BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Guna mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) kepada nelayan, Stasion Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Labuhan di Jalan KL Yos Sudarso, KM 18,5, Kecamatan Medan mendiskusikan solar kepada nelayan menggunakan jerigen, Senin (25/2).
Meskipun penyaluran BBM mengunakan jerigen melanggar UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Pepres Nomor 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Ecer dan Penggunaan Jenis BBM Tertentu yang pada dasarnya melarang SPBU menjual minyak bersubsidi kepada pembeli yang menggunakan jeregen.
Namun , SPBU Labuhan telah mendapat dispensasi melayani konsumen dari nelayan untuk membeli minya ke SPBU tersebut.
Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis turun kelapangan untuk mengawasi proses distribusi mengatakan, realisasi penyaluran BBM bersubsidi kepada nelayan, karena adanya keluhan yang disampaikan nelayam kepadanya. Mereka kesulitan BBM bersubsidi meski ada uang tapi tidak bisa membeli di SPBU.
Officer Communication End Relation Pertamina MOR I Sumbagut Wien Rachusodo mengatakan, penjualan minyak kepada pembeli yang menggunakan jerigen diperbolehkan selama memiliki surat rekomendari dari instansi terkait, misalnya untuk nelayan harus ada surat dri Dinas Perikanan. (fac/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penertiban papan reklame yang dilakukan tim gabungan Pemko Medan bersama aparat penegak hukum dinilai masih tebang pilih. Bahkan, belakangan ini pener-tiban reklame bermasalah tersebut mulai tidak intens lagi. Padahal, masih banyak berdiri tegak di lokasi-lokasi strategis yang diduga menyalahi aturan atau tak memiliki izin resmi.“Masih tebang pilih dalam upaya penertiban reklame liar (bermasalah). Sebab, tidak sedikit reklame yang menyalah dibiarkan begitu saja,” kata Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga, Senin (25/2).
Menurut Ihwan, masih ada beberapa reklame tidak tersentuh oleh tim gabungan Pemko Medan yang melakukan penertiban. Seperti, di kawasan Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Brigjen Katamso. Selain itu, reklame dua tiang atau berbentuk seperti ‘bando’ di Jalan Adam Malik. Kemudian, Jalan Iskandar Muda, Jalan S Parman hingga Jalan Putri Hijau. Padahal, di Perwal Nomor 46/2017 tidak ada lagi diatur tentang reklame di median jalan dan bando.“Di sana masih kita temukan reklame menyalah, berdiri di median jalan yang dibiarkan. Padahal, di sekitarnya sudah ditertibkan. Oleh sebab itu, ini menimbulkan kecurigaan bahwa penertiban reklame masih tebang pilih,” ujar anggota dewan dari Partai Gerindra ini.
Sementara, menanggapi itu, Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman membantah disebut melakukan tebang pilih dalam penertiban reklame liar. Kata Wiriya, pihaknya tak pandang bulu terhadap reklame yang bermasalah. “Penertiban reklame bermasalah akan terus dilakukan sampai tuntas. Memang tidak bisa sekaligus, melainkan secara bertahap. Kalau kami yang bongkar materialnya akan disita. Makanya, ada beberapa pengusaha minta dispensasi untuk membongkar sendiri,” ujarnya.
Diutarakan Wiriya, meski diberi dispensi namun kenyataannya pengusaha yang membongkar sendiri reklamenya tidak menurunkan seluruh material. Artinya, masih ada yang disisakan seperti tiang masih berdiri tegak. “Jadi, kalau masih ada material reklame yang tersisa setelah dibongkar sendiri, maka kami akan bongkar,” tegas dia.
Kasatpol PP Kota Medan M Sofyan menuturkan, penertiban papan reklame bermasalah akan terus dilakukan. Target pembongkaran dilakukan hingga Kota Medan bersih dari reklame bermasalah. “Pembongkaran papan reklame bermasalah akan terus kita lanjutkan sampai Medan bersih,” katanya. (ris/ila)
Sofyan mengaku, penertiban yang dilakukan secara bertahap atau tidak bisa sekaligus. Pasalnya, keterbatasan personel dan peralatan yang dimiliki juga kurang. “Walaupun dilakukan secara bertahap, yang pasti papan reklame bermasalah akan kita bersihkan dari Kota Medan,” akunya.
Ia menambahkan, selain penegakan peraturan, penertiban reklame bermasalah juga dilakukan dalam upaya mendukung penataan kota lebih baik lagi. Sebab, keberadaan reklame bermasalah selama ini sangat mengganggu estetika kota. (ris/ila)
TRIADI WIBOWO/SUMUT POSBERSIHKAN TAMAN: Pekerja Harian Lepas (PHL) di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan membersihkan taman di Lapangan Merdeka Medan, belum lama ini.
TRIADI WIBOWO/SUMUT POSBERSIHKAN TAMAN: Pekerja Harian Lepas (PHL) di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan membersihkan taman di Lapangan Merdeka Medan, belum lama ini.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Medan ‘merumahkan’ ribuan Pekerja Harian Lepas (PHL) yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bukan sekedar wacana. Rencana itu tampaknya akan segera direalisasikan dalam waktu dekat. Dari ribuan PHL yang akan dirumahkan, terbanyak berada di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
Senin (25/2) kemarin, Pemko Medan melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRD Medan membahas rencana tersebut. Pertemuan dilakukan secara tertutup di ruang kerja Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramlin
bersama beberapa anggota dewan dan Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman.
Usai pertemuan, Wiriya yang diwawancarai mengatakan, dalam pertemuan tersebut pimpinan dewan bertanya mengenai PHL. “Kita akan tata keberadaan PHL ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, kepada kepala OPD di lingkungan Pemko Medan diminta untuk menganalisis PHL berdasarkan kebutuhan. Analisis tersebut terkait apa tugas pokok yang diberikan kepada PHL,” kata Wiriya.
Selanjutnya Kepala OPD akan menganalisis jumlah PHL sesuai kebutuhan dari tugas pokoknya. Setelah itu, barulah melakukan asesmen terhadap PHL yang ada. Kemudian, OPD mengajukan PHL mana yang akan dikontrak kepada DPRD.
“PHL ini harus dibedakan dengan honorer ya. PHL itu seperti buruh harian lepas. Dia dipekerjakan apabila ada pekerjaan yang mau diserahkan. Kalau tidak ada pekerjaan, ya tidak dikontrak,” jelasnya.
Menurut Wiriya, di dalam Undang-Undang ASN, tidak lagi dikenal yang namanya pegawai honorer. Melainkan PNS dan PPPK. “Jumlah PHL kita saat ini sangat banyak, mencapai 11.624 orang. Sedangkan jumlah PNS kita saja hanya 14.624 orang. Jadi bayangkan coba jumlahnya, hampir satu banding satu,” cetusnya.
Oleh karena itu, jumlah PHL akan betul-betul dikurangi supaya efisien dan efektif sesuai kebutuhan. “Tapi kita belum tahu jumlah yang dikurangi, karena sesuaikan dengan kebutuhan. Kita serahkan kepada hasil analisis masing-masing Kepala OPD,” tukasnya.
Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramli, menyambut positif upaya perampingan jumlah PHL di pemko Medan, asalkan tepat sasaran. “Kalau memang PHL-nya datang sebulan sekali cuma isi absen dan tak muncul-muncul lagi, itu jelas tidak patut dipertahankan. Terkecuali, kalau dia benar-benar bekerja,” ujar Nanda.
Ketua Komisi A DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu, juga mendukung rencana Sekda Kota Medan mengevaluasi kinerja PHL yang jumlahnya dinilai terlalu banyak. Apalagi, gaji mereka memberatkan APBD setiap tahunnya. Selain itu, proses rekrutmen tidak dilakukan secara terbuka dan tak sesuai dengan kemampuan.
“Kita dukung evaluasi PHL di Pemko Medan. Karena tidak jarang yang direkrut itu tidak sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Sabar menyarankan agar alokasi anggaran yang selama ini dipergunakan untuk membayar gaji PHL, dialihkan kepada kegiatan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Seperti, untuk perbaikan infrastruktur, bantuan kepada orang miskin, dan sebagainya.
“Apabila nantinya tenaga PHL yang dirumahkan itu dibutuhkan kembali untuk bekerja, maka harus diseleksi terlebih dahulu. Jangan asal main kontrak saja. Atau karena pesanan pihak-pihak tertentu,” tandasnya. (ris)
SURYA/SUMUT POS
TALK SHOW: Bupati Ir H Soekirman menjadi narasumber pada acara Talk show Zero Conflict Leader yang diselenggarakan oleh Patron Institute, Jumat (22/2).
SURYA/SUMUT POS TALK SHOW: Bupati Ir H Soekirman menjadi narasumber pada acara Talk show Zero Conflict Leader yang diselenggarakan oleh Patron Institute, Jumat (22/2).
Dari luar, Kabupaten Sergai diberi penilaian sebagai daerah minim konflik. Bagaimana caranya mengelola daerah itu, sehingga minim konflik? Bagaimana pemimpin dapat meminimalisir dan mengelola konflik di daerah tersebut?
Demikian disampaikan Bupati Ir H Soekirman saat menjadi narasumber Talk show Zero Conflict Leader yang diselenggarakan oleh Patron Institute diAula Fakultas Dakwah dan Komikasi UIN Medan, Jumat (22/2).
Bupati Soekirman mengatakan, sebagai pelayan publik terkadang seorang Pejabat tidak boleh melakukan kesalahan, karena ketika ada di jalur publik, penilaian negatif akan lebih mudah muncul dibanding apresiasi atas hal positif.
“Untuk itu, kami sangat mengapresiasi penilaian yang diberikan oleh PATRON Institute kepada kami,”ujar Soekirman.
Menurut Soekirman, konflik bisa diminimalisir jika pemimpin selalu mengikuti aturan main atau ketentuan yang berlaku.
Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pembagian tugas dalam hal ini antara Bupati dan Wakil Bupati, jika mengikuti aturan dan batas kewenangan maka tidak akan terjadi konflik, katanya.
Dijelaskan Bupati Soekirman, pemimpin adalah mediator sehingga harus mampu memediasi jika ada potensi konflik yang mungkin terjadi. Adapun Strategi dalam penanggulangan konflik itu adalah Chemistry yg baik, Populis, Popularitas, Integritas, Kapasitas, Elektabilitas, Isi tas (kemampuan finansial).
Sementara itu, Direktur Eksekutif PATRON Institute Fajar Siddik menyampaikan, Patron Institute adalah lembaga pelatihan, penelitian dan pengembangan jaringan pembangunan. Melalui beberapa diskusi kecil dan identifikasi khusus untuk menetapkan tema zero conflict leader dalam talkshow ini yaitu dilakukan pada masyarakat dengan usia 25 tahun.
Dikatakan Fajar Siddik, pada tahun 1985 Soekirman sudah memprakarsai pompa pembangkit air bersih tanpa mesin dan me ngalirkan air bersih di Desa Kotarih Pekan Kecamatan Kotarih.
Tokoh yang muncul dari masyarakat biasa dan memiliki kualitas kepemimpinan karena ingin berbuat bagi masyarakat.
“Dalam masa kepemimpinannya tidak ada konflik yang dianggap berarti di Kabupaten Sergai, sehingga PATRON menganggap layak diidentifikasi sebagai Zero Conflict Leader,” katanya.
Pada kesempatan itu, pemikir Politik Islam Kepemimpinan Faisal Riza membawakan materi konflik dan cara mengelolanya, isu yg sering muncul adalah perpecahan antara pemimpin dan wakilnya. Dan jika ini terjadi maka konflik akan berdampak luas, sehingga pemimpin harus memiliki kemampuan mengelola konflik dan mencegah potensi konflik terjadi bahkan sebelum konflik itu terjadi.
Sebelumnya, Talkshow Zero Conflict Leader dibuka oleh Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Drs Efi Brata Madya, MSi.
Turut hadir Bupati Sergai Ir H Soekirman, Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Drs. Efi Brata Madya, M.Si, Direktur Eksekutif PATRON Institute Fajar Siddik, Faisal Riza Pemikir Politik Islam Kepemimpinan, Kadis Kominfo Sergai H Ikhsan, AP, para mahasiswa yang tergabung dalam BEM UIN dan Unimed Medan. (sur/han)
Deddi Jailani/sumut pos
SELEKSI:Peserta dari Kemenag Madina saat mengikuti seleksi Rekrutmen Petugas Haji.
Deddi Jailani/sumut pos SELEKSI:Peserta dari Kemenag Madina saat mengikuti seleksi Rekrutmen Petugas Haji.
MADINA, SUMUTPOS.CO – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Dr H Dur Brutu, MA mengatakan, rekrutmen petugas haji digelar secara berjenjang, dilakukan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota hingga ke pusat.
Dikatakan H Dur Brutu, rekrutmen petugas haji yang digelar hari ini adalah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, dan petugas yang menyertai jemaah (kloter) yaitu Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) dan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI).
Proses seleksi yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia mulai Senin (25/2) di tingkat Kantor Kemenag Kab/Kota yaitu tes tertulis. Namun sebelumnya, panitia melakukan seleksi yang diketuai oleh Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenag Mandailing Natal.
“Hasil seleksi petugas haji hari ini , akan dilaporkan ke Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara, untuk ditetapkan sebagai peserta pelaksanaan seleksi petugas haji tingkat provinsi nantinya,”kata Dur Brutu.
Pelaksanaan seleksi di tingkat provinsi dilaksanakan secara online dengan metode Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara, ujarnya.
Dur Brutu juga mengingatkan para peserta seleksi untuk serius mengikuti ujian.”Apapun hasilnya harus kita terima dengan baik, dan sebagai umat beragama apa yang kita lakoni dan jalani ini sudah tertulis dan tersurat, serta telah ditetapkan oleh Allah SWT, kita hanya dituntut berusaha maksimal, ketentuan dan hasilnya ditetapkan oleh Allah SWT,”ujar Dur Brutu.
Ketua Panitia Seleksi P3K, Kasi PHU H Ikhwan Siddiqi, SAg, MA selaku Ketua Panitia menyampaikan, pelaksanaan seleksi berdasarkan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh 17 Tahun 2019 Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia dan Surat Kepala Kanwil kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pelaksanaan ERekrutmen Petugas Haji.
Peserta yang mengikuti seleksi ini sebanyak 12 orang yang terdiri dari, TPHI : 5 orang, TPIHI Kemenag : 3 orang, TPIHI Pesantren Musthafawiyah Purba Baru : 2 orang, dan PPIH Arab Saudi : 1 orang, ujarnya.
“Proses seleksi kami lakukan sebaik mungkin untuk mendapatkan petugas terbaik, agar penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik, karena sangat dibutuhkan para petugas terbaik yang cakap dan mampu memberikan pelayanan pembinaan, perlindungan kepada para jamaah haji dengan sepenuh hati dan ikhlas,” tandas Ikhwan Siddiqi. (mag-6/han)
SURYA/SUMUT POS
TINJAU: Kepala BKD Sergai, Dingin Saragih SIP meninjau para peserta yang sedang mengikuti seleksi ujian PPPK di gedung SMKN 1 Pegajahan.
SURYA/SUMUT POS TINJAU: Kepala BKD Sergai, Dingin Saragih SIP meninjau para peserta yang sedang mengikuti seleksi ujian PPPK di gedung SMKN 1 Pegajahan.
SERGAI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 266 orang peserta tenaga honorer Pemkab Serdangbedagai (Sergai) dari Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan Tenaga Honorer K2, mengikuti seleksi ujian Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ujian seleksi ujian Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP3K) turut dihadiri oleh Biro Sub Bagian Perencanaan Pegawai Kementerian Pertanian RI, Sutrisno Sipahutar bersama rombongan, Kepala BKD Sergai Dingin Saragih SIP, Sekretaris Rudi Siagian, Kabid Mutasi Sutarman, Kabid Diklat Sukma Permana, Kabid Bangrir Ilmuwan, dan seluruh para kasi dan jajaran BKD Sergai.
Kepala BKD Sergai Dingin Saragih SIP kepada Sumut Pos mengatakan, seleksi ujian PPPK digelar selama 2 hari, tanggal 23-24 Feruari 2019 dengan sistem komputerisasi di gedung SMKN 1 Pegajahan, Kecamatan Pegajahan. Sebelumnya, sebanyak 270 orang mendaftar untuk mengikuti seleksi ujian ini. Namun karena berhalangan, hanya 266 peserta yang mengikuti ujian.
Dingin Saragih menjelaskan, pelaksanaan seleksi ujian dilakukan dengan sistem komputerisasi seleksi kompetensi dengan sistem CAT UNBK. Sehingga setiap peserta yang mengikuti seleksi dapat langsung mengetahui nilai yang diperoleh.
“Kompetensi penilaian meliputi kompetensi teknis, manajerial, sosio kultural dan wawancara,” jelasnya.
Dikatakan Dingin Saragih, sebelumnya, sebanyak 270 orang peserta diumumkan lulus administrasi untuk mengikuti seleksi. Namun dari 266 orang peserta yang mengikuti ujian seleksi selama dua hari, hanya 65,04 persen yang memenuhi Passing Grade.
“Selanjutnya akan dilakukan tahapan perangkingan,”kata Dingin Saragih. (sur/han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) diminta untuk melakukan evaluasi terhadap penangguhan penahanan tersangka kasus penipuan Mujianto. Pasalnya, Mujianto dinilai berhasil memperdaya Kejatisu dengan alasan sakit.
namun faktanya, Mujianto baru-baru ini terlihat menghadiri kegiatan kenduri renovasi kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam kondisi fisik yang sehat.
Hal ini yang kemudian menuai reaksi dari kalangan praktisi hukum. Diantaranya Direktur LBH Humaniora, Redyanto Sidi.
“Jaksa dalam hal ini kecolongan dan penangguhan penahanan yang diberikan itu patut ditinjau ulang dan dibatalkan. Sehingga yang bersangkutan bisa diproses hukum, karena publik kan tentu menilai jelas bahwa kejaksaan secara terang-terangan ‘terpedaya’ oleh Mujianto,” ungkapnya kepada Sumut Pos, Senin (25/2).
Dia juga meminta Kejatisu segera memproses hukum Mujianto. Sebab katanya, kondisi ini tentunya bakal merugikan pihak kejaksaan yang dinilai memegang bola panas kasus Mujianto.
“Mengingat kejaksaan adalah penegak hukum, jadi harus serius melakukan penegakan hukum,” katanya. Terkait lambannya penanganan proses hukum yang dilaksanakan kejaksaan, Redyanto menyarankan sebaiknya Kejaksaan Agung RI melakukan kroscek sejauh mana penanganannya di Kejatisu. “Kalau tidak ada kejelasan, saya pikir Kejaksaan Agung harus mengambil alih. Karena penanganan perkara ini kejelasannya sangat diharapkan bisa segera dituntaskan,” tutur Redyanto.
“Inikan harapan masyarakat. Dan itu sudah ada representatifnya pada kejaksaan dan jangan mengecewakan masyarakat,” pungkasnya.
Diintervensi
Lain halnya dengan Sekretaris Pusat Studi Pembaharuan Hukum dan Peradilan (Pushpa), Nuriono. Dia menilai bahwa ada segelintir pihak yang melakukan intervensi terhadap penanganan kasus Mujianto ini.
Menurutnya tidaklah lazim, kasus yang sudah dinyatakan P21 (lengkap) dan P22 (tersangka dan barang bukti) namun tidak kunjung dilimpahkan ke pengadilan.
“Kalau sudah P22 seharusnya tinggal dilimpahkan ke pengadilan. Kalau alasannya berkas P21-nya masih perlu diteliti, itu bukanlah wewenang kejaksaan,” kata Nuriono. “Karena proses penyidikannya telah selesai dikepolisian dan berpindah ke kejaksaan. Ini jelas di intervensi,” kata Nuriono.
Intervensi yang bagaimana? “Mujianto yang berstatus tersangka kemudian ditangguhkan karena adanya uang jaminan sebesar Rp3 miliar. Tentunya kita menduga, pimpinanannya mempunyai kepentingan dalam kasus ini. Kalau mau penegakan hukumnya tuntas, pimpinanannya harus diganti. Copot Aspidumnya, copot Kajatisunya,” jelasnya.
Selain itu, dalam kasus ini nasib Mujianto seperti digantung oleh Kejatisu. “Kalau memang seperti ini, SP3 saja biar ada kejelasan. Jadi si Mujianto pun tidak seperti dikatung-katung,” tegasnya.
“Sekarang tinggal kemauan saja. Mau tidak Kejatisu menuntaskan kasus ini hingga ke pengadilan. Biar pengadilan yang memutuskan dia bersalah atau tidak,” pungkas Nuriono. Sebelumnya, Mujianto bersama pemangku jabatan kota Medan lainnya, menghadiri kegiatan kenduri renovasi kantor MUI Medan beberapa hari lalu. Mujianto dari Yayasan Budha Tzu Chi, bahkan didapuk memberikan kata sambutan pada acara tersebut.
Kasus yang menjerat Mujianto berawal dari laporan Armen Lubis. Korban melaporkan Mujianto bersama rekannya Rosihan Anwar dengan tudingan penipuan proyek tanah timbun senilai Rp3,5 miliar.
Seiring berjalannya waktu, Mujianto dan Rosihan Anwar ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Sumut. Sempat kabur, Mujianto akhirnya ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat baru tiba dari Singapura. Hingga kini, Mujianto tidak pernah ditahan.(man/ala)
SOPIAN/SUMUT POS
PAPARKAN: Wali Kota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan ketika memberikan pemaparan di hadapan ASN.
SOPIAN/SUMUT POS PAPARKAN: Wali Kota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan ketika memberikan pemaparan di hadapan ASN.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan berharap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemko Tebingtinggi, menjadi tauladan dan sebagai agen pemberantasan narkotika baik di lingkungan tempatnya bekerja maupun di masyarakat.
Hal itu disampaikan Umar Zunaidi saat membuka sosialisasi pemetaan kelompok sasaran pada rapat kerja program pemberdayaan masyarakat di instansi pemerintah dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)di di Bayu Lagon, Jalan Gatot Subroto Kota Tebingtinggi, Senin (25/2).
Untuk itu, Wali Kota Umar Zunaidi akan melakukan tes urine bagi ASN di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemko Tebing tinggi. Selain itu juga, Pemko Tebingtinggi akan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan satgas. “Saya harapkan ada di setiap kecamatan dan kelurahan nantinya,”pinta Umar Zunaidi.
Pada kesempatan tersebut, Umar Zunaidi mengharapkan seluruh ASN yang menjadi peserta sosialisasi untuk memahami apa yang disampaikan narasumber dari BNN Provinsi, bagaimana menindaklanjuti P4GN dalam pemberantasan narkoba.
“Kepada Dinas Pendidkan Kota Tebingtinggi agar melakukan sosialisasi kepada semua sekolah sekolah tentang pentingnya bahaya narkotika bagi kesehatan dan lingkungan,”tegas Umar.
Sedangkan Kabid P2M BNNP Sumut Drs Tuangkus Harianja mengatakan bahwa dari 3,3 juta orang yang memakai narkoba, terdapat 24 persen berstatus pelajar. “Saya mengharapkan untuk melakukan tindakan, agar nantinya keluarga kita tidak terkena narkoba dan kepada pemerintah diharapkan untuk melakukan kebijakan serta ikut bersinergi dalam memberantasnya dan kita harapkan pelajar kedepan bisa terbebas dari yang namanya narkoba,”jelasnya.(ian/han)
EDWIN/SUMUT POS
Diabadikan: ASN Dinas Kominfo Samosir diabadikan bersama becak hias yang turut dalam karnaval.
EDWIN/SUMUT POS Diabadikan: ASN Dinas Kominfo Samosir diabadikan bersama becak hias yang turut dalam karnaval.
SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 136 becak bermotor yang dihias mengikuti karnaval untuk memeriahkan Hari Jadi ke-15 Tahun Kabupaten Samosir.
mengelilingi kota Samosir Ramaikan pembukaan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Samosir ke- 15 tahun 2019 sebanyak 136 unit becak bermotor yang telah dihias adakan karnaval yang akan digelar selama 3 hari, Senin-Rabu, 25-27 Februari 2019.
Karnaval becak hias ini digelar selama tiga hari, yakni tanggal 25-27 Februari 2019 mendatang. Para peserta karnaval inipun diikuti baik dari perorangan, instansi pemerintah seperti, Kantor Dinas yang ada di lingkungan Pemkab Samosir, Kecamatan, FKPD, BUMN dan BUMD.
Masing-masing peserta karnaval menampilkan becak hiasnya dari berbagai ornamen kearifan lokal Kabupaten Samosir, seperti Sigale-gale, ulos, solu bolon dan sebagainya.
Karnaval ratusan becak hias itupun dilepas Bupati Samosir Rapidin Simbolon dengan mengambil start dari perkantoran Parbaba menuju kota Pangururan, dan finish di pekarangan kantor Bupati Samosir, Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan.
Bupati Samosir, Rapidin Simbolon saat melepas rombongan becak hias tersebut mengatakan, karnaval becak motor hias digelar untuk memeriahkan Hari Jadi ke-15 Kabupaten Samosir.
“Harapannya, kedepan becak-becak ini menjadi salah satu motor penggerak kemajuan pembangunan di Kabupaten Samosir dengan berbasis pariwisata dan pertanian. Biarlah becak ini mengangkut para wisata, hasil pertanian demi Samosir maju, mandiri dan sejahtera dengan berbasis pariwisata dan pertanian,” kata Rapidin Simbolon.(mag-8/han)
KARO, SUMUTPOS.CO – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Karo, Sariati Terkelin Brahmana mengungkapkan, keberadaan Dekranasda dapat mendongkra Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kerajinan yang diciptakan. Pemasaran, promosi kerajinan Dekranasda dapat dilakukan melalui koperasi dan instansi di pemerintahan.
“Dekranasda ini tidak hanya dapat mempromosikan barang-barang kerjinan melalui bidang industri saja, tapi dapat melalui bidang koperasi serta dinas-dinas terkait promosi hasil karya pengrajin Kabupaten Karo,” kata Sariati usai menghadiri Rapat Kerja Daerah Dekranasda yang digelar di Aula Bina Graha, Kantor Gubernur Sumatera Utara, baru-baru ini.
Disebutkannya, untuk pengembangan dan peningkatan kuantitas serta kualitas pengrajin di Kabupaten Karo, maka akan diadakan kegiatan pendampingan IKM (Industri kecil menengah).
“Dan ini dapat mendongkrak pemasukan bagi PAD di Kabupaten Karo walaupun butuh daya saing para pengrajin kita bersama dengan produk-produk luar daerah lainnya,” ungkap Sariati.
Rakerda Dekranasda dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi didampingi Ketua Dekranasda Sumut Nawal Edy Rahmayadi. Di acara yang dihadiri Ketua Bidang Pameran dan Hubungan Luar Negeri Dewan Kerajinan Nasional Pusat Hesti Indah Kresnarini dan pengurus Dekranasda kabupaten/kota se-Sumatera Utara, itu resmi diluncurkan website wwww.dekranasdasu-sumutprov.go.id. Situs ini menyajikan informasi dan pengembangan pengurus Dekranasda se-Sumatera Utara.
“Kita apresiasi pesan Ketua Dekranasda Sumut Nawal Lubis yang menekankan terciptanya kemajuan setiap Dekranasda bagi pengurus kapubaten/kota supaya berperan aktif, berkreativitas, memberikan terbaik bagi pembangunan di daerahnya,” imbuh Sariati. (deo/han)
