MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pascpemecatan Yael Stefani Sinaga CS sebagai pengurus Lembaga Pers Mahasiswa Suara USU, pihak Rektorat Universitas Sumatera Utara (USU) saat ini tengah melakukan rekrutmen kepengurusan baru Suara USU. Tujuannya, agar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) itu tetap berjalan secara normal.

“Perekrutan sedang berjalan. Wakil Rektor I yang menjalaninya,” ungkap Rektor USU, Prof. Runtung Sitepu kepada wartawan di Medan, usai menghadiri Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Prov Sumut di Medan, Jumat (29/3).

Runtung mengatakan, ada tiga tulisan cerita pendek (cerpen) yang dinilai mengandung unsur pornografi di Suara USU. Ketiga cerpen itu dinilai jauh dari prinsip-prinsip moral yang dianut Perguruan Tinggi. Terakhir, adalah cerpen berjudul ‘Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya’, yang menjadi perhatian publik .

“Mereka (pengurus Suara USU, Red) tidak mau mengakui keliruannya Kalau kita biarkan di situ, lebih menjadi-jadi lagi. Saya menjaga nama baik dia juga dan USU,” ungkap Runtung.

Runtung mengatakan, arahan dari pembina Suara USU saja tidak mereka dengar. Apa lagi arahan dari Rektor USU. Makanya daripada menimbulkan konflik, Rektorat pun mencabut SK kepengurusan Suara USU.

“Kelakuan dia sudah melanggar janji kita. Jangan membawa-bawa orang luar. Ini UKM. Ini satu unit kecil di USU. Kalau pihak luar ikut campur, mereka tidak pro dengan penegakan nilai-nilai moral. Ada kelompok masyarakat melaporkan dia (pengurus Suara USU). Lebih baik kita berhentikan, dan kita angkat yang baru. Kemudian belajar kembali,” sebut Rentung.

Isi cerpen yang menuai masalah itu, menurut Runtung, menuai protes dari Pemerintah Mahasiswa USU. Namun pengurus Suara USU tidak mau mendengar. Padahal sudah banyak pihak yang menolak.

“Pemerintah mahasiswa sudah mengajak mereka rapat 2 minggu sebelum saya ajak rapat. Sudah melakukan pendekatan agar tulisan seperti itu tidak dimuat. Tapi tidak didengarnya. Kalau terjadi konflik antar mereka, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab rektor?” kata Runtung agak meninggi.

Dari hasil pertemuan beberapa kali, menurut Runtung, pengurus Suara USU menilai cerpen yang mereka hasilnya tidak ada unsur pornografi. “Menurut mereka, tulisan itu biasa-biasa saja. Sudah dilakukan mediasi, agar dicabut. Mereka mengiyakan waktu saya di Jakarta. Saya pulang, tidak juga dicabut. Karena itu, Rektorat sudah menerbitkan SK kepengurusan baru. Kita perkuat Suara USU. Tegakkan nilai-nilai moral,” pungkasnya.

Ratusan Mahasiswa Dukung Rektor

Mendukung SK Rektor, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Aliansi Anti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), menggelar aksi penolakan konten pornografi di depan Biro Rektor USU di Medan, Jumat (29/3) sore.

Aksi tersebut disertai dengan Salat Ashar Berjamaah. Massa menuntut Rektor USU, Prof. Runtung Sitepu untuk tegas mengambil sikap terhadap setiap oknum mahasiswa, yang membuat dan menyebarluaskan konten-konten yang dinilai mengandung unsur pornografi dan tidak sesuai dengan moral.

“Kami siap melakukan tatanan mahasiswa moral dan beretika. Kami siap di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan tatanan sosial lebih baik,” teriak massa mahasiswa menggunakan toa.

Unjukrasa itu digelar sebagai buntut dimuatnya cerpen berjudul ‘ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku Di Dekatnya’, tulisan (Pemred) Suara USU, Yael Stefani Sinaga, yang dinilai menyuarakan LBGT.

“Kami menuntut pihak rektorat untuk membina suadara kami (Yael Stefani Sinaga Cs), dan menyelesaikan masalah dengan baik,” ucap massa.

Pimpinan Aksi Mahasiswa Aliansi Anti LBGT, Surya Darma, mengatakan menolak keras paham LGBT. Dan menuntut rektor USU sebagai pimpinan tertinggi menjaga moral dan etika seluruh civitas USU.

“Menurut kita ini penting disuarakan sebagai upaya perbaikan etika dan moral,” ungkap Surya kepada wartawan di Kampus USU di Medan.

Menururt Surya, unjukrasa tersebut bukan hanya terfokus pada cerpen dimaksud. Tapi mengenai moral yang mengikuti paham LGBT yang dinilai bisa merusak masyarakat.

“Indonesia punya budaya timur. Dan paham ini tidak cocok berkembang di Indonesia,” tutur Surya.

Ia menambahkan mereka akan terus menentang segala bentuk konten-konten yang tidak menjunjung tinggi etika dan moral. “Orang yang terkena paham LGBT bukan untuk dijauhi, tapi kita advokasi dan perbaiki moralnya,” pungkasnya.

Aksi mereka disambut Rektor USU, Prof. Runtung Sitepu bersama jajaran.

Sehari sebelumnya, kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Bersuara (Somber) USU melakukan aksi demonstrasi, menolak SK Pencabutan Kepengurusan Lembaga Pers Mahasiswa Suara USU, oleh Rektor.

Unjukrasa digelar di depan Sekretariat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Suara USU di Kampus USU, Kamis (28/3) siang. (gus)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Sejak amblas beberapa waktu lalu, kondisi jembatan Titi Dua Sicanang kini terbengkalai. Padahal jembatan itu satu- atunya akses masyarakat menyeberan. Karena itu, masyarakat mendesak Pemko Medan agar segera menuntaskan perbaikan jembatan itu tahun ini. “Kondisi jembatan darurat tidak akan bertahan lama. Karena itu kami minta Pemko Medan segera menganggarkan dan membangun jembatan tersebut,” kata Ketua Karang Taruna Belawan, Abdul Rahman, Jumat (29/3).

Ia mengatakan, sebelumnya sudah ada kesepakatan agar pembangunan jembatan tuntas tahun ini. Pasalnya, jembatan darurat yang dibangun pascajembatan amblas, dikhawatirkan akan menyusul ambruk, mengingat banyaknya mobil truk kecil membawa muatan tanah melintas di atas jembatan.

“Harapannya, pembangunan dilakukan melalui proses lelang. Panitia harus terbuka dan melibatkan kontraktor yang berkompeten atau berkualitas. Kami tidak ingin pembangunan jembatan gagal lagi, sehingga masyarakat yang dirugikan,” katanya.

Menurut Abdul, pembangunan jembatan terbengkalai karena pemenang tender adalah orang yang sama, yang untuk ketiga kalinya menangani proyek jembatan itu. “Kami tidak ingin ini terulang kembali. Masyarakat siap ikut mengontrol proses tender hingga pembangunan selesai,” beber pria yang akrab disapa Atan ini.

Camat Medan Belawan, Ahmad SP dikonfirmasi menjelaskan, pembangunan jembatan akan dilaksanakan tahun . Tapi pelaksanaan ditender usai Pemilu. (fac)

MEDAN – Komisi Informasi Publik (KIP) Sumatera Utara meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut untuk membuka secara transparan ke publik hasil pleno mereka mengenai pengelolaan anggaran iklan kampanye media massa Pemilu 2019. Transparansi itu untuk menjawab keberatan dari sejumlah awak media.

“Jika memang mekanisme dalam menetapkan media yang mendapat jatah iklan kampanye dilakukan melalui hasil pleno sebagaimana pernyataan pihak KPU Sumut, buka saja ke publik bagaimana mekanismenya,” kata Wakil Ketua KIP Sumut, Robinson Simbolon, menjawab peserta dalam Diskusi Publik Kerjasama Kelembagaan bertema “Peran Sentral Komisi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan di Hotel Madani Medan, Jumat (29/3).

Robinson menegaskan, masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi tentang mekanisme tersebut. Dan itu diatur oleh Undang-Undang keterbukaan informasi publik. “Pihak KPU Sumut juga wajib menjelaskan secara transparan ke publik,” ujarnya.

Didampingi Meysallina MI Aruan selaku Kepala Bidang Kelembagaan KIP Sumut, ia menyatakan siap memfasilitasi perusahaan media, dan mengimbau pihak yang keberatan terhadap kebijakan KPU itu untuk membuat permohonan secara tertulis.

“Dalam hal ini mari kita uji sikap terbuka KPU Sumut dalam melaksanakan anggaran iklan kampanye Pemilu 2019, apakah benar-benar sesuai prosedur,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah wartawan Kota Medan memprotes keputusan KPU Sumut yang terkesan tidak transparan dalam menetapkan nama-nama media yang berhak menayangkan iklan kampanye Pemilu 2019, dengan pagu anggaran senilai Rp3,5 miliar.

Ketua KPU Sumut Yulhasni dinilai telah melanggar Keputusan Presiden (Kepres) No 16 Tahun 2018 tentang Barang dan Jasa, karena telah menetapkan 10 nama media yang terpilih untuk penayangan iklan kampanye tanpa proses lelang atau tender secara terbuka.

Seperti diketahui, KPU Sumut mendapat anggaran penayangan iklan ke media untuk 21 hari, dimulai 24 Maret-13 April 2019, sebesar Rp3,5 M. Dari angka tersebut besaran biaya iklan untuk dua media elektronik (radio dan televisi) senilai Rp2,7 miliar, tiga media cetak Rp630 juta, dan lima media daring (online) Rp154 juta.

Kebijakan KPU Sumut itu juga sempat membuat kegaduhan di kalangan perusahaan media. Hingga KPU didemo oleh puluhan pekerja pers, karena dianggap diskriminasi dalam menetapkan media yang mendapat jatah iklan kampanye Pemilu 2019. (prn)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Warga seputaran Jalan Kapten Sumarsono, Dusun II, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhandeli, dihebohkan dengan sesosok mayat pria di dalam parit, Kamis (28/3) sore.

Saat ditemukan, kondisi tubuh mayat pria yang diperkirakan berusia 45 tersebut sudah mengeluarkan aroma tak sedap. Dan mengenakan baju kaos hitam dipadu jeans panjang abu-abu.

Petugas yang mendapat kabar, turun ke lokasi temuan. Dari hasil olah TKP, ditubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Dan jasad korban dievakuasi ke RS Bhayangkara Medan.

“Bapak itu memang sudah lama mangkal di pinggir ruko. Bapak itu pengemis, kami juga terkejut tiba-tiba bapak itu ditemukan sudah meninggal,” kata warga sekitar.

Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan, Iptu Bonar Pohan mengatakan, jenazah korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk divisum. “Sudah kita cek, tidak ada tanda kekerasan di tubuh korban” katanya. (fac/han)