TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Tebingtinggi menjadi kota jasa, memotivasi Wali Kota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan MM terus melakukan peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Mengingat Kota Tebingtinggi kini menjadi tujuan wisata, terutama di bidang kuliner dan lainnya.

Usai rampungnya jalan tol Tebingtinggi-Medan dan pembangunan Pelabuhan Pelindo II di Kabupaten Batubara serta pembangunan kawasan ekonomi bagian barat Sei Mangkei, Kota Tebingtinggi semakin siap untuk mewujudkan perkembangan dua kawasan tersebut.

Menyikapi semua itu, Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi tidak berpangku tangan. Suatu sikap untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memperkenalkan Kota Tebingtinggi secara nasional dan internasional. Di tangan dan kepemimpinan Wali Kota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan berbagai fasilitas menuju kearah tersebut sudah selesai dibangun.

Di antaranya, pembangunan Gedung Balai Kartini di Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi yang dapat menampung 3.000 orang. Hal ini membuktikan bahwa Tebingtinggi siap menampung even-even kegiatan, baik tingkat nasional dan internasional. Bahkan informasinya pembahasan Musrembang tingkat Provinsi Sumatera Utara akan diadakan di Kota Tebingtinggi.

“Saya ingin Kota Tebingtinggi lebih maju dan masyarakat bisa merasakan hal itu,” ujar Wali Kota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan.

Tak terlepas dari itu, keberhasilan Pemko Tebingtinggi dalam pembangunan ekonomi masyarakat yaitu dengan mengaktifkan beberapa pasar kecamatan yang sudah selesai pembangunannya. Dengan adanya pasar kecamatan ini perekonomian masyarakat akan bangkit. “Kami juga berharap kepada pedagang untuk menjaga pelanggannya agar terus mau belanja di pasar kecamatan,” katanya.

Sedangkan di bidang keagamaan, Wali Kota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan juga telah mewujudkan selesainya pembangunan Masjid Agung yang berada di Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi.

Masjid Agung ini bisa menampung 5.000 jamaah. Masjid ini juga dilengkapi dengan islamic center. Bahkan, saat ini Masjid Agung yang terletak di Jalan Lintas Tebingtinggi Medan dan Kisaran tersebut menjadi ikon Kota Tebingtinggi.

Banyak pendatang yang melintas untuk singgah. Selain menunaikan ibadah, masyarakat juga banyak mengabadikan Masjid Agung melalui foto foto.

“Setelah selesai dibangun, jadikanlah Masjid Agung ini sebagai kebanggaan masyarakat Kota Tebingtinggi, maka dari itu, mari kita sama sama menjaganya serta memakmurkan Masjid Agung,” tuturnya.

Bukan itu saja. Keberhasilan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat Kota Tebingtinggi, baru-baru ini Gubernur Sumatera Utara Edy Ramayadi didampingi Wali Kota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan meresmikan Gedung Balai Kartini. Termasuk Masjid Agung yang megah itu. Dengan selesainya Gedung Balai Kota berlantai empat di Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi itu, Wali Kota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan mewujudkan pembangunan Gedung Balai Kota. Mengingat gedung yang lama sudah tua.

Seorang warga, Zainal warga Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi mengaku sangat bangga melihat keberhasilan Wali Kota Tebingtinggi dalam mewujudkan pembangunan di berbagai sektor. Mengingat, masa kepemimpinan Umar Zunaidi Hasibuan banyak hasil yang sudah terlihat dan yang paling sangat menyentuh hati masyarakat. Termasuk, pembangunan Masjid Agung yang sekarang dimanfaatkan oleh warga Tebingtinggi dan masyarakat lainnya untuk beribadah.

“Sangat indah Masjid Agung di Kota Tebingtinggi ini, termasuk juga Gedung Balai Kartini dan pembangunan Gedung Balai Kota. Di tangan beliau semua bisa terwujud, dan dialah Wali Kota Tebingtinggi yang berhasil membangun Tebingtinggi ini,” pungkas warga. (ian/azw)

MADINA, SUMUTPOS.CO – Untuk menciptakan instansi yang bersih dari korupsi, Kalapas Kelas IIB Panyabungan akan memberlakukan koin sebagai pengganti uang rupiah milik warga binaan.

Hal itu disampaikan Indra Kesumah dalam kegiatan penandatanganan Pakta Integritas untuk membangun basis Zona Integritas bersama seluruh pegawai dan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Senin (18/3)

“Saya memberikan waktu kepada warga binaan, agar uang rupiah yang disimpan untuk ditukarkan melalui bank koin yang telah kita siapkan, atau dikoordinasikan kepada bapak pengayom masing-masing sebelum diberlakukannya uang rupiah digantikan koin yang beredar sebagai alat pembelian,”ujar Indra Kesumah.

“Dan bila nanti masih ditemukan, saya halalkan untuk dilakukan penyitaan,”sambungnya.

Ditegaskan Indra Kesumah, penandatangan Pakta Integritas tersebut sesuai instruksi Kementerian Hukum dan Ham (Kemenhumkam), dalam mewujudkan revitalisasi pemasyarakatan di Rumah Tahanan (Rutan) dan Lapas se-Indonesia.

Indra Kesumah menekankan kepada seluruh pegawai, agar secara aktif melakukan pemantauan dan koordinasi kepada anak binaannya, terkait apa saja yang menjadi keluhan pada tempat yang telah disediakan.

”Kita harus memberikan contoh kepada Lapas yang ada di Sumut, bahwa kita mampu memberikan contoh yang positif mengenai pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat khususnya terhadap warga binaan,”tandasnya.

Kepada seluruh warga binaan, Indra Kesumah juga meminta kepada seluruh warga binaan agar dapat mengetahui sampai dimana batas dan haknya. Dan semua itu tak terlepas dari pembinaan yang dilakukan oleh bapak pengayomnya masing-masing. (mag-7/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Saat ini, pelayanan kepada masyarakat sudah yang terbaik dan transparan. Tidak ada lagi antrian membuat laporan dan langsung dilayani.

Demikian disampaikan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Tebingtinggi Muhammad Arif Nuryanta pada penandatanganPencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih, Senin (18/3).

Muhammad Arif Nuryanta juga mengatakan, berkomitmen untuk menjadikan Tebingtinggi menuju wilayah yang bebas dari korupsi, serta birokrasi yang bersih.

Sementara itu, Wali Kota Tebingtinggi Ir Umar Zunadi Hasibuan yang turut hadir didampingi para Forkompimda mengatakan, ketulusan menunjukkan minat dan keinginan untuk menjadikan Pengadilan Negeri TebingtinggI menuju zona integritas bebas korupsi.

Menurut Umar Zunaidi, zona integritas wilayah bebas korupsi sudah lama ada, tapi tetap saja ada yang melanggar apa yang telah disepakati dan ditentukan.

“Tekad dan kemauan dari individu dari unsur aparatur yang ada didalamnya sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan yang menjadi tantangan terberat ada pada diri kita sendiri,”katanya.

Terpenting, lanjut Wali Kota, sebagai aparatur harus bekerja dengan ikhlas dan tidak ada maksud tertentu untuk mendapatkan imbalan.

“Bekerjalah dengan tulus dan ikhlas, jangan suka mengharapkan imbalan tetapi karena pengabdian kita kepada negara dan pertanggung jawaban kepada Allah,”tegasnya. (ian/han)

SERGAI, SUMUTPOS.CO -Bupati Sergai Ir H Soekirman bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Sergai (OPD) melakukan penandatanganan dokumen perjanjian kinerja tahun 2019, yang digelar di Aula Sultan Serdang Kantor Bupati Sergai, Senin (18/3).

Dikatakan Soekirman, perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari bupati kepada seluruh pimpinan OPD untuk melaksanakan program kegiatan disertai dengan indikator kinerja.

Dijelaskannya, berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, laporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur, sesuai dengan tugas dan fungsi dan sumberdaya yang tersedia.

Sebab, lanjut Bupati Soekirman, perjanjian kinerja disusun berdasarkan tujuan sebagai wujud nyata komitmen, antara penerima dan pemberi amanah dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Oleh karena itu, sambung Soekirman, setiap pekerjaan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan terutama kepada masyarakat. Perjanjian Kinerja ini tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi OPD, sesuai dengan indikator yang terukur dan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) OPD. Kedepannya, lanjut Soekirman, melalui perjanjian kinerja yang juga merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Tanah Bertuah Negeri Beradat. (sur/han)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Bupati Sergai Ir H Soekirman menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2018 pada Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Sergai Seirampah, Senin (18/3).

Disampaikan Soekirman, bahwa LKPJ merupakan catatan kinerja pemerintah daerah secara utuh atas penyelenggaraan kebijakan pembangunan daerah dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Sergai, serta implementasi pencapaian agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD tahun ketiga.

Dijelaskan Soekirman, dalam pencapaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Sergai pada tahun 2017 sebesar 5,16 persen dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp22.113.820.000 dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp16.656.170.000.

Disamping itu, PDRB per kapita ADHB tahun 2017 meningkat menjadi Rp36.198.410,- dan PDRB per kapita ADHK juga meningkat menjadi Rp27.264.690.-

Selanjutnya, sambung Bupati Soekirman dalam peningkatan capaian indikator makro sosial untuk indikator kemiskinan dan ketenagakerjaan pada tahun 2018 tercatat dari jumlah penduduk Kabupaten Sergai sebesar 614.152 jiwa, jumlah penduduk miskin tahun 2017 sebesar 56.930 jiwa atau sebesar 9,30 persen, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,98 persen dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 67,00 persen.

Kemudian, khusus mengenai target dan realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan dana lain-lain yang sah pada tahun 2018 ditergetkan pendapatan sebesar Rp 1.596.461.917.689 dan terealisasi sebesar Rp1.561.914.781.031,04 atau sebesar 97,84 persen.

Ditambahkan Soekirman, adapun target dan realisasi belanja daerah pada tahun 2018 sebesar Rp1.673.713.231.217,32 dapat terealisasi sebesar Rp1.493.450.933.490 atau sebesar 89,23 persen. Total anggaran belanja daerah tersebut terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 770.294.588.854 dapat terealisasi sebesar Rp625.202.785.607 atau 81,16 persen. Sedangkan target anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 903.418.642.363,32 terealisasi sebesar Rp868.248.147.883 atau 96,11 persen.

Setelah itu, pada tahun 2018 Pemkab Sergai menyelenggarakan 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 16 urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 urusan pilihan dan 6 fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 47 OPD di Pemkab Sergai. “Selain melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang, Pemkab Sergai juga menyelenggarakan program yang pendanaannya bersumber dari dana tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan lainnya,” katanya.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, ketua DPRD Sergai H. Syahlan Siregar, ST, Wakil Ketua DPRD H. Hasbullah Hadi Damanik, SE dan Riadi, S.Pd, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Sergai.(sur/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR menolak usulan pembangunan Tol Medan-Berastagi. Meski demikian, pemerintah menjanjikan akan segera membangun penggantinya dengan dua jalan layang.

Dengan Jalan layang tersebut nantinya, dinilai sudah mampu mengatasi kemacetan dan kepadatan kendaraan jalur Medan-Berastagi, sebaliknya. Rencananya, jalan layang tersebut akan dibangun di dua titik padat kendaraan, masing-masing di Desa Bandar Baru dan di depan PDAM Tirta Malem, Kabupaten Deliserdang.

Hal ini dikatakan Kepala Bappeda Karo, Nasib Sianturi Msi saat dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (18/3) siang. “Iya, pembangunan jalan tol Medan-Berastagi batal karena pemerintah pusat mengaku tak punya anggaran yang cukup. Sebagai penggantinya, pemerintah pusat bersedia membangun dua jalan layang di dua titik,” katanya.

“Tahun ini rencana akan dibuat study kultilefer (tiang pancang) untuk tikungan PDAM Sibolangit dan Bandar Baru. Saat ini kita sedang mengkomunikasikan agar jalan layang ini juga dibangun di satu titik lagi, tepatnya di tikungan Aqua Desa Daulu. Ini usulan kita untuk peningkatan jalan existing,” paparnya.

Lalu berapa panjang volume jalan layang tersebut, berapa anggaran yang dibutuhkan? Ditanya demikian, Sianturi mengaku belum mengetahui pasti. “Tahun ini rencana kita akan menggelar studynya melalui Balai Besar Jalan Provinsi. Tahun 2020 mendatang, pembangunan fisik akan mulai dikerjakan. Setelah study ini baru akan ditentukan volumenya,” ujarnya.

Meski kedua lokasi jalan layang tersebut berada di Kabupaten Deliserdang, namun Pemkab Karo kata Sianturi juga wajib terlibat, terutama untuk menentukan desainnya. Meski turut dilibatkan dalam proyek tersebut, namun pembangunan jalan layang tersebut sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat (Kementerian PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Nasional Wilayah I Medan.

Seperti diketahui, gagasan pembangunan jalan tol ini juga sudah dibahas pihak Ikatan Cendikiawan Karo dengan komisi D DPRD Karo, bahkan sudah disampaikan ke pemerintah pusat.

Hal ini dikatakan Ketua ICK Budi Derita Sinulingga saat pembukaan rapat kerja Komisi D DPRD Sumut, Bappeda Provsu, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu, Balai Besar Pelaksanaan Nasional Wilayah I Medan, Bupati Karo, Bupati Dairi, Bupati Samosir, Bupati Humbang Hasundutan, Bupati Pakpak Bharat, Selasa (4/12) lalu.

“Kami selaku ICK ingin mendengar langsung komitmen dari para kepala daerah terkait usulan pembanguna jalan tol Medan- Berastagi ini. Sebab terobosan kami ke tingkat pusat akan sia-sia jika tak mendapat dukungan dari para kepala daerah,” kata Budi seraya meminta Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan selaku pimpinan rapat menanyakan langsung hal tersebut pada para kepala daerah yang hadir, kala itu.

Sutrisno sendiri menegaskan pihaknya sudah mendengar komitmen dari para kepala daerah yang hadir. “Bupati Karo Terkelin Brahmana sangat mendukung pembangunan tol Medan – Berastagi, jika butuh dukungan administrasiPemda Karo bersedia melengkapinya, jika diminta,”kata Sutrisno membacakan komitmen Bupati Karo.

Hal senada juga disampaikan para kepala daerah lain seperti, Wakil Bupati Dairi Jimmy Andrea Lukita Sihombing menegaskan, pada prinsipnya Kab. Dairi sangat mendukung pembangunan tol Medan – Berastagi, karena selama ini banyak masyarakat Dairi mengeluh jika terjadi kemacetan berjam jam.

Dimana hasil pertanian yang mau dijual ke Medan seperti jeruk dan durian sering terlambat, hingga pengusaha dan petani mnegakami kerugian. Hal yang sama juga dikatakan oleh Pemkab Pakpak Bharat yang diwakili pihak PUPR Pakpak Baharat. “Jadi kesimpulan rapat ini, para kepala daerah mendukung gagasan ICK untuk melobi pusat terkait tol Medan – Berastagi, ini,” tegas Sutrisno.

Hasil rapat ini juga sudah dibawa ke Kementerian PUPR dan Komisi V DPR RI. Karena pembangunan jalan tol Medan- Berastagi sangat dibutuhkan bagi beberapa Kabupaten Sumatera Utara, plus Propinsi Aceh. Namun sayang, perjuangan ini kandas karena keterbatasan anggaran oleh pemerintah pusat. (deo/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Agar mampu bersaing dengan daerah dan negara lain, Wali Kota Binjai, HM Idaham membuka pelatihan peningkatan produktifitas terhadap pelaku UMKM dan Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Binjai.

Pelatihan tersebut diselenggarakan selama tiga hari oleh Balai Besar Peningkatan Produktivitas (BBPP) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesiam di Pendopo Umar Baki Binjai, Senin (18/3). Pelatihan itu dilakukan di lima tempat, yakni di Kelurahan Tangsi, Kelurahan Payaroba, Kelurahan Sukaramai, Kelurahan Sukamaju dan Kelurahan Limau Sundai.

Dikatakan Idaham, saat ini perkembangan UMKM dan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Binjai berjalan dengan baik. Tercatat sebanyak kurang lebih 700 pelaku UMKM dan IKM yang ada di Binjai.

Mereka terus bergerak dan berinovasi, sehingga membutuhkan peningkatan kualitas. “Maka salah satu cara untuk meningkatkan kualitas para pelaku UMKM yakni dengan memberikan pelatihan kepada mereka. selain itu pembinaan dari segi kualitas, pelatihan mengemas hasil produksi, sehingga mereka siap bersaing. Dan tak lupa sebagai pemerintah kita juga harus mampu menciptakan pasar, agar produk yang dihasilkan dapat terjual,” ucap Wali Kota dua periode ini.

Bahkan saat ini, Pemko Binjai juga telah menyiapkan satu kolaborasi untuk peningkatan UMKM dan IKM dengan melakukan kerjasama dengan Buka Lapak, PT Bank Sumut dan Bank Indonesia. “Hanya dengan kolaborasi kita akan mampu untuk bersaing.

UMKM membutuhkan modal dan permodalan akan disediakan oleh PT Bank Sumut dengan pemberian Kredit Usaha (KUR), selain itu kita juga akan menggandeng BI, karena BI memiliki beberapa program untuk meningkatkan kualitas, baik pembinaan, pendampingan, dan penyediaan bahan atau alat-alat yang diperlukan para pelaku UMKM, serta yang tidak kalah penting kita juga telah bekolaborasi dengan salah satu market place terbesar di Indonesia yakni Buka Lapak, sebagai tempat memasarkan produk,” jelas Wali Kota.(ted/han)