MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menyalurkan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) bidang pendidikan ke Universitas Katolik Santo Thomas Medan, pada acara BUMN Goes to Campus di Medan, Selasa (23/4).

Division Head CSR PGN, Anak Agung Raka Haryana mengatakan pemberian dana ini untuk perbaikan laboratorium dan pemberian beasiswa untuk 10 mahasiswa yang berprestasin

“Total dana yang kita salurkan untuk CSR kali ini sebesar Rp1,1 miliar. Dana tersebut digunakan untuk memperbaiki 3 laboratorium, pembelian laptop, AC, Server, dan infrastruktur lainnya,” ujarnya.

Dijelaskannya, pemberian dana CSR ini sesuai dengan instruksi dari kementerian BUMN, yang mengharapkan adanya perbaikan kampus saat acara BUMN Goes to Campus berlangsung. Hal ini sebagai dukungan BUMN pada dunia pendidikan di Indonesia.

Begitu juga dengan PGN yang peduli pada dunia pendidikan. Hal ini dapat dilihat melalui pemberian beasiswa untuk 10 mahasiswa dengan jumlah total Rp50 juta.

“Kita turun langsung dan melihat apa yang dibutuhkan oleh pihak kampus. Dan setelah kita lihat langsung, ternyata laboratorium memang membutuhkan perbaikan dan renovasi,” jelasnya.

Agung menyatakan saat ini PGN juga sedang menyalurkan CSR untuk wilayah Medan, melalui pembangunan rumah ibadah di kawasan Medan Utara.

“Biasanya, kita menyerahkan CSR sekitar wilayah yang ada lintasan pipa distribusi. Saat ini, ada renovasi rumah ibadah,” ungkapnya.

Selain rumah ibadah, penyaluran CSR sesuai dengan permintaan masyarakat, seperti perbaikan jalan, jembatan, dan lainnya. “Kita lihat dulu proposal yang diajukan. Setelah itu kita evaluasi, baru akan ditentukan apakah proposal itu bisa dilanjutkan atau tidak,” tambahnya.

Selain pendidikan, Divisi CSR PGN saat ini juga sedang fokus membangun desa binaan disekita stasiun PGN. Saat ini, desa binaan sudah ada di 4 provinsi yaitu Batam, Palembang, Lampung, dan Serang.

Adapun tujuan pendirian desa binaan ini untuk menghibdari gangguan-gangguan keamanan disekitar stasiun pembangkitan. “Di desa binaan ini, selain mengembangkan UMKM, kita juga memberikan edukasi kepada para penduduk tentang gas,” lanjutnya. (ram)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seluruh pegawai dan tenaga kerja alih daya (TKAD) di seluruh unit kantor Bank Sumut, menggelar kegiatan bersih kantor secara serentak, Sabtu (27/4) lalu. Hal ini dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadan 1440 Hijriah, dan mendukung misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat dalam lingkungan yang bersih dan indah.

Pembersihan kantor serentak tersebut tidak hanya kebersihan lingkungan, namun juga gerakan pembersihan ruangan kerja masing-masing pegawai Bank Sumut. Sekretaris Perusahaan Bank Sumut, Syahdan Ridwan Siregar menjelaskan, kegiatan bersih kantor serentak yang dilakukan di seluruh unit kantor di berbagai daerah, bahkan termasuk di Jakarta dan Batam tersebut, tidak hanya melibatkan petugas kebersihan Bank Sumut, namun juga seluruh pegawai, termasuk unsur pimpinan tersebut, merupakan pertama kalinya dilaksanakan Bank Sumut.

“Namun ke depan, kegiatan seperti ini akan dilaksanakan secara rutin di lingkungan Bank Sumut. Untuk menumbuhkembangkan budaya bersih dan rapi, serta mendukung visi misi Pemprov Sumut untuk mewujudkan Sumut Bermartabat,” jelas Syahdan.

Syahdan juga menjelaskan, dilibatkannya pegawai bahkan unsur pimpinan dalam kegiatan bersih kantor ini, juga untuk menegaskan, kebersihan dan keindahan lingkungan kerja tidak hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Namun juga merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari pimpinan sampai pegawai. “Dilibatkannya seluruh pegawai, untuk menumbuhkan kepedulian dan kekompakan seluruh pegawai Bank Sumut. Selain itu, Bank Sumut juga ingin menanamkan budaya, menjaga kebersihan tidak hanya bermanfaat untuk mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, namun juga merupakan kewajiban bersama,” imbuhnya.

Kenyamanan dan kebersihan kantor tentu akan menimbulkan rasa nyaman bagi nasabah dalam bertransaksi. Apabila nasabah bank merasa nyaman, tentu akan menciptakan loyalitas dan engagement yang kuat dengan Bank Sumut. “Aspek kebersihan dan kenyamanan ruangan, seperti banking hall, juga selalu mendapat penilaian dari berbagai pihak, di antaranya Marketing Research Indonesia (MRI), untuk menentukan kepuasan nasabah. Karena itu, Bank Sumut akan terus fokus meningkatkan aspek layanan yang tidak hanya berorientasi pada servis, namun juga aspek fisik kantor, seperti kebersihan dan keindahan,” pungkas Syahdan. (rel/saz)

Smartfren akan melakukan uji coba jaringan 5G di Indonesia, sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggannya.

VP Technology Relations and Special Project Smartfren, Munir Syahda Prabowo kepada awak media disela kegiatan Smarfren Media Gathering 2019 di Bandung pada 24 hingga 26 April 2019.

Smartfren ungkapnya, akan mulai proses trial 5G di bulan Juni mendatang. “Tapi kita belum bisa sebutkan waktu pastinya. Apakah awal, pertengahan atau akhir bulan,” ungkap Munir Syahda Prabowo, (26/4).

Akan terlaksananya ujicoba 5G itu, ditandai dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kerja sama uji coba teknologi 5G  antara Smartfren dengan ZTE Corporation di Beijing, China, pada hari ini, Jumat (26/4).  Dalam kesempatan itu, hadir Presiden Direktur Smartfren Merza Fachys;  Chairman Smartfren Gandi Sulistyanto; Chairman ZTE Li Zixue; dan Presiden Direktur ZTE Corporation Liang Weiqi.

Penandatanganan tersebut, disaksikan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, serta beberapa Menteri dan pejabat pemerintahan RI lainnya. MoU yang dilakukan juga berbarengan dengan acara Business Forum RI – Tiongkok dan sebagai bagian dari rangkaian acara Belt and Road Forum.  Dimana dalam kesempatan itu, juga hadir sekitar 40 pemerintahan dari seluruh dunia di Beijing dari tanggal 25-27 April 2019.

Namun, masih belum diketahui secara pasti dimana uji coba jaringan 5G itu akan dilakukan.

Tetapi, Smartfren saat ini siap untuk mengupgrade menjadi jaringan 5G. Apalagi, jaringan 4G LTE Advanced saat ini telah dibekali sejumlah faktor yang dibutuhkan oleh jaringan 5G.

Jaringan 4G LTE Advanved saat ini, telah dilengkapi dengan, Carrier Aggregation (CA); Small Cell; teknologi MiMo dan QAM; teknologi Beam Forming; dan Full Duplex. Hal ini membuat jaringan Smartfren siap upgrade 5G.

Smartfren ungkap Munir, tengah menunggu keputusan pemerintah. Yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, berkaitan dengan regulasi alokasi spektrum pendek bernama Milimeter Wave.

Regulasi tersebut, menjadi faktor penentu bagi Smartfren untuk tentukan  langkah memperoleh spektrum 5G. Munir menambahkan, komersialisasi jaringan 5G tercepat di dunia itu, baru akan terjadi pada tahun 2020 mendatang.

Selama proses pengujian, Smartfren akan menambahkan sejumlah fungsi lain. Sehingga para pengguna Smartfren dapat meningkatkan kecepatan jaringan dalam mengirimkan dan menerima data, secara lebih efisien.

Hadirnya jaringan 5G ini, dinilai akan berguna bagi perkembangan teknologi. Dalam pemanfaatannya, tentu berbeda dari jaringan 4G. Karena 5Gakan dapat digunakan secara lebih luas. Kata Munir, pemanfaatan jaringan 4G lebih cenderung dari perangkat pengguna ke mesin.

Sedangkan pemanfaatan jaringan 5G, dipercayall lebih lengkap. Sehingga tidak hanya dari perangkat pengguna secara langsung kepada mesin. Tetapi juga antar mesin tersebut.

Lebih lanjut Munir mengungkapkan, hal ini akan bermanfaat untuk pengembangan teknologi terkait, termasuk kendaraan otonom. (ram)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian BUMN bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Wika) mengadakan Media Gathering untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat tentang keberadaan Halal Park.

Sebagai digital telco company, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berkomitmen mendukung program yang dicanangkan Presiden RI untuk menjadikan wisata industri halal Indonesia mendunia.

Melalui program Indigo Creative Nation, Telkom siap menjadi inkubator, akselerator dan katalisator yang menumbuhkembangkan seluruh ide-ide anak bangsa.

Vice President Corporate Communication Telkom Arif Prabowo mengatakan, Telkom memiliki 4 Digital Valley dan 17 Digital Innovation Lounge yang tersebar di seluruh Indonesia serta co-working space yang ada di Halal Park, yang membuka kesempatan seluas-luasnya untuk menampung setiap kreativitas masyarakat dalam mengembangkan industri halal.

“Industri halal ini sangat potensial untuk menjadikan ekonomi bangsa lebih kuat dan membawa nama Indonesia mendunia. Telkom selama ini konsisten menjalankan budaya inovasi siap mewujudkan hal tersebut dengan menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan para pelaku industri kreatif digital dan masyarakat umum untuk mengembangkan idenya menjadi produk yang bersaing di pasaran,“ jelas Arif.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, industri halal di Indonesia berkembang sangat pesat.

Pada 2018 sebanyak 140 juta wisatawan muslim datang ke Indonesia dengan total spending online hingga USD 35 miliar.

Jumlah turis muslim dunia terus meningkat dari tahun ke tahun, dan pada 2020 diproyeksikan akan mencapai jumlah 158 juta orang.

Saat ini, Halal Park menyediakan beragam tenant fesyen serta makanan dan minuman yang dapat dinikmati oleh para pengunjung. Halal Park akan menjadi ekosistem dari ekonomi dari hulu ke hilir . (jpnn/ram)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Dua komisaris mempermasalahkan laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Mereka menganggap janggal karena perolehan laba bersih Garuda berasal dari piutang yang dimasukkan ke pos pendapatan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menilai bahwa hal itu sah-sah saja dilakukan. Jadi piutang itu berasal dari kontrak kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi untuk pemasangan layanan konektivitas (on board WiFi) dan hiburan pesawat. Nilai kontrak yang ditandatangani Desember 2018 itu mencapai US$ 239,94 juta.

Rini menjelaskan bahwa yang dibukukan di laporan keuangan adalah nilai kontrak yang sudah jadi komitmen kedua belah pihak.

“Lah kan nggak apa-apa, sama saja kan seperti begini, kita kan bikin kontrak ini, orang ini yang punya Wi-Fi ini kan internasional. Jadi apa sih yang dibukukan, yang dibukukan itu kita punya kontrak,” kata Rini.

Dia menegas bahwa pendapatan piutang itu tidak dimasukkan ke dalam pendapatan operasional.

“Kan dikatakan betul-betul dan jelas dikatakan bahwa ini pendapatan lain-lain, jelas, bukan pendapatan operasional dari Garuda,” lanjutnya.

Dan lagi, dia mengatakan setelah pendapatan dari kontrak tersebut dimasukkan ke dalam laporan keuangan 2018 maka itu tidak akan dicatat lagi di laporan keuangan 2019 walaupun kontrak berjangka selama beberapa tahun.

Nantinya saat arus kas masuk dari kontrak yang dibayarkan ke Garuda tidak akan dicatat lagi ke laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.

“Berarti kalau kita taruh di tahun 2018 kita nggak register lagi 2019 lho. Jadi (misalnya) yang 3 tahun ini sudah kita register di depan. Yang akan ada di 2019 adalah arus kasnya, nilainya,” tutup Rini.

Penolakan laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) oleh dua komisaris dianggap sebagai hal yang wajar, apalagi jika ditemukan ada yang tak beres dalam penyajiannya. Sebagai perwakilan pemegang saham keputusan itu dipandang lumrah.

Pengamat dari Institute for Development of Economics (INDEF) Bima Yudhistira Adhinegara menilai keputusan tersebut sebagai hal yang wajar. Dia tidak sependapat jika hal itu dikaitkan dengan hal lain bahkan terkait politik.

“Garuda yang mengalami kerugian kemudian di 2018 tiba-tiba mengalami keuntungan. Labanya itu cukup signifikan dan kalau didetilkan itu agak janggal. Kontrak yang belum ada cash-nya tapi sudah diakui sebagai pendapatan, dihitung sebagai laba. Maka wajar bagi komisaris untuk mempertanyakan,” ujarnya.

Menurut Bima, komisaris dengan perannya sebagai pengawas perusahaan tentunya harus mempertanyakan segala hal dibalik urusan keuangan. Dalam hal ini, Bima membenarkan tindakan kedua komisaris itu.

Bima mengatakan, laporan keuangan GIAA janggal karena laba yang diperoleh pada tahun 2018 cukup signifikan. Menurut laporan keuangan GIAA 2018, perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar US$ 809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar (kurs Rp 14.000). Padahal di kuartal III-2018 Garuda Indonesia masih mengalami kerugian sebesar US$ 114,08 juta atau atau Rp 1,66 triliun jika dikalikan kurs saat itu sekitar Rp 14.600.

“Kalau menurut saya isu politisnya itu pertama terletak pada signifikansi Garuda yg mengalami kerugian. Kemudian di tahun 2018 tiba-tiba mengalami keuntungan. Labanya itu cukup signifikan. Dan kalau dirincikan itu agak janggal,” tutur Bima.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) GIAA yang digelar pada 24 Januari 2019, manajemen Garuda Indonesia mengakui pendapatan dari Mahata sebesar US$ 239.940.000, yang diantaranya sebesar US$ 28.000.000 merupakan bagian dari bagi hasil yang didapat dari PT Sriwijaya Air. Padahal, uang itu masih dalam bentuk piutang, namun diakui perusahaan masuk dalam pendapatan.

Dalam artian, kontrak yang belum ada pemasukannya sudah diakui sebagai pendapatan atau laba.

Selain itu, Bima juga menuturkan bahwa keuntungan Garuda Indonesia tersebut tentunya mewajibkan perusahaan itu untuk membayar pajak lebih besar.

“Konsekuensi nya kan Garuda harus membayar pajak lebih mahal. Kalau rugi kan Garuda nggak bayar Pajak penghasilan (Pph),” tutupnya. (dtc/ram)