Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga kini belum mengumumkan nama-nama hasil seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris BUMD, baik untuk gelombang I ataupun gelombang II yang baru-baru ini selesai.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi selaku pemegang saham BUMD Pemprovsu, bahkan mengaku belum menerima hasil dari panitia seleksi untuk seleksi Dewas dan Dekom tahap ke-dua. “Belum, belum sampai di meja saya (hasil seleksi). Nanti akan saya lihat dulu,” katanya menjawab Sumut Pos, Selasa (12/2).

Dia mengatakan sebelum hasil diumumkan, harus berdasarkan proses dengan tim penilai yaitu konseling atau pemahaman terhadap kemampuan diri peserta seleksi. “Oh itu nanti dulu, saya kan harus konseling dulu dengan tim-tim penilai ini,” ujarnya.

Namun untuk hasil seleksi tahap I, dirinya menyebut sudah mengetahui penilaian peserta seleksi dari pansel Kenapa lantas dibuka rekrutmen kedua, karena Edy mau orang-orang yang nantinya duduk di sana tidak sekadar memiliki pengalaman lebih pada bidangnya, namun ada pertimbangan lain bahwa peserta adalah orang jenius soal pendalaman teori dan mampu berkerjasama.

“Ada katanya dari orang-orang memang dia jenius dalam teorinya, tetapi harus juga dipertimbangkan kapasitas pengalamannya di lapangan. Itukah nanti yang kita gabung hasil seleksi kedua gelombang tersebut,” ucapnya.

Mantan Pangkostrad ini menambahkan, nama-nama peserta yang dinyatakan lolos pada seleksi ini, adalah orang-orang yang sudah memenuhi standar. “Yang sudah sampai di meja saya nanti yang memenuhi standar,” katanya.

Untuk diketahui, sebelumnya Pemprovsu resmi membuka kembali pendaftaran calon anggota Dewas dan Dekom BUMD. Dalam pengumuman pendaftaran No 07/Pansel-BUMD 2019 tertanggal 24 Januari 2019 yang diteken Sekdaprov Sumut, R Sabrina selaku panitia disebutkan pendaftaran dibuka 25 Januari. Setelah pendaftaran, pada 28-29 seleksi berkas, 29 Januari pengumuman hasil seleksi berkas, 31 tes tertulis, 1-4 Februari evaluasi hasil ujian tertulis, 6 Februari pengumuman hasil ujian tertulis dan 7 Februari tes wawancara. Tidak disebutkan kapan hasil seleksi dan nama-nama yang dinyatakan lolos diumumkan.

Sebagaimana disebutkan Gubsu sebelumnya, bahwa pendaftaran ini terpaksa dibuka kembali karena pada proses rekrutmen yang digelar Desember 2018 tidak satu pun peserta seleksi yang berkualitas. Namun Edy tidak secara tegas menyatakan bahwa hasil seleksi sebelumnya dibatalkan, karena hingga kini belum ada pengumumuman nama yang dinyatakan lolos.

Dibandingkan dengan pengumuman rekrutmen serupa yang dipublikasikan Desember 2018 lalu terdapat perbedaan. Kali ini, setiap pelamar diharuskan menuliskan BUMD mana yang akan diminati. Seperti PT Dhirga Surya, PT PSU, PD AIJ, PDAM Tirtanadi atau yang lainnya.

Perbedaan yang paling menonjol, di bagian akhir pengumuman kali ini dinyatakan dilarang melamar bagi pelamar yang sebelumnya pernah ikut menjadi peserta seleksi. Sayangnya, hingga hari ini belum diketahui bagaimana hasil seleksi tertulis terhadap 19 nama pelamar yang mendaftar pada pembukaan tahap I, beberapa waktu lalu. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Medan Parlaungan Simangunsong ST mengusulkan kepada Pemko Medan agar melakukan pendataan ulang terhadap kepesertaan warga miskin selaku penerima bantuan apa saja dari pemerintah. Sehingga, bantuan dimaksud tepat sasaran bagi warga yang patut membutuhkan.

Hal itu ditegaskan Parlaungan Simangunsong saat menggelar sosialisasi II Tahun 2019 Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di lapangan komplek KPUM Deli Sejahterah II Blok 27 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, Minggu (10/2). Hadir saat sosialisasi Lurah Terjun Hj Erlina, Kepling 13 S Harahap dan Dinas Sosial Kota Medan Dedy Irwanto Pardede. Juga hadir, tokoh masyarakat, tokoh agama dan ratusan konstituen.

Kata Parlaungan, adapun alasan pengusulan untuk data ulang penerima bantuan karena banyaknya pengaduan warga miskin tidak pernah terjamah bantuan seperti beras miskin (raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan non iuran dan bantuan lainnya.

Disebutkan, banyak warga yang ekonomi mapan tetap saja menda-pat bantuan miskin. “Kita harapkan, warga yang paling miskin lah menjadi prioritas, maka itu kita sarankan data penerima bantuan miskin supaya dikaji ulang,” tambah Parlaungan Simangunsong.

Sebenarnya kata Parlaungan, sistem pelaksanaan dan ketentuan menangani warga miskin sudah diperkuat dengan adanya payung hukum yakni Perda Penanggulangan Kemiskinan. Perda tersebut dilahirkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Medan.

Seperti yang disampaikan Dinas Sosial/Kordinator Kota PKH Kota Medan, Dedy Irwanto Pardede mengaku jika pendataan terakhir warga penerima bantuan PKH di kota Medan yakni Tahun 2015.

Dedy tidak menampik jika kondisi ekonomi peserta penerima PKH saat ini (Tahun 2019) pasti berubah. Artinya, yang sebelumnya prasejahterah sekarang sudah kaya. Maka, pendataan ulang bagi warga Medan selaku penerima bantuan miskin memang sudah patut dilakukan lagi. (adz/ila)

Sebagaimana diketahui, Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap.

Mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sama halnya Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Sedangkan pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan per undangundangan yang berlaku. (adz/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – ‘Mahalnya’ harga tiket pesawat ditambah pemberlakuan bagasi berbayar, menyebabkan penumpang penerbangan domestik beralih ke transportasi kapal laut. Dampaknya, jumlah traffic penerbangan dan penumpang melalui Kualanamu Internasional Airport (KNIA), turun hingga dua digit dibanding tahun lalu. Sebaliknya, penumpang KM Kelud yang bertolak dari Pelabuhan Belawan tujuan Batam, Tanjung Balai Karimun, dan Tanjung Priok, mengalami kenaikan hingga 100 persen.

DATA penumpang KM Kelud yang berangkat selasa (12/2) via Belawan, mencapai 2.884 orang. Jumlah ini mengalami kenaikan 100 persen, dibanding jumlah penumpang pada hari-hari low season tahun sebelumnya.

Kepala Operasional PT Pelni Cabang Medan, Irwansyah, mengatakan hari biasa jumlah penumpang KM Kelud rata-rata hanya 1.200 hingga 1.300 orang. “Namun sejak awal Februarin

jumlah penumpang meningkat. Mungkin karena harga tiket pesawat naik ya. Umumnya penumpang yang berangkat 80 persen tujuan Batam,” jelasnya.

Sejumlah penumpang membenarkan, mereka beralih naik kapal laut, karena harga tiket pesawat yang dinilai mahal, ditambah bagasi yang mesti bayar.

“Biasanya saya naik pesawat. Tapi karena harga tiket pesawat naik, saya pilih naik Kelud. Memang naik pesawat lebih cepat. Tapi ongkosnya bisa mencapai Rp1,2 juta ke Batam. Sebelumnya, harga tiket di bawah 1 juta,” ungkap seorang calon penumpang, Martha Manurung (31), kepada Sumut Pos.

Dibanding harga tiket pesawat yang di atas Rp1 juta, tiket KM Kelud memang cukup murah. Medan-Batam misalnya, untuk Kelas Ekonomi hanya Rp 220 ribu untuk dewasa, bayi hanya Rp27 ribu. Kelas 2B dewasa Rp355 ribu, bayiRp40 ribu. Kelas 2A dewasa Rp 384 ribu, bayi Rp43 ribu. Kelas 1B dewasa Rp559 ribu, bayi Rp61 ribu. Kelas 1A dewasa Rp683 ribu, bayi Rp73 ribu.

Untuk rute Belawan-Jakarta, Kelas Ekonomi dewasa hanya Rp412 ribu, bayi Rp46 ribu. Kelas 2B-D dewasa hanya Rp683 ribu, bayi Rp73 ribu. Kelas 2A-C dewasa Rp741 ribu, bayi Rp79 ribu. Kelas 1B-B dewasa Rp1,086 juta, bayi Rp113 ribu. Kelas 1A-A dewasa Rp1,329 juta, bayi Rp138 ribu.

Diakui wanita yang memiliki bisnis dagang di Batam ini, dirinya merasa rugi naik pesawat sejak awal tahun 2019. Karena pengeluaran bukan hanya harga tiket, tetapi juga biaya operasional menuju ke Bandara Kualanamu. “Jika dihitung-hitung, seluruh biaya yang harus saya keluarkan untuk naik pesawat, sangat mempengaruhi keuntungan bisnis yang saya peroleh,” ungkapnya.

Selama ini, Martha mengirim barang dagangannya dari Batam ke Medan via KM Kelud. Tapi saat berangkat untuk belanja ke Batam, ia selalu naik pesawat. “Tapi belakangan karena harga tiket pesawat naik, saya lebih memilih naik Kelud. Kalau tidak, biaya operasional pasti besar, saya tidak dapat untung,” kata Martha, yang berharap agar harga tiket pesawat dapat kembali ke harga sebelumnya.

Senada, Sulastri (45), juga mengatakan memilih naik KM Kelud karena lebih murah. Biasanya, ibu rumah tangga ini terbang ke Batam naik pesawat. Namun sejak harga tiket pesawat dan biaya bagasi naik, dia memilih naik KM Kelud.

“Saya biasa naik pesawat. Tapi karena ongkos bagasi naik, saya pilih naik KM Kelud. Karena saya banyak bawa barang,” ujarnya.

Penumpang Pesawat Turun Drastis

Penurunan jumlah penumpang pesawat diakui Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Kualanamu, Bayuh Iswantoro. Kepada wartawan, Selasa (12/2) siang, Bayuh mengatakan, penurunan jumlah penumpang yang berangkat maupun tiba di Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) Kabupaten Deliserdang, mencapai 19,9 persen.

“Januari tahun lalu, jumlah penumpang via KNIA mencapai 963.894 penumpang. Sedangkan Januari tahun ini hanya 763.894 penumpang. Turun 189.762 penumpang atau 19,9 persen dibanding tahun lalu,” katanya.

Selain penurunan jumlah penumpang, juga terjadi penurunan jumlah traffic penerbangan hingga 23 persen. Yakni dari 7.336 penerbangan pada Januari 2018, turun menjadi 5.602 penerbangan pada 2019. Atau terjadi penurunan sebanyak 1.734 penerbangan atau 23,6 persen.

“Selain itu, tercatat pula 1.904 pembatalan penerbangan pada Januari 2019. Padahal jumlah pembatalan penerbangan pada Januari 2018 hanya 314 kali,” tutur Bayuh.

Penurunan jumlah penumpang itu diakuinya sebagai dampak kenaikan harga tiket pesawat. Dan itu tidak hanya dialami Bandara Kualanamu saja. Melainkan juga terjadi di bandara-bandara lain di Indonesia.

“Sejak awal Februari 2019, baru tercatat 1.849 penerbangan di Bandara Kualanamu. Persentasi penurunannya setiap hari berkisar antara 10,3 persen hingga 32,3 persen. Sementara jumlah penumpang baru mencapai 247.963. Penurunannya berkisar antara 2,1 persen hingga 33,6 persen. Internasional ada sedikit kenaikan jumlah traffic maupun penumpang,” jelas Bayuh.

Mitra KNIA Ikut Terimbas

Branch Communication and Legal Manajer Bandara Kualanamu, Wisnu Budi Setianto, mengatakan jumlah penerbangan yang biasanya mencapai 230 per hari pada tahun 2018, pasca kenaikan harga tiket menurun menjadi rata-rata 172 penerbangan per hari.

“Tapi itu hanya untuk penerbangan domestik. Sedangkan penerbangan internasional masih dalam batas normal. Karena harga tiket pesawat penerbangan internasional tidak mengalami kenaikan,” tutur Wisnu, saat dikonfirmasi Sumut Pos.

Wisnu mengungkapkan, tingginya harga tiket pesawat, ditambah adanya kebijakan bagasi berbayar untuk Airline LCC, berimbas dengan turunnya jumlah penumpang. Hal ini juga dirasakan oleh mitra usaha di Bandara Kualanamu.

“Hal-hal tersebut sangat berpengaruh dengan pendapatan PT Angkasa Pura dan Mitra Usaha di Bandara Kualanamu. Namun berapa besar pengaruh pendapatan yang diterima pasca tingginya harga tiket dan berlakunya kebijakan bagasi berbayar dimaksud, kami belum menghitung,” jelas Wisnu.

Terpisah, Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Sumut, Solahuddin Nasution, mengatakan kenaikan harga tiket pesawat sangat berdampak dengan kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) ke objek-objek wisata di Sumut. Terutama di Kawasan Danau Toba.

“Kenaikan harga tiket akan berdampak pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan nusantara ke Sumut. Dan akan berpengaruh pada pergerakan wisatawan nusantara secara nasional,” sebut Solahuddin kepada Sumut Pos.

Selanjutnya akan berdampak juga pada sektor-sektor lain, seperti penurunan hunian hotel, pendapatan restoran, transportasi lokal, toko-toko souvenir di objek wisata, dan industri pariwisata lainnya yang selama ini mengandalkan pergerakan wisatawan.

“Di sisi lain, akibat mahalnya tiket penerbangan di dalam negeri, masyarakat akan lebih memilih melakukan perjalanan wisata ke luar negeri. Maka akan terjadi kebocoran devisa,” tutur Solahuddin.

Ia mengungkapkan, kebijakan bagasi berbayar akan sangat berpengaruh pada sektor UMKM yang bergerak dalam pariwisata dengan menjual souvenir, makanan ringan khas daerah, dan lainnya.

“Dengan mahalnya biaya bagasi, wisatawan akan menahan diri untuk berbelanja oleh-oleh dari suatu destinasi yang dikunjungi. Pada akhirnya akan mematikan home industry, terutama yang selama ini bersandar pada kedatangan wisatawan,” ujar Solahuddin.

Kenaikan harga tiket pesawat domestik, menurut Solahuddin, bertolak belakang dengan target menarik kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) untuk menghasilkan devisa bagi negara. Malah sebaliknya, wisnus akan berwisata ke luar negeri. Karena tiket pesawat internasional normal.

“Lalu daerah dapat apa? Sementara di sisi lain, wisatawan diharapkan membelanjakan uangnya sebanyak-sebanyaknya di tempat yg dikunjungi untuk meningkatkan pendapatan daerah,” katanya.

Atas hal itu, Solahuddin menyarankan pemerintah untuk meninjau kembali Keputusan Menteri (Kepmen) Perhubungan tentang pemberlakuan harga tiket ambang batas atas dan ambang batas bawah.

“Kepmen harus berpihak kepada rakyat, karena sektor pariwisata ini juga menguasai hajat hidup orang banyak,” pungkas Solahuddin.

Dipicu Harga Avtur

Menanggapi kenaikan harga tiket pesawat domestik tanah air, pengamat Ekonomi Sumut, Wahyu Ario Pratomo mengatakan, hal itu dipicu naiknya harga avtur (bahan bakar pesawat) di Indonesia, ditambah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

“Harga tiket pada akhir tahun lalu dan tahun ini memang relatif meningkat dan bertahan. Penyebabnya banyak faktor. Seperti harga avtur yang mahal dan nilai tukar rupiah yang melemah,” sebut Wahyu kepada Sumut Pos.

Selain itu, semakin rendahnya tingkat persaingan antar operator penerbangan, ikut memengaruhi. Seperti diketahui, saat ini Sriwijaya Air dan NAM Air sudah berada di bawah operasional Garuda Indonesia, sehingga kebijakannya akan mengikuti Garuda Indonesia

“Awalnya, banyak yang memperkirakan harga tiket mahal karena high season. Ternyata low season seperti saat ini harga tiket masih juga bertahan,” ucap pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi USU ini.

Umumnya saat low season, harga tiket pesawat relatif ikut menurun. Karena perusahaan penerbangan bersaing merebut pasar.

Namun jika diamati, untuk beberapa jalur penerbangan, terutama yang terkoneksi dengan hub di luar negeri, tiketnya relatif lebih murah. Misalnya dari Medan ke Jakarta, harga dari Medan transit di Kuala Lumpur atau Penang lalu ke Jakarta, relatif lebih murah dengan menggunakan maskapai asing.

Menurut Wahyu, agar persaingan lebih baik, masyarakat sebaiknya memiliki pilihan lebih banyak. Untuk itu, jalur-jalur penerbangan harus dibuka ke penerbangan lainnya, sehingga ada persaingan yang lebih besar. Sebab jika dalam satu jalur penerbangan hanya dikuasai satu atau dua operator, akan membentuk pasar oligopoli atau monopoli.

“Dengan demikian harganya akan mahal. Jika ini berlangsung terus, maka ini juga akan mengancam pariwisata nasional. Dengan tiket pesawat domestik yang tinggi, masyarakat akan mencari alternatif tujuan wisata di negara lain yang harga tiketnya lebih terjangkau. Maka yang rugi malah Indonesia sendiri. Devisa kita kan lebih banyak keluar,” sebut Wahyu.

Ia mengatakan dampak kenaikan harga tiket pesawat tersebut, dengan beli wisatawan berupa oleh-oleh dan souvenit. Hal itu karena kabin berbayar.”Jikapun membeli, maka akan dibeli sekedarnya saja. Yang hanya bisa dibawa ke kabin,” katanya.

Untuk itu, saran Wahyu, sebaiknya pemerintah membuka saja jalur penerbangan bagi seluruh operator, agar persaingan harga dan layanan semakin baik. “Buktinya ada maskapai penerbangan murah yang sudah menerapkan harga tiket yang murah dan bagasi berbayar. Sayangnya jalur penerbangan yang diizinkan kepada mereka terbatas,” ujar Wahyu. (fac/gus/btr)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan pria usia produktif warga negara (WN) Bangladesh kini mendekam di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Belawan. Mereka ditangkap awal Februari lalu, di beberapa lokasi di Medan. Pengakuan para imigran itu, mereka ditipu agen dengan iming-iming akan dipekerjakan di Malaysia. Bagaimana kisah para pria itu bisa terdampar di Medan hingga ditangkap petugas keamanan?

Suasana di Kantor Rudenim Belawan di Jalan Slebes, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Selasa (12/2), tampak berjalan seperti biasa. Para pegawai sibuk dengan aktivitas masing-masing. Sementara di setiap sudut di lingkungan Rudenim, terlihat wajah-wajah berkulit gelap dan berhidung mancung, melakukan berbagai kesibukan di bawah pengawasan lembaga Kementerian Hukum dan HAM itu.

Di sebuah ruangan aula besar, petugas menempatkan 283 imigran Bangladesh. M Muhabbul Buya, salahsatu imigran yang mahir berbahasa Indonesia, menjadi sasaran wawancara kru koran ini Wawancara mendapat perhatian serius dari imigran lain.

Pria berusia 39 tahun ini menuturkan, ia dan ratusan temannya tiba ke Indonesia pada 17 Januari 2019 lalu. Indonesia hanya tempat persinggahan sementara. Rencananya, mereka akan menyeberang ke Malaysia menggunakan kapal laut.

“Rencananya, kami mau kerja ke Malaysia, tapi kami harus transit dulu ke Indonesia. Nantinya, kami mau masuk ke Malaysia melalui jalur laut,” ungkap Muhabbul, terbata-bata berbahasa Indonesia. Masuk Malaysia rencananya akan dilakukan secara ilegal.

Muhabbul adalah mantan tenaga kerja ilegal selama 10 tahun di Malaysia. Ia pernah bekerja di negara Mahadhir Muhammad itu pada tahun 1990 hingga tahun 2000. Masa itu, ia masuk ke Malaysia dengan cara menyeberang melalui Thailand.

Selama 10 tahun itu, ia bekerja di sebuah supermarket. Dari situlah, Muhabbul mahir berbahasa Melayu, yang punya kesamaan dengan Bahasa Indonesia.

Setelah 10 tahun menjadi TKI ilegal di Malaysia, ia pun pulang ke Bangladesh pada tahun 2001. Selama berada di negaranya, Muhabbul membuka usaha kecil-kecilan. Setelah berumah tangga dan memiliki 3 anak, belum lama ini Muhabbul mendapat tawaran bekerja sebagai kuli bangunan di Malaysia. “Upahnya menjanjikan,” katanya.

Secara massal, Muhabbul dan teman-teman senegaranya menerima tawaran bekerja di negara kerajaan tersebut. Melalui agen tenaga kerja bernama Mutofa, mereka diharuskan membayar uang keberangkatan sebesar 17.000 Ringgit Malaysia (sekitar Rp57,8 juta dengan kurs Rp3.400 per Ringgit).

“Kami berangkat kerja ke Malaysia bukan gratis. Kami bayar sama agen. Makanya kami mau berangkat ke Malaysia,” ucap Muhabbul.

Tanggal 17 Januari lalu, ia dan 16 rekannya berangkat naik pesawat dari Banglades ke Malaysia. Oleh si agen, mereka telah dibekali paspor dan tiket perjalanan. Setengah hari menunggu di bandara, mereka melanjutkan penerbangan ke Jakarta Indonesia. “Selanjutnya dari Jakarta, kami naik bus menuju ke Medan selama 4 hari,” beber ayah 3 anak ini.

Setibanya di Medan, ia dan 16 temannya bertemu 2 orang utusan agen. Mereka diajak ke sebuah bangunan yang disebut agennya sebagai hotel di Medan. Si agen menempatkan mereka di hotel itu, dengan alasan menunggu proses penyeberangan ke Malaysia.

“Selama berhari-hari, saya dan 16 teman saya dikurung dan dikunci di kamar hotel. Dua orang utusan agen itu menyita paspor kami. Kalau waktu makan, utusan agen itu baru datang mengantar makanan,” beber Muhabbul.

Ternyata penantian berlangsung hingga 20 hari. Selama 20 hari dikurung di hotel itu, mereka kerap kelaparan. Dan merasa hidup bak di penjara. Karena mereka tidak diperbolehkan keluar dari ‘hotel’ tersebut.

Pada 5 Februari lalu, hotel yang mereka huni digerebek. Bukannya diberangkatkan ke Malaysia, para imigran itu malah diamankan petugas keamanan. Ia dan ke-16 temannya pun dibawa oleh petugas ke Rudenim.

Selain Muhabbul dan ke-16 temannya, pada malam yang sama, petugas juga menggerebek berbagai lokasi tempat imigran ilegal disembunyikan di Medan. Antara lain, rumah pertokoan (ruko) di kawasan Kampung Lalang, Jalan Gatot Subroto, Medan. Kemudian sebuah rumah toko (ruko) di Jalan Pasar V, Kelurahan Cintadamai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

Keesokan harinya, petugas juga menggerebek sebuah ruko pertokoan Vintage Nomor 8D di Jalan Medan-Binjai Km 14, Dusun V, Desa Sumbermelati, Diski.

Dua jam kemudian, lagi-lagi ditemukan 36 warga Bangladesh di belakang Restoran Nelayan di Jalan Merak Jingga, Kota Medan. Total warga Bangladesh yang diamankan adalah 288 orang. Selanjutnya, delapan warga Bangladesh juga diamankan di seputaran rel kereta api di Jalan Sekip, Kecamatan Medan Barat. Total warga Bangladesh yang diamankan adalah 296 orang.

“Kami ini ditipu. Saya tahunya setelah berada di Rudenim. Ratusan teman satu negara mengaku dijanjikan kerja sebagai kuli bangunan di Malaysia dengan membayar. Rupanya kami semua kena tipu,” ungkap Muhabbul.

Ia mengakui, untuk bekerja secara ilegal di Malaysia, mereka harus menempuh perjalanan secara ilegal pula. Tujuannya, agar mereka tidak ditangkap petugas keamanan Malaysia. Agen menawarkan solusi perjalanan: menyeberang melalui Indonesia atau Thailand.

“Kami semua ini yang diberangkatkan melalui Indonesia. Tapi ada juga yang memilih jalur Thailand. Umumnya, rekan-rekan masuk ke Malaysia melalui jalur laut Indonesia. Kami tidak tahu dari mana kami mau menyeberang. Itu tanggung jawab agen,” cerita Muhabbul.

Hal senada juga dikatakan M Sagor. Pria yang sudah pernah bekerja di Malaysia selama 8 tahun itu, juga menerima tawaran kerja ke Malaysia sebagai kuli bangunan. Sagor juga masuk ke Indonesia melalui jalur pesawat. Rencananya, akan diberangkatkan ke Malaysia melalui laut.

“Saya dikumpulkan dengan rekan-rekan satu negara di sebuah rumah di Medan. Kami rencananya mau menyebrang. Tapi hampir sebulan kami tidak juga diberangkatkan. Kami semu kena tipu. Kami mau minta pertanggungjawaban dari agen,” beber Sagor dengan nada kesal.

Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Rudenim Belawan, Andi Bram, mengatakan ratusan imgran asal Bangladesh itu merupakan titipan dari Kantor Rudenim Medan. Pihaknya tidak punya kapasitas memberikan keterangan. “Untuk lebih jelasnya, tanya ke Medan saja,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Fery Monang Sihite, ratusan warga Bangladesh itu sampai di Kota Medan seperti wisatawan. Mereka masuk dengan cara bergelombang. Lalu oleh para penyalur ditempatkan di rumah toko (ruko) yang sudah disiapkan.

“Para pendatang itu korban penipuan. Izin tinggal mereka ada yang sudah habis serta hampir habis masa berlakunya. Mereka minta segera dipulangkan karena sudah cukup menderita di sini. Mungkin langkah yang kami ambil adalah deportasi dengan pencekalan,” kata Fery.

Lantas, apakah yang menyebabkan warga negara Bangladesh lebih suka bekerja di Malaysia daripada di negaranya sendiri? (*/bersambung)