MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Dalam Negeri menyayangkan lemahnya komunikasi dan koordinasi yang terjalin sejauh ini antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Padahal sudah ada ketentuan dan kesepakatan yang terbangun sebelumnya, bahwa APIP dan APH mesti melakukan pertemuan secara berkala.

“Minimal tiga bulan sekali. Amatan kami tidak ada terlihat pertemuan berkala antara APIP dan APH. Hal kedua, kita memang belum lahirkan SOP (Standar Operasional Prosedur), tapi insyaallah saat ini naskah final segera diterbitkan,” kata Inspektur II Kemendagri, Sugeng Hariono saat acara Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (MoU) APIP dengan APH Terkait Penanganan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Sumatera Utara 2019 di Convention Hotel Tiara Medan, Rabu (20/2).

Turut hadir dalam acara, sebagai leading sector Inspektur Provinsi Sumut, OK Hendry, Koordinator Bidang Pidsus Kejatisu, Sarjono Turip, Dirkrimsus Poldasu, Kombes Pol Rony Samtama, sejumlah kepala daerah se Sumut, para Kapolres di jajaran Poldasu, para Kasipidsus se jajaran Kejatisu, para inspektur se Sumur dan sejumlah pimpinan OPD Pemprovsu, pemkab dan pemko se-Sumut.

Sugeng Hariono mengatakan, setelah forum ini akan ada pertemuan lanjutan yang langsung dikomandoi presiden di Jakarta, guna menyinergikan APIP dan APH agar dalam implementasi tugas dan tanggung jawabnya tidak tumpang tindih atau jalan sendiri-sendiri.

“Selanjutnya nanti kami transfer ke satu sistem informasi secara online. Rencana kita pada 20 Maret (SOP) terkait ini akan diluncurkan. Apalagi ini kan berawal dari arahan presiden pada 2015. Dan dalam waktu dekat presiden akan kumpulkan kita untuk evaluasi. Salah satu yang dibahas adalah evaluasi kita atas arahan presiden tersebut,” katanya.

Selain pertemuan APIP dan APH yang belum rutin, menurut pihaknya, Forkompimda se Sumut juga belum melakukan pembahasan secara berkala tentang sinergitas keduanya, sehingga pelaksanaan penegakkan hukum dapat berjalan maksimal yang dimulai dari laporan pengaduan masyarakat (dumas).

“Idealnya dumas bisa disampaikan kepada tiga pihak, baik Inspektorat, polisi ataupun kejaksaan. Lingkup ketiga dari kerjasama kita ini sudah sama-sama kita ketahui dan tinggal dimatangkan dengan adanya SOP. Disisi lain, APIP harusnya dapat memberikan pendapat ke APH untuk menyikapi setiap dumas. Pada forum ini kita akan sepakati agar nantinya dilaporkan dalam forum nasional yang akan dipimpin presiden,” pungkasnya.

Kombes Pol Rony Samtama menegaskan, dalam konteks menyikapi dumas dan penegakkan hukum, kehadiran polisi bukan untuk merusak melainkan memperbaiki. Hemat dia, ada sejumlah hal yang perlu dicermati dari sinergitas APIP dan APH di Sumut sejauh ini.

“Pertama soal kompetensi antara APIP dan APH. Menurut saya banyak penyebabnya. Kalau kami sudah ada pelatihan dan training khusus untuk ini. Kami juga pelatihannya simultan dan konsisten. Sementara banyak teman-teman di APIP tidak berani (dalam penegakkan hukum). Ini yang perlu nanti dilaporkan ke pusat,” katanya.

Masalah kedua, lanjutnya, tak bisa dipungkiri karir ASN sebagai pejabat Inspektorat tidak bertahan lama. Padahal sebelumnya pejabat itu sudah ikut pelatihan dimana-mana, namun ketika ganti kepala daerah justru dipindah ke instansi lain. “Ketiga selain kuantitas dan kompetensi, ada sebuah pandangan mereka anggap Inspektorat tidak perlu dipintarkan. Karena kalau dia tak punya kemampuan dia lebih baik supaya bisa digiring. Padahal kalau inspektur punya kemampuan baik justru menjadi nilai plus bagi kepala daerahnya. Masalah lain yaitu anggaran operasional APIP. Dalam beberapa kesempatan kami lemparkan dumas mereka bilang anggaran sudah habis. Padahal dumas ini penting. Kita bisa dianggap prokorupsi kalau tidak menindaklanjuti dumas tersebut,” katanya.

Menjawab itu, OK Hendry menyampaikan sebenarnya soal dumas mereka terkadang dapat dari pusat, yakni kementerian/lembaga. Ia mengingatkan para kepala daerah yang hadir agar kedepan memberikan porsi anggaran lebih besar untuk APIP.

“APIP harusnya diprioritaskan karena dia sebagai ujung tombak. Terkadang APIP daerah ini tidak independen. Selain itu, kewenangannya pun terbatas. Maunya kedepan dia bisa langsung koordinasi ke Kemendagri atau minimal gubernur,” katanya seraya berharap SOP segera dibuat sehingga pihaknya bisa langsung tindak lanjuti di daerah.

Tentang kualitas APIP, OK mengamini kalau terlalu banyak tuntutan yang dirasakan APIP. Selain menindaklanjuti setiap dumas juga melakukan reviev atas anggaran dan lainnya.

“Perlu saya ingatkan ketika penandatanganan MoU, kita lebih banyak fokus di pencegahan saja. Sebab di Mabes Polri sendiri keluarkan anggaran Rp15 juta untuk satu perkara. Sementara objek yang disasar nilai korupsinya dibawah itu. Sebenarnya prinsipnya uang negara harus menjadi prioritas, bukan untuk menjaring orang sebanyak-banyaknya. Saya kira ini bisa jadi bahan pertimbangan kita bersama,” katanya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi C DPRD Medan, Jangga Siregar meminta kepada PD Pasar untuk mendata kembali 57 pedagang Pasar Marelan yang tidak mendapatkan meja atau kios berjualan. Apalagi, berdasarkan pengakuan pedagang bahwa mereka sudah membayar uang meja atau lapak tersebut.

“Kasihan pedagang yang sudah bayar untuk mendapatkan meja dan kios, tapi mereka belum mendapatkan lapak di Pasar Marelan. Jadi, diminta untuk mendata kembali jumlah pedagang yang belum mendapatkan lapak baik meja maupun kios,” kata Jangga, kemarin (20/2). Jangga mengaku, dirinya sudah melakukan peninjauan ke Pasar Marelan. Dari hasil peninjauan tersebut, mendesak PD Pasar menyegerakan untuk memfasilitasi ke-57 pedagang yang belum mendapatkan meja dan kios untuk berjualan.

“Prinsipnya, kita ingin agar pedagang yang sudah setahun lebih belum mendapatkan meja dan kios tidak merasa terzolimi. Artinya, mereka harus mendapatkan haknya,” ujarnya. Salah seorang pedagang Marelan, Muklis mengaku, meminta keadilan karena meskipun sudah membayar lapak hingga kini tidak mendapatkan meja dan kios. “Sudah membayar Rp3 juta, tapi belum dapat lapak juga sampai sekarang,” akunya. Tak jauh beda disampaikan pedagang lainnya, P Simanjuntak. Namun, dia telah mendapatkan lapak tetapi tidak sesuai harapan. “Saya bayar Rp15 juta, tapi hanya dikasih lapak yang berkanopi dan letaknya diatas parit,” katanya.

Sementara, Kepala Pasar Marelan, M Din Tarigan mengatakan, pihaknya telah memfasilitasi 57 pedagang untuk menempati kios maupun lapak di Pasar Marelan. Meskipun, mereka belakangan mendaftarkan diri. Akan tetapi, pedagang tersebut menolak dan memilih bertahan untuk berjualan di luar bangunan pasar atau kaki lima. “Sudah kita fasilitasi 57 pedagang itu untuk masuk ke dalam berjualan. Namun, mereka tidak mau dengan alasan kios dan lapak yang diberikan sepi pembeli. Sehingga, tetap bertahan di luar (kaki lima) untuk berjualan,” kata M Din. Diutarakannya, kios dan lapak yang diberikan kepada pedagang tersebut letaknya beberapa berada di bagian dalam lantai 1 dan 2. Sebab, bagian depan lantai 1 sudah penuh dan telah dilakukan pengundian. “Mereka meminta kios/lapak di bagian depan lantai 1. Kita tidak mungkin memberikannya karena telah ditempati pedagang lain lewat pengundian. Jadi, kita tempatkan di bagian dalam lantai 1 dan sebagian lagi di lantai 2. Namun, mereka menolak dan meminta pengundian ulang,” jelasnya.

Ia menyebutkan, kios dan lapak di bangunan baru Pasar Marelan masih menampung hingga 100 lebih pedagang. Apalagi, kondisi di lantai 2 sudah tinggal finishing saja. “Jadi, yang jelas kita tidak ada niat sedikit pun untuk menipu pedagang. Maka dari itu, solusinya kepada 57 pedagang yang mengaku sudah membayar uang muka, silahkan datang ke kantor Pasar Marelan mendaftarkan diri lagi dengan membawa dokumen persyaratan,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim Gabungan Pemko Medan dikomandoi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan melanjutkan kembali penertiban terhadap loket bus yang masih beroperasi di sepanjang Jalan Sisingamangaraja, Rabu (20/2).

Kali ini penertiban dilakukan dengan ‘mengusir’ bus-bus dari loket yang masih beroperasi tersebut. Sebab, loket bus tidak diperkenankan beroperasi di sepanjang Jalan Sisingamangaraja.

Seperti biasa penertiban yang dilakukan selain melibatkan petugas Dishub Kota Medan, juga didukung unsur kepolisian dan jajaran kecamatan. Tercacat, ada 11 loket bus Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP)/Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang ditemui masih beroperasi.

Adapun kesebelas loket bus yang kedapatan beroperasi itu yakni PT Putra Melayu, PT Batu Bara, PT Gopas, PT KBT, PT Bayu Raja Trans, PT Parsima, PT Bintang Utara, PT Galant, PT Palapa serta PT Tao Toba Indah. Meski ada penolakan namun secara umum proses penertiban berjalan dengan lancar.

Tim gabungan memaksa seluruh bus yang ada di loket-loket bus untuk meninggalkan lokasi, sebab Pemko Medan telah menyediakan tempat yang representatif untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal Terpadu Amplas. Dengan berat hati, seluruh pengemudi akhirnya meninggalkan loket bus masing-masing.

Selain menertibkan loket bus, tim gabungan juga menertibkan parkir berlapis di sepanjang Jalan Sisingamangaraja. Selain memicu kemacetan, parkir berlapir juga sangat mengganggu estetika kota. Termasuk, menertibkan kenderaan bermotor yang parkir di atas trotoar karena mengganggu dan menghalangi masyarakat pengguna jalan yang melintas.

Setelah itu, tim gabungan melanjutkan penertiban parkir liar dan berlapis di Jalan Brigjen Katamso, persisnya depan Rumah Makan Gumarang. Kenderaan bermotor yang parkir, terutama roda empat menyebabkan ruas jalan berkurang sehingga mengganggu kelancaran kenderaan yang melintas.

Selanjutnya penertiban parkir liar dan berlapis diteruskan ke Jalan Pandu, depan Stasiun kereta Api serta Jalan Ahmad Yani (kawasan Kesawan). Di tempat itu, tim gabungan melakukan penilangan terhadap 3 unit kenderaan bermotor roda empatyang kedapatan parkir sembarangan serta melakukan pengembokan terhadap ban depan. Tindakan tegas dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pemilik kenderaan sehingga tidak parkir sembarangan kembali.

Usai penertiban, Asisten Umum Setdako Medan selaku Plt Kadis Perhubungan Kota Medan Renward Parapat mengatakan, penertiban akan terus dilakukan hingga kawasan Jalan Sisingamangraja terbebas dari loket bus. ‘’Kita akan terus melakukan penertiban, terlebih bagi pengusaha jasa angkutan yang tidak mengindahkan surat himbauan yang sudah kita beri sebelumnya. Tindakan penertiban ini sebagai bentuk bahwa kita tidak main-main untuk menegakan peraturan yang berlaku,’’ tegas Renward.

Di samping itu, lanjut Renward lagi, selain menertibkan loket bus, petugas juga melakukan penertiban sejumlah parkir liar yang acap kali menjadi biang kemacetan. ‘’Dishub tidak akan berhenti melakukan penertiban parkir liar dan parkir sembarangan agar bisa tertib berlalu lintas karena tertib parkir itu indah,” imbau Renward. (ris/ila)