MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi telah menerima hasil investigasi dari Tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumut terkait kasus pembuangan limbah ikan mati ke perairan Danau Toba. Sebagaimana dalam hasil investigasi itu, PT Aqua Farm Nusantara terindikasi kuat sebagai otak pembuangann

limbah ikan mati dengan modus membagi-bagikan ikan kepada masyarakat yang baku mutunya di bawah standar.

Berdasarkan laporan investigasi itu pula, Gubernur Edy dengan nada keras menegaskan, PT Aquafarm Nusantara harus diproses secara hukum. “Sangat jelek itu. Kita sudah perintahkan itu untuk diusut,” katanya kepada wartawan di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Jumat (1/2).

Lalu apa upaya yang dilakukan Pemprovsu? Edy mengatakan, akan mengusutnya lewat jalur hukum. “Kita usut lewat hukum. Sudah nggak benar itu ya, sangat nggak benar. Kita itu, satu sampah saja sudah rebut. Apalagi itu, pencemaran ikan yang membusuk seperti itu,” katanya.

Ia juga tidak menepis jika PT Aquafarm Nusantara termasuk kategori perusahaan yang bandel. “Nanti hukum yang main, kita laporkan lewat hukum. Itu tak benar begitu. Tapi, namun demikian yang paling benar nanti, kan nanti dari penyelidikan, sidik gitu ya, kita arahkan ke arah hukum ya,” sebut Edy.

Sebelumnya, Kepala DLH Sumut Binsar Situmorang menjawab wartawan, Rabu (30/1) mengatakan, PT Aquafarm Nusantara diduga mengumpulkan ikan-ikan mati lalu dibagi-bagi kepada masyarakat sekitar. Sebagian masyarakat membuang ikan mati itu ke Danau Toba.

Pihaknya kata Binsar turut mempertanyakan mengapa ikan-ikan mati itu diberikan kepada masyarakat. Apakah itu dilakukan dengan segaja atau bukan, apakah perusahaan itu memberikan uang bagi masyarakat untuk membuang limbah ikan mati itu ke Danau Toba. “Kalau memang PT AN tidak memberikan uang kepada masyarakat, mengapa PT AN memberikan ikan-ikan mati itu ke masyarakat, apa modusnya ini. Makanya temuan itu terus kita kumpulkan dan kita telaah,” katanya seraya mengaku bahwa sudah menyampaikan hasil investigasi pihaknya ke Gubsu.

Cabut Izin Usaha KJA Aquafarm

Sebelumnya, Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) dalam siaran persnya pada Kamis (31/1) lalu, mendorong Kepala DLH Sumut untuk segera mencabut izin perusahaan PT Aquafarm Nusantara. Drs Maruap Siahaan MBA selaku ketua umum yayasan tersebut mengatakan, sejak 2015 lalu YPDT sudah mempublikasikan adanya bangkai ikan mati yang dibuang ke danau.

“Ketika itu (Juni 2015), YPDT merilis bangkai ikan PT Aquafarm Nusantara (PT AN) yang ditebar sembarangan di lokasi pinggir danau dan ada yang dikubur, sehingga bau busuk menyengat luar biasa di sekitar pemukiman masyarakat. Selain itu, limbah cair pembusukan mengalir langsung ke danau. Ikan mati diberikan ke masyarakat itu bukan cerita baru. YPDT sudah mengingatkan bahaya epidemi sejak 2015,” sebut Maruap Siahaan dan Jhohannes Marbun, Sekretaris Eksekutif YPDT.

Lebih lanjut dikatakan Maruap, temuan-temuan tersebut sudah dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang saat itu masih dijabat Rizal Ramli, pada Oktober 2015 lalu. Saat itu Meko Kemaritiman berjanji untuk menutup perusahaan KJA dengan memberi tenggat waktu selambatnya Desember 2016. Namun hingga waktu yang ditentukan, janji menteri tersebut tidak terealisasi sampai kini dengan menteri yang menggantikannya. “Oleh sebab itu, pada 23 Januari 2017 secara resmi YPDT melaporkan dugaan pidana perusahaan KJA tersebut ke Polda Sumut dan Kepala DLH Sumut, serta melakukan beberapa langkah hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi,” sebut Maruap.

Dijelaskannya, penemuan limbah bangkai ikan menggunakan goni plastik dalam jumlah besar beberapa waktu lalu di Desa Sirungkungon, di area perusahaan PT AN adalah sebuah peristiwa yang sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Peristiwa tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya berdasarkan pengakuan masyarakat di sekitar beroperasinya KJA maupun mantan pekerja perusahaan tersebut.

“Ini merupakan fakta yang cukup untuk mencabut izin PT AN dan memproses perusahaan tersebut menurut hukum yang berlaku. Bukti sudah terang-benderang dan disaksikan langsung oleh kepala daerah, kepolisian, maupun komunitas dan masyarakat setempat,” terang Ketum YPDT tersebut.

“Oleh karena itu, Pemerintah harus segera bertindak sebelum permasalahan tersebut menimbulkan konflik sosial dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat.” lanjutnya.

Selain temuan tersebut, ada juga pengakuan masyarakat setempat bahwa PT AN memberi ikan mati dan busuk selama bertahun-tahun kepada masyarakat. “Ini sudah dapat dikategorikan pelecehan kemanusiaan, terutama kepada masyarakat Kawasan Danau Toba sebagai stakeholder utama.” sebutnya.

Hal ini sangat menyakitkan dan negara harus bertindak demi harga diri, harkat dan martabat manusia, khususnya orang Batak dan rakyat Indonesia pada umumnya. Belum lagi perbuatan menenggelamkan limbah bangkai ikan mati ke Danau Toba secara masif. Publik menduga bahwa PT AN memiliki masalah pada AMDAL sebagai syarat utama bagi setiap perusahaan memperhatikan dan menjaga lingkungan hidup.

Melihat fakta dan bukti kasat mata atas perbuatan PT AN tersebut, hal ini jelas adalah perbuatan pidana dan Kepolisian juga harus bekerja secara profesional melindungi masyarakat dan bukan melindungi perusak lingkungan hidup. (prn/bbs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satu dari dua ekor lumba-lumba yang terdampar di Sungai Kualuh, Labuhanbatu Utara (Labura) berhasil dievakuasi petugas dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumut. Dalam evakuasi ini, BBKSD Sumut dan Pemkab Labura dibantu Jakarta Animal Aid Network (JAAN) tim ahli dolphin (lumba-lumba) dari Jakarta. Meski harus melalui medan yang berat, namun evakuasi hewan mamalia itu berjalan dengan lancar.

Dari video yang dishare di grup FB Laburaku, lumba-lumba yang diperkirakan berusia 12 hingga 15 tahun itu dilepaskan Jumat (1/2) dini hari. Terlihat di video itu, lumba-lumba itu dimasukkan ke bak buatan di dalam mobil, kemudian dibawa ke perairan Tanjungbalai. Lumba-lumba itu berhasil dievakuasi dari Dusun Ramean II, Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labura.

“Alhamdulillah, satu ekor lumba-lumba yang masih hidup di Sungai Kualuh berhasil dievakuasi petugas BBKSDA dan masyarakat, kemarin,” ungkap Kepala Desa Kuala Beringin, Edi Mansur Pane, kepada wartawan, Jumat (1/2) siang.

Menurut Edi, proses evakuasi dilakukan mulai Kamis (31/1) petang hingga Jumat dini hari. Proses evakuasi tersebut, kata Edi, menggunakan jaring dan boat. Namun ada kendala dengan medan yang sulit. Hal itu, tidak menjadi kendala. Proses evakuasi berlangsung lancar.

Amang, seorang staff JAAN juga mengatakan, proses evakuasi dilakukan Kamis (31/1) petang sekitar pukul 18.00 WIB. Saat dievakuasi, di tubuh lumba-lumba terdapat luka di bagian punggung. Diduga luka itu disebabkan tabrakan dengan benda keras. Luka itu langsung diobati sebelum dievakuasi.

“Alhamdulillah, sudah berhasil kami evakuasi,” ujar Amang, Jumat (1/2).

Lantas petugas gabungan membawa lumba-lumba malang itu melalui jalur darat. Lumba-lumba dilepasliarkan di Muara Tanjung Balai sekitar pukul 24.00 WIB. Proses evakuasi memang memakan waktu yang cukup lama. Sebab, tim evakuasi mempertimbangkan habitat buaya yang ada di Sungai Kualuh.

Malangnya, induk lumba-lumba terlebih dulu mati. Terdapat luka seperti remuk di bagian lubang pernapasan. Di sana terdapat sistem navigasi mamalia cerdas itu. Diduga mamalia itu tersesat, sehingga bisa masuk 100 km dari muara sungai. Lumba-lumba betina indukan yang mati diperkirakan berusia 35-40 tahun. Petugas gabungan belum bisa memastikan penyebab kematiannya.

Terpisah, Kepala BBKSDA Sumut, Hotmauli Sianturi mengakui kalau lumba-lumba malang itu mengalami luka di bagian punggung. Namun, luka yang diderita dalam katagori ringan. “Saat dievakuasi petugas BBKSDA dan masyarakat, kita lihat ada luka dibagian atas punggung lumba-lumba itu,” sebut Hotmauli.

Luka tersebut langsung ditangani secara medis dengan memberikan pengobatan terhadap hewan cerdas itu. Saat dilepas, kondisi lumba-lumba dalam keadaan sehat. “Syukurnya evakuasi berhasil dan hewan mamalia itu sudah dikembalikan ke habitatnya,” pungkas Hotmauli.

Untuk diketahui, dua ekor lumba-lumba putih di Sungai Kualuh di Dusun Ramean II, Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) terlihat pada Minggu (27/1). Video soal penampakan lumba-lumba tersebut sempat viral di media sosial. (gus)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Sejumlah pengemudi yang tergabung dalam Perkumpulan Sopir Truk Angkutan Barang ‘Armada Jaya Deliserdang’ meminta perlindungan ke Polsek Tanjungmorawa. Pasalnya, mereka mendapat larangan untuk melintasi Jalan Amir Hamzah, Desa Bandar Labuhan, Tanjungmorawa.

Menurut para sopir, meski mereka telah mematuhi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mereka masih dilarang oleh sekelompok masyarakat untuk melintas di Jalan Amir Hamzah Desa Bandar Labuhan.

Akibatnya, mereka yang mengais rejeki untuk menafkahi keluarganya sebagai sopir truk terkendala.

Larangan itupun mereka sampaikan ke Polsek Tanjung Morawa melalui surat No. 03/AJDS/2019 tertanggal 31 Januari 2019.

Dalam surat tersebut dijelaskan, bahwa di Jalan Amir Hamzah Desa Bandar Labuhan, ada sekelompok masyarakat yang melakukan penyetopan terhadap truk bermuatan galian C. Sementara truk-truk bermuatan lainnya, yang diduga melebihi tonase dibiarkan melintas.

Sebelumnya, Kepala Desa Bandar Labuhan melalui surat No. 620.91/1401 tanggal 21 Desember 2018, pernah menyurati Kadis Perhubungan Deliserdang untuk meminta penjelasan tentang kelas Jalan Amir Hamzah, sekaligus rambu jalan dan Pita Kejut.

Surat itupun dibalas Kepala Dinas Perhubungan Deli Serdang melalui surat No. 551/92/PHB/2019 tanggal 25 Januari 2019 dan menjelaskan, bahwa Jalan Amir Hamzah Desa Bandar Labuhan merupakan jalan kelas III.

Dijelaskan juga, sesuai UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 19 ayat (2) huruf C menyebutkan bahwa jalan Kelas III yaitu Jalan Arteri, Kolektor, Lokal dan Lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, tinggi 3.500 milimeter dan muatan sumbu terberat 8 ton.

Dalam peraturan yang dibuat di Desa Bandar Labuhan, sepertinya mereka tidak berpedoman pada UU No. 22 Tahun 2009. Mereka membuat aturan sendiri dengan hanya berpedoman pada roda truk yang melintas, sesuai dengan plank yang mereka buat di jalan tersebut, yaitu “melarang Truk Roda 6/10 (truk Galian C) melintas di Jalan Desa Bandar Labuhan, harap dipatuhi dan dihormati”.

Kepala Desa Bandar Labuhan ketika dikonfirmasi tentang masalah pelarangan tersebut, mengatakan bahwa aturan yang mereka buat itu merupakan hasil keputusan rapat antara Kepala Desa, BPD, LKMD, Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat. (btr/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, HM Idaham mendukung dan akan menfasilitasi lomba Gateball tingkat Sumut di Kota Binjai.

Hal itu disampaikan Idaham saat menerima audiensi Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi) Kota Binjai di ruang kerjanya, Jumat (1/2).

Ketua Pergatsi Kota Binjai Yudhi A Siregar didampingi Miladri Nazdi Sekretaris dan Sri Ulina Ginting Bendahara beserta jajaran pengurus dalam kesempatan itu memohon dukungan kepada Idaham agar Pergatsi dapat lebih dikenal masyarakat Binjai.

“Kami ingin memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang olahraga gateball, sehingga nantinya Binjai dapat melahirkan pemain gateball,” ungkap Yudhi.

Selain itu, dirinya juga meminta dukungan kepada Idaham terkait akan digelarnya perlombaan gateball tingkat Semata Utara yang direncanakan akan dilaksanakan di Kota Binjai.

“Dalam perlombaan tersebut kami juga akan mengundang peserta yang berasal dari Papua. Sekedar informasi di Sumatera Utara baru 10 kota/kabupaten yang ada olahraga gateball,” jelas Yudhi.

Menanggapi hal tersebut, Idaham didampingi Asisten Pemerintah, Otto Harianto sangat mendukung dan bersedia memberikan fasilitas yang dibutuhkan Pergatsi demi kemajuan olahraga di Kota Rambutan. “Prinsipnya Pemko Binjai akan memfasilitasi terhadap seluruh kegiatan yang positif, termasuk olahraga gateball,” tandasnya. (ted/han)