MEDAN, SUMUTPOS.CO – The Clinic Beautylosophy, klinik kecantikan dan bedah plastik yang terletak di Jalan Sekip, Medan, memberi perawatan kecantikan bagi model-model asal Sumatera Utara (Sumut) yang bertarung di ajang Miss and Mister Model 2019.

Perawatan kecantikan tersebut diberikan sebagai dukungan, sehingga menjadi salah satu sponsor bagi model-model asal Sumut yang saat ini masuk dalam tahap seleksi.

Aesthetic Medical Doctor The Clinic Beautylosophy, dr Ratna Dianitami mengungkapkan, dukungan yang diberikan dalam ajang ini karena menilai kegiatan tersebut merupakan hal yang sangat positif bagi generasi muda di Sumatera Utara untuk berprestasi dalam dunia modeling.

Harapannya, tentu para model asal Sumut akan membuat bangga nama Sumatera Utara hingga ke taraf internasional. “Ajang ini kan bukan hanya tingkat lokal, namun juga nanti akan berlanjutn

ke tingkat nasional dan internasional. Makanya, kalau model dari Sumatera Utara menjadi pemenang tentu kita bangga. Sebagai apresiasi kami, nantinya pemenang akan mendapatkan hadiah senilai Rp50 juta berupa treatment,” ujarnya, Sabtu (2/2) malam.

Dijelaskan dr Ratna, ada dua perawatan kecantikan yang diberikan yakni perawatan gigi dan wajah. Menurutnya, kedua perawatan ini agar mereka tampak cantik ketika senyum. Selain itu, ketika berkomunikasi sehingga menunjang penampilan wajah mereka.

“Perawatan gigi memang sengaja diberikan karena ketika berinteraksi dengan orang, maka senyum dan kesehatan gigi akan yang pertama dilihat. Kemudian juga kita memberikan perawatan untuk menghilangkan jerawat. Dari semua finalis hampir semuanya memiliki masalah jerawat,” ungkapnya.

Sementara, Founder Miss and Mister Model 2019, Ilham, mengucapkan terima kasih dengan dukungan yang diberikan The Clinic Beautylosophy. Alasan mereka memilih The Clinic sebagai mitra untuk bekerja sama karena menilai klinik tersebut sangat kompeten di bidang perawatan kecantikan di Kota Medan.

“Peserta dari Sumatera Utara hanya akan dapat menjadi pemenang jika seluruh sponsor mereka merupakan pihak-pihak yang terbaik pada masing-masing bidang. Kami sudah melihat bagaimana penanganan The Clinic dan juga peralatan yang mereka miliki. Semua kita nilai sangat tepat untuk menunjang apa yang dibutuhkan untuk meraih prestasi di dunia modeling,” tuturnya.

Senada disampaikan salah seorang perwakilan peserta Miss and Mister Model Sumatera Utara 2019, Safira. Ia mengaku mendapat kepuasan tersendiri atas perawatan kecantikan The Clinic. Bukan hanya menyangkut peralatan yang digunakan, namun profesionalitas para medis dan tenaga dokter yang menangani juga sangat membuat mereka nyaman.

“Ada perbedaannya dibanding waktu saya menjalani perawatan kecantikan di tempat lain. Di sini kita merasa sangat nyaman, dan apa yang kita inginkan mereka sangat terbuka untuk konsultasi dulu saling memberi masukan. Hasil akhirnya tentu sangat maksimal membuat penampilan saya semakin baik,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara (Kakanwil Kemenagsu) H Iwan Zulhami, melantik sebanyak 16 pejabat administrator, pengawas dan kepala madrasah di Aula Kanwil Kemenagsu, Jumat (1/2).

Kakanwil Kemenagsu dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada pejabat yang dilantik dan pelantikan pejabat ini merupakan hal yang biasa dalam rangka penyegaran tugas dan peningkatan karir.

Iwan Zulhami juga berpesan kepada pejabat yang dilantik, agar dapat melaksanakan amanah ini dengan baik dan semoga dalam menjalankan amanah mendapat keberkahan dari Allah SWT.

Kakanwil Kemenagsu juga menyampaikan, memasuki tahun politik ini Aparatur Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat berperan aktif, paling tidak dapat menyampaikan kepada masyarakat agar tidak golput dan menggunakan hak pilihnya.”Berikan pelayanan kepada masyarakat, terutama agar bersama-sama menyukseskan pesta demokrasi untuk tidak golput,” ucap Iwan Zulhami.

Turut hadir pada acara tersebut Pejabat eselon III dan IV Kanwil Kemenagsu serta undangan lainnya.

Berikut nama-nama pejabat yang lantik, diantaranya, Saripuddin Siregar sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan, Dahman Hasibuan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan dan Fakhri sebagai Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam.

Kemudian, Al Ahyu sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Balai, Impun Siregar sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan, Julsukri Mangandar Limbong sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi, Saparuddin sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Humbang Hasundutan.

Selanjutnya, Sapi’i sebagai Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Sarmadan Nur Siregar sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai, Rasidin Barasa sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah, Ali Rajab Caniago sebagai Kepala Seksi Akomodasi, Transportasi dan Perlengkapan Haji Bidang Penyelanggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sumut.

Lalu, Abdul Azhim sebagai Kepala Subbag Informasi dan Hubungan Masyarakat Kanwil Kemenag Sumut, Ahmad Faisal Nasution sebagai Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Medan, Rahmuddin sebagai Kepala MAN 2 Mandailing Natal, Armansyah sebagai Kepala MAN 4 Mandailing Natal, Irfan Pasaribu sebagai Kepala MAN 1 Tapanuli Tengah. (man/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah pengusaha atau pengguna jasa pelabuhan yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengeluh rawannya maling di Pelabuhan Belawan.

Lemahnya pengawasan dan pengamanan di kawasan Ujung Baru, Pelabuhan Domestik menimbulkan kerersahan bagi pengguna jasa pelabuhan.”Saat ini banyak pencurian di pelabuhan, khususnya terhadap barang curah dan bag di dermaga domestik,” kata Ketua ALFI Sumut, Surianto, Sabtu (1/2).

Menurut pria akrab disapa Butong, pelaku pencurian tersebut diduga adalah orang- orang masuk ke dalam pelabuhan tanpa izin atau pas masuk. Sehingga, pelaku atau yang umum disebut labi labi, bebas masuk ke pelabuhan melalui pintu gerbang resmi pelabuhan yang telah dijaga satpam Pelindo, namun pengawasan dan pengamanan ketat. Dengan demikian, faktor itulah menjadi salah satu penyebab biaya di Pelabuhan Belawan manjadi mahal. Padahal biaya pengaman telah dibayar pengusaha secara bersamaan dengan biaya lainnya.

“Kita duga, ada indikasi oknum yang sengaja membiarkan hal ini untuk kepentingan tertentu. Terbukti ketika pelaku ketangkap tidak penah diproses dan barang buktinya tidak dikembalikan ke pemilik barang,” beber pria yang juga wakil rakyat ini.

Seharusnya, lanjut Butong, semua pelaku yang tertangkap Satpam Pelindo diserahkan ke polisi untuk diproses secara hukum, tapi tidak dilakukan dengan alasan pelapornya tidak ada. “Kami mengungkap ini untuk menjadi penekanan ke Pelindo, agar merubah pola pikir satpamnya yang selama ini terkesan hanya menjaga asset Pelindo tanpa memperdulikan barang pengguna jasa pelabuhan,” sebutnya.

Menyikapi itu, Manager SDM dan Umum Pelindo 1 Cabang Belawan Khairul Ulya mengatakan pengamanan atas pencurian di pelabuhan bukan hanya tugas Satpam Pelindo, karena di dalam pelabuhan itu sendiri masih ada satpam lain dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di dalam pelabuhan.

Menurutnya, secara umum pengamanan bagian darat pelabuhan dibawah kendali Otoritas Pelabuhan, sedangkan bagian pantai dibawah kendali KPLP yang selanjutnya berkoordinasi dengan Polri dan TNI AL. Untuk Satpam Pelindo hanya memiliki tugas utama menjaga semua asset atau harta Pelindo 1 atau sama dengan Satpam lainnya yang bertugas utama menjaga asset perusahaan yang menggajinya.

Pencurian yang terjadi, lanjut Khairul Ulya, bukan hanya dilakukan orang yang tidak memilik pas masuk, bisa juga dilakukan oleh pemilik pas yang masuk ke pelabuhan tanpa tujuan yang jelas. “Bisa saja oknum buruh yang sedang tidak ada borongan kerja. Dia tetap masuk ke dalam pelabuhan dan bisa saja oknum ini menjadi pelaku karena mereka bisa leluasa masuk kemana saja di dalam pelabuhan,” bebernya.

Selama ini, menjadi kendala penegakan hukum dalam masalah, pelapor tidak ada dan jumlah kerugian sering di bawah Rp2 juta. Akibatnya aparat penegak hukum tidak bisa meneruskan proses penyelidikan.

Sementara itu, Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Belawan Jece Julita Piris mengaku pihaknya tidak memiliki tugas sebagai pengaman pelabuhan karena hal itu merupakan tanggung jawab KPLP yang merupakan bagian dari Syahbandar Belawan. (fac/ila)

“Untuk langkah pencegahan sudah kita lakukan, seperti menerapkan peraturan pintu masuk semua sepedamotor hanya satu pintu, sejak seminggu lalu. Kalaupun hal ini tidak efektif, kita akan sampaikan kepada instnasi terkait,” jelas Khairul Ulya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Belawan Jece Julita Piris mengaku pihaknya tidak memiliki tugas sebagai pengaman pelabuhan karena hal itu merupakan tanggung jawab KPLP yang merupakan bagian dari Syahbandar Belawan. “Kami tidak sebagai petugas keamanan pelabuhan karena itu wewenang Syahbandar,” katanya singkat saat dihubungi melalui telepon.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Jerico Lavian Chandra dikonfirmasi berulang kali melalui via telepon tidak menjawab. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.Co – Kasus alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit di Kabupaten Langkat yang menjerat Direktur PT Alam Langkat Makmur (ALAM) Musa Idishah alias Dody, menuai polemik di masyarakat. Ada yang menilai, kasus ini merupakan upaya kriminalisasi dan bermuatan politis. Namun, penilaian itu langsung dimentahkan Polda Sumut.

KEPALA Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, penetapan Dody sebagai tersangka merupakan satu dari 12 LP tindak pidana alih fungsi hutan lindung yang ditangani Polda Sumut sejak 2012 lalu. “Jadi masih ada 11 LP lain yang memang sedang kita tangani selain PT Alam yang menetapkan saudara D sebagai tersangka,” ujar Tatan ketika ditemui Sumut Pos di ruang kerjanya, Jumat (1/2).

Menurut Tatan, 11 LP tindak pidan alih fungsi hutan lainnya terjadi di lima kabupaten di Sumut
yakni Langkat, Deliserdang, Sergai, Madina, dan Labuhanbatu. “Ada 11 LP lagi dengan rincian 6 LP dilakukan koorporasi, di antaranya UD HS

dengan 1 LP, PT DMK dengan 1 LP, PT PD Paya Pinang 1 LP. Kemudian PT SN dengan 2 LP, PT RPR dengan 1 LP. Sedangkan untuk perorangan ada 5 LP, di antaranya dengan tersangka SBD, RS, J alias A dan R alias Y. Kemudian AS dengan luas 100 hektare dan terakhir TM. Jadi ditambah PT Alam ada 12 LP,” sebutnya.

Kata Tatan, dari LP yang masuk itu, kasus Dody yang sudah dinyatakan lengkap. Sebelum menindak, polisi juga sudah melakukan penyelidikan mendalam. “Kebetulan PT ALAM ini yang lengkap datanya. Makanya itu yang kita kerjakan duluan,” ujarnya.

Tatan juga meminta kepada masyarakat atau aparatur negara yang punya data terkait alih fungsi hutan bisa melaporkannya ke Polda Sumut. Sehingga mereka akan cepat mengambil tindakan. “Kita bekerja profesional. Kalau ada informasi, ayo sama-sama kita tertibkan,” tegasnya.

Untuk 12 LP yang itu menurutnya ada 6 LP yang berkasnya telah dinyatakan lengkap atau P21.”Sementara sisanya masih kita lakukan penyelidikan mendalam,” ungkapnya tanpa merinci lebih detail soal berapa banyak total masing-masing hutan lindung yang dirambah.

Tatan juga menyikapi beredarnya di media sosial, video polisi mengamankan proses penggeledahan di rumah Direktur PT Alam, Dody di Komplek Perumahan Cemara Asri yang viral dan menuding penyelidikan itu lantaran pihak Dody enggan mendukung salahsatu pasangan Capres, Polda Sumut menegaskan tengah memburu pelaku.

Dalam rekaman itu, seseorang menuding Polisi sengaja mentersangkakan Dody karena keluarga besar mereka tidak bersedia mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. “Jadi kami sampaikan bahwa Polri dalam hal ini sebagai penegak hukum kita netral,” tegasnya.

Polisi, lanjut Tatan, juga gerah dengan video tersebut. Menurutnya orang yang membuat video itu sudah mencoreng institusi Polri. “Kita lihat secara verbal ini sudah menuduh institusi Polri secara keseluruhan,” ungkap Tatan.

Kata Tatan, langkah tegas akan diambil kepolisian. Menurutnya, pelaku pembuatan video itu diduga keluarga Dody. Begitupun, katanya, polisi masih akan melakukan penyelidikan. “Yang pasti kita punya saksi ya anggota kita termasuk mungkin ada berapa kawan-kawan pers yang diobjek pada saat kegiatan penggeledahan,” pungkas Tatan.

Kerahkan Jaksa Senior

Dalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) sudah menerima berkas Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Ditkrimsus Polda Sumut. Untuk meneliti berkas perkara ini, Kejatisu mengerahkan tim yang terdiri dari jaksa senior.”Iya benar, sudah kita terima SPDP nya tanggal 20 Desember 2018 kemarin. Diantara langsung oleh penyidik Poldasu,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu Sumanggar Siagian, Jumat (1/2).

Lantaran kasus ini cukup menjadi perhatian publik, lanjut Sumanggar, pihaknya mengerahkan jaksa senior untuk meneliti berkas tersebut. Ada tiga orang jaksa yang sudah ditunjuk untuk meneliti berkas perkara ini dari Polda Sumut nantinya. “Kita buat tim dari jaksa-jaksa senior terdiri dari tiga orang yakni, Donny Ritonga, P Pasaribu dan Sri Astuti. Semua dari Kejatisu,” ungkapnya sembari menyebutkan saat ini Kejatisu masih menunggu pengiriman berkas dari Polda Sumut.

Buktikan Tak Dipolitisi

Mencuatnya kasus alih fungsi hutan ini juga mendapat perhatian DPRD Sumut dan organisasi kepemudaan. Anggota DPRD Sumut, Ikrimah Hamidy mengatakan, pihak kepolisian harus mampu membuktikan bahwa penyelidikan kasus dugaan alih fungsi hutan menjadi perkebunan yang melibatkan Musa Idishah alias Dodi tidak memiliki unsur politis.

Hal ini disampaikannya menanggapi munculnya video berdurasi 17 detik yang mengaitkan penggeledahan rumah Dody berkaitan dengan permintaan memilih capres dan cawapres 01. “Polisi harus mampu membuktikan bahwa ini murni penegakan hukum,” katanya via seluler kemarin.

Ia menjelaskan, munculnya tudingan-tudingan aksi kepolisian memiliki muatan politis tentu disebabkan berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat yang menyebutkan adanya upaya dari pihak kepolisian memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 pada Pemilu 2019. Meski hal ini masih hanya sebatas isu, namun menurutnya ini akan membuat kalangan masyarakat dengan mudah selalu mengaitkan apapun aksi dari pihak kepolisian sebagai hal yang politis.

Khusus dalam penanganan kasus dugaan alih fungsi hutan oleh PT Alam yang dikelola keluarga Ijeck, pihak kepolisian menurutnya harus menunjukkan bahwa hal ini murni penegakan hukum. “Caranya, seluruh perusahaan atau aktivitas perambahan hutan maupun alih fungsi hutan di Sumut harus diproses. Merata sajalah sehingga tidak menimbulkan stigma hanya perusahaan PT ALAM yang menjadi sasaran,” ujar politisi PKS itu.

Apalagi, imbuh dia, kasus alih fungsi hutan menjadi perkebunan sangat banyak terjadi di Sumut. Dari data yang disampaikannya, jumlahnya bahkan diperkirakan mencapai hampir 1 juta hektare pada beberapa lokasi lain, seperti Labuhan Batu, Padang Lawas, Padanglawas Utara, Karo dan lainnya. “Banyak sebenarnya alih fungsi lahan di Sumut, tapi aman-aman aja sekarang. Saya kira karena ini momentum politik, polisi harus menunjukkan adanya proses yang sama terhadap seluruh pelaku alih fungsi hutan,” pungkasnya.

Stop Kriminalisasi

Sementara Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut mendesak agar tidak ada kriminalisasi yang dilakukan pada siapapun menjelang Pilpres. Termasuk mengusik keluarga H Anif yang menurutnya sama dengan memicu reaksi masyarakat. “Jadi jika ada pihak-pihak yang coba mengusik keluarga H Anif, maka itu sama halnya dengan mengganggu ketentraman dan mengusik masyarakat Sumut, khususnya umat Islam,” kata Ketua KNPI Sumut, Sugiat Santoso.

Menurutnya, keluarga H Anif dikenal sebagai pengusaha pribumi yang sudah banyak membantu masyarakat. Mulai dari membantu pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pesantren-pesantren dan membantu kegiatan sosial keagamaan lainnya. Bahkan sejak 2000-an, keluarga H Anif juga konsisten melaksanakan program bersih masjid di hampir seluruh kabupaten/kota se Sumut.

Sugiat menilai, kasus yang menimpa Dodi Shah tersebut dinilai aneh dan terkesan dicari-cari. Terlebih kasus ini baru muncul paska berakhirnya Pilgubsu dan muncul menjelang Pilpres. Sebab, perkebunan itu sudah ada sejak 1980-an, dan mengapa sekarang baru dipermasalahkan. Apalagi letak perkebunan PT Alam itu juga dikelilingi oleh perusahaan perkebunan swasta lainnya, artinya PT Alam itu berada di tengah-tengah kebun swasta lain.

“Bahkan juga banyak perkampungan warga yang sudah terbangun ramai puluhan tahun lamanya di sekitar area perkebunan, lalu mengapa PT Alam saja yang diperiksa, dan bagaimana dengan perkebunan swasta lainnya yang berada di sekeliling PT Alam tersebut,” tegasnya.

Berdasarkan logika sederhana, hemat dia, jika ada area perkebunan PT Alam yang dituduhkan sebagai bagian dari kawasan hutan lindung, lalu bagaimana status perkebunan swasta lainnya yang mengelilingi kawasan perkebunan PT ALAM tersebut. Lalu bagaimana juga status kampung-kampung warga dengan perkebunan inti rakyatnya yang juga masih mengelilingi area perkebunan PT Alam tersebut.

Sugiat berharap agar hukum itu bukan untuk memukul lawan atau melindungi kawan, tapi hukum hadir untuk memastikan tegaknya keadilan. “Masyarakat Sumut pasti tidak akan diam jika hukum dijadikan sebagai alat untuk mengkriminalisasi dan kami berharap Poldasu menghentikan kriminalisasi pada keluarga H Anif,” pungkasnya. (dvs/prn/man)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprovsu, Pemkab Karo dan Pemkab Deliserdang sepakat untuk mempercepat realisasi pembangunan jalur alternatif Deliserdang-Karo. Demikian terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara ketiga pemda yang difasilitasi

Komisi D DPRD Sumut, Jumat (1/2). Turut hadir dalam RDP, instansi vertikal dan instansi terkait dari ketiga pemda yang menangani pekerjaan jalan tersebut.

Menurut Anggota Komisi D DPRD Sumut, Yantoni Purba, jika dikaji dari berbagai aspek, seperti kriteria dan sejarah, tidak ada lagi alasan untuk tidak membangun jalur alternatif tersebut. Ia menjelaskan, dari segi kriteria, sejak dulu (zaman Belanda) warga Deliserdang dan Karo menjalankan bisnis atau usaha dengan saling mendatangi antarwilayah. Dari segi sejarah, sesungguhnya jalan yang menghubungkan kedua kabupaten sudah pernah ada. Hanya saja jalan tersebut tidak permanen dan karena jarang dipergunakan lebarnya menyempit dan ditumbuhi pepohonan di kawasan hutan lindung.

“Kira-kira selebaran 10 meter dengan panjang sekitar 4 Km, seluas itu kawasan hutan lindung yang ditembus agar pembangunan jalan lintas Deliserdang-Karo dapat dilaksanakan. Itu yang akan kita minta ke menteri Kehutanan agar diperbolehkan,” katanya.

Direncanakan pada bulan ini, sebelum menemui menteri LHK di Jakarta, Komisi D bersama Bupati Karo akan turun meninjau lapangan. Membuktikan bahwa dulunya memang benar pernah ada jalan lintas Deliserdang-Karo. Menurut Yantoni, kendala hutan lindung yang nantinya akan diperlebar jika jalan lintas dimaksud jadi dibangun, secara kompak mereka menyebutkan agar segera mendatangi Kementerian LHK agar diberikan izin pinjam pakai kawasan tersebut. “Kalau bisa dalam tahun ini jalan tersebut sudah mulai dibangun,” pungkas Yantoni.

Pimpinan rapat, Baharuddin Siregar menyampaikan, terwujudnya jalan lintas Deliserdang-Karo dapat mengurai kemacetan di ruas jalan Medan-Berastagi yang selama ini kerap terjadi. “Kemacetan Medan-Berastagi pasti teratasi jika jalan lintas Deliserdang-Karo terwujud pembangunannya. Oleh sebab itu rencana ini harus didorong,” katanya.

Sementara Anggota Komisi D DPRD Sumut dari Fraksi PAN, Aripay Tambunan lebih menyoroti soal tiga ruas jalan, yakni Simpang Tanjung Pasir – Kualuh Ledong agar segera dilakukan perbaikan oleh Pemprovsu. Katanya, berkali-kali dia sudah meminta agar perbaikan dilaksanakan namun belum juga dilaksanakan. “Itu utang politik saya kepada masyarakat di sana, apa jawaban saya jika mereka tanya,” ungkapnya. Dari 12 ruas jalan yang menjadi rencana Dinas Bina Marga Bina Konstruksi 2019 melakukan perbaikan, dia meminta tiga ruas jalan usulannya itu jadi prioritas.

Pemprovsu sendiri mengaku berupaya membangun beberapa alternatif jalan mulai tahun ini bagi masyarakat. Akses alternatif yang dimaksud ini adalah, pembangunan beberapa jalan langsung yang menghubungkan antarkota dan kabupaten di Sumut. Pembangunan mulai dari jalan tol, hingga jalan yang menghubungkan beberapa kabupaten dan kota. Satu di antaranya adalah pembangunan akses jalan Deliserdang-Karo yang saat ini tengah digagas Pemprovsu dan pemda setempat.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II menyampaikan, bahwa masih ada permasalahan yang belum dapat dituntaskan untuk pembangunan akses jalan alternatif tersebut. Salah satunya ditemukan pergeseran atau pergerakan tanah di daerah dekat dengan Bandar Baru. Pergerakan tanah ini terjadi karena adanya tumpahan air dari perusahaan yang bergerak dalam bidang air mineral di lokasi tersebut.

“Ada beberapa masalah, adanya banjir-banjir di atas Bandar Baru, akibat adanya air Aqua yang tumpah. Kami sebenarnya di lapangan sudah membuat saluran samping untuk menghalau air tersebut,” kata Plh Kepala BBPJN II Bambang Pardede yang ditemui setelah rapat.

Kemudian ia juga mengatakan, kedepannya mereka akan melakukan pengawasan dan pemantauan langsung terhadap daerah tersebut, agar nantinya tidak ada masalah yang timbul pada saat pengerjaan. “Jadi bagaimana perawatan jalan nantinya, apakah akan dibuat pengawasan atau bagaimana,” katanyanya.

Selanjutnya, pria berkacamata ini juga mengatakan, bahwa wilayah tersebut masuk dalam teritorial pengawasan dari Pemkab Deliserdang, dan ia justru meminta dilakukannya pengawasan lebih, lantaran air dari perusahaan tersebut terus mengalir.

“Supaya Pemkab Deliserdang proaktif untuk produksi perusahaan tersebut tidak terlalu banyak titik yang menjadi pelimpahan air,” katanya yang mengaku, pembangunan jalan ini sudah lama diwacanakan, namun saat ini masih mencari akses jalan mana yang akan dipakai. “Apakah akan memakai jalur yang sudah ada pada sebelumnya atau tidak, ini yang perlu dikaji lagi nantinya. Sebab wacana ini sudah lama, faktor-faktor pendukung kita bisa lihat dari dua aspek, pertama dari sejarah. Memang sudah ada lama jalannya ada, karena ada temuan Tugu Juang yang ada di sana,” ucapnya.

Sebelumnya, beberapa anggota dewan Komisi D meminta kepada Bambang Pardede untuk menaikkan status jalan provinsi menjadi nasional. Karena selama ini, jalur tersebut banyak dilintasi kendaraan-kendaraan bervolume tinggi, sehingga tidak menutup kemungkinan peran serta pemerintah pusat juga akan membantu dalam membangun daerah tersebut.

Menjawab ini, Pardede mengaku tidak keberatan atas usulan tersebut. Sama seperti kebijakan Kementerian PUPR sebelumnya yang juga menetapkan ruas jalan Batangtoru-Padang Sidimpuan menjadi jalan nasional. “Kami sangat mendukung peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional, semoga tahun 2020 jalan Simpang Gambir – Jembatan Merah sudah dinaikkan statusnya,” ujarnya.

Yang dimaksud adalah jalan antara Simpang Gambir-Jembatan Merah, sepanjang 61 km. Dengan dalih jalan tersebut banyak dilalui kendaraan (berupa truk) berkapasitas 60-80 ton. Berada di atas daya tahan jalan. Oleh karenanya sudah layak dinaikkan statusnya dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.

Sedangkan Bupati Karo Tarkelin Brahmana yang juga hadir dalam rapat mengatakan, akan mencari tahu dulu bagaimana kondisi di lapangan dengan meninjau langsung tempat yang disampaikan oleh Yantoni Purba. “Warga akan kita wawancarai, benarkah jalan itu pernah ada dan digunakan. Itu nanti akan jadi bahan bagi kita meminta ke menteri Kehutanan agar diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung,” ujarnya.

Sekedar mengingat kembali, Terkelin mengungkapkan, Pemkab Karo sudah melakukan pembukaan dan peningkatan jalan Serdang-Rumah Liang melalui TMMD ke-101 dan Karya Bhakti TNI melalui Kodim 0205 /TK dan saat ini masih berlangsung. “Sedangkan jarak yang ditingkatkan yang membutuh izin sampai ke Desa Rumah Liang ada sekitar 2.2 Km,” papar Terklein. (prn/deo)