26 C
Medan
Tuesday, April 14, 2026
Home Blog Page 554

Telkomsel dan Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Utara Berkolaborasi Hadirkan Digitalisasi Koperasi Melalui Penandatangan MoU

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara Dr. Naslindo Sirait, S.E., M.M., dan juga General Manager Territory & Household Partnership Area Sumatera Telkomsel Yuli Haryadi saat melakukan penandatanganan MoU terkait Digitalisasi Koperasi saat acara peringatan Hari Koperasi Nasional – Harkop Festival 2024 #Menyala Koperasiku di Aula Raja Inal Kantor Gubernur Sumatera Utara (22/7).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Telkomsel bersama Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Utara hadirkan kolaborasi melalui penandatanganan Kerjasama MoU (Memorandum of Understanding) terkait Digitalisasi Koperasi yang akan menggunakan platform digital dalam opersional unit koperasi.

Dalam penandatanganan ini dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara Dr. Naslindo Sirait, S.E., M.M., dan juga General Manager Territory & Household Partnership Area Sumatera Telkomsel Yuli Haryadi yang dilakukan saat acara peringatan Hari Koperasi Nasional – Harkop Festival 2024 #Menyala Koperasiku di Aula Raja Inal Kantor Gubernur Sumatera Utara (22/7).

General Manager Territory & Household Partnership Area Sumatera Telkomsel Yuli Haryadi mengatakan “Telkomsel sangat mendukung seluruh mitra UKM dan juga Koperasi untuk dapat memanfaatkan dan mengadopsi layanan digital sebagai platform dalam mempermudah kinerja operasional dan juga layanannya.

Sebagai leading digital Telecomunication company terdepan di Indonesia, Telkomsel memiliki berbagai Solusi layanan yang dapat membuka lebih banyak peluang serta mendukung kemajuan koperasi. Pada prinsipnya layanan digital dihadirkan untuk mempermudah pelayanan agar menjadi lebih efektif dan efisien.”

Melalui penandatanganan MoU ini, Telkomsel siap hadir dalam mendigitalisasi koperasi menggunakan solusi bisnis lewat platform layanan “Koperasi Digital”. Aplikasi Koperasi Digital merupakan sebuah solusi yang menghadirkan Digitalisasi Koperasi untuk menjalankan bisnisnya dengan akses yang mudah, fitur yang lengkap, dan terintegrasi. Koperasi Digital sangat cocok digunakan untuk para Koperasi Konsumen dan Simpan Pinjam yang dapat diakses melalui multi platform baik itu Mobile maupun Web Apps.

Berbagai fitur yang dihadirkan dalam aplikasi Koperasi Digital seperti Marketing Management, Transaction Management, Shipping Management, Cashier, Centralized Dashboard, Inventory management, Accounting & Finance Management, SDM Management, CMS Center dan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kemudahan operasional dan bisnis koperasi. Selain itu, aplikasi ini juga sangat flexible dan dapat di kostumisasi serta diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan koperasi.

Bersamaan dengan penandatanganan MoU ini, Dinas Koperasi juga sepakat untuk bersam-sama dalam menumbuhkan bisnis baru untuk koperasi termasuk memanfaatkan channel digital SOBI (Sobat Indihome) sebagai mitra pasang baru layanan fix broadband Indihome. Nantinya para konsumen dapat mengajukan pasang baru layanan fix broadband Indihome melalui Koperasi yang telah bekerjasama dengan Telkomsel.

“Dengan adanya penandatanganan MoU antara Telkomsel dan Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumut ini, kami ingin Platform aplikasi Koperasi Digital dapat menjadi solusi yang tepat dalam mendukung bisnis koperasi khususnya di wilayah Sumatera Utara. Selain itu, Telkomsel bersama Dinas Koperasi UKM Sumut juga memiliki kesamaan visi dalam membangun koperasi di Indonesia yang lebih maju.

Dengan tingginya adopsi layanan broadband dan digital masyarakat saat ini juga menjadi alasan setiap koperasi untuk dapat beralih ke platform digital sebagai media dan alat operasionalnya.” Pungkas Yuli.(rel)

Pj Wali Kota Tebingtinggi Gerakan Pangan Murah, Gerakan Pasar Murah dan Gerakan Menanam Serentak

IKUTI: Pj Wali Kota Tebingtinggi Moettaqien Hasrimi didampingi OPD terkait mengikuti launching Pencanangan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se Sumatera Utara. IST/SUMUT POS

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pj Wali Kota Tebingtinggi Moettaqien Hasrimi berkomitmen dan mendukung program Pemerintah Provinsi Sumatera yang diamanatkan oleh Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni terkait gerakan pasar murah serentak, gerakan menanam serentak dan gerakan pangan murah serentak se- Sumatera Utara (Sumut).

“Pemerintah Kota Tebingtinggi akan mendukung apa yang diprogramkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kemajuan dan kemaslahatan masyarakat Sumatera Utara khususnya masyarakat Kota Tebingtinggi,” ungkap Moettaqien Hasrimi, Rabu (23/7).

Moettaqien Hasrimi juga meminta kepada OPD terkait dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk terus memantau perkembangan harga-harga kebutuhan pokok di wilayah Kota Tebingtinggi, lakukan tindakan yang cerdas untuk menekan angka perkembangan inflasi.

Hal ini sesuai dengan hasil launching Pencanangan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se Sumatera Utara yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Kota Medan, Selasa (23/7).

Dalam launching tersebut juga digelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan tema, Gerakan Penanganan Inflasi Serentak se Sumatera Utara, yang dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni.

Sebelumnya Pj Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, mengatakan kegiatan ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Forkopimda dan TPID dalam penanganan inflasi di Sumatera Utara.

“Kita perlu menjelaskan kepada masyarakat bahwa inflasi ini nyata dan inflasi perlu kita tangani bersama, bukan hanya oleh pemerintah saja, tetapi oleh seluruh komponen yang ada di Sumatera Utara,” jelasnya.

Menurutnya, bahwa gerakan ini sebagai upaya menyatukan kekuatan kita bergerak bersama, bergerak serentak menyatukan seluruh komponen, pemerintah, BUMN, BUMD, instansi vertikal, swasta dan elemen masyarakat untuk menangani inflasi secara bersama.

Diungkapkan Agus Fatoni, bahwa dalam Gerakan Penanganan Inflasi Serentak se Sumut akan dilaksanakan Gerakan Pasar Murah Serentak se Sumut, Gerakan Menanam dan Gerakan Pangan Murah se Sumut. Menurutnya, hal ini dilakukan secara bersama-sama dalam menangani inflasi agar lebih efektif.

“Ini semangat kita bersama, dan saya minta kepada media juga turut mensosialisasikan bahwa inflasi perlu dilakukan bersama. Kita semua serius menangani inflasi agar terkendali, ekonomi juga tumbuh dengan baik, dan masyarakat bisa sejahtera,” jelasnya.

Sebelumnya, Satgas Pangan Sumut yang juga Kasubdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumut AKBP Bambang Rubianto memaparkan sejumlah produksi dan stok komoditas pangan di Sumut tahun ini, seperti produksi beras 19.086 ton, cabai rawit 7.698 ton, bawang merah 3.677 ton, dan minyak goreng 288.930 ton. Sementara untuk stok beras yang tersedia 98.517 ton, cabai rawit 1.869 ton, bawang merah 5.506 ton, dan minyak goreng 555.739 ton.

“Kita berupaya menjamin ketersedian stok pangan yang berkoordinasi dengan Bulog Sumut. Secara tahun ke tahun kita bisa mengendalikan inflasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, AKBP Bambang Rubianto memaparkan beberapa upaya Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi, seperti dengan menjaga stabilitas harga dan distribusi bahan pokok. “Dengan demikian, maka publik akan percaya kepada pemerintah, karena kestabilan ekonomi adalah kunci kestabilan Kamtibmas,” ucapnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut IGK Wira Kusuma mengatakan, inflasi nasional Juni sudah menurun dari 2,84 persen year on year menjadi 2,51 persen.

“Dalam arahan Presiden RI telah diberikan arahan beberapa hal terkait dengan penguatan produksi pangan melalui pemanfaatan infrastruktur pertanian, mengakselerasi penerapan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, mendorong investasi terkait dengan hilirisasi, dan kemudian bagaimana mendukung kelancaran distribusi serta memperkuat sinergi antar pemangku kebijakan untuk menjaga inflasi,” bilangnya.

Di Sumut, katanya, tren inflasi hampir sama dengan nasional, yang juga mengalami penurunan, dari inflasi pada Mei, Sumut menjadi deflasi sebesar 0,33 persen secara month to month. Sejumlah komoditas penyumbang deflasi adalah daging ayam ras, tomat, dan bawang merah. (ian/han)

Persiapkan Generasi Muda Hadapi Dunia Kerja, Pemkab Langkat Gandeng Balai Diklat Medan

FOTO BERSAMA: Pj Bupati Langkat, Faisal Hasrimy foto bersama rombongan BDI Medan usai pertemuan.(Diskominfo Langkat/Sumut Pos)

STABAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Langkat mendapat ajakan atau tawaran dari Balai Diklat Industri (BDI) Medan untuk berkolaborasi mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi dunia kerja. Tawaran ini terungkap dari pertemuan BDI Medan dengan Pj Bupati Langkat, Faisal Hasrimy di rumah dinas, Rabu (24/7/2024).

Hasrimy menyambut baik kolaborasi tersebut. “Apapun kegiatannya, tujuannya menyejahterakan masyarakat Kabupaten Langkat, saya setuju,” kata dia.

Tawaran dimaksud yakni sejumlah program kolaborasi yang mencakup inkubator bisnis, pengembangan industri kecil dan menengah, hingga pembinaan tenaga kerja industri serta penempatan. Menurut Hasrimy, ini merupakan kesempatan baik untuk memadukan tenaga kerja yang dimiliki Dinas Perindag Kabupaten Langkat dengan program yang disediakan oleh BDI Medan.

“Saya (ucapkan) terima kasih atas dukungannya untuk Kabupaten Langkat, ini harus segera dieksekusi,” serunya.

BDI Medan juga mengenalkan produk sabun asal Langkat yang cukup terkenal. Namanya Mutiara Care.

Hasrimy mengaku, telah berkomitmen untuk lebih mengembangkan usaha ini dan membantu dalam promosi.

“Saya sangat bangga, anak Langkat bisa seperti ini. Kedepannya, ini akan saya bantu promosikan ke penginapan wisata di Kabupaten Langkat maupun di Sumatera Utara,” katanya.

Kolaborasi Pemkab Langkat dengan BDI ini diharap dapat menghasilkan lebih banyak anak muda mampu berkembang dan bersaing di dunia kerja. (ted/han)

Pemkab-DPRD Langkat Tandatangani KUA-PPAS P-APBD Langkat

TANDATANGANI: Pj Bupati Langkat, Faisal Hasrimy (dua dari kiri) usai menandatangani KUA-PPAS P-APBD 2024.(Diskominfo Langkat/Sumut Pos)

STABAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Langkat bersama DPRD menyepakati nota kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk P-APBD. Ini terungkap dalam penandatangan bersama saat rapat paripurna, Rabu (24/7/2024).

Pj Bupati Langkat, Faisal Hasrimy hadir langsung melakukan penandatanganan tersebut. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin-angin.

Penandatanganan ini berpedoman pada Peraturan DPRD Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Langkat. Pj Bupati Langkat yang akrab disapa Hasrimy menjelaskan, perubahan APBD dilakukan berdasarkan perkembangan asumsi kebijakan umum anggaran (KUA) serta adanya kebutuhan pergeseran anggaran antar organisasi, unit organisasi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

Hal tersebut juga mencakup pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, serta perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

“Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Langkat telah menyusun kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan daerah dan prioritas serta plafon anggaran sementara perubahan Tahun Anggaran 2024 dan disampaikan ke DPRD Kabupaten Langkat,” sebutnya.

Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2024 merupakan bagian dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sistematis. Setelah melalui rangkaian tahapan dan proses pembahasan, akhirnya rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dirumuskan dan disepakati bersama.

Sementara, Yezeriely selaku Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Langkat, mengucapkan terima kasih kepada legislator yang mendukung pembahasan laporan realisasi semester pertama APBD 2024 dan prognosis enam bulan berikutnya, serta rancangan KUPA/PPAS Perubahan APBD 2024. (ted/han)

Tim Pengabdian Peternakan USU Perkenalkan Inovasi Teknologi Pengolahan Susu Kambing Menjadi Es Krim

Tim Pengabdian Masyarakat Peternakan USU dan Komunitas Peternak Milenial memperlihatkan es krim yang dihasilkan dari olahan susu kambing. (Foto Dokumentasi Tim Pengabdian Masyarakat Peternakan USU)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO- Susu kambing memiliki kandungan laktosa yang lebih rendah dibandingkan susu sapi, sehingga bisa dikonsumsi bagi orang yang intoleransi laktosa.

Sayangnya, banyak masyarakat yang kurang berminat mengkonsumsi susu kambing. Hal ini menjadi permasalahan utama yang dihadapi para peternak susu kambing.

Menyikapi masalah ini, dosen Fakultas Pertanian USU melakukan pengabdian masyarakat di Rumah Produksi Susu Kambing Peternak Milenial, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, pada 22 Juni 2024.

Pengabdian masyarakat yang mengangkat tema “Inovasi Teknologi Pengolahan Susu Kambing Menjadi Es Krim” ini diketuai Ir. Achmad Sadeli, S.Pt., M.Sc., IPM., ASEAN.Eng yang merupakan Dosen Prodi Peternakan Fakultas Pertanian USU, dengan anggota Dr. Nevy Diana Hanafi, S.Pt., M.Si dan Dr. Ir. Ma’ruf Tafsin, M.Si,. IPM. Kegiatan ini dihadiri Ketua Komunitas Peternak Milenial, Roko Priono dan anggota Komunitas Peternak Milenial.

Ir. Achmad Sadeli, S.Pt., M.Sc., IPM., ASEAN.Eng dalam paparannya menyampaikan, pemanfaatan susu kambing sebagai es krim bisa dijadikan salah satu alternatif produk olahan, sehingga hasil susu yang dihasilkan komunitas peternak milenial yang mencapai 100 liter tiap harinya dapat diolah.

“Selain itu susu kambing memiliki kelebihan yaitu kandungan laktosa susunya lebih rendah dibandingkan susu sapi, sehingga bisa dijadikan masyarakat yang memiliki intoleran laktosa untuk mengkonsumsinya,” beber Achmad Sadeli.

Apalagi, kata Achmad Sadeli, saat ini permasalahan utama yang dihadapi peternak susu kambing adalah kurangnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi susu kambing. Sehingga diharapkan, dengan diolah menjadi es krim bisa meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi susu kambing.

“Dimana kita ketahui, es krim disukai oleh seluruh lapisan umur, karena memiliki rasa yang enak dengan tekstur yang lembut dan segar. Selain itu, pengolahan susu sebagai es krim ini juga dapat divariasi dengan penambahan rasa seperti vanila, cokelat, strawberry dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, tim pengabdian juga mentransfer ilmu berupa bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan untuk es krim dan juga mesin pembuat es krim, sehingga komunitas peternak milenial dapat mengolah es krim dengan lebih cepat dan kualitas yang terjamin. Adapun mesin es krim yang diserahkan dapat mengolah 8 liter susu dalam waktu 15 menit sudah menjadi es krim. (rel/adz)

Dorong Peningkatan Capaian Imunisasi HPV di Sumut, MSD dan Kemenkes Perkuat Edukasi Terkait Kanker Serviks

BERSAMA: Plt. Kadinkes Sumut Drs. Basarin Yunus Tanjung, M.Si (2 kanan), Prof. dr. Ayodhia Pitaloka Pasaribu, MKed (Ped), SpA(K), Ph.D (CTM) (tengah) bersama dr. Mellisa Handoko Wiyono (kanan). (dok. MSD Indonesia)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kanker serviks atau kanker leher rahim masih menjadi salah satu penyakit penyebab kematian tertinggi dan beban pembiayaan kesehatan terbesar di Indonesia. Data Globocan mencatat pada 2021, terdapat 36.633 kasus kanker serviks di Indonesia dengan angka kematian yang terus meningkat.

Memahami situasi ini, MSD Indonesia bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali menggelar kegiatan edukasi bagi rekan jurnalis dan komunitas terkait urgensi peningkatan pemahaman seputar imunisasi HPV sebagai upaya pencegahan penyebaran kanker serviks di Indonesia.

Mengusung tema ‘Siap Imunisasi HPV di BIAS 2024! Langkah Kecil Berdampak Besar, Lindungi Anak Perempuan dari Kanker Serviks’, kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan, dr. Prima Yosephine, MKM dan Managing Director MSD Indonesia, George Stylianou. Turut hadir sebagai narasumber Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Drs. Basarin Yunus Tanjung, M.Si.; Dokter Spesialis Anak, Konsultan Infeksi dan Penyakit Tropis, Prof. dr. Ayodhia Pitaloka Pasaribu, MKed (Ped), SpA(K), Ph.D (CTM); serta Country Medical Lead MSD Indonesia, dr. Mellisa Handoko Wiyono.

Untuk mempercepat pencapaian target eliminasi kanker serviks, pada 2023 Kementerian Kesehatan mengukuhkan Rencana Aksi Nasional (RAN) yang terdiri dari empat pilar, dengan Pilar 1 berupa pemberian layanan berisi kegiatan vaksinasi, skrining dan tata laksana. Sebagai bagian dari pilar 1, Kemenkes menargetkan 90 persen anak perempuan usia 11 dan 12 tahun kelas 5 dan 6 atau setara, termasuk yang tidak bersekolah, menerima vaksin HPV lengkap.

Untuk mencapai target tersebut, Kemenkes memberikan imunisasi HPV gratis bagi anak yang bersekolah, yang terintegrasi dengan kegiatan Bulan Imunisasi Nasional atau BIAS.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Drs. Basarin Yunus Tanjung, M.Si. mengungkapkan, capaian imunisasi HPV bagi anak kelas 5 wanita tahun 2023 di Sumut baru mencapai 57,55 persen. Minimnya informasi yang tepat, serta sejumlah kekhawatiran seputar imunisasi HPV masih menjadi penyebab keengganan masyarakat khususnya orang tua, untuk berpartisipasi dalam program ini.

“Inilah mengapa, dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak untuk bisa bersama-sama mempercepat capaian imunisasi HPV, guna menekan laju penyebaran kanker serviks serta menjaga kualitas kesehatan generasi kita,” ujarnya.

Menurut temuan UNICEF dan AC Nielsen pada kuartal kedua tahun 2023, sekitar 38 persen orang tua enggan melakukan imunisasi karena takut terhadap imunisasi ganda atau lebih dari satu suntikan. Sementara itu, sekitar 12 persen mengaku khawatir terhadap efek samping dari vaksin. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan, karena berdampak pada target capaian imunisasi nasional.

Dokter Spesialis Anak, Konsultan Infeksi dan Penyakit Tropis, Prof. dr. Ayodhia Pitaloka Pasaribu, MKed (Ped), SpA(K), Ph.D (CTM) menyampaikan, berdasarkan rekomendasi WHO, pemberian imunisasi HPV disarankan diberikan pada perempuan yang belum menikah atau belum aktif secara seksual agar perlindungannya bekerja lebih baik. Berbagai penelitian pun menunjukkan bahwa imunisasi HPV pada anak aman dilakukan.

“Karenanya, penting bagi orang tua untuk membekali diri dengan informasi yang tepat dan akurat seputar kanker serviks dan imunisasi HPV, agar harapannya langkah pencegahan dapat segera diambil, untuk dapat melindungi anak perempuan kita dari bahaya kanker serviks,” paparnya.

Sebagai mitra aktif Kementerian Kesehatan, MSD Indonesia berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target eliminasi kanker serviks di Indonesia, melalui edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat terkait pentingnya pencegahan kanker serviks.

“Kegiatan edukasi yang digelar hari ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk terus meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kesiapan penerimaan masyarakat terhadap imunisasi HPV, khususnya pada program BIAS 2024 mendatang. Kami percaya, partisipasi aktif masyarakat dalam penerimaan imunisasi HPV merupakan langkah kecil yang berdampak besar, bagi kualitas kesehatan masyarakat Indonesia di masa depan,” jelas Managing Director MSD Indonesia, George Stylianou. (dek)

PGN Tingkatkan Pemanfaatan Gas Hingga 70 BBTUD di Jawa Tengah

CEK: Karyawan PGN sedang mengecek kondisi pengaliran gas.

SEMARANG, SUMUTPOS.CO- PT PGN terus meningkatkan pemanfaatan gas bumi di wilayah Jawa Tengah melalui integrasi infrastruktur gas bumi di wilayah Jawa Tengah. Penyaluran gas dengan adanya integrasi infrastruktur ini semakin meningkatkan penyerapan gas dari 48 BBTUD menjadi 60-70 BBTUD.

Salah satu pendukung integrasi infrastruktur di Jawa Tengah adalah hasil kolaborasi Pemerintah melalui APBN yaitu fasilitas Onshore Receiving Facility (ORF) Tambak Rejo dan badan usaha melalui jaringan distribusi Jawa Tengah. Fasilitas ORF ini dioperasikan oleh afiliasi Subholding Gas PGN yakni PT Pertamina Gas (Pertagas).

Gas bumi mengalir dari PEP Jambaran Tiung Biru melalui Pipa Gresik – Semarang (Gresem) yang secara teknis dikelola tekanan dan pembagiannya di ORF Tambak Rejo menuju pembangkit listrik IP Tambak Lorok dan industri komersial rumah tangga di Semarang – Demak. Selanjutnya, gas juga mengalir menuju KIT Batang dan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal sebagai optimalisasi pemanfaatan Pipa Cirebon Semarang Tahap I (Pipa Cisem I), termasuk melayani ke Kawasan Industri (KI) Tambak Aji serta KI Wijaya Kusuma

Secara keseluruhan, gas bumi mengalir untuk 1 pembangkit listrik, 31 industri & Komersial dan 29 pelanggan kecil. Volume penyerapan di pelanggan industri – pelanggan naik dari 0,5 BBTUD menjadi 3,5 BBTUD.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Harry Budi Sidharta mengatakan dengan integrasi infrastruktur Pipa Gresem, Pipa Cisem I dan pipa distribusi Subholding Gas, dapat memberikan layanan gas bumi yang makin optimum dan telah dipersiapkan secara desain untuk menunjang apabila ada kebutuhan demand gas yang besar. Berkat integrasi infratruktur gas bumi ini, volume penyerapan gas pipa di Jawa Tengah semakin meningkat yang sebelumnya PGN melakukan pionering infrastruktur gas bumi 10 tahun lalu menggunakan moda transportasi CNG.

“Integrasi infrastriktur ini juga menegaskan komitmen PGN dalam memenuhi kebutuhan di wilayah baru dan menyalurkan manfaat gas bumi yang bersumber dari sumur domestik untuk pengguna-pengguna domestik dalam rangka menumbuhkan titik ekonomi baru,” ujar Harry.

Menurut Harry, kesiapan infrastruktur yang dimiliki perusahaan penting dalam menyokong menunjang kebutuhan komersialisasi gas bumi di pelanggan. PGN senantiasa menjalankan aspek-aspek safety dalam pengoperasian seluruh aset infrastruktur gas bumi.

“PGN sangat mendukung pengembangan Cisem Tahap 2 oleh Pemerintah melalui APBN yang diharapkan dapat menyatukan pasokan dan demand gas baik di Jawa Bagian Timur ke Jawa Bagian Barat atau sebaliknya. Nantinya hal ini memungkinkan adanya fleksibilitas operasi dari Timur ke Barat dan Barat ke Timur, sehingga ketahanan pasok dapat terjaga dan pemenuhan demand di Jawa bisa terlayani,” terang Harry.

Sebagai Subholding Gas Pertamina, PGN terus berupaya agar portofolionya tetap dalam kondisi prima serta pengembangan layanan gas bumi yang integratif untuk mengkoneksikan jaringan gas di Pulau Jawa. “Pasokan gas bumi yang handal dan dapat disalurkan dengan baik melalui infratruktur gas bumi baik pipeline maupun beyond pipeline adalah fokus kami. Dengan begitu, multiplier effect pemanfaatan gas bumi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan negara,” tutup Harry. (rel/ram)