MEDAN, SUMUTPOS.CO – Potensi masyarakat untuk tidak memberikan hak suaranya pada Pemilu serentak 2019 nanti, diperkirakan masih besar. Kondisi ini diperkirakan karena masih minimnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat. Karenanya, Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Berkarya akan menjadikan ini menjadi peluang untuk mendulang suara.

Dalam menekan jumlah masyarakat yang tidak memberikan suara pada Pemilu atau sering disebut dengan istilah Golput atau golongan putih, bukan hanya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) semata. Partai politik dan calon legislatif sebagai peserta Pemilu 2019, juga harus ikut ambil bagian dalam menyosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara. Karena, jika informasi cara mencoblos tidak sampai hingga tingkat terbawah, akan semakin melebarkan angka golput.

“Kalau disebut rugi, ya tentu kami rugi kalau masyarakat golput. Bukan cuma kami, semua partai juga akan rugi. Saat ini masyarakat cenderung memilih parpol yang mendukung calon presiden yang akan dia pilih. Sedangkan partai kami, Partai Garuda bukanlah partai yang mendukung salah satu calon presiden itu. Sedangkan untuk pemilu kali ini kontestasinya adalah Pilpres, jelas kami tidak diuntungkan karena hal itu di samping partai kami juga adalah partai baru yang tentu kurang dikenal,” kata Ketua DPD Partai Garuda Sumut, Irwansyah kepada Sumut Pos, Senin (1/4).

Namun, kata Irwansyah, partainya optimis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu kali ini, agar tidak golput dan memberikan suaranya kepada partainya. “Cara meningkatkannya ya dengan terus bersosialisasi secara ‘door to door’, terus perkenalkan diri kita beserta visi dan misi yang pro rakyat. Selain itu, kita juga harus menyampaikan bahwa kalau mereka tidak mau menggunakan hak suaranya dengan memilih orang-orang baik, maka besar kemungkinan orang-orang yang tidak baiklah yang akan menjadi wakil mereka,” tuturnya.

Senada dengan Partai Garuda, PSI pun menilai, masyarakat golput menjadi segmen yang potensial bagi mereka. ketua DPD PSI, Fuad Ginting menilai, kalau banyak masyarakat yang golput, tentu itu tidak baik. Bangsa ini rugi, sudah keluar biaya banyak untuk menyelenggarakan Pemilu tapi tidak dipergunakan. “Tapi sekarang mari kita lihat dari sisi lain. Dengan masih adanya potensi masyarakat yang golput, itu artinya kita masih punya tugas untuk menjadikan mereka turut berpartisipasi dalam hal ini. Dan momen itu juga akan kita jadikan sebagai langkah baik untuk menjadikan mereka sebagai pemilih partai kita. Kami akan terus bersosialisasi untuk itu disaat pemilu yang sudah sangat dekat ini,” jelas Fuad Ginting kepada Sumut Pos.

Setali tiga uang, Partai Berkarya juga akan bekerja ekstra keras untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu kali ini, sekaligus bisa meraih suara dari segmen ini. “Ada yang bilang Golput itu adalah pilihan. Itu jelas pandangan yang salah. Yang benar itu ya harus memilih,” kata Ketua DPW Partai Berkarya Sumut Rajamin Sirait.

Kalau satu masyarakat golput, lanjutnya, maka dia tidak turut dalam mengubah nasib bangsa dan secara tidak langsung dia sedang menggantungkan nasib bangsa ini dengan masyarakat lain yang memilih. Padahal dia sendiri punya hak untuk mengubah nasib bangsa. “Itulah yang akan kita sampaikan kepada masyarakat dengan sosialisasi secara ‘door to door’. Karena jujur saja, kalau bicara soal rugi, bukan hanya partai Berkarya, semua partai politik pasti akan merasakan kerugian yang sama kalau masyarakat memilih Golput,” tutupnya.

Wakil Ketua PDI Perjuangan Sumut, Djumiran Abdi juga mengatakan, partainya akan berusaha menekan angka golput. Hingga kini, pihaknya melalui seluruh caleg sedang gencar melakukan sosialisasi, terutama tentang tata cara pencoblosan surat suara. “Supaya masyarakat tahu memilih. Rata-rata caleg PDI Perjuangan membuat contoh surat suara. Lalu disosialisasikan kepada masyarakat supaya mereka paham,” ujarnya menjawab Sumut Pos, Senin (1/4).

PDI Perjuangan sependapat dengan asumsi banyak pihak, salah satu faktor terjadi golput lantaran rendahnya sosialisasi tentang cara pencoblosan. “Potensi golput akan besar jika kita tidak rajin untuk turun secara door to door. Jadi memang dalam waktu yang singkat ini, kami jalan terus melakukan sosialisasi tata cara pencoblosan, termasuk mengajak untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 17 April nanti,” katanya.

Tak hanya potensi golput, bilamana masyarakat menggunakan hak pilih namun karena minimnya pemahaman tata cara pencoblosan, bisa saja salah dalam menentukan pilihan. “Iya, jadinya bisa keliru dan berpotensi salah pilih. Makanya kami pun proaktif akan potensi ini,” ujarnya sembari mengakui bahwa kinerja penyelenggara pemilu tentang hal ini, sudah cukup maksimal. “KPU dan Bawaslu kami rasa sudah maksimal memberi sosialisasi mengenai ini. Namun tentu belum menjangkau sampai kalangan bawah, makanya perlu kita bantu kerja mereka menyampaikan ke masyarakat,” pungkasnya.

Wakil Ketua Partai Gerindra Sumut, Sugiat Santoso juga berpandangan serupa. Menurutnya, KPU sudah optimal hingga sekarang menyosialisasikan semua tahapan pemilu terutama tata cara pencoblosan surat suara. “Masalah ini sebenarnya menjadi tugas setiap aktivis demokrasi, baik formal ataupun informal. Inikan penting untuk kecerdasan politik rakyat hingga ketingkat akar rumput. Dan kami melihat, kinerja KPU di semua tingkatan sudah cukup baik dalam hal ini,” katanya.

Diakui dia, problem demokrasi di Indonesia angka golput semakin membesar. Itu menunjukkan seluruh stakeholder termasuk elemen masyarakat tidak melakukan peningkatan dari sisi kuantitatif jumlah pemilih. “Sekali lagi kita belum bicara kualitatif demokrasi, sebab aspek kualitatifnya saja masih bermasalah. Oleh karena itu pendidikan politik adalah keharusan bagi setiap pegiat demokrasi, baik formal ataupun informal,” ujarnya.

Gerindra sendiri, imbuh Sugiat, sudah ikut melalui seluruh caleg menyosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara kepada masyarakat, bahkan kegiatan itu dilakukan secara door to door. “Sebagai parpol kami punya kepentingan agar pemilih datang ke TPS. Kami sudah solidkan infrastruktur sampai ketingkat anak ranting, door to door menyampaikan kepada warga dan pemilih untuk datang ke TPS pada 17 April nanti. Termasuk juga bagaimana cara pencoblosan selalu disosialisasikan semua caleg kami,” katanya.

Ia menambahkan, dalam hal sosialisasi tata cara pencoblosan ini, tidak semata menjadi tugas dan kewenangan penyelenggara pemilu saja. Melainkan parpol dan caleg sebagai peserta pemilu turut andil membantu pekerjaan KPU dan Bawaslu. “Termasuk juga media massa harus gencar menyosialisasikan hal ini, sehingga publik mendapat pemahaman dan dengan kesadarannya mau menggunakan hak pilih. Dan KPU menurut kami sudah bekerja maksimal sejauh ini,” katanya.

Ketua Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sumut, Iskandar mengatakan pihaknya sudah sangat siap menghadapi Pemilu 2019 dimana salah satunya ikut berkontribusi dalam menyosialisasikan tahapan pemilihan kepada masyarakat. “Untuk cara pencoblosan surat suara misalnya, selain caleg, struktural pengurus DPW NasDem Sumut juga ikut menyosialisasikannya,” katanya.

Menurut dia, pihak penyelenggara pemilu pasti sudah bekerja ekstra menyosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara. Untuk itu sebagai unsur dari Pemilu, pihaknya sudah ikut andil dalam hal menyampaikan tahapan dimaksud kepada masyarakat. “Apalagi yang kita tahu, dengan banyaknya surat suara yang akan dihitung pada hari pencoblosan nanti, tentu kerja dari perangkat KPU menjadi lebih ekstra. Salah satu hal untuk mendukung kerja mereka, kami pun sudah siapkan saksi di semua TPS,” katanya. (mag-1/prn)

MEDAN, SUMUPOS.CO – Danau Toba akan semakin memesona dengan hadirnya The Kaldera Toba Nomadic Escape di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Sumatera Utara. Lokasi itu akan menjadi destinasi wisata baru yang menawarkan nuansa alam berkelas dunia.

Hingga kini pembangunan The Kaldera Nomadic Escape terus dikebut. Rencananya, destinasi berkonsep Nomadic Tourism itu dilaunching Menteri Pariwisata Arief Yahya pada Kamis (4/4) mendatang.

Pembangunan Toba Nomadic Escape di lahan zona otorita ini dilakukan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) sejak awal 2019 lalu. Pembangunan ini dilaksanakan setelah proses penyerahan sertifikat hak pengelolaan (HPL) tahap I seluas 279 hektar dari 386,72 hektar, pada Desember 2018 lalu.

Direktur Utama (Dirut) BPODT, Arie Prasetyo mengungkapkan, pelaksanaan pembangunan dilakukan secara berkelanjutan. Saat ini, lahan baru digunakan sekitar 2 hektar. Nantinya, kawasan ini akan terintegrasi dengan Toba Caldera Reserve, Sibisa Airport dan Desa Wisata Sigapiton untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan.

“Saat ini, kami bersama tim lapangan sedang proses finishing yang ditargetkan selesai akhir Maret. Kemudian dilanjutkan dengan test commissioning, penyiapan logistik untuk event launching, finalisasi lansekap, lighting ambience, serta artwork,” ucap Arie kepada wartawan di Medan, Minggu (31/3) siang.

Pembangunan The Kaldera Nomadic Escape ini, di bawah arahan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Pariwisata, dengan mengawali pembangunan Sibisa Integrated Resort yang juga Kawasan Pariwisata Destinasi Danau Toba.

“Untuk launching, kita sudah menyiapkan 10 buah bell tents dan dua unit kabin untuk tamu yang akan menginap. Menteri Pariwisata Arief Yahya dijadwalkan akan membuka destinasi digital ini pada 4 April 2019. Destinasi ini dibangun di lahan perintisan lebih kurang 1,5 hektar dengan menghabiskan anggaran pembangunan fisik Rp5 miliar,” ungkap Arie.

Arie menjelaskan, Site Plan Nomadic Tourism ini didesain memiliki fasilitas area-area camping ground yang nantinya bisa dinikmati wisatawan seperti Nomadic Bubble Tent, Nomadic Cabin, Nomadic Caravan Park, dan Nomadic Bell Tent. Di lahan ini juga sudah memiliki fasilitas helipad yang bisa digunakan sebagai akses khusus tamu VIP.

“Destinasi ini akan menjawab kebutuhan kita akan destinasi berkualitas di Danau Toba. Konsep nomadic sangat tepat di terapkan di Danau Toba. Dan kita harus memaksimalkan potensi yang ada di sana,” tutur Arie.

Pada acara launching 4 April nanti, panitia sudah menyiapkan berbagai atraksi. Ada Toba Coffee Show yang menampilkan Lisa & Leo Organic Coffee, salah satu Q Processor tingkat dunia. Dalam 10 tahun belakangan Lisa & Leo Organic Coffee telah ekspor kopi berkualitas dari Simalungun ke coffee shop beken di Amerika, Eropa dan Australia, termasuk Blue Bottle Coffee. “Ada pula Toba Gastronomy Show yang menghadirkan fine dining ala hotel bintang lima dengan view spektakuler lembah Sigapiton dan Danau Toba,” pungkasnya.

Diketahui, lokasi The Kaldera Nomadic Escape ini tidak terlalu jauh. Posisinya hanya 20 menit dari Parapat, atau sekitar 1 jam 30 menit dari Balige. The Kaldera Nomadic Escape ini juga berjarak 2 jam dari Bandara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), dan hanya 10 menit dari Bandara Sibisa.

Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Nomadic Kementerian Pariwisata, Waizly Darwin, mengungkapkan The Kaldera Nomadic Escape merupakan amenitas wisata kembara (nomadic tourism) yang dikembangkan oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Darwin menjelaskan, nantinya The Kaldera Nomadic Escape ini akan menyediakan amenitas berupa 15 tenda belt, 2 cabin, 2 tenda bubble, 1 ecopod, dan area parkir untuk Camper Van.

“Destinasi ini sangat lengkap. Fasilitas lain yang ada di The Kaldera Nomadic Escape adalah Kaldera Ampiteathre, dengan kapasitas 250 orang, Kaldera Plaza, Kaldera Stage, Kaldera Hill, juga 2 toilet,” ungkap Darwin.

Segmen utama wisatawan adalah para nomad, milenial, dan family. Selain wisatawan nusantara, wisatawan mancanegara yang menjadi target adalah dari Malaysia, Singapura dan Eropa.

“The Kaldera memiliki view yang mempesona. Dari lokasi, kita bisa melihat indahnya Desa Wisata Sigapiton yang berlokasi di lembah di bawah The Kaldera, diapit bukit di kanan dan kiri dengan pemandangan Danau Toba dan Pulau Samosir di kejauhan. Diperkirakan The Kaldera dapat menampung 50 wisatawan yang menginap di fasilitas glampingnya,” tandas Waizly.

Harus Kompak untuk Danau Toba

Dari sisi ekonomi, Bank Indonesia (BI) ikut mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah maupun nasional dalam membangun potensi pariwisata untuk menyumbang devisa bagi negara ini. “Kita sangat bangga, karena Sumatera Utara yakni Danau Toba menjadi salah satu destinasi wisata nasional, jadi kita dorong,” ungkap Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi kepada wartawan, Minggu (31/3).

Rosmaya menjelaskan,di tahun 2019 ini BI fokus mendorong pembangunan prioritas empat destinasi ‘Bali Baru’ yakni Danau Toba, Borobudur, Labuhan Bajo dan Mandalika. Untuk itu, dia mengajak seluruh pihak terkait ikut terlibat dan berkontribusi. “Tapi, dalam rapat daerah dan nasional, daerah sudah bagus (pariwisatanya) kita dorong lagi. Dimana itu, di Jakarta, mengarah ke Kota Tua. Kemudian, kita dorong Banyuwangi, Bali dan beberapa wisata yang baik,” jelas Rosmaya.

Dari data yang ada, menurutnya, wisata kita tidak kalah baik dengan negara-negara lainnya. Akan tetapi, harus didorong dengan sejumlah program yang sudah dibuat untuk dilaksanakan. Dengan membangun akses, atraksi dan amenitas. Kemudian, promosi dan pelaku bisnis. “Kita sebut 3A dan 2P, yaitu akses, untuk tempat wisata yang bagus, aksesnya nggak ada seperti jalan rusak, penerbangan tidak ada. Tapi, untuk Danau Toba sudah bagus. A, kedua atraksi. Kalau sudah datang tempat indah. Tidak ada event-event, makanya data kita peroleh hunian hotel turis itu, 1,7 hari. Artinya, gak dua malam. Mari untuk Danau Toba kita ciptakan peluang,” ungkap Rosmaya.

Ia mengakui, Turki dan Thailand mengelola pariwisata dengan baik. Atas hal itu, kedua negara tersebut memiliki cadangan devisi berasal dari sektor pariwisata. Hal ini, menjadi acuan dalam pembangunan pariwisata dalam negeri. “ Turki dan Thailand kuat pariwisatanya. Untuk BI mendorong terus pengembangan pariwisata. A-nya satu lagi, Amenitas adalah kebersihan, keramahan. Dimana keramahan kita tidak merata seperti di Bali sudah siap,” tutur Rosmaya.

Rosmaya menambahkan, pariwisata sangat mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat, daerah hingga nasional. Dipastikan, dengan potensi keindahan alam Indonesia menjadi nilai utama, yang tidak dimiliki negara mana pun di dunia ini.

“Kemudian 2P. P pertamanya promosi, jadi semua pihak terkait. Kita dorong Indonesia dari Promosi, dari mulut ke mulut. Kita harus kompak semua ini ya. Kemudian P keduanya, pelaku bisnis, bagaimana pembiayaan. Dimana, ada pariwisata didorong untuk memproduksi hasil-hasil karyanya dari UMKM disekitarnya,” pungkasnya. (gus)

SUMUPOS.CO – Indonesia untuk pertama kalinya menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) secara serentak. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden digabung dengan pemilihan anggota legislatif. Sayangnya, sosialisasi cara mencoblos dari penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih minim. Hal itu dikhawatirkan bakal memicu keengganan masyarakat untuk memilih alias ‘golput’.

MASYARAKAT di pesisir Belawan mengaku, sosialisasi tata cara dalam memberikan hak suara pada 17 April nanti dari KPU, masih minim. Seperti disampaikan tokoh nelayan, Nazaruddin kepada Sumut Pos, Minggu (31/3). Ia khawatir, dengan minimnya sosialisasi akan berdampak buruk pada pesta demokrasi pada 17 April mendatang.

Alasannya, masyarakat nelayan yang memiliki pendidikan rendah, sehingga perlu adanya penyampaian sosialisasi kepada mereka. “Sampai saat ini, banyak nelayan dan keluarganya masih belum tahu cara memilih. Kita khawatir, ini bisa menyebabkan masyarakat malas datang ke TPS,” ungkap Nazarudin.

Ketua Kolompok Karya Deli ini meminta kepada penyelenggara Pemilu untuk segera turun ke pesisir Belawan melakukan sosialisasi, untuk mengajak masyarakat nelayan untuk semangat mengikuti Pemilu 2019. “Jangan sempai ada pemikiran nelayan, dari pada nyoblos lebih baik melaut. Apalagi kalau di hari H banyak nelayan melaut, potensi ‘golput’ (tidak memilih)n

kemungkinan besar akan terjadi. Makanya, kita minta camat dan lurah untuk meminta kepada penyelenggara Pemilu untuk turun melakukan sosialisasi,” pinta Nazarudin lagi.

Begitu juga dikatakan Sekretaris Aliansi Masyarakat Nelayan Sumatera Utara (AMANSU), Alfian MY. Dia meminta agar penyelenggara Pemilu membuat sebuah kegiatan sosialisasi menarik simpati nelayan, agar masyarakat nelayan tidak mementingkan mencari makan melaut. Sehingga, potensi golput dapat diminimalisir pada 17 April mendatang. “Intinya, sosialisasi sangat penting. Kenapa sampai saat ini masih minim di kalangan nelayan? Ini yang buat nelayan lebih memilih melaut dari pada ikut Pemilu. Kalau sudah ada kegiatan untuk menarik minat nelayan, maka minat masyarakat nelayan akan tinggi,” cetus Alfian.

Ismail (68), warga Jalan Gunung Martimbang, Kelurahan Lalang, Kota Tebingtinggi saat diwawancarai Sumut Pos mengaku, dirinya belum mengetahui tata cara pencoblosan. Dia mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi, hanya mendengar cerita-cerita orang bahwa tanggal 17 April 2019 ada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD. “Kata anak saya, nanti ada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden begitu juga dengan pemilihan anggota DPRD,” katanya.

Saat ditanya terkait berapa kertas surat suara yang diterima untuk di coblos, Ismail mengaku tidak mengetahuinya. “Kalau tahun 2014 lalu ada empat kertas suara. Kalau sekarang, enggak tahulah,” sebutnya.

Setelah dijelaskan Sumut Pos, akhirnya Ismail mengetahui kalau nanti pemilih akan menerima lima kertas suara dari petugas KPPS untuk dicoblos. Tapi untuk tata cara pemilihan, dia mengaku masih bingung dan yang hanya dia ketahui pencoblosan Presiden dan Wakil Presiden, itupun karena ada gambarnya. Sedangkan untuk anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Tebingtinggi tidak ada gambar, hanya nama dan nomor urut. “Itu yang bikin bingung mencari namanya dengan begitu banyak nama calon,” tandasnya.

Menyikapi kondisi ini, pengamat politik Agus Suryadi memprediksi, persentase golput pada Pemilu 2019 di Sumut masih cukup besar. Dia memperkirakan, terget partisipasi pemilih hingga 80 persen di Sumut, sulit untuk tercapai. “Barkaca dari Pemilu 2014 dan beberapa Pilkada di Sumut, termasuk Pilgubsu lalu, persentase golput masih besar,” ujar Agus.

Pada Pemilu 2014, persentase pemilih mencapai 75 persen. Sedangkan pada Pilgubsu 2018 lalu, persentase pemilih hanya 65 persen. Bahkan pada Pilkada Kota Medan 2015, pertisipasi pemilih tidak sampai 26 persen.

Akademisi dari USU itu menilai, ada beberapa faktor penyebab golput. Diantaranya adalah sosialisasi tenteng Pemilu 2019 akan berpengaruh kepada golput. Tidak bisa dipungkiri, Pemilu kali ini lebih rumit dari sebelumnya, Banyaknya kertas yang akan dicoblos, membuat masyarakat bingung. “Sudah pasti bingung, karena kertas yang dicoblos cukup banyak. Apalagi kalau sosialisasi kurang. Tapi, ini tidak terlalu berpengaruh kepada golput, tapi suara tidak sah. Bakal lebih banyak suara tidak sah,” paparnya.

Namun Agus tidak menyalahkan KPU dalam minimnya sosialisasi tersebut. Dia menyebut, sosialisasi bukan hanya tugas KPU, tapi juga parpol, Bawaslu dan pemerintah. “Nah, sekarang tinggal bagaimana semua stakeholder bekerja dengan waktu sedikit. Semua pihak harus gencar melakukan sosialisasi. Selain itu, saat hari pelaksanaan, petugas di TPS jangan kaku. Berilah informasi kepada pemilih tentang tata cara pemilih,” tegasnya.

Selain itu, adalah politik identitas yang masih berpengaruh di Indonesia. “Politik yang mengangkat agama dan etnis membuat masyarakat enggan untuk memilih,” sebutnya.

Tensi politik yang tinggi juga akan berpengaruh kepada golput. “Kita tidak bisa pungkiri, sekarang telah terbentuk kelompok-kelompok di tengah masyarakat. Masyarakat yang tidak tergabung dalam kelompok-kelompok itu, seolah-olah tidak peduli dengan Pemilu 2019,” tandasnya.

Pengamat sosial politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Sohibul Ansor Siregar juga mengatakan, memang ada dua potensi kejadian yang menjadi risiko atas minimnya sosialisasi kepada masyarakat dalam tata cara pencoblosan ini. Disebutnya, potensi pertama adalah kemungkinan terjadinya kesalahan dalam memberikan suara. Karena, masyarakat masih banyak yang belum tahu warna-warna kertas suara. Misalnya, untuk DPR RI warna kuning, DPRD Provinsi warna Biru dan DPRD Kabupaten Kota warna Hijau.

“Misalnya si pemilih ingin mencoblos caleg A untuk tingkat kabupaten kota, tapi kertas suara yang dibukanya kertas untuk DPRD provinsi. Lalu dicarinya nama caleg pilihannya ternyata tidak ada. Akhirnya dia pilih caleg lain dengan partai dan nomor urut yang sama. Secara rasional, ini bisa saja terjadi,” beber Sohibul.

Potensi kedua, sebut Sohibul, terjadinya surat suara yang rusak atau batal akibat salah mencoblos. “Misalnya, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kalau mencoblos itu tidak boleh lebih dari satu coblosan di setiap surat suara. Tapi dia coblos dua orang caleg pada satu surat suara, hanya karena dia kenal kedua caleg ini. Tentu kan surat suaranya jadi batal. Dan masih banyak contoh lainnya. Ini makanya, kenapa sosialisasi secara langsung itu sangat penting,” ujarnya.

Maka dari itu, kata Sohibul, kiranya pihak penyelenggara Pemilu dapat lebih gencar dalam melakukan sosialisasi menjelang waktu pemilu yang tinggal menghitung hari. “Bangsa ini harus lebih peka terhadap persoalan, termasuk persoalan kondisi pemilihan umum yang jelas berbeda dengan periode-periode yang lalu. Walau sekarang waktunya tinggal menghitung hari, tapi tidak ada kata terlambat. Sekarang sosialisasikan lah secara langsung dengan lebih gencar, libatkan perangkat desa hingga ke RT agar lebih cepat terlaksana,” tutupnya.

Menyikapi masih minimnya sosialisasi kepada warga cara mencoblos, Komisioner KPU Sumut Benget Manahan Silitonga mengatakan, wewenang tersebut adanya di KPU kabupaten/kota. Karena secara teritorial, KPU Sumut tidak mempunyai wilayah. “Saya pikir itu tugas dan domain kawan-kawan (KPU) di kabupaten/kota ya. Kalau kami cuma sekadar sosialisasi ke masyarakat tentang tahapan pemilu saja,” katanya menjawab Sumut Pos, tadi malam.

Ia menambahkan, adapun tahapan sosialisasi pemilu sekaitan tata cara pencoblosan maupun pengumpulan dan penghitungan suara, hanya pihaknya sampaikan kepada peserta pemilu.

“Paling kami undang parpol buat sosialisasi. Kalau langsung ke masyarakat tentu tidak, sebab itu tugasnya kawan-kawan di kabupaten dan kota. Selain itu kami juga sampaikan berbagai tahapan pemilu, seperti cara pindah memilih, tata cara pencoblosan, dan lainnya melalui sosialisasi iklan media massa,” katanya. (fac/ian/mag-1/prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tidak seperti pemilu pada periode-periode sebelumnya, kampanye akbar ataupun kampanye rapat umum pada pemilu kali ini tampaknya tidak lagi dianggap perlu oleh partai politik. Buktinya, dari 16 partai politik yang mengikuti Pileg tahun ini, di kota Medan baru satu partai politik yang menjadwalkan kampanye akbarnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan. Selebihnya kosongn

“Pengajuan jadwal kampanye akbar atau kampanye rapat umum bukan ke pihak KPU, tetapi ke pihak Kepolisian dan Bawaslu. KPU hanya menerima surat tembusannya. Nanti setelah Parpol mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan Bawaslu, barulah kampanye diselenggarakan. KPU ‘kan sifatnya sebagai penyelenggara, bukan pemberi izin. Kalau izinnya sudah oke, tentu KPU juga oke. Tetapi hingga saat ini, surat tembusan yang masuk ke KPU kota Medan baru dari satu partai politik, yakni NasDem,” ucap Komisioner KPU kota Medan, M. Rinaldi kepada Sumut Pos, Minggu (31/3).

Dalam suratnya, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menyebutkan akan melakukan kampanye rapat umumnya pada tanggal 4 (April), di lapangan Gajah Mada, Medan Timur.

Meski hingga H8 sejak jadwal kampanye dibuka baru Partai NasDem yang mendaftar, menurut Rinaldi, tidak tertutup kemungkinan jumlah partai politik yang mengajukan jadwal kampanyenya, bertambah.

“Batas jadwal pengajuan masih ada beberapa hari lagi. Jadi masih ada kemungkinan bertambah. Kalau surat izin ke kepolisian, setahu saya ‘SOP’-nya harus diajukan paling lambat satu minggu sebelum hari berkampanye. Lalu surat tembusannya harus sudah diterima oleh KPU satu hari sebelum kampanye. Nah, mengingat bahwa tanggal 13 April adalah hari terakhir partai politik berkampanye, maka surat tembusan ke KPU paling lambat diterima tanggal 12 April. Sedangkan ke kepolisian, paling lambat tanggal 6 April. Lewat dari situ, bisa dipastikan partai tersebut memang tidak menggelar kampanye rapat umum,” jelasnya kepada Sumut Pos.

Sesuai jadwal yang disusun KPU, tanggal 13 April mendatang adalah hari terakhir masa kampanye. Selanjutnya pada tanggal 14, 15 dan 16 April, disebut sebagai hari tenang sebelum memasuki hari pencoblosan serentak pada Rabu 17 April. Selama masa tenang, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) akan segera menertibkan seluruh atribut-atribut partai politik maupun peserta pemilu lainnya.

Hingga H8 kampanye, 15 parpol selain NasDem di Medan yang belum ada tanda-tanda akan menggelar kampanye rapat akbar yakni, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Tebingtinggi & Asahan Kosong

Minimnya jumlah parpol yang menjadwalkan kampanye akbar Pemilu 2019, juga dialami Kota Tebingtinggi dan Kabupaten Asahan. Di dua daerah ini, hingga H8 masa kampanye, belum satupun parpol yang mengajukan permohonan tertulis untuk menggunakan tiga lapangan terbuka yang sudah ditetapkan KPU sebagai tempat lokasi kampanye.

“Parpol belum ada yang datang ke KPU untuk menyampaikan jadwal kampanye terbuka untuk Kota Tebingtinggi. Sebelumnya, KPU sudah menyampaikan lokasi kampanye yang disediakan, ke masing-masing parpol dan tim pemenanganya,” kata anggota KPU Kota Tebingtinggi Kordiv Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, Emil Sofyan, Minggu (31/3).

Disampaikan Emil, memang ada beberapa parpol yang datang ke Kantor KPU untuk berkonsultasi tentang kampanye. Tetapi bukan untuk mengunakan fasilitas lapangan dalam kampanye terbuka.

“Kami ‘pun kurang paham mengapa parpol tidak memanfaatkan peluang kampanye. Apalagi hari pelaksanaan pencoblosan tanggal 17 April 2019 semakin dekat,” terangnya.

Emil menjelaskan, sepekan yang lalu melalui rapat koordinasi, KPU telah menetapkan dan mengumumkan bahwa lapangan terbuka yang dapat digunakan untuk kampanye terbuka adalah Lapangan Bola Ramlan Yatim di Kecamatan Rambutan, Lapangan Kota Bayu Kecamatan Padang Hulu, dan Lapangan TC Sosial Kecamatan Tebingtinggi Kota.

“Kami berharap peserta pemilu serentak untuk memberikan jadwal pelaksanaan tempat kampanye terbuka atau rapat umum, karena waktu sangat terbatas,” jelasnya.

Selain Tebingtinggi, 16 parpol di Kabupaten Asahan juga belum satupun mengajukan jadwal kampanye umum ke KPU.

Menurut Ketua KPU Asahan, Hidayat SP, melalui Divisi Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Partisipasi Masyarakat KPU Asahan, Samiun Sembara Marpaung, jadwal kampanye terbatas atau kampanye tatap muka bersama masyarakat, ke-16 parpol telah mendaftarkan diri. Namun untuk jadwal kampanye umum, belum satupun yang mendaftar.

“Malah jadwal kampanye terbatas tatap muka parpol yang masuk ke KPU. Kampanye terbatas itu untuk para caleg dari parpol,” kata Samiun kepada Sumut Pos, Minggu (31/3).

Untuk jadwal kampanye umum, menurut Samiun, batas terakhir pemberitahuan ke adalah tanggal 12 April 2019. Itu setelah parpol mengantongi izin dari kepolisian dan Bawaslu.

Menanggapi alasan belum ada parpol yang menjadwalkan kampanye umum ke KPU Asahan, Ketua PKS Asahan, Muttakin, menyebutkan partainya memang belum ada membahas jadwal kampanye umum. “Namun, uuntuk kampanye terbatas ada di laporkan ke KPU Asahan,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Asahan yang juga Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan, Rosmansyah, menyebutkan pihaknya juga belum memberikan jadwal kampanye umum ke KPU Asahan. “Belum kami bahas. Nanti kalau sudah dibahas, baru diserahkan ke KPU,” bilangnya. (mag-1/ian/omi)