30 C
Medan
Friday, April 17, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 5560

Sekdaprovsu jadi Ketua Dewas, Pelantikan Dewas PDAM Tirtanadi Terkesan Tertutup

prans/sumut pos Pelantikan: Gubsu Edy Rahmayadi melantik Dewas PDAM Tirtanadi.
prans/sumut pos
Pelantikan: Gubsu Edy Rahmayadi melantik Dewas PDAM Tirtanadi.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melantik dua orang anggota Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara masa bakti 2019-2023 gedung lama Kantor Gubsu, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (18/2).

Adapun yang dilantik, Sekdaprovsu R Sabrina sebagai Ketua Dewas PDAM Tirtanadi merangkap anggota, Sekretaris Dewas merangkap anggota, Ikbal Hanafi Hasibuan dan anggota Dewas, Ir Silmi.

Informasi yang diperoleh Sumut Pos, pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan itu dilakukan secara tertutup, dan jadwalnya terkesan disembunyikan dari awak media. Bahkan Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu yang saban hari berkewajiban membagi informasi kegiatan di lingkungan Pemprovsu kepada wartawan, mengaku tidak mengetahui adanya agenda pelantikan tersebut.

“Kami juga baru dapat agendanya pukul 11.00 WIB,” ujar Kabag Humas pada Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, Indah Dwi Kumala. Pihaknya juga mengaku tidak ada menerima agenda atau kegiatan Gubsu pada hari tersebut. “Belum ada masuk agendanya hari ini,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam arahannya, Gubsu Edy menegaskan kalau kualitas manusia ditentukan oleh kualitas air yang dikelola PDAM tirtanadi. Untuk itu, meminta kepada para pengawas agar dapat bekerja sebaik-baiknya.

Menurutnya, Dewan Pengawas yang terpilih adalah yang terbaik dari yang terbaik. “Insya Allah, ke depan air kita akan memberikan kesejahteraan bagi umat. Selama ini air dianggap enteng sama orang-orang. Bahkan ada air yang terbuang-buang, padahal bisa dibayangkan kalau tak ada air. Ibaratnya, nggak ada beras kita masih bisa cari makanan yang lain, tapi kalau tidak ada air, selesai kita,” ujar Gubsu menjawab wartawan usai pelantikan.

Gubsu lantas mengisahkan pengalamannya di masa kecil kalau kualitas air lebih baik dibandingkan saat ini. “Malah enak pas saya masih kecil dulu. Di Sungai Deli, saya masih bisa bermain air. Sekarang hal itu sudah tidak bisa lagi dilakukan,” katanya.

Dikatakan Gubsu, pelantikan tersebut memang harus segera dilaksanakan. Tujuannya untuk kemajuan Sumut. Begitu pula dengan Dewas BUMD Pemprovsu lainnya, diakuinya akan segera dipilih dan dilantik. “Saya mau segera semuanya, biar cepat orang ini semua (bekerja), perkebunan kita, Dhirga Surya, Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) ini semua segera,” tegasnya. (prn/ila)

Jalan Bakti ABRI Rusak dan Gelap

Fachril/sumut pos JALAN RUSAK: Pengendara melintas di Jalan Bakti ABRI yang rusak.
Fachril/sumut pos
JALAN RUSAK: Pengendara melintas di Jalan Bakti ABRI yang rusak.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sepanjang Jalan Bakti ABRI, Lingkungan 9, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan rusak penuh lubang. Selain itu, jalan tersebut juga minim penerangan sehingga gelap malam hari.

Kerusakan jalan sudah berlangsung sejak setahun belakangan, telah dikeluhkan masyarakat. Karena, jalan yang mengakseskan ke Perumnas Griya Martubung juga minim penerangan.

Masyarakat yang menetap di sekitaran perlintasan jalan itu, mendesak agar jalan itu diperbaiki dan dipasang penerangan lampu, karena dikhawatirkan akan mengundang aksi perampokan.

“Selain rusak, malam hari pasti gelap. Kita kalau lewat jalan ini pasti takut, karena bisa – bisa kena begal. Bayangkan saja, di ujung jalan ini sudah ada korban begal karean jalannya gelap,” sebut Syamsul, Senin (18/2).

Dikatakan pria berusia 47 tahun ini, jalan yang kondisi sudah rusak selalu dilintasi masyarakat sebagai jalan alternatif menuju ke Perumnas Griya Martubung. Apabila, kondisi jalan rusak dan gelap tidak diperhatikan, masyarakat akan mendesak untuk mendatangi kantor camat.

“Kita sudah laporkan ke pihak kecamatan, tapi belum ada penjelasan. Yang jelas, kita minta dalam waktu cepat ini agar jalan itu dibenahi dan diberikan penerangan,” pinta Syamsul.

Sementara itu, Lurah Martubung, Fadli mengatakan, kondisi jalan rusak dan gelap itu sudah dilaporkannya ke dinas terkait.

“Sudah kita laporkan kemarin hasil Musrembang, sudah ada pengecekan dari dinas terkait. Mudah – mudahan tahun ini akan program perbaikan ke jalan itu,” katanya. (fac/ila)

Warga Lorong Jaya, Gang Sawah, Kelurahan Mabar, Minta Lampu Jalan

no picture
no picture

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hariyadi, warga Lorong Jaya, Gang Sawah, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, mengeluhkan tidak adanya penerangan lampu jalan di setiap lorong tempat tinggal mereka.

“Kami tahu, penerangan di jalan besar sudah ada. Tapi, untuk di gang dan lorong sama sekali tidak pernah ada anggaran dari pemerintah. Selama ini, hanya memamfaatkan dana swadaya masyarakat,” ungkap Hariyadi di depan Anggota DPRD Medan, M Nasir saat melaksanakan reses tahun pertama 2019.

Selain itu, Hariyadi mengharapkan adanya tempat pembuangan sementara (TPS) sampah di Mabar. Sehingga, masyarakat dapat menempatkan sampah yang akan dibuang di TPS disediakan. “Bagaimana masyarakat mau buang sampah pada tempatnya, kalau TPS dan truk sampah tidak ada. Pasti masyarakat membuang ke sungai dan sembarangan. Kami minta ini untuk segera dipikirkan oleh pemerintah,” harap Haryadi.

Mendengar itu, Nasir akan menyampaikan keluhan masyarakat Mabar dalam rapat anggaran bersama Pemko Medan, keluhan itu akan menjadi prioritas untuk dievaluasi kepadannya.

“Masalah penerangan dan sampah, menjadi catatan saya. Ini akan kita sampaikan kepada Pemko Medan untuk segera dibenahi,” ucap Nasir di hadapan Lurah Mabar, Rendi Siregar, tokoh masyarakat serta puluhan masyarakat.

Politisi PKS ini memaparkan, memasuki tahun ke – 5 menjadi anggota DPRD dari wilayah Medan Utara, berbagai program telah ia laksanakan. Khusunya masalah administrasi kependuduk sepeti pembuatan KK, KTP dan KK. Saat ini, Disdukcapil terus diminta untuk memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, menerapkan peraturan daerah (Perda) masalah pengangkatan kepling, mutu makana berlabel halal serta pembenahan masalah drainase untuk mengatasi banjir.

“Kita tahu, banyak persoalan terjadi di masyarakat. Hari ini saya sampaikan, program itu sudah dilakukan evaluasi setiap tahun di dewan bersama penanggung jawab regulasi dari Pemko Medan,” terang Nasir.

Dalam kesempatan itu, Nasir mengajak masyarakat untuk memerangi narkoba yang kini sudah sangat mengkhawatirkan. Harapannya, kepling dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk melawan para bandar narkoba.

“Kita tahu, narkoba sudah sangar membahayakan di lingkungan masyarakat. Saya betetapan membidangi masalah hukum. Mari kita sama – sama melawan, untuk itu silahkan laporkan ke saya, agar para bandar narkoba ini bisa kita sampaikan ke penegak hukum,” sebut Nasir.

Pada akhir pemaparannya, Nasir menyebutkan, Kota Medan belakangan ini sudah mendapat predikat kota terkotor. Untuk itu, masyarakat harus sadar bersama membersihkan sampah dan membenahi drainase, agar lingkungan dapat bersih dan indah.

“Masalah sampah adalah prioritas, untuk mengatasi itu, kita perlu gotong royong. Agar lingkungan tempat tinggal kita bersih dan indah,” ujar Nasir. (fac/ila)

Pemprovsu Cicil Lagi DBH Pemko Medan, Sisa Utang Rp100 M Lebih

no picture
no picture

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) kembali membayar utang Dana Bagi Hasil (DBH) pajak kendaraan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Namun, utang yang dibayarkan Pemprovsu dicicil lagi atau belum dilunasi.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemko Medan, Irwan Ibrahim Ritonga menyebutkan, utang yang dicicil lagi Pemprovsu sebesar Rp100 miliar lebih. Pembayaran tersebut untuk melunasi utang DBH 2018.

“Ada Pemprovsu transfer lagi sekitar Rp100 miliar utang melunasi tunggakan 2018. Sedangkan utang DBH 2017 senilai Rp165 miliar, sudah dilunasinya pada pembayaran pertama Rp394 miliar,” kata Irwan.

Disebutkan Irwan, sisa utang DBH 2018 diperkirakan Rp100 miliar lebih lagi. Pembayarannya belum tahu kapan dilakukan, apakah dicicil lagi atau dibayar lunas. “Pembayaran pertama dan kedua jika ditotal, baru sekitar Rp494 miliar yang dibayarkan. Padahal, utang mereka sekitar Rp600 miliar untuk DBH 2017 dan 2018. Jadi, utang mereka diperkirakan sekitar Rp100 miliar lebih lagi,” sebutnya.

Irwan mengaku, saat ini instansi Pemprovsu terkait sedang menghitung kekurangan sisa utang DBH 2018. Selain itu, menunggu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut. “Katanya begitu, masih dihitung lagi penerimaan DBH 2018 Pemko Medan untuk triwulan keempat dan menunggu audit BPK. Jadi, belum tahu kapan dibayar mereka,” ucapnya.

Ia menambahkan, diharapkan Pemprovsu membayarkan penuh sisa utang DBH tersebut sehingga tidak lagi terbebani pada tahun 2019 ini dengan estimasi sekitar Rp741 miliar. “Mudah-mudahan dibayar lunas, supaya tidak ada utang lagi dan tinggal membayarkan penerimaan 2019,” tandas Irwan.

Ketua Komisi A DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu mengatakan, Pemprovsu diminta jangan berutang lagi soal DBH pajak kendaraan. Sebab, dana tersebut sudah diproyeksikan untuk berbagai proyek pembangunan di Medan. “Jika DBH terutang, maka sudah pasti pembangunan di Medan terhambat. Sebab, perolehan DBH sudah dicatat ke dalam APBD,” ujarnya. (ris/ila)

Anggota DPRD Medan, M Nasir Tampung Aspirasi Warga , Tolong Pak, Lorong Jalan Kami Gelap…

Smilingkids for Sumut Pos RESES: Anggota DPRD Medan, M Nasir saat menampung aspirasi warga di Lorong Jaya, Gang Sawah, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli.
Smilingkids for Sumut Pos
RESES: Anggota DPRD Medan, M Nasir saat menampung aspirasi warga di Lorong Jaya, Gang Sawah, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hariyadi, warga Lorong Jaya, Gang Sawah, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, mengeluhkan tidak adanya penerangan lampu jalan di setiap lorong tempat tinggal mereka.

“Tolong pak, lorong jalan kami gelap. Kami tahu, penerangan di jalan besar sudah ada. Tapi, untuk di gang dan lorong sama sekali tidak pernah ada anggaran dari pemerintah. Selama ini, hanya memamfaatkan dana swadaya masyarakat” ungkap Hariyadi di depan Anggota DPRD Medan, M Nasir saat melaksanakan reses tahun pertama 2019.

Selain itu, Hariyadi mengharapkan adanya tempat pembuangan sementara (TPS) sampah di Mabar. Sehingga, masyarakat dapat menempatkan sampah yang akan dibuang di TPS disediakan. “Bagaimana masyarakat mau buang sampah pada tempatnya, kalau TPS dan truk sampah tidak ada. Pasti masyarakat membuang ke sungai dan sembarangann

Kami minta ini untuk segera dipikirkan oleh pemerintah,” harap Haryadi.

Mendengar itu, Nasir akan menyampaikan keluhan masyarakat Mabar dalam rapat anggaran bersama Pemko Medan, keluhan itu akan menjadi prioritas untuk dievaluasi kepadannya.

“Masalah penerangan dan sampah, menjadi catatan saya. Ini akan kita sampaikan kepada Pemko Medan untuk segera dibenahi,” ucap Nasir di hadapan Lurah Mabar, Rendi Siregar, tokoh masyarakat serta puluhan masyarakat.

Politisi PKS ini memaparkan, memasuki tahun ke – 5 menjadi anggota DPRD dari wilayah Medan Utara, berbagai program telah ia laksanakan. Khusunya masalah administrasi kependuduk sepeti pembuatan KK, KTP dan KK. Saat ini, Disdukcapil terus diminta untuk memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, menerapkan peraturan daerah (Perda) masalah pengangkatan kepling, mutu makana berlabel halal serta pembenahan masalah drainase untuk mengatasi banjir.

“Kita tahu, banyak persoalan terjadi di masyarakat. Hari ini saya sampaikan, program itu sudah dilakukan evaluasi setiap tahun di dewan bersama penanggung jawab regulasi dari Pemko Medan,” terang Nasir.

Dalam kesempatan itu, Nasir mengajak masyarakat untuk memerangi narkoba yang kini sudah sangat mengkhawatirkan. Harapannya, kepling dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk melawan para bandar narkoba.

“Kita tahu, narkoba sudah sangar membahayakan di lingkungan masyarakat. Saya betetapan membidangi masalah hukum. Mari kita sama – sama melawan, untuk itu silahkan laporkan ke saya, agar para bandar narkoba ini bisa kita sampaikan ke penegak hukum,” sebut Nasir.

Pada akhir pemaparannya, Nasir menyebutkan, Kota Medan belakangan ini sudah mendapat predikat kota terkotor. Untuk itu, masyarakat harus sadar bersama membersihkan sampah dan membenahi drainase, agar lingkungan dapat bersih dan indah.

“Masalah sampah adalah prioritas, untuk mengatasi itu, kita perlu gotong-royong agar lingkungan tempat tinggal kita bersih dan indah,” ujar Nasir. (fac/ila)

Kuatkan Fungsi Dakwah Pendidikan dan Amal Sosial, Al Washliyah Medan Gelar Pengajian Bulanan

istimewa/sumut pos BERSAMA: Pengurus Al Washliyah Medan berfoto bersama usai pengajian di Masjid Silaturahim, Jalan Garu 3, Medan.
istimewa/sumut pos
BERSAMA: Pengurus Al Washliyah Medan berfoto bersama usai pengajian di Masjid Silaturahim, Jalan Garu 3, Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menyahuti fungsi organisasi yang bergerak di bidang Pendidikan, Dakwah dan Amal Sosial, Al Washliyah Medan menggelar pengajian bulanan di Masjid Silaturrahim, Jalan Garu 3 Medan Amplas, Jumat (15/2) lalu. Kegiatan ini akan digelar rutin setiap bulan menjangkau seluruh kecamatan dan kelurahan di Medan.

Ketua Al Washliyah Medan, Drs A’zam Nasution mengatakan pengajian ini digelar untuk menguatkan fungsi dakwah dengan isi penguatan nilai-nilai Islam dan pembelajaran kehidupan berbangsa bernegara. Sehingga umat Islam tidak terlalu terfokus dengan politik.

“Banyak ormas-ormas islam mengedepankan kepentingan majelis siasah. Bukan meneruskan apa yang dikatakan ulama terdahulu, urusan dakwah dan pendidikan. Boleh memahami politik tapi sering kali tertinggal mengawal umat. Pendidikan dan amal sosial penting di tengah masyarakat,” kata A’zam, Senin (18/2).

“Bagaimana umat bisa terjaga didekati agar tidak serta merta oportunis dengan janji tanpa dibekali ilmu dan amal. Jadi yang dilakukan ulama terdahulu sejalan dengan aktivitas masyarakat dibentengi dengan ilmu agama dan masyarakat diisi dengan nuansa keagamaan dan kegiatan remaja di mesjid,” tambahnya.

Kegiatan ini menurut A’zam akan digelar menjangkau daerah kotamadya sampai lingkungan bahkan RT/RW.”Roadshow tiap bulan mulai cabang hingga ke ranting. Mungkin bisa empat sampai lima kali pertemuan dalam satu bulan. Pindah-pindah ke-21 kecamatan dan 151 kelurahan. Termasuk tingkat lingkungan. Tidak tertutup juga di luar Al Washliyah yang jadi pembicara,” bebernya.

Sementara itu Ustad H.Muhammad Nasir Lc MA dalam tausyiahnya menggambarkan bagaimana pasang surutnya Islam dari masa Rasulullah turun kepada sahabat yang tidak pernah sepi dan berbagai gejoiak fitnah.

Sebagaimana dikutipnya dalam hadits yang diriwayatkan Huzaifah lbnu Yaman bahwa terbunuhnya Utsman Bin Affan merupakan salah satu fitnah politik. Di akhir ceramahnya beliau menekankan agar kita kembali kepada jati umat islam untuk kembali kepada apa yang diwarisi oleh para ulama ulama terdahulu.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Majelis Amal Sosial Al Washliyah Medan, dr H Hanif Fahri, Ketua Majelis Pendidikan Dedi Suhairi SPdI, Sekretaris Majelis Kader, Abdul Wahab Absam SHI dan Sekretaris Majelis Dakwah, H Mu’as Tanjung SPdl, Ketua PC Al Washliyah Medan Amplas, Daud Masyur Ade dan segenap pengurus lainnya. (don/ila)

Tuntut Kasus-kasus Korupsi Mengendap, Masyarakat Peduli Demo Polres Nias

aditia laoli/sumut pos TERIMA: Wakapolres Nias, Kompol Eliaman Zalukhu didampingi Kanit tipikor Polres Nias Ipda Fahmi menerima pernyataan sikap dari Forum Masyarakat Peduli Kepulauan Nias, diserahkan pimpinan aksi Helpianus Gea.
aditia laoli/sumut pos
TERIMA: Wakapolres Nias, Kompol Eliaman Zalukhu didampingi Kanit tipikor Polres Nias Ipda Fahmi menerima pernyataan sikap dari Forum Masyarakat Peduli Kepulauan Nias, diserahkan pimpinan aksi Helpianus Gea.

NIAS, SUMUTPOS.CO – Seratusan massa yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Kepulauan Nias, berunjukrasa di Polres Nias, Senin (18/2).

Dalam orasinya, mereka menuntut beberapa kasus korupsi yang penanganannya tidak jelas atau mengendap seperti kasus Proyek Pemantapan Pertapakan Kantor Bupati Nias, Kantor DPRD Nias dan Jalan menuju Kecamatan Gunungsitoli Selatan tahun 2007, serta kasus-kasus limbah Rumah Sakit Betesda, di Desa Ombolata Simaenari, Gunungsitoli.

Menurut massa proyek yang diduga fiktif tersebut, merugikan keuangan negara sebesar Rp 2.199.000.000, dan telah dilaporkan ke Polres Nias sesuai Surat Perintah Penyelidikan (SPP) Nomor : Pol-Lidik/427/VIII/2008 tanggal 25 Augustus 2008 lalu, dan menyeret Ir Lakhomizaro Zebua, yang kini menjabat Wali Kota Gunungsitoli.

“Kasus ini sudah sepuluh tahun dilaporkan, namun sampai saat ini belum ada kejelasan, kami berharap Polres Nias dapat menuntaskannya sehingga orang-orang yang diduga terlibat didalamnya memperoleh kepastian hukum. Kalau kasus ini tidak tuntas, maka timbul pertanyaan ada apa dengan Polres Nias,”ujar koordinator aksi Helpianus Gea.

“Kita ketahui bersama, bahwa bapak Ir Lakhomizaro Zebua yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Gunungsitoli ikut terseret karena dimasa beliau menjabat Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Nias kasus dugaan korupsi ini terjadi, tentu kita berharap kasus ini tidak membuat beliau terganggu dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Wali Ko ta Gunungsitoli”,kata orator demo lainnya.

Massa juga mendesak Porles Nias mengusut Rumah Sakit Betesda yang menurut mereka membuang limbah sembarangan, dan melakukan penyelidikan terkait layanan pembayaran BPJS yang diduga banyak dimanipulasi oleh oknum tertentu di RS Betesda.

“Limbah RS Betesda sangat mengganggu kenyamanan warga sekitar, terlebih dari serangan penyakit. Kami minta operasional RS Betesda dihentikan sementara, sampai adanya ketetapan hukum yang jelas”,kata Helpi.

Wakapolres Nias, Kompol Eliaman Zalukhu, yang mewakili Kapolres Nias datang menjumpai demontran di Gerbang Polres Nias, mengaku belum memahami kasus tersebut karena baru lima bulan tugas di Polres Nias. Sehingga untuk memberikan penjelasan kepada massa, Wakapolres Nias kemudian mengarahkan kepada Kanit Tipikor yang turut mendampingi.

“Seyogianya yang menerima rekan-rekan adalah bapak Kapolres, kebetulan beliau sedang tugas diluar. Selaku putra daerah dan lahir di nias ini terharu mendengar kasus ini, dan kalau memang banyak kasus korupsi seperti yang bapak bacakan tadi, maka begini-beginilah kampung kita ini. Silahkan pak Kanit Tipikor menjelaskan secara terbuka, jangan ada yang ditutupi”,ujar Wakapolres.

Sementara Kanit tipikor Polres Nias Ipda Fahmi, mengatakan akan mempelajari kembali kasusnya. Karena hingga saat ini belum ditemukan kerugian negara. Ipda Fahmi meminta massa kerja sama mengungkap kasus ini.

“Kalau ada di antara rekan-rekan yang lebih mengetahui kasus ini, dan punya dokumen pendukung silahkan disampaikan, kami terbuka. Bantu kami mengungkap kasus ini, yang jelas kami tidak punya kepentingan pada kasus ini”,pungkas Fahmi yang juga mengaku masih baru bertugas di Polres Nias.

Terkait kasus RS Betesda, Ipda Fahmi menjelaskan kasus itu sudah lebih dulu ditangani Polda Sumut. Namun demikian, dirinya berjanji akan berusaha menanyakan sejauh mana pengangan kasus tersebut ke Polda Sumut.

“Kasus itu sudah ditangani Polda Sumut, kan tidak mungkin double. Namun kami akan menanyakan ke Polda sudah sampai dimana penanganan kasus itu”,tandas Fahmi.

Usai mendengar penjelasan Ipda Fahmi, massa kemudian beranjak menuju Kejaksaan Negeri Gunungsitoli mempertanyakan kebenaran fotocopy berita acara pelaksanaan penahanan terhadap tersangka kasus korupsi Ir Lakhomizaro Zebua dalam kasus Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA).

Yang mana Ir Lakhomizaro Zebua saat itu sebagai pimpinan proyek P2JK2 tahun 2001 Kabupaten Nias. Menurut demonstran, surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2006, dan telah tersebar dan menjadi konsumsi masyarakat luas.

Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Futin Helena Laoli SH MH yang datang menemui massa mengatakan, jika isu tersebut tidak benar karena belum pernah ditetapkan tersangka apalagi berita acara penahanan.

“Penetapan tersangka tidak pernah ada dan belum pernah diregister. Berita acara penahanan itu tidak benar, jika ada dokumen silakan disampaikan kepada kami”, tegas Kajari. (mag-5/han)

Peringati HKN 2019 di Sergai, Soekirman: Tanamkan Budaya Baca Sejak Usia Dini

surya/sumut pos TALI ASIH: Bupati Ir H Soekirman didampingi Wabup H Darma Wijaya memberikan Tali asih kepada ASN Pemkab Sergai yang memasuki masa purna bakti, Senin (18/2).
surya/sumut pos
TALI ASIH: Bupati Ir H Soekirman didampingi Wabup H Darma Wijaya memberikan Tali asih kepada ASN Pemkab Sergai yang memasuki masa purna bakti, Senin (18/2).

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Tahun 2018, Kabupaten Serdangbedagai salah satu penerima manfaat program revitalisasi pengembangan perpustakaan umum Nasional RI melalui transformasi pelayanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional RI, dimana perpustakaan bukan hanya berpedoman dengan buku, tapi harus ada inovasi yang berperan untuk kreativitas masyarakat.

Demikian disampaikan Bupati Ir H Soekirman saat memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) tahun 2019 di halaman kantor Bupati Sergai Seirampah, Senin (18/2). Bupati Soekirman mengatakan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai wahana pendidikan harus mampu mengembangkan, mengakses, memahami dan menggunakan informasi secara cerdas melalui gerakan Literasi dan Budaya membaca.

Oleh karena itu, sambung Bupati Soekirman, budaya baca seharusnya ditanamkan sejak usia dini di lingkungan keluarga sebagai upaya untuk menjadikan keluarga sebagai tempat pembelajaraan dengan melibatkan publik peran serta warga, sekolah, guru, peserta didik, orang tua, akademisi, dunia usaha dan pemangku kepentingan untuk menumbuh kembangkan budaya Literasi di mulai dari tingkat sekolah menjadi Gerakan Literasi.

Dijelaskan Soekirman, perpustakaan merupakan penyedia berbagai koleksi bacaan yang dibutuhkan banyak orang dari berbagai lapisan tanpa membedakan apapun latar belakangnya. Tujuan utama dari Perpustakaan adalah untuk menyediakan koleksi dan layanan dalam berbagai forum media guna memenuhi kebutuhan para pustaka untuk keperluan pendidikan informasi dan pengembangan diri termasuk rekreasi dan pengisi waktu luang. “Hal ini ditindaklanjuti dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perpustakaan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah,” jelasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sergai telah melaksanakan program revitalisasi pengembangan perpustakaan umum melalui transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi dengan kegiatan, Kursus komputer kepada Guru TK se-Kecamatan Perbaungan pelaksanaan pelatihan membatik, mengadakan kegiatan perlombaan melukis bagi anak-anak SD se-Kecamatan Perbaungan, mengadakan kegiatan nonton bareng dan mendongeng yang datang ke perpustakaan secara berkelompok.

Ditambahkan Soekirman, urusan kearsipan merupakan salah satu urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara kita. Sebagai urusan wajib tentunya setiap individu/aparatur, bagian OPD maupun lembaga pemerintah lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib melaksanakan urusan kearsipan ini. Kita yang setiap hari membuat dan menghasilkan administrasi persuratan wajib memahami bagaimana penyelenggaraan dan pengelolaan sebuah arsip yang baik dan benar.

Bupati Soekirman dalam lain hal menyampaikan, bahwa jika masyarakat luar yang tidak mengetahui sejarah Kabupaten Sergai adalah hal yang biasa, namun jika masyarakat Sergai yang tidak mengetahui sejarah daerah sendiri adalah hal yang memprihatinkan.

Oleh karenanya, Soekirman mengisahkan sebuah novel karya Yudhistira ANM Massardi berjudul PENARI DARI SERDANG yang mengangkat kisah berlokasi di Perbaungan. Isi novel tersebut sarat dengan budaya dan sejarah. “Saya berharap dengan inspirasi dari novel yang sebentar lagi akan dibuat Trilogi tersebut akan dapat menyamai novel LASKAR PELANGI yang dibuat menjadi sebuah film fenomenal, yang nantinya meningkatkan kunjungan wisata di Sergai seperti halnya pulau Belitung tempat syuting film Laskar Pelangi tersebut,” ujarnya. (sur/han)

Sosialisasikan Pencatatan Nikah menjadi Pencatatan Perkawinan, Kemenag Madina Gelar Pembinaan P4

ISMED/SUMUT POS PEMBINAAN: Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Mandailing Natal melakukan pembinaan P4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Natal, Senin, (18/2).
ISMED/SUMUT POS
PEMBINAAN: Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Mandailing Natal melakukan pembinaan P4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Natal, Senin, (18/2).

MADINA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Mandailing Natal menggelar pembinaan, dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan (P4) dan Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kantor Urusan Agama Kecamatan Natal, Senin, (18/2)

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam H Ahmad Zainul Khobir, SAg MM mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, Dr H DUR Brutu, MA didampingi Kepala KUA Kecamatan Natal Mangku Aulia, SHI mengatakan, dilaksanakannya kegiatan ini dalam rangka mensosialisasikan PMA Nomor 19 Tahun 2018, yang merupakan penyempurnaan dari PMA Nomor 11 Tahun 2007 kepada seluruh lapisan masyarakat terutama kepada para P3N dan Penyuluh Agama Islam sebagai garda terdepan dan humas dari Kementerian Agama.

Khobir Batubara memaparkan, hal perubahan yang mendasar dari PMA 11 Tahun 2007 ke PMA 19 Tahun 2019 adalah perubahan nama dari “Pencatatan Nikah” menjadi “Pencatatan Perkawinan”.

Menurutnya, PMA ini akan menjadi pedoman penghulu, P4 dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan tugas pencatatan perkawinan.

PMA mengatur hal ihwal pencatatan perkawinan, mulai dari pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan, hingga penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan (berupa kartu elektronik).

“Pasangan suami istri yang sudah melangsungkan aqad nikah, maka akan memperoleh Buku Pencatatan Perkawinan dan Kartu Perkawinan,” jelasnya.

Ditegaskannya, PMA juga mengatur masalah Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4), pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan, serta ketentuan tentang perjanjian perkawinan. Selain itu, PMA 19/2018 juga mengatur pencatatan perkawinan warga negara Indonesia dengan asing atau campuran. (mag-7/han)

Rakor Pasca Erupsi Gunung Sinabung, Relokasi Mandiri Masih Bermasalah

solideo/sumut pos RAPAT: Bupati Karo Terkelin Brahmana SH bersama perwakilan Monev BNPB Kolonel Inf Yufti Senjaya, Dandim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal SE selaku Dansatgas Bencana Erupsi Gunung Sinabung, Kajari Karo Gloria Sinuhaji, Danyon 125 /Smb Letkol Inf Victor Andhika Cokjro, Waka Polres Tanah Karo,Kepala BPBD Provinsi Riadil Akhir Nasution, Kepala BPN Karo Rosalina Tamba, OPD Karo, rapat koordinasi Monitoring penanggulangan pasca bencana erupsi Gunung Sinabung, Senin (18/2).
solideo/sumut pos
RAPAT: Bupati Karo Terkelin Brahmana SH bersama perwakilan Monev BNPB Kolonel Inf Yufti Senjaya, Dandim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal SE selaku Dansatgas Bencana Erupsi Gunung Sinabung, Kajari Karo Gloria Sinuhaji, Danyon 125 /Smb Letkol Inf Victor Andhika Cokjro, Waka Polres Tanah Karo,Kepala BPBD Provinsi Riadil Akhir Nasution, Kepala BPN Karo Rosalina Tamba, OPD Karo, rapat koordinasi Monitoring penanggulangan pasca bencana erupsi Gunung Sinabung, Senin (18/2).

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Terkelin Brahmana SH bersama perwakilan Monev BNPB Kolonel Inf Yufti Senjaya, Dandim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal SE selaku Dansatgas Bencana Erupsi Gunung Sinabung, Kajari Karo Gloria Sinuhaji, Danyon 125 /Smb Letkol Inf Victor Andhika Cokjro, Waka Polres Tanah Karo,Kepala BPBD Provinsi Riadil Akhir Nasution, Kepala BPN Karo Rosalina Tamba, OPD Karo mengadakan rapat koordinasi terkait pelaksanaan Monitoring penanggulangan pasca bencana erupsi Gunung Sinabung, Senin (18/2) siang di kantor Bupati Karo.

Menurut Terkelin Brahmana rapat ini perlu diuraikan laporan segala sesuatu-nya oleh pihak BPBD Karo, pasca erupsi Gunung Sinabung agar pihak pemangku kepentingan lainnya yang hadir saat ini dapat mendengar, mengetahui, dan mengevaluasi sejauh mana kendala dan hambatan yang dihadapi oleh dinas terkait nantinya, ujar Terkelin saat membuka rapat.

Lanjutnya, mulai Relokasi Tahap I (Siosar), Tahap II (Mandiri) dan Tahap II (mandiri) lanjutan, Relokasi Tahap III (Siosar) segera jelaskan dan paparkan, kata Terkelin.

Kalak BPBD Kab. Karo Ir Martin Sitepu mengatakan, pihaknya akan memaparkan kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait desa penerima manfaat, waktu dan jumlah dananya.

Pertama Relokasi Tahap I di Siosar yang mencakup Desa Sukameriah, Simacem, Bekerah telah terbangun rumah 370 KK dan lahan usaha tani 357 KK dalam waktu 2014-2016. Dana yang dikucurkan DSP (dana siap pakai) Rp. 76.576.423.500.

Kedua Relokasi Tahap II (Mandiri) meliputi desa Gurukinayan, Berastepu, Kuta tonggal, Gamber dengan jumlah rumah terbangun untuk 1.655 KK, lahan usaha tani 1.679 KK, waktu 2016-2018 dana Rp. 190.674.100.000 dana Hibah RR TA 2015, dan dana Rp. 41.543.425.000 dari Hibah RR tahun 2017.

Saat ini ada kendala pembangunan 134 unit rumah dihamparan Gg. Garuda belum siap karena pengembang/pemborong yang dipilih masyarakat tidak memenuhi kewajibannya pada bagian lantai, pintu dan jendela. Ketiga Relokaisi Tahap II (Mandiri) lanjutan meliputi desa Gurukinayan, berastepu, Kuta tonggal, Gamber,jumlah 156 KK, lahan usaha tani 179 KK, waktu 2017-2019,dana Rp 24.200.000.000 hibah RR TA 2017,dan dana hibah RR TA 2018 sebesar Rp 4.439.732.000.

Masalah masih ada masyarakat yang memilih lokasi dengan mengandalkan alas hak HGU untuk lahan tapak rumah sebanyak 36 KK, lahan usaha tani 50 KK bahkan masih ada belum menentukan pilihan sebanyak lahan tapak 42 KK, lahan usaha tani sebanyak 83 KK.

Keempat Relokasi Tahap III di Siosar meliputi Desa Sigarang garang, Sukanalu, Mardinding dan Dusun Lau Kawar, rumah 892 KK, lahan usaha tani 1.022 KK, waktu 2018-2020,dengan dana Rp 8.025.000.000 hibah RR TA 2017 dan Dana hibah RR TA 2018 Sebesar Rp 157.278.681.000,929.

Kendala saat ini dana yang turun 27 Desember 2018, untuk pelaksanaan diperlukan Perbub kembali penguatan dalam perubahan penjabaran APBD, perpanjangan sewa rumah sewa lahan baru turun Desember 2018 untuk 2 bulan. Sementara warga menuntut perpanjangan, sewa rumah dan sewa lahan selama 1 tahun. Menyahuti ini, Kolonel Yufti Senjaya mengatakan, setiap permasalahan harus mengutamakan mediasi dengan memanfaatkan Polres, Koramil, Camat kepada masyarakat termasuk ke para pengembang.

Hal senada disampaikan Dandim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal SE mengatakan, pihaknya akan kumpulkan terus keterangan sebagai bukti agar dapat lakukan pengawasan serta pengendalian nantinya.

“Namun demikian, setiap yang ada permasalahan agar dalam rapat hadirkan setiap orang yang mengetahui permasalahan dan menguasai jangan kami disuruh berpikir karena kami bukan tekhnisnya,”tegasnya.

Lain halnya Kajari Karo mengatakan masih terbentur dengan SDM (Sumber Daya Manusia) sebab masih mengutamakan kepentingan pribadi dan ada yang menjanjikan (permasalahan sosial) pihak terkait harus turun ke lapangan. “Jangan hanya diangkat permasalahan didalam rapat, harus ditekan orang yang bersalah agar cepat selesai kalau memang diperlukan,” ungkapnya.

Pihak BPBD Provinsi mengaku selalu siap terdepan untuk mengkordinasikan jika ada hal-hal penting yang harus dikordinasikan ke pihak BNPB Pusat. “Pada prinsipnya kita selalu monitor dan melakukan pengawasan. Jika diminta kita siap untuk mem- fasilitasi sepanjang ada kewenangan di provinsi,” katanya. (deo/han)

1...5,5595,5605,561...15,821Page 5,560 of 15,821

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor