Home Blog Page 5444

Menpar Resmikan The Kaldera Toba Nomadic Escape, Lebih Luas dari Nusa Dua dan Tanjung Kelayang

BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos TANDATANGAN: Menteri Pariwisata Arief Yahya menandatangani prasasti peresmian The Kaldera Toba Nomadic Escape, Kamis (4/4) sore.
BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos TANDATANGAN: Menteri Pariwisata Arief Yahya menandatangani prasasti peresmian The Kaldera Toba Nomadic Escape, Kamis (4/4) sore.

The Kaldera Toba Nomadic Escape merupakan objek wisata baru yang merupakan pariwisata kelas dunia, di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), diklaim lebih luas dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nusa Dua Bali dan Tanjung Kelayang, Kepulauan Bangka Belitung.

MENTERI Pariwisata Arief Yahya resmi membuka The Kaldera Toba Nomadic Escape, Kamis (4/4) sore. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pelepasan burung merpati. Menurut Menpar, The Kaldera akan menjadi nomadic amenitas dan fasilitas-fasilitas yang ada menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

“Jadi harus dipahami. The Kaldera Toba Nomadic Escape itu berada di kawasan Toba Caldera Resort. Dan lebih luas dari Nusa Dua dan Tanjung Kelayang, Belitung,” ucap Arief Yahya dalam kata sambutannya pada acara tersebut.

Untuk diketahui, Pembangunan Toba Nomadic Escape di lahan zona otorita, pembangunan dilakukan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) sejak awal tahun 2019. Pembangunan ini, dilaksanakan setelah proses penyerahan sertifikat hak pengelolaan (HPL) Tahap I seluas 279 Ha dari 386,72 Ha di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir. HPL diserahkan pada Desember 2018 yang lalu.

Arief mengungkapkan alasan Toba Nomadic Escape di bangun untuk nomadic tourism di kawasan Danau Toba. Diharapkan, wisatawan berkunjung akan merasakan keindahan alam dan pesona danau vulkanik terbesar di dunia itu. “Tentu ada alasan mengapa kita bangun The Kaldera ini. Saya menyebutnya sebagai nomadic tourism. Artinya bisa berpindah pindah. Kenapa bisa berpindah? Karena membangun amenitas yang tetap itu butuh waktu yang cukup lama,” sebut Mantan Direktur Utara (Dirut) PT Telkom itu.

Arief mengungkapkan, amenitas seperti hotel berbintang, wahana permainan hingga mal akan menelan waktu hingga 5 tahun ke depan. Dengan begitu, pembangunan di kawasan ini akan dilakukan secara bertahap dengan investasi yang besar juga. “Dan mungkin saya tidak akan menikmati hasil dari pembangunan itu. Karena butuh watu lama. Sebagai solusi, kita hadirkan nomadic tourism. Saya yakin solusi ini untuk selamanya,” jelas Arief.

Dengan karakternya, The Kaldera dinilai sangat cocok untuk menerapkan nomadic amenitas. Arief menyampaikan Pemerintah Indonesia sangat serius membangun Danau terbesar di Asian itu, lebih baik lagi dan menjadikan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. “Jadi, kita membuat klasifikasi untuk wisata nomadic ini. Seperti nomadic atraksi kita terapkan di Borobudur. Di Labuan Bajo, kita buat nomadic akses. Karena disana dilengkapi dengan yacht dan lainnya. Tantangan The Kalder adalah membuat atraksi di luar The Kaldera. Dan ini menjadi tugas Kepala BPDOT,” ujar Arief.

Menpar asal Banyuwangi itu juga memberikan contoh nomadic tourism yang namanya sudah sangat populer. Namanya, Cikole Orchid Forest di Lembang, Jawa Barat. “Fokus Orchid Forest adalah nomadic attraction. Karena, di sana ada acara live musik seperti Forchestra,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Menpar juga berharap Danau Toba bisa lebih menjual. Dan cara yang paling mudah adalah memakai 3A, yakni atraksi, amenitas, dan aksesibilitas.? Ia sedang fight agar Danau Toba dapat sertifikat sebagai Unesco Global Geopark. Menurutnya, Kemenpar akan terus berupaya agar Danau Toba mendapatkan status Unesco Global Geopark.

“Harus ada atraksinya. Kalau Kita ingin menjadikan Danau Toba destinasi utama, maka 3A harus kelas dunia. Yang ada saat ini baik atraksi budaya, manmade, alam semua bagus, belum mendunia,” pungkasnya.

Direktur Utama (Dirut) Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) Arie Prasetyo, mengungkapkan urusan amenitas The Kaldera memberikan pilihan-pilihan yang terbaik buat para wisatawan. Untuk Pemerintah melalui Kemenpar sangat memperhatikan hal tersebut. Hal itu, untuk kenyamanan wisatawan selama berada di Danau Toba ini. “Amenitas yang kita tampilkan di The Kaldera sangat beragam. Wisatawan memiliki banyak pilihan. Ada Bell Tent yang berjumlah 15, ada 2 Bubble Tent, 2 Cabin, juga Ecopod. Semuanya menawarkan pengalaman yang berbeda. Dan ini menjadi keunggulan The Kaldera,” jelas Arie.

Arie mengungkapkan keunggulan lain The Kaldera adalah posisinya yang berada di ketinggian. Sekitar 1390 mdpl. Dengan posisinya, yang ditawarkan The Kaldera adalah view Danau Toba yang sangat eksotis. “Konsep seperti ini mungkin sudah ada di tempat lain di Danau Toba. Tapi kita jelas memberikan sesuatu yang berbeda. Pertama, The Kaldera ini menggabungkan atraksi dan amenitas. Nantinya, kita akan bikin konsep agar ada atraksi yang ditampilkan di Amphitheater setiap minggunya,” tutur Arie.

Dijelaskannya, konsep pembangunan masih akan diterapkan di The Kaldera. Dijelaskan Arie, BPODT sebagai pengelola The Kaldera sedang memikirkan konsep untuk menambah spot atau kenyamanan bagi anak-anak dan lansia. “Itu akan masuk dalam pengembangan. Kita sedang pikirkan konsep terbaik yang bisa diterapkan. Tapi akan kita pikirkan sambil berjalan. Untuk sementara ini, fokus kita adalah peresmian dan semua sudah dipersiapkan dengan maksimal,” sebut Arie.

Site Plan Nomadic Tourism ini didesain memiliki dengan fasilitas area-area camping ground. yang nantinya bisa dinikmati oleh wisatawan. Seperti Nomadic Bubble Tent, Nomadic Cabin, Nomadic Caravan Park, dan Nomadic Bell Tent. Di lahan ini sudah memiliki fasilitas Helipad yang bisa digunakan sebagai akses khusus tamu VIP. “Destinasi ini akan menjawab kebutuhan kita akan destinasi berkualitas di Danau Toba. Konsep nomadic sangat tepat di terapkan di Danau Toba. Dan kita harus memaksimalkan potensi yang ada di sana,” tandas Arie.

Pada acara launching kemarin, panitia sudah menyiapkan berbagai atraksi. Ada Toba Coffee Show yang menampilkan Lisa & Leo Organic Coffee, salah satu Q Processor tingkat dunia. Dalam 10 tahun belakangan Lisa & Leo Organic Coffee telah ekspor kopi berkualitas dari Simalungun ke coffee shop beken di Amerika, Eropa dan Australia, termasuk Blue Bottle Coffee.

Kemudian, Toba Gastronomy Show yang menghadirkan fine dining ala hotel bintang lima dengan view spektakuler lembah Sigapiton dan Danau Toba.? Sedangkan, ?lokasi The Kaldera tidak terlalu jauh. Posisinya hanya 20 Menit dari Parapat, atau sekitar 1 Jam 30 Menit dari Balige. The Kaldera juga berjarak 2 Jam dari Bandara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), dan hanya 10 Menit dari Bandara Sibisa. (gus)

Romy Agustiawan Merapat Dimas dan Andre Teken Kontrak

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS SELEKSI: Pemain seleksi PSMS Medan Dimas Sumantri (kiri) saat duel dengan pemain lawan pada uji coba melawan PSMS U-19 di Stadion Mini Kebun Bunga Medan, beberapa waktu lalu. Dimas Sumantri resmi direkrut Manajemen PSMS Medan per 4 April 2019.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
SELEKSI: Pemain seleksi PSMS Medan Dimas Sumantri (kiri) saat duel dengan pemain lawan pada uji coba melawan PSMS U-19 di Stadion Mini Kebun Bunga Medan, beberapa waktu lalu. Dimas Sumantri resmi direkrut Manajemen PSMS Medan per 4 April 2019.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Manajemen PSMS Medan terus bernegoisasi dengan pemain incaran. Terbaru, 2 pemain resmi bersegaram Ayam Kinantan, julukan PSMS Medan, pada Liga 2 musim ini, setelah sepakat menandatangani kontrak di Sekretariat PSMS Medan, Kamis (4/4).

Adapun 2 pemain yang resmi berseragam PSMS Medan tersebut, yakni Dimas Sumantri dan Andre Sitepu. Dengan demikian, sudah 8 pemain yang akan membela Ayam Kinantan pada musim ini. Sebelumnya Legimin Raharjo, Doni Dio, Syaiful Ramadhan, Aidun Sastra, Bayu Tri Sanjaya, dan Tambun Naibaho sudah lebih dulu sepakat berseragam PSMS Medan.

“Ya, Dimas Sumantri dan Andre Sitepu sudah sepakat bergabung dengan PSMS. Tadi (kemarin, red) sudah tanda tangan kontrak,” ungkap Sekretaris Umum PSMS Medan Julius Raja, kepada Sumut Pos, Kamis (4/4).

King, sapaan karib Julius Raja, enggan memaparkan isi kontrak kedua pemain tersebut. Namun menurutnya, isinya sama seperti para pemain yang sudah terlebih dulu tanda tangan kontrak. “Nilai kontraknya juga tidak perlu saya sebutkan. Tapi tidak jauh beda dengan 6 pemain sebelumnya,” sebutnya.

King juga mengatakan, manajemen akan kembali melakukan negoisasi dengan sejumlah pemain hari ini, Jumat (5/4). “Besok (hari ini, red) kami akan kembali melakukan negoisasi dengan sejumlah pemain. Kami berharap secepatnya terjadi kata sepakat, sehingga skuad PSMS bisa lengkap,” harapnya.

Soal Aldino, King mengakui, belum ada terjalin kesepakatan. Pihaknya belum mendapat perintah dari CEO PSMS Dodi Taher, untuk menyetujui permintaan Aldino. “Kami tunggu saja besok. Semoga Aldino cepat bergabung,” sebutnya.

Sementara itu, satu wajah baru terlihat merapat ke PSMS Medan. Mantan pemain Persegres United dan PS Tira, Romi Agustiawan sudah bergabung latihan di Stadion Mini Kebun Bunga, Kamis (4/4) sore. Namun Romy masih bersatus sebagai pemain seleksi. “Romi memang inisiatif datang sendiri. Kami persilakan saja dia untuk menjalani seleksi di sini. Kami akan pantau selama dia berlatih di sini,” ungkap Pelatih PSMS Medan Abdul Rahman Gurning, usai memimpin latihan.

Gurning mengakui, Romy punya pengalaman, karena pernah memperkuat sejumlah tim di Indonesia. Selain itu, dia berasal dari Kota Medan. Namun, Gurning harus melihat kembali visi dan misinya bermain selama seleksi. Jika memang bagus, dia tak segan-segan memberikan tawaran kontrak kepada manajemen. “Kami lihat dululah dia bagaimana perkembangannya. Kalau memang bagus, kami terima. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya tidak kami masukkan dalam tim,” pungkasnya. (dek/saz)

Diduga Peras Orangtua Tersangka Narkoba, Tiga Oknum Polisi Diperiksa

no picture
no picture

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tiga oknum polisi dan seorang oknum wartawan dikabarkan diamankan petugas Satreskrim Polrestabes Medan. Keempatnya disebut-sebut memeras keluarga tersangka pengguna narkoba jenis sabu.

KETIGA oknum polisi tersebut merupakan personel Polsek Medan Area. Ketiganya masing-masing berinisial Bripka AL (Unit Reskrim), Brigadir AP (Unit Reskrim) dan Aipda JP yang bertugas di bagian SPKT.

Sedangkan seorang oknum wartawan cetak terbitan Medan berinisial DP (43) warga Jalan Bromo, Kecamatan Medan Denai. Mereka diciduk personel Satreskrim Polrestabes Medan, Selasa (26/3) lalu.

Informasi beredar, keempatnya melakukan penyekapan dan pemerasan terhadap seorang yang diduga sebagai pengedar narkoba. Pelaku berinisial MI (25) warga Jalan Sederhana, Pasar VII Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Delisersang.

Menanggapi hal itu, Kapolrestabes Medan Kombes Dadang Hartanto mengatakan, untuk keempatnya akan diperiksa.

“Untuk pria yang diamankan akan diperiksa apakah ia pengedar atau pemakai. Kalau ia pemakai akan dilakukan rehabilitasi. Kalau ia pengedar akan kita proses,” ujarnya usai memimpin pemusnahan barang bukti Satresnarkoba Polrestabes Medan, Kamis (4/4).

Untuk oknum polisi, sambung orang nomor satu di Polrestabes Medan, tetap akan diproses.

“Saat ini sedang diperiksa oleh Propam, ada sanksi disiplin yang akan diberikan soal kasus itu,” sebutnya.

MI diamankan dengan kedua tangan diborgol. Tersangka kemudian dibawa menuju salah satu rumah makan di Jalan AR Hakim, Kecamatan Medan Area berikut sejumlah barang bukti sabu.

Ketiga oknum polisi tersebut kemudian meminta nomor orangtua MI agar menyiapkan sejumlah uang agar kasus tersebut tidak dilanjutkan.

Orangtua MI mengaku tidak memiliki jumlah uang yang diminta. Ia hanya memiliki uang Rp2 juta. Selanjutnya, orangtua MI diajak oleh ketiga oknum polisi tersebut agar bertemu di rumah makan Jalan AR Hakim/Komplek Asia Mega Mas.

Rabu (27/3) sekira pukul 08.00 WIB, orangtua pelaku tiba di rumah makan. Namun, tidak bertemu dengan oknum polisi tersebut. Sehingga ia pulang ke rumahnya dan berembuk dengan sanak keluarga.

Kabar lain yang berhasil dihimpun, lantaran curiga, orangtua MI melaporkannya ke Polrestabes Medan terkait pemerasan yang mereka alami.

Setelah berkoordinasi dengan Tim Pegasus, orangtua pelaku kembali menghubungi nomor telepon oknum polisi tersebut.

Pukul 20.30 WIB, orangtua MI diminta untuk membawa sejumlah uang di depan RS Muhammadiyah Jalan Mandala By Pass, Kecamatan Medan Denai.

Akhirnya, orangtua pelaku menuju ke lokasi sembari menghubungi Tim Pegasus. Di sana, orangtua pelaku bertemu dengan DP yang mengaku sebagai wartawan.

DP mengaku diperintahkan oknum polisi untuk mengambil uang sebesar Rp2 juta. Kapolsek Medan Area, Kompol K Sianturi, menyerahkan perkara pemerasan yang diduga dilakukan oknum polisi tersebut.

“Untuk kasus pemerasannya itu sekarang ditangani Polrestabes Medan. Sedang diusut di Propam,” sebutnya.

Sementara itu, terkait tersangka narkoba yang kabarnya seorang bandar, kasus itu ditangani di Polsek Medan Area.

“Untuk kasus narkobanya kita yang tangani. Saat ini masih dalam pemeriksaan. Saya kurang tahu apakah itu tersangka bandar narkoba atau hanya pengedar. Lengkapnya tanya ke Kanit Reskrim saja,” sebut Sianturi.

Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Medan Area Iptu ALP Tambunan membantah kalau ketiga oknum polisi itu memeras bandar narkoba. “Ah bukan bandar, malah tersangka yang mereka amankan itu setelah dites uriennya negatif,” ungkapnya.

Tak cuma itu, barangbukti narkoba jenis sabu yang diamankan juga hanya paket kecil. “BB nya paket Rp50 ribu, 0,8 gram (sabu),” beber Tambunan.

Tambunan kemudian menceritakan awal penangkapan. Ceritanya, ada seorang perempuan, mantan pacar MI. Dia yang menggoda untuk mengajak menggunakan sabu. Indikasinya, wanita ini kibus (informan polisi).

“Jadi mantan pacarnya itu kabur, MI nya ditangkap,” sebutnya. Bagaimana sikap Polsek Medan Area terhadap ketiga oknum itu?

“Ya bagaimana saya bilang. Kita serahkan saja kasusnya ke Propam Polrestabes,” pungkas Tambunan. (dvs/ala)

Resah, Warga Infokan Pasutri Nyabu ke Polisi

no picture
no picture

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Petugas Unit Reserse Kriminal Polsek Binjai Barat menggerebek sebuah rumah di Perumahan Griya Umar Baki Nomor 6 C, Kelurahan Payaroba, Binjai Barat, Minggu (31/3) petang lalu. Hasilnya, petugas mendapati sepasang suami istri yang bersiap menghisap narkotika jenis sabu.

Keduanya masing-masing, Yan Subandi alias Yandi (39) dan Yeti (35) warga Jalan Wortel, Lingkungan II, Kelurahan Payaroba, Binjai.

“Penggrebekan rumah ini atas informasi masyarakat yang resah akibat rumah tersebut diduga sebagai lapak hisapsabu. Atas informasi ini, petugas Unit Reskrim Polsek Binjai Barat melakukan pengintaian hingga menggrebek rumah tersebut,” ujar Kasubbag Humas Polres Binjai, Iptu Siswanto Ginting, belum lama ini.

Saat rumah ini digrebek, Yandi dan Yeti didapat dari dalam kamar rumah tersebut. Setelah menggrebek, polisi melakukan penggeledahan rumah tersebut.

“Dari hasil penggeledahan, ditemukan tas berwarna hitam yang tergantung dalam kamar tersebut. Dari dalam tas hitam, ditemukan 1 paket kecil plastik klip warna putih yang diduga bersikan narkotika jenis sabu. Selanjutnya ditemukan juga alat hisap sabu, mancis, puluhan plastik klip kosong dan timbangan digital,” beber Siswanto.

Dari tempat pakaian kotor, petugas juga mendapati 1 bungkus paket kecil sabu. Jadi total yang ditemukan sebanyak 2 paket plastik kecil sabu.

Petugas kemudian melakukan pengembangan. Yandi dan Yeti mengaku mendapati sabu dari Mustika Dewi (30) warga Jalan Alpokat, Kelurahan Limaumungkur, Binjai Barat dan Sandro Irfanda Sipayung (30) warga Dusun Bangun Rakyat, Desa Blangkahan, Kuala, Langkat.

Yandi dan Yeti mendapatkan sabu dari keduanya dengan cara memesan lewat telepon selular. Mendapat informasi ini, petugas ‘memancing’ Mustika dan Sandro.

“Saat kembali dipesan oleh Yeti, Mustika Dewi beralasan persedian habis. Tapi akhirnya, Mustika menyetujui pesanan yang diminta polisi melalui Yeti,” ujar Siswanto.

Singkat cerita, Mustika dan Sandro mendatangi Yeti di rumah yang digrebek polisi. Dengan menumpangi sepedamotor jenis metik BK 6547 ADA, Mustika dan Sandro membawa 3 bungkus plastik transparan berisi sabu.

“Mereka (Mustika dan Sandro) membawa narkoba jenis sabu ini dibungkus pakai tisu warna putih yang disembunyikan di celana dalam,” ujar Siswanto.

Selain 5 paket kecil berisi narkoba jadi barang bukti, polisi juga menyita 1 set alat hisap, 1 unit mancis terpasang jarum, 1 unit skop yang terbuat dari pipet, 20 buah plastik klip kosong, 1 unit sepedamotor, uang tunai Rp350 ribu, 1 unit telepon genggam android merek Samsung J2 serta 1 unit telepon genggam android merek Xiaomi Note 5.

Kini, keempat pelaku sudah diserahkan Petugas Unit Reskrim Polsek Binjai Barat ke Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai guna penyidikan lebih lanjut.

“Atas penangkapan yang dilakukan personel Polsek Binjai Barat terhadap keempat pelaku, warga Jalan Umar Baki mengucapkan terima kasih kepada polisi. Sebab, warga sudah resah terhadap aktifitas di rumah tersebut,” tandas Siswanto.

Sementara, Kasat Res Narkoba Polres Binjai, AKP Aris Fianto, membenarkan adanya pelimpahan keempat tersangka dan barang bukti dari Polsek Binjai Barat.

“Ada, semalam itu, Selasa (2/4). 4 orang mereka,” kata Kasat.

Sayangnya, mantan Kasat Reskrim Polres Binjai ini belum mengetahui persis jumlah berat narkotika jenis sabu sebanyak 5 paket tersebut. Menurut dia, penyidik masih gelar perkara untuk menentukan status keempat tersangka.

“Ya Polsek Cuma bisa nangkap, kemudian diserahkan ke Polres. Mereka nangkap melakukan penyidikan. Bisa saja mereka (Polsek Binjai Barat) 3×24 jam, lalu diserahkan ke kita,” katanya.(ted/ala)

Kasus Korupsi BSM Cabang Padang Bulan, Eks Kacab BSM Menangis Divonis 16 Bulan

AGUSMAN/SUMUT POS BERDIRI: Nayla Fadillah Sembiring, terdakwa penggelapan uang bank berdiri saat divonis hakim, Kamis (4/4).
AGUSMAN/SUMUT POS
BERDIRI: Nayla Fadillah Sembiring, terdakwa penggelapan uang bank berdiri saat divonis hakim, Kamis (4/4).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Eks Kepala Cabang (Kacab) Bank Syariah Mandiri (BSM) Padangbulan, Nayla Fadillah Sembiring tak kuasa menahan tangis usai dinyatakan bersalah. Dia divonis 1 tahun 4 bulan dan denda Rp1 miliar subsider 2 bulan kurungan, oleh majelis hakim yang diketuai Dominggus Silaban, Kamis (4/4).

Majelis Hakim berpendapat, terdakwa terbukti secara sah bersalah melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

“Bahwa seluruh pertimbangan sudah memenuhi seluruh tuduhan primer. Maka majelis hakim sependapat dengan jaksa. Bahwa terdakwa telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dengan hukuman 1 tahun 4 bulan dengan denda 1 miliar subsider 2 bulan,” ucap hakim Dominggus, di ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Hakim menyebutkan, hal yang memberatkan terdakwa karena telah menghilangkan rasa kepercayaan nasabah terhadap Bank Mandiri Syariah.

“Hal yang meringankan karena terdakwa kooperatif selama persidangan dan berterus terang selama persidangan,” ungkapnya.

Hukuman ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kadlan Sinaga yang menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Ketika pembacaan tuntutan sudah memasuki bacaan akhir, Hakim Ketua Dominggus meminta terdakwa untuk berdiri dan mendengarkan keterangan Hakim.

Langsung saja usai pembacaan putusan, Nayla tampak meneteskan air mata. Atas putusan ini, baik terdakwa dan JPU menerimanya. “Menerima yang mulia,” kata terdakwa dan jaksa.

Dalam dakwaan JPU Kadlan, terdakwa menggelapkan uang Rp7,9 Miliar di cabang pembantu BSM Padang Bulan, Medan.

“Terdakwa dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS,” terang Kadlan.

“Akibat perbuatan terdakwa selaku kepala cabang Pembantu BSM Padang Bulan yang menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, mengakibatkan Bank Syariah Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp7.955.667.792,” tandasnya.(man/ala)

Viral! Geng Motor Ezto Keroyok Siswa St Thomas III Medan, BPJS Kesehatan Lempar Tanggung Jawab ke LPSK

IST/SUMUT POS KOMA: Rico Lumbanraja masih koma di Rumah Sakit Royal Prima. Alat bantu pernafasan masih terpasang di hidungnya.
IST/SUMUT POS
KOMA: Rico Lumbanraja masih koma di Rumah Sakit Royal Prima. Alat bantu pernafasan masih terpasang di hidungnya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rico Lumbanraja pelajar SMA St Thomas III Medan, kelas X IPA II yang jadi korban pengeroyokan geng motor Ezto, kondisinya masih memprihatinkan.

Setelah 12 hari koma, ia harus menjalani operasi otak di Rumah Sakit Royal Prima. Sebelumnya, korban dikeroyok di Jalan Pembangunan V, Kelurahan Tanjunggusta, Kecamatan Helvetia, Minggu (24/3) sekira pukul 00.30 WIB.

Peristiwa ini terungkap ketika akun facebook Kasmar Lumbanraja curhat tentang mahalnya biaya perobatan korban. Kuat dugaan, akun tersebut milik orangtua korban.

Akun Kasmar Lumbanraja juga mengaku sudah berkordinasi dengan BPJS Kesehatan, agar sedikit meringankan beban pembayaran.

“Saya konsultasi ke BPJS tetang masalah ini, kata nya harus ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) di Jakarta. Di LPSK jawaban mereka yang ditangani adalah pidana prioritas (diantaranya) pelanggaran HAM berat, terorisme dan perdagangan orang,” tulis akun tersebut.

“Sebagai WNI, saya dan mungkin ASN (Aparatur Sipil Negara) lainnya resah dengan keadaan ini. Seperti saling lempar Tanggung jawab BPJS dan LPSK,” tulisnya lagi.

Menjawab hal ini, BPJS Kesehatan cabang Medan punya dalih tersendiri. Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Medan, Ilham Lailatul Qodr mengatakan, selama ini kerap terjadi tumpang tindih biaya pelayanan jasa kesehatan.

Ada beberapa lembaga yang seharusnya menjadi lembaga penjamin kesehatan masyarakat. Namun belakangan ditanggulangi BPJS Kesehatan.

Ia memaparkan, BPJS Kesehatan sesuai Perpres 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional pasal 52 ayat1 huruf menjelaskan, memang pelayanan kesehatan yang tidak dijamin lembaga ini salahsatunya korban penganiayaan.

“Sehingga untuk kasus Rico ini memang yang seharusnya menjadi penjamin layanan kesehatannya adalah LPSK,” ungkap Ilham, Kamis (4/4).

Soal penjaminan itu pun sudah diatur dalam UU Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Saya bacakan ya, di Pasal 6 ayat 1 disebutkan korban pelanggaran HAM berat, terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan berat sebagaimana dimaksud pasal 5 berhak mendapat bantuan medis, rehabilitasi dan psikososial dan psikologis,” ungkapnya.

Sehingga, sesuai aturan, Rico seharusnya dijamin oleh LPSK sesuai laporan polisi yang menyebutkan ia merupakan korban penganiayaan.

“Begitu pun, BPJS Kesehatan tetap bisa menjadi penjamin layanan kesehatan seseorang ketika penjamin awal terkait kejadian. Semisal kasus Rico ini, LPSK membuat pernyataan tidak bisa menjadi penjamin. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan itu tadi,” tegasnya.

Terpisah, Kapolsek Helvetia Kompol Trila Murni membenarkan kasus pengeroyokan itu. Peristiwa bermula dari penyerangan terhadap sebuah rumah di Jalan Pembangunan V.

“Pelaku penyerangan adalah geng motor Ezto,” kata Trila.

Tim gabungan Pegasus Polsek Helvetia dan Polrestabes Medan sudah mengamankan tiga dari 20-an pelaku.

Ketiganya masing-masing, David Mangatas Nadapdap (25) warga Jalan Lembaga Pemasyarakatan, Nomor 336 A, Desa Tanjunggusta, Kecamatan Sunggal; Gani Ari Kristian (29) warga Jalan Lembaga Pemasyarakatan, Nomor 279, Desa Tanjunggusta, Kecamatan Sunggal dan Arianto Fransiskus Manalu (22) warga Jalan Pantai Timur II Rel, No 10, Kelurahan Cinta Dame, Sunggal.

“Kita masih berusaha memburu para tersangka lain. Data pelaku sudah kita kantongi,” tuturnya.

Kepada polisi, ketiga tersangka mengaku sampai melakukan penganiayaan karena kelompok korban menghajar salah seorabg teman para pelaku.

“Apa yang diucapkan ketiga pelaku bisa saja masih karang-karangan,” kata Trila.

Menurut Trila, pengakuan para tersangka merupakan alibi mereka. Karena, bisa saja para tersangka mencari kelompok tandingan.

Padahal kelompok korban yang diserang masih remaja berkisar belasan tahun.

“Motif kita belum dapat, dugaan masih karena adanya pemukulan. Kita terus lakukan pengembangan setelah tiga pelaku diamankan. Nanti akan ada yang jadi pelaku pengerusakan, penganiayaan,” tuturnya.

Trila mengungkapkan, para pelaku mengaku berasal dari geng motor Ezto. Sedangkan para korban diduga berasal dari kelompok geng motor XL.

“Ada juga yang bilang Kentang Kupas Family. Korban waktu itu tidak kita temukan di TKP, tapi 100 meter dari lokasi,” beber Trila.

Dijelaskan Trila, malam itu sekira pukul 00.30 WIB selesai pengamanan di PRSU, pihaknya lalu melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Helvetia.

Saat patroli ke arah Tanjunggusta, ada informasi terjadinya penyerangan yang dilakukan geng motor. Pihaknya lalu bergegas mencari lokasi dan mendapati korban Rico telah tergeletak di tengah jalan.

Kemudian, petugas dari Polsek Helvetia mengumpulkan barang bukti di TKP.

“Setelah keluarga buat pengaduan, kami langsung bergerak mencari para pelaku dan tiga orang berhasil kita amankan. Disitulah kita tahu siapa provokator, siapa pelaku utama dan siapa yang menganiaya. Mereka diamankan di Jalan Asrama dekat lokasi juga,” ungkapnya. (dvs/ala)

Kapten Maysaa Ouza, Hijaber Pertama di Militer Amerika

net Kapten Maysaa Ouza.
net
Kapten Maysaa Ouza.

SUMUTPOS.CO – Satu lagi sosok perempuan dunia yang berhasil mendobrak batas. Ia adalah Kapten Maysaa Ouza, seorang perempuan berhijab pertama yang berhasil menjabat sebagai Korps Hakim Advokat Jenderal di Angkatan Udara milik Amerika Serikat. Pada pekan ini, ia tampil dalam episode terbaru dari program dokumenter Left Field milik stasiun TV NBC.

Maysaa adalah putri dari seorang imigran asal Lebanon yang bermigrasi ke Dearborn, Michigan, sebuah daerah yang memiliki masjid terbesar di Amerika Serikat. Sejak lulus dari sekolah hukum pada Mei 2017 lalu, Maysaa sudah tahu bahwa ia ingin mengabdi di angkatan bersenjata. Perempuan berdarah Lebanon ini pun akhirnya mencoba melamar pekerjaan di Air Force Judge Advocate General Corps (JAG) di tahun yang sama.

Sebagai seorang imigran dan seorang Muslim, ada banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh Maysaa saat akan mendaftar ke kemiliteran. Salah satunya adalah ia harus mendapatkan religious accommodation atau sebuah penyesuaian dalam lingkungan kerja yang memungkinkan karyawan atau pelamar untuk memeluk agama sesuai kepercayaan mereka.

Saat melakukan proses tanda tangan kontrak pelatihan, pihak JAG mengatakan bahwa religious accommodation baru bisa diminta setelah proses pelatihan selesai. Namun sayangnya, pihak JAG tidak bisa menjamin jika Maysaa akan mendapatkan permintaan tersebut.

Melihat hal itu, Heather L. Weaver, pengacara staf senior pada Program Kebebasan Sipil American Union dari Kebebasan Beragama dan Kepercayaan kemudian berusaha membantu Maysaa Ouza dengan menulis di blog milik ACLU pada bulan Mei 2018.

Dalam tulisan tersebut, Weaver mengatakan agar pihak Angkatan Udara melakukan langkah yang sama seperti Angkatan Darat yang dapat menerima calon anggota yang memeluk agama apapun.

Setelah melewati perjuangan yang tidak mudah, akhirnya pihak Angkatan Udara mengubah keputusan mereka dan memperbolehkan Maysaa untuk bergabung dengan JAG Corps dengan akomodasi keagamaan.

Kapten Angkatan Udara, Kapten Rafael D. Lantigua, seorang Muslim yang juga tampil dalam dokumenter bersama Maysaa telah dianggap sebagai penjembatan bagi kaum minoritas yang ingin meraih impian mereka.

“Anda harus membuka pintu untuk membuat orang lain mendapat pengalaman untuk menjadi diri kita (Angkatan Udara),” ungkap Kapten Rafael seperti dikutip dari Air Force Times.

Maysaa sendiri tak percaya jika kerja keras dan perjuangannya selama ini akhirnya bisa membuka kesempatan baginya untuk mewujudkan impiannya mengabdi di angkatan.

“Saat pelatihan, saya adalah orang Muslim pertama yang pernah ditemui oleh rekan-rekan saya, Mereka bertanya, apakah aku melakukan sex dengan hijab,” tutur Maysaa dalam film dokumenter tersebut. Ia juga mengatakan bahwa rekan-rekannya di angkatan banyak bertanya seputar bagaimana menjadi seorang Muslim dan tentang hijab yang dikenakan oleh Maysaa.

Ketika Maysaa Ouza dinobatkan sebagai Airman of the Week, rekan-rekannya satu pelatihan dan pelatihnya mendeskripsikan Maysaa sebagai sosok pemimpin sejati yang akan berkontribusi penuh di Angkatan Udara dan apapun yang ingin ia lakukan.

“Islam dan Angkatan Udara memiliki banyak kesamaan. Disiplin, sopan, adil, dan berani. Jadi dalam beberapa hal, hijab dan seragam yang saya kenakan ini mewakili hal yang sama,” ungkap Maysaa Ouza dalam cuplikan dokumenter pada program Left Field yang tayang di NBC.

Meski apa yang diraih oleh Maysaa merupakan sebuah prestasi besar dan hal bersejarah, masih banyak masyarakat yang menilai buruk. Ia dianggap sebagai teroris yang mencoba masuk ke militer AS. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat Maysaa untuk melanjutkan kariernya di dunia militer.

Menurut Maysaa, selain soal urusan administrasi, ia merasa kesulitan mendapat kesempatan karena masih banyak orang yang memberikan stereotype tertentu terhadap perempuan Muslim.

“Banyak masyarakat berpikir bahwa kita ditindas karena hijab. Karena rupanya penindasan bagi mereka berarti berpakaian serba tertutup. Berhentilah memberikan stereotip terhadap kami, berhentilah memberikan stereotip terhadap perempuan Muslim. Hijab berarti kesopanan, empowerment, kebebasan, dan feminisme,” tutur Maysaa dalam dokumenter tersebut.

“Islam dan Air Force memiliki lebih banyak kesamaan dari yang orang-orang pikir. Disiplin, modesty, keadilan, keberanian. Jadi baik hijab dan seragam Air Force juga mempresentasikan hal yang sama,’ tutup Ouza. (bbs/ram)

National Scarf Day di New Zealand, Ajak Para Wanita Memakai Hijab

no picture
no picture

NEW ZEALAND, SUMUTPOS.CO – Peristiwa penembakan umat muslim di dua masjid, di Christchurch New Zealand masih meninggalkan luka mendalam. Tak hanya umat muslim, Perdana Menteri New Zealand dan warganya menunjukkan bela sungkawa tanpa henti.

Kejadian yang berlangsung pada Jumat (15/3) itu telah melenyapkan sekitar 50 nyawa. Tak heran, jika ketakutan masih menghantui umat muslim di sana. Mencoba mengobati perasaan para korban sekaligus memberikan ketenangan untuk umat muslim, warga Christchurch melakukan aksi yang menyentuh hati.

Sebuah video memperlihatkan warga nonmuslim berbaris di depan masjid, melindungi orang-orang yang sedang salat di dalam. Sebagian dari mereka juga ada yang menjaga umat muslim di bagian dalam masjid. Selama proses salat, mereka duduk dengan penuh toleransi.

Tak cukup sampai di sana. Hari ini, Jumat (22/3), para wanita di New Zealand khususnya di Christchurch memakai hijab sebagai bentuk solidaritas terhadap umat muslim di sana. Aksi tersebut diberi nama National Scarf Day.

Ajakan aksi tersebut tersebar di media sosial. Sebuah akun Facebook bernama Scarves in Solidarity menyebut tujuan aksi ini adalah untuk melawan kebencian.

“Ini adalah tindakan sederhana, tapi menjadi simbol yang kuat untuk menolak retorika kebencian. Ajak teman wanitamu, saudaramu, teman kampusmu, tim olahragamu, sekolahmu, gerejamu untuk mengungah foto dengan memakai hijab. Jadi kita bisa tunjukan kepada dunia bahwa kita adalah satu,” tulis akun Scarves Solidarity di Facebook.

Aksi ini juga didukung penuh oleh para hijabers di New Zealand. Seorang pengusaha muslim bernama Amina Patel meyakinkan bahwa memakai hijab itu aman dan damai.

Kepada NewsHub, Amina mengajarkan cara memakai hijab. Para muslimah juga akan menjadi relawan untuk memasangkan hijab di masjid Ponsonby mulai jam empat sore.

“Jacinda pun memakainya, meski hanya pakai scarf melingkar di kepala, tidak apa-apa kok. Mau menutup seluruh rambut atau sebagian saja? Itu pilihanmu,” tutur Amina kepada NewsHub.

Jacinda Ardern, Perdana Menteri New Zealand beberapa waktu lalu terlihat memakai pashmina saat bertemu dengan komunitas muslim. Amina meyakinkan, jika Jacinda berani pakai, kenapa kita harus takut? (dtc/ram)

Tambah Alokasi Rp4,5 M, Pembayaran Kenaikan Gaji ASN Pemko Medan

Triadi Wibowo/Sumut Pos ASN: Para ASN Pemko Medan usai mengikuti apel upacara, belum lama ini. Pemko Medan sudah menambah alokasi biaya untuk pembayaran kenaikan gaji ASN di lingkungan Pemko Medan.
Triadi Wibowo/Sumut Pos
ASN: Para ASN Pemko Medan usai mengikuti apel upacara, belum lama ini. Pemko Medan sudah menambah alokasi biaya untuk pembayaran kenaikan gaji ASN di lingkungan Pemko Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Awal April ini menjadi kabar baik bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Indonesia, tak terkecuali Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Sebab, ASN mengalami kenaikan gaji 5 persen bulan ini. Untuk itu, Pemko Medan menambah alokasi gaji sebesar Rp4,5 miliar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan, Irwan Ibrahim Ritonga mengatakan, kenaikan gaji 5 persen ini otomatis mengikuti turunannya. Seperti, pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya) dan gaji ke-13.

“Bulan ini (April) sudah kita salurkan gaji baru kepada para ASN, artinya ditambah 5 persen. Untuk sisanya, tiga bulan sebelumnya (Januari-Maret 2019) akan disalurkan paling lama dalam seminggu ke depan,” kata Irwan, kemarin.

Irwan menyebutkan, kenaikan gaji 5 persen diperkirakan antara Rp250.000 hingga Rp700.000 per ASN. Misalnya, untuk golongan II sekitar Rp250.000, sedangkan golongan IV Rp700.000. “Kalau gaji Rp5 juta per bulan, maka akan menerima tambahan 5 persen sebesar Rp250.000,” paparnya.

Irwan mengaku, normalnya alokasi gaji seluruh ASN di Pemko Medan sekitar Rp90 miliar lebih. Dengan kenaikan 5 persen ini, maka ditambah Rp4,5 miliar. “Alokasi gaji baik ASN, honorer dan PHL Pemko Medan tahun ini sekitar Rp1,6 triliun. Dari jumlah itu, per bulannya sekira Rp130 miliar. Dengan rincian, Rp90 miliar untuk gaji dan sisanya Rp40 miliar belanja infrastruktur. Jadi, karena ada kenaikan 5 persen maka ditambah menjadi Rp94,5 miliar yang dikurangi dari belanja tersebut,” paparnya.

Ditambahkan Irwan, jumlah ASN yang ada di Pemko Medan sekitar 14 ribu lebih, termasuk guru. “Anggaran Pemko Medan cukup untuk kenaikan gaji ASN dan tidak terganggu,” pungkasnya.

Kas Pemprovsu Rp1 T Lebih

Sementara itu, Pemprovsu sendiri tidak ada masalah untuk pembayaran gaji ASN dengan kenaikan 5 persen tersebut karena saat ini sudah tersedia Rp1 triliun lebih uang di kas daerah.

Kepala Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprovsu, Daswar Purba mengatakan, pada prinsipnya tidak ada masalah untuk pembayaran gaji ASN dengan kenaikan 5 persen tersebut. Sebab, saat ini sudah tersedia Rp 1 triliun lebih uang di kas daerah dan bisa dimanfaatkan untuk pembayaran gaji ASN. “Kas kita tersedia Rp 1 triliun lebih, ya tentu bisa buat bayar gaji plus kenaikan gaji ASN itu,” katanya menjawab Sumut Pos, Kamis (4/4).

Namun sejauh ini pihaknya belum menerima resmi surat edaran atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo.

“Belum, belum ada secara resmi disampaikan ke kami. Baru mendengar lewat berita di media. Kalau memang sudah diperbolehkan sesuai aturan, kami segera menindaklanjuti,” katanya.

Pihaknya menyarankan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), agar segera memohonkan surat perintah membayar (SPM) kepada BPKAD untuk proses pembayaran gaji ASN berdasarkan ketentuan terbaru. “Kalau kami di sini (perbendaharaan), kan hanya tinggal proses. Selama ada permohonan (SPM) masuk, tentu kami proses. Pada prinsipnya tidak ada masalah karena kas kita tersedia (dana),” katanya.

ASN di Sumut tetap mengapresiasi dan senang menyambut kabar kenaikan gaji tahun ini, meski mereka nilai dibanding periode pemerintahan sebelumnya lebih kecil. “Sebenarnya lima persen (kenaikan gaji) ASN kali ini, sungguh kecil kalau mau dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Tapi begitupun kita tetap menyambut gembira kabar ini,” kata seorang ASN di lingkungan Pemprovsu yang enggan namanya dikorankan.

Menurut dia, kenaikan gaji pokok ASN yang kecil tersebut sudah diimbangi dengan tunjangan penambahan penghasilan (TPP) ASN. “Alhamdulillah memang lebih baik TPP kita, meski honor-honor kegiatan tidak diberlakukan lagi. Dan jika mau dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya, gaji ASN semasa Gusdur dan SBY jauh lebih baik,” pungkasnya.

Seperti diketahui, kenaikan gaji 5 persen juga berlaku untuk TNI dan Polri. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan ASN, pemerintah memandang perlu menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil.

Kepala BPKAD Setdaprovsu, Agus Tripriyono sebelumnya mengatakan, Pemprovsu masih menunggu peraturan menteri keuangan (PMK) terkait kenaikan gaji ASN pada April ini. Mengenai alokasinya, pihaknya mengklaim sudah dianggarkan melalui APBD tahun ini. “Insyaallah sudah (dianggarkan). Kan untuk gaji ASN prioritas dibayarkan. Tinggal nanti disesuaikan saja,” katanya baru-baru ini. (ris/prn/ila)

16 Pejabat Pemko Medan Belum Lapor LHKPN

Kepala BKD dan PSDM Pemko Medan, Muslim Harahap
Kepala BKD dan PSDM Pemko Medan, Muslim Harahap

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hingga batas waktu 31 Maret 2019, pejabat di lingkungan Pemko Medan ternyata masih ada yang belum melaporkan Laporan Harta dan Kekayaan Penyelengga Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akibatnya, Badan Kepegawaian Daerahn

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Medan, hingga kini masih menyusun LHKPN untuk dikirim ke KPK.

Kepala BKDPSDM Medan, Muslim Harahap mengatakan, ada 16 pejabat dianggap tidak tepat waktu menunaikan kewajibannya. Padahal, sesuai aturan batas waktu untuk LHKPN sampai 31 Maret. “Ada 16 orang yang dianggap tidak tepat waktu melaporkan LHKPN. Kita kejar supaya segera selesai,” katanya, kemarin.

Disinggung siapa saja pejabat yang belum melaporkan LHKPN, Muslim sepertinya enggan membeberkan. Dia beralasan tak mengingatnya. Meksi begitu, Muslim mengaku, pejabat yang melapor LHKPN tahun ini mengalami peningkatan dari sebelumnya, dengan persentase dari 80 persen menjadi 93,5 persen.

“Pelaporan LHKPN oleh pejabat di lingkungan Pemko Medan masih tergolong baik, karena sampai pukul 00.00 WIB pada 31 Maret berjumlah 230 orang atau 93,5 persen. Angka kepatuhan melapor berada pada persentase yang tinggi, dibanding tahun sebelumnya (80 persen),” ujar dia.

Sementara, Sekertaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman mengatakan, pihaknya berupaya menuntaskan seluruh pejabat dalam pelaporan LHKPN kepada KPK. Bahkan, BKDPSDM telah membantu mengerjakan LHKPN ke-16 pejabat tersebut. “Ini masih dikerjakan, saya enggak tahu berapa pastinya yang sudah di-upload. Tapi kita upayakan secepatnya,” kata Wiriya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution menyampaikan, sempat memberikan waktu selama tiga hari kepada pejabat di lingkungannya untuk melaporkan harta dan kekayaannya, yakni 20-22 Maret 2019.

“Saya minta seluruh pejabat segera melaporkan harta kekayaanya masing-masing. Saya rasa itu tidak sulit, saya sendiri sudah menyelesaikannya 15 hari. Saya minta keseluruhan pejabat di lingkungan Pemko Medan yang berjumlah 206 harus melaporkan harta kekayaannya,” tegasnya. (ris/ila)