SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Pemerintah khususnya Pemkab Samosir mengapresiasi atas kepedulian manajemen PT Toba Pulp terhadap dunia pendidikan.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Samosir, Ricardo Hutajulu, Spd MPd pada acara HUT ke-15 Kabupaten Samosir (27/2) lalu.

Tingginya kepedulian industri pulp (bubur kertas) satu-satunya di Sumut ini, sebagai bagian dari masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Samosir. Mulai dari level PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan SMP (sekolah menengah pertama).

Saat ini saja, sebanyak 889 siswa SMP di Samosir mendapatkan perhatian melalui program pelatihan, dan 25 PAUD ditingkatkan pelayanannya melalui Alat Permainan Edukatif (APE) Luar dan dalam, meja, kursi, papan tulis serta lemari.

Tak sampai disitu saja, sepanjang tahun 2018, PT TPL memberikan pelatihan tingkat dasar kepada 114 Tutor PAUD dan Guru SMP. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya dalam program peningkatan pendidikan di Kabupaten Samosir.

Ricardo mengakui bahwa dunia pendidikan di Samosir saat ini sudah mengalami kemajuan yang signifikan. Menurutnya, tahun 2017 yang lalu hanya seorang SMP yang lolos ke SMA unggulan ITDEL.

Namun setelah bekerjasama dengan PT TPL, ada 21 orang yang lulus ujian akademis di SMA unggulan DEL. “ Ini sangat luar biasa pengaruh bantuan TPL terhadap peningkatan pendidikan Samosir” kata Ricardo.

Menurut Ricardo, dunia pendidikan me megang peranan penting dalam kemajuan satu daerah. “Daerah tidak akan maju bila pendidikannya tidak maju” lanjut Ricardo. “Dengan bantuan yang begitu besar dari TPL, menunjukkan TPL dan Pemkab Samosir memiliki visi pendidikan yang sama” pungkasnya.

Sementara Deputy General Manager TPL Janres Silalahi, mengatakan bahwa perusahaan merasa bahwa pendidikan menjadi salah satu sasaran pembangunan di TPL.

“Kita harap dunia pendidikan di kawasan Tapanuli ,khususnya di Kabupaten Samosir dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi lagi” tutur Janres. (rel/han)

KOTAPINANG, SUMUTPOS.CO – Pemkab Labusel harus mulai memikirkan penyediaan sarana bus sekolah untuk mengangkut siswa pergi dan pulang sekolah. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PB-Iklas Sumut, Rivai Nasution di sela-sela kunjungannya di Kabupaten Labusel, Sabtu (2/3).

Menurutnya, bus sekolah perlu disediakan, untuk menjamin keselamatan siswa. Dikatakan, sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya perkebunan kelapa sawit dan karet, banyak siswa harus menempuh per jalanan jauh ke sekolah. Bahkan sebagian besar siswa terpaksa menggunakan sepeda motor atau diantar-jem put orangtua, dengan besarnya risiko menjadi korban kejahatan seperti begal maupun kecelakaan di jalan.

“Saya kalau pulang ke Labusel kadang melihat anak-anak yang naik sepeda motor dipepet bus atau truk. Ini sangat membahayakan. Belum lagi mereka ini rawan menjadi korban kejahatan,” katanya.

Semestinya kata dia, Pemkab sudah harus menyediakan transportasi aman, khusus untuk anak sekolah. Karena selain memberikan rasa aman terhadap siswa, keberadaan bus sekolah juga menghilangkan kekhawatiran terhadap orangtua.

“Kalau ada bus sekolah yang aman juga dapat meringankan beban orangtua sehingga tidak usah menjemput dan mengantar anak sekolah, apa lagi sampai harus memberikan sepeda motor. Bukan hanya anak SMA, bahkan anak SD ada yang bawa sepeda motor,’’ katanya.

Diakuinya, untuk menyediakan bus sekolah dibutuhkan kemauan dari Pemkab dan didukung oleh DPRD. Menurutnya, selain menggunakan dana APBD, pengadaan bus-bus tersebut dapat bekerja sama dengan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang ada di Kab. Labusel.

“Keberadaan bus sekolah tersebut sangat urgen untuk segera disediakan. Menggunakan bus sekolah jauh lebih aman jika dibandingkan mengendarai sepeda motor,” katanya. (adz)

MADINA, SUMUTPOS.CO – Ribuan masyarakat tumpah ruah mengikuti Millenial Road Safety Festival (MRSF) 2019 di Lapangan Pasir Putih Lintas Timur Panyabungan, Minggu (3/3) pagi.

Kegiatan yang digelar Polres Madina ini mengambil tema, “Mewujudkan Milenial Cinta Lalu Lintas Menuju Indonesia Gemilang” berjalan sukses, aman dan lancar.

Kapolres Madina AKBP Irsan Sinuhaji, SIK, MH dalam sambutannya mengatakan latar belakang digelarnya acara Millennial Road Safety Festival setelah PBB, dalam hal ini World Health Organization (WHO) menyebutkan Lakalantas menempati urutan kelima penyebab kematian tertinggi di dunia setelah penyakit jantung koroner, paru-paru, diabetes dan TBC.

Untuk di Kabupaten Madina, lanjut Sinuhaji, lakalantas pada tahun 2018 sebanyak 76 kasus dengan korban meninggal dunia 48 orang. “Pelaku/korban lakalantas didominasi oleh kaum muda/milenial kurang lebih 54 persen,” ungkapnya.

Berdasarkan kasus tersebut, sambungnya, Polres Madina bersama pihak terkait berupaya menggelorakan tertib berlalu lintas dengan berbagai cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas di jalan raya, guna menurunkan lakalantas oleh kaum milenial.

“Salah satu program kerja Kepolisan yang digagas Perkumpulan Gerakan Kebangsaan bersama Relawan Lalu Lintas yang dilakukan tahun 2019 adalah “Millennial Road Safety Festival”. jelas AKBP Irsan Sinuhaji. Kapolres Madina juga mengajak masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas.

Sementara, Wakil Bupati Madina HM Jakfar Sukhairi Nasution mengapresiasi acara yang digelar Polres Madina, dan mengajak para generasi muda untuk mengetahui cara berlalu lintas yang benar.

Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan adalah gerak jalan santai, pelepasan burung merpati dan balon lounching MRSF 2019, deklarasi pelopor keselamatan berlalu lintas, senam kolosal millennial, tari tor tor, tarian takki takki, tarian meraih bintang serta gordang sambilan. Selain itu, dilaksanakan Millennial Entrepreneur Expo, Safety Riding dan Driving, penandatanganan deklarasi, donor darah, pengobatan gratis serta servis sepeda motor gratis.

Pada kegiatan ini turut hadir Ketua TP PKK Madina Ny Ika Desika Dahlan Hasan, Pejabat Pemkab Madia, Muspida Plus, Ketua DPRD Madina H. Marganti Batubara, SE, Partai Politik di Madina, Waka Polres Madina Kompol Drs. Tongku Bosar Pane, MM, para Perwira jajaran Polres Madina, OKP, LSM, Mahasiswa, Pelajar dan undangan lainnya. (mag-6/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Terkelin Brahmana mendapat dukungan pembangunan akses jalan penghubung Kabupaten Karo- Deliserdang, langsung dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu), R Sabrina.

Dukungan serta kesepakatan tindak lanjut proses pembukaan jalan penghubung kedua kabupaten, juga diterima Bupati Karo dari Bupati Deliserdang Ashari Tambunan.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Bupati Karo Terkelin Brahmana dengan Sekda Provsu R Sabrina, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, saat menghadiri pembukaan Perkemahan Bakti Saka Bhayangkara Daerah (Pertikarada) 2019 di Bumi Perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (2/3).

Sabrina mendukung penuh jika Pemkab Karo dan Pemkab Deliserdang sudah satu persepsi, pembukaan akses jalan penghubung kedua kabupaten. Disebutkannya, akses jalan Karo-Deliserdang sudah sepatutnya segera diselesaikan karena jalan, lalulintas Medan-Berastagi apabila macet berdampak sangat luas bagi pengguna jalan. Dengan adanya jalur alternatif, Karo-Deliserdang, akan mengurai kemacetan.

“Kami, pihak provinsi juga membantu percepatan akses jalan tembus Karo-Deli Serdang, sesuai kewenangan provinsi. Ini yang kami tunggu selama ini. Ada kekompakan, sinergitas kedua daerah. Jangan ibarat, seperti lagu Broery (Broery Marantika); Kau di sana, aku di sini. Ini harus kita hindarkan,” kata Sabrina.

Kepada Bupati Karo dan Bupati Deliserdang, Sabrina menegaskan, Pemerintah Provsu siap menghadiri pembahasan akses jalan tembus Karo-Deli Serdang yang difasilitasi Komisi D DPRD Sumut.

Bupati Karo Terkelin Brahmana menjelaskan, progres pembukaan akses jalan penghubung Karo-Deliserdang, dari Desa Serdang, Kecamatan Barus Jahe ke Desa Rumah Liang, Kecamatan STM Hilir di Kabupaten Deliserdang.

Terkelin juga mengungkapkan saran dari Komisi D DPRD Sumut, agar Pemkab Karo dan Pemkab Deli Serdang menyatukan persepsi soal akses jalan tersebut. “Atas penyampaian saya tadi , Bupati Deli Serdang menyambut baik penegasan Komisi D DPRD Sumut. Bupati Deli Serdang pun setuju, dan sepakat ke depan Pemkab Deli Serdang dan Pemkab Karo satu persepsi agar semuanya tuntas,” tegas Terkelin.

Bupati Deliserdang Ashari Tambunan menyatakan dukungannya dan menyepakati saran Komisi D DPRD Sumut, satu persepsi. “Iya, kami juga setuju. Kalau Komisi D DPRD Sumut sudah menegaskan agar harus satu persepsi terkait jalan tembus Karo-Deli Serdang,” kata Ashari. Ashari berjanji akan menghadiri undangan Komisi D DPRD Sumut untuk lanjutan pembahasan akses jalan Karo-Deli Serdang. “Kita akan hadir jika Komisi D DPRD Sumut sebagai mediator mengundang kami, Pemkab Deli Serdang dan Pemkab Karo untuk mendeklarasikan satu persepsi agar tahun ini, mudah-mudahan jalan tembus Deli Serdang-Karo dapat terhubung,” imbuh Ashari.

.Dengan adanya komitmen Sekda Provsu dan Bupati Deli Serdang, Terkelin Brahmana berharap Komisi D DPRD Sumut mengundang kedua Pemkab untuk pembahasan.

“Saya berharap hasil kesepakatan kami ini, menyatukan persepsi, tinggal menuggu Komisi D DPRD Sumut untuk membuat undangan rapat di Komisi D DPRD. Kami berdua sepakat hadir jika ada undangan tersebut,” pungkas Bupati Karo Terkelin Brahmana. (deo/han)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Menteri Perhubungan RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Masyarakat Cinta Masjid (MCM), Ir H Budi Karya Sumadi melantik PW MCM Provinsi Sumatera Utara, di pelataran Masjid Baitussalam Jalan Bandar Labuhan, STM Hilir, Deli Serdang, Sabtu (2/3). Adapun PW MCM Sumut yang dilantik yakni Ketua Syafrizal dan M Hakim HZ sebagai Sekretaris.

Pada pelantikan itu, Budi Karya dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina PP MCM mengajak warga semakin meningkatkan sikap perang terhadap hoaks. Sikap tersebut diperlukan menjelang semakin dekatnya hari pencoblosan Pileg dan Pilpres 17 April mendatang. “Seluruh masyarakat harus semakin kritis dengan berbagai informasi-informasi yang penuh muatan hoaks,” ujarnya.

Dengan wadah MCM, lanjut Budi diharapkan para aktivis masjid dapat menangkal sedini mungkin penyebaran berita bohong dengan interaksi masyarakat di masjid. Sehingga masjid tidak hanya sebatas fungsi ritual, namun bisa lebih dari pada itu, yakni wadah interaksi umat Islam dalam berbagai sisi kehidupan.

“Sebagai sesama umat Islam, sudah sepatutnya kita saling mengingatkan akan bahayanya informasi hoax yang dapat merusak kebersamaan sebagai anak bangsa,” tegas Budi.

Sementara, Ketua Umum MCM Indonesia, H Wishnu Dewanto meminta agar jaringan MCM di seluruh Indonesia termasuk di Sumut menjadi garda terdepan mengantisipasi penyebaran informasi bohong yang saat ini sudah sangat membahayakan.

“Saya tidak mau dengar masjid dijadikan area politik praktis dan bahkan dijadikan medan penyebaran informasi bohong hanya demi kepentingan politik sesaat,” ujar Wishnu kepada pengurus PW MCM Provinsi Sumatera Utara yang baru dilantik.

Selain pelantikan PW MCM Sumut, jamaah juga mendapat tausiah dari Ustad KH Fikri Haikal MZ. Dalam tausiahnya, Ustad Haikal mengajak seluruh jamaah menggunakan hak politiknya pada 17 April nanti. Karena memilih pemimpin juga termasuk kewajiban umat. (ris/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA diwakili Kadis Pendidikan Langkat DR H Saiful Abdi SH SE MPd, membuka pekan pelajar Langkat 2019, di Taman Budaya T Amir Hamzah, Stabat, Sabtu (2/3).

Pekan pelajar yang diselengarakan oleh Himpunan Mahasiswa Langkat (Himala) USU ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Kadis Pendidikan Langkat.

Untuk mengasah keterampilan 377 pelajar se-Kabupaten Langkat ini, rangkain perlombaan dipertandingkan, seperti cerdas cermat, vocal solo, puisi, pidato bahasa inggris, tari kreasi melayu. Kadis Pendidikan Langkat mengapresiasi digelarnya pekan pelajar oleh Himala USU ini, karena sudah membantu terwujudnya visi dan misi Bupati Langkat dalam bidang Pendidikan.

“Semoga kegiatan ini dapat memotivasi pelajar Langkat untuk terus mengasah kemampuannya, sehingga para pelajar Langkat akan menjadi pelajar cerdas dan berkompeten,” harapnya sembari mengungkapkan dalam waktu dekan akan melauncing Literasi, serta berkomitmen untuk terus berbenah dalam bidang pendidikan.

Mewakili Kapolres Langkat, Iptu Joko Sempeno SPd I berharap pelajar Langkat menjauhi narkoba. Joko juga mengingatkan agar pelajar dalam menjelang Pemilu serentak pada 17 April 2019, tidak termakan berita Hoax. “Para pelajar harus mampu dan pandai untuk memilih berita yang benar di Medsos, hal ini untuk menghindari berita yang mengandung ujaran kebencian dan adu domba,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Plt Sekjen Himala USU, Juari juga mengapresiasi para guru yang mendampingi muridnya untuk mengasah kemampuan dan menjadi contoh kepada pendidik lainnya. “Dengan begitu, harapannya dapat melahirkan generasi milenial yang cerdas dan tangkas,”imbuhnya.

Terpisah, Ketua Himala Langkat Ami Prartama dan Ketua Panitia Yoga Prasetio berharap kegiatan ini menguatkan tali silaturahmi antara Himala dan pelajar Langkat. “Semoga kegiatan ini dapat memotivasi pelajar Langkat, untuk terus melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi, setelah tamat dari SMA sederajat,”sambung Yoga. (bam/han)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Sofyan Djalil mengatakan, program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Presiden RI Joko Widodo ke daerah-daerah, untuk memastikan hukum kepemilikan tanah rakyat dan pemanfaatannya.

“Presiden bagi-bagi sertifikat bukan untuk pencitraan. Kalau pencitraan, seharusnya memanggil rakyat dengan pembagian sebanyak 500.000 sertifikat setiap daerah yang dikunjungi. Tetapi ini kenyataan kan tidak, Presiden membagi sertifikat tidak sampai 10 persen dari total yang dikeluarkan kantor tanah yang dituju,”terang Sofyan didampingi Wakil Bupati Deliserdang Zainuddin Mars, Kepala Kanwil BPN Sumut Bambang Priono, dan Kepala BPN Deliserdang Hiskia Simarmata, di sela-sela pembagian 1.200 sertifikat kepada rakyat dan penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Gedung Puri PTPN II, Tanjungmorawa, Deliserdang, Minggu (3/3).

Disebut Sofyan, program Presiden Jokowi pada tahun 2017 telah keluarkan sebanyak 5,4 juta sertifikat. Sedangkan tahun 2018 menargatekan 7 juta, namun yang dikeluarkan 9 juta sertifikat. Dan tahun 2019 dengan target 9 juta sertifikat, diharapkan dapat menembus 11 juta sertifikat.

Sementara BPN biasanya hanya mengeluarkan dibawah 1 juta sertifikat dalam setahun. “Kita punya target menjadikan BPN lebih baik dan akan menyertifikan seluruh tanah milik masyarakat Indonesia. Kami punya target 2025, kalau Tuhan mengizinkan Insya Allah seluruh tanah di Indonesia akan didaftarkan dan disertifikatkan,” ungkap Menteri itu dalam sambutannya.

Sofyan juga menegaskan pentingnya kepemilikan sertifikat, yaitu untuk menghindari terjadinya sengketa tanah. Kemudian, untuk meminimalisir sengketa. Presiden juga memerintahkan BPN, agar secepat mungkin memproses pengeluaran sertifikat dan mendaftarkan seluruh tanah milik masyarakat.

Sebelumnya, Wabup Zainuddin dalam sambutannya mengapresiasi program Presiden Jokowi dalam pembagian sertifikat. “Progran sertifikat ini sangat baik bagi masayarakat. Mohon sampaikan salam kami ke pak Presiden, kami mendukung percepatan dan hendaknya lebih ditingkatkan pengeluaran sertifikat. Karena hak legal sertifikat tanah sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat,” kata Zainuddin Mars singkat.

Laporan Hiskia Simarmata menyebutkan, yang hadir dalam acara itu penerima sertifikat sebanyak 1.200 orang dan 300 peserta penyuluh PTSL dengan total hadir 1.500 orang.

Kegiatan PTSL tahun berjalan 2019 sudah keluarkan sebanyak 300 sertifikat, kegiatan redistribusi tanah tahun 2018 sebanyak 16 sertifikat, kegiatan konsolidasi tanah 80 sertifikat dan kegiatan PTSL 2018 sebanyak 804 sertifikat.

Sementara untuk target tahun 2019 terdiri dari, PTSL 45.000 peta bidang, realisasi 13.500 peta bidang. UKM target 900 bidang, redistribusi tanah target 2.000 bidang, realisasi 500 bidang. IP4T target 1.000 bidang, realisasi 100 persen Konsolidasi tanah target 200 bidang. BMN target 31 bidang, realisasi 100 persen dan pengadaan tanah untuk bendungan Lau Simeme 276 hektare.

Usai bagi-bagi sertifikat, rombongan Menteri ATR/BPN itu bersama Wabup Deliserdang meninjau kantor ATR/BPN Deliserdang yang baru diresmikan di komplek perkantoran pemkab, Lubukpakam. Diketahui dana pembangunan kantor itu bersumber dari hibah APBD Pemkab Deliserdang tahun 2018.(btr/han)

SUMUTPOS.CO – HAKIM Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan diharapkan menolak gugatan Walhi yang ingin membatalkan izin lingkungan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru yang dikeluarkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, wilayah Sumut masih mengalami kekurangan pasokan listrik, dan keberadaan proyek itu juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Listrik itu kebutuhan dasar bagi rakyat. Kenyataannya sekarang listrik masih sering byar pet di Sumatera Utara,” kata Syaiful Wahyu, Koordinator Warga Peduli Listrik Sumatera Utara kepada wartawan, di Medan, Jumat (1/3).

Disebutkan Syaiful, keberadaan PLTA tidak akan mengorbankan keberadaan hutan. Mereka mengetahui hal ini, karena merupakan warga sekitar dan sudah melihat sendiri dan memahami situasinya. Mereka justru kecewa dengan adanya kelompok yang berupaya ‘mengail di air keruh’, dan menggelar aksi demonstrasi.

Pada Jumat (1/3) siang, warga sempat menggelar aksi unjuk rasa untuk menyatakan dukungan kepada pembangunan PLTA Batangtoru di depan Konsulat Jenderal Tiongkok di Medan. Aksi tersebut sebagai aksi tandingan terhadap demonstrasi yang dilakukan Walhi di tempat yang sama beberapa jam sebelumnya.

Menurut Syaiful, warga yang mengikuti aksi mendukung PLTA Batangtoru mewakili masyarakat Sumut. Warga yang berunjuk rasa juga datang dari Kecamatan Marancar dan Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, yang merupakan lokasi pembangunan proyek PLTA. Mereka memohon hakim yang menyidangkan perkara, dapat melihat kenyataan saat ini bahwa masyarakat Sumut butuh dukungan listrik untuk kehidupannya. Anak-anak sekolah butuh listrik saat belajar. Listrik juga dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. “Tanpa listrik, berarti anak-anak harus menggunakan lampu pelita. Ini kembali ke tahun 1960-an,” katanya.

Teror Verbal

Syaiful menyatakan, semula ada masyarakat yang menolak pembangunan PLTA Batang Toru. Namun hal itu dikarenakan mereka belum mendapat informasi utuh bagaimana proyek tersebut dibangun. “Kini masyarakat mendukung karena paham pembangunan PLTA tidak mengancam kehidupan bahkan bisa mendukung kesejahteraan,” katanya.

Dia mengaku geram dengan adanya tudingan yang menyatakan, warga sebagai ‘pelacur’ karena perubahan sikap dari menolak menjadi mendukung pembangunan PLTA Batang Toru. Tudingan tersebut melukai perasaan masyarakat dan menjadi teror verbal bagi kaum perempuan. “Bayangkan perasaan suami yang istrinya disebut pelacur atau perasaan ayah yang anak perempuannya disebut pelacur. Ini teror,” kata Syaiful.

Dia juga meyayangkan Walhi yang selalu menakut-nakuti masyarakat soal dampak negatif pembangunan PLTA Batangtoru dengan data-data yang keliru. Padahal banyak dampak positif yang akan diperoleh dari pembangunan proyek itu. “Kalau masyarakat ditakut-takuti tiang listrik akan rubuh sehingga bisa menggangu jalan. Apakah lantas tiang listrik tidak boleh dibangun? Apa mau selamanya gelap gulita?” katanya.

Syaiful menyatakan, mereka tahu Walhi didukung LSM asing Paneco, dan punya agenda untuk membatalkan pembangunan PLTA Batangtoru. Namun mengaku tak tahu apa keuntungan yang diperoleh Walhi.

Abaikan Walhi

Pada aksi unjuk rasa, warga juga mendesak Walhi agar tidak berkampanye soal kepunahan orangutan di bentang alam Batang Toru. Menurut Abdul Gani Batubara, yang ikut menyampaikan orasinya, pernyataan, pembangunan PLTA Batang Toru akan membunuh orangutan adalah sesat. “Nenek moyang kami sejak dulu hidup berdampingan dengan orangutan tidak ada yang terganggu,” katanya.

Karenanya, mereka meminta agar Konjen Tiongkok mengabaikan kampanye yang dilancarkan Walhi dan berharap dukungan untuk PLTA Batang Toru tetap dilanjutkan. Abdul Gani menegaskan, kampanye yang dilakukan Walhi adalah demi pendanaan proyek dari asing. “Mereka tidak peduli dengan masa depan anak-anak kami,” katanya.

Surati Konjen Tiongkok

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Dana Prima Tarigan bersama rekan-rekannya satu organisasi serta para aktivis lingkungan hidup lain, menyampaikan surat terbuka ke Konjen Tiongkok di Medan yang meminta agar proyek PLTA Batang Toru segera dihentikan. Surat itu mereka antar langsung ke rumah dinas Konjen Tiongkok di Jalan Walikota, Medan, Jumat (1/3) siang.

Sayangnya, meski sudah satu jam lebih mereka berada di luar gerbang utama, tidak ada satupun perwakilan Konjen Tiongkok yang bersedia menemui mereka. “Surat terbuka itu akhirnya kami sampaikan melalui petugas Satpam,” ujar Dana.

Ia berharap, Konjen Tiongkok di Medan membaca dan meneruskan ke pemerintahnya di negeri Tirai Bambu. Dalam surat tersebut, Walhi menganggap Pemerintah Tiongkok, meski secara tidak langsung, terlibat dalam rencana pembangunan PLTA Batang Toru karena proyek tersebut dibiayai Bank of China.

Bank of China merupakan bank komersial keempat terbesar di Republik Rakyat Tiongkok. Bank ini dibentuk oleh Pemerintah Tiongkok untuk menggantikan Bank Pemerintah Imperial China. Bank of China juga menjadi bank tertua di Tiongkok yang didirikan pada 1912. Bank ini disebut-sebut mengucurkan sekitar Rp27 triliun untuk mendukung pembiayaan proyek Batangtoru.

“Kami meminta Bank of China, melalui Pemerintah Tiongkok, untuk segera menghentikan pendanaan proyek PLTA Batangtoru karena akan berdampak besar terhadap lingkungan,” ujar Dana.

Surat terbuka ini merupakan upaya lain dari Walhi dalam penolakannya terhadap proyek Batangtoru. Sebelumnya mereka sudah mengajukan gugatan ketatausahaan atas izin lingkungan proyek Batangtoru yang akan diputuskan pada 4 Maret nanti. (ila/dvs)