Kinantan diharap bisa lebih kokoh dalam menghadapi Liga 2 2019 yang bakal bergulir 15 Juni mendatang.
Mulyadi pun membenarkan, bek yang kerap membuat gol-gol krusial pada satu pertandingan itu, segera bergabung di Kebun Bunga. Paulin memang sengaja didatangkan untuk menjawab kebutuhan Pelatih PSMS Medan Abdul Rahman Gurning, terkait pemain berkualitas dari Liga 1.
“Paulin pemain berpengalaman, dan dia termasuk bek yang subur dalam mencetak gol,” ungkap Mulyadi, baru-baru ini.
Mulyadi pun mengaku, sudah berkomunikasi dengan Paulin yang dijadwalkan sudah hadir dan ikut berlatih mulai Senin (20/5). “Kami sudah komunikasi dengan Paulin. Nampaknya sudah ada kecocokan dalam fasilitas yang akan dia terima, termasuk nilai kontrak. Paulin akan datang Senin, dan tiketnya juga sudah kami kirim,” bebernya.
Sebegai informasi, Paulin sempat memperkuat klub-klub besar di liga Indonesia, seperti Persipura Jayapura, Sriwijaya FC, Persib Bandung, bahkan pernah memperkuat Tim Nasional pada 2015 lalu.
PSMS Medan diakui memang masih mengalami masalah di lini pertahanan. Meski belum terkalahkan dalam 9 laga ujicoba yang sudah digelar, pertahanan PSMS Medan masih sering kecolongan, yang buntutnya gagal melakukan clean sheet. Hal inilah yang membuat tim pelatih mendesak Manajemen PSMS Medan untuk mendatangkan pemain berkualitas untuk lini pertahanan.
Pelatih Abdul Rahman Gurning, sebelumnya juga telah mengungkapkan, selain membutuhkan stopper berkualitas, juga perlu pemain bagus lain untuk memperkuat posisi bek kanan, kiper, serta seorang playmaker.
Sebelumnya, PSMS Medan sudah kedatangan pemain naturalisai asal Guinea, Mohamed Lamine Fofana. Namun, tim pelatih merasa belum cocok, sehingga batal bergabung.
Mulyadi mengatakan, meski PSMS Medan saat ini masih dilanda krisis finansial, tidak melemahkan semangat manajemen untuk terus menyusun kekuatan tim. “Kami harus terus memperkuat skuad. Sebab lawan-lawan PSMS di Grup A (Wilayah Barat) memang cukup berat,” pungkasnya. (bbs/saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut mengungkapkan, bisa saja aduan atau laporan peserta pemilu maupun masyarakat dibuka pada rekapitulasi perolehan dan penghitungan suara pemilu tingkat nasional. Apalagi, Undang-undang Pemilu memperbolehkan hal tersebut.
“Bisa saja. Namun sejatinya kami tetap mengingatkan, sebaiknya masalah apapun itu bisa diselesaikan di tingkat provinsi,” kata Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan menjawab Sumut Pos, Minggu (19/5).
Pihaknya tak menampik, dalam rekapitulasi perolehan dan penghitungan suara pemilu oleh KPU Sumut, permasalahan yang tadinya berasal dari kelurahan dan kecamatan bisa sampai lalu dibahas di tingkat provinsi. “Bahwa untuk penanganan pelanggaran di masa rekapitulasi di tingkat provinsi tetap kita tangani sesuai dengan ketentuan pasal 403 ayat 1 UU No.7/2017 tentang Pemilu, dan Perbawaslu No.7 dan 8 tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu,” terang dia.
Namun yang mesti diingat, sambung dia, Bawaslu tidak berwenang menangani laporan terkait hasil pemilu, hanya terkait prosedur rekapitulasi dan soal dugaan pidana pemilu terkait penggelembungan suara, merubah sertifikat hasil perolehan penghitungan suara karena hal tersebut diatur dalam UU pemilu. “Semestinya pada saat rekapitulasi di semua tingkatan, bilamana ada menemukan kejanggalan bisa langsung diselesaikan di situ. Ada kadang rekomendasi Bawaslu yang tak dijalankan oleh KPU setempat, alhasil ketika sampai ditingkat provinsi menjadi lama rekap di provinsi selesai. Hal-hal semacam ini yang kami tak mau sampai ke pusat. Kami cuma gak mau apabila ada perselisihan di MK nantinya, bila ada dugaan atau temuan oleh saksi parpol ataupun masyarakat, tidak melakukan fungsi pengawasan terhadap KPU selaku penyelenggara pemilu,” katanya.
Saat disinggung apakah Bawaslu Sumut ada menerima laporan dari calon DPD RI, Badikenita BR Sitepu terkait dugaan penggelembungan suara terhadapnya, Syafrida mengaku belum tahu. “Belum tau. Tapi di Bawalsu Deliserdang mungkin ada laporannya. Kenapa apa suara dia banyak hilang ya?” tanya dia.
Sebelumnya ia juga mengakui setiap even Pileg selalu terjadi penggelembungan suara antarsesama caleg. Persoalannya menurut dia bahwa orang menghalalkan segala cara agar dapat terpilih. “Apalagi kalau dia incumbent, atau bisa jadi punya hubungan kuat dari parpol sehingga merasa mendapat dukungan,” katanya.
Poin kedua, sebutnya, bahwa penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu masih lemah dalam hal ini. Dimana masih gampang digoda dengan sejumlah uang, apalagi ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). “Mereka merasa gak ada beban. Kalaupun hari ini mereka ada terima dan terlibat (permainan), paling nanti gak jadi penyelenggara lagi. Mereka berpikirnya demikian pragmatis dan itu tidak kami pungkiri masih ada terjadi,” ungkapnya.
Syafrida menyebut, peristiwa semacam ini kerap terjadi terutama pada kontestasi pileg. Pihaknya juga mengamini sampai kini belum memiliki formulasi yang tepat guna mengatasi problem dimaksud. Terlebih, sambung dia, pada UU No.7/2017 tentang Pemilu berbeda dengan UU No.8/2015 tentang Pemilu. Dimana pada UU sebelumnya ada Mahkamah Partai dalam setiap penyelesaian permasalahan seperti kecurangan suara tersebut.
“Nah, di UU 7 itu Mahkamah Partai kan dihapus, jadi tidak lagi mengakomodir laporan seperti itu. Alhasil semua dilimpahkan kepada Bawaslu untuk menyelesaikan. Kendala kita adalah, kadang KPU sendiri tidak mau menunjukkan ketika terjadi pergeseran suara,” katanya. (prn)
istimewa
RAPAT PLENO: Komisioner KPU Sumut saat menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara Pemilu serentak 2019 di Kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Minggu (19/5).
istimewa RAPAT PLENO: Komisioner KPU Sumut saat menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara Pemilu serentak 2019 di Kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Minggu (19/5).
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – “Hidup KPU Deliserdang…,” begitu teriakan para saksi parpol, saksi capres dan calon anggota DPD RI, menyambut kedatangan KPU Kabupaten Deliserdang di Kantor KPU Sumut, Jalan Perisntis Kemerdekaan, Medan, Minggu (19/5) petang sekira pukul 17.45 WIB. KPU Deliserdang termolor di Indonesia untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019. Karena Deliserdang, Sumut termasuk 1 dari 5 provinsi termolor di Indonesia.
BEGITU TIBA di aula tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 diselenggarakan, kelima komisioner KPU Deliserdang yang dipimpin Timo Daulay disambut tepuk tangan riuh.
Penyelesaian rekapitulasi suara oleh KPU Deliserdang beberapa hari terakhir menjadi perbincangan di KPU Sumut. Mereka dinantikan mengingat batas waktu penyelesaian rekapitulasi yang beberapa kali dilakukan perpanjangan oleh KPU RI. Seharusnya, tenggat rekapitulasi suara dijadwalkan tanggal 12 Mei.
“Akhirnya yang paling ditunggu-tunggu di Indonesia, KPU Deliserdang, datang juga,” kata komisioner KPU Sumut, Benget Silitonga saat mencabut skors rapat pleno terbuka rekapitulasi lanjutan.
Dengan selesainya rekapitulasi di Deliserdang, KPU Sumut segera menyelesaikan rekapitulasi Pilpres di tingkat provinsi, pemilihan anggota DPRD Sumut daerah pemilihan 3, pemilihan anggota DPR RI daerah pemilihan Sumut I dan pemilihan anggota DPD. Dengan berakhirnya rekapitulasi tingkat provinsi, secepatnya komisioner KPU Sumut akan bergabung dengan KPU RI di Jakarta guna mengikuti rekapitulasi final tingkat nasional.
Sementara hingga kemarin, masih tersisa lima provinsi yang belum direkap KPU RI sebelum pengumuman hasil Pemilu serentak 2019 pada 22 Mei mendatang. Kelima provinsi yang belum dilakukan rekapitulasi adalah Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Riau, dan Papua. Sementara, satu Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang masuk dalam daftar rekap kemarin adalah PPLN Kuala Lumpur, Malaysia. “Jadi ada enam dokumen lagi yang akan kita rekap di tingkat nasional,” ujar Ketua KPU, Arief Budiman.
Diminta Laporkan Oknum KPPS
Molornya rekapitulasi suara di Kabupaten Deliserdang (DS), menimbulkan kesan, betapa amburadulnya pelaksanaan Pemilu 2019 di kabupaten tersebut. Karenanya, KPU Sumut meminta KPU Deliserdang melaporkan oknum petugas KPPS, PPS, dan PPK yang diduga melakukan pelanggaran Pemilu ke Bawaslu.
Ketua KPU Sumut, Yulhasni, menegaskan sudah selayaknya KPU Deliserdang membuat laporan ke Bawaslu, karena cukup banyak permasalahan yang terjadi selama rekapitulasi suara. Apalagi, sudah empat kali jadwal rekapitulasi untuk Deliserdang diperpanjang, yang juga berdampak molornya rekapitulasi di KPU Sumut.
“Banyaknya permasalahan yang membuat nilai pelaksanan Pemilu di Deliserdang buruk. Akibatnya, membuat orang banyak berasumsi negatif ,” kata Yulhasni kepada Sumut Pos saat melakukan supervisi dan memastikan seluruh proses rekapitulasi di KPU Deliserdang berjalan sesuai ketentuan dan tuntas , Minggu (19/5).
Menurut Yulhasni, permasalahan di Percut Seituan dan Kutalimbaru sudah layak dilaporkan KPU Deliserdang ke Bawaslu. “Gakumdu bisa memproses dugaan tindak pidana Pemilu. Tujuannya memberikan efek jera kepada oknum-oknum yang diduga melakukan pelanggaran. Karena akibat ulah mereka masyarakat dirugikan, terjadi keterlambatan proses Pemilu,” sebut Yulhasni.
Lantas, apakah KPU Deliserdang juga akan mendapat sanksi atas keterlambatan rekapitulasi suara ini? Yulasni mengaku, pihaknya akan memeriksa komisioner KPU Deliserdang. “Bukan mereka saja yang kena. Kami juga akan diminta pertanggungjawaban oleh KPU Pusat. Masuk ranah proses hukum etika internal,” tambahnya. Untuk itu, dia kembali mendesak agar KPU Deliserdang segera membuat laporan ke Bawaslu.
Senada, komisioner KPU Sumut, Herdensi Adnin menduga adanya oknum penyelenggara yang bermain-main dalam rekapitulasi suara ini, sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan rapat pleno perhitungan hasil suara di tingkat kecamatan. “Jangan biarkan oknum-oknum ini merusak tata pelaksanaan Pemilu ini,” tegas Herdensi.
Bila KPU Deliserdang tak melaporkan kejanggalan ini ke Bawaslu, lanjut Herdensi, masyarakat akan menilai KPU Deliserdang terlibat di dalamnya. “Masyarakat juga boleh melaporkan kesemarawutan pelaksanaan Pemilu di Deliserdang,” tukasnya.
KPU Sumut Diultimatum
Akibat keterlambatan rekapitulasi di Deliserdang, KPU RI mengultimatum KPU Sumut soal waktu penyerahan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara Pemilu 2019, yang mestinya dikirimkan pada Minggu (19/5). Bukan tanpa alasan, KPU RI sudah memberi perpanjangan waktu kepada KPU Sumut sebanyak dua kali, untuk menuntaskan hasil rekapitulasi tingkat provinsi.
Komisioner KPU Sumut, Benget Silitonga mengakui kalau mereka sudah diultimatum akibat keterlambatan rekapitulasi tersebut. Dia pun memastikan, kemarin juga rekapitulasi akan diselesaikan dan dikirim ke Jakarta.
“Kami sudah diultimatum KPU RI agar rekapitulasi suara seluruh kabupaten/kota ditingkat provinsi selesai hari ini (kemarin). Makanya kami turun ke Deliserdang melakukan supervisi, memastikan ada apa tidaknya kendala lagi,” katanya.
Diakui dia, masalah yang tersisa di Deliserdang terkait hal teknis. Seperti memfotokopi DB1 yang akan ditandatangani. Hal-hal lain, semacam dugaan pemindahan suara antarcalon dalam Pileg, diharap bisa dituntaskan oleh KPU Deliserdang. “Harapan kami, karena rekapitulasi berlangsung terbuka, soal-soal pemindahan suara juga sudah diselesaikan,” ujarnya.
Disinggung mengenai data rekapitulasi hasil perolehan suara, pihaknya berjanji akan menyampaikan kepada publik setelah semua daerah selesai dibacakan dalam pleno, serta hasil rekap tingkat provinsi dikirimkan ke pusat. “Pasti akan kami berikan setelah semua kabupaten/kota selesai kita plenokan,” katanya.
Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan mengakui, soal keterlambatan rekap perolehan suara tingkat Sumut, pihaknya memang agak sedikit resah dan juga memaklumi. “Resah karena untuk Nias Selatan meski akhirnya tadi pagi disahkan, telah memakan waktu dua hari setengah karena data tidak sinkron. Dan itu sudah kita ingatkan. Sedangkan untuk Deliserdang kita memaklumi karena memang di sana masih banyak masalah. Dan kita minta masalah tersebut selesai di DS jangan sampai ke provinsi,” katanya.
Jangan Asal Jadi
Pengamat Politik Agus Suriadi menilai, ultimatum yang disampaikan KPU RI kepada KPU Sumut merupakan hal yang wajar, karena sudah diberi perpanjangan waktu dua kali. “Jadi wajar kalau diultimatum, karena terlalu lama KPU Sumut mengirimkan hasilnya ke KPU RI,” kata Agus Suriadi menjawab Sumut Pos, kemarin.
Kata Agus, keterlambatan rekapitulasi tingkat provinsi ini akibat permasalahan di daerah-daerah, terutama Nias Selatan dan Deliserdang. Padahal KPU Sumut sudah melakukan upaya supervisi sampai ke sana, tapi masalah tak selesai juga. “Persoalan-persoalan seperti inilah yang sebenarnya mengganggu kinerja dan jadwal dari KPU provinsi. Karena rekapitulasi itu dibawa berjenjang. Namun terlepas daripada itu tenggat waktu harus kemudian menjadi titik perhatian KPU Sumut,” katanya.
Artinya, sambung dia, sudah ada daerah-daerah yang sebenarnya dipetakan jadi potensi masalah. Terkhusus Nisel, sebut dosen Fisipol USU ini, setiap kali penyelenggaraan pemilihan selalu saja terjadi konflik.
“Ini yang sejak dini mesti diantisipasi dengan terus-menerus melakukan supervisi dari KPU provinsi sehingga tidak mengganggu tahap penjadwalan. KPU pusat juga tinggal menghitung hari lagi mengumumkan hasil secara nasional,” katanya.
Ia menambahkan, peringatan yang dilakukan secara berjenjang oleh KPU RI mesti disikapi bijak KPU Sumut, dimana dengan tidak mengurangi kredibilitas hasil jajaran KPU provinsi mesti segera tetapkan hasil rekapitulasi melalui rapat pleno. “Karena setahu saya kan tinggal Deliserdang saja. Dan bisa tuntaslah diplenokan hari ini juga. Meski masih bisa diprotes oleh saksi dan lainnya, harus juga disikapi all out oleh KPU Sumut. Sehingga hasil dari Sumut itu tidak asal jadi, tidak dipaksanakan atau ‘memenuhi ekspektasi’ semua orang. Artinya jangan karena tenggat waktu, hasilnya asal jadi. Sebab yang akan disoroti nantinya adalah kinerja KPU juga,” katanya. (prn/btr)
KUNJUNGI LAPAS: Menkumham Yasonna H Laoly saat mengunjungi Lapas Narkotika Klas III, di Kecamatan Hinai, Langkat, Sabtu (18/5). Yasonna menonaktifkan Kepala Lapas dan seluruh pegawai di Lapas tersebut paskakerusuhan yang terjadi, Kamis (16/5) lalu.
KUNJUNGI LAPAS: Menkumham Yasonna H Laoly saat mengunjungi Lapas Narkotika Klas III, di Kecamatan Hinai, Langkat, Sabtu (18/5). Yasonna menonaktifkan Kepala Lapas dan seluruh pegawai di Lapas tersebut paskakerusuhan yang terjadi, Kamis (16/5) lalu.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengambil keputusan tegas sebagai reaksi atas kerusuhan di Lapas Narkotika Klas III Langkat, Kecamatan Hinai, Sumatera Utara (Sumut). Yasonna menonaktifkan Kepala Lapas Narkotika Langkat Bachtiar Sitepu dan seluruh pegawai di Lapas tersebut. Tidak hanya itu, Yasonna juga meminta tindakan kriminal dalam kerusuhan itu diselidiki.
Yasonna didampingi Ditjen Pemasyarakatan RI Sri Puguh Budi Utami dan Kakanwil Kemenkumham Sumut Dewa Putu Gede, mengunjungi Lapas Narkotika di Kecamatan Hinai, Langkat itu Sabtu (18/5) siang sekira pukul 11.45 WIB. Kehadirannya di sana untuk berdialog dengan para warga binaan dan pegawai Lapas.
Menurut Yasonna, kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas III Langkat ini persis dengan peristiwa yang terjadi di Siak. Atas kejadian tersebut, politisi PDI Perjuangan ini memutuskan untuk menonaktifkan Kalapas Bachtiar Sitepu dan seluruh pegawai Lapas. Di mana jumlah pegawai di Lapas tersebut sebanyak 69 orang, sedangkan petugas untuk pengamanan 52 orang.
Sebagai pengganti Bachtiar Sitepu, Kakanwil Kemenkumham Sumut menunjuk M Tavip, Kabid Pembinaan Kemenkumham Sumut sebagai pelaksana harian Kalapas Narkotika Klas III Langkat. “Mulai hari ini sudah nonaktif semua. Tidak ada yang boleh masuk ke lapas. Saya mendengar ada pungli dan lainnya. Ini orang berbahaya kalau dimasukkan lagi ke situ. Penyakit,” kata Yasonna.
Dia juga berjanji untuk membenahi sistem administrasi di Lapas, sistem koperasi, dan fasilitas napi secara bertahap. “Secara bertahap kita lakukan nanti. Soal koperasi yang harus kita buat, soal air dan kita baru ada dua Sumur bor. Terus PB-nya kapan dia mulai bebas. Kita memang sudah punya remisi sistem online hanya ini harus betul-betul diperhatikan Bu Dirjen, pengiriman elektronik dari sini ke Jakarta harus betul-betul online jangan main antar-antar dan pastikan,” katanya.
Yasonna juga menegaskan, tindakan tegas tidak hanya kepada pegawai dan petugas pengamanan, tetapi juga narapidana. Pihaknya tidak mentoleransi tindakan narapidana yang sudah melakukan kerusuhan, apalagi sampai membakar sejumlah kendaraan maupun fasilitas lapas tersebut. Tindakan itu sangat disesalkan.
Menurut Yasonna, sejumlah kendaraan baik sepeda motor maupun mobil yang terbakar adalalah milik pegawai lapas. Pihaknya akan menelusuri oknum yang melakukan pembakaran tersebut. Bahkan sejumlah sanksi juga telah disiapkan mulai dari pembatalan remisi bagi warga binaan.
“Itu bukan milik kita, milik pegawai tiga mobil dan 16 motor pegawai di dalam. Itu mudah-mudahan mereka punya asuransi. Pertama kita tenangkan dulu, baru masuk tahap penyelidikan. Yang melakukan pembakaran tidak akan diberikan remisi. Kalau dia nanti perbuatannya kriminal ya polisi urusannya. Apalagi yang membakar itu. Boleh kamu lari keluar tapi membakar itu kesalahan dan tidak bisa,” ucap Yasonna.
Terkait masih ada sejumlah napi yang dengan bebas menggunakan alat komunikasi saat terjadi kericuhan, dikatakan Yasonna, hal ini sudah lama diingatkan kepada pegawai untuk melakukan pengawasan yang ketat terutama saat jam kunjungan. “Termasuk sejumlah napi yang bawa alat komunikasi akan kita datangkan itu. Makanya semua mereka ini dibuang. Itu tidak bisa. Dari dulu kita katakan bersihkan bersihkan! Tapi kalo mental pegawainya sudah begitu, sudah rusak. Sekarang harus keras. Dari dulu sampai kini terus persoalan itu berulang. Maknanya ini pelajaran dan ini akan dibuat surat edaran yang kemarin sudah dibuat oleh Ditjen bila perlu buat penguatan yang pas. Kakanwil juga akan melakukan itu ke semua jajaran UPT yang ada,” kata Yasonna.
Diakui Yasonna, tindakan tegas yang dilakukan pegawai lapas dalam melakukan razia narkoba benar adanya. Namun, yang disayangkan Laoly adalah tindakan kekerasan pegawai terhadap napi tersebut.
“Memang ada kekerasan yang dilakukan, memang di dalam penggeledahan memang ada ditemukan narkoba. Memang itu penemuan narkoba harus ditindaklanjuti itu benar. Yang tidak benar adalah perbuatan yang eksessif untuk memaksa mengaku siapa saja jaringan di dalam itu sampai melakukan penganiayaan. Yang dilihat oleh warga binaan yang menimbulkan emosional mendalam,” katanya.
Akibat peristiwa tersebut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas III lLangkat, Bachtiar Sitepu sementara ini dinonaktifkan dari jabatannya. Sebagai penggantinya sementara ini kakanwil Kemenkumham Sumut menunjuk M Tavip sebagai Pelaksana Harian Kalapas Narkotika Kelas III Langkat. M Tavip sebelumnya menjabat kepala bidang pembinaan bimbingan dan teknologi informasi Kemenkumham Sumut. Sementara untuk pergantian seluruh pegawai Lapas, secepatnya disiapkan pegawai baru dari lapas dan rutan lain.
Dari informasi Kakanwil Kemenkumham Sumut dari total jumlah napi penghuni lapas 1.634 orang. Saat ini yang berada di dalam lapas 1.459, satu di antaranya dirawat di RSUD Tanjung Pura. Sementara total napi yang kabur saat peristiwa kerusuhan diprediksi 176 napi, 113 diamankan dan 63 masih proses pengejaran lapas dan aparat keamanan.
Dari 113 tahanan saat ini dipindahkan di Lapas Binjai 44 orang, rutan Tanjung pura 62 orang, Lapas Tanjungbalai 1 orang, lapas 1 Medan 1 orang, rutan Brandan 3 orang, Lapas pemuda 1 orang, Polsek Hinai 1 orang.
Informasi yang diperoleh, 1 orang napi menyerahkan diri ke Lapas Narkotika Langkat pada pukul 09.51 wib. Dan hari ini ada satu orang napi dibebaskan atas nama Redi Taluhoni yang habis menjalankan pidana 17 Mei 2019 pada pukul 15.42 wib.
Terkait peristiwa tersebut, Lapas Narkotika Kelas III Langkat menerima layanan kunjungan selama bulan Ramadhan yakni pagi hari mulai pukul 10.00 – 11.00 WIB. Dan siang hari pukul 13.30 – 14.30 WIB. Pada pagi tadi ada 27 jumlah pengunjung yang menjenguk warga binaan. (bam)
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – KPU Deliserdang akhirnya menyelesaikan pleno rekapitulasi Pemilu 2019 di GOR Lubukpakam, Minggu (19/5). Hasil rekapitulasi menunjukkan, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menguasai DPRD Deliserdang dengan 8 kursi. Dengan begitu, partai besutan Prabowo Subianto ini merebut kursi Ketua DPRD Deliserdang dari Partai Golkarn
Delapan kursi Partai Gerindra tersebut bakal diisi Dedi Syahputra (Dapil I), Hairul Sani (Dapil II), Kustomo (Dapil III), Simon Sembiring dan Mangadar Marpaung (Dapil IV), Zakky Sahri (Dapil V), dan Kamaruzzaman serta Mahadani (Dapi VI). Sementara Partai Golkar dan PDIP meraih 7 kursi, serta Partai NasDem mendapat 6 kursi, masing-masing akan mendapat jatah wakil ketua DPRD.
Ketua DPC Partai Gerindra Deliserdang Zakky Shahri Shahri SH didampingi Wakil Ketua Mangadar Marpaung SE mengatakan, keberhasilan Gerindra memperoleh 8 kursi di DPRD Deliserdang itu merupakan bentuk kecintaan masyrakat terhadap Partai Gerindra. Di mana beberapa kali Pemilu, Gerindra selalu memperoleh suara yang signifikan. “Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Deliserdang. Pencapain ini bentuk kecintaan masyarakat dengan Gerindra,” katanya.
Karena itu, Zakky berjanji akan selalu menjaga amanah yang diberikan masyarakat dengan selalu mendorong Pemkab Deliserdang membuat pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. “Meski kita partai pendukung Bupati Deliserdang Ashari Tambunan dan M Yusuf Siregar pada Pilkada lalu, tetapi Gerindra akan selalu kritis,” tegasnya.
Senada, Mangadar Marpaung SE menerangkan, selain mendapat dukungan dari masyarakat. Kader Partai Gerindra yang berkerja keras turut mempengarui perolehan kursi di DPRD Deliserdang. Rapat pleno itu dipimpin Ketua KPU Deliserdang Timo Dahlia Daulai dan mendapat pengawasan dari Ketua KPU Provinsi,Yulasni didampingi komisioner KPU Provinsi Sumut Syafrial dan Herdensi Adnin.(btr)
sutan siregar/sumut posWEFIE:
Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeksah berfoto bersama jamaah tabligh sebelum menyantap hidangan sahur di Masjid Musannif Jalan Cemara Medan.
sutan siregar/sumut posWEFIE: Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeksah berfoto bersama jamaah tabligh sebelum menyantap hidangan sahur di Masjid Musannif Jalan Cemara Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) saat ini tengah fokus membangun e-Government Sumut secara utuh. Sebab, sejauh ini sifatnya masih secara parsial. Ke depan e-Government tersebut mesti sudah terintegrasi antar OPD Pemprovsu, paling lama akhir 2019 ini.
WAKIL Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Musa Rajekshah mengatakan, membangun Provinsi Sumut yang luas dan berpenduduk sekitar 14 juta jiwa, diperlukan sinergitas dan koordinasi yang kuat. Sesuai visi misi dirinya bersama Gubsu Edy Rahmayadi, menjadikan Sumut bermartabat, sejauh ini antarorganisasi perangkat daerah (OPD) Pemprovsu masih jalan sendiri-sendiri.
“Kami belum banyak tahu. Dan tidak ada juga yang mau kasih tahu. Pada saat pengarahan ke seluruh OPD kemarin, tolong dikasih tahu apa yang harus kami kerjakan. Contohnya saya kasih tahu, inikan bulan puasa mana operasi pasar? Harusnya Gubsu selaku ketua TPID turun bersama Bank Indonesia. Kok gak ada yang kasih tahu? Saya pun baru tahunya pas wartawan yang kasih tahu,” kata pria yang akrab disapa Ijeck, usai sahur bersama Sumut Pos dan jamaah Masjid Al Musannif di Komplek Cemara Asri, Jumat (17/5).
Ijeck menilai, dari kejadian dan contoh kecil tersebut, terkesan OPD baru bekerja ketika ditanya. Semestinya sebelum ditanya OPD sudah berinisiatif memberitahukan hal dimaksud. “Sehingga baru kita bisa jalan sama. Kan saya dan Pak Edy bukan dari basic pemerintahan. Yang ngerti pemerintahan di dalam, kan ASN,” katanya.
Kemudian, ia mengungkapkan, saat ini tengah fokus membangun e-Government Sumut secara utuh paling lama pada akhir 2019. Sebab sejauh ini sifatnya masih secara parsial. Ke depan e-Government tersebut mesti sudah terintegrasi antar OPD Pemprovsu. “Karena untuk memonitor kinerja ini gak bisa dengan perasaan, gak bisa dengan cara manual. Dan juga nanti efisiensi waktu akan berkurang, pengawasan lebih gampang, dan efisiensi biaya pastinya. Baik biaya ATK, kurir mengantar surat dan hal lainnya. Ini yang segera kita bangun utuh dan terintegrasi semua,” katanya.
Ia meminta dengan adanya e-Government nantinya, masing-masing OPD harus pandai berinovasi. Mampu didesain sendiri-sendiri untuk kemudian digabungkan dalam satu aplikasi e-Government. Supaya pengawasan ke depan menjadi lebih mudah dan efektif. “Makanya saya bilang, kalaulah sistem tata kelola pemerintahan masih manual dan tidak berbasis teknologi, akan bisa lebih banyak lobang-lobang untuk bermain,” ungkapnya.
Pemprovsu, sambung Ijeck, juga sependapat untuk membangun satu aplikasi data besar dalam chip e-KTP. Sehingga ke depan untuk masalah data kependudukan menghadapi pemilihan umum, misalnya, sebut dia tidak sesulit seperti sekarang ini. “Dari KPK kemarin ada beberapa nota kesepahaman atau MoU yang sudah kita tanda tangani. Termasuk MoU dengan semua BUMD kita, karena peningkatan PAD kita Salah satu sumbernya dari BUMD. BUMD kita yang bisa menghasilkan itu kan hanya Bank Sumut. Yang lainnya seperti memang disakitkan,” katanya.
Dalam suasana wawancara yang santai itu, Ijeck pun mengungkapkan prioritas pembangunan Sumut hingga lima tahun mendatang. Antara lain infrastruktur, pertanian, agraria, pendidikan, kesehatan dan sistem ketatatenagakerjaan.
“Saya Insya Allah dengan Pak Edy, tidak gampang untuk dilaga-laga. Kalaupun ada orang yang coba-coba melakukan itu, Insya Allah saya yakin secara emosional kami sudah paham satu sama lain. Saya dengan Pak Edy sudah kenal lama. Sekarang inikan suasana kantor yang mesti dirubah. Waktu rakor dengan seluruh OPD, kami sampaikan ke mereka bahwa jangan anggap kami ini tamu,” ujar suami Sri Ayu Mihari ini.
“Kalau diikuti emosi hati, hampir rata (pimpinan OPD) itu kami ganti. Kenapa? Kita tahu kok suasana waktu kampanye waktu itu kayak mana. Kita tahu siapa-siapa aja di dalam itu (yang tidak mendukung). Tapi kita tidak bercerita itu. Harus dipahami bahwa jangan sampai tidak loyal. Kita inikan ibarat satu rumah tangga dengan Pak Edy sebagai pemimpinnya. Tolong kita kompak, saling komunikasi dan koordinasi. Kalaupun dicubit satu, terasa sakit semua,” sambungnya.
Kumpul Keluarga
Kesempatan itu, Ijeck mengaku selalu berupaya menyempatkan waktu berkumpul bersama keluarga. Ini mengingat keterbatasan waktunya sejak menjadi pejabat publik, terlebih dalam suasana bulan suci Ramadan tahun ini. “Persoalan waktu ini memang sangat terasa bagi saya sekarang. Sama keluarga dan anak-anak memang terasa sekali (jarang ketemu).
Jangankan ketemu, ngangkat telepon aja sekarang sudah susah,” katanya sembari tertawa. “Karena kebetulan telepon gak saya pegang. Apalagi kita acara terus, dan banyak rapat-rapat. Kalau pas acara kita angkat telepon kan gak enak, orang melihat kita. Makanya kalau pas anak-anak telepon, gak bisa langsung kadang lewat ajudan. Ketika memang tak ada acara, saya pasti pulang ke rumah dan selalu sempatkan berkumpul bersama keluarga,” katanya.
Selain itu, menurutnya, beban dan tanggung jawab sejak berstatus sebagai Wagubsu, bertambah besar. Ijeck kembali menekankan, meski amanah kekuasaan yang sekarang ini dia jalani adalah jabatan politik, jangan juga dianggap oleh ASN bahwa mereka adalah tamu yang cuma bekerja lima tahun.
“Akhirnya bisa menjadi tidak baik. Ada yang tidak loyal dan tidak setia. Kedua, meski ini jabatan politis, kan banyak juga yang kepingin duduk di jabatan ini. Tapi kan kursinya cuma dua. Begitupun saya tidak pernah sesali. Sebab jabatan ini bukan untuk diri sendiri, karena saya ingin berbuat dan mengabdi buat kampung halaman saya,” katanya.
Amatan Sumut Pos, sebelum santap sahur bersama Wagubsu dan jamaah, pada hari itu sekitar pukul 03.00 WIB, jamaah Masjid Al Musanif juga terlihat melakukan iktikaf dan Salat Tahajud berjamaah. Kegiatan tersebut pertama kalinya terlaksana pada Ramadan tahun ini, dan akan intens dilakukan setiap Jumat. Sehabis santap sahur, kru Sumut Pos bersama para jamaah Salat Subuh berjamaah dan mendengarkan tausiyah seusai Subuh. Sekitar pukul 08.00 WIB, kru Sumut Pos berpamitan pulang kepada Wagubsu dari Masjid Al Musanif. (prn)
LUDES: Rumah milik Aiptu Muara Sihombing di lokasi TWI Sitinjo, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo ludes terbakar.
LUDES: Rumah milik Aiptu Muara Sihombing di lokasi TWI Sitinjo, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo ludes terbakar.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Satu unit rumah semi permanen hangus terbakar di lokasi Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi.
RUMAH tersebut milik keluarga Aiptu Muara Sihombing (53). Peristiwa terjadi, Minggu (19/5) sekira pukul 13.30 Wib.
Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu. Tetapi kerugian materi ditaksir puluhan juta rupiah.
Demikian disampaikan Kasubbag Humas Polres Dairi Iptu Donni Saleh, Minggu (19/5). Dijelaskan Donni, pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya, Ferdinan Matanari dan Asrina Sinaga.
Dijelaskan Donni, mulanya terjadi kebakaran saat Aiptu Muara membakar semak-semak di belakang rumahnya sekira pukul 12.00 WIB.
Karena hendak makan ke Kota Sidikalang, Aiptu Muara meninggalkan bakaran semak-semak itu. Kuat dugaan, api menjalar ke dapur yang tidak jauh dari sumber api.
Api diduga cepat berkobar karena dapur terbuat dari kayu. Akibatnya, seluruh rumah hangus terbakar.
Beruntung rumah korban tidak terletak di kawasan padat penduduk. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Dairi diturunkan ke lokasi.
Selain bangunan yang terbuat dari papan, cuaca kemarau dan angin kencang membuat api semakin cepat berkobar.
“Korban juga anggota Polri. Korban tidak keberatan rumahnya terbakar,” tutur Donni. (mag-10/ala)
SERGAI, SUMUTPOS.CO – Memasuki dua pekan terakhir bulan suci Ramadan, Polres Sergai meng gelar Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) Toba 2019. Hasilnya, sejumlah preman maupun tersangka dari berbagai kasus berhasil diamankan.
Dari para tersangka, Polres Sergai berhasil mengamankan barang bukti daun ganja seberat 15,54 gram, sabu 10,72 gram dan 4 botol minuman keras merk Sea Horse dari berbagai lokasi.
Kapolres Sergai AKBP H. Juliarman Eka Putra Pasaribu S.Sos, SIK, MH mengatakan, pihaknya telah mengamankan sejumlah tersangka dari berbagai kasus. Seperti, premanisme, curat, asusila dan cabul.
“Selama OPS Pekat Toba 2019 Polres Sergai berhasil mengungkap 2 kasus perjudian, 1 kasus pencurian kabel jalan tol, 1 kasus curanmor, premanisme 55 kasus, 12 kasus narkoba, 3 kasus curat, 2 kasus curanmor, 1 kasus miras, dan 2 kasus asusila,” kata AKBP Juliarman dalam paparannya di Mapolres Sergai, Jumat (17/5).
“Selain itu, ada juga kasus perbuatan asusila di perkuburan Cina Sei Rampah dan kasus pencabulan,” sambung Kapolres didampingi Kabag Ops Kompol Lili Astono, Kasatnarkoba AKP Martualesi Sitepu dan Kasat Reskrim AKP Hendro Sutarno.
Preman yang berhasil diamankan masing-masing berinisial, IN (32), A alias A (38), MY (21), CB alias K (35), PN (45), RR (19), RL alias R (26), RU (41), ZZ (36), BD alias A (56), BS (32), FA (32), AWP alias AO (22) dan MH alias I (42).
“Selain itu, ada 3 tersangka kasus perjudian dan premanisne berinisial B alias TO (47), PN (58) dan SAB (53),” tutur kapolres.
Kemudian, kasus pencurian kabel Lampu Penerangan Jalan Tol (LPJT) berinisial ER (30). Selanjutnya, 2 tersangka kasus curanmor berinisial MAY alias K (18) dan A alias K (29). “Sedangkan untuk kasus pencurian baterai tower Polres Sergai berhasil mengamankan MH (19) dan WH (28),” ungkapnya.
Untuk kasus perbuatan asusila, Polres Sergai berhasil mengamankan YI (44). Perbuatan asusila itu dilakukan di Kafe Kuburan Cina (KC) Dusun I, Desa Seirampah. “Sedangkan untuk kasus pencabulan berhasil mengamankan YEN (39),” pungkasnya.(sur/ala)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna menangkal kejahatan jalan yang dilakukan geng motor (Gemot) belakangan ini, Polrestabes Medan membentuk satuan tugas (Satgas) Gemot yang akan melakukan patroli rutin di sejumlah titik rawan di Medan.
Minggu (19/5) dini hari, satgas yang merupakan personel Sat Sabhara sudah mengamankan tiga pengguna sepedamotor yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan jalanan alias Gemot.
Ketiganya masing-masing, Dandi Hasibuan (17) warga Tembung. Remaja ini diamankan di Jalan Bukit Barisan Lapangan Merdeka, Medan. Darinya, polisi menyita sepedamotor Yamaha Vixion BK 4694 AIH.
Kemudian, Reza (20) dengan sepedamotor Yamaha NMAX BK BK 4380 AGP dan Dimas Agung (20) dengan sepedamotor GL Pro CDI tanpa plat. Ketiganya kemudian diamankan ke Mako Sat Sabhara Polrestabes Medan.
Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto mengatakan, Satgas Gemot ini melakukan tindakan preventif dengan memburu pelaku kejahatan jalanan.
“Tujuannya untuk menciptakan rasa aman, dan memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan jalanan kalau polisi terus berpatroli,” ungkap Dadang.
Dikatakannya, geng motor umumnya bergerombol dan berkendara dengan kendaraan yang tidak standard. Selain itu, tanpa membawa dokumen-dokumen berkendara seperti SIM dan STNK.
“Jadi saat malam atau tepatnya tengah malam, Satgas Gemot menargetkan mereka yang berkendara tanpa kelengkapan, bergerombol. Kita periksa dan amankan. Harapannya dengan begini kita dapat menekan aksi geng motor,” katanya. Diketahui, Satgas Gemot ini melakukan patrol mulai Minggu dini hari.
Sehari sebelumnya, Polrestabes Medan mengelar patroli skala besar di sejumlah lokasi. Patroli itu dipimpin langsung Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto.
Rute patroli yang disisir dengan konvoi kendaraan roda antara lain, Jalan HM Said, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Thamrin, Jalan Sutrisno, Jalan Sutomo, Jalan Pandu, Jalan Pemuda, Jalan Kesawan dan Lapangan Merdeka.
Kemudian dianjutkan ke Jalan Hindu, Jalan Perdana, Jalan Imam Bonjol, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Linggar Jati, Jalan Suryo, Jalan Mongisidi hingga Jalan Patimura.
Menurutnya, saat ini tingkat kerawanan semakin meningkat di detik-detik akhir penghitungan suara Pemilu 2019 oleh KPU. Patroli tersebut sebagai bentuk respon dan juga memberikan rasa aman bagi masyarakat.
“Kita menyiapkan beberapa kompi untuk merespon situasi kontijensi apabila diperlukan kapanpun dan dimanapun, terutama dalam menghadapi dinamika situasi yang semakin meningkat. Kesiapan harus kita lakukan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat,” kata Dadang.
Dadang menjelaskan, patroli tersebut juga dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat akan kehadiran TNI-Polri.
“Patroli dilakukan di tempat-tempat pusat perbelanjaan, permukiman penduduk dan tempat yang rawan tindak kejahatan,” tegasnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Putu Yudha Prawira menambahkan, dalam patroli yang digelar kemarin berlangsung dengan tertib dan tidak ada hal yang menonjol yang menggangu kamtibmas.
“Selain itu kita juga meningkatkan patroli pada jam rawan untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas seperti geng motor dan lainnya,” tandas Putu Yudha. (dvs/ala)
TEDDY/SUMUT POS
DIAMANKAN: Beberapa pasangan mesum diamankan Polres Binjai dari beberapa hotel kelas melati, Minggu (19/5) dini hari.
TEDDY/SUMUT POS DIAMANKAN: Beberapa pasangan mesum diamankan Polres Binjai dari beberapa hotel kelas melati, Minggu (19/5) dini hari.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Polres Binjai menggelar Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) Toba 2019, Minggu (19/5) dini hari. Hasilnya, beberapa pasangan mesum dan tiga wanita positif narkoba diamankan.
TIGA wanita yang terjaring tim gabungan dari kos-kosan Jalan Satria, Binjai Kota dinyatakan positif narkoba. Akibatnya, mereka diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Kota Binjai.
Selain mereka, ada 16 orang lainnya yang terjaring Tim Gabungan, Polres, POM TNI AD dan BNN Kota Binjai dari sejumlah lokasi. Kasat Res Narkoba Polres Binjai, AKP Aris Fianto langsung memimpin razia pekat tersebut.
“Dasar giat razia pekat ini sesuai dengan Surat Telegram Rahasia Kapolda Sumut dan Surat Perintah Kapolres Binjai. Razia dilaksanakan pada Sabtu (18/5) sejak pukul 21.00 WIB hingga Minggu (19/5) dini hari pukul 01.00 WIB,” jelas Kasubbag Humas Polres Binjai, Iptu Siswanto Ginting.
Tiga hotel kelas melati di Jalan Soekarno-Hatta, Binjai Timur menjadi sasaran tim gabungan melaksanakan razia pekat. Hasilnya, ujar Siswanto, dari ketiga hotel tersebut diamankan 11 orang.
“Mereka yang diamankan semua dari Hotel Lestari. Sedangkan Hotel Binjai dan Hotel Garuda, tidak ada yang terjaring,” beber Siswanto.
Selanjutnya, yang menjadi sasaran razia pekat tim gabungan yakni Hotel Arimbi. Menurut Siswanto, dari hotel tersebut diamankan dua pasangan bukan suami istri yang sedang asik memadu kasih.
“Sebelum sampai di Hotel Arimbi, tim gabungan juga melaksanakan razia pekat ke Karaoke Inul Vista, Idola dan Kafe Sartika. Ketiga tempat hiburan itu tidak beroperasi atau tutup,” tambah Siswanto.
Terakhir kos-kosan di Jalan Satria, Binjai Kota yang menjadi sasaran razia pekat. Menurut Siswanto, ada empat orang yang diamankan dari kos-kosan.
Dia menambahkan, hasil tes urin menyatakan tiga wanita positif narkoba.
“BNN sudah menerima tiga wanita positif narkoba tersebut untuk dilakukan asesmen. Sedangkan sisa 16 orang yang diamankan diserahkan ke Satbinmas Polres Binjai untuk dilakukan pembinaan. Total yang diamankan ada 19 orang,” tandasnya.(ted/ala)
