MEDAN, SUMUTPOS.CO – Target Pemko Medan untuk mencapai 100 persen dalam pelaporan Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dipastikan tak tercapai. Hingga batas waktu 31 Maret 2019, masih ada pejabat di lingkungan Pemko Medan yang belum melaporkannya.

BERDASARKAN data yang diperoleh di website elhkpn.kpk.go.id per Selasa (9/4) pukul 19.00 WIB, dari 249 yang wajib melaporkan LHKPN, sebanyak 6 pejabat negara tercatat belum melaporkan LHKPN. Artinya, ada sebanyak 243 yang melaporkan atau 97,59 persen. Namun dari 243 yang melaporkan, terdapat 11 di antaranya terlambat.

Pejabat yang tak lapor LHKPN tepat waktu itu disebut-sebut sebagian besar merupakan bendahara organisasi perangkat daerah dan auditor. Sedangkan kepala dinas tidak ada. Seperti bendahara penerima, bendahara pengeluaran di Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kebersihan dan Pertamanan hingga bendahara di kecamatan.

Berdasarkan pemeringkatan dengan kabupaten/kota dan provinsi Sumut, Pemko Medan kalah dibanding 8 pemerintah daerah (Pemda) lainnya. Sebab, ke-8 Pemda di Sumut mencapai kepatuhan tertinggi atau 100 persen. Yaitu, Pemko Tanjung Balai, Pemkab Toba Samosir, Pemkab Tapanuli Utara, Pemkab Tapanuli Selatan, Pemkab Phakphak Barat, Pemkab Nias, Pemkab Langkat dan Pemkab Karo.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Pemko Medan, Muslim Harahap mengaku, tak ada sanksi yang diberikan kepada 6 pejabat yang tak lapor LHKPN tepat waktu. Alasannya, mengikuti aturan dari KPK karena ada perpanjangan waktu.

“Batas waktu 31 Maret itu untuk kepatuhan, mereka yang lapor berarti patuh. Akan tetapi, ada perpanjangan sampai 15 April dari KPK. Jadi, kalau dikasih perpanjangan waktu tersebut, maka kita tunggulah,” katanya.

Muslim juga mengaku, mereka yang belum lapor LHKPN sampai 31 Maret saat ini terus didesak untuk melaporkan. “Rata-rata mereka baru pertama melapor LHKPN ke KPK. Sehingga kemungkinan bingung dan agak lambat,” ucapnya.

Harus Diberi Sanksi

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu mengatakan, seharusnya pejabat yang tak tepat waktu lapor LHKPN diberikan sanksi. Sebab, sudah ada payung hukumnya dalam Perwal Nomor 75/2017 Tentang LHKPN di lingkungan Pemko Medan. “Seharusnya diberikan sanksi, dan sanksi itu sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.

Untuk diketahui, dalam Peraturan Wali (Perwal) Kota Medan Nomor 75/2017 Tentang LHKPN di Lingkungan Pemko Medan ada sanksi yang mengatur bagi pejabat yang tak lapor LHKPN sampai batas waktu 31 Maret. Sanksi tersebut tercantum pada Bab VIII Pasal 11 ayat 1 dan 2.

Dalam Pasal 11 ayat 1 disebutkan, penyelenggara negara yang berstatus PNS jika tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi dengan tidak diberikan TPP-ASN serta dijatuhkannya hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan Pasal 11 ayat 2 dijelaskan, sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kakanwil Kemenkumham Sumut, Dewa Putu Gede akan menindak setiap pegawainya yang kedapatan melakukan pungli dan korupsi. Jika terbukti, mereka akan ditindak tegas hingga pemecatan.

“Saya meminta agar Kanim membentuk tim kepatuhan. Jadi siapa-siapa pegawai yang tidak mematuhi aturan, akan disanksi. Ada sanksi administrasi, bisa juga sanksi hukumanan berat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 bisa diberhentikan dengan hormat, bahkan juga bisa ke arah pidana,” kata Dewa Putu Gede, saat deklarasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Selasa (9/4/).

Dewa menyebutkan, deklarasi Zona Integritas WBBM sebagai tanggung jawab moral bagi pegawai Kemenkumham Sumut. “Jadi deklarasi ini supaya ada koreksi dan tanggung jawab moral bagi pegawai untuk memberikan masukan ke kantor. Perlu diingat bahwa kita bekerja untuk kepentingan lembaga pelayanan publik sehingga tidak bisa lepas dari kepuasan masyarakat,” katanya.

Ia mengungkapkan, Zona Integritas (ZI) di jajaran Kemenkumham memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi. Khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kita harus berbenah diri dari sekarang, hingga saatnya nanti tidak banyak kita benahi. Ini komitmen kita bersama dari lapisan bawah sampai ke kementerian,” terangnya.

Ia menyebutkan, dirinya tak bisa menargetkan untuk bisa merampungkan seluruh satuan kerja di bawah koordinasi Kemenkumham Sumut mendapatkan predikat WBBM maupun WBK.

“Memang target kita seluruh Satker di lingkungan Kemenkumham Sumut bisa Di WBBM maupun WBK semua. Tapi itu enggak bisa ditargetkan karena itu semua bertahap,” pungkas Dewa.

Atas permintaan Kakanwil tersebut, Kepala Imigrasi Medan, Agato PP Simamora menyanggupi untuk menindak tegas para pegawai imigrasi yang nakal. “Tentu sanksinya sesuai dengan tuntutan peraturan yang berlaku tetapi tadikan ada disebut, adalah kepatuhan terhadap waktu, kepatuhan terhadap disiplin, kepatuhan terhadap kinerja, banyak hal-hal administratif yang merupakan hal administratif namun, kita juga harus patuhi,” tandasnya. (man)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan diminta mengubah Peraturan Wali (Perwal) Kota Medan Nomor 65 Tahun 2018, yang isinya menyangkut penarikan pajak reklame diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP). Sebelumnya pajak reklame ditarik oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

“Wali kota atau Pemko Medan harus mengubah perwal itu. Alasannya, sudah ‘salah kamar’. Perwal yang berlaku sejak November 2018 itu tidak sinkron lagi dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP,” kata Ketua Komisi C DPRD Kota Medan, Boydo HK Panjaitan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas PMPTSP dan BPPRD, Selasa (9/4).

Menurut Boydo, seharusnya Dinas PMPTSP fokus terhadap pelayanan perizinan. Bukan dibebani target Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Dalam Permendagri Nomor 138, Dinas PMPTSP tidak ada dibebani target PAD. Mereka hanya fokus untuk pelayanan perizinan. Makanya, perwal yang dikeluarkan bertentangan dengan Permendagri Nomor 138,” terangnya.

Tak hanya itu saja, sebut Boydo, segala bentuk pajak dan retribusi harus ditangani oleh BPPRD. Hal ini diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat tupoksi masing-masing.

“Kita juga heran, kok masih ada retribusi di OPD-OPD lain. Jangan-jangan retribusi ini menjadi ajang ‘bagi-bagi kue’. Sudahlah serahkan saja kembali kepada OPD yang berwenang menanganinya. Untuk pajak dan retribusi, itu urusan BPPRD. Sedangkan segala bentuk perizinan urusan Dinas PMPTSP,” tegasnya.

Tak jauh beda disampaikan Anggota Komisi C, Zulkifli Lubis. Pemko Medan harus merevisi Perwal Nomor 65/2018. Selain itu, Zulkifli juga meminta untuk menyegerakan Perda Penyelenggaraan Reklame. “Perda penyelenggaraan reklame ini jangan dilama-lamakan. Perda itu nantinya bukan hanya menata reklame, tetapi juga semakin memperjelas PAD Kota Medan dari sektor ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas PMPTSP Medan, Ahmad Basyaruddin mengungkapkan, berdasarkan Perwal Nomor 65/2018, bahwa penarikan pajak reklame ditangani pihaknya sejak November 2018. “Karena diberikan tugas, ya kita laksanakan. Tapi, kalau berdasarkan Permendagri Nomor 138, memang kami tidak ada dibebani target PAD,” kata Basyaruddin. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai pandangan hidup maupun sebagai dasar negara sesungguhnya digali dari kearifan lokal dengan makna mendalam, sehingga tidak boleh lagi ada perdebatan mengenai hal itu.

Manifestasi kearifan lokal ini pula yang digali kembali oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam acara dialog bertajuk “Menggali Mutiara Pancasila dan Semangat Gotong Royong” di Hotel Grand Aston, Jumat (5/4).

Tampil sebagai panelis Direktur Antar Lembaga dan Kerja Sama BPIP Elfrida Herawati Siregar, Ahmad Firdausi Hutasuhut dari Kesbang Provinsi Sumut, dan Ali Tohar dari Kesbang Kota Medan.

Dialog yang berlangsung cukup dinamis ini dimoderatori oleh Valdesz Junianto, Pimpinan Harian Sumut Pos, Grup Jawa Pos di Sumut.

Menurut Elfrida, BPIP lahir dari suatu proses yang panjang dengan dasar pertimbangan pentingnya menanamkan dan mengamalkan ideologi Pancasila pada diri rakyat Indonesia.

“BPIP berkewajiban untuk membumikan Pancasila karena merupakan semua nilai-nilai Pancasila itu memnag lahir dari bumi Indonesia. Pancasila itu tidak a-historis dengan adat dan kebudayaan kita, karena Pancasila itu ide besar dari local wisdoms, kearifan lokal budaya kita,” katanya.

Elfrida mencontohkan, “Dalihan Na Tolu” dalam budaya Batak adalah cerminan spirit gotong-royong dan persatuan. Inilah, menurut dia yang disebut mutiara Pancasila menganalogikan sifat mutiara yang tertanam di dasar laut.

“Mutiara ini yang terus digali BPIP dengan menyertakan seluruh komponen masyarakat yang dalam terminologinya kami namai Panca Helix,’’ tukas Elfrida saat membuka acara.

Pada kesempatan itu, dia menyampaikan dengan semakin berkembangnya zaman, masyarakat Indonesia memiliki tantangan yang lebih besar untuk mempertahankan kemerdekaan.

“Dulu para pahlawan perang melawan penjajah dari bangsa lain. Namun saat ini Pancasila terkepung oleh bahaya laten. Perpecahan agama, degradasi moralitas akibat perkembangan digital, berita bohong atau hoax, korupsi hingga maraknya peredaran narkoba,” ujarnya.

Menurut Elfrida, dialog dengan Panca Helix, dari mulai pemerintah, korporasi, praktisi media konvensional, pegiat media sosial, pekerja sosial dan budaya adalah kunci penting dalam dialog menggali mutiara Pancasila di berbagai daerah.

“Indonesia negeri yang kaya, kelembagaannya juga banyak. BPIP akan mensinergikan dan mengonsolidasinya agar Pancasila terevitalisasi dalam kehidupan masyarakat,’’ ujarnya.

Senada dengan misi BPI, Ahmad Firdausi Hutasuhut dari Kesbang Provinsi Sumut dan Ali Tohar dari Kesbang Kota Medan, menyebutkan mutiara Pancasila perlu digali karena muncul perpecahan dalam masyarakat akibat pilihan politik.

Padahal demokrasi langsung justru harus memperkuat Pancasila karena demokrasi adalah mutiara Panasila itu sendiri.

“Pancasila tidak boleh lagi ada perdebatan. The Founding Fathers sudah merumuskan bahwa Pancasila sebagai filosofi dasar untuk kemerdekaan Indonesia. Perjalanan sejarah lahirnya Pancasila ini yang mendasari pentingnya menggali mutiara Pancasila dari sisi perilaku, kearifan lokal, dan kebudayaan,” tegasnya.

Adapun para peserta dialog sepakat dalam pendapat untuk merevitalisasi Pancasila di sekolah dan bangku kuliah.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengajarkan masyarakat untuk bisa saling menghargai dan menerima perbedaan.

Karena itu, para peserta setuju dihidupkan lagi pelajaran tentang Pancasila di lingkungan sekolah.

“Banyak manfaat yang didapat dengan mempelajari pendidikan Pancasila, karena bisa menolak berbagai aliran dan paham yang ingin mendirikan negara dalam negara,” kata Arifuddin Muda Harahap, peserta dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).

Hadir dalam dialog tersebut perwakilan dari pegiat medsos, Jendela Ide dari Bandung, PTPN 3, UINSU, Kover Magazine, pelaku UKM, Institut Sumatera, Perhimpunan Pengurus Purna Paskibraka Indonesia (PPI), Komunitas Olahraga Tradisional Indonesia (KOTI), Komunitas ALAM Jabar, sukarelawan Kelas Multikultural dari Pangandaran, Jawa Barat, serta perwakilan dari Pemprov Sumut dan Pemko Medan. (rel/prn)