MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemilihan Umum (Pemilu) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 033 Jalan Parang III/Jamin Ginting Lingkungan VI, Kelurahan Kwala Bekala, Medan Johor, berlangsung ricuh, Rabu (17/4). Kericuhan terjadi karena seratusan warga yang terdata sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS tak mau mencoblos. Penyebabnya, surat suara calon presiden dan wakil presiden kosong. Hingga pukul 13.00 WIB, warga belum juga menggunakan hak suaranya.
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 033, Trisno Bangun menjelaskan, awalnya pihaknya menjemput logistik Pemilu di Kantor Kelurahan Kwala Bekala pada pukul 03.00 WIB. Didampingi aparat kepolisian, logistik Pemilu yang masih tersegel tersebut diletakkan di TPS.
“Sekitar pukul 07.15 WIB, baru kita buka logistik Pemilu yang disaksikan juga oleh saksi dari parpol. Ternyata, setelah dibuka tidak ada surat suara presiden sama sekali atau kosong. Hanya ada, surat suara caleg baik itu DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,” ungkap Trisno kepada Sumut Pos saat diwawancarai.
Mengetahui tidak adanya surat suara capres, sambung dia, pihaknya melapor ke perwakilan Bawaslu Medan yang ada di TPS 033. Petugas Bawaslu Medan kemudian langsung berkoordinasi ke pihak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Johor.
“Pihak PPK menjemput logistik Pemilu dari KPU Medan, dan sekitar pukul 10.00 WIB surat suara presiden tiba. Namun surat suara presiden yang tersedia hanya 150 lembar,” ujarnya.
Meski sudah tersedia, lanjut Trisno, warga yang hendak memilih tetap bersikeras tak mau mencoblos. Alasannya surat suara masih kurang sesuai jumlah DPT sebanyak 182 orang.
“Karena warga tak mau mencoblos juga, kita berkoordinasi lagi dengan PPK dan Bawaslu Medan untuk mencari solusinya. Apalagi, waktu terus berjalan tapi pencoblosan belum juga dimulai. Setelah berkoordinasi, akhirnya diputuskan memenuhi permintaan warga untuk melengkapi kekurangan surat suara presiden,” sebut Trisno.
Diutarakan dia, pencoblosan baru dimulai setelah jam istirahat sekitar pukul 13.30 WIB. Sebab, sampai pukul 12.00 WIB kekurangan surat surat presiden belum juga tersedia sekitar 32 lembar lagi. “Kekurangan surat suara presiden akhirnya bisa dipenuhi petugas PPK sekitar pukul 13.00 WIB. Setelah itu, barulah pencoblosan dimulai,” tukasnya.
Petrus Sembiring, salah seorang warga yang hendak memilih di TPS itu, menyatakan kecewa berat dan sangat menyayangkan tidak tersedianya surat suara presiden. Pria yang mengaku sebagai Ketua Pam Swakarsa Lingkungan VI Kwala Bekala ini mempertanyakan kenapa bisa terjadi.
“Tidak adanya surat suara presiden ini jelas membuat masyarakat resah, ada apa ini sebenarnya? KPU (Medan) perlu memberi penjelasan kenapa hal itu bisa terjadi,” ucapnya.
Menurut Petrus, warga sudah sepakat tidak mau mencoblos apabila kertas suara presiden tidak lengkap sesuai DPT. Meskipun, sudah tersedia sebanyak 150 lembar yang dijemput petugas PPK Medan Johor dari KPU Medan.
“Memang sudah dijemput 150 lembar surat suara presdien, tapi jumlah itu tidak sesuai dengan DPT di TPS kami sebanyak 182 orang. Makanya, warga sepakat mau mencoblos ketika kekurangan surat suara dapat dipenuhi,” ujarnya.
Sementara, PPK Medan Johor, Junartar Purba mengatakan, kekurangan surat suara presiden sebanyak 32 lembar sudah bisa dipenuhi. Surat suara tersebut diambil dari TPS lain dengan dilampirkan pernyataan atau berita acara. “Tidak mungkin lagi kita minta dari logistik di KPU Medan karena sudah habis, makanya kita carikan solusinya minta ke TPS lain. Kekurangan surat suara 32 lembar itu bisa terpenuhi dan pemilihan bisa dimulai setelah waktu istirahat makan siang,” ujarnya.
Pantauan di lapangan, usai kekurangan surat suara presiden terpenuhi, warga yang tercatat sebagai DPT TPS 033 menggunakan hak pilihnya. Satu persatu, warga dengan tertib memilih calon presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif.
Akan tetapi, lantaran warga sudah kecewa karena menunggu berjam-jam, ternyata hanya 63 orang yang memilih dari jumlah DPT 182 orang. Artinya partisipasi warga di TPS tersebut minim dan tak sampai 50 persen. Hasil penghitungan suara untuk presiden, pasangan nomor urut 01 unggul telak dari 02, yaitu 62 melawan 1. (ris)
istimewa
KELUARGA WALI KOTA: Wali Kota Medan Dzulmi Eldin bersama istri dan anak-anaknya memberikan hak pilihnya di TPS 112 Komplek Citra Wisata Jalan Karya Wisata, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor.
istimewa KELUARGA WALI KOTA: Wali Kota Medan Dzulmi Eldin bersama istri dan anak-anaknya memberikan hak pilihnya di TPS 112 Komplek Citra Wisata Jalan Karya Wisata, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH bersama istri Hj Rita Maharani SH beserta ketiga buah hati, menggunakan hal pilihnya dalam Pemilu 2019, dengan melakukan pencoblosan di TPS 112 Komplek Citra Wisata Jalan Karya Wisata, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor Rabu (17/4).
Mengenakan batik Medan, Wali Kota bersama keluarga tiba di lokasi pencoblosan sekitar pukul 09.20 WIB. Sebelum mencoblos, Wali Kota mendaftarkan diri dengan menyerahkan form C6 petugas KPPS.
Sekedar memberitahukan, jumlah pemilih di TPS 112 berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 248 pemilih dengan perincian jumlah pemilik laki-laki sebanyak 122 orang, sedangkan pemilih perempuan 126 orang. Wali Kota terdaftar di no urut 58, sementara Hj Rita Maharani yang juga Ketua TP PKK Kota Medan no urut 59.
Setelah mengantri beberapa menit, Wali kota beserta keluarga melakukan pencoblosan untuk memilih caleg maupun calon presiden dan wakil presiden yang akan memimpin lima tahun ke depan.
Usai mencoblos, Wali Kota kepada sejumlah wartawan, mengatakan mengajak seluruh warga Kota Medan yang telah memiliki hak memilih, agar mendatangi TPS di wilayah tempat tinggalnya masing-masing. “Ayo, mari kita beramai-ramai mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilih,” kata Wali Kota.
Eldin optimis tingkat partispasi masyarakat di Kota Medan dalam Pemilu 2019 tinggi. Sebab, masyarakat sejak pukul 07.00 WIB sangat antusias mendatangi TPS mulai pukul 07.00 WIB untuk melakukan pencoblosan.
“Siapapun yang kita pilih, apapun yang kita pilih, itulah yang terbaik yang kita harapkan nantinya. Tujuan kita memilih bagaimana nantinya memilih wakil dan pemimpin kita ke depan yang akan memperbaiki bangsa dan negara,” ungkapnya.
Dalam Pemilu 2019 ini, Wali kota mengaku sedikit kesulitan pada di bilik suara. Pasalnya, ada lima kertas suara yang dipilh.”Tadi saya sedikit lama dalam bilik suara, bukan karena mikir-mikir siapa yang akan dipilih. Tapi aga kesusahan karena harus balik-balik surat suara,” ujarnya sambil tersenyum.
Disinggung terkait pelaksaan Pemilu 2019, Wali Kota mengaku sejauh ini berjalan dengan aman dan lancar sehingga Kota Medan tetap aman dan kondusif. Wali Kota berharap kondisi ini dapat terus dijaga bersama. “Alhamdulillah, sampai saat ini situasi Kota Medan tetap kondusif. Mari kita jaga agar tetap kondusif. Untuk hasilnya, mari kita serahkan kepada panitia,” ujarnya.
Akhyar Mencoblos di Pulo Brayan
Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi bersama istri Hj Nurul Khairani Lubis menggunakan hak pilihnya di TPS 34 Jalan Letterpress, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Rabu (17/4). Wakil Wali Kota tiba bersama istri sekitar pukul 08.20 WIB.
Wakil Wali Kota bersama istri harus menunggu antrian. Usai menggunakan hak pilih, Wakil Wali Kotaberharap agar pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan aman dan lancar.
“Insya Allah, pemilu hari ini seluruhnya dapat berjalan aman dan lancar. Selain itu, kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan penuh rasa gembira. Sebab, ini merupakan pesta demokrasi. Seperti halnya sebuah pesta, maka haruslah kita sambut dengan penuh suka cita,” kata Wakil Wali Kota.
Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa agar seluruh masyarakat memilih sesuai dengan pilihannya masing-masing. Apalagi, setiap masyarakat berhak memilih siapapun tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. “Berbeda pilihan adalah hal biasa. Namun, yang paling terpenting agar kita semua senantiasa menjaga kekondusifan Medan Rumah Kita,” harapnya.
Di tempat terpisah, Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM juga memberikan hak suaranya bersama sang istri Ny Ismiralda Wiriya Alrahmadi Pemilu 2019 di TPS 32, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Rabu (17/4). Di TPS 32, Sekda dalam DPT tercatat di nomor urut 175, sedangkan Ny Ismiralda no urut 174.
Usai menggunakan hak pilihnya, Sekda menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat kota Medan, khususnya warga di Kelurahan Suka Maju karena telah menggunakan hak suara mereka sebagai warga negara Indonesia.
“Saya sangat senang karena di TPS 32 ini, masyarakat datang beramai-ramai untuk memberikan hak suaranya masing-masing. Saya berharap mtidak ada warga yang golput, semua harus memilih untuk menentukan masa depan Indonesia,” harap Sekda. (ris)
Humas Pemprov Sumut
KERTAS SUARA: Wagub Sumut, Musa Rajekshah bersama istri Sri Ayu Mihari, menunjukkan kertas suara sebelum memasuki bilik suara di TPS 006 Komplek Cemara Asri, Desa Sampali, Percut Seituan, Deliserdang, Rabu (17/4).
Humas Pemprov Sumut KERTAS SUARA: Wagub Sumut, Musa Rajekshah bersama istri Sri Ayu Mihari, menunjukkan kertas suara sebelum memasuki bilik suara di TPS 006 Komplek Cemara Asri, Desa Sampali, Percut Seituan, Deliserdang, Rabu (17/4).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah bersama istri, yang juga Wakil Ketua TP PKK Sumut, Sri Ayu Mihari, menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 006 Komplek Cemara Asri, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Rabu (17/4). Sedangkan kedua anaknya mencoblos di TPS 013 yang letaknya tidak berjauhan.
Usai menggunakan hak suaranya di TPS, Wagub yang datang sekitar pukul 08:48 WIB, menyampaikan, pesta demokrasi Pemilu 2019 sangat penting bagi bangsa dan negeri ini. “Karena hari ini pesta demokrasi kita memilih dan tentukan pemimpin untuk bangsa ini, maka saya berharap seluruh masyarakat Sumatera Utara bisa melakukan pemilihan. Semoga bangsa ini semakin maju,” kata Musa Rajekshah.
Terkait jumlah partisipasi pemilih di Sumut, Musa Rajekshah memprediksikan jumlahnya mencapai 70 persen. Meski begitu, tetap diharapkan warga atau masyarakat Sumut jangan ada yang golput. Sehingga jumlah partisipasi pemilih bisa lebih besar lagi.
“Saya harap agar semua warga bisa memberikan suaranya, untuk itu petugas harus lebih berperan agar semua masayarakat dapat memilih,” ujar Wagub.
Tidak Ditemukan Kendala
Selanjutnya, Wagubsu meninjau pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Medan dan Deliserdang, Rabu (17/4). Hasilnya, pelaksaan pemungutan suara berjalan lancar dan aman, serta tidak ditemukan kendala.
“Sampai dengan saat ini tidak menemukan kendala. Semua sudah kita tanya dari Ketua KPPS nya. Hanya menunggu kehadiran pemilih pemilihnya saja,” kata Wagub Musa Rajekshah usai peninjauan di sejumlah TPS, antara lain TPS 03 Masdulhak Simpang dr Cipto Kelurahan Agrung Kecamatan Medan Polonia, TPS 01 Jalan Martapura Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Medan Kota, serta TPS 01, 02, 04 di Kelurahan Pekan Tanjung Morawa Deliserdang.
Wagub mengatakan, partisipasi pemilih untuk datang ke TPS juga luar biasa, khususnya di Deliserdang. Hingga pukul 11.00 WIB, kehadiran pemilih di tiap TPS sudah mencapai 60 persen. “Kita lihat partisipasi pemilih Deliserdang luar biasa antusiasnya TPS yang kita datangi rata rata sudah 60 persen. Ini partisipasi pemilih ini sudah meningkatkan kesadaran masyarakat kita menggunakan hak pilihnya,” ujarnya.
Kepada masyarakat, Wagub berharap, agar menerima apapun hasil Pemilu Serentak 2019 nanti. Karena, apapun hasilnya nanti, semoga itulah yang terbaik. “Itu takdir Allah, kita menerima apapun hasilnya yang penting kita jaga kenyamanan selama ini dan kekeluargaan kita,” katanya. (prn)
MEMILIH: Seorang pasien RSUP H. Adam Malik Medan didampingi keluarganya saat memberikan hak suaranya, Rabu (17/4).
MEMILIH: Seorang pasien RSUP H. Adam Malik Medan didampingi keluarganya saat memberikan hak suaranya, Rabu (17/4).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan pasien, keluarga, dan pegawai RSUP H. Adam Malik Medan tidak memberikan hak suaranya, karena tidak membawa surat atau formulir A5 (pindah memilih). Mereka mengaku kecewa, karena informasi soal A5 tidak diterima. Sebagian besar hanya membawa e-KTP dan formulir C6.
“Informasi yang kami dengar, pakai e-KTP bisa. Makanya saya cuma pakai e-KTP saja. Soal A5 saya tidak tahu,” kata pegawai RSUP HAM, Ruth, Rabu (17/4).
Begitu juga dengan pasien bernama Sri Harta boru Silaban. Bahkan, dia bersikeras meminta diberikan surat suara, kepada panitia pemungutan suara (PPS) Kelurahan Kemenangan Tani Kec. Medan Tuntungan, yang mobile ke ruang-ruang pasien RSUP H. Adam Malik. Namun petugas KPPS bersikeras tidak memberikannya. Pasalnya nenek berusia 71 tahun warga Helvetia Tengah itu hanya membawa surat C6 (undangan memilih), bukan A5 (pindah memilih).
“Saya sangat – sangat menyesal tidak bisa memilih,” katanya sedih Ketua PPS Kelurahan Kemenangan Tani Kec. Medan Tuntungan Fadli mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan surat suara kepada pasien, keluarga dan pegawai yang hanya membawa C6. Sebab, formulir C6 itu hanya bisa digunakan di TPS tempat dirinya terdaftar.
“Pasien harus bawa formulir pindah memilih dan kita sudah memberikan sosialisasi kepada pihak RS agar mengumumkan kepada pasien,” katanya.
Dari sekian banyak pasien dan keluarga pasien RSUP H. Adam Malik Medan, hanya 2 orang yang bisa memilih karena membawa formulir A6. Yakni, Minar Arthayati Sirait dan Dean Haris Sitanggang warga Parapat Kabupaten Simalungun.
Kasubbag Humas RSUP H Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak, yang dikonfirmasi membenarkan hal itu. Ia mengatakan, kejadian serupa juga terjadi saat pemilihan Pilgub Sumut 2018 lalu.
“Dari 400-an pasien, informasi yang kami dapat hanya 2 orang pasien yang dapat memilih karena miliki A5. Sisanya tidak bisa, karena tak punya A5, “ungkapnya.
Ia mengatakan 400 pasien itu merupakan pasien 17 tahun ke atas dan tidak dalam kondisi darurat yangg artinya memenuhi syarat untuk memilih. “Jadi memang kebanyakan mereka itu yang dari luar kota. Kalau untuk pegawai sih aman ya, punya kesempatan mencoblos. Yang shifting jaga malam menunggu yang jaga pagi siap mencoblos baru pulang, “ pungkasnya. (dvs)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – SALING klaim kemenangan di Pilpres 2019 juga terjadi hingga di tingkat daerah. Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’aruf dan Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi masing-masing mengaku menang di Sumatera Utara.
Ketua TKD Sumut Jokowi – Amin, Ivan Iskandar Batubara mengklaim Capres yang mereka usung unggul telak mengalahkan Prabowo-Sandi di Sumut. Tak hanya menang telak Sumut juga disebut sebagai kontributor terbesar untuk kemenangan Jokowi-Ma’aruf secara nasional.
“Pencapaian suara Jokowi-Maruf Amin di Sumut di atas pencapaian nasional. Sumut merupakan salah satu kontributor penyumbang suara terbesar bagi kemenangan Jokowi-Maruf Amin,” kata Ivan Iskandar Batubara saat ditemui Sumut Pos di kantor TKD Sumut Jokowi-Ma’aruf Amin di Jalan Gajah Mada Medan, Rabu (17/4).
Menurut Ivan, kemenangan ini bukan hanya merupakan kemenangan pihaknya, namun juga kemenangan seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Sumatera Utara. “Ini Kemenangan rakyat dan semua pihak bekerja karena harapan dan kecintaan mereka yang begitu besar dengan Pak Jokowi. Terutama di daerah-daerah, yakni di sejumlah kabupaten/kota di Sumut, kemenangannya besar sekali,” ujarnya.
Namun Ivan menyebutkan, kemenangan ini bukanlah terjadi secara instan, namun merupakan hasil kerja keras semua pihak. “Semua bekerja. Para relawan, mesin-mesin partai politik pendukung yang terus bergerak, dan para simpatisan kita di Sumatera Utara yang tak henti-hentinya bekerja keras untuk kemenangan Pak Jokowi. Kita patut berbangga hati karena kerja keras itu membuat kita sebagai salah satu kontributor terbesar untuk kemenangan Pak Jokowi secara nasional,” ungkap Ivan.
Tak hanya itu, Ivan mewakili TKD Sumut untuk kemenangan Jokowi – Amin juga mengapresiasi kinerja KPU, khususnya KPU Sumut dan jajarannya dalam menyukseskan Pemilu tahun 2019 di Sumatera Utara. “Sejauh ini KPU bekerja secara profesional. Walaupun tidak sempurna, tapi KPU Sumut telah bekerja keras untuk menyukseskan Pemilu di Sumatera Utara,” lanjutnya.
Terkait adanya dugaan indikasi kecurangan yang dilakukan pihaknya atas kemenangan Jokowi – Amin, Ivan membantahnya dan mengungkapkan bahwa hal itu tidak akan mengganggu pihaknya untuk terus merawat kemenangan itu hingga pihak KPU mengumumkan kemenangan Jokowi secara resmi.
“Fitnah itu sudah sering ditujukan kepada pihak Pak Jokowi dan kami menanggapinya dengan kerja keras. Sekarang terbukti, bahwa kerja keras seluruh pihak telah memenangkan Pak Jokowi kembali. Dan satu lagi, tidak harus curang untuk bisa menang,” tegasnya.
Satu hal lainnya yang dianggap penting, Ivan juga mengungkapkan bahwa stigma yang beredar selama ini bahwa Capres Jokowi tidak mewakili suara umat Islam adalah tidak benar. Menurut Ivan, kemenangan Jokowi ini justru merupakan wujud nyata kemenangan umat Islam.
Di sisi lain, BPD Sumut Prabowo-Sandi mengklaim menang telak dari Jokowi-Maruf Amin dengan peroleh suara 63 persen hingga 70 persen. “Untuk kalkulasi sementara kami yang terus di update, di Sumut Prabowo dan Sandi mendapat kemenangan 63 persen sampai 70 persen,” kata Tim BPD Sumut Prabowo-Sandi, Raden Muhammad Syafi’i kepada wartawan di Rumah Aspirasi Romo Center, Jalan Bunga Baldu II Medan, Rabu (17/4) malam.
Pria kerap disapa Romo itu mengatakan, persentase itu didapatkan secara real count dari hasil pendataan formulir C1 yang terus diupadate di Rumah Aspirasi Romo Center. Dengan data diperoleh dari saksi-saksi seluruh TPS di Sumut dan pemantauan dari relawan Prabowo-Sandi. “Dengan itu, teman-teman di lapangan terus mengumpulkan formulir C1 Karena itu merupakan dokumen terpenting bagi kita untuk menjadi data kemenangan Prabowo-Sandi,” jelas Romo.
Politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan, 63 persen itu, mereka dapat di 17 dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut. Dengan begitu, Romo meminta kepada masyarakat dan relawan untuk menunggu hasil real count dari KPU. “Alhamdulillah angkanya sama, antara 65-70 persen bahkan di tempat yang kita anggap kalah malah 50:50 seperti di daerah Tobasa, Taput, di sana saksi kita mengatakan 50:50. Bahkan di pantai timur kemenangan Prabowo-Sandi 80 persen,” jelas Romo.
Oleh karena itu, Romo mengungkapkan seluruh komponen yang tergabung dalam rumah aspirasi Romo Center di Medan, mendeklarasikan kemenangan Prabowo-Sandi sebagai presiden 2019-2024. “Kami percaya Prabowo-Sandi dapat membawa masyarakat Indonesia adil dan makmur. Oleh karena itu teman-teman di lapangan terus mengumpulkan formulir C1 Karena itu merupakan dokumen terpenting bagi kita untuk menjadi data kemenangan Prabowo-Sandi,” tutur anggota Komisi III DPR RI itu.
Romo juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sumatera Utara yang telah memberikan kepercayaan kepada Prabowo-Sandi untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan dan semoga Indonesia menang. “Banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Walaupun Prabowo-Sandi menang pelanggaran itu harus diusut tuntas. Karena tidak bisa dibiarkan,” ungkap Romo.
Terpisah, Wakil Sekretaris BPD Sumut Prabowo-Sandi, Robert Lumban Tobing mengklaim, mereka menang berdasarkan tiga hasil survei melalui exit poll. “Hal ini kan sudah disampaikan BPN kita. Kita memiliki tiga exit poll. Dari catatan kita di ketiga survei itu kita menang. Karenanya adanya perbedaan itu kami tidak heran,” katanya kepada Sumut Pos, tadi malam.
Kata dia, sejak awal kubu 01 sengaja membentuk opini dengan memframing sejumlah lembaga survei yang salah satunya ditayangkan melalui media penyiaran televisi. “Seperti dari ‘Ayo Jaga TPS’, exitpoll-nya kita yang menang sebesar 56 persen. Kemudian dari lembaga pendidikan Ibnu Qaldum kita juga menang. Kalau di luar daripada lembaga survei yang ada itu, kita sesungguhnya menang,” katanya.
Sekretaris Gerindra Sumut ini menggambarkan, seperti perolehan suara antara Jokowi dan Prabowo di Kota Medan, dalam rilis lembaga survey melalui sistem hitung cepat, berbeda dengan hitungan pihaknya melalui formulir C1 dari saksi. “Di Medan kami itu unggul telak kalau berdasarkan C1 saksi. Dan umumnya di Sumut, Prabowo-Sandi juga unggul telak meski inikan masih berlangsung dinamis angkanya,” katanya.
Karenanya kata Robert, seperti amanat dari Prabowo, pihaknya tidak akan mengacu pada hasil hitung cepat lembaga-lembaga survei tersebut. Sebab bila berkaca pada Pilkada DKI 2017, sambung dia, kebanyakan lembaga survey memenangkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, namun faktanya saat real count KPU justru pasangan Anis-Sandi yang jadi pemenang.
“Bagi kami berdasarkan pengalaman di DKI, kami berpegangan pada hasil real count KPU. Kita tunggu saja hasil resmi dari KPU nanti, sembari menunggu hasil rekap seluruh sanksi TPS menyampaikan formulir C1.
Kepada seluruh relawan, tim pemenangan serta masyarakat, kami juga himbau jangan mempercaya hasil survey-survey lembaga survey yang menurut kami, selalu memframing bahwa dari hasil survei dia selalu menangkan Jokowi. Sekali lagi kami tegaskan tidak yakin dengan survey itu, dan itu bukan penentu sebenarnya,” pungkasnya. (mag-1/gus/prn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – SERANGAN fajar menjelang hari pencoblosan bukan cuma isapan jempol. Di hari-hari terakhir jelang pencoblosan, cukup banyak oknum tim sukses calon anggota legislatif tertangkap tangan saat beraksi.
Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan mengatakan, sejauh ini berdasarkan laporan dari jajaran mereka tercatat ada sebanyak delapan caleg. “Kami memang belum dapat laporan lengkapnya. Cuma tambahannya (yang terbaru) ada dari Siantar dan Deliserdang,” katanya menjawab Sumut Pos, Rabu (17/4).
Sebelumnya, kata dia, paskaterungkap OTT wakil bupati Padanglawas Utara, adapun caleg yang berasal dari Humbang Hasundutan, Tanah Karo, Gunung Sitoli, Padangsidimpuan dan juga Kota Tanjungbalai terkena kasus serupa secara berturut-turut. “Mayoritas memang caleg Partai Gerindra dari delapan yang terkena OTT itu. Begitupun sebenarnya bervariasi ya, ada dari Golkar, Berkarya dan PDI Perjuangan juga,” katanyan
Penangkapan terhadap caleg yang diduga akan melakukan ‘serangan fajar’ tersebut, sambung Syafrida, juga berkat aspek pengawasan yang pihaknya lakukan bersama aparat kepolisian setempat. “Dugaan kita sepertinya mau (melakukan) ‘serangan fajar’ ya. Dan semua laporan ini masih berada di Gakkumdu. Artinya masih proses klarifikasi. Apalagi yang kejadian semalam, kan tidak bisa kita register hari ini karena ini hari libur. Besok akan mulai diregistrasi semua laporan tersebut,” pungkasnya.
Menyikapi maraknya serangan fajar ini, pengamat sosial politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Dr Warjio mengatakan, tidak ada yang merusak politik di Indonesia selain oknum-oknum yang berkepentingan dan masyarakatnya sendiri. Setiap warga negara disebutnya memiliki tanggungjawab untuk menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sebagai wujud dari politik sehat di Indonesia.
“Kalau masyarakatnya sendiri dengan mudahnya bisa ‘dibeli’ haknya dalam berdemokrasi dan berpartisipasi dalam menentukan haknya, maka bagaimana mungkin bisa politik di Indonesia menjadi sehat. Masyarakat harus punya jiwa nasionalisme yang kuat hingga dia berani untuk menolak tawaran praktik money politik yang datang kepadanya,” ucap Warjio kepada Sumut Pos, Rabu (17/4).
Selain itu, kata Warjio, sikap instant dalam berpolitik dari calon legislatif yang tidak taat aturan jadi penyebab semua ini. “Inilah mental-mental instan, ingin meraih dengan cara cepat walaupun salah dan harus melanggar peraturan yang,” jelasnya.
Warjio menambahkan, masyarakat tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Justru tingginya tingkat money politics berupa serangan fajar di Indonesia disebutnya sebagai bentuk nyata banyaknya masyarakat yang tidak sejahtera. Karena, kesejahteraan masyarakat sangat menentukan mudah atau tidaknya serangan fajar itu masuk kepada oknum masyarakat tersebut. “Kalau masyarakatnya sejahtera, mana mau dia diatur-atur untuk memilih si A atau si B dengan nominal seratus, dua ratus atau tiga ratus ribu rupiah. Tapi kalau masyarakat tidak sejahtera, apalagi tidak punya rasa nasionalis yang tinggi, tentu kemungkinannya akan sangat besar untuk terpengaruh,” ujarnya.
Pengamat politik lainnya dari USU, Agus Suriadi mengatakan, hal itu sudah merupakan sistem dan kultur yang membuka peluang agar praktik money politics bisa terjadi. “Makanya kita selalu berusaha untuk bagaimana menciptakan sistem yang dari waktu ke waktu harus semakin baik. Sistem itu harus dapat mengurangi dan mencegah politik uang. Disamping itu, kultur yang berkaitan dengan mentalitas masyarakat juga harus terus diupayakan untuk semakin membaik agar bisa menciptakan budaya malu dan bertanggungjawab,” tutupnya.
Sebelumnya, Sentra Gakkumdu Kabupaten Karo menangkap 4 orang tim sukses (Timses) caleg dari Partai Gerindra dalam kasus politik uang. Tim Gakkumdu menyita uang tunai ratusan juta rupiah. Politik uang ini menyeret empat nama calon anggota legistlatif dari Partai Gerindra, yakni TJG (Caleg DPR RI), IM (Caleg DPRD Sumut), SB (Caleg DPRD Karo), dan KS (Caleg DPRD Karo).
Pengungkapan ini dilakukan Tim Gakkumdu Karo setelah mendapat informasi aktivitas politik uang dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Tiga Binanga. Informasi ini langsung ditindaklanjuti Tim Gakkumdu (Polres Tanah Karo dan Panwaslu Kabupaten Karo), Senin sore hingga malam, 15 April 2019.
Kasat Reskrim Polres Tanah Karo, AKP Ras Maju Tarigan kepada wartawan, keempat nama Caleg dari Partai Gerindra yang disebut para tersangka politik uang, belum diamankan. “Kami masih berkoordinasi dengan Gakkumdu dan Panwaslu Karo. Sedangkan empat orang Caleg itu belum ada yang kami sentuh. Kasusnya masih dalam pengembangan,” imbuh AKP Ras Maju. (prn/mag-1/deo)
NIAS, SUMUTPOS.CO – HINGGA hari-H pemungutan suara, Rabu (17/4), empat kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, belum memperoleh surat suara. Akibatnya, warga di empat kecamatan yakni Kecamatan Gomo, Siduori, Somambawa dan Barumazino gagal mencoblos, dan pemungutan suara harus ditunda.
Komisioner KPU Sumut dari Divisi Teknis, Benget Silitonga memastikan pelaksanaan Pemilu di empat kecamatan di Kabupaten Nias Selatan itu ditunda. “Belum tahu ada berapa jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di empat kecamatan itu,” kata Benget kepada wartawan, Rabu (17/4).
Katanya, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan KPU Nias Selatan tentang kemungkinan adanya kecamatan lain yang juga belum menerima surat suara. Demikian halnya tentang penyebab belum sampainya surat suara, penjelasan lengkapnya masih ditunggu.
Dijelaskan Benget, sesuai pasal 91 PKPU No. 3/2019 tentang pemungutan suara dimungkinkan dilakukan penundaan pelaksanaan pemilu dalam kondisi tertentu. Seperti bencana alam atau yang lainnya.
“Sesuai dengan ketentuan itu paling lambat sepuluh hari dari jadwal sesungguhnya yakni hari ini, pemilu susulan sudah harus dilakukan. Tapi belum bisa dipastikan kapan itu dilaksanakan,” pungkas Benget.
Sementara Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto menilai, ini merupakan kelalaian dari KPU Nias Selatan. “Hanya 4 kecamatan di Nias Selatan, kebetulan dari KPU agak lalai, kotak suara tidak bisa digeser (Distribusikan) ke 4 kecamatan itu,” kata Agus kepada wartawan usai melakukan peninjauan sejumlah TPS di Kota Medan, Rabu (17/4) siang.
Namun begitu, Agus mengaku terus melakukan kordinasi dengan Kapolres Nias Selatan untuk memastikan langkah-langkah apa dilakukan terhadap 4 Kecamatan di Kabupaten Nisel itu.”Ini Bupati, Kapolres, Dandim siap membantu. Tapi, masih memenunggu keputusan Bawaslu. Kalau digeser menjadi pidana,” jelas Agus.
Jendral berbintang dua itu mengungkapkan, kelalaian petugas KPU Kabupaten Nisel itu, bisa terancam pidana atas lalai dilakukannya mengakibatkan 4 Kecamatan tersebut, gagal melaksanakan pemilu, kemarin. “Sudah saya arahkan Kapolres Nias Selatan melalui sentral Gakkumdu untuk menindak petugas KPU lalai menjalani tugasnya dengan mendorong (mendistribusi) ke TPS-TPS. Ini bentuk kelalaian,” ungkap Agus.
Ia menjelaskan sanksi atas kelalai itu, bisa ditindak secara hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 7? tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan itu, Polres Nisel dan Gakkumdu setempat untuk segara melakukan langkah untuk melakukan proses hukum lanjutan atas kelalai tersebut. “Bisa kenakan pasal-pasal untuk penyelanggara. Bila dengan sengaja melalaikan kewajibannya. Pasalnya, Pasal 50, Pasal 517, Pasal 530 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017,” cetus Agus.
Meski mengalami kendala di Kabupaten Nisel. Namun, ditempat yang lain di Sumut. Agus mengklaim berjalan dengan aman dan kondusif. Kemudian, tidak terpantau ada gangguan dalam pelaksaan pesta demokrasi ini. “Syukur Alhamdullilah situasi Katibmas di Sumatera Utara berjalan aman. Berkat sinergitas antara Polda Sumut didukungan Jajaran TNI. Kita langsung memantau ke beberapa TPS dan nanti siang akan kita pantau melalui helikopter di Kabupaten/Kota di Sumut,” kata Agus.
Untuk di Kota Medan, Agus menyebutkan pihak bersama jajaran TNI sudah mendirikan 34 Posko Maju untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan dalam pelaksanaan Pemilu di Kota ini. “Alhamdullilah di Sumatera Utara tidak ada dapur umum dan Rabu putih. Kita mengharapkan sinergitas kita dan jajaran TNI untuk melaksankan patroli,” pungkasnya. (gus)
istimewa
UNJUK JARI: Capres nomor urut 01 Joko Widodo menunjukkan jarinya yang dilumuri tinta usai memberikan hak pilihnya, Rabu (17/4).
istimewa
DUA JARI: Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan salam dua jari sembari menunjukkan jarinya yang dilumuri tinta usai mencoblos, Rabu (17/4).
istimewa UNJUK JARI: Capres nomor urut 01 Joko Widodo menunjukkan jarinya yang dilumuri tinta usai memberikan hak pilihnya, Rabu (17/4).
DUA JARI: Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan salam dua jari sembari menunjukkan jarinya yang dilumuri tinta usai mencoblos, Rabu (17/4).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Berdasar hasil hitung cepat (quick count) pemilihan Presiden 2019 sejumlah lembaga survei, pasangan nomor urut 01 Joko Wiodo-Ma’aruf Amin sementara unggul dari pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun Prabowo telah menggelar temu pers menyatakan dirinya unggul versi real count timnya. Untuk itu, masyarakat diimbau menunggu hasil penghitungan (real count) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
CAPRES petahana Joko Widodo (Jokowi) meminta para pendukungnya tetap menunggu penghitungan resmi KPU atas hasil perolehan suara Pilpres 2019. “Yang kedua, dari indikasi exit poll dan juga quick count tadi sudah kita lihat semua. Tapi kita harus bersabar, bersabar menunggu penghitungan dari KPU secara resmi,” kata Jokowi dalam pernyataannya di Djakarta Theater, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (17/4).
Jokowi yang didampingi Cawapres Ma’ruf Amin dan elite parpol koalisi juga menyampaikan apresiasi terhadap KPU, Bawaslu, dan DKPP. Pemilu serentak 2019 dinilai sudah berjalann
dengan jujur dan adil. “Terima kasih juga kita sampaikan kepada TNI dan Polri yang telah mengamankan keamanan dan ketertiban sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count delapan lembaga atas Pilpres 2019, Rabu (17/4/2019) hingga pukul 17.25 WIB:
3. Charta Politika data 85,9 persen Jokowi-Ma’ruf: 54,17 persen Prabowo-Sandiaga: 45,83 persen
4. Poltracking Indonesia data 81,35 persen Jokowi-Maruf: 54,87 persen Prabowo-Sandiaga: 45,13 persen
5. Indikator Politik Indonesia data 79,9 persen Jokowi-Maruf: 54,44 persen Prabowo-Sandiaga: 45,56 persen
6. SMRC data 82,19 Jokowi-Maruf: 54,92 persen Prabowo-Sandiaga: 45,08 persen
7. LSI Denny JA data 91,10 persen Jokowi-Maruf: 55,28 persen Prabowo-Sandiaga: 44,72 persen 8. CSIS dan Cyrus Network data 88,36 persen Jokowi-Maruf: 55,81 persen Prabowo-Sandiaga: 44,19 persen
Hasil quick count ini bukan hasil resmi. KPU nanti akan melakukan rekapitulasi secara berjenjang untuk menetapkan pemenang Pilpres 2019.
Untuk diketahui, hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga survei hanya menggunakan sejumlah suara dari beberapa tempat pemungutan suara (TPS) sebagai sampel. Sementara, hasil real count yang dilakukan oleh KPU menggunakan seluruh suara yang terkumpul dari semua TPS se-Indonesia.
Lembaga survei penyelenggara quick count telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 yang diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2014. PKPU mengatur kewajiban yang harus dipenuhi lembaga-lembaga survei.
Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, hasil quick count bukan hasil resmi pemilu. Oleh karena itu, lembaga survei harus mengumumkan dengan jelas persentase sampel yang sudah diambil dari angka yang dimunculkan tersebut.
“(Kalaupun) perolehan suara ini memang sudah 100 persen, tapi 100 persen dari sampling yang dia punya, ini masyarakat harus tahu. Berbeda dengan KPU melakukan real count, begitu data 100 persen sudah masuk maka itu data 100 persen jumlah TPS se-Indonesia,” ujar Arief. Sementara
itu, Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, quick count atau Parallel Vote Tabulation (PVTs) merupakan alat yang diadopsi dari The National Democratic Institute (NDI).
Hamdi menjelaskan, quick count adalah alat untuk mengetahui hasil pemilu secara cepat dengan mengambil sampel di tempat pemungutan suara (TPS). “ Quick count bukan sekadar untuk tahu pemilu saja, tapi juga sebagai perbandingan dengan hasil resmi KPU (Komisi Pemilihan Umum). Jadi bisa dibilang ini adalah alat untuk mengawal demokrasi,” kata Hamdi pada 10 Juli 2014 silam.
Prabowo Klaim Unggul
Terpisah, Capres Prabowo Subianto meminta pendukungnya untuk tidak percaya dengan hasil quick count. Dalam paparannya, Prabowo meminta para pendukungnya untuk menunggu hasil hitungan yang dilakukan KPU. Pasalnya, pihaknya mengklaim unggul 62 persen dari pasangan calon petahana Jokowi-Ma’aruf. Prabowo pun sujud syukur.
“Saya mau kasih update, berdasarkan real count kita, kita sudah berada di posisi 62 persen. Ini adalah hasil real count. Dalam posisi lebih dari 300 ribu TPS. Sudah diyakinkan ahli-ahli statisik bahwa ini tidak akan berubah banyak,” ujar Prabowo di depan kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/4).
Prabowo dalam jumpa pers didampingi Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Eggi Sudjana, Yusuf Martak serta Rahmawati Soekarnoputri. Sandiaga Uno tak terlihat dalam jumpa pers itu. Prabowo meminta semua relawan Prabowo-Sandi termasuk parpol koalisi Indonesia Adil-Makmur yakni PKS, PAN, Demokrat, Berkarya dan Gerindra untuk tetap menjaga kotak suara hingga mengawal di kecamatan. Prabowo juga mengingatkan pendukungnya untuk menjaga kedamaian, tidak terpancing provokasi.
Prabowo dalam pidatonya menegaskan tidak akan menggunakan cara-cara di luar hukum. Prabowo mengklaim dirinya akan terpilih sebagai presiden Indonesia. “Karena kita sudah menang rakyat bersama kita, kita bagian dari rakyat,” ujar dia.
“Saya akan jadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Bagi saudara-saudara yang membela 01, tetap kau akan saya bela, saya akan dan sudah menjadi presiden Indonesia, Indonesia yang menang, Indonesia yang adil dan makmur. Indonesia yang disegani dunia, Indonesia yang tidak akan ada orang lapar lagi, Indonesia yang rakyatnya bisa senyum,” papar Prabowo.
Sebelumnya, Prabowo membeberkan beberapa catatan selama proses pemungutan suara Pemilu 2019. Dalam catatan itu, terdapat beberapa keganjilan selama pemungutan suara. “Kami terus terang prihatin. Sebab, sejak malam terjadi kejadian yang merugikan pendukung kami,” kata Prabowo.
Dia mengatakan, banyak surat suara yang tidak sampai ke TPS. Selain itu, banyak TPS yang buka tidak tepat waktu pukul 07.00 WIB. Terakhir, ucap dia, banyak pendukung Capres-Cawapres nomor urut 02 yang tidak bisa menyalurkan hak pilih meskipun memiliki surat undangan mencoblos. “Banyak pendukung kami tidak dapat undangan dan sebagainya,” ucap dia.
Menurut dia, catatan dalam proses pemungutan suara itu harus menjadi perhatian KPU dan Bawaslu. Dia berharap penyelenggara Pemilu 2019 bisa menindaklanjuti persoalan dalam pemungutan suara. “Nah, tiga hal ini jadi catatan penting kami. Bagi BPN Prabowo – Sandiaga sebagai evaluasi penyelenggaraan,” pungkas dia.
Terpisah, Ketua Sekretariat Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno (Seknas Prabowo-Sandi), Muhammad Taufik menyatakan, pihaknya telah menginstruksikan seluruh relawan, jajaran pendukung dan partai-partai pengusung tetap menjaga proses penghitungan hasil pemungutan suara Pemilu 2019.
Langkah ini dinilai penting, karena proses penghitungan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat nasional. “Di KPU itu dengan cara manual penghitungannya. Karena itu, kotak suara memang harus dijaga. Apalagi di tingkat kecamatan itu waktunya panjang, sampai 19 hari,” ujar Taufik di Jakarta, Rabu (17/4).
Menurut Taufik, pihaknya akan menjaga secara ketat proses penghitungan di tingkat kecamatan. Karena sangat rawan terjadinya manipulasi. “Di kecamatan itu akan kami jaga secara kuat. Saya bersyukur dari hitungan kami baik di DKI maupun secara nasional, kami menang,” katanya.
Taufik juga mengajak pendukung pasangan calon presiden nomor urut 02 menaati imbauan Prabowo, agar tidak terpancing dengan provokasi-provokasi yang kemungkinan muncul. “Tidak boleh terprovokasi. Pasti akan ada orang yang memprovokasi. Ini harus dijaga. Jangan ada yang mengambil tindakan-tindakan melanggar hukum,” katanya.
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini mengingatkan, karena dari hasil hitung cepat yang mereka lakukan, Prabowo-Sandi Unggul dibanding Jokowi – Amin. “Kami kan juga bikin quick count. Buat mengimbangi saja. Secara lembaga survei kan kami enggak punya, diborong semua oleh mereka. Prabowo-Sandi unggul sekitar 54 persen. Ini yang saya kira patut disyukuri dan kami jaga sampai ke tingkat KPU nasional,” pungkas Taufik.
TKN Tidak Khawatir
Menyikapi klaim Prabowo, Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto mengimbau untuk tidak saling klaim keunggulan, karena yang memiliki kewenangan untuk mengumumkan hasil pemilu adalah KPU. Namun, Hasto mengaku tak khawatir dengan klaim sepihak tersebut. “Jadi terhadap klaim sepihak kami tidak khawatir, karena 2014 pun dulu juga terjadi. Bahkan sampai ada lembaga-lembaga survei yang kemudian mendapatkan sebuah sanksi karena ketidakmampuan mempertanggungjawabkan metodologi itu,” imbuhnya.
Hasto mengatakan, basis PDIP otomatis menjadi lumbung suara bagi Jokowi, di antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera Utara, dan Kalimantan. Hasto menyebut tren data yang masuk sudah stabil. “Sehingga yang menang mutlak itu adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Sulawesi Utara, Yogya, dan di luar dugaan juga Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Bangka Belitung. Ini untuk Pak Jokowi dan KH Ma’ruf Amin,” tandas Hasto. (bbs/mg-10/gir/jpnn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Besok, Rabu (17/4), seluruh rakyat Indonesia akan memberikan hak pilihnya pada Pemilu 2019. Namun hingga kemarin, masih banyak masyarakat yang belum menerima formulir C6. Meski begitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau masyarakat agar tetap menyalurkan hak pilihnya di TPS dengan membawa e-KTP atau surat keterangan. Agar tak terjadi antrean panjang, masyarakat pun diimbau datang lebih awal.
DIVISI Data KPU Medan Nana Miranti mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir meski tidak mendapatkan C6 hingga hari pencoblosan, besok. Karena menurutnya, pemilih dapat melihat status terdaftar dirinya di TPS melalui aplikasi onlinewww.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. atau melalui google play KPU RI PEMILU 2019.
“Di situ akan tertera pemilih yang bersangkutan terdata di TPS berapa, dengan memasukkan nama dan NIK. Kalau sudah tahu di TPS berapa, pemilih bisa langsung datang ke TPS tempat ia terdata dengan membawa KTP elektronik atau identitas lainnya (suket/KK/paspor/SIM),” ungkap Nana kepada Sumut Pos, Senin (15/4).
Untuk mereka yang tidak mendapatkan C6 dan tidak terdata di aplikasi online tersebut maka harus melakukan pencoblosan di TPS terdekat dengan alamat KTP-nya. “Tapi, berbeda dengan pemilih pada umumnya yang bisa melakukan pencoblosan mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Mereka yang tidak mendapatkan C6 atau yang tidak terdaftar di aplikasi tersebut, baru bisa mencoblos mulai pukul 12.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB,” lanjutnya.
Terkait waktu pencoblosan yang dinilai singkat, yakni mulai pukul 07.00 WIB hingga 13.00 WIB untuk 300 pemilih per TPS, sedangkan setiap pemilih harus mencoblos 5 lembar surat suara, Nana menjelaskan, bahwa pukul 13.00 WIB itu bukanlah batas waktu untuk mencoblos, melainkan batas waktu untuk datang ke TPS dan mendaftarkan dirinya sebagai pemilih yang ingin menggunakan hak suaranya.
“Kalau pemilih sudah datang dan mendaftar di TPS, maka dia berhak mengantre untuk menggunakan hak suaranya. Kalau waktunya sudah sampai pukul 13.00, namun waktu antreannya belum sampai, maka pemilih tersebut tetap diberikan waktu sampai pemilih itu bisa mencoblos. Jadi, pukul 13.00 WIB itu bukan batas waktu untuk mencoblos, tapi batas waktu untuk mendaftarkan diri ke TPS,” jelasnya.
Untuk itu, sebagai salah satu antisipasi menghadapi antrean panjang dalam pemilihan kali ini, pihak KPU Medan pun menghimbau kepada seluruh masyarakat pemilih di Kota Medan agar datang di awal waktu.
“Waktu pendaftaran dan pemilihan itu kan pukul 07.00 sampai 13.00, kita menghimbau masyarakat untuk datang ke TPS seawal mungkin. Melihat dari pemilu atau pilkada yang lalu-lalu, kalau masih pukul 07.00 sampai pukul 09.00 itu antriannya belum panjang bahkan masih sangat lengang. Tapi kalau menjelang siang, disitu memang sangat ramai. Untuk itu datanglah sepagi mungkin, diawal waktu agar terhindar dari antrian panjang,” imbaunya.
Terakhir, Nana menyebutkan, KPU Medan telah menyiapkan 4 bilik suara untuk tiap-tiap TPS sebagai tempat para pemilih untuk melakukan pencoblosan.
Terpisah, Ketua KPU Sumut Yulhasni juga memastikan, bagi warga yang tidak terdaftar dalam DPT tetap bisa menyalurkan hak pilih pada Pemilu 2019, dengan membawa e-KTP ataupun suket. “Bila ada warga yang tak terdaftar di DPT bisa pakai e-KTP atau suket, mulai pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB. Namun sepanjang dia terdaftar di DPT, kalaupun tidak membawa C6 bisa juga gunakan identitas lain seperti paspor, SIM dan kartu keluarga. Tapi kuncinya dia harus terdaftar di DPT,” ujarnya.
Pihaknya sudah menekankan kepada jajaran Panitia Pemilihan Suara (PPS) bahwa pada hari ini semua surat undangan memilih atau C6 harus terdistribusikan ke masyarakat, sesuai daftar di DPT. “Kalau belum sampai besok (hari ini, Red) datangi lagi KPPS-nya. Jangan kemudian hari ini datang, besok tidak datang lagi. Karena problem di lapangan, kalau masyarakat tidak dapat C6 mereka tidak mau datang ke TPS,” katanya.
Selama hari tenang sampai hari ini, imbuh dia, memang menjadi tanggung jawab petugas KPPS untuk mendistribusikan C6 kepada masyarakat. Namun hingga H-1 undangan tak kunjung sampai, pihaknya mengimbau supaya masyarakat proaktif. “Biasanya C6 diantarkan bagi yang sudah terdaftar di DPT. Kalau yang tak terdaftar bisa gunakan e-KTP dan suket mulai jam 12 siang,” katanya.
Sedangkan untuk distribusi logistik, pihaknya mengaku sudah didistribusikan oleh jajaran KPU kabupaten/kota hingga ke kecamatan. Termasuk kerusakan logistik pemilu yang tempo hari dilaporkan oleh kabupaten/kota, sudah dikirim kembali ke daerah yang bersangkutan. “Sejauh ini untuk logistik sudah 70 persen sampai di kecamatan, dan besok (hari ini) kami minta sudah didistribusikan ke lingkungan dan TPS yang ada. Insyaallah melihat persiapan yang berjalan sampai saat ini, KPU Sumut siap untuk menyelenggarakan Pemilu 2019,” katanya.
Komisioner KPU Sumut Benget Manahan Silitonga menambahkan, ada tiga jenis pemilih yang berhak memberikan suara di TPS. Pertama, pemilih yang terdaftar di DPT. Dimana KPPS akan menyampaikan form C6 kepada pemilih DPT/pemilih menjemput C6 kepada ketua KPPS paling lambat H-1. Untuk mencek apakah sudah terdaftar atau belum di DPT, sebutnya bisa via web lindungihakpilihmu.kpu.go.id atau unduh aplikasi “KPU RI PEMILU 2019” di playstore kemudian klik cek daftar pemilih di aplikasi tersebut.
“Pemilih DPT berhak memilih di TPS pukul 07.00 sampai 13.00, dengan ketentuan membawa: C6 + EKTP/KK/PASPORT/Suket Dukcapil/SIM, atau jika C6 belum diterima boleh membawa e-KTP/KK/paspor/suket Dukcapil/SIM. Lihat dan cek nomor urut DPT Anda pada salinan DPT yang ditempel di papan pengumuman TPS dan sampaikan ke petugas KPPS bahwa Anda adalah pemilih DPT sesuai nomor urut DPT di salinan DPT, atau jika anda tidak membawa e-KTP/KK/paspor/Suket Dukcapil/SIM, boleh membawa dan menunjukkan form C6 kepada petugas KPPS. Sepanjang petugas KPPS memastikan Anda adalah orang yang terdaftar di DPT sesuai form C6 Anda, Anda akan dilayani,” katanya.
Kedua, kata dia,Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pemilih DPTb akan dilayani pukul 07.00-13.00 dengan ketentuan membawa: Formulir pindah memilih A5 +
EKTP/KK/PASPORT/Suket Dukcapil/SIM, atau jika tidak membawa A.5, boleh membawa
EKTP/KK/PASPORT/Suket Dukcapil/SIM dan Anda akan dilayani sepanjang nama anda sudah ada dalam salinan DPTb di TPS tersebut.
“Pemilih DPTb akan mendapat surat suara sesuai data informasi yang ada pada formulir A5 dan atau Salinan DPTb yang dimiliki petugas KPPS. Lalu ketiga pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK). Mereka adalah pemilih non/tidak terdaftar di DPT dan DPTb. Mereka dilayani di TPS pukul 12.00-13.00 dengan ketentuan membawa/menunjukkan EKTP/Suket Rekam EKTP Dukcapil, mencoblos hanya di TPS di rukun tetangga/rukun keluarga atau sebutan lain sesuai alamat yang tertera di EKTP/Suket, dan tergantung ketersediaan surat suara di TPS,” katanya.
Terpisah, Komisioner KPU RI, Evi Novrida Ginting mengatakan, sampai kini logistik sudah selesai dilipat dan sortir. Begitupun dengan kekurangan logistik yang ada sebelumnya, menurut dia sudah dipenuhi kembali sesuai laporan dari daerah bersangkutan. “Untuk logistik di kabupaten dan kota sudah bergerak dari kecamatan ke kelurahan atau desa. Dan besok (hari ini) kita harapkan semua logistik sudah ada di TPS yang ada. Kalau di tempat-tempat rawan tentu masih disimpan di kelurahan. Ini yang kita harapkan malam harinya sudah bergeser ke TPS,” katanya disela-sela nonton film bareng Suara April di Ringroad City Walks, kemarin.
Mantan ketua KPU Sumut ini mengharapkan semua logistik disimpan di tempat yang aman, mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini. Khusus distribusi logistik yang jauh, sambungnya, pihak PPS mesti punya strategi dalam mengatasi masalah ini. “Termasuk lokasi yang jauh dijangkau mesti didahulukan penyalurannya, baru kemudian distribusi ke yang dekat-dekat. Nah dari pantauan kami, dalam 24 jam ini teman-teman (KPU) Kota Medan akan menggerakkan ke PPS sehingga malam harinya sudah berada di TPS,” katanya seraya menyebut distribusi C6 sedang berjalan ke rumah-rumah warga hingga H-1 hari ini.
Dalam kesempatan itu, pihaknya mengharapkan melalui sentuhan media film dapat menggerakkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Terutama bagi pemilih milineal yang punya potensi besar dalam pemilu kali ini. “Film ini kami tayangkan di kota-kota besar mulai 15 April, dengan harapan pemilih milineal mau berpartisipasi dalam Pemilu 2019,” katanya. (mag-1/prn)
Sutan Siregar/Sumut Pos
PATROLI: Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto bersama Pangdam I/BB Mayjen M Sabhrar Fadilah, Danlantamal, Pangkosek, dan Danlanud menggelar patroli kendaraan bermotor keliling Kota Medan, Senin (15/4).
Sutan Siregar/Sumut Pos PATROLI: Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto bersama Pangdam I/BB Mayjen M Sabhrar Fadilah, Danlantamal, Pangkosek, dan Danlanud menggelar patroli kendaraan bermotor keliling Kota Medan, Senin (15/4).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Sumatera Utara (Poldasu) dan TNI di Sumut, menyatakan siap mengamankan Pemilu Serentak 2019 di Sumut. Untuk menunjukkan kesiapannya, Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol Agus Andrianto melepas 414 orang personel Polda Sumut ke 7 wilayah satuan kerja (satker) pengamanan Pemilu 2019, dari Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Senin (15/4) pagi. Sore, polisi dan TNI juga menggelar patroli kendaraan bermotor keliling Kota Medan.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja melalui Kasubbid Penmas AKBP MP Nainggolan menyampaikan, para personel yang dilepas tersebut yakni, 25 personel ke Polres Humbang Hasundutan (Humbahas), 30 personel ke Polres Pakpak Bharat, dan 100 personel ke Polres Dairi. Kemudian 105 personel ke Polres Batubara, 54 personel ke Polres Tanjungbalai, 50 personel Polres Asahan dan 50 personel ke Polres Samosir.
“Saat pelepasan, Kapolda meminta personel melaksanakan tugas dengan benar sesuai standar operasional prosedur (SOP), dan segera menyesuaikan diri dengan tempat di mana ditugaskan,” ungkapnya kepada wartawan.
Para personel yang dilepas akan bertugas selama lima hingga delapan hari. Tergantung jauhnya lokasi penugasan. Dalam bertugas, Polri hanya akan menjaga di luar Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Tapi misalnya ada keributan di dalam TPS dan ketua KPPS meminta polisi untuk masuk, baru di situ personel polisi bisa masuk,” pungkasnya.
Selanjutnya kemarin sore, Irjen Agus Andrianto bersama pimpinan TNI di Sumut menggelar patroli kendaraan bermotor keliling Kota Medan. Hadir bersamanya Pangdam I/BB Mayjen M Sabhrar Fadilah, Danlantamal, Pangkosek, Danlanud, bersama satuan jajaran dari Batalion Paskhas dan Marinir serta anggota Polri.
Patroli ini dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, diikuti sekitar 500 orang personel TNI-Polri. “Intinya, kita semua bersinergi untuk persiapan mengamankan pelaksanaan tahapan inti pemilu,” ungkapnya kepada wartawan, usai melaksanakan kegiatan patroli di Lapangan Merdeka, Medan, sore.
Rute patroli dimulai dari halaman Mapoldasu, di Jalan Sisingamangaraja Km 10,5, Medan. Kemudian dilanjutkan ke kawasan Universitas Sumatera Utara (USU), Jalan Medan-Binjai, Ringroad, Cemara, Pancing, Jalan Asia, hingga berakhir di Lapangan Merdeka, Medan.
Kapolda terlihat naik sepeda motor matic Personel Lalulintas. Sedangkan Pangdam I/BB Mayjen TNI MS Fadhilah, menggunakan sepeda motor jenis trail milik TNI.
Agus mengimbau kepada seluruh warga Sumut untuk menggunakan hak pilihnya. Ia berharap, apapun pilihan yang ditentukan masyarakat, dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun. “Silakan menyalurkan hak pilihnya dengan tanpa adanya ancaman, baik fisik maupun psikis,” sebutnya.
Selain itu, Agus juga menegaskan jika pihaknya tidak akan ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas, kepada siapapun pihak yang ingin mengganggu berjalannya tahapan inti pemilu nanti. Pihaknya menjamin pesta demokrasi di Sumut dapat berjalan dengan aman dan kondusif.
“Kalau ada pihak-pihak yang ingin mengganggu tahapan inti pemilu, siapapun dia, kita tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas,” pungkasnya.
Sebelumnya, Polda Sumut bersama Kodam I/BB menyatakan siap menurunkan 22 ribu personel gabungan untuk mengamankan Pemilu 2019. Jumlah itu akan disebar di lapangan, baik untuk pengamanan TPS dan membackup situasi keamanan lainnya.
Dalam pengamanan Pemilu, Polda Sumut dibackup Kodam I/BB. Dalam Apel kesiapan Pemilu beberapa waktu lalu, Sumut mendapat kehormatan untuk melakukan apel karena dihadiri dan dicek Panglima TNI dan Kapolri.
Menurut Agus, untuk potensi kerawanan Pemilu di Sumut, Polri mengacu data yang di keluarkan KPU RI. “Dari index yang dikeluarkan KPU, Sumatera Utara ini urutan ke-28 dari 34. Namun demikian, kita tidak boleh under-estimate (meremehkan). Kita tetap siaga, waspada dan siap sedia untuk tahapan pemilu,” tegasnya.
Sementara itu, Pangdam I/BB Mayjen TNI Sabrar Fadhilah menegaskan, netralitas sudah menjadi keharusan dan memberitahukan kepada masyarakat agar jangan takut dalam pemilu nanti, TNI dan Polri siap mengamankannya.
“Kami ada tahapannya, bahwa ini pesta demokrasi. Kami mengedepankan masyarakat agar mengajaknya untuk menyukseskan pemilu ini,” katanya.
Dari sisi jumlah, kata Pangdam, Kodam l/BB ada empat provinsi yaitu Sumut, Sumbar, Kepri dan Pekan Baru, di mana secara jumlah ada 20 ribu disiapkan. “Untuk bantuan ke Polda Sumut ada 10 ribu personel. Jumlah ini berbeda dengan provinsi yang lain karena terkait jumlah TPS dan luas wilayah,” pungkasnya.
Eldin Ajak Warga Medan Gunakan Hak Pilih
Terpisah, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin mengajak seluruh warga Kota Medan beramai-ramai mendatangi TPS masing-masing, untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019, 17 April. Dengan demikian Kota Medan dapat menjadi barometer penyelenggaraan pesta demokrasi yang sejuk, damai dan aman di Indonesia.
“Saya berharap seluruh warga Kota Medan yang telah memiliki hak memilih, dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019. Baik pemilihan legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Saya juga berharap tidak ada warga yang golput,” kata Wali Kota, Senin (15/4).
Ajakan itu disampaikan Wali Kota mengingat Pemilu 2019 menyisakan waktu dua hari lagi. Menurutnya, suksesnya pelaksanaan Pemilu 2019 tidak terlepas dari dukungan penuh seluruh lapisan masyarakat. “Pilihlah calon legislatif maupun presiden dan wakil presiden yang terbaik dan sesuai dengan hati masing-masing, tanpa ada paksaan dari pihak manapun,” pesannya.
Ia juga mengingatkan warga agar saling menghargai perbedaan. Dengan menghargai perbedaan pilihan, Wali Kota optimis pelaksanaan Pemilu 2019 di ibukota Provinsi Sumatera Utara ini dapat berjalan dengan aman dan lancar.
“Jangan sampai perbedaan pilihan membuat kita terpecah belah, sebab itu hanya merugikan kita,” ungkapnya.
Selanjutnya guna mendukung pelaksanaan Pemilu 2019 di Kota Medan yang aman, sejuk dan lancar, Wali Kota mengimbau warga agar tidak mudah terpancing dengan isu bohong atau hoax yang beredar. “Tidak jarang hoax menjadi bibit perpecahan di antara kita. Untuk itu, saya berharap kepada seluruh warga Kota Medan agar senantiasa menahan diri untuk tidak mudah percaya sekaligus tidak ikut menyebarkan berita bohong tersebut,” imbaunya.
Bagi warga Kota Medan yang belum mendapatkan form C6 sebagai tanda undangan resmi dari KPU untuk memilih, warga dapat menggantinya dengan menggunakan kartu identitas diri (e-KTP). “Jadi mari kita sukseskan pelaksanaan Pemilu 2019 dengan mendatangi TPS dan menggunakan hak pilih,” ajaknya. (dvs/ris)
