MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah bangunan Pasar Kampunglalang rampung, hingga kini pedagang belum juga pindah ke kios pasar tersebut karena belum diserahterimakan akibat berbagai persoalan.

PD Pasar Pemko Medan menyebutkan, pihaknya membutuhkan waktu dalam proses serah terima pasar Kampunglalang. Hal itu diungkapkan Direktur Utama PD Pasar Pemko Medan, Rusdi Sinuraya.

Menurut Rusdi, prosesnya harus bermula dengan penyerahan dari Pihak kontraktor ke Dinas Perkim dahulu yang dilanjutkan dengan penyerahan ke Pemko Medan. Dari situlah pihak Pemko Medan bisa menyerahkannya ke pihak PD Pasar untuk dilanjutkan kepada para pedagang. ”Panjang prosesnya, rencananya Selasa (5/3) nanti, serah terima akan dilakukan oleh pihak Pemko Medan ke PD Pasar,” ujarnya via Seluler, Minggu (3/3).

Tak hanya itu, Rusdi juga menerangkan bahwa PD Pasar akan mengutamakan penyerahan kios-kios kepada para pedagang lama. Setelah semua para pedagang yang lama mendapatkan kiosnya masing-masing, barulah pihaknya membagikan kepada para pedagang baru yang berminat. “Untuk serah terimanya kita fokus ke pedagang yang lama dulu lah, mereka jelas lebih berhak. Nantinya untuk kios yang tersisa, itulah yang untuk pedagang baru,” ujarnya.

Dan untuk merealisasikannya, rencananya PD Pasar akan menggunakan mekanisme cabut nomor untuk menentukan lokasi mana yang nantinya akan didapat oleh para pedagang. “Ya kita rencanakan dengan sistem cabut nomor, supaya lebih adil”, pungkasnya.

Seorang pedagang, Mak Linda, merasa tak sabar ingin menempati kios di Pasar Kampunglalang. ”Sampai sekarang belum juga diserahterimakan kios itu sama kami. Kami tak sabar mau pindah,” ujar Mak Linda kepada Sumut Pos, Minggu (3/3).

Heriono, pedagang lainnya menuturkan, dia terpaksa harus berdagang di tepi jalan akibat lamanya kios diserahterimakan.

“Ya terpaksalah, mau jualan dimana lagi. Lapak kami yang dulu sudah digusur sama Satpol PP waktu itu. Sekarang dimana yang kami rasa tempat itu bagus untuk kami jualan, ya disitulah kami jualan,” ujar Heriono.

Atas semua keluhan itu, para pedagang Pasar Kampunglalang pun berharap kepada pihak Pemko Medan agar segera melakukan proses serahterima lapak dagangan di Pasar Kampung lalang yang telah direvitalisasi itu kepada mereka. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Isu mutasi jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali menguat. Mengingat, selambatnya pada 5 Maret ini, sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku, enam bulan paskadilantik kepala daerah sudah dapat melakukan mutasi jabatan.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bahkan menguatkan sinyal, bahwa Maret ini dirinya dan Wagub Musa Rajekshah (Ijeck), bakal melakukan mutasi jabatan eselon II tersebut.

“Memang aturannya begitu, setelah enam bulan (baru bisa lakukan mutasi). Kalian (wartawan) pasti tahu itu,” kata Edy menjawab wartawan, usai menggelar silaturahim dengan insan pers di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu, Jl. Pangeran Diponegoro Medan, Jumat (1/3)n

Diketahui, Edy dan Ijeck dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Gubsu dan Wagubsu periode 2018-2023 di Istana Negara Jakarta, 5 September lalu. Sesuai ketentuan yang tertuang pada Pasal 162 ayat 3 UU Nomor 10/ 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) dinyatakan, gubernur, bupati, atau wali kota yang akan melakukan pergantian pejabat dilingkungan pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten/kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. Pergantian pejabat ini juga harus mendapat persetujuan tertulis dari mendagri.

Namun sayang, mengenai waktu pergantian pejabat ini, Gubsu Edy belum mau memberi jawaban gamblang. Dia hanya menyatakan akan segera melakukan hal tersebut jika sesuai aturan memang sudah diperbolehkan. “Pokoknya setelah enam bulan saya dilantik,” tegasnya.

Edy dan Ijeck sudah melakukan tahap asesmen terhadap semua pejabat eselon II di lingkungan Pemprovsu awal Februari lalu. Mekanisme tersebut diyakini banyak pihak dan juga publik, bertujuan melihat kemampuan para perangkatnya sebelum menempatkan orang tersebut di jabatan yang baru.

Gubsu Edy juga sebelumnya menyatakan, dalam rangka menyusul kabinet baru di jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprovsu, ia ingin orang yang ditempatkan memang memiliki rekam jejak yang sesuai dengan dasar keilmuan dan pengalaman.

“Sudah pasti yang pertama soal track record orangnya. Makanya sudah kita lakukan asesmen (penilaian eselon II). Harus sesuai nanti orang yang mau ditempatkan untuk memimpin OPD, saya tak mau coba-coba,” katanya.

Pejabat yang selama ini tidak sesuai membidangi OPD, kata dia, akan diganti paskapenilaian yang sudah dilakukan selama dua hari tersebut. “Tapi kalau sesuai buat apa diganti, carinya saja susah,” katanya.

Begitupun untuk posisi pejabat yang lowong karena memasuki masa purnabakti atau pensiun, dirinya menyebut pasti akan dibuka proses lelang jabatan atau open bidding. “Ya, pasti. Untuk yang lowong akan dilelang. Dan saya pastikan paling penting track record-nya harus sesuai,” katanya.

Informasi yang berkembang di kantor Gubsu, pada 5 Maret 2019 akan ada pelantikan jabatan eselon II dilingkungan Pemprovsu. Pelantikan ini disebut sebagai langkah awal Gubsu dan Wagubsu menyusun kerangka perangkat kerja yang baru.

Menjawab hal ini, Kepala BKD Setdaprovsu Kaiman Turnip belum mengetahuinya. Ia juga mengaku kalau tidak ada arahan langsung baik dari Gubsu ataupun sekda, untuk mempersiapkan acara pelantikan eselon II. “Belum tahu saya kabar itu. Setahu saya tidak ada pelantikan tanggal 5 Maret ini,” katanya, kemarin.

Meski begitu diakui dia, sesuai dengan ketentuan bahwa sejak 5 Maret 2019 sudah bisa kepala daerah yang baru melakukan mutasi jabatan. “Karena memang begitu aturannya. Tapi kapan waktu pergantiannya, saya tidak tahu,” katanya.

Berkenaan hasil asesmen yang telah dilakukan, Kaiman menolak untuk menjabarkan sebab hal tersebut adalah wewenang Sekdaprovsu. Termasuk apakah hasil asesmen sudah dilaporkan dan sampai di tangan Gubsu. “Ya aku gak tahulah kalau soal itu. Tanyakan aja langsung sama bu sekda,” katanya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil menargetkan, pada tahun 2025 nanti, seluruh tanah masyarakat sudah terdaftar dan bersertifikat. Hal itu dikatakannya saat meresmikan gedung baru Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, Minggu (3/3).

Sofyan menjelaskan, saat ini pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi, ingin mempercepat sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. Selama ini, proses sertifikasi begitu lambat, berbelit-belit dan mahal. “Pak Jokowi ingin memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah,” ujarnya.

Sejak 2017 percepatan produk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melebihi angka lima juta. Pada 2018, PTSL mencapai 9,3 juta. “Mudah-mudahan teman-teman bisa nanti mengeluarkan produk PTSL sampai dengan sebelas jutaan,” ujarnya.

Untuk konflik lahan yang ada di Indonesia, Sofyan mengkalim sudah banyak yang terselesaikan. Mulai dari kasus yang berpuluh tahun atau pun yang masih baru. “Walaupun memang menyelesaikan sengketa itu tidak mudah. Tapi dengan kita daftarkan maka tidak akan ada sengketa baru. Yang lama kita selesaikan yang baru tidak ada,” paparnya.

Sedangkan eks HGU PT Perkebunan Nusantara (PTPN2), lanjutnya, hanya satu dari sekian banyak konflik lahan yang ada di Sumut. Menurutnya, sejak 18 tahun lalu konflik lahan seluas 5.873,06 hektare itu terjadi di Sumut. Tak hanya waktu dan tenaga, bahkan nyawa banyak yang menjadi korban dalam polemik lahan tersebut. Saat ini, katanya, tengah ditempuh proses yang komprehensif dalam menyelesaikan masalah itu.

“Dari keseluruhan lahan eks PTPN2, terdata baru setengahnya yang terselesaikan, sebanyak 2.216 hektare yang telah mendapatkan izin penghapusbukuan dari Kementrian BUMN. Dan artinya kita masih akan berproses untuk sisanya yang belum,” ungkap Sofyan A Djalil.

Dari data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut, sepanjang 2018 ada 38 kasus konflik agraria. Angkanya menurun dari tahun 2017 sebanyak 43 kasus.

Dari seluruh kasus di 2018, 19 orang terluka dan satu orang meninggal dunia. Pada 2018 Eks HGU PTPN II menyumbang delapan kasus. Konflik yang terjadi di areal ini, sebagian besar didominasi oleh persoalan horizontal antar masyarakat sipil. Seperti penggarap versus penggarap, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) versus Kelompok Tani atau OKP versus OKP.

Terbitnya Perpres 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria diharapkan jadi acuan dalam menjawab persoalan ketimpangan kepemilikan tanah. Didukung berbagai kebijakan lain yang sudah terbit sebelumnya seperti Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan Inpres 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Peizinan Perkebunan Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit, maupun Permen terkait perhutanan sosial tentu bisa jadi peluang melaksanakan reforma agraria sejati. (dvs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala lingkungan di Kota Medan sudah tiga bulan ini belum menerima honor. Hal ini disampaikan seorang kepala lingkungan di Kelurahan PB Selayang II, Medan Selayang saat reses yang digelar Wakil Ketua DPRD Kota Medan Burhanuddin Sitepu di Semba Garden, Jalan Bunga Mawar Nomor 108 Medan Selayang, Minggu (3/3).

“Sudah masuk tiga bulan kami tidak menerima honor Pak. Mohon hal ini dapat disampaikan kepada Pemko Medan agar honor kami bisa segera dicairkan,” ucap kepala lingkungan tersebut.

Menurutnya, mereka sangat membutuhkan honor tersebut. Apalagi, mereka merupakan ujung tombak Pemko Medan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan. “Honor tersebut juga kami butuhkan untuk operasional kami sehari-hari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mohon kiranya Bapak Burhanuddin Sitepu dapat mendesak Pemko Medan agar honor kami dibayarkan,” pintanya.

Selain masalah honor kepling, cukup banyak keluhan masyarakat yang disampaikan dalam reses tersebut, baik yang disampaikan langsung maupun secara tertulis. Diantaranya, seperti masalah pembangunan Puskesmas yang disampaikan M Siregar, warga Lingkungan V Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia. Menurutnya, warga di lingkungan mereka sangat membutuhkan Puskesmas. Karena selama ini jika ingin berobat, mereka harus ke Puskesmas yang jaraknya jauh dari tempat tinggal mereka.

“Sudah ada tanah yang dihibahkan masyarakat untuk membangun Puskesmas ini. Tapi hingga kini belum ada respon dari Pemko Medan. Kami meminta kepada Bapak Burhanuddin Sitepu agar disampaikan kepada Pemko Medan sehingga Puskesmas itu dapat segera dibangun,” pintannya.

Menyikapi tentang honor Kepling yang belum dibayar, Burhanuddin Sitepu mengaku prihatin. Pasalnya, Kepling merupakan jajaran aparatur pemerintahan yang paling bawah, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Saya prihatin dengan kesejahteraan para Kepling ini. Mereka merupakan ujung tombak Pemko Medan. Jika honor kepling tertunggak, ini akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Pemko jangan banyak alasan. Ini harus menjadi perhatian,” kata Burhanuddin.

Untuk persoalan pembangunan Puskesmas, Burhanuddin Sitepu berjanji akan menindaklanjutinya ke Pemko Medan. “Apalagi lahan sudah dihibahkan masyarakat. Ini harus dimanfaatkan. Saya akan desak Pemko Medan untuk segera merealisasikannnya,” tegas Burhan.

Ultah ke-60 Tahun

Usai menggelar reses, Burhanuddin Sitepu beserta keluarga menggelar syukuran ulang tahunnya ke-60 di gedung Semba Garden. Dalam syukuran ini, Burhanuddin berbagi rezeki dengan memberikan tali asih kepada sekitar 140 orang lebih kaum duafa, anak yatim, bilal mayit, dan penggali kubur. “Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat bagi mereka. Ini semata-mata karena saya ingin berbagi. Saya dapat pastikan kehalalan dari apa yang saya berikan ini,” kata Burhanuddin yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan ini.

Burhanuddin juga mengaku terharu, karena seluruh undangan yang hadir berasal dari berbagai lapisan masyarakat. “Saya semakin semangat, karena ternyata banyak saudara saya, banyak teman saya, yang bertempat tinggal di. Saya yakin yang datang ke sini dengan ikhlas dan dengan semangat bersilaturahim. Ini perlu kita bina dan kita rawat ke depan. Mengapa? Karena agama mengatakan, jika kita menjaga silaturahim kita akan mendapatkan manfaat yakni usia yang panjang dan rezeki akan bertambah,” kata Burhan.

Sementara mewakili tokoh masyarakat, Abdul Wahab mengaku bangga dengan Burhanuddin Sitepu yang menurutnya sosok rendah hati dan sangat dekat dengan masyarakat. Apalagi disebutnya, Burhanuddin sudah banyak berbuat untuk masyarakat melalui lembaga legislatif. “Makanya saya rasa, tidak sia-sia uang Negara menggajinya sebagai wakil rakyat, karena beliau memang sudah banyak berbuat untuk masyarakat,” pungkasnya.(adz/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Orang yang membuang air limbah domestik ke saluran perairan umum tanpa memenuhi ketentuan tentang baku mutu air limbah domestik, akan dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp10 juta. Sedangkan badan atau perusahaan (lembaga) yang membuang limbah diberi sanksi hukuman pidana kurungan 6 bulan atau denda Rp50 juta.

Hal itu disampaikan anggota DRPD Medan, Proklamasi K Naibaho dihadapan ratusan warga, saat menggelar Sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Halaman Wisma Daniel Jalan Pintu Air IV Kelurahan Kwala Bekala, Medan Johor, belum lama ini (26/2).

Dalam paparannya, politisi Partai Gerindra itu mengatakan pada Pasal 9, setiap orang dan/atau badan berhak memperoleh pelayanan SPAL Domestik baik sarana prasarana terpusat (offsite system) maupun sarana prasarana setempat. Memperoleh pelayanan SPAL Domestik terkait dengan operasional dan perawatan secara terjadwal, berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah baik sistem terpusat maupun sistem setempat, memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengelolaan air limbah domestik.

“Pada Pasal 10 disebutkan, setiap orang atau badan wajib berusaha melakukan penghematan penggunaan air dalam rangka mereduksi kuantitas air limbah domestik. Mengelola air limbah domestik, sehingga sesuai dengan kriteria yang berlaku,” katanya.

Selain itu, memanfaatkan sarana prasarana sistem terpusat (offsite system) bagi yang tinggal di kota atau kawasan yang sudah memiliki sarana prasarana sistem terpusat. Kemudian, menyambung sarana dan prasarana terpusat bagi yang tinggal di daerah yang sudah tersedia jaringan perpipaan air limbah dan menaati rencana sanitasi lingkungan yang telah ditetapkan.

Pada Pasal 11 disebutkan setiap orang atau badan dilarang melakukan penyambungan ke dalam air limbah domestik baik sistem terpusat maupun sistem setempat tanpa izin. Menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat.

Membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus, yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat.

“Dilarang menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat maupun pengolahan air limbah setempat. Menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan. Menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat maupun setem[at tanpa izin. Serta dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah domestik baik sistem terpusat maupun sistem setempat tanpa izin,” paparnya.

Oleh karena itu, Proklamasi mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuang air limbah sembarangan untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Selain itu, dengan tidak membuang air limbah rumah tangga secara sembarangan bisa mengurangi resiko penyakit.

Menurutnya, perda ini masih banyak belum diketahui oleh masyarakat. Padahal, sudah disahkan dua tahun lalu. “Tujuan lain ada perda ini agar masyarakat tahu bahwa Pemko Medan sudah memiliki Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik. Semoga, dengan adanya Perda ini bisa membuat masyarakat lebih memahami program pengelolaan air limbah domestik itu,” ujarnya.

Adanya perda ini mendorong program Pemko Medan yang akan mengelola air limbah domestik atau limbah tinjak yang terdapat di septic tank di masing-masing rumah warga. “Supaya jangan ada lagi yang tersumbat. Makanya, program pengelolaan air limbah domestik ini dibuat. Untuk mendukung program itu, dibuatlah perdanya,” sebut dia.

Diketahui, dalam Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik itu diatur tentang hak dan kewajiban warga. Hak warga yakni mendapatkan pengelolaan air limbah domestik dan kewajiban warga yakni membayar retribusi untuk pengelolaan air limbah domestik.

Hal itu sesuai dengan bab 27 Perda Nomor 14 Tahun 2016 tersebut yang berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, struktur dan besarnya tarif pelayanan air limbah domestik baik layanan sistem terpusat maupun sistem setempat diatur dengan Peraturan Wali Kota (Perwal).

Kasi Trantib Medan Johor, Rustam Harahap yang hadiri menuturkan, air limbah domestik apabila tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan masalah baru. Seperti menjadi sumber penyakit. Tapi, kalau dikelola dengan baik, air limbah domestik ini bisa didaur ulang dan bermanfaat. (ris/ila)