MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, pembangunan Rumah Susun mulai berkembang, diberbagai daerah termasuk Kota Medan kebutuhan akan Rusun cukup meningkat Berangkat dari kebutuhan tersebut, Pemko dan DPRD Medan melahirkan peraturan daerah (Perda) No 11 tahun 2009 tentang rumah susun sebagai payung Hukum.

“Pembangunan Rumah Susun sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 BAB II berlandaskan pada asas kesejahteraan umum, keadilan dan pemerataan, serta keserasian dan keseimbangan dalam berkehidupan,” kata Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Golkar Tengku Eswin ST dalam sosialisasi Perda No 11 tahun 2009 tentang Rumah Susun di Jalan Young Panah Hijau Lingkungan IV Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Minggu (20/1) lalu.

Persyaratan Pembangunan Rumah Susun sebagaimana BAB IV pasal 9 harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Rusun. Namun ada yang perlu digarisbawahi dalam Perda No 11 tahun 2009 ini kata Eswin, bahwa penghuni dalam suatu lingkungan Rumah Susun, baik untuk hunian maupun bukan hunian, wajib membentuk perhimpunan penghuni untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama yang bersangkutan sebagai pemilikan, penghunian dan pengelolaanya, hal ini sebagaimana yang diatur dalam BAB VI, pasal 19 ayat 1.

Dalam Ayat 3 disebutkan, setiap penghuni wajib menjadi anggota perhimpunan penghuni Rumah Susun. Sedangkan pengelolaan terhadap satuan Rumah Susun dilakukan oleh penghuni atau pemilik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ditetapkan oleh perhimpunan penghuni.

Pengelolaan terhadap Rumah Susun dan lingkungannya, lanjut Sekretaris Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Kota Medan ini, dapat dilaksanakan oleh suatu badan pengelola yang ditunjuk atau dibentuk oleh perhimpunan Rumah Susun.

Satuan Rumah Susun, dapat dimiliki oleh perorangan atau badan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan undangan.”Jadi kepada bapak/ibu jika ingin memiliki Rumah Susun silakan asal memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan,” tandas Eswin.

Namun dalam Perda tentang Rumah Susun yang terdiri dari XIII BAB dan 30 pasal ini juga mengatur tentang sanksi pidana, sebagaimana yang diatur dalam BAB X ayat 1, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perda ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50 juta.

Sementara itu Maya, warga yang tinggal di kawasan bantaran sungai Deli memohon kepada Eswin agar tempat tinggal tidak digusur Pemko Medan. “Kalau boleh pak tempat tinggal kami janganlah digusur Pemko, karena kami pun mencari makan disekitar pinggir sungai,” pintanya.

Menjawab keluhan tersebut, Eswin mengatakan, kalau bisa bapak/ibu janganlah tinggal di pinggiran sungai, karena tinggal dipinggir sungai sangat rawan, bahaya senantiasa mengancam bapak/ibu yang tinggal di kawasan bantaran sungai. “Carilah daerah yang aman dan nyaman untuk tempat tinggal,” imbuh Eswin. (adz/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kawasan perbatasan Kota Medan dengan Kabupaten Deliserdang terkadang luput dari perhatian pembangunan di berbagai bidang Salah satu kawasan perbatasan yang kurang diperhatikan, yakni Kelurahan Harjosari II, Medan Amplas.

Berlin Sirait, warga lingkungan 11 Sumber Bakti, Kelurahan Harjosari II mengeluhkan di daerahnya kerap kebanjiran ketika turun hujan dengan intensitas tinggi. Pasalnya, di kawasan tempat tinggalnya tidak ada drainase ataupun parit yang mengalirkan air hujan. “Paritnya gak ada, asal hujan turun pasti banjir,” ujar Berlin menyampaikan keluhannya saat mengikuti kegiatan Reses I Gelombang II Anggota DPRD Medan Hendra DS di Jalan Stasiun Gang Keluarga, Harjosari II, Medan Amplas, kemarin (11/2).

Senada disampaikan Susan, warga Sumber Amal Gang Sawah. Dia meminta kepada Hendra DS agar Pemko Medan membuatkan saluran parit di Gang Sawah. “Sudah lama Gang Sawah ini tidak ada paritnya. Kami meminta kepada Pemko Medan melalui Pak Hendra DS agar bisa diupayakan pembuatan parit,” sebut dia.

Begitu juga disampaikan Sumar Hariatmo, Kepala Lingkungan (kepling) 12. Sumar mengeluhkan ketiadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dari Jalan Stasiun sehingga kawasan itu rawan kriminalitas.

Selain persoalan infrastruktur, warga di kawasan perbatasan tersebut juga mengeluhkan masih banyak yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS Kesehatan gratis.

Menanggapi keluhan warga, Anggota DPRD Medan, Hendra DS mengungkapkan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta proaktif mendengar dan merasakan keluhan yang dialami masyarakat di kawasan perbatasan. Hal itu agar pembangunan kota tidak tertinggal, dari daerah lain yang ada di Medan.

Disebutkan anggota dewan Komisi D ini, warga di Kelurahan Harjosari II membutuhkan saluran drainase atau parit yang tidak ada. Akibatnya, ketika turun hujan mereka kerap kebanjiran. “Pembangunan infrastruktur seperti drainase atau parit sangat diperlukan masyarakat perbatasan. Apalagi, Kelurahan Harjosari II, Medan Amplas berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang,” ungkap Hendra.

Ia melanjutkan, terkait masalah LPJU akan disampaikan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk segera ditindaklanjuti. Sedangkan, persoalan KIS dan BPJS Kesehatan gratis, warga yang miskin dan tidak mampu jangan khawatir.

“Pemko Medan di tahun 2019 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 21 miliar untuk menampung sebanyak 75.000 warga miskin dan tidak mampu berobat. Jadi, bagi yang belum terdaftar bisa melapor ke kepling,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lelang jabatan atau seleksi terbuka 7 kepala dinas (kadis) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) yang telah dibuka Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), hingga kini belum ada pendaftar. Pendaftaran telah dibuka sejak tiga hari yang lalu, 10 Februari.

Kepala BKD dan PSDM Medan, Muslim Harahap mengaku, sepertinya calon pendaftar masih mengurus dan melengkapi berkas persyaratan administrasi yang dibutuhkan.

“Kan masih membaca (persyaratan dan tahapan pendaftaran). Kemungkinan pendaftar enggak mau pertama, artinya saling menunggu ada yang daftar dulu. Jadi, nanti kita lihat beberapa waktu ke depan,” kata Muslim yang dihubungi, kemarin.

Diutarakan Muslim, pendaftar lelang jabatan biasanya akan ramai menjelang waktu masa pendaftaran berakhir. Bahkan, mungkin saja sampai membludak. “Biasanya, menjelang tiga hari mau ditutup pendaftaran baru membludak yang mendaftar. Karena persyaratan administrasi yang dibutuhkan baru lengkap,” sebutnya.

Ia menyatakan, tidak ada batasan maksimal berapa yang mendaftar. Dengan kata lain, berapa pun jumlahnya ditampung dan diseleksi berkasnya. “Dalam lelang jabatan ini, telah dibentik tim pansel (panitia seleksi) yang khusus menangani. Tim tersebut tidak hanya dari Pemko Medan saja, tetapi ada akademisi yang dilitbatkan sehingga lebih independen dan transparan,” tandas dia.

Untuk diketahui, pendaftaran sekaligus seleksi administrasi berakhir pada 24 Februari mendatang. Adapun 7 jabatan pimpinan tinggi pratama yang akan diisi melalui seleksi terbuka itu, yakni Kadis Pemuda dan Olahraga, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan, Kadis Perkim-PR, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Kadis Pencegah dan Pemadam Kebakaran serta Kadis Perhubungan.

Sebelumnya, Sekda Kota Medan Wirya Alrahman menjelaskan, ada 3 tahapan yang akan dilakukan dalam seleksi terbuka tersebut. Selain seleksi administrasi, ada juga test assessment serta test presentasi dan wawancara. (ris/ila)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai memusnahkan barang bukti sabu 180,4 Gr dan 14 butir ekstasi di halaman kantor BNNK Sergai, Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Selasa (12/2).

Pemusnahan dilakukan dengan cara memblender barang bukti yang dipimpin Kepala BNN Sergai, Adlin Tambunan.

Turut mendampingi Kasi Pemberantasan, Kompol Altur Pasaribu; Danramil 11/TB, Mayor Inf D Silalahi; Kajari Sergai Jabal Nur, diwakili JPU Sardo Manullang; Kapolres Sergai AKPB Juliarman Eka Putra Pasaribu diwakili Kanit I Narkoba Ipda M. Sihombing.

Kepala BNN Sergai, Adlin Tambunan mengatakan, pemusnahan barang bukti sabu dan ekstasi ini hasil tangkapan dari tersangka Fauzi Akbar Hutabarat (31) warga Dusun I, Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin.

“Tersangka ditangkap pada hari Kamis 24 Januari 2019 di rumahnya, setelah sebelumnya Unit Berantas BNN melakukan penyelidikan,” kata Adlin.

Dari tangan pelaku, petugas menemukan barang bukti 1 paket kecil, 2 bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga sabu dengan berat bruto 195,74 Gr serta 1 plastik klip berisi 24 butir pil ekstasi di dalam tas sandang pelaku.

Hasil tangkapan tersebut, sebanyak 15,34 gram sabu dan 10 butir batang bukti akan disisihkan ke Laboratorium Forensik sebagai barang bukti di persidangan.

“Pelaku sendiri melanggar pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 112 ayat (2) Subsider Pasal 127 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara,” pungkasnya. (sur/ala)