MEDAN, SUMUTPOS.CO – Manajemen PSMS Medan resmi mengontrak sejumlah pemain dan pelatih untuk mengarungi Liga 2 musim 2019 ini, Senin (1/4) sore.
Adapun tim pelatih yang dikontrak yakni Abdul Rahman Gurning (Pelatih Kepala), Edy Syahputra (Asisten Pelatih), dan Sugiar (Pelatih Kiper). Untuk pemain, manajemen belum melakukan penandatanganan kontrak secara keseluruhan. Saat ini, dari 22 pemain yang telah mengikuti seleksi, baru sekitar 6 orang yang dikontrak. Yakni Legimin Raharjo, Doni Dio, Syaiful Ramadhan, Aidun Sastra, Bayu Tri Sanjaya, serta Tambun Naibaho.
Penanggung Jawab Tim Mulyadi, didampingi Sekretaris Umum Julius Raja, mengungkapkan, untuk tahap awal, manajemen memang tidak langsung mengontrak seluruh pemain. Menurutnya, yang dikontrak saat ini, merupakan pemain prioritas pilihan tim pelatih, yang dinilai pantas masuk dalam skuad Ayam Kinantan, julukan PSMS Medan. Putusan ini juga sudah melalui rapat besar manajemen bersama Pembina PSMS Kodrat Shah, serta CEO Dody Taher.
“Hari ini (kemarin, red) kami mulai penandatangan kontrak pelatih, mulai dari Pelatih Kepala Abdul Rahman Gurning, Asisten Edy Syahputra, dan Pelatih Kiper Sugiar. Selain itu, beberapa pemain juga sudah menandatangani kontrak, di antaranya Legimin, Doni, dan beberapa pemain lainnya, seperti Aidun, Bayu, Tambun, dan Syaiful. Menyusul besok (hari ini, red) kami juga akan negosiasi dengan beberapa pemain,” beber Mulyadi.
Lebih lanjut Mulyadi menjelaskan, pemain incaran yang akan dipanggil untuk memperkuat tim, juga masih dalam tahap negosiasi. Menurutnya, penandatanganan kontrak pemain merupakan bukti kesiapan PSMS mengarungi kompetisi Liga 2 musim ini. “Persiapan tinggal 2 bulan lagi. Dengan sudah melakukan tanda tangan kontrak, baik pelatih maupun pemain, hal ini menunjukkan kesiapan PSMS untuk berlaga di Liga 2. Target utamanya, tentu kembali masuk ke Liga 1,” katanya.
Terkait kontrak pemain, Mulyadi mengatakan, nilainya tentu bervariasi dan relatif, tergantung kualitas pemain. Nilai kontraknya berkisar di atas Rp10 juta hingga Rp20 juta. “Dengan kondisi PSMS saat ini, kami bercermin kepada pengalaman yang sudah-sudah. Artinya, kontrak ini disesuaikan dengan kondisi keuangan dan faktor profesional juga. Jadi, pemain yang dianggap berkualitas, mungkin bisa di atas itu. Jadi, apa yang kami lakukan ini sudah pada track-nya,” jelasnya.
Di satu sisi, Mulyadi mengaku, sampai saat ini PSMS belum juga mendapat suplai dana dari sponsor. Termasuk rumor Northcliff yang sebelumnya digadang-gadang bakal menjadi sponsor utama, belum juga ada kejelasan. “Untuk sponsor, sampai saat ini belum ada kerja sama, maupun dengan Northcliff. Tapi, ada atau tidak ada sponsor, kami yakin PSMS tetap jalan. Tentunya kami yakin, masih bisa cari sponsor lain,” ujarnya.
Sementara itu, Pelatih PSMS Medan, Abdul Rahman Gurning mengatakan, usai penandatanganan kontrak, tim pelatih telah mempersiapkan program latihan khusus, yang harus dijalani seluruh skuadnya jelang kompetisi bergulir. “Alhamdulillah, yang lama ditunggu, terutama pelatih dan pemain, sudah resmi jadi bagian dari PSMS. Beberapa pemain telah menandatangani kontrak. Jadi, mulai besok atau paling lambat Rabu, program latihan untuk menghadapi Liga 2 sudah dijalankan,” harapnya.
Pelatih berlisensi A AFC ini, juga mengungkapkan, sampai saat ini tim pelatih masih terus mengincar sejumlah pemain untuk segera didatangkan. Gurning mengaku, sudah berkomunikasi dengan sejumlah pemain, namun masih dalam tahap negosiasi. “Sesuai kebutuhan PSMS untuk mengarungi Liga 2. Saya rasa, walaupun waktunya sudah mepet, persiapannya masih bisa digenjot sampai hari H nanti,” katanya.
Sementara seorang pemain, Bayu Tri Sanjaya mengaku, sudah resmi melakukan tanda tangan kontrak untuk bersama PSMS selama satu musim. “Alhamdulillah, untuk nilainya sudah sepakat untuk satu musim. Dengan adanya kontrak ini, pemain sudah lega, berarti sudah ada kepastian. Kalau saya bekisar di atas Rp10 juta. Sudah layaklah bagi saya,” ucapnya.
Bagi Bayu, tidak ada kata lain, selain berusaha semaksimal mungkin membawa PSMS kembali promosi dan berlaga di Liga 1. “Kalau sudah dikontrak, pasti sepenuhnya untuk PSMS. Minimal bisa memenuhi target manajemen agar bisa lolos kembali ke Liga 1,” pungkasnya. (saz)
MENUNGGU: Sejumlah siswa SMA Negeri 4 Medan, Jalan Gelas Medan Petisah, menunggu perbaikan server yang diduga terserang virus sehingga UNBK sesi pertama gagal terlaksana, Senin
(1/4) pagi.
MENUNGGU: Sejumlah siswa SMA Negeri 4 Medan, Jalan Gelas Medan Petisah, menunggu perbaikan server yang diduga terserang virus sehingga UNBK sesi pertama gagal terlaksana, Senin (1/4) pagi.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepanikan siswa SMA Negeri 4 Medan mewarnai Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di hari pertama, Senin (1/4). Pasalnya, sistem di laptop yang digunakan para siswa di sekolah tersebut tiba-tiba error. Padahal, ujian sesi pertama dengan mata ujian Bahasa Indonesia baru saja dimulai. Akibatnya, ratusan siswa kelas XII SMAN 4 Medan gagal mengikuti ujian sesi pertama.
“Jadi tadi saya ujian gelombang pertama pukul 08.00 WIB, yaitu ujian Bahasa Indonesia, tapi baru menjawab lima soal tiba-tiba error,” kata Fauzi, siswa Kelas XII IPA 9.
Menurutnya, yang membuatnya semakin panik karena ternyata error tersebut berlangsung cukup lama dan terus menerus mengalami error. “Beberapa kali dicoba dan error terus. Kami satu kelas sudah panik karena takut waktu habis, sementara kami belum menjawab semua soal,” tuturnya.
Kepala SMA Negeri 4 Medan, Ramli membenarkan terjadi masalah pada UNBK hari pertama, kemarin. “Ya, saat ujian berlangsung pada sesi pertama tadin
Tiba-tiba kena virus, jadi kena masalah. Ya istilahnya belum selesai semua begitu,” ungkap Ramli kepada wartawan.
Ramli menjelaskan, awalnya pelaksanaan UNBK di SMA Negeri 4 Medan, tidak ada kendala dan siap menjalani ujian. Namun, setengah perjalanan tiba-tiba komputer mendadak log out dan tidak bisa di log in untuk melanjutnya kembali.
“Tampaknya begitu (semua kena virus), servernya yang kena. Jadi ya kita panggil teknisi dari provinsi (Disdik Sumut). Kemudian, tim Disdik Sumut turun,” jelas Ramli.
Proses perbaikan server yang diduga terserang virus belum bisa diselesaikan dengan cepat. Tapi, memerlukan waktu beberapa jam. Pada sesi tiga juga sebagian gagal menjalani UNBK di sekolah tersebut. “Inilah sedang sambil berjalan sebagian sudah sesi kedua. Sesi ini sesi ketiga sebagian sudah jalan begitu. Yang terkendala sesi pertama,” tutur Ramli.
Disebutnya, di SMA Negeri 4 Medan berjumlah 535 siswa menjalani UNBK dan per kelasnya diisi 36 siswa. Jadinya, ada sekitar 200 siswa atau sebagian besar siswa di sekolah itu, gagal melaksanakan UNBK di hari pertama dengan pelajaran Bahasa Indonesia. “Kita sudah kumpulkan anak-anak kita panggil kita beri pengertianlah, sabar. Karena cemana Pak, ini ‘kan masalah. Ini beda dengan UNKP (Ujian Nasional Kerta Pensil). Kalau UNKP kalau ada masalah kita fotokopi kita cetak begitu. Kalau ini ‘kan server ada ahlinya untuk itu,” jelas Ramli.
Ia memastikan seluruh siswa yang gagal mengikuti UNBK akibat serangan virus itu, akan menjalani ujian susulan pada 15 April 2019, mendatang. “Sudah kita jelaskan untuk itu. Ini kita kerja sampai malam, biar besok (hari ini,red) tidak ada kendala lagi UNBK ini,” tandasnya.
Kepala Dinas Cabang (Kadiscab) Medan Selatan, Zuhri Bintang ketika dikonfirmasi mengaku tidak tahu ada permasalahan di SMA Negeri 4 Medan meski itu wilayah kerjanya.”Tidak tahu, silakan langsung ke SMA Negeri 4 Medan saja,” ucap Zuhri saat dikonfirmasi Sumut Pos, kemarin.
Di sisi lain, di SMA Negeri 14 Medan mengalami kekurangan fasilitas komputer untuk melaksanakan UNBK. Dengan itu, siswa membawa sendiri laptop dari rumah. Pihak sekolah pun memberikan penghargaan kepada siswa membawa fasilitas sendiri itu. “Kita beri penghargaan berupa sertifikat kepada anak-anak yang membantu kelancaraan UN dengan membawa laptop sendiri. Sama seperti tahun lalu dan itu diteken kepala sekolah Sofyan Purba,” kata Salamuddin Panitia UNBK 2019 di SMAN 14.
Ia menuturkan, di tahun ini sebanyak 286 jumlah peserta yang melaksanakan UN dengan jumlah 3 ruangan dan jadwal 3 sesi ujian. “Tersedia 96 komputer dan 13 laptop yang dipinjam dari siswa. Kami harap mereka lulus semua,” tandasnya.
Gubernur Motivasi Siswa
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Ramahyadi memantau pelaksanaan UNBK di SMAN 1 Medan dan SMA swasta St Thomas Medan, Senin ( 1/4). Gubernur memotivasi siswa agar semangat mengikuti ujian nasional tersebut dan berhasil meraih prestasi.
Gubernur juga meminta kepada para siswa untuk menunjukkan prestasi, agar di dalam UN ini bisa diketahui standard atau peringkat berapa Sumut. Sebab UN juga sebagai evaluasi siswa ke depan.
“Saya yakin siswa punya kemampuan untuk bersaing dan berbuat, dari UN ini bisa kita melihat hasil dari penyerapan pelajaran siswa yang disampaikan para guru, juga dengan dilakukannya ujian berbasis komputer nilai para siswa kita akan diadu di tingkat nasional, hingga bisa diketahui peringkat berapakah prestasi untuk Sumut,” katanya.
Kendati pelaksanaan UNBK ini baru terlaksana 97,8 persen untuk sekolah SMA sederajat dan 98,74 persen, gubernur yakin di Sumut tahun depan akan terlaksana UNBK 100 persen. “Untuk mendukung terlaksananya UNBK 100 persen, Pemprov Sumut akan membantu memfasilitasi kepada sekolah agar bisa terlaksananya UNBK, baik di negeri maupun swasta di seluruh Sumut,” jelasnya.
Lebih lanjut Gubsu juga menjelaskan, keberhasilan siswa dalam menjawab soal tidak terlepas dari guru yang mampu mentransfer ilmu kepada para siswa, hingga sebatas mana bisa mengetahui ilmu yang disampaikan oleh guru. “Untuk itu saya akan melakukan evaluasi kepada para guru negeri maupun swasta dalam mentransfer ilmu kepada siswa, karena keberhasilan siswa tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan para guru, di Jepang itu gaji guru sangat besar karena terkait dengan ilmu yang diajarkan kepada prestasi para siswanya,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut itu, gubernur juga menjelaskan ke depan (tahun ajaran baru) mendatang akan siswa yang berprestasi dari daerah bisa mencoba sekolah dianggap unggulan di Medan. “Keputusan Menteri Pendidikan RI tentang rayonisasi juga diharapkan tidak menutup kemungkinan siswa dari daerah untuk mencoba ke SMA favorit seperti SMA 1 Medan, kami nanti akan menurunkan tim untuk melihat siswa-siswi di daerah yang berprestasi untuk mengikuti pendidikan di Medan, ditambah akan diberikan beasiswa, sebab tidak tertutup kemungkinan siswa yang berprestasi itu ada di luar kota Medan,” paparnya
Sementara itu, Kadis Pendidikan Sumut Arsyad Lubis mengatakan, jumlah siswa SMA sederajat sebanyak 146.888, melaksanakan UNBK berjumlah 116.466 peserta dan UNKP sebanyak 1.488 peserta. Untuk MA jumlah sekolah menggelar UNBK 476 sekolah dan UNKP tidak ada. Untuk peserta melaksanakan UNBK berjumlah 28.641 sekolah. Sedangkan, jumlah SMA Luar Biasa mengikuti UN tahun ini, sebanyak 13 sekolah dan jumlah peserta berjumlah 71 siswa. SMA Luar Biasa ini, seluruhnya menggelar Ujian Nasional Berbasis Kertas Pensil.
Jangan Ada yang Tak Ikut UNBK
Sementara di Kota Tebingtinggi, tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan UNBK, kemarin.
Kepala SMAN 2 Tebingtinggi yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) untuk SMA, Paino SPd mengatakan, sejauh ini pelaksanaan UNBK di Tebingtinggi berjalan lancar. Jaringan internet berjalan lancar dan aliran listrik juga tidak padam.
“Kita harapkan hal ini bisa berjalan lancar dan tidak ada gangguan hingga hari terakhir ujian,” katanya kepada wartawan, Senin (1/4).
Jelas Paino kembali, untuk peserta UNBK di Kota Tebingtinggi SMA sederajat tahun 2018/2019 sebanyak 2.371 pelajar, di mana jumlah peserta untuk SMA Negeri dan swasta sebanyak 2.022 pelajar dan Madrasah Aliyah (MA) baik negeri dan swasta sebanyak 349 pelajar. Sedangkan untuk sesi waktu ujian terbagi tiga, sesi pagi pukul 07.30 hingga 10.30, sedangkan sesi kedua pukul 10.30 WIB sampai 12.30 dan sesi ketiga pukul 14.00 hingga pukul 16.00 WIB.
“Dalam kegiatan UNBK ini, saya meminta laporan dari seluruh kepala SMA negeri dan swasta serta MA negeri dan swasta, apakah semuanya sudah mengikuti UNBK. Apabila tidak hadir, pihak sekolah harus menjemput ke rumahnya dan menelpon pihak keluarga, apa alasannya tidak ikut ujian,” tegas Paino.
Sedangkan sarana dan prasarana seperti komputer diakuinya belum bisa memenuhi kuota dengan jumlah siswa yaitu dengan perbandingan satu banding tiga, Paino menjelaskan, pihak sekolah meminjam komputer milik SMP yang belum melaksanakan UNBK. “Untuk memenuhi kuota, kita harus memiliki 131 komputer,”jelasnya.
UNBK di Langkat Lancar
Sama seperti Kota Tebingtinggi, pelaksanaan UNBK hari pertama di Langkat berjalan lancar tanpa kendala. Sebanyak 8.652 pelajar yang tergabung dalam SMA dan MA negeri dan swasta di Langkat secara serentak mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer ( UNBK ) di sekolahnya masing-masing.
Menurut Ketua MKKS SMA-MA Negeri Swasta Drs Sudiatman MPd, peserta yang mengikuti UNBK pada tahun 2018-2019 ini berjumlah 8.652 berasal dari SMA Negeri dan Swasta termasuk Madrasah Aliah Negeri (MAN) dan Swasta masing-masing 18 sekolah dari SMA negeri dan 48 sekolah berasal dari SMA swasta.
“Sedangkan 3 sekolah dari MA Negeri dan 47 sekolah berasal dari MA Swasta. dengan total peserta UNBK dari SMA Negeri dan Swasta sebanyak 6.153 orang dengan total 66 sekolah . dan 3 sekolah dari MA.Negeri dan Swasta 47 sekolah, sehingga total 50 sekolah dengan .jumlah peserta UNBK pada tahun pelajaran 2019-2020 SMA dan MA se-Langkat Negeri swasta sebanyak 8.652 siswa,’ kata Sudiatman yang juga Kepala SMAN 1 Babalan kepada Sumut Pos di Pangkalan Brandan Wilayah III Teluk Aru, Langkat, Senin ( 1/4 )
Dikatakannya, meskipun di beberapa wilayah seperti Langkat Hulu, terjadi hujan gerimis, namun secara keseluruhan dapat dikatakan lancar. “Semua yang diprediksi akan mengganggu pelaksanaan UNBK, telah diantisipasi semaksimal mungkin dari jauh-jauh hari, seperti kerjasama dengan PT PLN dan telah dihimbau untuk menyediakan mesin genset sebagai antisipasi, jika mati lampu,” katanya.
Wakil Bupati Madina dan Kemenag Motivasi Siswa
Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Jakfar Sukhairi Nasution bersama Plt Kepala Kemenag Kabupaten Madina Dra Hj Masrawati Sipahutar MA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha H Irfansyah Nasution SAg MM melakukan monitoring dan evaluasi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Madina. Kunjangan ini disambut Kepala MAN 1 Madina Dra Hj Marliana MA didampingi Kaur TU Zakiah Nur Pulungan S PdI beserta panitia lainnya.
Wakil Bupati mengucapkan rasa syukurnya karena pelaksanaan UNBK hari pertama berjalan lancer, tidak menemui kendala dan permasalah yang berarti. “Kita berharap seluruh siswa dapat mengerjakan paket soal UNBK ini dengan baik dan benar. Sungguh ruangannya sangan baik dan representatif, sehingga para siswa yang lagi ujian merasa nyaman dan adem menjawab soal-soal tersebut,” ujar Sukhairi.
Wakil Bupati juga menyampaikan kepada para peserta UNBK untuk fokus dan berkonsentrasi dalam menghadapi UNBK ini. “Teruslah belajar dengan baik, jaga kesehatan dan keselamatan, serta jangan lupa berdoa dan minta doa restu kepada kedua orangtua,” katanya.
Saat meninjau pelaksanaan UNBK ini, wakil bupati beserta rombongan tidak diperkenankan memasuk ruang ujian sesuai SOP UNBK yang di keluarkan BSNP. Mereka hanya memantau dan melihat penyelenggaraan UNBK dari luar. (gus/prn/ian/mag-9/mag-6)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana pembangunan jalan tol Medan-Berastagi tampaknya sulit terealisasi. Bahkan, Komisi D DPRD Sumut yang begitu getol memperjuangkan pembangunan infrastruktur ini ke Pemerintah pusat bersama Pemkab Karo, mulai berpikir realistis. Pasalnya, anggaran untuk pembangunan Tol Medan-Berastagi membutuhkan biaya yang sangat besar. Apalagi pembangunannya belum dianggap urgen oleh pemerintah pusat.
Sebagai gantinya, pemerintah akan membangun jalan layang yang menghubungkan Sembahe-Tahura dengan dua seksi yakni Sembahe-Sibolangit dan Sibolangit-Tahura. “Kita pasti akan terus mendesak pemerintah untuk bangun jalan tol ke sana (Berastagi)n
Tapi kita juga sadar kalau biayanya memang sangat besar, triliunan rupiah. Maka ada solusi lain, jalan layang. Biaya jauh lebih murah, tidak sampai Rp1 triliun, hanya berkisar Rp600 miliar sampai Rp700 miliar. Kemarin kita sudah bicarakan hal ini dengan masyarakat Karo melalui ormas-ormas karo dan mereka pun setuju,” ucap anggota Komisi D DPRD Sumut, Baskami Ginting kepada Sumut Pos, Senin (1/4) siang.
Menurut Baskami, hal ini sudah disampaikan kepada pemerintah pusat. “Kalau jalan tol dan jalan layang itu sudah pernah kita sampaikan kepada Bapenas, PUPR dan Komisi V DPR RI terkait masalah anggaran dan prinsipnya, mereka masih menampung usulan itu karena biayanya yang sangat besar,” ungkap Baskami.
Maka dari itu, sebut Baskami, alternatif jalan layang yang biayanya jauh lebih murah tersebut diharapkan bisa terlaksana di tahun depan. “Kita akan desak pemerintah pusat supaya bisa terlaksana di tahun depan. Karena jujur saja, ini sifatnya juga mendesak, masyarakat sudah sangat membutuhkan jalan itu,” tegasnya.
Ditambah lagi, lanjut politisi PDIP ini, kawasan Sembahe dan Sibolangit yang memang menjadi titik parah kemacetan. “Kalau di situ ada kecelakaan, bisa sampai 10 jam kita stagnan di situ, benar-benar parah. Maka jelas kita butuh jalan layang itu sesegera mungkin. Tapi satu hal lagi yang harus diingat, jalan layang ini bukan sebagai pengganti jalan tol, tapi sebagai alternatif lain untuk mengurai kepadatan lalu lintas”, jelasnya.
Pelebaran Jalan Medan-Berastagi Belum Masuk Perencanaan
Sementara, pelebaran untuk jalan lintas Medan-Berastagi sepertinya belum masuk perencanaan pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II tahun ini. Melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2018-2023, jalur alternatif Medan-Berastagi justru lebih prioritas untuk dilaksanakan.
“Setau saya tidak ada pelebaran (jalan Medan-Berastagi). Begitupun, karena Jalan Medan-Berastagi adalah jalan nasional, tentu domainnya ada pada BBPJN II. Mungkin bisa ditanyakan ke mereka,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut, Iswahyudi menjawab Sumut Pos, Senin (1/4).
Dia hanya mengatakan, pihaknya memang sudah melakukan perencanaan buat pembangunan pelebaran jalan provinsi pada tahun ini. Namun sayang, Iswahyudi tak ingat persis detil daerah-daerah mana saja yang akan dikerjakan tersebut. “Saya gak ingat, detilnya harus saya cek dimana saja,” katanya.
Kepala Satuan Kerja (Kasatker) BBPJN II, Zamzami, juga mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Secara detil ia menyarankan agar hal ini ditanyakan ke bagian perencanaan BBPJN II, sehingga informasi yang diperoleh tidak mengambang. “Saya belum ada info tentang itu, dan tidak ingat. Coba ke (bagian) perencanaan. Beliau kebetulan orang baru dan pindahan dari Jakarta,” katanya.
Meski begitu, ia mengakui, pihaknya memang fokus menangani semua jalan nasional yang ada di Sumut terutama atas kondisi kerusakan jalan yang sudah parah. Namun sekali lagi Zamzami menuturkan, kalau rencana seputar pelebaran jalan atau yang terkhusus ruas Medan-Berastagi, belum mengetahuinya.
Seperti diketahui, visi-misi Gubsu dan Wagubsu, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah sudah dituangkan dalam bentuk RPJMD Sumut periode 2018-2023.
Dalam RPJMD juga dimasukkan pengembangan wilayah pada 14 kawasan strategis provinsi, yakni melalui pembangunan kawasan Sport Center berstandar internasional, pembangunan jalan alternatif Medan Berastagi, akses Jalan Lingkar Pulau Nias. Adapun nawacitanya, guna mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah akan membangun berbagai infrastruktur di Sumut.
Pembangunan infrastruktur dimaksud, juga diarahkan kepada peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan peningkatan jalan jembatan dengan target terwujudnya jalan mantap 90% di Sumut. (prn/mag-1)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terdakwa kasus suap Direktur PT Tombang Mitra Utama (TMU), Rijal Efendi Padang tak kuasa menahan tangis di persidangan. Kepada majelis hakim, terdakwa mengaku awal mula mendapatkan proyek pengaspalan Jalan Simpang Kerajaan-Mbinanga Sitellu senilai Rp4.544.280.000 tahun 2018, setelah menghubungi Yansen Sianturi, teman dekat Plt Kadis PUPR, David Anderson.
Hal tersebut dilakukan, sebab Remigo Yolanda Berutu saat sudah menjabat sebagai Bupati Papak Bharat sulit untuk ditemui. Berbeda saat masa kampanye, mudah ditemui.
“Benar yang mulia. Saya adalah tim sukses (TS) yang terdaftar pada saat kampanye pemenangan bupati. Tapi mau jumpa pun susah sama Pak Bupati. Setiap mau bilang bertamu, enggak bisa. Waktu belum duduk, ya kami bisa bertamu. Waktu sudah duduk, enggak bisa. Jadi saya menemui Yansen Sianturi yang kerja di BKD,” ungkapnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Irwan Effendi di ruang Utama Pengadilan Tipikor Medan, Senin (1/4).
Dia mengatakan, Yansen menyebutkan akan ada proyek di Pakpak Bharat pada pertengahan tahun dan diminta mempersiapkan dana yang disebut uang KW. “Jadi dibilang Yansen, ini kalau bulan 6 ada proyek siapkanlah modalmu. Enggak dibilang proyek apa. Siapkanlah sebanyak-banyaknya uang mu. Jadi di situ aku jawab belum ada uang. Ini aku juga mau jual sawah. Setelah itu laku baru ada uangnya,” terangnya yang diikuti tangisan yang cukup keras hingga suaranya tak jelas terdengar lagi.
Terdakwa membeberkan, uang KW tersebut diberikan Rijal sebelum dimulainya pelelangan proyek pengaspalan Jalan Simpang Kerajaan-Mbinanga Sitellu senilai Rp4.544.280.000 tahun 2018, untuk memuluskan jalan.
“Pertama Rp100 juta baru kedua Rp100 juta itu saya kasih pertama sama Yansen dan yang ketiga itu Rp180 juta melalui David untuk diberikan pada Bupati Rp380 juta,” sebutnya.
Selanjutnya, dijelaskan Rijal, dirinya mendapatkan proyek pengaspalan senilai Rp4,5 miliar tersebut. Namun, berikutnya ternyata dirinya diminta untuk membayar uang KW tambahan 25 persen senilai Rp500 juta.
Namun, terdakwa menyebutkan tak menyanggupi dan meminta kembali uang yang sudah diberikan di awal. “Setelah kami jumpa sama David, dibilangnya harus 25 persen. Baru aku bilang sudah kembalikan uangku, aku enggak mampu. Padahal, pertama jumpa sama Yansen dibilang 10 persen tapi setelah jumpa David jadi 25 persen. Tapi karena sudah dikasih, enggak bisa dikembalikan,” tuturnya.
Setelah itu, Rijal hanya menyanggupi Rp250 juta untuk membayarkan uang KW 25 persen tersebut.
Sebagaimana diketahui, Rijal Effendi Padang merupakan Direktur PT TMU yang diduga telah menyuap Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu bersama Plt Kepala Dinas PUPR Pakpak Bharat David Anderson Karosekali dan pihak swasta Hendriko Sembiring. Ketiganya telah berstatus tersangka lebih dulu.
Atas perbuatannya Rizal disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b pasal 13 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sebelumnya, KPK juga menahan Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu, Plt Kadis PUPR Pakpak Bharat David Anderson Karosekali dan pihak swasta Hendriko Sembiring. Ketiganya ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Remigo diduga menerima Rp550 juta yang diberikan pada 16 November 2018 sebesar Rp150 juta dan pada 17 November 2018 sebesar Rp400 juta. (man)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan kembali menyambangi Sumatera Utara. Namun kali ini kehadiran mereka tidak dalam rangka melaksanakan kampanye rapat umum.
Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto dijadwalkan lebih dulu datang ke Sumut, yakni pada Rabu 3 April 2019. Sedangkan Capres nomor urut 01 Joko Widodo, dijadwalkan datang ke Sumut pada Sabtu, 6 April 2019.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Daerah (BPD) Sumut Prabowo-Sandi, Robert Lumban Tobing mengatakan, kehadiran Prabowo ke Sumut kali ini bukan dalam agenda kampanye Pilpres, melainkan untuk memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW. “Tanggal 3 itukan libur, tidak ada jadwal kampanye. Tapi Prabowo kepingin sekali menghadiri Isra Mikraj dengan warga Sumut, makanya beliau akan sempatkan hadir,” ujarnya kepada Sumut Pos, Senin (1/4).
Namun mengenai lokasi acara, sebut dia, sejauh ini masih tentatif. Pihaknya akan melihat lebih lanjut lokasi mana yang memungkinkan bisa didatangi Prabowo, yang melaksanakan peringatan Isra Mikraj dengan melibatkan banyak orang. “Jadi bukan kampanye. Sebab itukan hari besar keagamaan umat Islam. Tapi Pak Prabowo ingin tunjukkan bahwa dia sangat ingin merayakan Israk Mikraj kali ini bersama rakyat Sumut,” kata Sekretaris Partai Gerindra Sumut itu.
Disinggung mengenai pelaksanaan kampanye rapat umum Cawapres Sandiaga Uno di Medan pada 7 April, Robert mengatakan, kemungkinan besar sudah dijadwal namun soal lokasi kegiatan yang masih tentatif juga sejauh ini. “Soal lokasinya masih kita matangkan lagi, sebab kita gak mau kalau nantinya lokasi tersebut malah sudah ada digunakan. Tapi tanggal 7 sudah dijadwal Sandi akan kampanye,” katanya.
Capres petahana, Jokowi, juga akan hadir ke Sumut pada 6 April. Menurut informasi yang Sumut Pos peroleh, kunjungan Jokowi kali ini ke Sumut bukan untuk berkampanye melainkan melaksanakan pertemuan tertutup, yang juga belum diketahui dengan pihak mana. Sedangkan untuk lokasinya, direncanakan di wilayah Deliserdang.
Penasehat Tim Kampanye Daerah (TKD) Sumut Jokowi-Ma’ruf, Japorman Saragih saat dikonfirmasi ihwal kabar ini membenarkannya. Tapi dia juga belum tahu kalau capres usungan mereka akan menghadiri pertemuan dengan pihak mana. “Lagian tanggal itu bukan giliran kami kampanye. Memang benar tanggal 6 beliau (Jokowi) akan turun (ke Sumut), ada pertemuan tertutup. Besok saya kabari lagi pastinya ya, sekarang kebetulan masih ada rapat,” kata Ketua PDI Perjuangan Sumut itu.
Komisioner KPU Sumut Syafrialsyah mengatakan, sejauh ini mengenai informasi kampanye rapat umum parpol yang pihaknya peroleh, sebagian memang sudah ada masuk pemberitahuannya melalui KPU kabupaten/kota. “Seperti Gerindra, NasDem, itu sudah terjadwal tapi (penberitahuan) ke (KPU) kabupaten/kota,” katanya.
Jadwal kampanye tersebut, kata dia, sesuai dengan penetapan yang sudah disampaikan KPU RI. Dimana antara jadwal kampanye rapat umum capres akan diikuti parpol pengusung. Begitupun soal waktu kegiatannya, yaitu dikelang masing-masing dua hari. “Misalnya mulai 24 Maret lalu, kan capres 02 dan bersamaan dengan partai pengusungnya. Kelang-kelangnya dua hari, misal capres 02 dan parpol pengusung pada 24-25, maka capres 01 dan partai pengusungnya 26-27. Dan itu berputar terus sampai 13 April nanti,” katanya. (prn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – KPK sudah mengantongi identitas sumber uang gratifikasi yang diduga akan digunakan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso untuk “serangan fajar”.
Selain dari PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), KPK mengklaim telah mengantongi nama pihak-pihak yang memberikan gratifikasi kepada Bowo.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, diantara Rp8 miliar yang disita dalam kasus suap dan gratifikasi Bowo, sekitar Rp1,5 miliar berasal dari PT HTK. Perinciannya, Rp 310,4 juta dan USD85.130 atau setara Rp1,212 miliar. Sementara sisanya, yakni sekitar Rp6,5 miliar diduga berasal dari sejumlah pihak.
“Sudah kami identifikasi sumbernya (Rp 6,5 miliar, Red). Yang bisa kami sampaikan itu diduga dari pihak-pihak yang ada keterkaitan jabatan dengan tersangka (Bowo, Red) yang merupakan anggota DPR,” kata Febri tanpa mau menyebutkan satu persatu nama-nama pihak yang diduga memberikan gratifikasi untuk Bowo.
KPK akan mendalami pihak yang menjadi sumber uang Rp 6,5 miliar tersebut. Dugaan awal, uang itu diberikan secara bertahap kepada Bowo dan dikumpulkan di kantor PT Inersia di Jakarta untuk kemudian dikemas ke dalam 400 ribu amplop. Amplop itu yang diduga disiapkan Bowo untuk operasi “serangan fajar” di pemilihan legislatif (pileg) 2019.
Bowo tercatat sebagai caleg petahana dari Partai Golkar yang bertarung untuk memperebutkan suara di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah II.
Febri menambahkan, pihaknya segera mengagendakan pemeriksaan saksi terkait dugaan suap dan gratifikasi Bowo. Para saksi nantinya akan dimintai keterangan seputar sumber uang dan sejauh mana dana itu mengalir.
“Untuk sementara, kami menduga uang-uang di dalam amplop itu digunakan untuk kepentingan pribadi BSP (Bowo, Red),” imbuh dia.
Seperti diberitakan, KPK menetapkan Bowo sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Total uang yang diamankan KPK sebesar Rp 8 miliar yang sudah dikemas dalam 400 ribu amplop.(jpnn/ala)
Sopian/Sumut Pos
APEL: Wali Kota Tebingtinggi, Ir Umar Zunaidi Hasibuan, memimpin apel pagi di Sekretariat Pemko Tebingtinggi, Senin (1/4). ASN malas apel pagi akan diberi sanksi.
Sopian/Sumut Pos APEL: Wali Kota Tebingtinggi, Ir Umar Zunaidi Hasibuan, memimpin apel pagi di Sekretariat Pemko Tebingtinggi, Senin (1/4). ASN malas apel pagi akan diberi sanksi.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi, Ir Umar Zunaidi Hasibuan, meminta Asisten Walikota agar memperhatikan kehadiran para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada apel pagi. Menurut Wali Kota, harus ada perbedaan antara ASN yang hadir dan tidak hadir.
“Antara yang malas dan yang rajin tentu harus ada bedanya. Kepada ASN yang tidak taat atau tidak patuh, akan dikenakan sanksi disiplin. Sanksi bisa berupa teguran yang bersifat tertulis, atau pernyataan tidak puas,” kata Umar saat memimpin apel Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemko Tebingtinggi halaman Sekretariat, Jalan Sutomo, Senin (1/4).
Sanksi itu, lanjutnya, dapat menyebabkan ASN bersangkutan tidak akan dipromosikan dalam jabatan. “Dan itu merupakan hukum yang harus kita laksanakan,” tegasnya.
Selanjutnya Umar mengatakan, dirinya kita baru saja mengikuti rapat koordinasi nasional dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Bappenas. Dalam rapat diputuskan, bahwa tahun 2019 ini, pemerintah akan melakukan terobosan dengan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
“Semuanya untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga sistem berbasis elektronik itu menjadi pilihan yang tidak dapat ditunda tunda lagi,” jelasnya.
Mengenai pesta demokrasi yang akan digelar pada 17 April, Umar mengingatkan kepada seluruh ASN agar menggunakan hak pilihnya. “Titik keberhasilannya adalah 78 persen hadir dan menggunakan hak pilihnya.” katanya.
Selama masa kampanye, Umar juga menghimbau kepada ASN jangan ada yang ikut ke dalam partai politik atau salah satu kontestan, karena ASN harus netral.
Terakhir Umar mengatakan, sebentar lagi Tebingtinggi akan menjadi tuan rumah Seleksi Tilawatil Quran dan Hadist (STQH). Ia berharap semua yang ditunjuk menjadi pendamping kontingen kontingen dari daerah luar, agar menjalankan tugasnya sebaik-baiknya. (ian)
NIAS, SUMUTPOS.CO – Odjak Sihombing, mantan Pegawai Penyuluh Lapangan (PPL) Peternakan dan Perkebunan Dinas Peternakan Kabupaten Nias, memilih mengadukan nasibnya kepada Presiden RI di Jakarta. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Nias tak kunjung membayarkan gajinya, yang sudah 12 tahun tidak dibayar, meski sudah ada putusan dari Mahkamah Agung RI.
Diungkapkannya, berdasarkan keputusan Bupati Nias saat itu, Drs H Zakaria Y Lafau, gajinya tidak lagi dibayarkan sejak Mei 1999. Pada tanggal 14 September 1999, Odjak Sihombing mengajukan gugatan, baik di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan maupun di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
Pada tanggal 28 Februari 2005, Mahkamah Agung (MA) RI mengeluarkan putusan Nomor 2001 K/Pdt.G/2003, yang isinya memerintahkan tergugat dalam hal ini Bupati Nias, membayarkan gaji Odjak Sihombing yang ditangguhkan sejak Februari 1998 sampai Januari 1999, dan bulan Mei sampai Augustus 2001.
Namun meski putusan MA sudah keluar tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Nias tak kunjung melaksanakan putusan tersebut. “Memang ada saya terima uang melalui ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebesar Rp30 juta. Kalau tidak salah bulan Oktober 2014. Tapi itu bukan gaji. Itu kerugian saya selama mengurus perkara ini. Bahkan waktu itu sempat saya tolak. Namun ketua pengadilan terus membujuk saya. Dia juga memberi harapan akan mencari solusi. Sehingga waktu itu saya terima saja,” kata Odjak kepada Sumut Pos, Kamis (28/3).
Odjak mengaku sudah berulangkali berupaya agar termohon eksekusi (Bupati Nias) dapat melaksanakan putusan hukum MA. Namun hingga saat ini tidak ada itikat baik dari Pemkab Nias. Sehingga dia merasa sangat dirugikan secara materil dan moril, akibat kehilangan pekerjaan sebagai PNS.
Kepala BKD: Sudah Kami Bayar
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nias, Marulam Sianturi, SE, saat dikonfirmasi Sumut Pos di kantornya, Jalan Pelud Binaka, Gunungsitoli Selatan, Jumat (29/3), mengatakan persoalan tersebut sudah selesai. Gaji atas nama Odjak Sihombing sudah dibayarkan sebesar Rp30,283 juta.
“Haknya sudah kita bayar sesuai putusan pengadilan. Sebenarnya waktu itu, Pemkab Nias hanya menunda pembayaran gajinya. Karena berdasarkan laporan atasannya, sejak ditempatkan di Kecamatan Tuhemberua, dia tidak aktif melaksanakan tugas,” kata Sianturi.
Marulam membeberkan, Odjak sebelumnya merupakan PPL Provinsi Sumatera Utara yang bertugas di Kabupaten Nias, wilayah Kecamatan Gido. Pada September 1996, Bupati Nias pada saat itu Zakaria Y Lafau, mengeluarkan SK tentang penempatan Odjak di Kecamatan Tuhemberua. Namun Odjak jarang aktif.
“Yang dia tuntut sebenarnya adalah pensiunnya. Kita sudah berupaya konsultasi ke BKN. Ada dokumen e-PUPNS yang harus dilengkapi,” kata Sianturi. (adl)
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Para Lurah se-Kota Tebingtinggi beserta sejumlah jajarannya, mengikuti Bimbingan Teknik (Bimtek) penggunaan anggaran kelurahan tahun anggaran 2019, di Gedung Balai Kartini Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi, Senin (1/4). Dalam bimtek tersebut, para lurah diingatkan agar jangan menggunakan dan kelurahan untuk studi tour atau studi banding.
“Penggunaan anggaran yang disalurkan melalui kelurahan ada aturannya. Pada prinsipnya adalah untuk kepentingan masyarakat. Di antaranya untuk pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, serta pengembangan di lingkungan masyarakat. Dan dampaknya dapat dirasakan langsung,” kata Wali Kota Tebingtinggi, diwakili Pj Sekdako Tebingtinggi H Marapusuk Siregar, saat membuka Bimtek. Bimtek berlangsung dengan menghadirkan narasumber Edi Usman Sutan Marajo dari Politeknik Medan.
Marapusuk menyebtukan, para pengguna anggaran dan segenap perangkatnya harus mengerti dan memahami secara jelas, bahwa dana kelurahan harus dipergunakan sesuai dengan aturannya.
“Tidak sembarangan,”paparnya.
Ia meminta memua perangkat kelurahan untuk bekerjasama dan senantiasa solid dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
“Penggunaan dana kelurahan tidak perlu ragu-ragu. Kuncinya, jangan keluar dari ketentuan yang berlaku. Secara teknis nanti akan dijelaskan secara rinci oleh narasumber. Jangan seperti kasus bantuan dana desa yang banyak tersandung hukum, karena penggunaannya dilakukan di luar ketentuan yang ada. Kami berharap hal-hal semacam ini tidak dilakukan di Tebingtinggi. Manfaatkanlah Bimtek ini dengan sebaiknya. Pedomani peraturan yang berlaku,” katanya.
Bimtek yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawai Daerah (BKD), diikuti para Pengguna Anggaran (PA), Ketua Panitia Anggaran (KPA), Panitia Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara. (ian)
Gusman/Sumut Pos
SIDANG: Edison Saragih, pegawai PDAM Tirta Lihou, saat men jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (1/4).
Gusman/Sumut Pos SIDANG: Edison Saragih, pegawai PDAM Tirta Lihou, saat men jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (1/4).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Edison Saragih (41), pegawai PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun, mengikuti sidang perdana di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (1/4). Dia didakwa JPU dari Kejari Simalungun, Sari Ramadani, melakukan pemungutan liar (pungli) sebesar Rp18,8 juta terhadap konsumen.
Dalam dakwaan JPU disebutkan, terdakwa yang merupakan kasir PDAM Tirta Lihou Sinasih, melakukan pungli pemasangan instalasi sambungan rumah per pelanggan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Simalungun.
Awal mula kasus terjadi pada 2 November 2018 . Saat itu terdakwa melakukan pungli untuk pemasangan instalasi air sambungan rumah, padahal seharusnya gratis.
“Terdakwa menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang membayar. Atau menerima pembayaran dengan potongan. Atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,” kata jaksa di hadapan majelis hakim, Sri Wahyuni.
Jaksa menyebutkan, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Lewat interogasi oleh Polres Simalungun, terdakwa mengakui perbuatannya. Ia mengatakan, masih ada sisa uang dari pungutan liar yang diterimanya sebesar Rp7,7 juta, yang disimpan di rekening pribadi terdakwa. Adapun total pungutan liar yang diperolehnya sebesar Rp18,8 juta.
Atas dakwaan jaksa, terdakwa mengakui perbuatannya. Usai persidangan, terdakwa menolak berkomentas atas kasus pungli yang menjeratnya. Jaksa Sari Ramadani menyebutkan terdakwa telah ditahan di Lapas Tanjung Gusta. “Sebelumnya terdakwa ditahan di Lapas Kelas IIA Siantar,” tandasnya. (man)
