MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tiga kapal asing berbendera Malaysia, Thailand dan Myanmar ditenggelamkan di Perairan Buoy 2, sekitar 11 mil dari Pelabuhan Belawan, Sabtu (11/5). Penenggelaman 3 kapal karena terjerat illegal fishing (pencurian ikan) di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada Oktober 2018 lalu.

Pemusnahan barang bukti itu turut dihadiri sejumlah pejabat dari Kejari Belawan, PSDKP, Polair Polda Sumut, Lantamal I serta beberapa pejabat dari instansi lain.

Proses penenggelaman terlebih dahulu dilakukan dengan cara menarik tiga unit kapal itu ke tengah laut, kemudian kapal itu diisi dengan air sambil ditarik untuk ditenggelamkan.

Staf Khusus Satgas 115 PSDKP, Yunus Husein mengatakan, pemusnahan kapal dengan cara ditenggelamkan merupakan perintah dari Menteri Perikanan dan Kelautan. Langkah itu dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku illegal fishing.

”Proses ini akan memberikan lahan baru bagi nelayan tradisional, sehingga tempat lokasi kapal yang ditenggelamkan akan menjadi sarasan penumpukan ikan, sehingga nelayan kita akan mudah mendapat ikan,” katanya.

Secara nasional, lanjut Yunus, kapal yang banyak ditenggelamkan adalah kapal berbendera Vietnam. Karena, negara Vietnam masih mengklaim kawasan perairan Indonesia adalah wilayah mereka. Sehingga, mereka masuk ke zona perairan Indonesia.

“Semua kapal yang kita musnahkan telah mendapat keputusan tetap dari pengadilan, untuk para tersangka telah menjalani persidangan di pengadilan,” ujar Yunus. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Apartemen De Glass Residence di Jalan Gelas, Sei Putih Tengah, Medan Petisah, hingga kini masih terus berlanjut.

Padahal, pembangunan apartemen setinggi 26 lantai ini direkoomendasi dewan telah distanvaskan (dihentikan sementara). Ironinya, kontraktor menyewa jasa preman untuk menjaga proyek tersebut.

Fernando Sitompul selaku kuasa hukum warga yang keberatan dengan proyek apartemen itu mengatakan, akhir pekan lalu pihak kontraktor kepergok warga setempat memasukan alat baru. “Mereka (manajemen) memasukan alat lagi, dan kali ini dalam bentuk tabung berukuran besar pada Jumat (pekan lalu). Alasan mereka, alat itu untuk mengetes ketahanan. Namun, tidak dijelaskan ketahanan apa dimaksud,” ujarnya kepada Sumut Pos, kemarin.

Kata Fernando, sampai sekarang pihak kontraktor maupun manajemen apartemen tidak pernah mau menjelaskan prosedur mereka selama pembangunan. “Artinya, apa memang benar warga sekitar sepakat dengan berdirinya apartemen itu?” ujar Fernando.

Diutarakan dia, awalnya kontraktor sempat ‘kucing-kucingan’ untuk melanjutkan pengerjaan proyek. Namun, sekarang mereka sudah berani terang-terangan dan tidak peduli dengan penolakan warga. “Untuk menjaga kegiatan atau aktivitas proyek, mereka menyewa jasa preman dari salah satu ormas (organisasi masyarakat) atau OKP (organisasi kepemudaan) setempat (Medan Petisah),” kata Fernando.

Oleh karenanya, sambung dia, warga yang ingin menyampaikan aspirasi atas penolakan atau keberatan tidak berani. Warga takut mendapat intimidasi atau bahkan dianiaya oleh oknum preman yang berjaga di proyek apartemen tersebut. “Tahu sendirilah preman bagaimana, mereka bertindak tanpa pikir panjang. Kalau begini caranya, kami tidak akan tinggal diam dan pasti melakukan sesuatu,” ucapnya.

Menurut dia, pihak manajemen apartemen sengaja membayar preman sekitar untuk membenturkan dengan warga setempat. Pun begitu, dalam waktu dekat warga akan membuat aksi di lokasi proyek. Aksi dilakukan untuk meminta kegiatan proyek benar-benar dihentikan sementara waktu.

“Kita juga akan ke Polda Sumut untuk konsultasi dan membuat pengaduan. Hal ini terkait perizinan proyek apartemen itu yang diduga tak sesuai prosedur. Sebab, hingga kini banyak warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi proyek tidak setuju untuk tanda tangan. Namun ternyata, perizinan tetap keluar dan kegiatan proyek berjalan,” pungkasnya.

Sementara, Richard Silaen salah seorang warga yang keberatan mengatakan, pembangunan apartemen itu berdampak buruk terhadap rumahnya. Selain menggangu kenyamanan dan waktu istirahat, tembok rumahnya retak. “Sampai sekarang masih retak dan belum diganti rugi oleh pihak apartemen. Maka dari itu, saya jelas menolak adanya pembangunan apartemen tersebut,” ujarnya.

Kata Richard, pembangunan apartemen De Glass telah disepakati untuk distanvaskan sementara waktu karena menuai protes warga. Namun, pembangunan kembali dikerjakan sekitar akhir Februari lalu.

“Sewaktu kesepakatan pada pertemuan antara warga dengan pihak pengembang (PT Nusantara Makmur Indah) di Kantor Kelurahan Sei Putih Tengah 28 Januari 2019, disepakati pembangunan distanvaskan. Namun, kenyataannya proyek masih lanjut sampai sekarang,” bebernya.

Ia menyatakan, pada dasarnya masyarakat sekitar mendukung pembangunan apartemen tersebut. Akan tetapi, dipikirkan dampak negatifnya. “Jangan demi kepentingan bisnis, warga yang dikorbankan. Kalau seperti itu, maka jelas keberatan dan menolak,” tandasnya sembari menuturkan, apartemen itu dibangun informasinya 2 tower dengan ketinggian 26 lantai. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu membantah kabar adanya gelombang kedua rotasi pejabat eselon II di lingkungan Pemprovsu dalam waktu dekat. Padahal sebelumnya, Gubernur Edy Rahmayadi mengisyaratkan akan ada rotasi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprovsu lagi.

“Dalam waktu dekat ini tidak ada (rotasi, Red). Kata gubernur yang belum terisi (pimpinan OPD paska rotasi), justru mau dilelang. Itukan banyak jumlahnya,” kata Pelaksana Tugas Kepala BKD Setdaprovsu, Abdullah Khair Harahap menjawab Sumut Pos, Minggu (12/5)n

Hal tersebut pihaknya tegaskan lantaran banyak isu beredar bahwa pada hari ini akan ada rotasi pejabat eselon II Pemprovsu gelombang berikutnya. “Sekarang inikan banyak kali isu-isu gak jelas, maklum aja kita. Mungkin maksud gubernur, paska rotasi dia mau nilai lagi lalu akan digeser lagi, bisa saja kalau itu. Tapi untuk (pelantikan gelombang kedua) memang belum ada,” katanya.

Khair menyebut pada sejumlah OPD yang masih lowong posisi pimpinannya, sudah diisi oleh pelaksana tugas kepala dinas/badan/biro. Penunjukkan itu berdasarkan surat keputusan (SK) yang ditandatangani langsung gubernur.

“Seperti saya, Raja Indra Saleh (Plt Kepala BPKAD), Pak Fitriyus Karo Humas dan Keprotokolan, Pak Zonny Waldi juga merangkap Plt Kadis PSDA dan Tata Ruang. Ada beberapa lagi itu cuma saya gak ingat siapa, dan ada SK gubernurnya untuk itu,” ungkap dia.

Mengenai waktu lelang jabatan atau open bidding untuk OPD-OPD yang masih lowong, diakui Khair sejauh ini pihaknya masih menunggu tim pansel dan juga instruksi gubernur.

“Kapan nanti pansel mengarahkan kapan diumumkan kita umumkan, itu aja. Karena ini memang mau buka lelang dulu. Belum ada setahu saya gelombang rotasi berikutnya,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Gubsu akan melakukan rotasi gelombang kedua. “Kan ada 49 OPD, tadi itu baru 14 yang kena. Berarti kan masih banyak lagi yang belum. Akan ada lagi gelombang berikutnya,” kata Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi kepada wartawan usai buka puasa bersama kaum dhuafa di Gubernuran, Jalan Sudirman No.41 Medan, Selasa (7/5) malam.

Seperti diketahui, Gubsu Edy Rahmayadi melantik 14 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) Pemprovsu, di Aula Raja Inal Siregar Lantai 2 Kantor Gubsu, Jl. Diponegoro Medan, Selasa (7/5). Kesempatan itu Gubsu juga turut mengukuhkan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumut, Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumut (PD AIJ) periode 2019-2024.

Adapun pejabat yang dilantik yakni Anthony Siahaan sebagai Kepala Badan Kesbangpol, Suriadi Bahar sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Dahler Lubis sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, M Azhar Harahap sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Kaiman Turnip sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Zonny Waldi sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Selanjutnya, Abdul Haris Lubis sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Mhd Fitriyus sebagai Asisten Administrasi Umum dan Aset, Halen Purba sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, H Irman sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Muhammad Armand Effendy Pohan sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Agus Tripriyono sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA, M Faisal Hasrimy sebagai Kepala Biro Organisasi, dan Syafruddin sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan. (prn/ila)

SUMUTPOS.CO – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahap II berakhir yang berkahir pada Jumat (10/5) lalu. Namun tercatat 122 calon jamaah haji (calhaj) belum melunasi BPIH. Sedangkan 8.230 sudah melunasi.

“Untuk tahap tiga, menunggu informasi dari Jakarta,” kata Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Kemenagsu, Eri Nofa kepada Sumut Pos, Minggu (12/5).

Sementara berdasarkan catatan dokumen haji, sebanyak 14 Kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) calon jamaahnya belum melunasi. Terbanyak dari Kota Medan, sebanyak 23 orang. Diikuti Kabupaten Madina 7 orang, Deliserdang 5 orang dan Padangsidempuan 4 orang. “Tanjungbalai, Simalungun serta Batubara masing-masing menyisakan 3 orang lagi,” papar Eri Nofa.

Sebagaimana diketahui, kuota haji Sumut yang semula berjumlah 8.292, mendapat tambahan sebanyak 175 kuota pada tahun 2019. Dengan demikian, total kuota haji Sumut untuk tahun ini berjumlah 8.467.

Penambahan kuota itu ditandatangani Menteri Agama RI, Lukman Hakim Syaifuddin, dalam Surat Keputusan Nomor 176 Tahun tentang Pembagian Alokasi Tambahan Kuota Haji untuk tiap Provinsi.”Kuota ini hanya untuk yang usia lanjut sebanyak 88 orang, sedangkan 87 untuk nomor porsi berikutnya,” tandasnya.

Sesuai Keppres No 8 Tahun 2019, tanggal 14 Maret 2019, biaya BPIH Embarkasi Medan, Calhaj Rp31.730.375 dan TPHD Rp67.363.504. (man/ila)