MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi berharap dr Anoushka Bhuller menjadi pemenang dan membawa nama Sumatera Utara bermartabat di ajang Putri Indonesia 2019 yang akan digelar pada 8 Maret 2019 di Jakarta.

“Mudah-mudahan Anoushka Bhuller meraih kesuksesan dan membawa nama baik Sumatera Utara yang bermartabat,” ujar Gubsu saat menerima audensi Putri Indonesia Sumatera Utara 2019, dr Anoushka Bhuller, kemarin.

Selain meminta dukungan untuk Anoushka Bhuller dalam kunjungan yang dihadiri Kabid Bina Objek dan Usaha Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara, Maike Ritonga, Koordinasi Beauty Counsultan PT Mustika Ratu Dedek Yunita, Project Manager Nonton Bareng Film Sultan Agung, Dra Lissy Sulistyani M.PSi, juga memohon dukungan Gubsu untuk kesuksesan acara nonton bareng Film Sultan Agung, Tahta Perjuangan dan Cinta, produksi PT Mooryati Soedibyo Cinema disutradarai Hanung Bramantyo.

Film Sultan Agung dibuat atas prakarsa dan sebagai dedikasi DR BRA Mooryati Soedibyo, bukan hanya menjadi tontonan tetapi tuntunan kepada generasi kini dan mendatang, agar selalu ingat akan semangat persatuan Bangsa dan Negara Republik Indonesia

Dedek Yunita menjelaskan, pemilihan Putri Indonesia yang diselenggaran Yayasan Putri Indonesia secara berkala sudah dilaksanakan dari tahun 1992 sampai sekarang. Para peserta finalis dari seluruh Indonesia akan berkumpul di Jakarta untuk dikarantinakan selama lebih kurang dua minggu. Malam granfinal akan diselenggarakan pada 8 Maret 2019 akan disiarkan secara langsung di SCTV pada pukul 20.00 WIB.

Pada malam granfinal Sumatera Utara diwakili Anoushka Bhuller yang telah memenangkan ajang pemilihan Putri Indonesia Sumatera Utara.

Ditambahkan, Yayasan Puteri Indonesia yang berdiri 18 Agustus1992, bertujuan untuk memberi kesempatan kepada puteri-puteri Indonesia untuk pemberdayaan, pengembangan, dan kemampuan dirinya agar dapat berperan aktif dan positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Terpisah, Anoushka Bhuller yang akrab disapa Sasa lahir di Medan pada 23 April 1995, alumni S1 di Sydney jurusan Ilmu Kedokteran, dan melanjutkan S2 Magister Hukum di Universitas Sumatera Utara, mengaku kaget sekaligus gembira saat terpilih mewakili Sumatera Utara di ajang pemilihan Putri Indonesia 2019.

Sasa yang pernah sebagai juara favorit Celebrity Model Awards 2010, aktif dalam kegiatan sosial kini memfokuskan diri untuk mengadvokasi memberikan edukasi tentang kebersihan dan pembagian pembalut bagi narapidana perempuan di Sumatera Utara.

Hal ini dia lakukan karena banyaknya tahanan perempuan yang tidak mampu membeli pembalut. Jika hal ini dibiarkan akan mengganggu kesehatan bahkan dapat menyebabkan kematian akibat terjangkit toxit shock syndrom.

Sasa memilih mengikuti ajang Putri Indonesia bukan karena ingin menjadi selebriti, tapi untuk memperoleh kesempatan dalam menjalankan advokasi, yaitu Indonesia bebas kemiskinan. “Saya mohon dan dukungan Gubsu dan masyarakat Sumatera Utara agar sukses di ajang Putri Indonesia 2019,” katanya. (rel/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menilai Pasar Kampunglalang belum bisa diserahterimakan. Sebab, pihak kontraktor belum mau melakukan penagihan “Sampai saat ini kontraktor masih keberatan dengan denda, makanya belum bisa diserahrterimakan,” katanya saat ditemui usai penandatanganan MoU Pemko Medan-Kejari Medan, di Heritage Grand Aston, Medan, Selasa (19/2).

Sementara itu, Komisi C DPRD Medan mendesak agar serahterima bangunan Pasar Kampunglalang yang telah rampung direvitalisasi segera diserahterimakan akhir bulan ini.

Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan mengatakan, Pasar Kampunglalang yang secara fisik pembangunannya sudah selesai diharapkan bisa dimanfaatkan oleh pedagang. Apalagi, dari hasil pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut tidak ada lagi persoalan.

Hanya saja, denda Rp3,1 miliar yang wajib dibayar oleh kontraktor PT Budi Mangun KSO akibat keterlambatan menyelesaikan proyek itu harus dibayarkan. “Kita sudah berjanji dengan pedagang agar pasar itu bisa digunakan akhir Februari ini, apalagi persoalan ini hampir tiga tahun tidak tuntas. Bagaimanapun ini menyangkut masalah perut dan kehidupan pedagang, sehingga kami terus berjuang agar segera diserahkan,” kata Boydo, kemarin (19/2).

Diutarakan dia, diminta kepada PT Budi Mangun KSO bisa membantu proses serah terima ini secepatnya dengan membayar denda tersebut. Selain itu, menyerahkan laporan keuangan atas pembangunan proyek yang mereka kerjakan.

“Kami selama ini merasa dilecehkan oleh kontraktor karena selalu mengutus perwakilan, sehingga sulit mengetahui persoalan yang sebenarnya. Sebab, berulang kali persoalan ini kami terima termasuk dari pihak kontraktor yang mengadu untuk penurunan denda, tapi pimpinan perusahaan tidak pernah hadir dan selalu saja perwakilan yang diutus,” tegasnya.

Plt Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (Perkim-PR) Medan, Benny Iskandar menyampaikan ada sejumlah kendala dalam proses penilaian fisik Pasar Kampung Lalang. Sehingga, tim penilai tidak bisa memberikan penilaian terhadap sejumlah asset di Pasar Kampung Lalang.

“Memang ada masalah dalam proses serah terima, kami mengalami kendala dalam menilai sejumlah item di sana. Kami sudah datangkan tim tenaga ahli, tapi kesulitan juga karena tidak ada data-datanya lantaran kontraktor tidak memberikan laporan secara resmi dan rutin,” kata Benny.

Benny menegaskan, kontraktor ditenggat membayar denda tersebut dan menyerahkan dokumen-dokumen sebagai laporan keuangan. Hal itu untuk memuluskan agar serah terima bangunan pasar bisa segera dilakukan.

“Saya optimis kontraktor bisa membayar denda dan menyampaikan laporan keuangan mereka, meski waktu tinggal sekitar sepekan lagi. Apabila tidak dilakukan sampai batas akhir Februari ini, maka akan diputus kontraknya,” tegas dia.

Meski begitu, tambahnya, sebelum diputus kontraknya diharapkan itikad baik kontraktor. Selain itu, akan dipelajari aspek hukumnya bagaimana. “Bulan ini harus selesai dan kita pelajari aspek hukumnya seperti apa,” tukasnya.

Sementara, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Ambar Wahyuni menyarankan, kontraktor PT Budi Mangun KSO di-blacklist dari tender proyek pembangunan kota. Sebab, kontraktor tersebut tidak patuh atau tertib administrasi. “Persoalan Kampunglalang paling rumit. Sejak kontrak berjalan di tahun 2016, kontraktor tidak pernah memperbaiki diri dalam hal laporan keuangan mereka. Jadi, saya sarankan di-blacklist saja,” kata Ambar saat melakukan pertemuan sebelumnya dengan Komisi C DPRD Medan, Senin (18/2).

Ambar menyebutkan, kontraktor itu tidak pernah menyerahkan data laporan keuangan harian, mingguan, bulanan serta backup data pengerjaan. Padahal, tertib administrasi itu penting dalam suatu proyek yang digarap agar tidak menjadi temuan-temuan yang menyimpang. “Bagaimana menyakini proyek ini benar, jika kontraktor tidak membuat laporan,” ucapnya.

Ia menuturkan, terkait denda kontraktor Rp3,1 miliar sudah tidak bisa dikurangi karena final dan mengikat. Artinya, harus dibayarkan karena kalau tidak akan terus bertambah nantinya. “Sudah final dan mengikat dendanya, kalau tidak dibayarkan, maka bunganya terus bertambah” tegas Ambar.

Dia menambahkan, terkait soal serah terima tidak tergantung dari BPK lagi. Akan tetapi, kepada Dinas Perkim-PR dan kontraktor. “Rekanan (kontraktor) harus terus didorong bagaimana caranya, jangan BPK RI dijadikan kambing hitam. Kita tunggulah kebesaran hati kontraktor untuk menyelesaikan dokumen proyek tersebut, dan bayar sebagian dulu uang kontraknya jangan 100 persen,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi B DPRD Medan mengultimatum Dinas Kesehatan (Dinkes) Medan agar segera menyerahkan data penambahan warga miskin dan tidak mampu Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan gratis hingga akhir pekan ini. Sebab jika tak diserahkan data tersebut maka tentu tidak akan mendapat fasilitas kepesertaan Kelas III.

Ketua Komisi B DPRD Medan, Bahrumsyah mengungkapkan, anggaran bantuan untuk warga Medan penerima PBI BPJS Kesehatan gratis pada tahun ini telah ditambah dari sebelumnya Rp90 miliar menjadi Rp112 miliar. Otomatis, jumlah penerima bantuan kesehatan ini pun bertambah.

Namun, penambahan anggaran tersebut tidak dimaksimalkan oleh Kepala Dinkes Medan sebelumnya, Usma Polita. Sebab, data penambahan PBI untuk Januari dan Februari 2019 tidak masuk ke BPJS Kesehatan sampai waktu yang telah ditentukan. Hanya data warga yang tahun lalu saja terdaftar di BPJS Kesehatan.

“Ini jelas merugikan warga Medan yang belum masuk atau ditambah sebagai penerima bantuan kesehatan ini, yaitu warga miskin dan tidak mampu berobat. Selain itu, Pemko Medan juga dirugikan dari sisi pendapatan karena tak mendapat dana kapitasi jasa petugas medis Puskemas sekitar Rp7 miliar per bulannya,” ungkap Bahrumsyah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Dinskes Kota Medan Edwin Efendi Lubis dan Plh Kepala Cabang BPJS Medan, Idris, Selasa (19/2).

Ditegaskan Bahrumsyah, bila data penambahan tak juga diserahkan sampai akhir pekan ini tentunya menjadi silpa. “Januari dan Februari sudah ada silpa karena data penambahan tidak masuk-masuk ke BPJS Kesehatan. Hal ini harus jadi pelajaran kepala dinas (Dinkes Medan) yang baru supaya tidak terulang lagi,” tegasnya.

Ia menilai adanya pergantian kepala dinas kesehatan Medan karena tak mampu memberikan data ke BPJS Kesehatan. Padahal, sudah jelas payung hukumnya bahwa persoalan ini menyangkut kesehatan bukan kemiskinan. Akan tetapi, terlalu mencari-cari alasan perlu validasi dinas sosial sehingga data penambahan bantuan kesehatan tersebut tak kunjung dikirim.

“Sudah jelas SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) sebagai dasar pertimbangan dan juga tertera pada MoU. Surat tersebut dapat diurus di kelurahan tempat tinggal warga. Jadi, bukan Surat Keterangan Miskin (SKM) yang dibutuhkan sebagai pertimbangan,” ujarnya.

Bahrumsyah menuturkan, jangan sampai pihaknya membuat interplasi mosi tidak percaya karena gagal paham persoalan penerima bantuan BPJS Kesehatan gratis. “Jangan sampai gagal paham, karena pedomannya SKTM bukan SKM. SKTM diurus di kelurahan, sedangkan SKM di dinas sosial yang menangani persoalan kemiskinan,” cetusnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, dari payung hukum sudah jelas yakni Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2017 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dan Permendagri Nomor 38/2018 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2019.

Bahwasanya, jaminan kesehatan terhadap masyarakat harus terakomodir khususnya yang miskin dan tidak mampu berobat. Oleh sebab itu, Dinkes Medan tolak ukurnya tidak lagi dengan validasi data berdasarkan regulasi sosial. Melainkan, wajib dengan aturan tentang kesehatan.

“Gak nyambung dengan dinas sosial lagi persoalan kesehatan, tapi dinas kesehatan. Kalau mampu mengakomodir seluruh masyarakat termasuk yang mampu, maka tentu diapresiasi,” ucapnya.

Sekretaris Komisi B DPRD Medan, Anton Panggabean menambahkan, perlu ketegasan dari Dinkes Medan kenapa data penambahan penerima bantuan Januari dan Februari tak juga masuk ke BPJS Kesehatan. Padahal, sudah dianggaran sebelumnya dan disahkan pada APBD 2019.

Bahkan, juga sudah dilakukan RDP dengan Kepala Dinkes Medan sebelumnya, Usma Polita. Akan tetapi, tetap juga data penambahan tidak masuk atau dikirimkan ke BPJS Kesehatan. “Jadi, kalau Januari dan Februari tidak masuk datanya maka Pemko Medan sudah dirugikan dari sisi pendapatan dari dana kapitasi selain warga,” tuturnya.

Anton menyebutkan, ada peserta mandiri BPJS Kesehatan Medan yang tak lagi mampu membayar untuk Kelas III sebanyak 101 ribu lebih. Warga yang menunggak tersebut diminta bisa dimasukkan menjadi penerima bantuan ini. “Selain warga miskin dan tidak mampu, mereka yang menunggak iuran harus dimasukkan juga. Sebab, mereka menunggak iuran karena tidak mampu membayar dan makanya perlu dimasukkan sebagai penerima bantuan,” pungkasnya.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Cabang BPJS Medan, Idris mengatakan, untuk Januari tercatat sebanyak 327.491 jiwa penerima bantuan BPJS Kesehatan gratis Kelas III dengan estimasi anggaran sekitar Rp7,5 miliar lebih. Sedangkan pada Februari sebanyak 326.107 jiwa yang tertampung.

Namun, sebetulnya kuota yang disediakan 400 ribuan peserta karena anggarannya telah ditambah pada 2019 ini. Namun, lantaran data tambahan penerima bantuan pada Januari dan Februari belum masuk hingga tanggal 20, maka yang ditampung hanya data yang lama saja. “Makanya, untuk Maret diharapkan data bisa masuk segera dan diberi dispensasi waktu hingga akhir pekan ini karena ada permintaan dari Komisi B,” ungkapnya.

Idris membeberkan, untuk Maret, kuota penerima bantuan kesehatan ini mengalami kenaikan karena telah ditambah anggarannya. Jumlah penerima bantuan sekitar 406 ribu peserta Kelas III. “Setiap bulannya, data warga penerima bantuan itu ditetapkan maksimal tanggal 20 harus sudah kami terima. Data tersebut selanjutnya divalidasi dengan data warga penerima dari APBN dan APBD Sumut,” paparnya.

Ia mengemukakan, anggaran bantuan kesehatan yang dialokasikan ini sebetulnya kembali lagi ke APBD Kota Medan. Sebab, dari anggaran tersebut diberikan dana kapitasi. “Jadi, sangat disayangkan kalau data yang masuk ke kita terlambat sehingga tidak tertampung dan tak mendapatkan dana kapitasi,” ketusnya.

Terkait masih banyak peserta Kelas III yang tidak masuk dalam program ini menunggak iuran, nantinya akan ditampung dalam program tersebut. Asalkan, peserta membayar iuran tunggakan dan selanjutnya tidak dibebankan biaya lagi karena sudah ditampung di APBD Kota Medan. “Jadi, kartunya akan dirubah dari mandiri menjadi penerima bantuan (PBI),” pungkasnya.

Sementara, Kepala Dinkes Medan, Edwin Effendi mengatakan, belum masuknya data penerima bantuan kesehatan pada Januari dan Februari karena perlu rekomendasi dari dinas sosial. Namun, untuk bulan depan sudah sepakat tak perlu rekomendasi dari dinas sosial melainkan hanya SKTM dari lurah. “Surat tersebut menjadi dasar pertimbangan kami terhadap warga untuk didaftarkan sebagai penerima bantuan. Selain SKTM, bantuan ini juga untuk warga berdomisili di Medan,” katanya.

Edwin mengaku, pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp112 miliar untuk menampung masyarakat kurang mampu untuk terdaftar kepesertaan BPJS Kesehatan. “Sebelumnya di tahun 2018, kepesertaan BPJS berjumlah sekitar 326 ribu jiwa. Karena ada penambahan anggaran, maka kuota bertambah 80.527 jiwa. Artinya, jika ditotal sekitar 400 ribu lebih penerima bantuan yang diakomodir,” ujarnya.

Ia juga mengaku jumlah masyarakat di Sumut yang terakomodir program PBI yang sumber dananya APBN berjumlah 467.619 jiwa. Sedangkan sumber dana yang berasal APBD Sumut berjumlah 36.019 jiwa. “Kuota 80.527 itu yang sedang divalidasi, kita akan kebut supaya datanya masuk akhir bulan ini agar bisa terdaftar ke BPJS Kesehatan,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Event tahunan terbesar di Sumut, Pekan Raya Suma-tera Utara (PRSU) kembali akan digelar pada 8 Maret hingga 8 April 2019 di Jalan Gatot Subroto Medan. Tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ke-48.

Dengan hashtag “PRSU Now Lebih Keren”, PRSU ke-48 kali ini menyasar kepada kaum milenial dengan tetap menjadi representatif dari miniatur 33 pemerintahan kabupaten kota di Sumatera Utara.

. Mhd. Ferry Budiman Sumbayak dari AMP dan Achmad Satya Dharma dari Quantum selaku Promotor yang bekerja sama Yayasan PRSU kepada pers, Selasa (19/2) memaparkan, PRSU ke-48 diadakan dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-71 Provinsi Sumatera Utara. Tahun ini mengambil tema “Pesona Sumatera Utara yang Bermartabat” dan akan lebih mengeksplor potensi alam, seni budaya, investasi/bisnis dan kreativitas di Sumatera Utara dalam rangka mendukung program pemerintah khususnya di bidang pariwisata, industri perdagangan, UKM/Koperasi dan industri kreatif.

Tahun ini PRSU yang diikuti BUMN dan BUMD, lintas sektoral, SKPD dan ratusan pihak swasta akan tampil kekinian sebagai pusat pameran multi produk terbesar dan terlengkap, pariwisata dan budaya, forum bisnis/investasi, pusat kuliner, serta sebagai pusat rekreasi melalui wahana-wahana milenial serta konser sejumlah artis besar di tanah air.

Diuraikan, PRSU tahun ini menyiapkan ratusan stand dari berbagai segmen seperti otomotif, consumer goods, fashion, handicraft khas Sumut, IT computer, hobby, kuliner, dan produk-produk unggulan lainnya.

“Jangan lewatkan PRSU 2019 ini, banyak kegiatan seru dan menarik selain pameran multi produk terbesar dan terlengkap, PRSU kali ini ada Kampung Kopi, wahana milenial instagram, pagelaran aksi komunitas dan talent lokal juga serta Fun Bike dan Fun Run PRSU yang berhadiah 2 unit rumah,” paparnya.

Juga ada tambahan Forum Bisnis dan Investasi yang baru kali ini diadakan, Ferry menjelaskan kegiatan ini akan dilaksanakan setiap hari di Gedung Serba Guna PRSU. “Diharapkan kegiatan ini bisa menjadi ajang penjajakan bagi investor lokal maupun investor asing yang tertarik menanamkan modal di Kabupaten/Kota Sumatera Utara,” ujarnya.

Paviliun Kabupaten Kota juga setiap malam akan menampilkan pertunjukan di Panggung Keong. “Tahun ini pertunjukan dikemas tematik, mengangkat kearifan lokal maupun legenda yang hidup di daerahnya, jadi bisa saja sebuah drama selain tari dan music,” imbuh Ferry. Sementara di setiap paviliun diharapkan memamerkan kuliner khasnya kepada pengunjung.

Demikian pula Kampung Kopi PRSU yang baru tahun ini diadakan. “Nantinya di Kampung Kopi ini selain stand kopi ada beragam aktivitas seperti talkshow dan edukasi, free cupping season, workshop, kompetisi barista dan lainnya,” terang Ferry.

Sedangkan bagi pecinta kuliner, tahun ini PRSU menyiapkan Food Island di sebelah panggung utama. Berbagai kuliner dari brand brand terkemuka akan memanjakan selera pengunjung PRSU.

Hal yang baru lainnya dari PRSU 2019 adalah pemilihan penjaga stand terbaik di samping pemilihan stand terbaik. Untuk penjaga stand terbaik bukan hanya di kabupaten kota melainkan juga stand BUMN, BUMD dan swasta.

Sementara itu Dharma menyebutkan, untuk memudahkan calon pengunjung, pihaknya pun menyiapkan PRSU Card; kartu masuk terusan selama 32 hari dengan harga Rp 200 ribu saja per kartu. DIjadwalkan pada hari biasa (weekdays) Senin sampai Jumat, PRSU akan buka mulai pukul 15.00 sampai 23.00 WIB  dan pada weekend (Sabtu-Minggu) buka lebih awal mulai pukul 10.00 pagi sampai 23.00

Pembukaan PRSU 21019 sendiri direncanakan dibuka oleh Gubsu Edy Rahmayadi pada 8 Maret 2019 setelah diawali parade mobil hias dan aksi sosial dengan para peserta Kabupaten Kota.

Artis nasional pengisi acara PRSU 2019 antara lain; Repvblik, Nidji, Kelompok Penerbang Roket, Shaggydog, Punxgoaran, Fingerprint, Kahitna, Virgoun, The Rain, Tipe X, Armada, Viky Sianipar, Cita Citata, Marion Jola, Judika, Fourtwnty, Diskopantera.

Mari kita sukseskan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2019 dengan beramai-ramai berkunjung ke area PRSU bersama keluarga dan sahabat sekalian. (rel/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mutasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Medan terhadap Kepala SD Negeri 060955 Marelan, Tiurmaida Situmeang, tampaknya berbuntut panjang. Apalagi setelah mediasi yang dilakukan Komisi B DPRD Medan tidak membuahkan hasil.

Mediasi antara Tiurmaida Situmeang dengan Disdik Medan menemui jalan buntu. Dan, Tiurmaida pun berniat membawa kasusnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dia menilai pemutasian dirinya menjadi kepala SD Negeri 060901 Medan Polonia diduga sepihak dan kesewenangan. “Saya tetap tidak terima, SK mutasi yang ditandatangani Wali Kota akan digugat ke PTUN,” ujar Tiurmaida, Selasa (19/2).

Tiur mengaku dirinya sudah melaporkan kasus yang menimpanya ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut. “Ombudsman minta saya layangkan surat keberatan ke Wali Kota, itu sudah dilayangkan tinggal menunggu jawaban,” ungkapnya.

Kasubag Kepegawaian Disdik Medan, Efendi Sipayung mengatakan ada beberapa alasan yang menyebabkan Tiurmaida dimutasi. Namun dia menegaskan, mutasi adalah hak mutlak pimpinan.

“Memang dia tidak pernah kita panggil, tidak ada kewajiban untuk itu. Lagi pula penilaian untuk mutasi ada dipimpinan. Saya saja pernah ketika naik haji tiba-tiba dimutasi, tapi saya tidak keberatan dan menerima keputusan tersebut,” bebernya.

Sedangkan , Anggota Komisi B DPRD Medan, M Yusuf yang memimpin rapat mengaku menyayangkan pihak Disdik Medan tidak lebih dahulu melakukan pemanggilan kepada Tiurmaida. “Kalau ada sesuatu yang salah dilakukan beliau, harusnya dinas pendidikan panggil, kalau salah diberikan teguran,” tuturnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Distribusi sampah masuk ke areal tempat pembuangan akhir (TPA) terus menambah volume. Belum terlaksananya pemanfaatan atau revitalisasi lahan sisa seluas 4 hektare, diperkirakan usia pusat pembuangan sampah yang beralamat di Jalan Paluh Nibung, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, akan bertahan 3 tahun.

Kepala Seksi TPS dan TPA Dinas Kebersihan Kota Medan, Pahala Raja-gukguk, menjelaskan, untuk pemanfaatan 4 hektare sudah masuk program di Pemko Medan, mengenai Desain Eginering Detail (DED) sudah ada. Hanya saja, pelaksanaan pembangunan belum ada penjelasan.

“Yang jelas, kalau lahan 4 hektare itu tidak dimanfaatkan, maka usia TPA hanya bertahan 3 tahun ke depan. Tapi, bila dimanfaatkan sisa tanah itu, maka daya tampung sampah bisa bertahan sampai 7 hingga 8 tahun ke depan,” terangnyan

Untuk pemanfaatan lahan seluas 4 hektare, lanjut Pahala, akan digunakan sebagai tempat penumpukan dan pengelolaan sampah untuk daur ulang atau sanitasi yang dapat dimanfaatkan. Artinya, lahan itu akan bermamfaatkan sebagai sumber produksi yang telah diprogramkan Kementrian Lingkungan Hidup.

“Program ini diberlakukan untuk kota metropolitan. Dengan adanya pemanfaatan lahan itu, akan membantu beban volume sampah yang masuk mencapai 1500 ton perhari ke TPA Terjun,” ungkap Pahala.

Meskipun dengan adanya pemanfaatan sisa lahan, kata Pahala, perlu disiapkan lahan baru sebagai cadangan, sehingga, mampu mengatasi perkembangan sampah yang terus meningkat.

“Yang jelas, untuk mengatasi sampah di Kota Medan, tidak cukup di TPA terjun saja. Tapi perlu adanya lahan baru, itu sudah dilakukan proses pencarian lahan baru yang berada di Deliserdang,” ujarnya.

Selama ini, petugas kebersihan yang berada di TPA Terjun, terus melakukan upaya pemanfaatan lahan untuk menata sampah yang datang dari segala penjuru Kota Medan. Penataan dilakukan dengan menggunakan alat berat, agar tumpukan sampah dapat tertata.

“Setiap hari, banyak sampah yang kita tampung untuk ditumpukkan. Semua alat berat kita gunakan. Memang, ada bebarapa alat berat yang statusnya sudah masuk masa akhir berada di tumpukan. Tapi, itu sudah kita surati ke dinas terkait, agar segera dipindahkan. Mengingat, volume sampah semakin meningkat,” ucap Pahala.

Terpisah, anggota DPRD Medan, M Nasir mengatakan, untuk program pemanfaatan sisa lahan di TPA Terjun, belum ada pembahasan di lembaga legislatif. Artinya, jumlah sampah semakin meningkat, akan mempengaruhi sisa lahan yang belum dimanfaatkan.

Untuk itu, kata Sekretaris Komisi A ini, Pemko Medan perlu memprogramkan tempat sampah bersubsdi berseragam ke masyarakat. Agar, penataan sampah di masyarakat dapat tertata.

“Program bank sampah sangat diperlukan, selain itu, adanya slogam kepada masyarakat akan sampah, agar mengajak kesadaran masyarakat menjaga kebersihan. Ini sangat mendukung Pemko Medan dari julukan kota terkotor,” pungkas Nasir. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi terus memotivasi dan mendorong para aparatur sipil negara (ASN) agar meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Antara lain dengan mengantongi daftar tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing ASN.

Hal itu disampaikan Gubsu Edy Rahmayadi ketika memberikan arahan kepada para ASN di lingkungan Kantor Gubsu, Selasa (19/2) di Aula Raja Inal Siregar lt 2 Kantor Gubsu, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan.

Gubsu menginstruksikan para ASN selalu mengantongi daftar Tupoksi masing-masing pegawai. Hal tersebut dilakukan agar para ASN selalu mengingat tugasnya dalam melayani masyarakat Sumut. Para ASN yang sudah memiliki daftar Tupoksi pun diminta Gubsu untuk berdiri. “Dulu saya pernah meminta kalian untuk selalu mengantongi daftar Tupoksi, ayo mana tunjukkan,” kata Gubsu.

Menanggapi hal itu, beberapa ASN berdiri dan memperlihatkan kertas yang berisi daftar Tupoksi kepada Gubsu. Melihat hal itu, Gubsu pun memberi apresiasi dengan memberi uang Rp100.000 per orang. “Saya menyuruh ini karena bermanfaat, kalau tidak bermanfaat, tidak akan saya suruh, saya sayang sama kalian,” kata Gubsu.

Disampaikan juga, di dunia ini Tuhan menciptakan 4 golongan. Pertama adalah ulama. Ulama memberi panutan kepada semua golongan lainnya, yakni pemimpin, orang kaya, dan orang miskin. Keempatnya harus saling berhubungan agar terwujudnya dunia yang makmur dan sejahtera.

Berikutnya adalah pemimpin. Pemimpin harus mengayomi orang kaya dan orang miskin. Semantara itu, orang kaya menyantuni para orang miskin. “Serta orang miskin harus mendoakan semuanya agar semuanya makmur dan sejahtera,” ujarnya.

Usai memberikan arahan, Gubsu menginstruksikan para ASN muslim salat berjamaah di Masjid Agung Medan. Tidak hanya itu, Gubsu juga berpesan agar ASN yang beragama Kristen harus hadir di setiap kebaktian agama Kristen yang diadakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Suasana yang penuh keakraban tersebut sesekali diselingi tawa para ASN. Terkadang pula para ASN mendengarkan Gubsu dengan hikmat.

Turut hadir pada kesempatan tersebut pimpinan organsisasi perangkat daerah, serta ratusan aparatur sipil negara di lingkungan kantor Gubsu, termasuk pejabat eselon III dan IV. (prn/ila)