MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu dihadirkan ke persidangan sebagai saksi untuk terdakwa Rizal Effendi Padang. Dalam kesaksiannya, dia membantah keterangan tersangka David Anderson, yang menyebutnya meminta fee 15 persen per proyek, di Dinas PUPR Pakpak Bharat.

“Begini Yang Mulia. Menurut saya, itu bukan uang suap ataupun fee. Tapi uang terimakasih yang diberikan para kontraktor yang telah mengerjakan proyek di Kabupaten Pakpak Bharat,” ucap Remigo di hadapan majelis hakim yang dipimpin Irwan Effendi, di ruang Utama Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (28/3).

‘Uang terimakasih’ itu diakuinya diberikan kontraktor melalui David Anderson dan pihak swasta Hendriko Sembiring, yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

Remigo mengatakan, pada awalnya dia menyuruh ajudannya untuk menelepon David selaku Plt Kadis PUPR.

“Saya tidak ada minta fee proyek. Saya cuma bilang kepada ajudan agar menelpon David. Karena asumsi saya, dia pasti ada uang karena dekat dengan para kontraktor,” ucap Remigo.

Saat itu, dirinya sedang membutuhkan uang untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi PKK Pakpak Bharat di Polda Sumut. Diketahui, Made Tirta Kusuma Dewi yang merupakan istri Remigo, pernah terjerat kasus dugaan korupsi dana kegiatan fasilitasi peran serta tim penggerak PKK Kabupaten Pakpak Bharat pada 2014.

Kasus tersebut awalnya ditangani oleh Polres Pakpak Bharat. Namun kemudian dilimpahkan ke Ditreskrimsus Polda Sumut pada awal 2018. Belakangan kasus dugaan korupsi itu dihentikan Ditreskrimsus, dengan alasan Kusuma Dewi telah mengembalikan uang sebesar Rp143 juta.

Selanjutnya majelis hakim bertanya terkait fee yang ditetapkan Remigo, yakni sebesar 10-15 persen per proyek kepada para kontraktor. “Kamu jujur saja. Pada pemeriksaan saksi sidang sebelumnya, saksi menerangkan itu memang kamu yang menyuruh. Kamu bilang ‘uang koin’. Apa pula itu ‘uang koin’? Itu kamu bilang saat mengumpulkan para Pokja ULP dan Kadis PUPR di sebuah rumah makan di Sidikalang,” tegas majelis hakim.

Namun, lagi-lagi Remigo membantahnya. Remigo mengatakan, ‘uang koin’ itu artinya uang terimakasih dari para kontraktor. “Iya saya memang ada mengumpulkan mereka. Tujuannya agar percepatan pembangunan saja Yang Mulia,” kilah Remigo.

Selanjutnya, majelis hakim mempersilhkan Tim Penuntut Umum KPK memberikan pertanyaan kepada Remigo.

Salah seorang dari Penuntut Umum kemudian bertanya, apakah sebelumnya Remigo pernah menghubungi David agar membantu kerabatnya Manurung Naiborhu selaku Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pakpak Bharat, yang sedang terjerat kasus korupsi?

“Iya pernah. Tapi saat itu, saya bilang saya lagi tidak ada uang. Kalau kalian ada uang ya sudah bantu. Pas saya di rumah sebelum ditangkap KPK, saya juga mendapat informasi memang sudah ada diserahkan uang (dibantu),” kata Remigo.

Usai persidangan, Remigo yang coba diwawancarai enggan berkomentar. Dia tak mau menjawab pertanyaan yang dilontarkan wartawan.

Di luar ruang sidang, tampak Remigo dihampiri kerabatnya. Remigo dipeluk dan dicium. “Yang sabar ya Nak. Cobaan ini,” kata seorang wanita tua sembari memeluk Remigo.

Untuk diketahui, KPK menetapkan tersangka baru pada perkara dugaan suap Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Pemkab Pakpak Bharat tahun 2018.

Lewat pengembangan penyidikan, KPK menemukan bukti-bukti terkait keterlibatan dan peran pihak lain dalam perkara tersebut. KPK kemudian menetapkan Rizal Effendi Padang, pihak swasta sebagai tersangka. Rizal adalah Direktur PT TMU yang diduga telah menyuap Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu bersama Plt Kepala Dinas PUPR Pakpak Bharat, David Anderson Karosekali, dan pihak swasta Hendriko Sembiring. Ketiganya telah lebih dulu berstatus tersangka.

Rizal disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b pasal 13 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebelumnya KPK juga menahan Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu, Plt Kadis PUPR Pakpak Bharat David Anderson Karosekali dan pihak swasta Hendriko Sembiring. Ketiganya ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Remigo diduga menerima uang suap Rp550 juta. Uang itu diberikan bertahap, yakni pada 16 November 2018 sebesar Rp150 juta dan pada 17 November 2018 sebesar Rp400 juta. (man)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Tebingtinggi-Parapat sepanjang 45 kilometer sudah pengumuman dan diprediksi tanggal 9 Mei 2019 bakal selesai. Begitu juga pengadaan tanah ruas tol Tebingtinggi-Kualatanjung, akan berakhir masa sanggah pengumuman pada 9 April mendatang.

“Mana yang lebih cepat dan baik prosesnya itu yang akan kami laksanakan. Kemungkinan pengadaan tanah jalan tol Tebingtinggi-Kualatanjung dan Tebingtinggi-Pematangsiantar akan menjadi yang tercepat di Indonesia,” kata Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, Bambang Priono kepada wartawan, Kamis (28/3).

Proses pengadaan tanah kedua jalan tol ini dimulai masing-masing pada Agustus dan September 2018 dan kini sudah berada pada tahap Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). “Pembangunan dan kontraktor sudah dimulai. Terkait tanah PTPN III dan IV, mereka kemarin berkesepakatan, silahkan saja dulu dipakai sepanjang tanaman dan bangunan sudah terinventarisasi,” ujar dia.

“Nanti kalau sudah tersambung hingga Pematangsiantar, awak pun pulang kampung lebih cepat,” sambung pria kelahiran Pematangsiantar ini.

Sejauh ini, Kanwil BPN Sumut sudah menurunkan tim yuridis dan hukum ke lapangan guna percepatan pengadaan tanah tol Tebingtinggi-Kualatanjung sekitar 42 kilometer. Dengan pengerjaan selama setahun, mudah-mudahan akhir 2019 sudah selesai. “Perkiraan, kalau pengerjaan bisa selesai dalam setahun, tol Medan-Tebingtinggi, Tebingtebinggi-Kualatanjung dan Medan-Tebingtinggi-Pematangsiantar akan terkoneksi semua,” ucap Bambang.

Di kesempatan itu, mantan Kakan BPN Surabaya ini juga menyampaikan, pihaknya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol bertujuan agar Sumatera Utara tidak semakin ketinggalan dengan Palembang, Pekanbaru dan Makassar yang kini perlahan tapi pasti sudah mulai berdandan. Dalam proses pembangunan jalan tol ini, Kanwil BPN bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Adapun andil Kementerian PUPR dalam hal ini adalah bertugas membayar ganti rugi lahan. Sedangkan pembangunannya juga dapat dilakukan Kementerian Badan Usaha Milik Negera (BUMN) dan anak perusahaannya. Untuk pengelolanya, dipercayakan kepada Jasa Marga dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

“Saya pastikan tim saya bekerja dengan integritas penuh. Kami tahu (anggaran pembangunan) duitnya negara. Satu sen pun saya selaku ketua pengadaan tanah di Sumut, takkan melakukan hal-hal di luar ketentuan,” tegas dia.

Persoalan jalan tol di Sumut menyangkut kepentingan masyarakat banyak tidak boleh kalah dengan individu-individu yang menghambat percepatan proyek strategis nasional. Oleh sebab itu, Bambang mengimbau masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan tanah sebaiknya dilakukan dengan arif. Bukan justru menghambat-hambat pengadaan tanah yang sedang berjalan di Sumut.

“Nanti kita kalah dengan provinsi-provinsi lain. Di tempat lain sedang membangun jalan tol, tapi tidak seramai Sumut. Jadi sebagai warga negara, khususnya masyarakat Sumut, harus ingat bahwa jalan tol bagian proyek strategis nasional yang fungsinya bagian kepentingan umum,” ujarnya.

Kepentingan umum, imbuhnya, harus bisa mengalahkan segelintir orang yang mencari-cari celah menghambat pembangunan. Dalam percepatan ini, pihaknya memiliki Satgas A sebagai tim yuridis yang menilai keabsahan kepemilikan, Satgas B melakukan invetarisasi terkait data fisik mengetahui luas dan letak tanah. “Kalau sepanjang semuanya dipenuhi, kenapa tidak.

Tapi, upamanya enggak benar, masa kami harus mengeluarkan duit negara supaya dibagi-bagi kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Ujung-ujungnya yang menggelapkan uang negara yang dipenjara. Kan enggak etis,” katanya. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gong Kampanye terbuka Pemilu 2019 telah ditabuh sejak 24 Maret lalu. Namun, hingar bingar kampanye partai politik di Sumatera Utara sama sekali belum terlihat. Sangat jauh berbeda dengan Pemilu tahun-tahun sebelumnya. Di mana seluruh parpol peserta Pemilu ‘adu meriah’ dengan mendatangkan sejumlah artis dan tokoh-tokoh elit, dengan tujuan menarik simpati masyarakat.

SEJUMLAH partai politik saat ini menilai, kegiatan kampanye terbuka dengan mengerahkan massa bukan lagi menjadi cara efektif untuk mendulang suara, melainkan hanya sebuah perayaan pesta demokrasi. Metode-metode lainpun dinilai sebagai cara cerdas untuk memenangkan hati rakyat. Seperti yang belakangan ini banyak diminati partai politik, yakni metode ‘door to door’.

Ditambah lagi dengan teknologi yang saat ini mudah diakses oleh hampir seluruh kalangan masyarakat. Cara itupun dinilai sangat efektif, tidak membuang banyak waktu dan biaya dalam ‘menjual’ program kepada masyarakat pemilih.

Kurang gregetnya partai politik melakukan kampanye rapat umum, terlihat dari pernyataan yang disampaikan Ketua DPW PKS Sumut, Hariyanto.

Menurutnya, PKS Sumut hanya akan memanfaatkan metode ‘gerilya’ dalam mengambil hati dan suara masyarakat di Pemilu serentak kali ini. “Kami sepertinya tidak memanfaatkan kampanye rapat umum atau pengerahan massa kali ini. Kami lebih ‘gerilya’ seperti door to door dan melakukan flash mob saja,” katanya.

Jika pun ingin memanfaatkan momen tersebut, pihaknya mengakui bakal menempel saat paslon capres usungan mereka hadir untuk berkampanye di Sumut. “Info yang kami terima pada 7 April nanti Sandiaga Uno kan turun ke Sumut. Paling di situ nanti kami ikut memaksimalkan sosialisasi dalam kampanye rapat umum sebagai parpol pengusung,” pungkasnya.

Partai Gerindra pun demikian. Wakil Ketua DPD Gerindra Sumut, Subandi kepada Sumut Pos mengatakan, mereka hanya akan memanfaatkan masa kampanye terbuka ini pada 7 April mendatang, di saat Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno datang ke Medan. “Partai Gerindra Sumut akan melaksanakan kampanye di tanggal 7 April nanti. Waktu itu kita tentukan sesuai dengan waktu kedatangan Pak Sandiaga Uno. Untuk masalah tempat, hingga saat ini belum kita tentukan tapi segera akan ditentukan,” ucap Subandi.

Sekretaris Partai Gerindra Sumut, Robert Lumban Tobing membenarkan bahwa pihaknya akan memaksimalkan kampanye rapat umum saat kehadiran Sandiaga Uno ke Medan, 7 April mendatang. Begitupun untuk DPC kabupaten/kota, pihaknya dari DPD sudah instruksikan tetap memanfaatkan momen kampanye akbar ini.

“Untuk kita sendiri di tingkat Sumut, kemungkinan setelah kedatangan Bang Sandi baru akan konsolidasi apakah ada membuat lagi kampanye rapat umum,” katanya.

Berbeda denagn Gerindra, DPD PDI Perjuangan Sumut justru belum menentukan waktu dan tempat mereka berkampanye. “Rencananya PDIP akan melakukan kampanye di Sumut itu tanggal 9 April nanti, tapi itupun belum ada kepastian apakah jadi di tanggal 9 atau tidak. Kita masih akan menentukan waktunya bersamaan dengan kedatangan calon presiden kita ke Sumatera Utara, Pak Jokowi.

Kalau masalah tempat kampanyenya masih digodok, ada wacana untuk kita berkampanye di Deliserdang, Langkat dan beberapa tempat lainnya di Sumut, tapi sampai sekarang belum ada kepastian untuk tempatnya. Masih akan terus kita koordinasikan”, kata Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Japorman Saragih kepada Sumut Pos.

Japorman menyebutkan, pihaknya saat ini sedang fokus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan metode ‘door to door’. “Kalau kampanye itukan lebih kepada perayaan, tidak terlalu banyak yang bisa disampaikan di situ, yang datang juga mereka yang termasuk pendukung tetap.

Maka kita belajar dari Pak Jokowi, kami lebih fokus untuk melakukan sosialisasi secara ‘door to door’, turun langsung menemui masyarakat. Di sana kita mendengar keluhan masyarakat dan disitu kita bisa menyampaikan program serta visi dan misi kita dengan lebih baik untuk memenangkan hati rakyat”, jelas Japorman.

Senada dengan PDIP, Partai Golkar juga belum menentukan waktu dan tempat mereka untuk melaksanakan kampanye akbarnya di Sumatera Utara. “Belum, untuk waktu dan tempat belum ada dijadwalkan. Kita masih melihat kondisi”, ucap Riza FT selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut kepada Sumut Pos.

Ketua Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain belum dapat dimintai keterangan ihwal jadwal kampanye rapat umum. Namun, menurut Ketua DPP Demokrat, Jansen Sitindaon, sesuai jadwal rapat umum yang mereka susun bahwa di Sumut tidak masuk sebagai sasaran kampanye Demokrat. “Sumut di jadwal kami itu tidak ada.

Kan masa kampanye kita ini enam setengah bulan. Apalagi Pak SBY sudah pernah ke Sumut dalam tema Tour De Toba dan Seulawah. Ini kebetulan jenisnya kampanye rapat umum, tapi sebenarnya masa kampanye itukan selama enam setengah bulan,” katanya.

Pun demikian, untuk lebih jelasnya, dia menyarankan agar jadwal kampanye rapat umum Demokrat Sumut bisa ditanyakan langsung ke DPD Demokrat Sumut. “Kalau jadwal yang kami susun secara nasional, Mas AHY itu lebih banyak turun ke Pulau Jawa sebagai Ketua Kogasma dan Ketua Tim Pemenangan. Untuk di Sumut memang tidak masuk, coba ditanya saja ke Pak Herri Zulkarnain,” pungkasnya.

Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan mengakui, sejauh ini hanya Partai Gerindra Sumut yang sudah memohonkan pemberitahuan pelaksanaan kampanye rapat umum kepada pihaknya. “Tapi gak taulah kami kalau sudah (memohonkan) di pusat. Kami juga dapat jadwalnya dari pusat. Untuk (Capres 02) hanya Gerindra yang sudah (memberitahukan),” katanya menjawab Sumut Pos, Kamis (28/3).

Berbeda dengan parpol pengusung Capres 01, Jokowi-Ma’ruf, hingga kini Bawaslu Sumut belum menerima pemberitahuan ihwal jadwal kampanye rapat umum dari mereka. “Mungkin mereka sifatnya masih dadakan saja. Kalau Gerindra (dari pusat) sudah terjadwal ke kami. Begitupun sebelum melakukan kampanye nantinya, tetap harus menyertakan izin ke pihak kepolisian dan KPU setempat,” katanya.

Secara umum, pihaknya sejauh ini baru menerima jadwal rapat umum peserta pemilu Capres 01 saja, yang mana sumbernya dari KPU RI. Sedangkan untuk jadwal paslon Capres 02, belum ada dimohonkan kepada pihaknya. “Nah untuk partai memang ada menyusun jadwalnya, apakah di zona A atau zona B. Contohnya Gerindra, itu sudah masuk ke kami. Untuk parpol lain saya belum cek apakah sudah ada atau belum,” katanya.

Pihaknya kembali ingatkan kepada seluruh peserta Pemilu untuk menaati aturan main selama kampanye rapat umum ini. Antara lain mengenai waktu kampanye yakni dari pukul 09.00 WIB sampai 18.00 WIB, tidak memakai fasilitas negara seperti gedung pemerintah sebagai lokasi kampanye, tidak melibatkan anak-anak dan jangan sampai ada keterlibatan aparatur sipil negara (ASN). “Dan kemudian jika ada peserta pemilu yang tidak memanfaatkan waktu kampanye sesuai jadwal, maka segera diberitahukan kepada KPU dan ditembuskan kepada Bawaslu,” katanya.

Komisioner KPU Sumut Syafrialsyah juga mengatakan, sejauh ini pihaknya memang belum ada menerima pemberitahuan seputar kampanye rapat umum dari parpol. Menurutnya, kemungkinan besar hal tersebut disampaikan ke KPU kabupaten/kota setempat, di mana sebagai lokasi kampanye akan berlangsung.

“Pada prinsipnya kami hanya menyusun dan menetapkan jadwal kampanye rapat umum ini merujuk dari apa yang telah dibuat KPU RI. Dan itu sudah kita sampaikan ke semua peserta pemilu di Sumut. Tinggal lagi peserta pemilu yang langsung memberi tahu kapan waktunya kepada jajaran kami, dan pihak kepolisian setempat,” pungkasnya.

Menanggapi Fenomena ini, pengamat sosial politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sohibul Ansor Siregar mengatakan, fenomena ini merupakan wujud nyata dari adaptasi politik yang berlaku saat ini. “Inilah yang disebut dengan adaptasi politik. Partai politik harus beradaptasi dengan situasi saat ini, dimana ‘mainstreem’ kegembiraan kampanye itu telah diborong habis oleh Pilpres.

Jelas kalau situasi saat ini berubah, karena inilah untuk pertama kalinya partai politik harus dipilih secara bersamaan dengan pemilihan presiden. Masyarakat pun jauh lebih antusias untuk menikmati ‘pertarungan’ antar kedua pasangan calon presiden ketimbang persaingan antar partai politik,” ucap Sohibul kepada Sumut Pos.

Sohibul menjelaskan, partai politik tidak akan sanggup menyaingi besarnya kemeriahan kampanye pasangan calon presiden. “Yang ada, mereka justru harus turut memeriahkan kampanye calon presiden yang diusung oleh masing-masing partai. Wajar rasanya kalau konsentrasi partai politik menjadi pecah untuk saat ini, di satu sisi dia harus memikirkan tentang partainya sedangkan disisi lain dia harus turut dalam mensukseskan calon presiden yang mereka usung agar bisa meraih kemenangan”, jelas Sohibul.

Untuk itu, Sohibul mengatakan, hal yang paling cerdas dan yang paling realistis untuk dilakukan parpol dan para calon legislatifnya saat ini adalah dengan memperkuat jaringan yang ada. “Maka yang paling realitas untuk dilakukan oleh mereka yang ikut dalam pesta demokrasi saat ini adalah memperkuat jaringan ‘networking’ mereka dan selanjutnya mempolakannya menjadi zona-zona di TPS pada Dapilnya masing-masing. Mereka tidak mungkin mengikuti gaya pasangan calon presiden dalam berkampanye karena pemilihan calon Presiden sendiripun sudah begitu banyak menyita perhatian media”, tutup Sohibul. (prn/mag-1)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Universitas Sumatera Utara (USU) serius membantu Kementerian Pariwisata, Badan Pelaksanaan Otoritas Danau Toba (BPODT), Pemerintah Provinsi Sumut, dan pemerintah 8 Kabupaten Kawasan Danau Toba, untuk pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Untuk menunjukkan keseriusannya, USU telah membentuk Kelompak Kerja (Pokja) Pengembangan Pariwisata Danau Toba.

“DALAM pembentukan Unit Pokja ini, kita percayakan kepada ahli-ahli dalam bidangnya. Pokja diketuai oleh Dr Nurlisa Ginting (mantan Kadis Pariwisata Sumut, Red),” sebut Rektor USU, Prof. Runtung Sitepu kepada Sumut Pos, Kamis (28/3).

Pokja tersebut bertugas menyusun pandangan-pandangan tentang konsep pengembangan pariwisata Danau Toba dari sudut pandang akademisi USU. “Pokja akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung kemajuan pariwisata danau vulkanik terbesar di dunia itu. Juga faktor-faktor yang tidak mendukung. Misalnya, akan diidentifikasi mengenai ciri khas daerah setempat yang perlu diperkuat, seperti makanan tradisional, buah-buah ciri khas Danau Toba, dan sebagainya. Jika mendukung pariwisata, akan disarankan untuk dikembangkan,” jelas Runtung.

Sedangkan identifikasi mengenai faktor-faktor yang tidak mendukung pariwisata, akan disusun daftarnya dan disarankan untuk dicari solusinya.

Selain ciri khas daerah, Pokja juga melihat aspek Sumber Daya Manusia (SDM), yang dinilai sangat mempengaruhi perkembangan sebuah objek wisata. “Contohnya, kita melihat aspek keramah-tamahan warga Bali terhadap wisatawan, yang mendukung pengembangan wisata Bali hingga mancanegara. Nah.. Pokja juga mengidentifikasi dan melahirkan konsep untuk menciptakan sadar wisata, bagi saudara-saudara kita di sekitar Danau Toba,” cetusnya.

Pandangan-pandangan yang disusun Pokja ini, nantinya akan disampaikan ke pemerintah. Diharapkan, semua pihak bersinergi membangun Danau Toba lebih baik lagi, untuk menarik kunjungan wisatawan yang lebih besar. Yang pada akhirnya menyejahterakan masyarakat.

Pansus Pencemaran Danau Toba

Masih terkait pengembangan KSPN Danau Toba, isu pencemaran air Danau Toba menjadi isu hangat yang dibahas berbagai kalangan. Sejumlah pihak menduding Keramba Jaring Apung (KJA) sebagai penyumbang pencemaran terbesar. Tetapi kemarin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut, Mulyadi, mengatakan bahwa kontribusi pencemaran air Danau Toba oleh KJA hanya 10 persen. Lebih kecil dibanding limbah-limbah lainnya, seperti limbah dari usaha perhotelan dan peternakan yang ada di sekitar Danau Toba.

Menanggapi pernyataan Mulyadi, Ketua komisi D DPRD Sumut yang mengawasi tentang Lingkungan Hidup, Sutrisno Pangaribuan, mengatakan bahwa yang menjadi ukuran permasalahan bukanlah nilai persentase pencemarannya. Tetapi lebih kepada keaktifan dan kontribusinya dalam merusak Danau Toba.

“Jangan bicara soal jumlah dong. Masalah 10 persen atau 100 persen sekalipun, bukan itu yang jadi ukuran. Yang pasti, KJA di Danau Toba menjadi salah satu penyebab tercemarnya Danau Toba. Dan ini harus menjadi perhatian serius. Sama halnya seperti koruptor, mau korupsi Rp1 juta atau korupsi Rp1 miliar, ‘kan sama-sama koruptor namanya. Dan yang namanya koruptor harus ditindak sesuai undang-undang. Jangan sepelekan nilai yang 10 persen itu,” ucap Sutrisno kepada Sumut Pos, Kamis (28/3).

Terkait benar atau tidaknya KJA memberikan kontribusi pencemaran sebesar 10 persen terhadap Danau Toba, Sutrisno mengaku tidak mengetahui pasti. “Kita juga tidak tahu dari mana Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi bisa bicara angka (10%) itu. Apakah sebelumnya sudah melakukan penelitian atau tidak? Yang pasti, KJA berkontribusi dalam membuang limbah ke Danau Toba setiap hari. Dan itu berlangsung cukup lama”, kata Sutrisno.

Sutrisno juga menyebutkan, nilai persentase yang disebutkan oleh Mulyadi tidak akan berpengaruh bagi pihaknya untuk tetap membentuk Pansus terkait pencemaran Danau Toba. “Kita tidak mau Danau Toba tercemar oleh apapun. Termasuk oleh KJA. Jadi tak peduli berapapun angkanya, Pansus tetap akan dibentuk,” tegasnya.

Ditambahkan Sutrisno, kawasan Danau Toba yang saat ini sudah difokuskan pemerintah menjadi salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Sudah barang tentu, yang harus diperhatikan adalah kelestariannya.

“Pemerintah sudah membangun jalan tol, bandara dan prasarana lainnya untuk memudahkan wisatawan domestik maupun mancanegara mengakses Danau Toba. Ini bukti nyata bahwa pemerintah serius ingin menjadikan Danau Toba sebagai salah satu Destinasi Wisata Utama di Indonesia. Lantas, apakah kita mau menyuguhkan Danau Toba yang tercemar kepada para wisatawan yang datang? Kalau pemerintah ingin mewujudkan KSPN, maka pastikan air Danau Toba menjadi hamparan air tawar yang indah. Bukan hamparan keramba,” cetusnya.

Sebelumnya diberitakan, kondisi air Danau Toba dinilai tercemar oleh limbah KJA, salahsatunya dituding limbah milik PT. Aquafarm Nusantara. Di hadapan Komisi B DPRD Sumut beberapa waktu lalu, Mulyadi sempat menyebutkan akan melakukan pembersihan KJA di perairan Danau Toba mulai 2019. Namun janji itu belum terealisasi hingga saat ini. (gus/mag-1)