SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Geopark Kaldera Toba (GKT) terus diperjuangkan untuk mendapatkan pengakuan UNESCO. Sejak tahun 2014, sudah dua kali GKT diajukan ke UNESCO demi mendapatkan titel UNESCO Global Geopark (UGG). Namun gagal. Tahun 2014 ditolak. Begitu juga tahun 2017. UNESCO pun akhirnya memberikan saran yang harus dibenahi. Nah, akankah yang ketiga kali ini akan berhasil?

PENGAKUAN Danau Toba sebagai salah satu keajaiban dan warisan dunia pada tahun ini, masih menunggu pengumuman hasil penilaian UNESCO. Dari penilaian yang dilakukan, ada satu hal yang paling disorot UNESCO, yaitu mengenai kualitas sumber daya manusia (SDM).

Kepala Unit Budaya UNESCO Jakarta, Moe Chiba mengungkapkan, Danau Toba sebagai GKT sebagaimana informasi yang ia ketahui, akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Dalam penilaian yang sudah dilakukan UNESCO itu, diakuinya masalah SDM masyarakat di kawasan Danau Toba masih belum memuaskan. Untuk itu, ke depan hal yang perlu dibangun dan ditingkatkan ialah, kreativitas SDM terutama generasi muda dalam hal memanfaatkan warisan budaya yang dimiliki, menjadi sumber potensi keberlangsungan perekonomian maupun pembangunan.

“Dalam situs UNESCO, hutan hujan Sumatera jadi perhatian kami. Kami melihat SDM-nya masih kurang dipromosikan dan ini yang buat UNESCO kurang puas. Pembangunan infrastruktur semata kurang tepat kalau tidak diikuti pembangunan manusia dan pembangunan skill. Jadi itu akan sia-sia,” katanya dalam temu pers usai pembukaan Camp Both Young Entrepreneur 2019, di Samosir Cottages Jalan Lingkar Tuktuk Danau Toba, Pulau Samosir, Selasa (19/2).

“Sebenarnya ada unit kami bilamana kawan-kawan perlu klarifikasi atau pertanyaan khusus soal itu. Penilaian itukan sudah selesai dan saat ini sedang proses administrasi,” sambung Moe.

Kreativitas dan inovasi sangat penting dan harus terus digali, sehingga SDM masyarakat di kawasan Danau Toba mampu menghargai warisan budaya.

Selanjutnya dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi dengan banyak stakeholder yang bertujuan menghasilkan inovasi. “Memang keuntungan dari mendapatkan geopark semua pihak akan ikut terlibat mempromosikan dan melestarikan situs warisan budaya tersebut. Serta akan berimplikasi pada bidang pendidikan, lingkungan hidup sampai peningkatan mata pencaharian,” katanya.

UNESCO, kata dia, tidak pada konteks membangun jalan dan gedung-gedung besar. Melainkan fokus membangun kreativitas manusianya. Pihaknya juga meminta agar pemda dan stakeholder terkait terus melanjutkan program yang sudah dicanangkan dan terlaksanan

Ia mencontohkan, gedung Kota Tua Jakarta yang hingga kini juga sedang berjuang mendapat pengakuan UNESCO. “Yang terpenting bukanlah sekadar label warisan budaya, melainkan mampu merawat situs warisan dunia nantinya, untuk tetap dilestarikan. Jadi untuk GKT tinggal menunggu waktu saja,” katanya.

Bupati Samosir Rapidin Simbolon yang hadir dalam kesempatan itu mengakui, kawasan Danau Toba sekarang ini lagi berproses di dalam penilaian geopark oleh UNESCO. Dikatakannya, tahun sebelumnya memang ada kegagalan atas penilaian GKT karena belum siap baik dari infrastruktur, objek-objek wisata maupun peninggalan-peninggalan Kaldera Toba, yang belum mampu memberikan manfaat ekonomi signifikan.

“Apakah tahun ini Danau Toba bisa masuk menjadi salah satu warisan dunia, ini kita masih menunggu. Saya selaku bupati Samosir optimis itu mampu kita wujudkan. Apalagi sekarang dengan adanya program pemerintah pusat pembangunan infrastruktur dan objek-objek wisata oleh masing-masing daerah menjadi nilai yang dipertimbangkan UNESCO,” katanya.

Pihaknya mengaku, sudah berusaha semaksimal mungkin guna mewujudkan mimpi besar itu. Juga telah membenahi apa yang mesti dilakukan sesuai ketentuan asesor. Tahun ini, sambung dia, semua pihak baik di Samosir maupun tujuh kabupaten kawasan Danau Toba, sudah bergerak dan sekarang berlomba- lomba.

“Orang sebenarnya tertarik (ke Danau Toba). Cuma promosinya tidak segencar tahun ini. Ini akan menjadi awal, di samping pembangunan infrastruktur dan pembangunan penataan objek wisata yang semakin kita kebut dan pembangunan objek wisata baru. Saya paling optimis kawasan Danau Toba akan berkembang seperti Bali,” katanya.

Lantas apa langkah dan program konkretnya tahun ini? Rapidin menjelaskan di daerahnya sudah ada pembangunan samburan efalta sebagai objek air terjun. Kemudian ada penataan Pantai Batu Goda, Pantai Nainggolan dan beberapa pantai lainnya sudah dikerjakan. “Begitupun pembangunan objek wisata hutan pinus misalnya, ini yang kami permak dengan bagus kemudian wisata lantai juga banyak yang kita kembangkan sejak pemrintah pusat mencanangkan Danau Toba sebagai wilayah prioritas,” ujarnya.

Wirausaha Muda

Sebelumnya, UNESCO Jakarta bersama Citi Indonesia (Citibank) memberi pendampingan kepada 117 wirausaha muda melalui program Creative Youth at Indonesian Heritage Sites di 5 kabupaten/kota kawasan Danau Toba.

Director and Country Head of Corporate Affairs Citi Indonesia, Elvera N Makki mengatakan, kawasan Danau Toba merupakan satu dari 10 destinasi prioritas pariwisata sehingga dengan pendampingan wirausaha muda nya dapat memajukan industri kreatif dan peningkatan pendapatan ekonomi.

“Ada 5 kabupaten/kota yang kita lakukan pembinaan yakni Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Simalungun, Samosir dan Tapanuli Utara. Dengan rangkaian pelatihan kewirausahaan ini, kita berharap peserta memiliki keterampilan yang memiliki daya saing, akses finansial serta sumber daya lain yang dapat mengarahkan mereka menuhu sukses,” ujarnya kepada wartawan diacara Boot Camp Wirausaha Muda 2019 di Samosir Cottages, Selasa (19/2).

Dijelaskannya, untuk penerima manfaat program ini yakni yang bergerak pada tradisi budaya khas Sumatera Utara yakni tenun, ulos dan pahat gorga serta industri kreatif lainnya. Kurikulum yang ditawarkan termasuk pelatihan dibidang pengembangan usaha dan metodologi pengelolaan finansial, serta promosi melalui sosial media dan metode pengambilan gambar berkualitas menggunakan ponsel pintar.

Setelah mengikuti program boot camp, para penerima manfaat akan mendapatkan online mentoring pengembangan rencana strategi usaha selama tiga bulan ke depan. Proses mentoring dan pendampingan teknis akan disesuaikan dengan kebutuhan dan masing-masing sektor yang mengikuti program ini. “Informasi terkini mengenai program dapat disaksikan di akun sosial media @kitamudakreatif yang berfungsi juga menjadi sarana promosi untuk produk dan jasa daro para anak muda penerima manfaat,” katanya.

Bupati Samosir Rapidin Simbolon mengatakan, anak-anak muda di kawasan Danau Toba mempunyai potensi yang sangat luar biasa dan perlu mendapatkan bimbingan untuk memajukan usaha sekaligus melestarikan budaya yang ada. “Kami berharap kegiatan ini bisa memperluas jejaring usaha mereka sehingga peningkatan ekonomi dengan memasarkan produk lokal. Sebab pengembangan SDM sangat penting dibandingkan pembangunan infrastruktur,” tuturnya.

Pelatihan sendiri berlangsung dua hari sampai 20 Februari dan sebagai trainer dari kalangan profesional dan ahli di bidangnya. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dorongan DPRD Sumut agar Pemko Medan segera merealisasikan pembangunan Light Rapid Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit disikapi Pemko Medan. Menurut Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, besarnya anggaran yang harus dikeluarkan untuk membangun kedua moda transportasi masal itu, menjadi kendala utama. Pasalnya, APBD Kota Medan tak mampu menampung anggarannya meski dibantu pemerintah pusat.

Eldin mengakui, proyek infrastruktur ini masih dalam pembahasan. Ada pembiayaan sarana dan prasarana yang harus diurus Pemko Medan ke pemerintah pusat. “APBD kita masih tidak mampu menanggung beban biaya pembangunan proyek infrastrutktur tersebut. Persoalannya tinggal itu saja, pembiayaan yang membangun sarana dan prasarana,” kata Eldin.

Menurut dia, dalam proyek ini sebenarnya yang menjadi sasaran utama bukan provit atau keuntungan. Sebab, hampir sama sekali tidak ada keuntungannya. “LRT dan BRT dibangun tujuannya untuk mengurangi kemacetan di Kota Medan. Jadi, tidak ada untungnya itu. Karena, nantinya akan disubsidi dari pemerintah pusat mengenai ongkos moda transportasi tersebut, ongkosnya cuma Rp10.000,” sebutnya.

Eldin berharap, kalau sudah disubsidi dari pemerintah pusat, Pemko Medan harusnya tidak dibebani lagi biaya pembangunan dan perawatan. Namun yang terjadi, pemko tetap dibebankan sementara APBD Kota Medan tidak sanggup.

Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman mengatakan, bantuan dari pemerintah pusat yang diberikan dalam proyek ini hanya Rp10 triliun. Namun menurutnya, meski mendapat bantuan tersebut, Pemko Medan tetap tidak sanggup membangun proyek angkutan massal ini.

Sebab, kemampuan fiskal Kota Medan tidak cukup untuk mencicil kewajiban yang harus dibayar dalam skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). “Makanya, kita meminta kepada pemerintah pusat jangan hanya Rp10 triliun bantuan yang diberikan tetapi ditambah,” kata Wiriya belum lama ini.

Dikatakannya, Pemko Medan sedang mengajukan kembali penambahan bantuan anggaran untuk proyek tersebut. Penambahannya paling tidak Rp2,5 triliun lagi. “Sudah kita ajukan dan sedang dalam proses. Kita berharap dan mudah-mudahan disetujui,” ucapnya.

Wiriya menegaskan, Pemko Medan tidak mau menggadaikan APBD untuk proyek tersebut. Sebab, pembiayaan rolling stock atau sarana dan prasarana kereta api dan pendukungnya terlalu tinggi. Kedua proyek ini secara keseluruhan hampir menghabiskan anggaran sekitar Rp13 triliun. “Pembiayaan (rolling stock) pokoknya harus pemerintah pusat yang membiayai. Kalau Pemko Medan tidak mampu,” tuturnya.

Ia mengaku, kalau kendala anggaran sudah diputuskan dan teratasi maka selanjutnya masuk ke tahap transaksi. “Proses pengkajian proyek ini sudah hampir final, hanya tinggal struktur pembiayaannya saja. Kalau sudah menemukan solusi, tentu akan segera ditenderkan,” tukas dia.

Lebih lanjut Wiriya mengatakan, arus lalu lintas di kota ini kian padat. Hal itu disebabkan pesatnya pertumbuhan laju kendaraan setiap tahunnya, namun tidak dibarengi dengan pertumbuhan infrastruktur jalan. Oleh karenanya, jika keadaan ini terus dibiarkan maka pada tahun 2024 diprediksi Kota Medan akan mengalami gridlock.

“Proyek ini rencananya akan dibangun pada tahun 2020 mendatang. Jika sampai tahun 2024 transportasi yang ada di Kota Medan tidak segera ditangani maka Kota Medan akan mengalami gridlock. Artinya, lalu lintas akan berhenti. Tidak ada yang bisa jalan, karena jumlah luas jalan sama dengan luas kendaraan bahkan mungkin melebihi,” ungkapnya.

Dia menambahkan, dengan adanya infrastruktur ini diharapkan dapat mengubah minat masyarakat Kota Medan yang tadinya mengendarai kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dengan begitu, tentunya mendorong pertumbuhan pendapatan kota ini.

“Pembangunan LRT dan BRT bukan hanya persoalan mengatasi kemacetan, tetapi juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Medan. Konektivitas yang dibangun melalui ketersediaan infrastruktur transportasi, akan memudahkan masyarakat melakukan aktivitas sehingga dapat tumbuh semakin pesat,” tandasnya.

Benahi Tata Ruang

Menyikapi kebutuhan yang urgens dalam mengatasi kemacetan di Kota Medan, Komisi D DPRD Kota Medan malah berpendapat lain. Sekretaris Komisi D DPRD Medan, Ilhamsyah mengatakan, untuk mengatasi persoalan kemacetan di Kota Medan seharusnya membenahi tata ruang kota. Misalnya, seperti membuat zonasi pusat-pusat keramaian, perkantoran dan lain sebagainya.

“Saya melihat wacana pembangunan kedua jalan tol tersebut belum menjadi hal yang urgensi. Bagaimana tidak macet? Semua menumpuk di inti kota. Mulai dari perkantoran, mal, pasar tradisional, hotel dan lainnya. Jadi, coba diatur tata ruangnya dengan membuat zonasi, sehingga arus lalu lintasnya tidak menumpuk karena sudah terbagi-bagi,” ungkap Ilhamsyah, kemarin (19/2).

Selain itu, lanjut dia, kemacetan di Medan akibat tidak tertibnya angkutan kota (angkot). Kendaraan umum tersebut kerap menjadi pemicu kemacetan. “Lihat saja di pusat-pusat keramaian, seringkali angkot mangkal hingga memakan ruas jalan. Akibatnya, pengendara yang ingin melintas terhambat sehingga terjadi kemacetan. Makanya, ini perlu juga ditertibkan budaya berlalu lintas,” tukasnya.

Tak jauh beda disampaikan Ketua Komisi D DPRD Medan, Abdul Rani. Menurutnya, pembangunan jalan tol untuk sepeda motor maupun lingkar luar belum efektif karena melihat ketersediaan lahan. Terlebih, menambah beban masyarakat. “Mau dibangun di mana coba jalan tolnya? Tahu sendirilah di Medan lahannya terbatas. Kemudian, biayanya dari mana karena bangun tol itu anggarannya tidak sedikit dan butuh pembebasan lahan,” ujarnya.

Dikatakan Rani, daripada dibangun jalan tol lebih baik membangun underpass atau fly over seperti yang sudah dilakukan di sejumlah ruas jalan di Kota Medan. Sebab, keberadaannya sangat efektif mengatasi kemacetan. “Bisa dilihat di Titi Kuning sekarang, sudah lancar kan karena dibangun underpass. Begitu juga di Amplas dan Simpang Pos yang dibangun fly over, sekarang tidak macet lagi. Jadi, di titik-titik yang macet seperti Simpang Juanda dan lainnya perlu dibangun underpass atau fly over. Selain lebih efektif, biaya yang dikeluarkan jauh lebih hemat,” ujarnya. (ris)