KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Terkelin Brahmana terus berupaya mendapatkan bonus dari PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Sibayak. Hal ini dilakukan untuk perbaikan jalan dan penerangan di Desa Semangat.

Dalam pertemuan dengan PT PGE di Jakarta, Jumat (10/5), Bupati Karo mendapat penjelasan alasan terhentinya bonus dari PT PGE Area Sibayak sejak Tahun 2016 hingga saat ini. Direktur Operasi PT PGE, Eko Agung Bramantyo mengungkapkan, terhentinya bonus pada Pemkab Karo sejak 2016 hingga 2019, dikarenakan mesin yang beroperasi milik PT Dizamatra Powerindo mengalami kerusakan. Dampaknya, kata Eko, sejak Tahun 2016 hingga 2019 sekarang PT PGE Area Sibayak tidak lagi beroperasi.

“Hal ini penyebab kami belum dapat memberikan bonus ke Pemda Karo saat sekarang ini, sesuai Peraturan Menteri. Sejak 2016 sampai dengan sekarang. Sedangkan bonus Tahun 2015, telah ditransfer ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) tanggal 9 Januari 2018 ke Bank Sumut,” tutur Eko.

Dalam pertemuan itu, Eko meminta Bupati Karo Terkelin Brahmana dapat melobi Kemenko Maritim, agar PT Dizamatra Powerindo dapat beroperasi kembali. Menindaklanjuti permintaan itu, Bupati Karo Terkelin menemui Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Jamaluddin di ruang kerjanya, Sabtu (11/5).

“Iya, masalah ini kita sampaikan ke Deputi Infrastruktur, supaya ikut memonitor dan kalau bisa kita minta bantu supaya ikut mendorong supaya segera beroperasi dan bonus produksi diberikan ke Pemda Karo.Sehingga perbaikan infrastruktur jalan dan lampu penerangan Desa Semangat dan sekitarnya dapat dipenuhi. Sangat bermanfaat bagi masyarakat desa sekitar,” kata Terkelin usai bertemu dengan Deputi Infrastrutur Kemenko Maritim.

Menurut Terkelin, pihak Kemenko Maritim merespon penjelasan yang disampaikan Pemkab Karo. “Setelah kita jelaskan keinginan kita, direspons Deputi Infrastruktur dan mencatat poin-poin yang perlu dikoordinasikan selanjutnya. Bahkan Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Jamaluddin langsung menghubungi Direktur Operasi PT. PGE Pusat Eko Agung Bramantyo untuk mengkroscek usulan kami,” ungkap Bupati Karo.

Ridwan meminta Bupati Karo untuk bersama, dan menjanjikan persoalan ini akan disampaikan kepada Menteri Kemenko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan. “Bupati Karo kiranya sabar. Hal ini juga akan saya sampaikan ke Bapak Menteri Luhut Binsar Panjaitan untuk meminta petunjuk agar instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya dapat kita koordinasikan secepatnya. Mudah-mudahan tidak ada hambatan, sebab pihak PGE pusat bersedia bertemu bersama PT. Dizamatra Powerindo difasilitasi oleh Kemenko Maritim,” tegas Ridwan.

Sementara Kepala Bappeda Karo Nasib Sianturi menyatakan meski telah direspons Kemenko Maritim, Pemkab Karo pekan depan akan melayangkan surat kepada Kemenko Maritim. “Pemkab Karo tetap minggu depan akan melayangkan surat kepada Kemenko Maritim melalui Deputi Infrastruktur mengenai pokok-pokok persoalan. Dengan adanya surat resmi dari Pemkab Karo nantinya, dapat dengan cepat proses tindak lanjutnya. Tadi sudah diberikan alamat e-mail ke saya agar surat Pemda Karo terkait bonus produksi PT. PGE di e-mailkan segera untuk dilakukan pencatatan dan dibuatkan jadwal pertemuan selanjutnya sesuai arahan dan petunjuk deputi tadi ke kami,”pungkasnya. (deo/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut terhadap Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KS3) di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Kadis Pendidikan Langkat, Saiful Abdi mengaku menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus yang menjerat bawahannya itu.

“Sepanjang sudah ada keputusan berkekuatan tetap menyatakan mereka bersalah, itu nanti ada di BKD biasanya dipecat. Sepanjang belum ada, kita indahkan praduga tidak bersalah, kita hormati proses hukum yang dilakukan Polda Sumut,” tegasnya. Saiful Abdi belum bisa berkomentar banyak ketika ditanyai kronologis dan perkara yang menjerat para kepala sekolah dan pengurus KS3 di jajaran Disdik Langkat.

Namun pasca OTT, Saiful Abdi belum bertemu dengan para kasek.

“Saya belum tahu persis kesalahan apa yang dilakukan para Kasek SD ini. Saya belum tahu persis keberadaan mereka saat ini, mungkin abag lah lebih bisa mencari tahu proses hukum mereka,” katanya.

Sepanjang penelusuran, Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat seolah jadi ‘sasaran empuk’ Polda Sumut. Pada tahun 2018, OTT juga pernah dilakukan Polda terhadap oknum Dinas Pendidikan Langkat.

Menanggapi hal ini, Saiful Abdu menampik dugaan atau spekulasi adanya ‘jebakan’ perkara, sehingga anggota Disdik mudah terjerat OTT. Saiful Abdi bilang OTT kali ini berbeda dengan OTT pada 2018. “Tahun 2018 OTT mantan KUPT itu, sertifikasi dikutip Rp 100 setiap guru. Kasus yang ini soal dana BOS tapi masih simpang siur. Menurut anggota saya, bukan dipotong ada pemotongan dana BOS, tapi diambil untuk ujian UTS per siswa,” ujarnya.

Saiful Abdi menjelaskan, sebagai upaya pembinaan terhadap bawahan, sudah sering diberikan imbauan agar mentaati perundangan-undangan dengan Surat Edaran dan penandatanganan Fakta Integritas. Sehingga, jika ada penindakan dari pihak berwajib pihaknya menghormati proses hukum. “Biarlah proses hukum yang menentukan mana yang benar. Kami sebagai pembinaan surat edaran untuk fakta integritas sudah dilakukan terus supaya jangan ada yang melanggar Undang-undang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan OTT di ruang kelas 1 B SD Negeri 050765 Lingkungan IV Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Petugas mengamankan 3 pengurus K3S beserta 13 guru yang diduga menyetor Rp15.000 per siswa dari 31 sekolah di sekecamatan Gebang. Adapun 3 pengurus yang terjaring OTT adalah Nurmalinda Bangun (Ketua K3S), Bakhtiar (Sekretaris K3S), Agus Prayitno (Bendahara K3S).

Dalam OTT ini Polda menemukan barang bukti barang bukti, yakni uang Tunai dari Bakhtiar (Sekretaris K3S) sebesar Rp 36.750.000, uang tunai dari Agus Prayitno (Bendahara K3S) sebesar Rp 35.750.000, dua lembar dokumen data seluruh SD Negeri se Kecamatan Gebang, 13 buku laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Triwulan I.

Mereka dikenakan melanggar Pasal 12 huruf e sub Pasal 11 UU No.20 tahun 2001 perubahan UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dasar Laporan Informasi R/LI/180/V/2019/Ditreskrimsus tanggal 07 Mei 2019, Surat Perintah Tugas : Sprin Gas/V/2019/Ditreskrimsus tanggal 07 Mei 2019, Surat Perintah Penyelidikan Sprin Lidik/V/2019/Ditreskrimsus tanggal 07 Mei 2019. (bam/han)

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Mewujudkan program 100 hari kerjanya dalam membenahi kualitas dan pelayanan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Dairi, Bupati DR Eddy Keleng Ate Berutu menemui Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI) Nila Djuwita F Moeloek, di Kementerian Kesehatan, Jalan H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat(10/5).

Pertemuan itu, Eddy Berutu didampingi Kepala Dinas Kesehatan Nitawati Sitohang serta Direktur RSUD Sidikalang Henry Manik. Hal itu disampaikan Plt Kabag Humas Pemkab Dairi, Desman Sihotang kepada Sumut Pos, Jumat (10/5).

Dikatakan Desman, Bupati Eddy KA Berutu menyampaikan beberapa hal pokok terkait pengembangan RSUD Sidikalang serta pemenuhan sumber daya manusia (SDM) kepada Menkes RI.

“Pengembangan Puskesmas dan pembentukan Public Service Centre 119,” ucap Desman.

Dalam kesempatan itu, lanjut Desman, bupati juga meminta dukungan pemerintah pusat melalui kementerian Kesehatan terhadap pembangunan sarana dan prasarana di bidang kesehatan.

Disampaikan Bupati kepada Menkes, bahwa Dairi salah satu daerah penyangga untuk beberapa daerah di wilayah Sumatera dan Aceh, serta salah satu kawasan strategis nasional pengembangan Pariwisata yaitu kawasan Danau Toba.

“Fasilitas kesehatan di kawasan Danau Toba Silalahi sebagai lokasi wisata Dairi masih minim. Dan masih butuh banyak sentuhan, sehingga wisatawan domestik dan mancanegara tidak enggan berkunjung ke sana karena fasilitas pendukung seperti fasilitas kesehatan yang belum lengkap,”terang Eddy.

Kadis Kesehatan Nitawati Sitohang serta Direktur RSUD Sidikalang dr Henry Manik berharap rencana pengembangan RSUD Sidikalang dan Puskesmas di Dairi dapat terealisasi. “Harapan kami semoga semua usulan kita dikabulkan, sehingga permasalahan layanan kesehatan yang selama ini terjadi dapat segera teratasi,”kata Kadinkes Nitawati Sitohan.

Sementara Menkes RI menyambut baik inisiatif dan komitmen Bupati Dairi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan di RSUD Sidikalang, dan pembangunan di bidang kesehatan di kabupaten Dairi.

“Menkes menerima dan menyambut baik semua usulan disampaikan Bupati dan berjanji akan segera ditindaklanjuti, sebut Desman. (mag-10/han)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan melepas Tim Safari Ramadan Pemkab Deliserdang tahun 2019 M/1440 Hijriah, untuk mengunjungi Masjid dan Musala di 22 Kecamatan, serta menggelar berbuka puasa bersama Forkopimda Kabupaten Deliserdang.

Pelepasan Tim Safari Ramadan juga dirangkaikan dengan pemberian bingkisan kepada anak yatim, nazir masjid, BKPRMI, Ormas Islam dan Penceramah Tim safari Ramadan berlangsung di rumah Dinas Bupati di Lubukpakam, Jumat (10/5).

Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan sambutannya, mengatakan pada tahun ini masih diberi kesempatan oleh Allah Swt untuk menikmati dan menjalankan ibadah pada bulan yang penuh rahmat.

“Jadikan momentum bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah Swt”kata Bupati.

Kepada Tim Safari Ramadan, bupati menyampaikan ucapan selamat bertugas semoga perjalanan Tim Safari Ramadhan senantiasa dalam lindungan dan ridha Allah Swt.

Drs H Mujahiduddin dalam tausyiah nya menjelang berbuka puasa mengatakan, bahwa Ramadan merupakan bulan yang cukup dinantikan umat muslim di seluruh dunia. Banyak pelajaran yang tertuang dalam bulan suci Ramadan.

Antara lain mengerjakan Solat, menjalan puasa, membayar zakat, berinfaq dan sadaqah perbanyak sabar, menjaga hawa nafsu dan lain sebagainnya. (btr/han)