Welcome! Log into your account

your username

your password

Password recovery

Recover your password

your email

A password will be e-mailed to you.

Medan
Sumut
Politik
Ekonomi
Olahraga
Nasional
Internasional
Infotainment
Travelista

31.8 C

Medan

Saturday, April 18, 2026

Cari disini....

Berita Terbaru
Nasional
Pendidikan
Hukum & Kriminal
Otomotif
Kesehatan
Infotainment
Properti
Lainnya

Berita Terbaru
Nasional
Pendidikan
Hukum & Kriminal
Otomotif
Kesehatan
Infotainment
Properti
Lainnya

Home Blog Page 5328

Layanan Penukaran Uang Pecahan Baru Jelang Lebaran, BI Sumut Siapkan Rp6,838 Triliun

15 May 2019 08:49 AM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) sudah menyiapkan uang pecahan baru senilai Rp6,838 triliun untuk memenuhi kebutuhan uang pecahan baru di tengah masyarakat, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah.

Kepala BI Sumut, Wiwiek Sisto Widayat mengungkapkan dari Rp6,838 triliun uang pecahan baru disiapkan, terdiri uang pecahanan kecil (UPK) sebesar Rp783,776 miliar dan uang pecahan besar (UPB) dengan total Rp6,054 triliun.

“Untuk penukaran uang pecahan baru bisa dilakukan di 131 titik layanan diberikan kepada masyarakat saat bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran nantinya,” ucap Wiwiek dalam acara ‘Bincang Bareng Media’ di Lantai 8 Kantor BI Sumut di Medan, Kamis (9/5) sore.

Wiwiek menjelaskan untuk penukaran pecahanan uang baru ini, juga melibatkan perbankan dengan pelayanan terdapat 70 loket Bank di Medan dan di luar Medan terdapat 8 loket Bank. Untuk penukaran di Perbankan sudah bisa dilakukan sejak 2-16 Mei 2019 dana 20-31 Mei 2019.

“Kita memiliki kas keliling BI dan Perbankan di 15 Pasar di Kota Medan, dimulai 2 hingga 29 Mei 2019. Kemudian, kita memiliki kas keliling di Lapang Benteng penukaran dilakukan sejak 20-23 Mei 2019 dan 27-29 Mei 2019,” jelas Wiwiek.

Ia menambahkan pihak BI Sumut juga melayani hal serupa di 7 instansi, yakni di Pemprov Sumut, Pemko Medan, Lantamal I Belawan, Polda Sumut, Kejari Medan, Brimob Polda Sumut dan TVRI.

“Dibandingkan tahun 2018. Persedian uang pecahan baru ini naik 15-20 persen. Tahun lalu, sekitar Rp5,9 triliun. Kita melayani penukaran secara intensif dengan langsung jemput bola ke instansi-instansi,” tutur Wiwiek.

Ia menjelaskan kebutuhan uang pecahan baru sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia dan khususnya di Sumut untuk uang pecahan kecil baru untuk dibagikan kepada sanak keluarga pada perayaan Lebaran nantinya. Dengan itu, BI harus siap memenuhi kebutuhan uang tersebut.

“Ini komitmen BI untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumut. Kami sudah mempersiapkan itu, semua data-data yang ada. Termasuk meminta perbankan rencana penarikan. Mereka sudah menyampaikan sampai akhir bulan ini dan awal Juni diperikaran akan terjadi penarikan sekitar Rp 6,8 triliun. Kami sudah menyiapkan sekitar Rp 8,7 triliun. Kita menyiapkan lebih dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (gus/ram)

Kunjungi DPRD Medan, DPRD Nisel Curhat Permainan Anggaran

15 May 2019 08:44 AM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah Komisi C DPRD Nias Selatan berkunjung ke DPRD Medan, Selasa (14/5). Anggota dewan yang diketuai Asazatulo Giawa mengungkapkan adanya permainan anggaran di Nias Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi C DPRD Nisel, Asazatulo Giawa meminta masukan kepada DPRD Medan terkait anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pelaksanaanya di lapangan.

“Ada beberapa permasalahan di Nias Selatan, salah satunya terkait DAK dan adanya pengalihan anggaran, apakah itu juga terjadi di Medan,”tanyanya kepada anggota DPRD Medan yang disambut Irsal Fikri dan Beston Sinaga di ruang rapat Sekretariat DPRD Medan.

Diungkapkan Asazatulo, pembahasan anggaran di Nias Selatan sepertinya banyak kerancuan. “Misalnya saja pembahasan anggaran dilakukan Komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, hasil pembahasan Komisi kemudian berubah saat hasil pembahasan dibawa ke tahap sinkronisasi yang dilakukan Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ini yang terjadi di DPRD Nisel,”paparnya.

Menjawab keluhan itu, Beston Sinaga menilai pembahasan yang terjadi di Nias Selatan tidak bisa dibenarkan. “Seperti rapat di Komisi pasti ada notulensinya, jika ada perubahan di rapat Banggar dan tidak diberitahukan, maka anggota DPRD bisa menuangkannya di dalam Pandangan Umum Fraksi,” jelas Beston.

Begitu juga dengan perubahan anggaran DAK, eksekutif pastinya harus memberitahukan terkait perubahan itu ke DPRD. “Mana bisa anggaran untuk pembangunan fisik sekolah misalnya, kemudian dialihkan ke Jalan,”tegas Beston lagi.

Diakui Beston, di DPRD Medan pernah terjadi hal yang sama, dimana gara-gara persoalan anggaran tersebut, Komisi menghapus Dinas Pendidikan dari daftar pembahasan dengan OPD.

“Komisi B DPRD Medan pernah tidak membahas Dinas Pendidikan dan mendesak pencopotan kepala dinas terkait adanya ketidak beresan pembahasan anggaran,” sebutnya.

Dalam kesempatan tersebut, anggota DPRD Medan Irsal Fikri menyarankan agar DPRD Nisel dan Pemkab melakukan komunikasi yang intensif. “Di Medan, kami membangun komunikasi yang baik dengan eksekutif. Kami juga menyarankan agar hal yang sama dilakukan DPRD Nisel,” ujarnya. (ris/han)

Orangutan Tapanuli Terancam Punah

15 May 2019 08:41 AM

Orangutan-di-Batangtoru — ist Orangutan: Orangutan menggendong anaknya di hutan yang berada di kawasan proyek PLTA Batangtoru.

TAPANULI, SUMUTPOS.CO – ORANGUTAN Tapanuli dianggap menghadapi masalah yang nyata. Ancaman perambahan ekosistem dan konfliknya dengan manusia, membuat spesies baru ini semakin terjepit, dengan jumlah populasinya yang hanya mencapai kuranglebih 800 individu saja.

Sumut Pos yang berkesempatan bersama beberapa LSM lingkungan di antaranya Mighty Earth, Orangutan Information Centre (OIC), Centre for Orangutan Protection (CoP), dan Sumatera Orangutan Conservation Program (SOCP) mengelilingi Lembah Sarulla beberapa waktu lalu, melihat ada kekhawatiran yang berkembang tentang keberlangsungan hidup Orangutan.

Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) mengkhawatirkan spesies orangutan terancam punah, akibat dampak pembangunan.

“Diketahui kawasan Hutan Batangtoru merupakan rumah bagi spesies Orangutan dengan nama latin Pongo Tapanuliensis, yang baru diidentifikasi ini. Orangutan ini hidup secara ekslusif di Batangtoru,” ungkap pria yang juga kerap dipanggil Aan, ketika kami berkeliling Lembah Sarulla beberapa waktu lalu.

Ilmuan konservasi terkemuka, kata Aan, mengkhawatirkan dampak pembangunan di Sungai Batangtoru, yang berpotensi mematahkan habitat Orangutan dan membawa kepunahan spesies langka itu. Pembukaan jalan serta infrastruktur lain, menurutnya berdampak pada terputusnya koridor atau perlintasan spesies langka Orangutan dari Blok Barat ke blok Timur dan Blok Selatan.

Ekosistem Batangtoru merupakan rumah bagi Harimau Sumatera yang terancam punah, trenggiling, dan rangkong bertanduk, beruang madu, tapir, serow, dan sejumlah spesies langka lainnya, termasuk lebih dari 300 spesies burung. (dvs)

Blanko e-KTP Lagi Kosong, Disdukcapil Dairi Terbitkan Suket

15 May 2019 08:38 AM

Amudi-Naiborhu-Kadisdukcatpil-Dairi — RUDY SITANGGANG/SUMUT POS BERI KETERANGAN:Kadisdukcatpil Dairi, Amudi Naiborhu memberikan keterangan di ruang kerjanya.

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Akibat kekosongan blanko e-KTP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcatpil) Kabupaten Dairi terpaksa menerbitkan Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti kepada masyarakat yang mengurus e-KTP.

Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dairi, Amudi Naiborhu didampingi Kepala Bidang Kependudukan Simon Malau mengatakan, untuk Mei 2019, jumlah dropping blanko e-KTP yang diterima hanya 500 keping. Di mana blanko tersebut akan diberikan kepada masyarakat berstatus PRR (Print Ready Record), yakni telah melaksanakan perekaman, namun belum pernah memiliki e-KTP.

Pun begitu, lanjut Amudi, stok yang ada belum memadai. Sebab, data PRR sudah melebihi jumlah 1.200 orang.

Sementara bagi pemohon yang telah pernah memiliki e-KTP, ingin mengganti karena hilang, rusak atau mengalami perubahan alamat dan sejenisnya, akan dilayani dengan penerbitan Surat Keterangan Pengganti.

Disebutkan, Suket memiliki fungsi yang sama dengan e-KTP, dan dapat digunakan dalam pengurusan rekening bank, BPJS Kesehatan, dan pengurusan dokumen lainnya. Hanya saja, untuk masa berlaku dibatasi sampai 6 bulan.

Diakui Naiborhu, pihaknya ingin seluruh masyarakat terlayani dengan baik dan segera mendapat e-KTP.

“Karena kondisinya masalah blanko, diharapkan warga bersabar,”kata Asmudi. (mag-10/han)

Polres Dairi Berbagi Takjil kepada Warga

15 May 2019 08:33 AM

Polres-dairi-bagi-bagi-Takjil — RUDY SITANGGANG/SUMUT POS BAGI TAKJIL:Wakapolres Dairi, Kompol Togu Matanari bagi-bagi Takjil kepada pengendara sepeda motor yang melintas di depan Polres.

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Untuk menyemarakkan dan mengisi kegiatan keagamaan di bulan suci Ramadan 1440 Hijriah, Polres Dairi berbagi takjil gratis kepada masyarakat yang melintas di depan Mapolres Dairi, Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Selasa (14/5).

Kasubbag Humas Polres Dairi, Iptu Donni Saleh mengatakan dalam berbagi kepada warga, pihaknya telah menyediakan 200 bungkus takjil.

Kegiatan bagi-bagi takjil itupun langsung dipimpin Wakapolres Dairi, Kompol Togu Matanari didampingi Kabag Ops Kompol WH Pranggono, Kabag Sumda Kompol Helmi Yusuf, Kasat Lantas AKP Pittor Gultom, para Perwira serta Polwan serta staf Humas Polres.

Sementara itu, masyarakat yang menerima makanan berbuka tersebut sangat mengapresiasi kegiatan Polres Dairi.

“Warga menilai, apa yang dilakukan Polri sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, khususnya umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa,”ujar salah satu warga, Syahnan Padang. (mag-10/han)

Pikap Tabrak Truk Tronton, 3 Penumpang Luka-luka

15 May 2019 08:30 AM

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Kecelakaan hebat antara Pikap Grand Max BE 9164 FH dan truk tronton BK 9609 LO, terjadi di Jalinsum Tebingtinggi-Kisaran, tepatnya di Jembatan Kuning Desa Binjai Kecamatan Tebingtsyahbandar, Sergai, Selasa (14/5) siang. Akibatnya, sopir dan dua penumpang pikap dilarikan ke Rumah Sakit Chevani Kota Tebingtinggi, karena mengalami luka-luka yang cukup serius.

Ketiga korban adalah pengemudi pikap bernama Hendra (30) dan dua temannya Ristiawan (42) dan Herman (25), ketiganya warga Jalan M Yamin Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi. Sedangkan sopir truk tronton bernama Sugianto (30), warga Dusun VII Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang.

Dijelaskan Kanit Laka Polres Tebingtinggi, Aiptu K Napitupulu, kecelakaan tersebut terjadi saat pikap Grandmax BE 9641 FH yang dikemudikan Hendra, melaju kencang dari arah Kisaran menuju Kota Tebingtinggi. Saat itu, Hendra hendak melalui truk yang ada di depannya.

Namun nahas, setibanya lokasi kejadian, pikap yang dikemudikan Hendra disambut truk yang juga melaju dari arah berlawanan. Tabrakan laga kambing pun tak terhindarkan. Brakk, Hendra dan dua rekannya pun mengalami luka-luka serius. Warga yang mendengar tabrakan tersebut, memberikan pertolongan kepada Hendra dan dua temannya dengan melarikan ketiganya ke rumah sakit.

Petugas Lantas Polres Tebingtinggi yang turun ke lokasi melakukan olah TKP. Truk dan pikab sama-sama mengalami ringsek di bagian depan.

Kecelakaan itupun sempat membuat jalinsum macet, sehingga petugas melakukan dan menertibkan pengendara yang melanggar lalulinyas. (ian/han)

Sambut Hari Raya Idul Fitri, Pemkab Karo Gelar Pasar Murah

15 May 2019 08:22 AM

KARO, SUMUTPOS.CO – Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH menginstruksikan jajarannya menggelar operasi pasar sembako murah. Hal ini sesuai surat Bupati Karo kepada Kepala kantor Perum Bulog Divre Provsu nomor : 5112/1712/EK/2018 tentang permohonan bantuan pelaksanaan pasar murah di Kabupaten Karo.

“Dalam mengantisipasi perubahan harga-harga bahan pokok pangan yang kemungkinan diprediksi melonjak naik di saat bulan puasa berlangsung yakni beras, minyak goreng, telur dan tepung maka Pemkab Karo akan mengadakan Operasi Pasar Murah guna membantu mengurangi beban masyarakat dalam mencukupi kebutuhan bahan pokok pangan terkhusus bagi masyarakat kita yang akan merayakan Hari Raya ldul Fitri,” ujar Terkelin Brahmana melalui Kabag Humas Djoko Sujarwanto, Selasa (14/5) sore.

Untuk itu, bagi masyarakat silakan datang ketempat yang disediakan nanti oleh panitia dinas perekonomian untuk digelar pasar murah. “Saya mengimbau masyarakat kiranya jangan berebutan berbelanja, tapi biasakan lah tertib serta antre jika masyrakat membludak,” ujar Djoko.

“Intinya semua kita sudah siapkan secukupnya dari bonus Perum bulog Divre Provsu yang kita minta, dan masalah harga serta yang lainnya apa saja yang di jualkan nantinya bisa berkordinasi dengan kabag Perekonomian kab. Karo,” imbuhnya.

Kabag Perekonomian Karo Rismawaty Br Ginting membenarkan telah diinstruksikan oleh Bupati Karo, agar dinasnya selaku teknis dapat melakukan operasi pelaksanaan murah dalam membantu khususnya yang merayakan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. “Segera akan kami laksanakan di Berastagi, rencana ini akan dimulai 16 Mei -30 Mei 2019 sudah kita gelar pasar murah itu,” jelas dia.

Selama pasar murah ini berlangsung, sembako yang dijualkan berupa beras premium 5 Kg harga Rp54.000, beras siudang 10 Kg harga Rp108.000. Beras Siudang 30 Kg324.000, beras medium 5 Kg harga Rp49.500. Selain beras ada juga dijual Gula 1 Kg harga 10. 500, minyak goreng isi 1 Kg harga Rp11. 000, dan telur /papan harga Rp 37.000.

“Namun demikian, penyelenggaraan pelaksanaan Pasar Murah di depan halaman kantor pariwisata Berastagi nanti kami tidak melayani khusus hari sabtu dan minggu, tapi hanya buka setiap hari Senin-Jumat,” ujarnya. (deo/han)

Presiden Vietnam Muncul Usai Sebulan ‘Hilang’

15 May 2019 08:17 AM

HANOI, SUMUTPOS.CO – Presiden Vietnam Nguyen Phu Trong muncul di hadapan publik setelah sempat absen selama sebulan dengan alasan kesehatan. Kehilangannya sempat memicu spekulasi dan rencana suksesi kepemimpinan tanpa adanya pengganti yang jelas.

Dilansir AFP, Presiden Phu Trong, yang juga ketua partai komunis Vietnam, terakhir kali tampil di muka umum saat perayaan ulang tahunnya ke-75 pada 14 April lalu, dalam pertemuan dengan para pejabat dan petani di Provinsi Kien Giang.

Tak lama kemudian beredar kabar jika presiden mengalami sakit parah. Pemerintah mengkonfirmasi setelah 11 hari kemudian, bahwa presiden sedang tidak sehat tetapi akan kembali bertugas dengan “segera”, tanpa memberi tanggal pasti.

Tepat satu bulan setelah kemunculan terakhirnya, Selasa (14/5), presiden kembali muncul di depan umum dengan didampingi para pemimpin senior partai di Hanoi. Demikian diberitakan kantor berita resmi Vietnam, yang juga merilis foto sang presiden.

Vietnam News Agency mengatakan, presiden akan memimpin rapat dan membahas lanjutan perang negara melawan korupsi.

Vietnam pada November lalu mengeluarkan undang-undang untuk mengklasifikasikan kesehatan pemimpin partai dan pejabat pemerintah sebagai rahasia negara. Hal tersebut merupakan upaya melindungi mereka dari desas-desus dan serangan anti-pemerintah. Terlepas dari usia dan citra ideologinya yang konservatif, Trong telah mendapat popularitas berkat kampanye anti-korupsi. Kebijakan tersebut mengarah pada penangkapan mantan menteri dan polisi.

Laporan Reuters pada 25 April lalu menyebutkan, presiden menderita penyakit yang belum diketahui dan dirawat di RS Pusat Militer 108 di Hanoi.

Sumber diplomatik yang melaporkan hal tersebut meminta namanya dirahasiakan karena sensitivitas masalah itu.

Kerahasiaan kondisi kesehatan pemimpin negara dalam pemerintahan Vietnam telah ditunjukkan dengan kematian mantan presiden Tran Dai Quang yang meninggal pada September 2018 lalu.

Mantan presiden sebelumnya itu meninggal karena sakit dan sempat muncul di depan publik beberapa hari sebelumnya dalam kondisi sangat kurus.

Pemerintah Vietnam tidak berbicara apa pun tentang kesehatannya sampai setelah kematiannya. Otoritas terkait juga tidak pernah mengungkap penyakit yang dia derita. (bbs/azw)

Ingin Adopsi Smart City, DPRD Magelang Kunjungi Kota Binjai

15 May 2019 08:17 AM

Eksekutif-Magelang-Kunker-ke-Kota-Binjai — tEDI aKBARI/sumut pos BERIKAN: Ketua Komisi C DPRD Magelang, Evis Septa Haryanto Kamil memberikan cenderamata kepada Sekdako Binjai, Mahfullah Daulay.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Rombongan Komisi C DPRD Magelang bersama Pemko Magelang melakukan kunjungan kerja ke Pemko Binjai, Selasa (13/5).

Kedatangan anggota legislatif ini diterima oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Binjai, Mahfullah Daulay di ruang Binjai Command Center.

Ketua Komisi C DPRD Magelang, Evis Septa Haryanto Kamil menyatakan, kedatangan mereka untuk diskusi mengenai perkembangan dan pembangunan Kota Binjai. “Maksud kunjungan kami ini adalah mencoba untuk sharing dan memperoleh sesuatu yang baik dan pengetahuan baru yang mengenai perkembangan dan pembangunan di Kota Binjai, untuk nanti bisa diaplikasikan di Kota Magelang,” kata Evis.

Sementara, Sekda Binjai, Mahfullah Daulay menjelaskan, sistem pemerintahan Kota Binjai sudah serba digital. Bahkan pusat atau urat nadi dari sistem pengawasan Wali Kota Binjai terhadap seluruh kinerja OPD berada di Command Center.

“Jadi bapak/ibu sekalian, sistem pemerintahan Kota Binjai sudah digitalisasi dan Ruangan Command Center ini merupakan pusat sistem pengawasan kepala daerah terhadap seluruh kinerja OPD,” jelasnya.

Dia menambahkan, Kota Binjai sudah melakukan kunjungan berkaitan dengan kota digitalisasi dan Smart City serta menjadi donatur dalam pembangunan, hingga perencanaan serta pengembangan programmer. Bahkan juga sekaligus peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di dalam mengelola sistem pemerintahan digital secara gratis.

Tak lupa, Sekda juga memaparkan aplikasi-aplikasi yang ada di Binjai Smart City. Mulai dari e-Musrembang, e-Dokter, e-Perizinan, Warung Binjai, e-Masyarakat, JDID dan e-PBB hingga yang lainnya. (ted/han)

Sidang Bandar Narkoba Kampung Kubur Ditunda, Zakir Menduga Saksi Takut Dikonfrontir

15 May 2019 07:54 AM

Zakir-Husin-Terancam-Hukuman-20-Tahun — AGUSMAN/SUMUT POS SIDANG PERDANA: Zakir Husin, terdakwa bandar sabu 50 gram menjalani sidang perdana, Rabu (20/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bandar Narkoba Kampung Kubur, Zakir Usin (43) kembali gagal menumpahkan unek-uneknya di persidangan. Pasalnya, sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi polisi, kembali ditunda lantaran berhalangan hadir.

“Saya nggak tau kenapa sidang saya ditunda lagi. Ada apa sebenarnya dengan kasus saya ini?,” ujar Zakir kepada wartawan usai sidang, Selasa (14/5).

Dia menduga, bahwa saksi yang akan dihadirkan takut bila harus dikonfrontir dengannya di persidangan. “Nanti istri (Melvasari) dan sopir (Zulherik) saya, akan memberikan kesaksian di persidangan. Disitu akan terbuka semuanya,” tegasnya.

Terpisah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Chandra Naibaho beralasan ketidakhadiran saksi polisi lantaran yang bersangkutan berhalangan hadir.

“Seharusnya saksi polisi sudah cukup. Nanti saksi mahkota istrinya (Melvasari) dan Zulherik, akan dihadirkan pada persidangan selanjutanya,” katanya.

Sementara, disinggung barang bukti milik Zakir, Chandra menyatakan bahwa barang bukti sabu 50 gram yang diamankan dari Melvasari dan Zulherik sama.

“Barang buktinya ada saya bawa. Sama dengan barang bukti yang ditemukan dari Zulherik,” tandasnya. Pada persidangan sebelumnya, Zakir sempat membeberkan peristiwa penangkapan dirinya. Diakuinya, saat itu ia mengalami penyiksaan hebat disebuah hotel di Jakarta.

“Itulah disiksa, tangan kaki semua dilakban, mata ditutup ditaruh handuk basah kemudian disiram air. Ya nggak bernapas lah saya. Bahkan gendang telinga saya pecah ini masuk air,” terangnya.

Atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. (man/han)