MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinding atau tembok bagian bawah luar basement Pasar Kampunglalang roboh. Padahal, pasar ini baru sepuluh hari yang lalu diresmikan Pemerintah Kota (Pemko) Medan pada Sabtu (27/4) lalu.

Robihnya dinding tersebut membuat pedagang yang berjualan di Pasar Kampunglalang menjadi resah dan tak nyaman. Para pedagang merasa khawatir bangunan pasar menjadi rubuh secara keseluruhan.

Ketua Persatuan Pedagang Pasar Kampunglalang, Erwina Pinem mengatakan, robohnya dinding tersebut terjadi sekitar satu minggu yang lalu. Hal itu diketahui dari informasi pedagang yang memberitahu kepadanya.

“Dinding yang roboh merupakan dinding bawah bagian luar basement, kondisinya menganga (terbuka lebar). Dikhawatirkan, areal sekitar dinding roboh tersebut rawan longsor dan bukan tidak mungkin juga bakal roboh,” ujar Erwina, Senin (6/5).

Menurut dia, robohnya dinding itu diduga karena bangunan yang tak sesuai dengan perencanaan. Bahkan, banyak juga dinding di bagian lain yang retak. Selain itu, di sebelah kanan parit belum dibersihkan. Aliran air masih menyatu dengan dinding.”Menurut kami gedung itu belum dianggap layak, karena di sebelah kiri juga ada tiang yang retak di lantai 2,” ungkapnya.

Diutarakan Erwina, kondisi seperti itu tidak hanya di satu titik saja tetapi diduga kuat keliling bangunan pasar pada dinding luar basement. Apalagi, dindingnya tidak menggunakan besi, melainkan hanya menggunakan batu saja.

“Saya yakin dinding itu semua tak pakai besi dibangun. Saya juga sudah tanya-tanya di lapangan, memang tidak pakai besi. Kalau begitu kondisinya, maka sangat bahaya dan riskan akan runtuh jika dibiarkan tanpa tindakan segera mungkin,” ujarnya.

Apabila dibiarkan begitu saja, lanjutnya, maka bukan tidak mungkin terjadi kerusakan lebih parah yang bisa menimbulkan korban jiwa. Untuk itu, diminta kepada Pemko Medan menurunkan tim ahli untuk meninjau kondisi bangunan pasar tersebut apakah benar-benar layak atau tidak.

“Kami meminta ditinjau ulang kondisi bangunan pasar. Pemko harus turunkan tim ahli untuk mengkaji agar tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Apakah itu memang sesuai standar atau bagaimana, jangan asal jadi bangunan itu,” tegasnya.

Erwina mengaku, sudah ada tim dari Pemko Medan yang datang untuk melihat kondisi dinding yang roboh. Namun, untuk tindakan belum ada dilakukan. “Kami minta segera dilakukan tindakan dan dicek ulang lagi struktur bangunannya, karena kami khawatir jika pembeli membeludak nanti, bangunan bisa roboh karena tidak mampu menahan beban yang begitu banyak. Sebab, menyambut Idul Fitri pembeli akan membekudak,” pungkasnya.

Sementara, menyikapi robohnya dinding tersebut anggota Komisi C DPRD Medan, Jangga Siregar meminta kepada Pemko Medan segera membentuk tim untuk menyelidiki.”Harus dibentuk tim untuk menyelidiki robohnya dinding itu, apakah karena pengerjaannya yang tak sesuai atau sengaja dirusak? Hal ini yang perlu dicari tahu dan disampaikan kepada pedagang secara transparan,” ujarnya.

Kata Jangga, keberadaan tim yang akan dibentuk dinilai penting. Sebab, dengan membentuk tim semua pihak bisa mengetahui penyebab robohnya tembok tersebut.”Kontraktor harus bertanggung jawab, kalau memang tidak sesuai dengan peruntukannya. Apalagi, saat ini masih dalam tahap pemeliharaan. Namun, lain halnya jika memang sengaja rusak maka patut dilaporkan ke pihak kepolisian,” ucapnya.

Dia menambahkan, saat ini sudah masuk bulan Ramadan dan menuju lebaran tentu akan terjadi lonjakan yang cukup tinggi terhadap kehadiran pengunjung di Pasar Kampunglalang. Untuk itu, diminta Pemko Medan segera membereskan permasalahan robohnya dinding tersebut. Sebab, kennyamanan pedagang dan pembeli itu harus diutamakan.

“Ini sudah masuk ke ramadan dan menjelang lebaran nanti. Sudah pasti intensitas jual beli di pasar lebih tinggi dari hari biasa, pengunjung lebih banyak dari sebelumnya. Jadi, yang terpenting itu kenyamanan pedagang dan pembeli,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memasuki awal bulan suci Ramadan, sejumlah pemukiman warga di Kecamatan Medan Marelan terendam banjir, Senin (6/5). Banjir yang melanda ke sejumlah pemukiman warga diakibatkan hujan deras yang terjadi semalaman. Kondisi genangan air sudah mencapai setinggi betis orang dewasa, dampak ini menyebabkan aktivitas warga terganggu.

Seorang warga, Sarah mengaku, kondisi banjir yang melanda lingkungan rumahnya di Jalan Kapten Rahmad Buddin, Marelan, sudah sering terjadi. Itu disebabkan banyaknya lahan resapan air yang ditimbun dijadikan komplek perumahan maupun sejumlah pergudangan.”Lihat sendiri, di sini lahan sawah saja sudah menjadi lahan perumahan dan pergudangan. Makanya resapan air menjadi berkurang,” katanya.

Sementara, warga lainnya, Syahril mengaku, dampak kebanjiran terjadi di Marelan akibat drainase tidak berfungsi dan sampah yang menumpuk di kawasan resapan air. Sehingga, air tidak berjalan normal.”Kalau sudah hujan, pasti banjir. Dimana – mana parit tidak normal, apalagi sampah banyak menumpuk,” bebernya.

Terpisah, tokoh masyarakat Medan Utara, Awalludin menilai kondisi banjir yang kerap terjadi di Marelan, umumnya karena drainase tidak berfungsi, untuk itu perlu adanya keseriusan dan kepedulian sosial secara khusus dari pemerintah dan legislatif.

Oleh karena itu, perlu adanya kesepakatan perencanaan tata ruang mengatasi banjir di Medan Utara, maka dapat mengalokasi perencanaan secara teratur dan terukur. “Kita tahu selama ini drainase sudah dibenari, tapi sasaran dan arahnya tidak terukur, sehingga tidak mampu mengatasi banjir berskala prioritas,” sebut pria akrab disapa Awel.

Ia juga menegaskan kepada pemerintah dan legislatif jangan hanya duduk menonton dengan kondisi bangunan diatas drainase. Sehingga, bangunan yang menjadi faktor penyumbatan dapat ditertibkan.

“Kita tahu, anggaran cukup besar untuk masalah insfrastruktur, tapi anggota dewan yang duduk di DPRD kalau hanya duduk menonton saja tidak ada gunanya. Ini menjadi PR besar, harapannya kepada legislatif untuk fokus memperhatikan masalah banjir yang ada di Medan Utara,” tegas Awel. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama bulan suci Ramadan 1440 H, jam kerja di Pengadilan Negeri (PN) Medan hanya beroperasi dari jam 08.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Hal ini sesuai surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Republik Indonesia.”Tentunya sidang seperti hari biasa, meski jam kerjanya sampai pukul 15.00 WIB, akan tetapi sidang seperti biasa tetap berlanjut,” ucap Humas PN Medan, Jamaluddin, Senin (6/5).

Dikatakannya, selama bulan Ramadan, proses persidangan di PN Medan juga tidak ada batas tertentu perkara yang akan disidangkan. Tetapi sidang berlangsung sesuai jadwal yang sudah ditentukan.”Sebagaimana hari biasa, yang kita lakukan di bulan puasa tetap sama. Hanya jam nya saja yang berbeda. Makanya kita minta dipercepat jadwal kehadiran tahanan yang akan disidangkan,” paparnya.

Menurut Jamaluddin, bila hari biasa tahanan tiba di PN Medan sekitar jam 13.00, namun di bulan puasa dipercepat. “Kalau biasanya agak siang datang, sekarang kita pecepat. Kan tidak mungkin lama-lama sampai berbuka puasa di sini,” ujar Jamaluddin.

Perubahan jadwal tersebut, kata Jamaluddin, juga berlaku untuk persidangan perkara perdata. “Hal ini sudah kita sampaikan ke penuntut umum dan untuk yang perdata, juga sudah kita sampaikan kepada para pihak. Kita kan juga harus menghormati yang berpuasa,” ungkap Jamaluddin.

Namun, untuk perkara yang masih sidang lewat dari pukul 15.00 WIB, keputusan tergantung pada majelis hakim yang bersidang. “Makanya kalau di jadwalnya, kita percepat. Tetapi kalau masih ada sidang, itu tergantung majelisnya, bisa dilanjutkan atau ditunda dulu.

Jamaluddin menambahkan, ada sekitar 100 perkara yang disidangkan setiap hari di PN Medan, dan selama Ramadan pihaknya juga tidak ada membatasi perkara.

ASN Pemko Diminta Bekerja Maksimal

Sementara itu, DPRD Kota Medan meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Medan selama Ramadan, tetap bekerja maksimal dalam melayani masyarakat. Hal ini lantaran jam kerja mereka dikurangi satu jam selama bulan puasa.

“Puasa jangan jadi halangan untuk bermalas-malasan, apalagi jam kerja ASN dikurangi selama ramadan. Jadikanlah puasa ini untuk memperbanyak ibadah, karena setiap perbuatan baik berlipat ganda nilai pahalanya. Selalu ingat, ASN merupakan pelayan masyarakat,” ujar Ketua Komisi A DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu, Senin (6/5).

Menurut Sabar, jangan setelah jam kerja dikurangi berdampak pada penurunan kinerja. Sebab, bekerja juga merupakan ibadah, dan di bulan ramadan momen nya berlomba-lomba mengerjakan ibadah dan mencari pahala.

Senada disampaikan anggota Komisi A DPRD Medan, Zulkarnain Yusuf Nasution. Menurut dia, seluruh ASN harus dapat bekerja seperti biasa. Sebab pekerjaan atau jabatan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan tulus, sehingga dengan demikian pekerjaan tersebut akan selalu menjadi nikmat.

“Bulan Ramadan dimanfaatkan untuk melaksanakan ibadah puasa maupun ibadah lainnya, saatnya umat Islam mengejar pahala sebanyak-banyaknya. Pengurangan jam kerja ASN yang memang selalu diberlakukan ini juga memberi waktu luang bagi mereka bisa melakukan ibadah bagi yang muslim,” ujar Zulkarnain.

Diketahui, selama bulan ramadan Pemko Medan menetapkan jam pulang yang lebih cepat bagi aparatur sipil negara (ASN). Jam kerja yang mulanya sampai pukul 16.00 WIB, selama bulan puasa ini pulang pada pukul 15.00 WIB. (man/ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bukan hanya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), Pemerintah Kota (Pemko) Medan juga masih menunggu secara resmi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN). Meskipun, telah beredar kabar THR akan dicairkan pada 24 Mei nanti.

“Memang kami dapat informasi secara lisan THR keluar tanggal 24 Mei. Akan tetapi, secara resmi PMK-nya belum ada keluar dan kita masih menunggu,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan, Irwan Ibrahim Ritonga, Senin (6/5).

Kata Irwan, dalam PMK tersebut nantinya menyangkut teknis. Artinya, berapa THR yang diterima setiap ASN. Kemudian, siapa saja yang mendapatkan dan lain sebagainya. “Kemungkinan dalam minggu depan akan keluar PMK terkait pembayaran THR,” ucapnyan

Disinggung apakah ada kemungkinan pembayaran THR sekaligus dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Irwan belum bisa memastikan. Namun, kalau tahun sebelumnya yaitu 2018 hanya diberikan THR saja.

“Tahun lalu (2018) hanya THR diberikan, TPP tidak. Sebab, TPP itu berdasarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Jadi, kita usulkan dan pimpinan yang menyetujui,” tuturnya.

Meski demikian, sambung Irwan, pihaknya tetap menunggu PMK terkait THR. Apakah dibolehkan sekaligus dengan TPP atau tidak.”Kalau keuangan Pemko Medan tahun ini terbilang cukup untuk membayar THR maupun TPP, karena utang DBH (dana bagi hasil) telah dilunasi. Artinya, berapa jumlah THR siap disalurkan asalkan sudah ada regulasinya,” tukasnya.

Dia menambahkan, perkiraan alokasi THR yang akan dikeluarkan sama seperti satu bulan gaji dikalikan dengan jumlah ASN yang ada sekitar 14 ribu lebih. “Normalnya alokasi gaji seluruh ASN di Pemko Medan sekitar Rp90 miliar lebih. Namun, karena aku sudah naik 5 persen maka ditambah Rp4,5 miliar. Jadi, paling tidak dialokasikan untuk THR Rp100 miliar dan anggaran Pemko Medan cukup,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu mengatakan, pembayaran THR tidak boleh terlambat walaupun satu hari. Sebab, THR merupakan hak dari para pegawai untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Namun, yang menjadi persoalan asalkan kas di Pemko Medan mencukupi atau tidak. “Kalau cukup kasnya, ya enggak jadi masalah. Tapi kalau tidak cukup, itu yang menjadi masalah,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ombudsman Perwakilan Sumut menyoroti sarana dan fasilitas umum (fasum) di Kota Medan yang dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat. Hal itu bahkan membuat fasilitas tersebut menjadi mubazir.

APALAGI, pembangunan tersebut menggunakan uang rakyat tapi tidak bisa digunakan oleh rakyat. Hal tersebut terungkap dalam Pertemuan Berkala ‘Kedan Ombudsman RI’ Perwakilan Sumut, yang mengambil topik Identifikasi dan Efektivitas Layanan Fasilitas Publik di Kota Medan , di Hotel Lee Polonia Medan, kemarin.

Pertemuan ini diikuti 20 orang Kedan Ombudsman dari berbagai elemen masyarakat. Kedan Ombudsman adalah jejaring Ombudsman yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat.

“Keberadaan sarana dan fasilitas umum sejatinya bermanfaat bagi masyarakat di suatu kota/daerah. Namun tidak sedikit sarana dan fasilitas umum yang dibangun dengan uang negara, justru tidak ada gunanya bagi masyarakat sebagai warga kota. Bahkan, ada di antaranya malah menyusahkan masyarakat itu sendiri,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar.

Abyadi menjelaskan, kota terbesar nomor 3 di Indonesia ini dan berpenduduk sekitar 2,9 juta orang ini, sarana dan fasilitas umum belum dapat dinikmati dan dirasakan masyarakat sesuai dengan kebutuhan warganya sendiri di Kota ini.

“Terdapat sejumlah sarana dan fasilitas umum yang keberadaannya dinilai kurang bermanfaat bagi warganya. Bahkan, ada sarana dan fasilitas umum yang justru menyusahkan masyarakat,” jelas Abyadi.

Dalam pertemuan tersebut, mengidentifikasi sarana dan fasilitas-fasilitas publik di Kota Medan yang keberadaannya sebetulnya sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat. “Misalnya, keberadaan trotoar bagi pejalan kaki, jalan pemandu bagi tunanetra (guiding block), ruang terbuka hijau (RTH) atau taman kota, jembatan penyeberangan (sky croos) dan tempat parkir di instansi pemerintah. Dari segi fungsi, keberadaan sarana dan fasilitas-fasilitas publik ini sangat penting bagi masyarakat,” kata Abyadi.

Namun faktanya, keberadaan beberapa fasilitas-fasilitas publik tersebut justru tidak bermanfaat bagi masyarakat. Padahal, Pemko Medan sudah menghabiskan banyak uang untuk membangun sarana dan fasilitas-fasilitas publik tersebut.

Ia mengungkapkan keberadaan trotoar di Kota Medan justru banyak tidak bisa digunakan pejalan kaki dengan berbagai penyebab. Misalnya, sudah menjadi tempat pedagang menggelar dagangan, menjadi lokasi parkir dan sebagainya. Begitu juga jalan pemandu bagi tunanetra (guiding block) yang juga sudah ditutup dagangan para pedagang.

“Saya akui, ada beberapa titik trotoar dan pemandu jalan bagi tunanetra yang sudah bagus. Seperti di sepanjang Jalan Sudirman, Jalan Diponegoro dan Jalan Imam Bonjol. Trotoar di kawasan ini benar-benar bersih dan dapat maksimal digunakan masyarakat pejalan kaki,” papar Abyadi.

Tapi juga harus diakui, banyak trotoar dan pemandu jalan bagi tunanetra yang dibangun di Kota Medan justru tidak ada gunanya. Karena faktanya tidak bisa digunakan pejalan kaki dan kelompok disabilitas karena beberapa faktor. Umumnya disebabkan, trotoar sudah ditutup dagangan pedagang.

“Begitu juga RTH/taman kota, harus diapresiasi. Beberapa tahun belakangan Pemko Medan terus melakukan penataan taman-taman kota di Medan, sehingga memperindah wajah kota. Namun, pengelolaan taman kota justru sering tidak nyaman bagi masyarakat akibat beberapa hal. Misalnya karena para pedagang yang tidak tertata, kurangnya kebersihan taman, toilet dan parkir yang bayar, dan sebagainya,” urai Abyadi.

Abyadi juga sangat menyoroti proyek pembangunan sky croos menghubungkan Stasiun Kereta Api (KA) Medan dengan Lapangan Merdeka. Yang kini, hanya menjadi bangunan yang tidak ada fungsi dan dibiarkan rusak begitu saja.”Sayangnya, sudah beberapa tahun pengerjaannya, tapi pembangunan sky croos ini terbengkalai. Sehingga, fasilitas umum ini menjadi tak bermanfaat,” kata Abyadi.

Tidak hanya itu, ada juga sarana umum yang justru menyusahkan masyarakat akibat terjadi kesalahan pengelolaan. Misalnya, adanya sejumlah ruas jalan yang menjadi pusat perbelanjaan atau pasar. Selain itu, ada juga beberapa ruas jalan yang menjadi lokasi parkir. Kondisi kedua fasilitas umum ini menimbulkan kemacetan yang justru akhirnya meresahkan masyarakat sebagai warga kota.

“Beberapa fakta ini membuktikan bahwa terdapat sejumlah sarana dan fasilitas fasilitas publik di Medan, keberadaannya sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai warga kota. Tapi akibat salah kelola dan tidak sesuai fungsinya, sarana dan fasilitas publik itu justru tidak ada gunanya bagi masyarakat. Bahkan, ada yang justru menyusahkan masyarakat karena menimbulkan dampak kemacetan,” tutur Abyadi.

Setelah mengidentifikasi sejumlah sarana dan fasilitas layanan publik di Medan, para peserta Pertemuan Berkala Kedan Ombudsman itu, sepakat akan menindaklanjuti kegiatan tersebut dengan melakukan kunjungan langsung ke lapangan.

“Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kondisi fasilitas publik itu yang sebenarnya,” pungkas Abyadi.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumut akhir tahun 2018, yang seharusnya digelar, Senin (6/5) terpaksa ditunda. Hal itu dikarenakan pihak Panitia Khusus (Pansus) LKPj belum menerima data yang cukup dari OPD.

Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman yang memimpin paripurna sempat menskors rapat beberapa kali karena anggota dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum. Namun, pada pukul 11.30 WIB, Wagirin membuka kembali rapat dan mengatakan bahwa rapat paripurna tersebut harus ditunda atas permintaan Pansus sendiri yang disampaikan secara tertulis kepadanya.

“Ada permintaan penundaan sampai tanggal 13 Mei. Ini masalah teknis, saya tidak tahu alasannya. Pansus menyampaikan permohonan. Kalau hanya karena mi-nim yang hadir, kita bisa skors dan tunggu, tapi karena ada pemintaan tertulis dari pansus maka harus kita hormati sebagai sesama lembaga di DPRD Sumut agar tanggungjawab bisa disampaikan secara komprehensif,” ka-tanya.

Wagirin mengatakan agar jangan ada opini-opini yang lain atas penyampaian LKPj ini. Penundaan itu semata-mata untuk menjaga keseimbangan kepentingan antar lembaga. Di sisi lain, terkait minimnya kehadiran anggota dewan saat rapat paripurna tersebut, Wagirin menyebutkan, tingkat kehadiran yang rendah itu tidak ada kaitannya dengan hari pertama Ramadan. Ia mengakui memang kehadiran anggota dewan sering kali minim walaupun bukan bulan Ramadan.

Usai ditunda oleh Wagirin, Ketua Pansus LKPj, Syamsul Qadri Marpaung mengatakan, permintaan penundaan dikarenakan ada beberapa OPD yang belum bisa menyampaikan data dan belum bertemu dengan pansus karena mendampingi gubernur. Ia menekankan, penundaan ini bukan berarti paripurna LKPj dibatalkan.

“Rekomendasi sudah keluar, kita masukkan laporan apa adanya karena mengikuti jadwal Badan Musyawarah. Sebagaimana saran kawan-kawan anggota dewan, setelah paripurna sebelum rekomendasi kan masih ada rapat sinkronisasi, kekurangan itu akan disampaikan dalam sinkronisasi,” katanya.

Hal lain yang menjadi alasan permohonan penundaan, lanjutnya, karena di hari pertama Ramadan, khawatir tingkat kehadiran anggota dewan minim. Sebab masih banyak yang berada di dapil. Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan.“Kita minta tambahan waktu, kalau tadi berjalan efektif, OPD hadir dalam rapat, mungkin bisa siap. Tapi waktu kita rapat terakhir, lembaga rekanan kita, yaitu Biro OTDA, Asisten I, tidak hadir karena mendampingi gubernur ke Dairi. Dinas Kesehatan juga tidak bisa menyajikan data BPJS Kesehatan 2018, kemudian PSDA tidak bisa menyajikan sisa anggaran belanja langsung dan tidak langsung, jadi kita minta ditunda dulu,” katanya.

Ia juga menekankan, tidak ada tarik menarik dalam permohonan penundaan paripurna tersebut. Sebagai Ketua Pansus, Syamsul mengaku, ia tidak lagi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, begitupun wakil ketua pansus. Karenanya tidak ada kepentingan apapun dalam penundaan paripurna tersebut. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Senin (6/5), ditunda. Tidak diketahui apa alasan penundaan mutasi tersebut. San-ter beredar kabar di kantor Gubernur Sumut, prosesi acara mutasi akan dilaksanakan hari ini di Aula Raja Inal Siregar.

“Dari minggu lalu (Jumat, Red) informasi mutasi itu sudah masuk dan akan dilakukan Senin tanggal 6. Tapi gak tahu kenapa akhir-nya ditunda,” ujar sumber Sumut Pos di lingkungan Pemprovsu.

Namun menurut dia, dari informasi lain yang diperoleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) masih belum rampung menyusun para eselon II yang akan terkena rotasi tersebut. Hal ini disebabkan belum adanya persetujuan Gubernur Edy Rahmayadi terkait komposisi nama-nama yang mau dimutasi.

“Bisa ditanyakan sama kepala BKD selaku sekretaris Baperjakat. Pasti dia tahu kenapa alasan penundaan pelantikan atau mutasi hari ini (kemarin, Red),” beber sumber.

Kepala BKD Setdaprovsu Kaiman Turnip tampak irit bicara ketika dikonfirmasi meng-enai penundaan mutasi pada hari itu. “Waduh, gak tau aku itu. Aku gak terlibat dalam tim,” katanya. Begitupun soal berapa banyak pejabat eselon II yang terkena mutasi, dirinya mengakui tak mengetahui. “Hari ini (kemarin,Red) ada kabar pelantikan pun saya gak tahu,” ungkapnya

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi membenarkan bahwa pada Senin (6/5) akan merombak beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprovsu. “Senin nanti sudah dipastikan, kecuali nantinya ada beberapa kendala yang memang dihadapi,” akunya kepada wartawan di Kantor Gubsu, (2/5) sore.

Pelantikan sendiri akan dilakukan di Aula Raja Inal Siregar Lantai II, Kantor Gubsu, Jl. Pangeran Diponegoro Medan. Namun demikian, Gubsu tak mengingat persis berapa banyak eselon II yang akan dirotasi nanti-nya. “Berapa jumlahnya saya tidak hafal. Kemungkinan belasan. Mungkin ada juga yang tetap. Yang pasti akan dirotasi. Senin nanti kita lihat saja lebih pastinya,” katanya.

Edy mengamini kondisi tersebut pasti meng-akibatkan ada yang suka ataupun tidak suka. “Suka dan tidak suka itu hal yang biasa. Hanya saja kita sudah memastikan bahwa yang mendapat jabatan ini sudah sesuai dengan bidangnya,” kata orang nomor satu di Sumut tersebut.

Setelah rotasi dan pelantikan pejabat eselon II, Edy akan fokus pada pejabat eselon III atau jabatan fungsional. Kemudian juga akan fokus pada proses lelang jabatan, mengingat ada beberapa jabatan saat ini diduduki oleh pejabat yang akan pensiun dan sudah purna bhakti. (prn/ila)