MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebuah rumah di Jalan Cinta Karya, Gang Karoja, Lingkungan I, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia hangus dilalap api. Rumah milik Sulastri alias Welas itu hanya menyisakan puing-puing.

“Kejadiannya Jumat (15/3) pukul 9.50 WIB. Persentase terbakarnya sekitar 70 persen. Mendapatkan informasi, tim langsung turun dan melakukan pemadaman,” ucap koordinator Pusdalops-PB BPBD kota Medan, Muhammad Yunus kepada Sumut Pos, Jumat (15/3).

“Pada pukul 10.35 WIB, api sudah berhasil dipadamkan. Dalam kejadian ini, tidak ada korban jiwa,” sambungnya.

Sejauh ini, kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek (korsleting) listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir sekitar Rp75 juta.

“Nantilah bang diwawancara Bu Welas nya, masih syok dia gara-gara rumahnya kebakaran. Lagi istirahat dia di rumah kami,” tutur para tetangga Sulastri ketika Sumut Pos coba menemui Welas.(mag-1/ala)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam peringatan Hari Ginjal Sedunia yang jatuh pada 14 April 2019, Unit Hemodialisis Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara (RS USU) menggelar ceramah awam untuk mengedukasi masyarakat dan penderita gagal ginjal pentingnya menjaga kesehatan ginjal yang dilaksanakan di Lantai Tiga Gedung Rumah Sakit USU, Kamis (14/3) kemarin.

Hadir dalam kesempatan Direktur Utama Dr dr Syah Mirsya Warli, Sp.U (K) diwakili Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, dr Riyadh Ikhsan, M.Ked (DV), Sp.KK, dan Direktur Diklat, Penelitian dan Kerjasama dr Sake Juli Martina, Sp.FK serta seratusan undangan masyarakat awamn

Kepala Unit Hemodialisa RS USU dr.Riri Andri Muzasti M.Ked- (PD),SPPD.KGH dalam presentasinya mengatakan, ginjal merupakan salah satu organ tubuh manusia yang sangat penting dan harus dijaga.

Fungsi ginjal menyaring dan mengeluarkan sisa racun yang ada di dalam tubuh melalui air seni,mengatur keseimbangan air dan elektrolit dan juga asam basa di dalam tubuh serta menghasilkan hormon yang berfungsi membentuk sel darah merah,memproduksi vitamin D dan mengatur tekanan darah.

Melalui peringatan Hari Ginjal Sedunia Tahun 2019,Kepala Unit Hemodialisa RS USU itu berharap pemerintah melalui program Jaminan Kesehatan Nasional bisa mengcafer biaya pengobatan bagi penderita gagal ginjal tidak hanya untuk biaya cuci darah tetapi juga biaya obat-obatan untuk mendukung kualitas hidup penderita gagal ginjal lebih baik.

Dr.Riri mengakui selama ini biaya untuk hemodialis sudah ditanggung oleh BPJS namun untuk biaya obat-obatan guna mendukung kualitas hidup penderita gagal ginjal seperti kesehatan tulang dan kebutuhan gizi belum tercafer BPJS .

Sebelumnya Direktur Utama RS USU diwakili dr Riyadh Ikhsan dalam sambutannya menyampaikan, dalam tahun ini pihaknya akan menambah unit mesin cuci darah, saat ini tersedia 20 mesin cuci darah dan rencananaya menambah unit hemodialisis khusus anak serta unit isolasi bagi penderita gagal ginjal.

Selain itu Unit Hemodialisis RS USU juga akan dijadikan sebagai salah satu pusat pelatihan hemodialisa di Sumut dan Aceh sehingga dibutuhkan mesin hemodalisis yang lebih banyak dengan berbagai macam merek sehingga para staf dalam mengikuti pelatihan sudah terbiasa menggunakan mesin cuci darah dari berbagai merek yang dilengkapi fasilitasnya.

Kegiatan Hari Ginjal Sedunia Tahun 2019 di RS USU diwarnai dengan testimoni dari salah seorang penderita penyakit gagal ginjal yang juga selaku Ketua Komunitas Hope Renal Care Kota Medan Lina yang membagikan pengalaman yang sangat berharga dalam menjalani pengobatan gagal ginjal di rumah sakit sehingga mendorong dan memotivasi penderita ginjal dan keluarga untuk tetap semangat dalam menjalani pengobatan. (dvs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Forum Honorer Kategori Dua Sumatera Utara (FHK2 Sumut) menuding Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu dan Dinas Pendidikan Sumut sengaja menghambat kesejahteraan hidup guru honorer karena tidak membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Ini persoalan kemauan. Kalau BKD berpikir mau mensejahterakan guru-guru honorer di Sumut, harusnya mereka mengakomodir tenaga pengajar K-2 yang sejak 2013 sebagai P3K. Sangat kita sayangkan untuk urusan data guru honorer saja, mereka tidak punya data valid sampai sekarang,” kata Ketua FHK2 Sumut, Andi Subakti menjawab Sumut Pos, Jumat (15/3).

Sangat aneh, kata dia, ketika BKD Setdaprovsu menyatakan sebaiknya guru honorer K2 menjadi prioritas diakomodir sebagai P3K oleh pemkab/pemko di Sumut. Sebab hal itu bukan lagi kewenangan pemda. Melainkan sejak 2017, sesuai regulasi kewenangan SMA/SMK sederajat sudah diambil alih Pemprovsu.

“Persoalan ini kesalahannya di BKD. Kalau mereka bilang tidak punya data, dari 2017 kenapa berkas dan database dari daerah belum diverifikasi. Harusnya Pemprovsu yang buka rekrutmen P3K ini, karena kewenangan guru honorer kan sudah di mereka bukan lagi kabupaten/kota,” katanya.

Padahal, sambung Andi, pada waktu RDP di Komisi E, DPRD Sumut siap mendahulukan anggaran untuk pelaksanaan P3K termasuk masalah pembayaran gaji mereka nantinya. “Kenapa provinsi lain bisa, sementara Sumut tidak bisa. Jadi lucu rasanya alasan karena tak ada anggaran, data belum ada lalu penerimaan tenaga P3K di Pemprovsu belum diusulkan,” katanya.

Pihaknya mendorong agar BKD Sumut segera berkoordinasi dengan Disdiksu soal data jumlah guru honorer di Sumut saat ini. Sebab dalam RDP kemarin itu, sambungnya, Disdiksu menyebutkan terdapat guru honorer di Sumut sebanyak 6.000-an orang, sedangkan BKD memakai data Kemenpan RB mengungkapkan jumlah guru honorer di Sumut cuma 187 orang.

“Menpan itu gak pernah pegang data, dia cuma regulator. Data itu harusnya di BKN, kan lucu jadinya. Semestinya BKD itu panggil Disdik minta data tersebut. Lalu mereka verifikasi melalui surat keterangan kepala sekolah. Nah, dari surat keterangan kepala sekolah masuk ke Disdiksu kan sudah bisa masuk ke BKD Sumut untuk verifikasi, dengan menyertakan surat permohonan kartu ujian K-2 tahun 2013 sebagai bukti,” katanya.

Melihat polemik soal P3K dari instansi berwenang di Pemprovsu ini, pihaknya menilai dikarenakan tidak adanya kemauan kuat Pemprovsu untuk menyejahterakan guru honorer di Sumut. “Padahal gubernur sudah menaikkan gaji guru honorer perjam menjadi Rp90 ribu perjam, sementara BKD tidak responsif dengan kesejahteraan kaum guru honorer yang terkesan menghambat harapan kawan-kawan (K2) merubah nasib, dimana tidak membuka rekrutmen P3K ini. Ibaratnya gubernur sudah naik kuda tapi kepala BKD malah naik keledai, jalannya lambat,” katanya.

Kepala BKD Setdaprovsu Kaiman Turnip sebelumnya mengungkapkan Pemprovsu belum akan membuka penerimaan tersebut. “P3K itu yang pertama harus ada Anjab ABK, yang sampai sekarang memang belum ada kita buka,” katanya. Ia juga mengakui kalau Pemprovsu tidak ada mengalokasikan di APBD 2019 untuk melaksanakan rekrutmen tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Sumut, Zulfikar mendukung BKD Pemprovsu, melalui Sekretarisnya, Syafruddin Lubis yang menganggap guru honorer K-2 lebih pantas untuk masuk tenaga PPPK.

Namun, kata Zulfikar, sayangnya tidak selaras dengan kinerja mereka.”Tapi saya heran, mereka ngomongnya mendukung dan memprioritaskan guru honorer K2 untuk rekrutmen PPPK, tapi itu cuma ucapan tapi tidak terbukti ucapan itu. Pernyataan mereka itu tidak selaras dengan perbuatannya. Tapi sampai sekarang belum juga dibuka P3K,” ujarnya.

Kata Zulfikar, BKD justru bersikap lalai, tidak tanggap dan bertindak cepat dalam mengambil peluang. Sedangkan Riau telah berhasil membuat lebih dari 170 tenaga guru honorer K-2 nya menjadi tenaga PPPK, tapi Sumut nol. Peluang Sumut untuk merekrut 187 guru honorer K-2 menjadi tenaga PPPK, terbuang percuma,” cetusnya. (prn/mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dugaan persekongkolan tender di Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II berbuntut panjang. PT Kalitra Bersinar Mandiri (KBM), salah satu rekanan akhirnya mengadukan Pokja Tender BWSS II ke Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Irjen PUPR).

Bukti pengaduan ini tertuang dalam surat pengaduan Nomor 017/P/PT. KBM/III/2019 tertanggal 11 Maret 2019. Menurut Direktur PT KBM Rikson Sibuea, pokja diduga kuat bersekongkol dalam melakukan tender paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Perkotaan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2019 bernilai HPS Rp 18.976.336.842, dimana penetapan pemenang tendernya telah diumumkan pada 31 Januari 2019.

Dalam surat pengaduan itu, Rikson mengatakan alasan mengadukan kinerja Pokja Tender BWSS II adalah agar ke depan tidak terulang perilaku tidak adil dan tidak kompetitif dalam penyelenggaraan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Diduga kuat telah terjadi persekongkolan tender di BWSS II Sumut dimana pokjanya tidak adil dan tidak kompetitif dalam penyelenggaraan tender. Sehingga persoalan ini harus kami adukan agar.ke depan tidak terulang lagi,” katanya kepada wartawan, Kamis (14/3) malam.

Alasan lainnya, sebut dia, karena pokja terindikasi mempersulit peserta tender, terlihat dari persyaratan yang ada dalam dokumen tender, yakni mewajibkan melampirkan SILO (Surat Ijin Layak Operasi) untuk alat berat dan SIO (Surat Ijin Operator) alat berat.

Namun meskipun syarat-syarat tersebut sudah dilengkapi dan PT KBM tetap mengacu pada peraturan dan konstitusi yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tetapi PT KBM digugurkan dengan alasan yang tidak substansi dan terkesan mengada-ada.

“Alasan yang tidak substansi dan terkesan mengada-ada itu adalah tentang Rencana Keselamatan Kerja (RKK). Padahal dalam sanggahan telah kami jelaskan secara detail perihal RKK tersebut,” ujarnya.

PT KBM, imbuh dia, berharap kepada Irjen Kementerian PUPR menerima pengaduan tersebut dan mengambil tindakan sebagaimana ketentuan yang berlaku. “Kami berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan kualitas yang tinggi dan profesional dalam melaksanakan profesi,” katanya.

Pihaknya juga mengharapkan pengaduan PT KBM atas kinerja Pokja BWSS II pada paket pekerjaan irigasi Batubara itu, menjadi pintu masuk bagi Irjen Kementerian PUPR untuk mensupervisi kinerja pokja lainnya dalam pelaksanaan tender paket pekerjaan di lingkungan BWSS II.

Sebelumnya soal tender paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Perkotaan Kabupaten Batubara itu, telah disanggah PT KBM ke Pokja Tender pada 14 Februari 2019. Sanggahan dilakukan karena dugaan kuat adanya praktik persekongkolan oleh Pokja dan dibekingi oknum orang kuat.

Namun, Pokja Tender BWSS II dalam surat jawaban atas sanggahan PT KBM tertanggal 18 Februari 2019, membantah tegas adanya praktik persekongkolan dalam tender paket pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi daerah irigasi perkotaan Kabupaten Batubara itu.

Ketua Pokja Tender Rahmad Danny menegaskan kekalahan PT KBM adalah karena tidak memenuhi syarat pada evaluasi teknis penawaran, yakni pada RKK yang tidak mencantumkan penjelasan manajemen risiko dan rencana tindakan.

Dikatakannya, pokja telah melakukan evaluasi sesuai dokumen pemilihan, juga tidak melakukan rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Untuk mewaspadai ancaman pelaku teror memanfaatkan jasa perairan laut sebagai keluar masuk ke luar negeri, Direktorat Polisi Air (Ditpolair) Polda Sumut melakukan peningkatan pengawasan dan pencegahan melalui intelijen.

Demikianlah dikatakan Kasubdit Gakkum Ditpolair Polda Sumut, AKBP Nagari Siahaan, Jumat (15/3). Selama ini, mereka terus menerapkan penegak hukum di laut dengan melakukan pemantapan pengawasan dan intelejen secara manual dan teknologi.

Mengenai antisipasi untuk mewaspadai terhadap pelaku teror memanfaatkan jalur laut sebagai keluar masuk ke luar negeri, pihaknya memprioritaskan pencegahan dan pengawasan dengan memperkuat data intelejen.

“Kita terus lakukan pengawasan dan patroli. Intinya, peningkatan intelejen menjadi prioritas. Kita juga sudah petakan, dimana kawasan perairan rawan jadi pintu masuk dan keluarnya orang dicuriga,” ungkapnya.

Dalam melakukan pengawasan tersebut, pihaknya melakukan patroli rutin dan berkordinasi atau bersinergi dengan penegak hukum lain. “Untuk memantau keluar dan masuknya kapal dari luar negeri. Kita juga lakukan kordinasi,” beber Nagari.

Selain itu, pihaknya terus mengawasi berbagai jenis kapal yang berlayar di laut. Itu dilakukan, untuk mengecek barang atau orang – orang yang berada di kapal tersebut. Dengan pendataan dan pengawasan penuh, mereka dapat mengidentifikasi orang yang dicurigai.

“Pengawasan ini lebih cenderung kepada kapal nelayan. Untuk kawasan perbatasan, jadi prioritas kita mengecek aktivitas nelayan, agar mampu terdentifikasi barang atau orang dicurigai dari negara luar khususnya Malaysia,” terang Nagari.

Sementara itu, Kepala Imigrasi Belawan, Samuel Toba menjelaskan, mereka tetap mengawasi keluar masuknya antar negara. Pihaknya tetap melakukan pengawasan keluar masuknya warga melalui Pelabuhan Belawan khususnya kepada kapal niaga yang datang dari luar negeri.

“Sistem kerja kita, terus melakukan kordinasi antar negara. Bila ada warga negara Indonesi yang keluar dan masuk ke negara yang kita curigai, maka kita lakukan pengawasan berkordinasi dengan aparat lain,” terang Samuel Toba.

Sejauh ini, kata Samuel, untuk orang asing yang masuk melalui Pelabuhan Belawan umumnya ada bagian dari pekeja kapal niaga, sehingga belum ada indikasi kecurigaan terhadap indikasi melakukan tindakan teror

“Yang jelas, secara data terus kita awasi dan kita cek. Artinya, untuk masuk dan keluarnya warga negara asing atau dalam negeri, terus kita lakukam kordinasi dari asal atau masuknya negara luar tersebut,” pungkas Samuel. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi membuka acara Sosialisasi dan Pembinaan Guru Maghrib Mengaji se- Kota Medan di Hotel Soechi Medan, Kamis (14/3) pagi.

Tujuan sosialisasi ini digelar untuk meningkatkan kapasitas guru maghrib mengaji sekaligus mewujudkan visi dan misi Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH guna menjadikan Kota Medan menjadi kota yang religius dan madani.

Sosialisasi yang berlangsung selama lima hari mulai 12-16 Maret mendatang diikuti sebanyak 2.500 guru. Agar sosialisasi berjalan efektif, peserta dibagi menjadi lima gelombang. Setiap harinya diikuti 500 orang guru dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidang agama Islam seperti akademisi dari Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU).

Dalam arahannya, Wakil Wali Kota mengatakan, sosialisasi dan pembinaan terhadap para guru Maghrib Mengaji se-Kota Medan tersebut sangat penting dan bermanfaat. Sebab, melalui guru Maghrib Mengaji diharapkan mampu menjadi jembatan ilmu untuk mencerdaskan anak didiknya. Dengan demikian nantinya akan lahir generasi penerus bangsa yang beradab, penuh sopan santun dan mencintai Al-Qur’an.

“Pemko Medan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan bagi seluruh guru Maghrib Mengaji yang di Kota Medan lantaran secara faktual kegiatan Maghrib Mengaji masih tetap berjalan. Oleh karenanya perlu dilakukan pembinaan sehingga seluruh guru Maghrib Mengaji memiliki bekal yang cukup dalam mengajar dan mendidik. Insya Allah nantinya akan lahirlah generasi yang tidak hanya mencintai Alquran, namun juga generasi yang beradab dan penuh sopan santun,’’ kata Wakil Wali Kota.

Diungkapkan Wakil Wali Kota, peranan dan pengaruh guru Maghrib Mengaji sangat besar bagi pembangunan dan kemajuan Kota Medan. Atas dasar itu lah Wakil Wali Kota meminta kepada seluruh guru Maghrib Mengaji agar memberikan kontribusi terbaiknya bagi Kota Medan, terutama melalui sumbangsih tenaga dan pikiran dalam mendidik murid-muridnya dengan amalan-amalan ajaran agama Islam yang Rahmatan Lil ‘Alamin.

“Kami menyadari untuk menjadikan Kota Medan menjadi kota yang madani, humanis dan religius perlu adanya peran serta dari seluruh pihak, termasuk para guru Maghrib Mengaji. Apabila anak didik diajarkan pemaham yang baik, maka niscaya mereka akan melakukan hal yang baik pula. Begitu pula dengan kota Medan, mereka akan ikut mencintai kota ini sehingga terwujudlah cita-cita kita mejadikan Kota Medan yang berkembang dan religius,’’ paparnya.

Selanjutnya di hadapan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan H Impun Siregar, Kabag Sosial dan Pendidikan Kota Medan Khoiruddin Rangkuti dan Kabag Humasy Ridho Nasution yang turut hadir dalam pembukaan tersebut, Wakil Wali Kota tak lupa mengajak para guruh Maghrib Mengaji untuk mendukung program kebersihan yang terus digalakkan Pemko Medan.

Dukungan itu, lanjut Wakil Wali Kota, selain menjaga kebersihan tempat tinggal masing-masing, juga tidak membuang sampah sembarangan. Di samping itu selalu mewadahi sampah rumah tangga dengan baik dan menempatkan di depan rumah guna memudahkan petugas kebersihan mengangkutnya.

Lantaran sebagaian besar guru Maghrib Mengaji yang hadir merupakan kaum ibu, Wakil Wali Kota pun berpesan agar mereka menjadi motor penggerak kebersihan baik di rumah maupun di tengah-tengah tetangga. Jika ini berjalan, Wakil Wali Kota optimis persoalan sampah akan teratasi sehingga Kota Medan bersih dari sampah.

“Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kita semua agar berperan menjaga kebersihan lingkungan. Apalagi sebagai seorang Muslim, kita sama-sama mengetahui bahwa segala hal dalam kehidupan kita sudah ada anjurannya dalam Alquran, termasuk masalah kebersihan dan keindahan. Jadi sudah sewajarnya sebagai manusia yang beriman, kita menyadari bahwa kebersihan merupakan bagian dari iman,’’ pungkasnya.

Sebelumnya Kabag Sospen Kota Setda Kota Medan Khoiruddin Rangkuti dalam laporannya menjelaskan, sosialisasi ini merupakan kegiatan rutin Pemko Medan dalam rangka peningkatan kapasitas seluruh guru Maghrib Mengaji yang ada di Kota Medan. Melalui sosialisasi, diharapkan kegiatan Maghrib Mengaji dapat terus berjalan di seluruh Kota Medan.

“Semoga dengan sosialisasi yang diberikan ini, seluruh guru Maghrib Mengaji semakin berkualitas sehingga anak-anak yang dijarkan bisa membaca Al Qur’an dengan baik dan benar sesuai hukum bacaannya,” jelas Khoiruddin.

Pembukaan sosialisasi ditandai dengan pengalungan tanda peserta kepada lima peserta secara simbolis. Setelah itu sosialisasi dilanjutkan dengan pemberian materi oleh para nara sumber. (ris/ila)