MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Jalan Tol Kisaran-Rantauprapat dan Tebingtinggi-Siantar dianggap belum terlalu mendesak pelaksanaannya. Karenanya, DPRD Sumut meminta agar pembangunan kedua jalan tol yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 56/2018 itu, dikaji ulang.

Malah, DPRD Sumut mendesak agar pembangunan jalan tol Medan-Berastagi menjadi skala priositas tahun ini, karena dianggap lebih urgen.

Anggota DPRD Sumut, Nezar Djoeli meminta agar pemerintah pusat membuat lagi kajian teknis lintas harian antara jalan tol Tebingtinggi-Kualatanjung dan Tebingtinggi-Siantar, dengan lintas harian untuk wacana jalur tol Medan-Berastagi. “Jadi, supaya fair dan adil. Mana yang angkanya tertinggi, bisa dari aspek volume kendaraan yang melintas atau lainnya. Jika diperoleh angka terbanyak, itu jadikan skala prioritas,” kata Nezar Djoeli kepada Sumut Pos, Senin (25/2).

Meski begitu diakuinya, soal pembebasan lahan untuk rencana pembangunan jalur tol Medan-Berastagi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mengingat banyak melewati kawasan hutan lindung yang tentu dibutuhkan izin dari kementerian terkait. “Tapi kalau tidak dimulai, tentu rencana itu tidak akan pernah jadi juga. Makanya harus dimulai. Paling tidak dari FS (field study) dulu ada dibuat,” katanya.

Menurut politisi Partai NasDem itu, kebutuhan masyarakat bila dilihat sesuai kenyataannya sekarang ini. Wacana pembangunan jalur tol Medan-Berastagi lebih prioritas dibanding ruas tol Kisaran-Rantauprapat dan Tebingtinggi-Siantar. “Walaupun memang Kualatanjung itu akan jadi pusat pintu pelabuhan, tetapi bukan hanya itu saja fokus kita saat ini. Sementara Medan-Berastagi itu juga menjadi pintu masuk bagi Provinsi Sumut, karena berbatasan dengan Provinsi Aceh,” kata mantan anggota Komisi D DPRD Sumut, yang sempat mewacanakan pembangunan ruas tol Medan-Berastagi tersebut ke pusat.

“Begitupun jika prioritasnya ruas tol Kisaran-Rantauprapat dan Tebingtinggi-Siantar, terlebih dulu harus investigasi kepemilikan lahannya. Apakah punya PTPN atau milik rakyat. Kalau sepanjang dia milik PTPN, tentu bukan masalah,” pungkasnya seraya menekankan pihaknya selalu siap mengawal PSN di Sumut sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pendapat berbeda disampaikan anggota Komisi D DPRD Sumut, Aripay Tambunan. Menurutnya, sepanjang pembangunan infrastruktur di Sumut didanai pemerintah pusat, maka silakan saja hal tersebut dilakukan. “Kalau saya pribadi tidak ada persoalan mau jalan tol mana yang akan dibangun. Asalkan dana itu bersumber dari pusat. Toh kan kebaikan Sumut dan masyarakatnya juga, bisa menikmati pembangunan,” katanya.

Pun begitu, politisi PAN ini meminta terlebih dulu sebelum pekerjaan fisik dilakukan, pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, mesti melakukan perencanaan matang salah satunya terhadap aspek sosial yang akan muncul akibat sebuah pembangunan.

Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut, Bambang Priono saat dikonfirmasi perihal pengadaan lahan untuk PSN jalan tol Kisaran-Rantauprapat dan Tebingtinggi-Siantar, berjanji akan memberi keterangan lengkap pada Kamis (28/2) besok. “Nanti (Kamis) semua data dan perkembangannya saya sampaikan ke kawan-kawan wartawan. Baik itu yang ruas tol Tebingtinggi-Siantar, Kisaran-Rantauprapat, Tebingtinggi-Kualatanjung atau bahkan Medan-Binjai yang masih ada persoalan. Karena kebetulan saya juga masih di Jakarta ada tugas saat Ini,” katanya. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi B DPRD Medan sangat kecewa terhadap Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan, terkait persoalan data peserta baru warga Medan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan Kelas III pada Maret 2019. Sebab, 80.527 kuota untuk peserta baru yang disediakan, namun dinas yang kini dipimpin oleh Edwin Effendi hanya menyerahkan data ke BPJS Kesehatan sekitar 7.000 calon peserta.

Sekretaris Komisi B DPRD Medan, Anton Panggabean menilai Dinkes Medan tak sigap dalam menyerahkan data tersebut. Padahal, sudah diberi kelonggaran waktu oleh BPJS Kesehatan hingga akhir pekan lalu. Akan tetapi, tetap juga tak mampu.

“Tak sigap mereka (Dinkes Medan), dan ini harus jadi pelajaran untuk periode berikutnya (April). Karena sangat disayangkan kalau data belum masuk juga ke BPJS Kesehatan sampai batas waktu yakni tanggal 20 setiap bulannya. Tentu, kuota tambahan untuk peserta baru tak terpenuhi lagi,” tegas Anton, Senin (25/2).

Diutarakan dia, Dinkes Medan harus serius dalam menangani persoalan ini. Pasalnya, menyangkut jaminan kesehatan warga Medan yang miskin dan tidak mampu berobat. “Percuma saja sudah dianggarkan tetapi tak dimaksimalkan dengan baik. Kalau memang tak mampu, harusnya disampaikan dari awal sewaktu penganggaran bantuan jaminan kesehatan ini,” cetusnya.

Anton melanjutkan, selain warga Medan yang miskin dan tak mampu dirugikan dari sisi jaminan kesehatan, Pemko Medan juga terkena imbasnya. Bagaimana tidak, dari program ini Pemko Medan mendapatkan dana kapitasi untuk jasa petugas puskesmas sebesar Rp7 miliar yang dibagi tiga dengan Pemko Binjai dan Pemkab Langkat.

“Makanya, selain warga Medan yang dirugikan, Pemko juga dirugikan dari sisi pendapatan dana kapitasi. Untuk itu, bulan berikutnya hal ini jangan sampai terulang lagi dan kita minta Dinkes Medan sigap untuk memaksimalkan anggaran bantuan jaminan kesehatan yang sudah dialokasikan,” tegasnya.

Tak jauh beda disampaikan Anggota Komisi B DPRD Medan, Rajuddin Sagala, Kepala Dinkes Medan yang baru harus benar-benar menyikapi dengan serius. “Sangat disayangkan memang kalau kuota tambahan untuk peserta baru PBI tidak dimanfaatkan dengan baik. Sebab, dananya sudah dianggarkan dan tinggal menyerahkan data saja,” ucapnya.

Meski begitu, sambung Rajuddin, ia mengaku masih memakluminya karena kepala Dinkes Medan sekarang ini baru dilantik beberapa hari. Namun semestinya dapat dimaksimalkan karena pegawai Dinkes Medan tidak berganti.

“Harusnya bisa dikirim datanya memenuhi kuota sekitar 80 ribu lebih, karena pegawai Dinkes Medan masih tetap yang lama. Jadi, jangan sampai tunggu ada permasalahan mencuat ke permukaan baru di situ sibuk,” pungkas dia.

Diketahui, sebanyak 80.527 kuota peserta baru warga Medan PBI BPJS Kesehatan Kelas III pada bulan Maret 2019 dipastikan tak terpenuhi. Hingga batas waktu yang telah ditentukan BPJS Kesehatan Medan sampai akhir pekan lalu, Dinkes Medan hanya mengirimkan data calon peserta baru tak sampai 10 persen.

Oleh karenanya, penambahan anggaran sekitar Rp22 miliar dari APBD 2019 yang dialokasikan untuk jaminan kesehatan warga Medan tahun ini tak efektif. Akibatnya, penambahan uang negara itu pun bakal menjadi selisih lebih penggunaan anggaran (silpa).

Apalagi, pada periode Januari dan Februari tahun ini Dinkes Medan sama sekali tak mengirimkan data calon peserta baru tersebut ke BPJS Kesehatan. Hal ini disebut-sebut lantaran Dinkes Medan bersikukuh data warga Medan yang menjadi calon peserta baru harus diverifikasi Dinas Sosial (Dinsos) Medan.

Padahal, Komisi B DPRD Medan telah menyarankan agar data calon penerima bantuan kesehatan ini tak perlu diverifikasi Dinsos. Melainkan, cukup verifikasi dari Dinkes saja. Alasannya, persoalan kesehatan bukan ranahnya Dinsos Medan tetapi Dinkes Medan. Sebab, Dinsos Medan menyangkut masalah kemiskinan.

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Medan, Supriyanto mengatakan, hingga Jumat (22/2) pekan lalu Dinkes Medan hanya mengirimkan data warga Medan calon peserta baru PBI sekitar 7 ribuan. “Data (calon peserta baru PBI untuk periode Maret 2019) dari Dinkes Medan memang sudah masuk ke kita, dua tahap. Totalnya, hanya sekitar 7 ribuan dengan rincian tahap pertama 2.800 dan tahap kedua 4 ribu lebih,” ungkap Supriyanto saat dihubungi melalui sambungan seluler, akhir pekan lalu.

Diutarakan Supriyanto, 7 ribuan data calon peserta baru PBI yang masuk ke pihaknya belum tentu seluruhnya diterima. Sebab, data tersebut harus dikroscek atau diverifikasi kembali. “Pasti kita validasi lagi data tersebut. Dari 7 ribuan data yang masuk, kalau 50 persennya saja lolos validasi maka sudah hebat. Karena, kemungkinan ada yang sudah menjadi peserta mandiri tetapi menunggak bayar iuran dan lain sebagainya,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan pengemudi angkutan online Grab kembali berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Senin (25/2).

Para sopir tersebut menyebutkan, mereka sopir Grab individu yang tidak di bawah naungan vendor PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (PT TPI).

Dalam aksinya, puluhan sopir itu meminta agar Gubsu Edy Rahmayadi membubarkan PT TPIn

Mereka protes sejak operator dan kendali operasional dipegang PT TPI, pendapatan mereka sebagai sopir angkutan online berkurang.

“Sikap operator yang memberikan prioritas order penumpang kepada mitra yang tergabung dalam perusahaan vendor PT TPI membuat kami sekarang susah mendapatkan penumpang,” ujar salah seorang sopir Grab, Rahmat Kristian.

Ia menyebutkan, bahwa mereka harus bertemu dengan Gubsu, agar aspirasi mereka dari demo sebelumnya terpenuhi yakni meminta gubernur menutup PT TPI. “Grab memberikan prioritas order pada mitra driver yang tergabung dalam perusahaan vendor itu, karena mereka menyicil mobil dengan cara dipotong langsung,” katanya.

Sementara mereka yang merupakan sopir individual juga mengatakan punya kebutuhan. Sebagian besar juga harus membayar kredit mobil. “Akibat kurangnya order, banyak unit rekan kita yang ditarik leasing,” katanya.

Dalam unjuk rasa itu, para pendemo ikut membawa mobilnya. Hampir ratusan kendaraan mereka diparkirkan di sekitar lokasi kantor Gubsu. Akibatnya aksi yang dilakukan sejak pagi tersebut menimbulkan kemacetan di sekitaran Jalan Diponegoro Medan.

Aksi mereka hingga sore hari juga tidak membuahkan hasil. Mereka tidak berhasil bertemu dengan Gubsu Edy Rahmayadi. “Kami disuruh bertemu gubernur nanti malam di rumah pribadinya. Dan berhubung waktu demo sudah habis, maka ini kita bubarkan,” ucapnya.

Massa pun menunjuk beberapa perwakilan mereka sebagai sopir online individu untuk bertemu dengan Gubsu perihal membicarakan tuntutan mereka tersebut. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprovsu dan DPRD Sumut akhirnya sepakat mengesahkan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut 2018-2023, melalui sidang paripurna di Gedung Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (25/2).

Namun, sesuai keinginan Gubsu, tahun ini Pemprovsu akan fokus membayar kewajiban berupa utang dana bagi hasil (DBH) ke kabupaten/kota.

Dalam RPJMD tersebut, ada dua catatan penting Pansus DPRD Sumut tentang RPJMD 2018-2023 yang mesti diperhatikan dan ditindaklanjuti Pemprovsu. Pertama, Pemprovsu diminta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan akan mencapai Rp18 triliun pada 2023.

“Ini tentu harus menjadi perhatian serius dengan melakukan optimalisasi sumber potensi pendapatan Provinsi Sumut. Selain itu pada sektor pendidikan, telah menjadi target Pemprovsu menyediakan SMA/SMK sederajat setiap kecamatan khususnya pembangunan SMK disesuaikan dengan potensi unggul daerah itu,” ujar Anggota Pansus Muhri Fauzi Hafiz membacakan pandangan akhir pansus.

Hal urgen kedua, lanjutnya, pada sektor pariwisata dimana Pemprovsu juga telah meningkatkan target kunjungan wisatawan mancanegara dari 320 ribu pengunjung menjadi 500 ribu pengunjung per tahun. “Namun penetapan target pengunjung wisman itu masih jauh dari target nasional yaitu satu juta pengunjung. Oleh karenanya diminta kepada Pemprovsu khususnya Disbudpar agar dapat menaikkan target kunjungan wisman mengingat Danau Toba salah satu KSPN,” ujarnya.

Gubsu Edy Rahmayadi sebelumnya memaparkan sejumlah bidang dalam RPJMD yang merupakan visi misinya dan wakilnya, Musa Rajekshah (Ijeck) saat kampanye lalu. Sebagaimana visi mereka menjadikan Sumut yang maju, aman dan bermartabat, Pemprovsu sudah membuat sasaran pembangunan; membangun desa, menata kota.

Pencapaian sasaran utama pembangunan ini menurut Edy, dilakukan melalui serangkaian program unggulan yang memiliki daya ungkit yang akan mendorong terjadinya ‘lompatan’ dalam pembangunan Sumut kedepan. Yakni pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur, serta bidang pertanian dan pariwisata.

“Pembangunan Sumut lima tahun ke depan bukan hanya pada infrastruktur semata, tetapi juga peningkatan sarana dan prasarana di bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka mewujudkan SDM yang berdaya saing dan berkualitas untuk dapat memenuhi pasar kerja,” katanya.

Utang

Kepala Bappeda Sumut H Irman mengakui, sesuai keinginan Gubsu, tahun ini Pemprovsu akan fokus membayar kewajiban berupa hutang dana bagi hasil (DBH) ke kabupaten/kota. Meski demikian menurut dia, bukan berarti sektor pembangunan lain luput dari perhatian Pemprovsu.

“Gubsu memang gak mau kita berutang lagi ke kabupaten dan kota. Makanya APBD 2019 juga sudah dialokasikan untuk bayar kewajiban. Tapi kita tetap ada membangun salah satunya di bidang infrastruktur,” katanya.

Apalagi, imbuh dia, pusat tetap punya rencana proyek strategis nasional (PSN) yang sejak 2015 sudah tertuang dalam perpres. Salah satunya dalam hal pengembangan KSPN Danau Toba, dan infrastruktur jalan tol serta lainnya yang diharapkan menjadi bangkitan ekonomi bagi masyarakat Sumut.

Kepala BPKAD Setdaprovsu, Agus Tripriyono mengakui bahwa pihaknya sudah mulai melakukan cicilan utang DBH kepada Pemko Medan, mengingat paling besar kewajiban itu harus dibayarkan Pemprovsu terhadap ibukota Provinsi Sumut.

“Pemko Medan paling besar kita bayarkan. Dan itu sudah kita lakukan (cicilan). Rencana kita siang ini (kemarin, Red), akan dibayarkan yang untuk pajak air permukaan dan PBB-KB. Intinya kabupaten/kota jangan khawatir, kewajiban itu akan kita bayar. Karena pak gubernur mau hutang di 2019 ini juga kita bayar, jadi gak ada lagi hutang-hutang kita,” katanya.

Sebenarnya, kata dia, jika PAPBD Sumut 2018 lalu disepakati maka pembayaran utang tersebut tidak akan tersendat. Tapi karena ketiadaan PAPBD itu, maka menurutnya terbawa dan menjadi beban di APBD 2019. “Sehingga angkanya menjadi besar, karena jumlahnya besar memang. Untuk 2017 (hutang DBH) kita sekitar Rp300 M, di 2018 sekitar Rp800 M lebih ditambah lagi hutang 2019 sekitar Rp2 triliun lebih, jadi sudah kita alokasikan Rp3 T lebih hutang DBH,” katanya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usulan Komisi B DPRD Medan tentang bilal mayit jadi honorer mendapat respon positif dari Pemko Medan. Usulan tersebut dipersilahkan untuk diperjuangkan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Kota Medan, Muslim Harahap mengatakan, Komisi B harus menyampaikan usulan itu kepada pemerintah pusat yakni Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). “Silahkan saja kalau usulan Komisi B seperti itun

tapi mereka harus ajukan ke Kemen PAN-RB. Sebab, keputusan semua ada di sana bukan kita,” kata Muslim, kemarin.

Diutarakan dia, apabila ada keputusan dari pusat untuk membuka penerimaan honorer untuk bilal mayit maka pihaknya siap. “Kalau sudah diputuskan pusat (Kemen PAN-RB) untuk membuka penerimaan, tentu kita buka. Tapi, kalau belum ada ya kita pun tidak bisa membuka penerimaannya,” tutur Muslim.

Meski begitu, lanjut Muslim, sepengetahuan dia bahwa penerimaan honorer sudah ditutup sejak tahun 2015. Oleh sebab itu, kalau dibuka penerimaan bilal mayit menjadi honorer maka tentunya melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. “Seingat saya, bilal mayit ada menerima bantuan honor yang dialokasikan dari APBD Kota Medan. Jadi, ya sudahlah kalau begitu,” ucapnya.

Muslim melanjutkan, apabila bilal mayit diangkat jadi honorer dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan terhadap yang lainnya. Bahkan, dikhawatirkan muncul persoalan baru. “Seumpamanya diangkat jadi honorer, nanti mereka minta pula jadi PNS. Lalu, yang lain bagaimana, pasti merasa cemburu minta juga diangkat. Kalau sudah begitu, jadi persoalan lagi nantinya,” pungkas dia.

Hal senada disampaikan Kepala Bagian Agama Setda Kota Medan, Adlan. Namun, Adlan enggan berkomentar lebih jauh. Hal itu lantaran bukan kewenangan pihaknya. “Bilal mayit itu Bagian Sosial dan Pendidikan, bukan Bagian Agama. Kalau meminta diangkat jadi honorer, ya ajukan saja tapi bukan kita yang memutuskan tapi pusat,” ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD Medan, Irsal Fikri mengusulkan agar Pemko Medan jangan hanya mengangkat tenaga honorer guru saja, melainkan bilal mayit juga. Sebab, keberadaan bilal mayit sangat dibutuhkan dan terlebih yang ada saat ini sebagian telah berusia cukup tua.

Menurut Irsal, para bilal mayit ini nantinya ditempatkan di setiap kelurahan pada masing-masing kecamatan yang ada di Kota Medan. Paling tidak, setiap kelurahan ada satu petugas honorer bilal mayit.

“Kita ketahui sendiri, bilal mayit yang ada di Medan sebagian besar sudah banyak yang uzur atau usianya tak muda lagi. Oleh sebab itu, harus ada regenerasinya,” kata Irsal.

Diutarakan dia, APBD Kota Medan yang cukup besar sekitar Rp6,11 triliun diharapkan mengalokasikan gaji atau upah jasa mereka. Pasalnya, tenaga dan tanggung jawab bilal mayit sangat dibutuhkan.

“Sebagai tahap awal, gaji mereka di bawah UMK (Upah Minimum Kota) Medan dulu. Paling tidak, setengah dari UMK atau sewajarnya, misalnya Rp1,5 juta. Namun, apabila APBD Kota Medan cukup maka kenapa tidak dibayar sesuai UMK,” sebut Irsal.

Irsal mengaku, di kawasan tempat tinggalnya yakni Kelurahan Suka Maju, bilal mayit sudah berusia hampir 72 tahun. Bayangkan saja, jika satu hari ada empat warga yang meninggal, maka dikhawatirkan mereka ikut ‘dimandikan’. Hal itu lantaran kelelahan karena usianya yang senja.

“Makanya, kalau ada regenerasinya tentu berkesinambungan. Apalagi, menjadi bilal mayit ini bukan sembarangan orang. Jadi, Pemko Medan jangan hanya membuka pegawai honorer untuk guru saja. Melainkan, bilal mayit juga harus dibuka karena memang dibutuhkan,” tegas anggota dewan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Ia berharap, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin membuat Peraturan Wali Kota (Perwal) agar wacana ini bisa segera terealisasi. “Nantinya, honorer bilal mayit tersebut masuk ke dalam Bagian Agama Pemko Medan,” imbuhnya. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang oknum Kordinator Kecamatan Dinas Pendidikan (Korcam Disdik) Marelan, Drs Semangat Dwikora Tarigan melakukan penipuan masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan membanderol harga Rp85 juta.

Korbannya adalah Helmidawati br Tarigan (29), warga Pasar II Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan. Saat itu, korban hanya menyetor kepada Semangat senilai Rp67,5 juta, tak sampai Rp85 juta seperti yang diminta Semangat.

Menurut keterangan korban, kasus penipuan itu terjadi pada tahun 2014. Awalnya, ibu kandungnya mendapat tawaran dari temannya Marniati br Tarigan bisa memasukkan ASN melalui Korcam Disdik Marelan.

Dari situ, ibu kandungnya bersama temannya dan Korcam Disdik Marelan melakukan pertemuan. Ibu kandungnya diminta untuk membayar uang senilai Rp 85 juta, agar dirinya bisa masuk ASN di sekolah dasar (SD) di Deliserdang. “Waktu itu, saya masih guru honor di Aceh. Karena ada tawaran itu, maka saya pulang ke Medan agar dimasukkan ASN sama Pak Semangat itu,” cerita Helmidawati, Senin (25/2).

Setelah ada kesepakatan, kata wanita berusia 29 tahun ini, ibunya memberikan yang secara bertahap dengan cicilan pertama Rp 10 juta hingga mencapai Rp67,5 juta hingga Tahun 2015.

Setelah uang itu disetor, ternyata oknum Korcam Disdik Marelan itu telah melakukan penipuan. Ia bersama ibunya terus dijanjikan, hingga akhirnya ASN itu tidak jelas sampai sekarang.

“Ibu saya terus kasih uang, karena gelagatnya sudah menipu. Ibu saya tidak berikan uang itu sampai Rp85 juta. Jadi, sampai sekarang, janji masuk ASN itu tidak jelas. Pak Semangat itu sudah menipu kami,” ungkap Helmidawati.

Sejak penipuan itu, lanjut Helmidawati. Ia dan ibunya terus mengejar janji dari Korcam Disdik Marelan tersebut. Ternyata, pejabat Disdik Marelan itu lepas tangan setelah mengambil uang puluhan juta dari mereka.

“Sejak itu, kami minta ganti uang telah diambil Pak Semangat. Tapi, dia menghindar. Kami punya bukti kwitansi pengambilan uang yang diterimanya. Kalau dia tidak punya etikad baik, kami akan laporkan kasus ini ke polisi,” cetusnya.

Disesalkan wanita yang kini sehari – hari berjualan di Pasar 5 ini, pejabat di Dinas Pendidikan Kota Medan untuk mengambil tindakan terhadap Korcam Disdik Marelan yang telah mencoreng nama baik Dinas Pendidikan.

“Ini sudah penipuan, sudah selayaknya dia diberi sangsi. Bisa jadi, banyak korban lain yang dilakukannya. Makanya, kami berharap dia mau memulangkan uang kami, sebelum kami bawa masalah ini ke hukum,” kata Helmidawati.

Terpisah, Drs Semangat Dwikora Tarigan dikonfirmasi mengakui telah mengambil uang dari korban, ia menjanjikan ingin memasukkan korban menjadi ASN di salah satu guru di Deliserdang. Hanya saja, upaya yang dilakuannya gagal.

“Sebelumnya ada dua orang saya masukkan berhasil. Entah kenapa, yang ini gagal. Memang uangnya ada saya ambil, tapi sudah habis. Saya janji mau mulangi,” ucapnya.

Ia pun tidak membantah, uang tersebut telah digunakannya untuk pribadi dan tidak berencana menipu korban. Hanya saja, pihak yang mengurusnya tidak lagi menjabat di Dinas Pendidikan Deliserdang.

“Yang urus biasa sudah tidak bisa lagi, makanya yang aku urus ketiga ini gagal. Aku memang tidak ada uang mau mulangi uang mereka. Aku pasrah apa yang akan mereka buat,” ungkap Semangat. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polemik serah terima bangunan Pasar Kampung Lalang akhirnya mulai menemukan titik terang. Setelah sebelumnya terganjal beberapa persoalan salah satunya kontraktor PT Budi Mangun KSO yang dikenakan denda karena terlambat menuntaskan proyek senilai Rp26 miliar lebih tersebut, kini bangunan pasar akan diserahterimakan pada pekan depan.

Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan menyatakan, dari hasil pertemuan tertutup dengan Inspektorat Pemko Medan bersama PD Pasar dan instansi terkait lainnya disepakati serah terima dilakukan pada 5 Maret 2019 atau Selasa pekan depan.

“Kita sudah melakukan pertemuan (tertutup dengan Inspektorat, PD Pasar dan instansi terkait), bahwa serah terimanya pada tanggal 5 Maret,” kata Boydo usai melakukan pertemuan tertutup tersebut, Senin (25/2).

Boydo menyebutkan, pada waktu yang telah disepakati tersebut serah terima dilakukan antara Bagian Aset Pemko Medan kepada PD Pasar di Pasar Kampung Lalang. Untuk proses PHO dari kontraktor kepada Dinas Perkim-PR dilakukan pada beberapa hari sebelumnya.

“Jadi, saat ini dilakukan proses PHO (Provisional Hand Over) atau serah terima dari kontraktor kepada Dinas Perkim-PR beberapa hari ke depan. Setelah itu, barulah ke Bagian Aset (Pemko) dan PD Pasar,” sebutnya.

Diutarakan Boydo, setelah diserahkan resmi kepada PD Pasar maka selanjutnya pedagang bisa masuk atau menempati kios maupun lapak. “Pihak kontraktor sudah legowo menyerahkan Pasar Kampung Lalang ke Pemko. Jadi, sekarang kontraktor sedang menyusun kelengkapan administrasinya, dan menyediakan sound system atau alat pengeras suara,” tutur Boydo.

Ia melanjutkan, sound system menjadi keharusan yang disediakan oleh kontraktor. Sebab, pengadaan alat pengeras suara itu bagian dari adendum atau kontrak kerja. “Saya tidak tahu berapa jumlahnya, tapi kontraktor sudah menyanggupinya akan disediakan sesuai dengan perjanjian kontrak. Sembari berjalan, mereka juga melengkapi administrasi untuk serah terima,” paparnya.

Dia menambahkan, tidak ada lagi kendala untuk proses serah terima selain kelengkapan administrasi dan pengadaan sound system. “Tanggal 5 Maret sudah pasti serah terima dan sama-sama kita ke sana untuk memastikan, yang direncanakan pada pukul 10.00 WIB,” pungkasnya.

Sementara, Inspektur Inspektorat Pemko Medan, Ikhwan Habibi Daulay yang dikonfirmasi via seluler tak menampik Pasar Kampung Lalang akan diserahterimakan pada pekan depan. Namun begitu, sayangnya Ikhwan tak mau berkomentar banyak karena takut salah bicara. “Langsung saja tanya ke Komisi C, karena mereka yang memimpin pertemuan. Kalau saya yang menyampaikan, salah pula nanti,” ujarnya singkat.

Senada disampaikan Direktur Utama PD Pasar, Rusdi Sinuraya. Ia enggan berkomentar lebih jauh dan memilih menunggu proses serahterimakan dilakukan secara resmi. “Ya kita tunggulah. Nanti kita janji-janji keluarkan pernyataan ternyata tidak, tentu dikomplain pedagang. Makanya, kita tunggulah,” ungkapnya.

Rusdi menyatakan, pada dasarnya pihaknya siap apabila pasar tersebut sudah diserahterimakan kepada PD Pasar. Setelah itu, akan dilakukan pengundian kios atau lapak. “Jika sudah diserahkan secara resmi kepada kita, maka langsung diupayakan untuk diundi pencabutan nomor kios dan lapak. Selanjutnya, barulah pedagang bisa masuk,” tuturnya.

Dikemukakan Rusdi, pengundian kios dilakukan secara bertahap. Hal itu lantaran jumlah pedagang di pasar tersebut yang mencapai 700 lebih. “Ada 732 pedagang yang terdata untuk menempati kios dan lapak. Jadi, pengundiannya tidak bisa sekaligus tetapi bertahap misalnya sehari 200 hingga 300 pedagang,” pungkasnya. (ris/ila)