MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan mulai memberlakukan Antrean Pendaftaran Paspor Secara Online (APAPO) sejak Kamis (9/5) lalu.

APAPO merupakan aplikasi yang diberlakukan secara nasional diseluruh kantor imigrasi.

“Per tanggal 9 Mei 2019 Kanimsus Medan memberlakukan APAPO,” kata Kepala Kantor Imigrasi Klas I Khusus TPI Medan, Agato Simamora, Minggu (12/5).

Dijelaskannya, APAPO yang saat ini diberlakukan merupakan versi II dan sudah dilengkapi dengan Lock Device yaitu mengunci 1 nomor HP hanya dapat mendaftar untuk 5 anggota keluarga dalam 1 Kartu Keluarga (KK). Hal ini dimaksudkan agar nomor antrean hanya diberikan bagi masyarakat yang akan membuat paspor.

“Kanimsus Medan ingin mendorong masyarakat untuk mengurus sendiri dan menghilangkan peran calo atau oknum petugas yang bertindak sebagai calo,” ungkapnya.

Menurutnya, aplikasi ini sangat mudah. Di mana, pemilik handphone android cukup menginstal di play store layanan paspor online Ditjen Imigrasi. Kemudian, melalukan pendafataran memilih hari dan tanggal serta jam yang diinginkan dan datang 15 menit sebelum waktu yang ditentukan.”Adanya kepastian waktu menjadikan waktu tunggu semakin singkat,” ujarnya.

Dia menambahkan, kenyamanan meningkat karena tidak berdesakan. Sehingga di ruang tunggu menjadi lebih lega. Selain itu, area parkir yang terbatas dapat secara maksimal digunakan sehingga arus kedatangan dan kepulangan pemohon teratur perjamnya.

“Permasalahan yang muncul adalah apabila kuota yang tersedia telah penuh sehingga harus memilih hari lain. Oleh karena itu rencanakan penjalanan anda ke luar negeri jauh hari,” ucap Agato.

Sementara untuk layanan prioritas (lansia, balita, disabilitas, wanita hamil dan menyusui sakit) dan mendesak tidak memerlukan pendaftaran APAPO dan kuota, pemohon dapat langsung dilayani. Sedangkan bagi yang tidak memiliki handphone android, petugas Duta Layanan Kanimsus Medan akan membantu utk mendaftarkan melalui website.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal ImigrasiKementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merilis aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online (APAPO), Senin (21/1/2019).

Aplikasi ini merupakan pembaruan dari aplikasi lama “Antrean Paspor” yang juga dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi RI. Bedanya, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur baru yang lebih aman dan lebih baik. APAPO berguna untuk mempermudah publik yang ingin mendaftar permohonan pembuatan paspor secara online. Melalui aplikasi ini, pemohon bisa menentukan waktu datang ke kantor Imigrasi.

Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Kemigrasian, Alif Suaidi mengungkapkan, aplikasi ini digunakan untuk memudahkan publik mendaftar permohonan paspor, sehingga dapat menentukan waktu datangnya ke Kantor Imigrasi.

Dengan menggunakan APAPO, para pemohon hanya tinggal datang sesuai dengan jam dan tanggal yang sudah ditentukan. Namun, saat ini APAPO hanya bisa diunduh oleh pengguna Android, karena belum tersedia pada ponsel berbasis iOS.

Untuk dapat melalukan pendaftaran antrean via aplikasi ini, pemohon diwajibkan harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Satu akun dapat mendaftarkan lima permohonan paspor. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan memper-tanyakan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak kendaraan bermotor dari Pemprovsu tahun anggaran 2019. Pasalnya, hingga triwulan I tahun ini, Pemprovsu belum melunasi kewajibannya alias masih terutang.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan, Irwan Ibrahim Ritonga mengatakan, hingga memasuki triwulan II-2019 Pemprovsu belum membayarkan DBH pajak kendaraan triwulan I. Padahal, tahun lalu DBH dibayarkan setiap triwulan. “Sampai sekarang belum ada kita terima penyaluran DBH (triwulan I-2019). Kalau tahun lalu setiap triwulan,” ujar Irwan akhir pekan lalu.

Dia mempertanyakan kepada Pemprovsu apakah pembayaran DBH tetap terhitung setiap triwulan, atau semester. “Kalau tahun ini belum tahu apakah masih triwulan atau semester, tergantung dari Pergubnya (Peraturan Gubernur). Makanya, Pemprovsu perlu juga menyampaikan,” tuturnya.

Irwan menyebutkan, perkiraan DBH tahun ini yang akan diterima Pemko Medan sebesar Rp700 miliar. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun lalu sekitar Rp669 miliar. “Setiap tahun pasti naik besaran DBH yang diterima. Jadi, kalau dibayar triwulan maka paling tidak menerima Rp17 miliar lebih,” jelasnya.

Ia berharap pembayaran DBH tidak tersendat lagi. Sebab, DBH sudah dicatatkan dan dimasukkan ke dalam anggaran kegiatan.“Pada akhir tahun diharapkan penerimaan dibayar tidak dilakukan secara penuh. Misalnya, pada pertengahan Desember. Sedangkan sisanya dibayar pada periode pertama tahun berikutnya. Jika diterapkan pola pembayaran seperti itu, maka utang DBH ketika memasuki periode tahun berikutnya kecil. Artinya, tidak ditumpuk-tumpuk sehingga menjadi beban karena semakin besar lantaran bertambah,” cetusnya.

Irwan menambahkan, hasil kunjungan Pemko Medan ke beberapa provinsi seperti Banten dan Jawa Timur, utang DBH mereka hanya Rp3 miliar. Sebab, pembayaran pada triwulan keempat dibayar tidak menunggu waktu tahun berikutnya.“DBH ini merupakan hak kabupaten/kota, jadi provinsi lah yang berkewajiban membayarnya dan tidak menunggu ditagih,” tandasnya.

Ketua Komisi A DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu mengharapkan Pemprovsu tidak lagi menumpuk-numpuk utang DBH.

Sebab, apabila ditumpuk akan berat membayarnya. “DBH itu merupakan hak dari Pemko Medan. Pemprovsu berkewajiban memberikannya, bukan harus menunggu ditagih baru dibayar. Jadi, jangan lagi ditumpuk-tumpuk, kalau sudah waktunya langsung diberikan,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Ringroad Utara Medan atau yang sering disebut dengan Rinroad 2 Medan, hingga kini belum ada kepastian kapan akan dilakukan. Pesolannyabukan karena tidak tersedianya dana untuk pembangunan jalan lingkar luar (ringroad) Utara Medan itu, melainkan karena terkendalanya dana untuk pembebasan lahan masyarakat yang harus ditanggung oleh pihak Pemko Medan dan Pemkab Deliserdang.

Menanggapi hal itu, anggota komisi D DPRD Sumut yang di antaranya mengawasi tentang Pekerjaan Umum, Penataan dan Pengawasan Wilayah serta Perhubungan, Baskami Ginting mengatakan, bahwa yang menjadi penyebab terkendalanya pembangunan jalan yang diharapkan akan menjadi salah satu solusi untuk mengurai kemacetan lalu lintas di jalan kota tersebut, adalah tidak adanya koordinasi di antaranya kedua pemerintah daerah tersebut.

“Inikan memang masalah koordinasi. Saya pikir apa-pun masalahnya kalau ada koordinasi pasti ada solusi, itu yang harus dilakukan. Saya lihat memang belum ada koordinasi antar Pemko Medan dan Pemkab Deliserdang ini,” ucap Baskami Ginting kepada Sumut Pos, Minggu (12/5) via selulernya.

Baskami menjelaskan, sejumlah pihak harus bisa memahami mana anggaran untuk pembangunan dan mana anggaran untuk pembebasan lahan. Untuk anggaran pembangunan adalah mutlak dari pemerintah pusat yang dalam hal ini diurus oleh Kementerian PUPR.

Sedangkan untuk penyediaan lahan dengan cara pembebasan lahan masyarakat untuk bisa dibangun proyek tersebut, merupakan tanggungjawab pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Pemko Medan dan Pemkab Deliserdang.

“Kalau anggaran untuk pembangunannya sudah ada dari pusat, itu dari APBN. Tapi kalau untuk pembebasan lahan masyarakatnya, itu tanggungjawab Pemko Medan dan Pemkab Deliserdang. Kalau tak ada lahan yang tersedia, lantas mau dimana dibangun jalan itu. Ini tanggungjawab pemerintah daerah dalam menyediakannya,” terangnya.

Alasan terkendalanya pembebasan lahan karena tidak tersedianya dana APBD dari kedua pemerintah daerah tersebut, kata Baskami, harusnya tidak dijadikan sebagai alasan mutlak. Menurutnya, masih banyak hal yang bisa dijadikan solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. ”Kalau dana APBD nya belum cukup untuk tahun 2019 ini, kan bisa dibuat untuk 2 atau 3 tahun, secara bertahap lah, atau kita cari solusi lain,” tuturnya.

Untuk itu, lanjut Baskami, pihaknya dan Gubernur Sumatera Utara akan segera memanggil kedua pemerintah daerah tersebut guna membicarakan hal ini.”Segera kami panggil, biar tahu kita apa sebenarnya masalahnya. Apapun itu masalahnya tetap harus ada koordinasi, libatkan pemerintah provinsi dan kami dalam mencari solusi pembangunan itu,” pungkasnya.

Seperti diketahui, rencana Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) membangun Jalan Lingkar Utara Medan, Provinsi Sumatera Utara, ternyata bukan isapan jempol. Hal itu dibuktikan dengan sudah tersedianya alokasi anggaran untuk pembangunan tersebut pada 2019. (mag-1/ila)

Sebelumnya, kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Sumut, Bakhtaruddin mengatakan, pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp65,31 triliun untuk Provinsi Sumut melalui dana transfer daerah dalam APBN 2019. Alokasi itu disebut meningkat Rp2,85 triliun (4,16 persen) dari TA 2018 yang berjumlah Rp62,46 triliun.

Dari anggaran itu pemerintah menetapkan belanja satuan kerja kementerian/lembaga (K/L) sebanyak 939 DIPA sebesar Rp21,96 triliun, meningkat 2 persen dari anggaran tahun sebelumnya yakni Rp21,54 triliun. Sekaitan rencana pembangunan ringroad Utara Medan, alokasi dana tersebut sudah tertampung dalam 939 DIPA sebesar Rp21,96 triliun itu. Tinggal bagaimana komitmen dan kemauan stakeholder di Sumut mewujudkan wacana pembangunan tersebut. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Realisasi pendapatan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, beberapa tahun belakangan tak capai target dan minim. Bahkan, pada triwulan I-2019 juga minim. Tercatat, baru mencapai target 9,33 persen atau sebesar Rp5,7 miliar. Capaian itu sudah termasuk retribusi parkir pinggir jalan sebesar Rp4,2 miliar.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Medan, Salman Alfarisi mengatakan, permasalahan rendahnya capaian retribusi parkir ini sudah diusulkan solusinya untuk dikelola pihak ketiga atau swasta. Namun, usulan tersebut tak kunjung diterapkan Dishub Medan.

“Usulan kerja sama dengan pihak ketiga sudah digulirkan sejak akhir tahun 2016, sementara sekarang sudah memasuki 2019. Jadi, apakah membutuhkan waktu selama ini untuk merealisasikannya deng-an membuat sebuah peraturan wali kota (Perwal). Padahal, kebocoran dari retribusi parkir ini terus berlangsung,” ungkap Salman, akhir pekan lalu (12/5).

Diutarakan Salman, rendahnya capaian retribusi parkir yang jauh dari target perlu menjadi catatan untuk bahan evaluasi. Sebab, hal ini menunjukkan kelalaian untuk segera disikapi. “Makanya, kami berharap sesegera mungkin direalisasikan pengelolaan kepada pihak ketiga dan pa-ling tidak tahun ini. Jangan sampai tertunda lagi. Karena tujuannya tak lain untuk perbaikan pembangunan Kota Medan dan juga meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” kata Salman.

Menurutnya, untuk merealisasikan pe-ngelolaan parkir oleh pihak ketiga tidak perlu membutuhkan waktu lama. Bahkan, sebetulnya tahun 2017 sudah terwujud. Tapi, kenyataannya tidak demikian.

Hal berbeda disampaikan Anggota Komisi D, Parlaungan Simangunsong. Kata Parlaungan, untuk meminimalisir kebo-coran PAD dari sektor retribusi parkir tepi jalan diminta menggunakan parkir meter. Parkir meter adalah alat pengukur tarif parkir di beberapa ruas jalan.

“Selama ini target retribusi parkir tidak pernah tercapai. Padahal, kalau dilihat di lapangan begitu banyak kendaraan yang parkir. Belum lagi ada beberapa tempat yang tarifnya mahal,” ungkapnya.

Diutarakan dia, selama ini pengelola retribusi parkir tepi jalan umum secara manual berpotensi adanya penyeleweng-an. Untuk itu, dengan pemberlakukan parkir meter maka menutup celah penyalahgunaan.

“Usulan ini harus diberi tenggat waktu kepada Dishub untuk menerapkan parkir meter. Kalau tidak bisa tahun ini, tahun depan atau maksimal dua tahun lagi. Tidak masalah seperti itu, asalkan targetnya jelas,” ketusnya.

Dia melanjutkan, hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai panjang penarikan retribusi parkir tepi jalan umum. Mengingat, selama ini banyak permasalahan yang terjadi terkait penarikan retribusi parkir tersebut. “Dengan alat parkir meter tersebut, pengguna jalan akan membayar parkir tidak kepada juru parkir. Tapi, langsung ke alat parkir meter dengan memakai kartu parkir,” paparnya.

Sebagainya contoh, uang parkir misal-nya Rp2.000 atau Rp3.000 akan masuk langsung ke bank yang ditunjuk dalam penerapan parkir meter ini. Alat parkir meter tersebut akan dipasang untuk mudah dijangkau semua orang dan tersedia di setiap ruas jalan.

Petugas Dishub nantinya juga tidak akan berhubungan soal uang pembayaran parkir tersebut. Sehingga, ketika alat parkir meter itu sudah dipasang dan difungsikan petugas akan lebih fokus pada penertiban parkir.

“Selama ini kan kita harus penertiban dan PAD juga harus baik. Tapi kalau sudah ada alat itu, nanti alat tersebut yang akan menjawab semua soal pendapatan,” bebernya.

Sementara, Kepala Dishub Medan, Iswar Lubis mengakui capaian retribusi parkir masih minim. Oleh karena itu, akan melakukan perubahan supaya bisa me-ningkat. “Memang begitu kondisinya, masih minim (retribusi parkir). Akan tetapi, saya sudah mencoba melakukan perbaikan-perbaikan,” akunya.

Disinggung ada kendala yang dihadapinya kenapa retribusi parkir masih minim, Iswar tak menampik. Tapi, dia tak menjelaskan secara gamblang kendala yang dimaksud. “Dalam hidup ini pasti ada kendala, termasuk dalam bekerja. Maka-nya, tugas kita mengatasi kendala itu. Kalau tidak ada kendala, untuk apa kita ada di dinas,” ucapnya.

Ditanya adanya dugaan oknum-oknum yang bermain sehingga mengakibatkan minimnya retribusi parkir, Iswar membantah. “Tidak ada itu, tidak ada back up-back up. Kalau ada informasinya sampaikan ke kita dan akan kita tindak lanjuti segera. Tugas kita yang penting ada retribusi dan setorkan, kita kacamata kuda saja,” tegasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dari hasil penelitian yang dilakukan, masalah Stunting atau kekurangan giizi, ternyata tak hanya dialami anak-anak dengan kondisi keluarga ekonomi lemah, tapi juga ada ditemukan di keluarga ekonomi mapan meski presentasenya sedikit.

Hal itu terjadi lantaran minimnya pendidikan dari orangtua dalam pengasuhan. Sehingga untuk mencegahnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengambil peran dalam memberikan penyuluhan, sosialisasi bagi orangtua untuk mengasuh dan membina tumbuh kembang balita.

Hal itu dikatakan Sekretaris Utama (Sektama) BKKBN, Nofrijal ketika menjadi pembicara dalam kegiatan “Pembinaan Aparatur Sipil Negara Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara didampingi Sekretaris Perwakilan BKKN Provinsi Sumut, Yusrizal Batubara, baru-baru ini.

Pria Kelahiran Tanah Datar 11 November 1960 menyebutkan, pada dasarnya BKKBN memiliki banyak agenda yang salah satu di dalamnya penurunan kasus stunting. Ia menampik kalau masalah penyelesaian stunting hanya menjadi kerjaan dinas kesehatan saja.

“Tugas BKKBN dalam penurunan balita stunting lebih kepada pengasuhan keluarga. Membuat program peningkatan keterampilan orangtua dalam mengasuh anaknya, terutama mengkampanyekan pendewasaan usia menikah, juga mengedukasi masyarakat terutama perempuan untuk perencanaan kehamilan. Jadi tidak dinas kesehatan dari segi gizinya, kami dari segi pemberian edukasi,” katanya kemarin.

Menurutnya, salah satu penyebab utama stunting karena ketidaktahuan orangtua terutama pada ibu hamil dan bersalin tentang pentingnya gizi untuk anak-anaknya. Terlalu dekatnya jarak kelahiran anak, juga menjadi salahsatu faktor penyebab stunting.

“Nah, ketidaktahuan inilah yang menjadi masalah. Sampai saat ini di Indonesia masih ada 1 dari 3 anak yang masih mengalami stunting, meskipun angka itu berubah dari 2016-2017. Melihat kondisi itu sehingga BKKBN ber komitmen menuntaskan stunting. Kita keroyokan dengan instansi-instansi lain dalam menyelesaikan masalah ini.,”pungkasnya. (dvs/han)