istimewa
LOLOS: Bedikenita Sitepu dan Dedi Iskandar Batubara diprediksi bakal kembali mewakili Sumut di DPD RI.
istimewa LOLOS: Badikenita Sitepu dan Dedi Iskandar Batubara diprediksi bakal kembali mewakili Sumut di DPD RI.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perebutan empat kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Sumatera Utara (Sumut) tak kalah sengit pada Pemilu serentak 2019. Dua calon petahana, diprediksi bakal melenggang mulus yakni Dedi Iskandar Batubara dan Beikenita Sitepu Sedangkan dua lainnya, Parlindungan Purba dan Damayanti Lubis kemungkinan bakal sulit mempertahankan kursinya.
Berdasarkan real count yang dilakukan DIB Center, posisi Dedi Iskandar Batubara sejauh ini masih di urutan pertama dari 18 calon lainnya. “Data yang sudah masuk sekitar 2 juta suara, namun untuk presentasenya saya tidak ingat berapa. Datanya ada di kantor sama operator kita,” kata Ketua Tim Pemenangan Dedi Iskandar Batubara, Rusli Damanik menjawab Sumut Pos, Minggu (5/5).
Rusli mengaku tidak berani lagi membagikan hasil real count dari DIB Centre, lantaran banyak calon lain komplain. Bahkan disebut Rusli, salah seorang calon DPD saat ini ada yang melakukan gugatan ke Bawaslu Sumut karena kompetitor mengklaim meraih perolehan suara tertinggi. “Cuma kami tidak tahu, apakah gugatan itu ada dimaksudkan kepada kami atau tidak. Namun data yang kami peroleh itu berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK sampai kabupaten/kota. Apalagi informasinya sudah 15 kabupaten/kota yang selesai. Dan besok (hari ini, Red) sudah rekap tingkat Sumut,” ungkapnya.
Dari informasi yang diperolehnya saat mengawal rekapitulasi suara mulai tingkat kelurahan sampai kabupaten/kota, Dedi Iskandar Batubara sedari awal sudah menempati posisi teratas. Kemudian disusul Pdt WTP Simarmata, Badikenita BR Sitepu, M Nuh, Faisal Amri, dan Abdul Hakim Siagian. “Pdt WTP masih ada di posisi dua. Termasuk safe posisinya bersama Dedi Iskandar. Badikenita juga besar suaranya.
Seperti di Karo, dia bisa dapat 100 ribu, Langkat 56 ribu, dan tempat lain ada yang 5 ribu. Jadi dia punya kans. Disusul tiga lainnya, M Nuh, Faisal Amri dan Abdul Hakim Siagian juga berpeluang mendapat tempat terakhir. Data tersebut dari real count kami sendiri ya, bukan berarti untuk diklaim pihak lain. Dan kami jugakan selalu tanyakan dengan PPK di lapangan, siapa-siapa saja yang berpotensi duduk dari DPD. Hasilnya banyak bilang begitu,” katanya.
Mendapat informasi dari Tim Pemenangan DIB ini, Sumut Pos lantas coba mengonfirmasi kans calon petahana lain, Darmayanti Lubis. Dalam sambungan telepon, Darmayanti tampak tak antusias mendapat pertanyaan tersebut. “Jangan sekarang ditanyakanlah soal hasil. Inikan masih rekapitulasi kabupaten/kota. Nanti saya klaim kalah nyatanya menang, sebaliknya kalau saya klaim menang terlalu percaya diri pula saya,” katanya.
Sementara calon petahana lain, Parlindungan Purba yang juga coba dikonfirmasi, tidak berkenan memberi keterangan hingga berita ini dikirimkan ke redaksi. Bahkan Sumut Pos coba menyambungkan konfirmasi via L/O atau narahubung Parlindungan, Silvester pun tidak menemui jawaban.
Seperti diketahui, terdapat 19 calon DPD RI asal Sumut yang bertarung di Pemilu 2019. Dari 19 orang tersebut, empat orang diantaranya merupakan calon petahana. Yakni, Darmayanti Lubis, Parlindungan Purba, Dedi Iskandar Batubara dan Badikenita BR Sitepu. Khusus nama terakhir, masuk sebagai anggota DPD RI asal Sumut periode 2014-2019 melalui pergantian antar waktu (PAW) Rijal Sirait, akibat tersandung kasus hukum. (prn)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Mengejutkan! Tak pernah terdengar kiprahnya di dunia politik, namun caleg Partai Demokrat Muhammad Andri Alfisah mampu ‘menguasai’ Kota Binjai dengan raihan suara terbanyak.
Anak Wali Kota Binjai Muhammad Idaham ini mengantongi 14.914 suara. Dengan begitu, dia diprediksi bakal duduk di gedung DPRD Sumut dari daerah pemilihan 12 meliputi Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.
Berdasarkan hasil rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara yang digelar KPU Kota Binjai di aula salah satu hotel di Kota Rambutan, belum lama ini, dari lima kecamatan di Kota Binjai, caleg dengan nomor urut 6 ini meraih suara terbanyak di Kecamatan Binjai Utara dengan 4.918 suara. Kemudian di Kecamatan Binjai Kota 2.825 suara, Binjai Barat 2.556 suara, Binjai Timur 2.019 suara, dan Binjai Selatan 2.596 suara.
Suara yang diperoleh Andri ini, mengalahkan perolehan suara caleg incumbent, sebut saja seperti Anhar Monel dari NasDem yang juga mantan Wakil Wali Kota Binjai yang hanya mengantongi 2.172 suara. Herman Sembiring dari PDIP (2.583 suara), Putri Susi Melani Daulay dari Partai Golkar (6.119 suara), Sampang Malem dari Partai Golkar (474 suara), Ajie Karim dari Partai Gerindra (7.455 suara), Muhri Hafiz Fauzi dari Partai Demokrat (1.957 suara), dan Robby Anangga dari Partai Hanura (1.395 suara).
Tak hanya incumbent, Andri juga mengungguli perolehan suara dari Ketua DPRD Binjai, Zainuddin Purba yang juga Caleg DPRD Sumut dari Partai Golkar yang meraih 6.787 suara. Selain Zainuddin, caleg milenial yang baru saja masuk ke pentas politik ini mengungguli caleg pengalaman lainnya. Seperti Suharjo Mulyono dan Rudi Alfahri Rangkuti, keduanya diketahui sebagai Anggota DPRD Binjai. Suharjo Mulyono meraih 3.534 suara di Kota Binjai. Dan Rudi Alfahri Rangkuti raih 3.643 suara. Terakhir mantan Sekda Binjai Elyuzar Siregar hanya 590 suara.
“Alhamdulillah, terima kasih kepada warga Binjai yang telah berpartisipasi di Pemilu 2019 ini. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada warga Binjai? yang telah memberikan kepercayaan suaranya kepada saya,” tandas M Andri Alfisah kepada Sumut Pos ketika dimintai tanggapannya.
Tiga Ketua Parpol Diprediksi Gagal
Kejutan lain juga terjadi dalam Pileg 2019 di Kota Binjai. Secara mengejutkan, tiga ketua partai politik (parpol) yang juga caleg incumbent diprediksi gagal duduk di DPRD Kota Binjai. Kemungkinan besar, DPRD Binjai ini bakal diisi sejumlah wajah-wajah baru.
Ketiga ketua parpol yang diprediksi melenggang ke gedung dewan tersebut yakni Edy Putra (Nasdem), Irfan Ahmadi (Hanura), dan Agus Supriyantono (Gerindra). Catatan Sumut Pos dari hasil rekapitulasi pleno terbuka KPU Binjai, yang berhasil menduduki 30 kursi DPRD Binjai yakni; untuk Dapil I (Binjai Kota dan Binjai Barat) dengan jatah 9 kursi yakni Partai Golkar mendapat dua kursi untuk Noor Sri (2.517 suara) dan M Yusuf (1.775 suara).
Sementara partai lain mendapat masing-masing satu kursi yakni Ahmad Azra’i Aziz dari Partai Gerindra (1.899), Marasonang Lubis dari PKS (1.398 suara), Sri Susilawati dari PPP (1.120 suara), Hj Emagata dari PAN (1.376 suara), HM Sajali dari Partai Demokrat 1.886 suara), Syahrial dari Partai NasDem (1.448 suara), dan Ryan Wijaya dari PDI Perjuangan (1.643 suara).
Sedangkan untuk Dapil II meliputi Binjai Utara dengan jatah 8 kursi, diprediksi yang duduk yakni Ryan Prasetiya Kusnanda (1.818 suara) dan Yudi Pranata (1448 suara) dari Partai Gerindra, Gim Ginting (1.749 suara) dari PDI Perjuangan, Tengku Matsyah (1.431 suara) dari Partai Nasdem, Boniran (1.357 suara) dari Partai Golkar, Fitriyani (1.930 suara) dari PKS, Adil Putra (1.791 suara) dari PAN, dan Ahmad Hasian Siregar (1.732 suara) dari Demokrat.
Untuk Dapil III meliputi Binjai Timur yang memperebutkan 7 kursi, diprediksi yang duduk Joko Basuki (Gerindra 1 kursi, 909 suara), Norasiah dan Hj Kristiana alias Tini (Golkar 2 kursi, 2.810 suara dan 2.502 suara), Ardiansyah Putra (PAN 1 kursi, 1.690 suara), Hairil Anwar (PKS 1 kursi, 956 suara), Sawitma Nasution (Demokrat 1 kursi, 1.483 suara) dan Syarif Sitepu (PDI-Perjuangan 1 kursi, 1.489 suara).
Terakhir Dapil IV (Binjai Selatan) memperebutkan 6 kursi. Prediksi yang duduk Muhammad Iskandar (Gerindra 1 kursi, 1.954 suara), M Atan (PDI-Perjuangan 1 kursi, 1.960 suara), Miswar Gunawan (Golkar 1 kursi, 1.884 suara), Hairul Sembiring (NasDem 1 kursi, 1.645 suara), Irhamsyah Putra Pohan (PPP 1 kursi, 2.034 suara) dan Benny Aula Sanjaya (Hanura 1 kursi, 2.415 suara).
“Pleno KPU Binjai sudah selesai. Kami hanya menetapkan SK terkait DPRD Kota,” jelas Ketua KPU Kota Binjai, Zulfan Effendi.
Prediksi ini menunjukkan wajah baru. Pasalnya, 13 caleg incumben (tiga di antara ketua partai) gagal maju kembali ke DPRD Binjai. Incumben yang gagal yakni, Ari Amjah Surbakti (PKS)?, Antasari Lubis (PPP), Elmita (Hanura), Njoreken Pelawi (Demokrat), Zuraida Hanum (PPP), Juliati (Gerindra), Saidi Susiono (Gerindra), Jonita Agina Bangun (Hanura), Irfan Asriandi (PAN) dan Deni Surianto (NasDem). Selain itu, juga ada caleg incumben yang naik tingkat menuju DPRD Sumut. Artinya mereka tidak bertarung untuk DPRD Binjai lagi. Seperti Zainuddin Purba, Rudi Alfahri Rangkuti dan Suharjo Mulyono.
Diduga Alihkan Suara Partai ke Caleg
Paskarekapitulasi yang dilakukan KPU Kota Binjai, Tim Operasional Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia (TOPAN RI) mengendus adanya dugaan pengalihan suara partai ke oknum caleg di dapil I meliputi Kecamatan Binjai Kota dan Binjai Barat. Temuan tersebut pun sudah dilaporkan ke Bawaslu dan KPU Kota Binjai.
Ketua TOPAN RI Kota Binjai, Arif Simatupang menyatakan, berdasar hasil penelusurannya, temuan dugaan pengalihan dari suara partai ke caleg terjadi di 5 TPS di Kelurahan Bandarsenembah, Binjai Barat. “Ditemukan dugaan pengalihan suara yang dibuktikan dengan perbandingan data C1 dan DA-A1,” kata Arif, Minggu (5/5).
Kelima TPS di Kelurahan Bandarsenembah dimaksud, diduga terjadi pada TPS 7, 9, 12, 13 dan 14. “Pada TPS 7, diduga terjadi pengalihan 30 suara. TPS 9 diduga pengalihan 40 suara. TPS 12 diduga pengalihan 60 suara. TPS 13 diduga pengalihan 6?0 suara. Dan TPS 14 diduga pengalihan 70 suara,” beber Arif.
Dasar pengaduan yang dilayangkan Arif mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dugaan pengalihan suara ini terjadi, kata Arif, karena beberapa faktor yang didapat tak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Pada saat perhitungan suara di TPS khususnya di Kelurahan Bandarsenembah hinggga larut malam, para saksi-saksi disuruh pulang dan kembali lagi besok pagi. Hal ini jelas menyimpang dari SOP,” ujar dia.
“Saksi-saksi yang ditugaskan oleh peserta Pemilu tidak memahami tugasnya sebagai saksi. Baik hak dan kewajibannya, sehingga berpeluang dilakukannya penyimpangan oleh oknum tertentu menjadi mulus,” sambung dia.
Atas temuan ini, Arif menilai, tindakan tersebut merupakan sebuah perbuatan tindak pidana Pemilu sesuai Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum. “Berubahnya data C1 (rekapitulasi tingkat TPS) dengan DA-A1 (rekapitulasi tingkat kecamatan) diduga kuat tidak terlepas dari keterlibatan oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan KPPS Kelurahan Bandarsenembah. Patut diduga kuat, (oknum penyelenggara pemilu) telah menerima hadiah berupa uang ataupun janji. Ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dijerat dengan tindak pidana pemilu,” jelasnya.
“Untuk itu, diminta kepada KPU Binjai untuk meninjau ulang sebelum preseden buruk ini digugat oleh pihak-pihak yang dirugikan dan mencederai nilai demokrasi di Kota Binjai. Terlebih, Ketua KPU Binjai merupakan koordinator Kecamatan Binjai Barat dan patut diduga lalai dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja KPPS dan PPS, sehingga kecurangan dapat berjalan mulus dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Secara tidak langsung, KPU Kota Binjai sebagai pihak yang bertanggung jawab dengan adanya temuan ini,” ujar Arif.
Sayangnya, temuan Arif yang sudah dilaporkan ke Bawaslu dan ditembuskan kepada KPU Kota Binjai belum dibaca oleh Ketua KPU, Zulfan Effendi. Dikonfirmasi, Ketua KPU Binjai, Zulfan Effendi menjawab, belum membaca laporan pengaduan TOPAN RI. “Belum, belum ada. Belum dapat kabar. Mungkin ke Bawaslu,” ujar Zulfan.
Mantan Koordinator Divisi Hukum KPU Binjai ini juga bertanya kepada Sumut Pos terkait pengalihan suara dari perahu politik mana. “Belum bisa, bagaimana mau menanggapi. Kalau ada (pengalihan suara), ya nantilah Bawaslu,” ujar Zulfan seraya mengamini bahwa dirinya merupakan Koordinator Wilayah untuk Kecamatan Binjai Barat.
“Besok lah dicek (laporan pengaduan). Kalau dia mau menggugat ke MK, bisa juga kayak gitu (dugaan pengalihan suara partai ke oknum caleg). Kalau memang terbukti, pidanalah itu,” beber dia.
Sementara, Ketua Bawaslu Kota Binjai, Arie Nurwanto membenarkan adanya laporan yang dilayangkan oleh Ketua TOPAN-RI Arif Simatupang. Namun, kata dia, laporan tersebut belum dibahas oleh Bawaslu Binjai. “Ya ada. Arif Simatupang. Belum-belum. Belum dibahas. Karena pembahasannya hari kerja. Bukan hari kalender. Senin dibahas,” tandasnya. (ted)
sutan sireger/sumut pos
BEREBUT BOLA: Pemain PSMS Medan berebut bola dengan duel udara pada laga kontra PS AD, beberapa waktu lalu.
sutan sireger/sumut pos BEREBUT BOLA: Pemain PSMS Medan berebut bola dengan duel udara pada laga kontra PS AD, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelatih PSMS Medan, Abdul Rahman Gurning mengaku, dari hasil beberapa kali ujicoba terakhir, tim pelatih bakal merekomendasikan maksimal 3 pemain saja untuk diajukan kontrak kepada manajemen.
Usai gelaran ujicoba terakhir kontra PS Putra Buana di Stadion Mini Kebun Bunga Medan, Sabtu (4/5) lalu, tim pelatih dan manajemen PSMS Medan bakal menggelar rapat, hari ini, Senin (6/5). Rapat ini dalam menentukan pemain yang akan dikontrak untuk menggenapkan jumlah penggawa Ayam Kinantan mengarungi Liga 2 2019 mendatang.
“Senin nanti (hari ini, red) akan ditentukan siapa saja pemain yang lolos seleksi, dan direkomendasikan ke manajemen untuk dikontrak. Rapat dengan manajemen ini, khusus membahas pemain dan tim,” tutur Gurning.
Dari perkembangan kemampuan para pemain seleksi, Gurning mengungkapkan, maksimal hanya 3 pemain yang layak gabung dalam tim, karena memiliki gaya permainan sesuai kriteria pelatih dan skuad. “Hanya ada 2, maksimal 3 pemain yang kami rekomendasikan untuk dikontrak. Karena seorang striker tadi saya lihat, masih lebih bagus Aldino. Tapi keputusan akhirnya nanti, pas rapat,” katanya.
Namun dia tak menampik langsung kepincut dengan stoper asal Persikabo Bogor yang juga baru merapat ke PSMS Medan, Hamzaly. Selain memiliki skill sesuai kriteria, Gunring memilih Hamzaly karena asli putera daerah. “Hamzaly akan masuk tim. Apalagi dia asli Medan. Kami memang memprioritaskan yang asli putera daerah,” jelasnya.
Sementara Penananggung Jawab Tim PSMS Medan, Mulyadi Simatupang mengungkapkan, pemain bakal diliburkan beberapa hari saat Ramadan, dan dikumpulkan kembali pada Rabu (8/5) mendatang. “Pemain diliburkan selama 2 hingga 3 hari. Setelah itu kembali latihan persiapan tim. Apakah nanti pas puasa digelar TC atau tidak, akan kami bahas dalam rapat manajemen, Senin (6/5) ini. Semua terkait tim akan dibahas dalam rapat ini, baik soal pemain, TC, dan lainnya,” katanya.
Sementara seperti diketahui, pada laga ujicoba terakhir bentrok PS Putra Buana, PSMS Medan menang dengan skor 4-1. Meski menang, Gurning mengaku belum puas dengan gaya bermain tim, karena tak sesuai dengan target. “Saya maunya mereka main press sejak awal. Di babak pertama permainan tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Karena babak pertama, pemain seleksi langsung saya mainkan. Jadi sangat berbeda sekali gaya permainannya,” ungkapnya.
“Babak kedua, saya lakukan pergantian. Dan di situ baru terlihat gaya PSMS yang asli. Begitu Aldino dimasukkan, gaya permainan PSMS di depan langsung berubah,” imbuh Gurning.
Meski Gurning mengakui para penggawa Ayam Kinantan masih konsisten dalam strategi, dan mencetak gol, namun dia masih menemukan sejumlah kesalahan di lini pertahanan. “Kalau performa sudah meningkat. Strategi juga konsisten seperti apa yang saya inginkan. Cuma karena di lini belakang ada pemain seleksi yang saya turunkan, dan mereka belum sesuai dengan permainan tim,” pungkasnya. (bbs/saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi C DPRD Kota Medan meminta agar Pemerintah Kota (Pemko) Medan memantau dan mengawasi harga bahan pokok di pasaran. Hal ini perlu dilakukan karena seringkali setiap memasuki bulan puasa dan menjelang hari raya idul fitri, terjadi gejolak harga terhadap bahan pokok.
“Seolah sudah tradisi, harga bahan pokok kerap naik menjelang hari besar keagamaan seperti puasa dan lebaran. Jadi kita minta, Pemko Medan melakukan pemantauan dan pengawasan harga bahan pokok, baik itu di pasar tradisional maupun di supermarket,” ungkap Anggota Komisi C DPRD Medan, Jangga Siregar, kemarin (5/5).
Menurut Jangga, pengawasan yang dilakukan sejak dini agar permainan harga diduga oleh distributor maupun pedagang yang melakukan penimbunan barang dapat segera diantisipasi. Seba, kalau tidak maka kenaikan harga pun tak terhindarkan.
“Jangan sampai kenaikan harga ini mengganggu kenyamanan umat muslim melaksanakan ibadah puasa. Mereka jadi terbebani dengan tingginya harga bahan pokok,” ucapnya.
Diutarakan Jangga, dalam pekan ini Komisi C yang membidangi pasar akan meninjau ke lapangan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi harga bahan pokok. “Mungkin pekan ini kami akan meninjau ke pasar-pasar yang kuat dugaan melakukan hal-hal seperti itu (permainan harga),” cetusnya.
Disinggung adanya beberapa bahan pokok yang harganya mulai naik, Jangga mengingatkan agar Pemko Medan melalui dinas terkait segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar maupun menggelar operasi pasar.
“Harga-harga yang naik ini segera ditinjau lagi, dan jangan dibiarkan. Karena banyak pelaku usaha diduga nakal atau sengaja melakukan penimbunan barang supaya harganya mahal. Oleh karena itu, dinas terkait harus melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi kenakalan pelaku usaha. Kalau perlu diberi sanksi tegas agar ada efek jera,” tegasnya.
Sementara, Ketua Tim Pemantau Harga Pangan Sumut, Gunawan Benyamin mengatakan, harga sejumlah pangan di Medan berpotensi mengalami kenaikan. Hal itu dipengaruhi lantaran harga bawang putih yang terus melambung.
“Menjelang beberapa hari puasa, harga sejumlah kebutuhan pokok berpotensi mengalami kenaikan. Hal ini dampak dari harga bawang putih yang naik sangat signifikan,” ujarnya.
Disebutkan Gunawan, harga bawang putih saat ini dijual di pasaran mencapai Rp78 ribu per kg. Padahal, sebelumnya masih dikisaran Rp58 ribu per kg. “Saya menilai kenaikan harga bawang putih ini diakibatkan kesalahan pemerintah. Karena, seharusnya kebutuhan akan bawang putih ini bisa dilakukan dengan cara mengeluarkan kebijakan keringanan dalam pemberian impor,” sebutnya.
Kata Gunawan, kenaikan harga bawang putih tersebut berpeluang membuat harga bawang merah mengalami kenaikan karena ada substitusi. Artinya, sedikit banyak masyarakat yang dirugikan oleh kenaikan bawang putih akan menggantinya dengan bawang merah.
“Perlu diwaspadai bahwa bawang merah harganya juga berpeluang untuk naik. Walaupun sejauh ini harganya masih bergerak stabil dikisaran Rp30 ribuan per kg,” ujarnya.
Selain bawang merah, sambung Gunawan, ada telur ayam yang juga mengalami kenaikan. Harga telur ayam dijual sekitar Rp22.400 per kg, naik dari posisi sebelumnya dikisaran Rp20.800 per kg. Kenaikan harga telur ayam terbilang masih dalam batas kenaikan yang wajar.
Kemudian, harga daging ayam juga naik menjadi Rp34 ribuan per kg dari sebelumnya 30 ribu per kg. Tak hanya itu saja, cabai merah juga masih bertahan dikisaran Rp40 ribu per kg. Sementara itu, cabai rawit juga bertahan dikisaran Rp34 ribu per kg. “Harga cabai ini menjadi harga yang paling besar pengaruhnya terhadap pembentukan laju tekanan inflasi,” tuturnya.
Ia menghimbau, pemerintah daerah perlu melakukan sidak dan sebaiknya memberikan solusi terhadap kenaikan harga tersebut sejauh ini. Ada 2 faktor utama yang berpeluang membuat harga bisa bergejolak di awal ramadhan nanti.
Pertama, tren permintaan yang cenderung meningkat menjelang perayaan keagamaan. Kedua, ada cuaca ekstrem yang tengah melanda wilayah sumatera utara.
“Panas yang berlebihan ini membuat petani harus mengeluarkan biaya ekstra untuk merawat tanaman. Otomatis, memicu kenaikan biaya produksi,” pungkasnya. (ris/ram)
ISTIMEWA
TERIMA: Direktur Bisnis dan Syariah Bank Sumut Tengku Mahmud Jeffry (tengah), saat menerima penghargaan kategori Top BUMD Bidang Manajemen Kinerja BPD 2019 pada event Top BUMD Award 2019 di Golden Ballroom, The Sultan Hotel Jakarta, belum lama ini.
ISTIMEWA TERIMA: Direktur Bisnis dan Syariah Bank Sumut Tengku Mahmud Jeffry (tengah), saat menerima penghargaan kategori Top BUMD Bidang Manajemen Kinerja BPD 2019 pada event Top BUMD Award 2019 di Golden Ballroom, The Sultan Hotel Jakarta, belum lama ini.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bank Sumut kembali dianugerahi penghargaan dalam event Top BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Award 2019 yang diselenggarakan di Golden Ballroom, The Sultan Hotel Jakarta, 29 April lalu. Penghargaan tersebut diberikan kepada Bank Sumut untuk kategori Top BUMD Bidang Manajemen Kinerja BPD 2019.
Ketua Penyelenggara Top BUMD 2019 M Lutfi Handayani, dalam laporannya memaparkan, peserta Top BUMD 2019 disaring dari 1.149 BUMD seluruh Indonesia, yang kemudian diseleksi menjadi 200 BUMD finalis.
“Dari finalis tersebut, sebanyak 162 BUMD finalis yang mengikuti proses penilaian lanjutan secara lengkap,” ungkap Lutfi.
Lebih lanjut Lutfi memaparkan, jumlah peserta meningkat 10 persen dibanding tahun lalu, yang hanya 130 BUMD finalis, yang mengikuti proses penilaian secara lengkap.
Sementara Ketua Dewan Juri, Laode M Kamaluddin mengatakan, penilaian proses seleksi dilakukan secara ketat dan rinci sejak Januari hingga April 2019, dengan menggunakan metode survei, seleksi awal, pengisian kuesioner, dan wawancara penjurian. “Untuk kategori manajemen kinerja, hal yang dinilai adalah apakah perusahaan mampu menyelaraskan visi, misi, strategi bisnis, dan ukuran KPI untuk monitoring-nya, serta bagaimana perusahaan mampu memanfaatkan hasil monitoring kinerja untuk perbaikan daya saing,” bebernya.
Dia juga mengatakan, dari segi aspek pertumbuhan berkelanjutan, yang dinilai adalah pertumbuhan bisnis, cakupan layanan, dan bagaimana perbaikan yang dilakukan atas hasil pengukuran monitoring kinerja tersebut.
Direktur Bisnis dan Syariah Bank Sumut Tengku Mahmud Jeffry, yang hadir dan langsung menerima penghargaan tersebut menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih Bank Sumut ini. Menurutnya, prestasi tersebut tak terlepas dari pencapaian kinerja para pegawai Bank Sumut, sehingga Bank Sumut dinilai mampu berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan, khususnya di Sumatera Utara. “Kiranya penghargaan ini dapat memotivasi seluruh insan Bank Sumut untuk terus meningkatkan kinerja, daya saing, pelayanan, dan berkontribusi tak hanya di daerah, tapi juga di tingkat nasional,” harapnya.
Selain itu, lanjutnya, prestasi Bank Sumut ini juga tidak terlepas dari dukungan seluruh stake holder Bank Sumut, mulai dari nasabah hingga seluruh pemegang saham, baik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, juga seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.
Top BUMD Award diselenggarakan secara berkesinambungan setiap tahunnya oleh Majalah Top Business, bekerja sama dengan Asia Business Research Center, serta beberapa lembaga tim penilai, antara lain Sinergi Daya Prima, PPM Manajemen, Harvard Business Review, Melani K Harriman Associates, dan lainnya. Untuk 2019 ini, tema yang diangkat, yakni ‘BUMD Membangun Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan’.
Kegiatan ini digelar sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada BUMD-BUMD terbaik Indonesia, yang dinilai berhasil meningkatkan kinerja keuangan, bisnis, dan pelayanan konsumen 2 tahun terakhir, serta berkontribusi terhadap pengembangan bisnis, ekonomi, dan investasi di daerahnya, juga turut berperan dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia. (rel/saz)
ISTIMEWA
TUNGGU: Pedagang bumbu di Pusat pasar Medan sedang menunggu pembeli bawang putih.
ISTIMEWA TUNGGU: Pedagang bumbu di Pusat pasar Medan sedang menunggu pembeli bawang putih.
SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Harga bawang putih di pusat pasar Sidikalang mencapai Rp80 ribu per kilogram pada Minggu (5/4). Harga ini naik 50 persen bila dibandingkan dengan harga sebelumnya yang mencapai Rp40 ribu per kilo. Karena harga yang naik tersebut, para pedagang merugi karena tidak adanya pembeli.
Pedagang bumbu di Pusat Pasar Sidikalang, Marni boru Sagala (45) menyatakan dirinya merugi karena tidak ada yang membeli. Padahal, untuk memenuhi permintaan, dirinya harus keluar modal yang cukup besar. “Bawang nya sekarang hanya dipajang saja, karena tidak ada pembeli. Padahal aku sudah keluar modal banyak,” ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Resmina boru Silalahi (51) yang merasakan dampak dari harga bawang putih yang mahal. Padahal, niat untuk menjual bawang putih ini hanya untuk pelanggan tetap saja yang pada umumnya adalah pengusaha makanan.
“Tapi mereka pun membelinya sedikit, mengurangi pembelian karena takut menaikkan harga. Ya, kamilah yang jadi korban,” ungkapnya.
Pemilik rumah makan dibilangan kota Sidikalang, Posman Simanjuntak (56) menyatakan harga bawang putih saat ini memberikan dampak pada bisnisnya. Karena, bawang putih menjadi bumbu utama dalam masakannya.
“Nanti kalau aku naikkan harga, tidak ada yang beli. Aku buat harganya tetap, aku yang rugi. Aku harap, pemerintah segera bertindak,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dairi, Rahmatsyah Munthe membenarkan, jika sejumlah bahan pokok yang berasal dari luar Dairi mengalami kenaikan harga dan salahsatunya bawang putih. Tetapi kata Rahmatsyah, untuk bahan pangan lainya jelang bulan Ramadhan masih kondisi belum mengalami kenaikan yang signifikan.
“Hanya yang tidak berasal dari Dairi yang naik. Kalau asli dari sini, ya tetap. Yang pasti, harga bawang putih yang mahal ini bukan hanya di Sidikalang saja,” pungkasnya. (mag-10/ram)
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pasokan gas LPG ukuran 3 sampai 12 Kg, untuk masyarakat Tebingtinggi untuk seminggu kedepan stoknya dipastikan aman. Hal ini dikarenakan kebijakan dari Pertamina yang menyalurkan gas sebanyak dua kali dalam seminggu selama bulan suci Ramadan.
Gas LPG 3 Kg sampai dengan 12 Kg di distribusikan oleh dua agen gas LPG di Tebingtinggi yaitu PT Tebing Tondong Jaya di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu dan PT Maruli di Jalan Batubara, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebingtinggi.
Agen Gas PT Tebing Tondong Jaya, Koko Liu mengatakan pasokan Gas LPG untuk pemakaian masyarakat kota Tebingtinggi, dipastikan aman karena kebijakan terbaru dari Pertamina. Hal ini membuat pihaknya merasa terbantu.
“Jadi selama bulan Ramadan ini kami pun dapat memenuhi kebutuhan Gas LPG masyarakat Tebingtinggi yang cenderung meningkat,” ujarnya.
Dijelaskannya, dengan adanya bantuan 2 kali masuk gas LPG dalam satu minggu, para agen akan mensuply barang yang cukup banyak ke pangkalan gas yang ada di Tebingtinggi.
“Saya sendiri selaku agen Gas di Tebingtinggi, berharap pihak pangkalan tidak bermain curang atau menaikkan harga gas LPG ukuran 3 Kg, karena gas LPG tersebut sangat dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, pihak pangkalan hanya boleh menjual 1 buah gas LPG 3 Kg, dengan harga Rp16.000 rupiah, karena mereka mengambil dari agen dengan harga Rp 14.000. “Apabila ketahuan ada pangkalan yang berani menaikkan harga gas LPG, kita akan stop penyaluran gas ke pangkalan yang bersangkutan,” pungkasnya. (ian/ram)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut, masih melakukan penyelidikan terhadap dua Bupati di Sumut yang diduga terlibat dalam penyelewengan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“BUPATI Labuhanbatu Utara (Labura) Khairuddin Syah Sitorus dan Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Wildan Aswan Tanjung sedang menjalani pemeriksaan. Dan keduanya masih berstatus sebagai saksi,” ujar Direktur Reskrimsus, Polda Sumut Kombes Pol Rony Samtana, Minggu (5/5).
Ia mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait penyelewengan kasus DBH PBB tahun anggaran 2013-2015.
“Kita masih dalami kasusnya. Ini masih kordinasi sama ahli. Perkembangan nanti saya kabari,” ujarnya.
Apakah kedua bupati tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka? Orang nomor satu Ditreskrimsus Polda Sumut itu mengatakan bisa saja terjadi.
Namun akunya, pihaknya belum bisa memastikan karena keduanya masih diperiksa sebagai saksi.
“Nanti setelah semuanya selesai, baru bisa kita terapkan, mereka tersangka atau tidak,” terangnya.
Seperti diketahui, pihak Polda Sumut dalam hal ini, penyidik Subdit III/Tipikor DitKrimsus Polda Sumut sedang mendalami kasus dugaan penyelewengan DBH PBB yang dilakukan dua kepala daerah.
Keduanya adalah Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Khairuddin Syah Sitorus dan Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Wildan Aswan Tanjung.
Ia menyatakan kedua bupati itu berpotensi dapat diangkat menjadi tersangka.
“Saat ini masih saksi. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk naik menjadi tersangka,” ujarnya belum lama ini.(man/ala)
KARO, SUMUTPOS.CO – Gara-gara menganiaya istri pertama, Lilik Suhendro (51) oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pertanian Karo mendapat sanksi. Selain harus mendekam di penjara, Lilik juga diberhentian sementara sebagai ASN.
SEKRETARIS Dinas Pertanian Karo Munarta Ginting mengungkapkan, Lilik berpangkat golongan IIC diberhentikan sementara.
“Haknya (sebagai ASN) hanya diberikan 50 persen dari penghasilan jabatan terakhir sebagai ASN,” ujar Munarta kepada wartawan, akhir pekan lalu.
Sanksi yang diberikan kepada Lilik, kata Munarta, berdasarkan ketentuan Pasal 276 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemen PNS, dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, serta Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015.
Sebelumnya, Polres Tanah Karo menetapkan dan menahan Lilik dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atas laporan istrinya.
Berdasarkan proses penyidikan yang dilakukan Polres Tanah Karo itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karo mengeluarkan keputusan Nomor 800/135/BKD/2019, tertanggal 24 April 2019, memberhentikan sementara Lilik Suhendro sebagai ASN.
Sekadar mengingatkan, Lilik ditangkap Senin (8/3) lalu karena memukuli istrinya Tenang DL Tarigan (53). Penganiayaan dilakukan Lilik di rumah mereka di Jalan Tropis, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Karo, Rabu (13/3).
Lilik memukuli istri pertamanya karena kesal disuruh menceraikan istri keduanya yang berstatus mantan SPG rokok.
Akibat pemukulan secara berulang itu, wajah korban dan kening kanan mengalami luka. Atas perbutan itu, Lilik dipersangkakan melanggar Pasal 44 ayat 91 UU RI No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.(deo/ala)
KOMPAK: Tiga bandar sabu dan dua wanita kompak memperlihatkan barang bukti di Satres Narkoba Polres Tanah Karo.
KOMPAK: Tiga bandar sabu dan dua wanita kompak memperlihatkan barang bukti di Satres Narkoba Polres Tanah Karo.
KARO, SUMUTPOS.CO – Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Karo mengamankan lima orang pelaku narkotika jenis sabu, dua di antaranya perempuan.
Pengungkapan ini berawal dari pendalaman polisi atas informasi masyarakat. Kelimanya ditangkap di dua lokasi.
Pertama di Desa Gurusinga, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dan di Bungalow R & B, Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang.
Polisi menyita barang bukti sabu beserta uang tunai jutaan rupiah.
Kasat Narkoba Polres Tanah Karo, AKP Sopar Budiman mengatakan, penangkapan kelimanya berawal dari informasi masyarakat.
Penangkapan awal, kata Sopar, dilakukan di rumah Parlaungan Siregar (39 tahun) di Desa Gurusinga, Kecamatan Berastagi. Saat digerebek, Parlaungan bersama temannya, Imanuel Bangun (38).
Dari rumah Parlaungan, kata Sopar, disita 30 paket sabu dengan berat 31,20 gram.
Dijelaskan AKP Sopar, Imanuel Bangun mengakui sabu diperolehnya dari Joni Ginting (43), warga Desa Bandar Baru.
“Hari itu juga dilakukan pengembangan, jam 23.00 WIB, Joni Ginting ditangkap bersama Sulastri (40) warga Bandar Baru, dan Dermawati br Tarigan warga Desa Singgamanik, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, di Bungalow R & B,” ujar AKP Sopar Budiman kepada wartawan, Sabtu (4/5).
Dari penangkapan Joni Ginting bersama dua perempuan, disita uang tunai sebesar Rp9,8 juta. Polisi masih mendalami keterangan kelima orang tersebut, terutama mencari tahu peran masing-masing dalam pengungkapan kasus sabu itu.
“Kelima tersangka masih menjalani pemeriksaan lanjutan. Apakah memang ada di antara mereka merupakan jaringan bandit shabu, kita tunggu jawaban dari tersangka,” imbuh Sopar.(deo/ala)
