MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Musa Rajekshah optimis tingkat kesehatan masyarakat Sumut akan meningkat. Hal ini dapat dilakukan, jika terwujud sinkronisasi program peningkatan kesehatan antara Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat secara strategis.

Hal itu diungkapkan Wagubsu saat membuka acara Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Sumatera Utara, di Hotel Grand Mercure Medan Angkasa, Selasa (26/3). “Dengan berkolaborasinya semua unsur ini akan dihasilkan penguatan pelaksanaan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta di Sumut,” ujar Wagub Sumut.

Lebih lanjut dikatakan Wagubsu, cakupan kesehatan semesta ini menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif.

Begitupun, Wagubsu memaparkan saat ini Sumatera Utara tengah dihadapkan dengan berbagai tantangan dan isu-isu yang kritis yang perlu dijawab dengan peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, percepatan eliminasi tuberculosis, percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Neonatal (AKN) serta peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.

Oleh karena itulah, sambung Wagubsu, untuk penguatan pelayanan kesehatan melalui 5 isu dimaksud, dibutuhkan rencana aksi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Kami minta agar rencana aksi yang disusun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Sebab tantangan ke depan pembangunan kesehatan akan semakin berat, terutama dalam menghadapi era globalisasi yang menuntut kita dapat berkompetisi dengan daerah-daerah bahkan negara-negara yang sudah lebih maju,”ujarnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Prof Dr dr Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek, SpM, memberi apresiasi terhadap semangat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan peningkatan kesehatan di Sumut. “Saya pribadi memberi apresiasi kepada Pemprov Sumut atas pembangunan kesehatan di Sumut untuk meningkatkan kesehatan masyarakat,”katanya.

Menurut Menkes, peningkatan kesehatan dapat dilakukan dengan mulai melakukan pembenahan rumah sakit yakni Rumah Sakit Haji Medan, sebab RS ini melayani masyarakat dalam dan luar kota Medan

Di tempat yang sama Kadis Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Drs Agustama, Apt, Mkes menginformasikan bahwa sebelum Rakerkesda dimulai pihaknya telah mengadakan Pra Rakerkesda dengan agenda diskusi Kabupaten/Kota dan Provinsi terkait dengan 5 aksi program prioritas kesehatan yang harus dicapai tahun 2019-2020.

Berdasarkan analisis data pada diskusi tersebut, lanjut Agustama, ada beberapa masalah yang perlu ditindaklanjuti untuk diatasi, di antaranya prioritas penurunan stunting.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil Rikesda 2018, stunting masih relatif tinggi yakni 32,3 persen. Dibanding angka nasional, walaupun presentasinya menurun bila dibandingkan hasil riset yang sama pada tahun 2013 yakni sebesar 43,5 persen.

Selain itu, prioritas eliminasi TBS dimana angka CDR masih relatif rendah 53,7 persen, kendati angka kesembuhan penderita (succes rate) mencapai lebih besar yakni 90 persen. Pada prioritas mutu dan cakupan imunisasi diketahui presentasi anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap sebesar 86,9 persen, sedangkan hasil cakupan kampanye Measles Rubella (MR) 58,4 persen.

Sedangkan prioritas Angka Kematian Ibu (AKI) diperoleh angka 60,80 per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) 2,84 per 1000 kelahiran hidup, serta gizi buruk sebesar 19,7 persen, hal ini diyakini diperlukan response surveilans yang lebih baik. Begitu juga penurunan penyakit seperti hipertensi sebesar 29,2 persen, kasus DM 1,5 persen dan angka obesitas mencapai 25,8 persen.(prn/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah (Wagubsu) menandatangani komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan standar pelayanan publik dan penerapan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-Lapor) di Hotel Santika Dyandra Medan, Selasa (26/3).

Pada kesempatan tersebut, Wagub Sumut mengharapkan semua pihak berkomitmen dengan penerapan SP4N-Lapor.

Sebagai operator dari sistem tersebut, Wagubsu mengharapkan pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi aktif menjalankannya. Dikatakannya, sistem ini akan percuma jika semua pihak tidak berkomitmen. “Diharapkan program ini tidak hanya sebatas seremonial saja, tapi bisa dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi, serta sistem ini dapat terinformasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu kemana melaporkan pengaduan tentang pelayanan publik,” ujar Wagub Sumut.

Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang menyempurnakan sistem e-government yang telah dibangun sebelumnya. Wagubsu menargetkan akhir tahun 2019 semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus terintegrasi secara keseluruhan. “Saya target 2019 akhir harus berjalan semua dengan sistem yang sudah sempurna,” tegasnya.

Wagubsu mencontohkan betapa pentingnya sistem pengaduan dan pelayanan publik tersebut. Dia menyebut, kasus perdagangan manusia yang saat ini berbahaya seharusnya dapat diantisipasi. Menurutnya, jika masyarakat mengetahui informasi mana perusahaan yang tidak baik, maka perdagangan manusia bisa diminimalisir.

“Harusnya pihak terkait menyampaikan informasi masalah-masalah tersebut, salah satunya masalah ketenagakerjaan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah 33 Kabupaten/Kota juga ikut menandatangani komitmen tersebut. Kegiatan ini dilanjutkan hingga Rabu (27/3) dengan pembekalan mengenai penggunaan sistem SP4N- Lapor kepada seluruh pemerintah Kabupaten/Kota agar diimplementasikan.

SP4N-Lapor merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik.

Program Manager USAID-Cegah, Ahsanul Minan mengatakan SP4N- Lapor adalah kebijakan nasional. Dikatakannya dengan sistem tersebut pemerintah ingin menunjukan kehadirannya di hadapan masyarakat. “Sistem ini untuk memastikan seluruh pelayanan publik yang jadi hak masyarakat bisa diimplementasikan oleh seluruh instansi pemerintah, dan ini jadi sesuatu yang sangat penting,” jelasnya.

Ahsanul Minan menceritakan Semarang merupakan salah satu contoh daerah yang mengalami perubahan baik setelah menggunakan SP4N-Lapor. Dikatakannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang mengalami peningkatan yang siginifikan. “Ini ada kemungkinan disumbang faktor meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah,” ujarnya.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut, Abyadi Siregar, Plt Kepala Inspektorat Sumut, Arsyad Lubis, Direktur FITRA Sumut, Rurita Ningrum, Walikota Padang Sidimpuan, Irsan Efendi Nasution, Bupati Karo, Terkelin Brahmana, Bupati Labuhan Batu Utara Khairuddin Syah, Bupati Serdang Bedagai, Soekirman, dan perwakilan pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Sumatera Utara. (prn/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Ketua TP PKK Kabupaten Karo Ny Sariati Terkelin Brahmana menggelar rapat koordinasi antara tim PKK dan OPD Kabupaten Karo pada pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan desa percontohan binaan PKK sesuai tugas pokok dan fungsi tim pembina tahun 2019.

Kegiatan ini dihadiri asisten 1 Pemerintahan, Drs Suang Karo Karo, asisten 3 , Mulianta Tarigan, Kepala DPMD Abel Tarawai Tarigan, dan OPD di jajaran Pemkab Karo dibuka oleh Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, di aula Rapat lantai III Kantor Bupati, Selasa (26/3) sore.

Dalam sambutannya, Terkelin menyampaikan pentingnya keberadaan PKK sebagai bagian elemen bangsa dan sekaligus mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan bangsa, memiliki potensi dan posisi strategis, untuk berkontribusi terhadap Pemberdayaan Masyarakat khususnya keluarga,” ujarnya.

“Sangatlah wajar jika PKK diberikan dukungan dan difasilitasi oleh pemerintah maupun para pemangku kepentingan lainnya sesuai Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), ini merupakan bukti, pemerintah memberikan perhatian dan penghargaan yang tinggi terhadap kiprah dan sepak terjang PKK khususnya kabupaten Karo selama ini,” imbuhnya.

Saya selaku Pembina PKK kiranya OPD terkait dapat mengalokasikan anggarannya bagi kemajuan program dan kegiatan PKK Kabupaten/ Kecamatan maupun desa/ kelurahan, karena sesungguhnya PKK dan mitra kerja pemerintah yang potensial dalam pembangunan daerah mulai dari keluarga dengan program-program kerja yang selaras dengan program pemerintah, tandasnya.

Sementara ketua TP PKK Karo Ny Sariati Terkelin Brahmana mengucapkan terima kasih atas kepedulian pemerintah atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan dalam bekerja dan berkolaborasi bersama OPD terkait, dalam menggerakkan desa yang saat ini ada 10 binaan PKK desa masuk sebagai desa percontohan.

Kesepuluh desa ini sesuai yang telah di SK-kan Bupati karo meliputi desa Barung Kersap Kecamatan Munte , Suka Kecamatan Tiga Panah, Kacaribu Kecamatan Kabanjahe, Gongsol Kecamatan Merdeka, Solu Kecamatan Mardinding, Ujung Payung Kecamatan Payung, Persadanta Kecamatan Barusjahe. Pancurbatu Kecamatan Merek, Kemkem Kecamatan Tiga Binanga, Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe,papar Sariati.

“Kedepan tim dari provinsi akan datang ke Tanah Karo untuk melakukan pembinaan ke desa desa yang sudah di SK-kan Bupati masuk kategori desa percontohan tersebut,” tuturnya.

Kedatangan tim propinsi tersebut kita harapkan dapat memberikan suport kepada peserta desa percontohan, agar saat tiba diperlombakan tingkat provinsi dapat meraih juara desa terbaik. “Ini yang harus kita perjuangkan, untuk itu bagi OPD terkait yang terlibat kiranya ikut bersinergitas mendukung program desa percontohan ini,”jelasnya. (deo/han)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Komandan Distrik Militer (Dandim) 0204/DS Letkol (Kav) Syamsul Arifin menyebutkan, sebanyak 1.400 personel disiapkan dalam mengamankan masa-masa kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten Deliserdang, Serdangbedagai dan Kota Tebingtinggi.

“Kita sudah siapkan sebanyak 1.400 personel, baik dari jajaran Kodim, Armed dan Yonif 121 untuk melakukan pengamanan selama kampanye bersama dengan kepolisian. Akan kita bagi ke tiga wilayah personel itu, dan kita yakinkan pelaksanaan kampanye dan Pemilu aman,” kata Dandim usai penyelenggaraan komunikasi sosial keluarga besar TNI di Makodim, Lubukpakam, Selasa (26/3).

Hadir pada acara itu, para Ketua Legiun Veteran Deliserdang H Ngatiman dan para anggota, Ketua FKPPI dr Yerzi dan para jajaran, jajaran Himpakad dan para awak media dari 3 daerah.

Dandim menyebutkan, sikap TNI dalam Pemilu adalah menjaga netralitas. “TNI tetap netral, tugasnya jaga netralitas. Kalau terkotak-kotak nantinya pasti nasibnya kita tak tahu bagaimana. Bantu kami, jangan ditarik ke sana dan sini sesuai arahan Pangdam I/BB,” ucapnya. Syamsul juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada awak media, dimana selama ini telah bekerjasama dalam pemberitaan teritorial. “Rekan media saya mohon kalau sudah bagus, agar dilanjutkan, kalau ada yang salah jajaran saya supaya segera dilaporkan agar saya bina anggota,”pintanya.

Sementara Ngatiman dalam sambutan menyebutkan, bahwa pada 17 April nanti merupakan ajang mencurahkan hati. “Jangan ada hoax dan dusta di antara kita, pilih sesuai hati nurani masing-masing. Tumpahkanlah isi hati pada Pemilu dan pilih pemimpin yang wawasan luas dalam membangun bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Senada juga ditambahkan Yerzi bahwa pihaknya sesuai arahan pusat, FKPPI bersifat netral dalam Pilpres. Namun untuk legislatif, ia menyebut jajaran akan mendukung para kader yang ikut berkompetisi. Usai acara pembukaan, selanjutnya dilakukan pemberian bingkisan kepada Legiun Veteran.

Selanjutnya, dilakukan sesi tanya jawab tentang permasalahan sosial di wilayah teritorial Kodim 0204/DS.(btr/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA memimpin apel tiga pilar plus di lapangan Jananuraga Mapolres Langkat, Selasa (26/3).

Bupati Langkat pada amanatnya menjelaskan, apel tiga pilar plus bertujuan untuk membangun kebersamaan, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memperkuat soliditas TNI, Polri dan Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan pemerintah daerah. Termasuk untuk menciptakan kondisi Kamtibmas di seluruh wilayah Langkat, dalam menyambut pesta demokrasi Pilpres dan Pileg pada Pemilu 2019.

“Untuk itu saya berharap, agar tiga pilar plus ini, saling bekerjasama dan sama bekerja, untuk tercapainya kondusifitas daerah, khususnya berkenaan dengan kesiapan kita, dalam menyukseskan pesta demokrasi yang akan berlangsung 21 hari lagi,” sebutnya.

Bupati menerangkan, bahwa tiga pilar plus yang paling terdepan serta bersentuhan langsung dengan masyarakat, adalah Babin Kamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa/Lurah.

Bupati juga berpesan, agar selalu melakukan pendekatan kepada seluruh elemen masyarakat dengan tetap menghormati adat budaya yang berlaku.

“Lakukanlah deteksi dini sebagai pencegahan terhadap masalah yang akan timbul, agar segera bisa ditemukan akar permasalahannya, sehingga tidak sampai mengganggu jalannya proses demokrasi.

Harus selalu bersikap pro aktif dan humanis, serta selalu melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pimpinan, agar perkembangan lapangan dapat diketahui setiap saat,”pintanya.

Dikatakan Terbit Rencana, digelarnya apel tiga pilar plus ini, juga sebagai wujud pelaksanaan program nawacita Presiden RI poin ke 1, yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

Turut hadir pada apel tersebut, Kapolres Langkat, Dandim 0203/Langkat, ketua DPRD Langkat, Dan Yonif Marinir 8 Tangkahan Lagan, para komandan satuan TNI dan Polri, pimpinan OPD Pemkab Langkat, ketua MUI Langkat, Babin Kamtibmas dan Babinsa serta Kades/Lurah se Langkat, dan peserta apel lainnya. (bam/han)