MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tingkat kepatuhan dalam melaporkan Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak 100 persen, ternyata bukan hanya di pejabat Pemko Medan saja. Namun, anggota DPRD Medan juga tak seluruhnya melaporkan LHKPN tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh di website elhkpn.kpk.go.id Kamis (11/4) pukul 18.30 WIB, dari 250 yang wajib melaporkan sebanyak 3 orang tercatat belum lapor LHKPN. Artinya, sebanyak 247 yang melaporkan dengan persentase 94 persen.

Adapun tiga anggota dewan yang belum tersebut dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Fraksi Partai Hanura dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS). Fraksi PAN dan PKS hanya 4 yang lapor dari 5 yang diwajibkan. Sedangkan Fraksi Partai Hanura ada 3 yang lapor dari 4 yang diwajibkan.

Meski demikian, tingkat kepatuhannya merupakan salah satu yang tertinggi dengan persentase mencapai 94 persen. Namun, persentase itu masih kalah dibanding LHKPN DPRD Pakpak Bharat, DPRD Humbang Hasundutan, DPRD Tanjungbalai, DPRD Sibolga, DPRD Gunungsitoli dan DPRD Tapanuli Selatan. Keenam lembaga legislatif kabupaten/kota di Sumut itu mencapai 100 persen tingkat kepatuhannya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Jumadi menyayangkan ada anggota dewan dari partainya tidak lapor LHKPN tepat waktu. Padahal, sudah diimbau jauh-jauh hari untuk melaporkannya. “Siapa dari PKS? Saya kurang tahu. Namun, kita imbau agar segera melaporkan LHKPN ke KPK meski tidak tepat waktu,” katanya yang dihubungi.

Diutarakan dia, dalam pelaporan harta dan kekayaan ini semestinya dilakukan di awal bukan menjelang atau akhir batas waktu. Sebab, jutaan orang yang mengakses website tersebut sehingga akan kesulitan.

“Pelaporan LHKPN kan bukan baru kali ini tapi sudah beberapa kali. Saya saja sampai dua kali gagal melaporkan karena banyak yang mengakses, sehingga saya memilih pada waktu dini hari. Oleh karenanya, kalau mau melaporkan pada awal waktu dan jangan di akhir-akhir,” sarannya.

Sementara, Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan menyatakan, pelaporan LHKPN bukan lagi merupakan hal yang sulit. Alasannya, bukan baru pertama kali dilakukan.

“Gak ada yang sulit kok, karena yang dilaporkan hanya harta dan kekayaan, bukan rincian nilai-nilai dari harta tersebut. Lagian, sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi, saya rasa enggak ada yang sulit,” katanya.

Diutarakan dia, sebagai pejabat publik pelaporan LHKPN merupakan bentuk transparansi diri. Selain itu, anggota dewan merupakan bagian dari pejabat publik yang harus menjadi contoh bagi masyarakat luas. “LHKPN ini menjadi salah satu bukti legislatif transparan. Di samping itu, tidak ketinggalan teknologi karena melaporkannya secara online,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui dinas terkait belum bisa berkomentar banyak mengenai robohnya bangunan ruko di Jalan Ringroad, tepatnya seberang Ringroad City Walk, Medan Sunggal.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Medan, Qamarul Fatah beralasan masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian terkait ambruknya bangunan tersebut.

Sebab, peristiwa tersebut sudah ditangani aparat hukum. “Untuk menindaklanjutinya, kita masih menunggu pihak berwajib soal kenapa bangunan ini roboh,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Pun begitu, Qamarul mengaku telah melakukan peninjauan ke lokasi untuk melihat kondisi bangunan dan rumah warga yang terimbas. Dari peninjauan tersebut, akan menyiapkan analisis yang nantinya disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi D DPRD Medan.

“Dinas TRTB (sekarang Dinas Perkim-PR, Red) sedang memverifikasi, dari awal proses pembangunan kita harus tahu semuanya. Nanti dapat kesimpulan apa penyebabnya dan hal itu akan kita sampaikan dalam RDP dengan Komisi D (DPRD Medan),” akunya.

Terkait adanya dugaan robohnya bangunan disebabkan karena unsur kesengajaan, Qamarul belum bisa memastikan. Hal itu lantaran pihaknya belum mengetahui sejauh itu. “Belum tahu kita apa memang ada unsur kesengajaan. Pengawasan ada di Dinas Perkim, dan kita juga menunggu hasil penyelidikan polisi,” katanya lagi.

Menurut dia, jika bangunan tersebut sengaja dirobohkan, maka pihak pekerja proyek bisa dikenakan sanksi karena mengancam keselamatan warga sekitar. Namun, tidak dijelaskan sanksi apa yang dimaksud.

“Bisa saja memang bangunan ruko berdiri dengan menyalahi administrasi perizinan, karena sejumlah persyaratan teknis diduga ada yang menyalahi ketentuan. Tapi, kalau dari prosedur perizinan enggak ada masalah karena sifatnya administrasi. Tapi di dalam perizinan itu kan ada persyaratan-persyaratan teknis dan ini perlu masih dikaji kembali,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Perkim-PR Medan, Benny Iskandar hingga kini belum memberikan keterangannya sedikitpun terkait hal ini.

Sebelumnya, Komisi D DPRD Medan segera menjadwalkan pemanggilan kepada Dinas Perkim-PR Medan dan beberapa intansi terkait, mengenai peristiwa runtuhnya bangunan ruko tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Medan, Abdul Rani mengaku direncanakan RDP dilakukan pada Selasa (16/4) pekan depan. Dalam RDP itu, turut menghadirkan Torganda Manurung sebagai pihak yang menjadi korban atas runtuhnya bangunan ruko itu.

“Kasus seperti ini enggak boleh terjadi lagi, kita akan minta setiap proses konstruksi bangunan bertingkat di Medan ini diawasi, termasuk merobohkan sendiri dengan sengaja karena semua ada aturannya,” tegas dia. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Panitia Seleksi Anggota Direksi BUMD/Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara, belum dapat memastikan waktu pengumuman hasil ujian tertulis kepada publik. Padahal sesuai jadwal, semestinya pada 1 April lalu tahapan tersebut sudah dilakukan.

Penundaan pengumuman hasil ujian tertulis ini diketahui berdasarkan surat nomor: 20/Pansel-BUMD/2019 pada 1 April 2019, yang ditandatangani Ketua Pansel R Sabrina dengan dalih banyaknya peserta ujian yang mengikuti tahapan tersebut.

Sekretaris Pansel Ernita Bangun saat dikonfirmasi perihal masalah ini mengakui, penundaan pengumuman hasil ujian tertulis selain karena terlalu banyak peserta yang mengikuti tahapan ini, juga mengingat kesibukan dari anggota pansel untuk menyelesaikan tugas penilaian atas jawaban yang diujikan kepada peserta.

“Kami di pansel inikan ada tujuh orang. Masing-masing dari pansel belum menyelesaikan koreksinya. Sebab semua kan punya kesibukan masing-masing juga. Sementara yang harus dinilai itu per peserta ada dua, pertama jawaban dari bentuk beberapa daftar pertanyaan dan ada juga makalah. Jumlah peserta yang ikut ada sebanyak lebih dari 100 orang. Bayangkan saja dua dikali 100 berarti ada sekitar 200 lebih jawaban yang mesti dinilai oleh pansel,” katanya menjawab Sumut Pos, Kamis (11/4).

Meski begitu, Ernita berdalih, tinggal sedikit lagi koreksi dari tim pansel atas hasil ujian tertulis tersebut. Ia menekankan dalam waktu dekat ini pihaknya segera mengumumkan hasil peserta yang lulus pada tahapan ujian tertulis.

“Setelah inikan masuk fase wawancara. Namun bapak gubernur dan bapak wakil gubernur minta, sebelum masuk fase wawancara supaya bisa dilakukan tes psikologi dulu. Kami sekarang masih mencari psikolognya lalu mensikronkan waktu mereka, setelah itu baru sekaligus diumumkan dengan hasil tes tertulis,” ujar Kepala Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu ini.

Kata dia, dalam menentukan berapa psikolog yang dibutuhkan tersebut, pihaknya mesti membicarakan lagi kepada gubernur selaku pemegang saham BUMD dan juga tim pansel, dengan melaksanakan rapat internal.

“Ini yang sedang kami matangkan. Berapa sebenarnya kebutuhan untuk itu, kapan waktu pelaksanaan tes tersebut dilakukan dan sembari menunggu koreksi hasil tes ujian tertulis dan tim pansel. Dengan demikian sekaligus nantinya pengumuman yang kami sampaikan, sudah mencantumkan tanggal dilakukan tes psikologi,” terangnya.

Dan, lanjutnya, April ini juga seluruh tahapan tes rekrutmen direksi BUMD Sumut, akan tuntas dilakukan. “Tak sampai akhir bulan ini kalau untuk pengumuman hasil ujian tertulis. Akan kami sampaikan dalam waktu dekat ini,” pungkasnya.

Ketua Tim Pansel R Sabrina sebelumnya membenarkan bahwa ada penundaan pengumuman hasil ujian tertulis untuk rekrutmen anggota direksi BUMD/Dewas PD AIJ Sumut.

Menurutnya sejauh ini tim pansel masih bekerja untuk melakukan penilaian pada tahapan rekrutmen dimaksud.

“Kan banyak yang mesti dinilai, jumlah pesertanya juga banyak. Soal waktunya coba ditanya ke Ernita ya, dia yang tahu selalu sekretaris pansel,” ujarnya seraya menegaskan bahwa penundaan yang terjadi tidak karena adanya intevensi pihak manapun, termasuk gubernur selaku pemegang saham. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 27 lurah se -Kecamatan Medan Utara menerima pembekalan sosialisasikan tentang pengamanan dan pengawalan penggunaan dana Kelurahan di Kejaksaan Negeri (Kajari) Belawan, Kamis (11/4).

Pembekalan berlangsung di Aula Kantor Kejari Belawan, dihadiri Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution, Kajari Belawan Yusnani, Kadis Tarukim Kota Medan, Kadis PUPR Kota Medan, serta camat dan Politeknik USU.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution menyampaikan, pengunaan dana Kelurahan telah disetujui oleh Presiden RI Ir Joko Widodo. Meski pengucuran dana Kelurahan tak sebesar dana Desa.

Mengenai penggunaan alokasi dana Kelurahan telah diatur di Permendagri no 30 tahun 2014 dan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018. Oleh karena itu, para Lurah di harapkan tak melakukan hal yang di luar kemampuannya. Soal modal pengadaan, metode pengerjaannya nanti akan disempurnakan karena belum ada di Permendagri tersebut.

Para Camat selaku Kuasan

Penguna Anggaran ( KPA) dan Lurah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Seklur selaku PPTK diharapkan dapat berjalan sesuai rencana dana ini yang merupakan stimulus untuk quick respon bagi masyarakat. “Selama ini Lurah tidak hanya sebagai tukang lapor saja, melainkan juga sebagai pelaksana karena dana Kelurahan sudah ada,” ungkap Akhyar.

Akhyar mengucapkan terima kasih kepada Kejari Belawan yang telah memfasilitasi diadakannya kegiatan sosialisasi tersebut. “Semoga amanah yang diberikan kepada pihak Camat, Lurah dan Seklur dapat dilaksanakan sebaiknya,” pesan Wakil Wali Kota Medan.

Sementara, Kajari Belawan Yusnani mengatakan, kegiatan sosialisasi ini merupakan perpanjangan tangan dari Kejagung RI agar penggunaan dana desa bermanfaat sebaiknya menuju Kelurahan yang mandiri. Ke depannya, diharapkan penggunaan dana kelurahan dengan sebaik-baiknya, hendaknya pelaksanaannya berjalan baik tidak ada penyelewengan.

“Jangan segan untuk bekordinasi pada pihak Kejari Belawan. Sehingga, pada pelaksanaan kegiatan nantinya terhindar dari penyalahgunaan. Kita berharap dana kelurahan dapat dipergunakan dengan semestinya sehingga menjadi contoh baik dalam pengerjaannya,” harap Kajari Belawan. (fac/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Proyek penimbunan di Jalan KL Yos Sudarso, Km 16,5, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan menimbulkan pencemaran lingkungan. Pasalnya, proyek untuk pembangunan rumah sakit itu menimbulkan kotoran tanah, sehingga pada musim panas menimbulkan polusi debu dan pada musim hujan menimbulkan kotoran percikan tanah di sepanjang Jalan Medan Belawan.

Seorang warga, Samsul Lubis mengatakan, tumpahan tanah timbun dari sejumlah truk itu telah mengganggu kenyamanan mereka. Karena, tanah liat berwarna kuning tersebut mengotori badan jalan, ceceran tanah juga menimbulkan polusi debu dan mengancam kesehatan warga sekitar.

“Kami keberatan, apalagi pada musim panas pasti debunya berhamburan. Kalau hujan, jalan pasti kotor dan licin” keluhnya, Kamis (11/4). Selain menimbulkan polusi debu, kata pria berusia 43 tahun ini, penimbunan proyek pembangunan itu telah mengotori pekarangan sekitar rumah mereka. Selain itu, tanah berserakan membahayakan pengendara.

“Pokoknya siang malam kami makan debu. Seharusnya pemerintah menegur kontraktor dan diwajibkan membersihkan badan jalan dari ceceran tanah liat karena ini sangat menggangu,” beber Samsul.

Terpisah, Lurah Pekan Labuhan, Nasir mengatakan, proyek penimbunan untuk rumah sakit itu tidak diketahui pihaknya. Karena sejauh in, pihak pengembang tidak pernah memberitahukan terkait adanya pengerjaan pembangunan di lokasi tersebut. Ia juga menduga, proyek itu tidak memiliki dokumen izin Amdal dari Pemko Medan. “Tidak ada mereka (pengembang) melapor ke kita. Saya juga sudah menegur pihak pelaksananya agar ceceran tanah itu dibersihkan, karena warga sudah merasa resah dan terganggu,” kata ungkapnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mien Rachman Uno, bertemu dengan Ketua Umum OK OCE Milenial, Rahmat Agustiar, dan Bendahara Umum OK OCE Milenial, Emil Ibrahim, di Jakarta, kemarin. Dalam kesempatan itu, ibu dari Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 02, Sandiaga Salahudin Uno, itu berbagi sejumlah tips. Mien yakin OK OCE merupakan bagian yang sangat baik untuk para kaum milenial bergabung. Sebab, akan mampu membuka lapangan pekerjaan untuk kaum milenial menjadi seseorang seperti Sandiaga Uno.

“Sedih melihat pengangguran yang didominasi para kaum milenial. Melalui OK OCE, kita harus membumihanguskan pengangguran agar Indonesia menjadi negara bermartabat dan terhormat,” katanya saat menerima kedatangan Rahmat Agustiar dan Emil Malik Ibrahim.

Ia juga berbagi tips bagaimana menjadi enterprenuer (pengusaha) yang sukses. Menurutnya kunci menjadi pengusaha yakni untuk tidak mudah menyerah.

“Sandi itu orangnya pantang menyerah, terus maju untuk memperkuat dan membuat dirinya menghadapi apapun. Selain itu juga harus kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas dan selalu ikhlas,” pesannya.

Bendahara Umum OK OCE Milenial, Emil Ibrahim, dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa pengangguran didominasi oleh generasi milenial.

“Melalui Rumah Siap Kerja, kami juga ingin membantu para milenial mendapatkan pekerjaan. Fokusnya adalah bagaimana menciptakan menghasilkan pengusaha yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan,” ungkap Email kepada wartawan, Kamis (12/4).

Rumah Siap Kerja, kata Caleg Gerindra Nomor Urut 10 untuk DPR-RI dari Dapil I itu, merupakan solusi dari Prabowo-Sandi untuk mengurangi tingkat pengangguran kaum muda Indonesia terutama di Sumut.

Dijelaskan cucu mantan Ketua DPRD Sumatera Utara, Mayjend (Purn) Raja Syahnan, itu bahwa Rumah Siap Kerja adalah program dan fasilitas untuk mempermudah anak-anak muda mencari pekerjaan, memberikan bimbingan karir, minat dan bakat serta mempersiapkan mereka menjadi angkatan kerja yang inovatif, kreatif dan Tangguh untuk menghadapi tantangan dunia kerja.

“Dan, itu juga tertuang juga dalam visi misi saya dalam pencalegan, yakni akan berupaya menciptakan lapangan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan, “ ungkap Emil, yang juga punya hubungan kekeluargaan dengan mantan Presiden BJ Habibie.

Ia juga mengungkapkan bahwa kedatangan atau pertemuannya dengan ibunda Sandiaga Uno tersebut adalah untuk sowan sekaligus minta nasehat perihal niat dirinya maju sebagai caleg DPR RI.

“Tentunya sebuah kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi kami bisa bertemu dan mendapat ‘wejangan’ dari Buk Mien Uno. Apalagi doa dan ridho seorang ibu itu juga ridhonya Allah,” pungkas pengusaha muda itu. (adz/ila)