Home Blog Page 56

Bupati Karo Dorong Forum TJSL: Perkuat Pembangunan hingga Desa Terpencil

TSJL: Bupati Karo melantik Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kabupaten Karo
TSJL: Bupati Karo melantik Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kabupaten Karo

KARO – Pemerintah Kabupaten Karo menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Forum ini diharapkan menjadi wadah strategis dalam mempercepat pembangunan daerah, khususnya hingga ke wilayah desa terpencil.

Bupati Karo Antonius Ginting, menyampaikan bahwa Forum TJSL tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus mampu menghadirkan program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

“Forum TJSL ini menjadi salah satu harapan kita bersama untuk mendorong kemajuan Kabupaten Karo. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha, kita ingin memastikan pembangunan dapat dirasakan hingga ke desa terpencil,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa sektor swasta memiliki peran penting melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR), terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Sebelumnya, Pemkab Karo telah melantik dan mengukuhkan Pengurus Forum TJSL Badan Usaha (CSR) Kabupaten Karo masa bakti 2026–2031 dalam sebuah acara di Berastagi. Momentum tersebut menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan peran dunia usaha agar program CSR lebih terarah dan terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan pentingnya filosofi “Sada Perarih, Sada Tujuan” yang berarti satu arah dan satu tujuan sebagai landasan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta. Filosofi ini dinilai penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan selaras dan tidak tumpang tindih.

“Membangun Kabupaten Karo tidak bisa dilakukan sendiri. Sinergi ini adalah kunci untuk mewujudkan Karo yang berbudaya, modern, sejahtera, dan unggul menuju Indonesia Emas,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Forum TJSLBU/CSR harus berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat langsung dan terukur.

Ke depan, Forum TJSL diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang lebih inklusif, di mana peran pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat berjalan seiring dalam menciptakan kemajuan yang berkelanjutan di Kabupaten Karo. (deo/ila)

Pemkab dan DPRD Karo Terima Aspirasi Buruh

ASPIRASI: Pemkab danDPRD Karo saat menerima para buruh.
ASPIRASI: Pemkab danDPRD Karo saat menerima para buruh.

KARO – Pemerintah Kabupaten Karo bersama DPRD Kabupaten Karo menerima langsung aspirasi dari sejumlah organisasi buruh dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026. Kegiatan penyampaian pendapat tersebut berlangsung di Kantor DPRD Karo pada Jumat (1/5/2026) dengan suasana tertib, aman, dan kondusif.

Aksi damai tersebut diikuti oleh delegasi dari DPC FSBSI-KSBSI Kabupaten Karo serta Exco Partai Buruh Kabupaten Karo, yang menyampaikan berbagai tuntutan terkait kondisi ketenagakerjaan di wilayah setempat.

Rombongan buruh diterima langsung oleh Ketua DPRD Karo, Iriani Tarigan, didampingi sejumlah anggota dewan lainnya. Dari unsur eksekutif, hadir Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Karo, Munarta Ginting, yang mewakili Bupati Karo. Turut hadir pula perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabanjahe, Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan UKM, Satpol PP, serta unsur Polres Karo.

Dalam penyampaiannya, perwakilan buruh mengajukan tujuh poin utama tuntutan, mulai dari dukungan terhadap pengesahan regulasi ketenagakerjaan yang baru di tingkat nasional, hingga desakan penegakan hak-hak normatif pekerja di Kabupaten Karo.

Beberapa poin yang menjadi sorotan antara lain penghapusan praktik eksploitasi tenaga kerja, penegakan Upah Minimum Kabupaten (UMK) melalui mekanisme tripartit, serta jaminan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi seluruh pekerja di berbagai sektor usaha.

Selain itu, buruh juga meminta pemerintah daerah lebih tegas terhadap perusahaan yang diduga melanggar hak-hak pekerja, termasuk dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh instansi terkait. Mereka juga mendorong pembentukan panitia khusus (Pansus) DPRD untuk mengawasi pelanggaran ketenagakerjaan serta pembentukan komite pengawas ketenagakerjaan di Kabupaten Karo.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Karo, Iriani Tarigan, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa DPRD akan memfasilitasi pertemuan lanjutan antara buruh, eksekutif, dan pihak terkait untuk membahas solusi konkret.

“Kami akan mengundang perwakilan buruh dan pihak eksekutif untuk duduk bersama dalam rapat resmi agar persoalan ini dapat dibahas secara mendalam dan menemukan solusi yang tepat,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Karo Bidang Ekonomi dan Pembangunan Munarta Ginting, SP, menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan mengedepankan pendekatan dialogis dalam menyikapi berbagai persoalan ketenagakerjaan. Menurutnya, komunikasi menjadi kunci untuk mencari solusi yang saling menguntungkan antara pekerja dan pengusaha.

“Kami akan mengupayakan win-win solution dan mengkaji seluruh regulasi yang ada agar iklim ketenagakerjaan di Karo semakin baik,” katanya.

Ia juga memastikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan segera dilaporkan kepada pimpinan daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ke depan.

Dari sisi perlindungan tenaga kerja, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabanjahe menegaskan komitmennya untuk terus memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial kepada seluruh pekerja, baik yang berstatus tetap maupun non tetap. Sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Karo juga akan terus digencarkan agar tidak ada pekerja yang terlewat dari perlindungan sosial.

Pertemuan tersebut ditutup dengan kesepahaman bersama untuk menjaga komunikasi yang harmonis antara pemerintah, buruh, dan pelaku usaha. Semua pihak sepakat bahwa dialog berkelanjutan menjadi langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja serta menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih adil di Kabupaten Karo. (deo/ila)

Polres Binjai Selidiki Dugaan Kebocoran Retribusi Parkir, DPRD Minta Usut hingga Lapisan Bawah

BINJAI – Dugaan kebocoran retribusi parkir di Kota Binjai yang terjadi dalam kurun waktu 2022 hingga 2024 kini mulai masuk tahap penyelidikan aparat kepolisian. Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Binjai saat ini tengah mendalami aliran dana retribusi yang diduga tidak seluruhnya masuk ke kas daerah.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Binjai dari Fraksi Gerindra, Ronggur Simorangkir, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum. Ia menilai, pengusutan kasus ini harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke lapisan paling bawah sistem pengelolaan parkir.

“Fraksi Gerindra mendukung Polres Binjai yang saat ini tengah mendalami dan menyelidiki dugaan kebocoran retribusi parkir tersebut,” ujar Ronggur.

Menurutnya, penyelidikan tidak boleh berhenti pada level permukaan saja, melainkan harus menelusuri rantai pengelolaan mulai dari juru parkir, koordinator, hingga bendahara penerima setoran.

Menurutnya, adanya dugaan pola penyaluran uang parkir yang tidak langsung masuk ke kas daerah, melainkan melalui pihak-pihak tertentu sebelum akhirnya disetorkan.

“Ada informasi bahwa koordinator parkir tidak menyetor langsung ke bendahara penerima. Ada dugaan oknum yang menerima setoran terlebih dahulu sebelum masuk ke sistem resmi pendapatan daerah,” ungkapnya.

Ronggur juga menegaskan pentingnya profesionalisme aparat dalam menangani kasus ini. Ia mengingatkan agar proses hukum berjalan tanpa intervensi dari pihak mana pun yang dapat mengganggu independensi penyelidikan.

“Ini menyangkut uang rakyat dan pendapatan asli daerah. Jangan sampai ada intervensi yang membuat proses penyelidikan tidak berjalan profesional,” tegasnya.

Sementara itu, Kanit Tipikor Polres Binjai Iptu Yon Edi, membenarkan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan awal terhadap dugaan kebocoran retribusi parkir tersebut. Namun ia belum membeberkan lebih jauh karena proses masih berjalan.“Masih lidik,” ujarnya singkat.

Dugaan kebocoran retribusi parkir ini sebelumnya juga mendapat sorotan dari pengamat anggaran dan pembangunan Sumatera Utara, Elfenda Ananda. Ia menilai lemahnya sistem pengelolaan retribusi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan potensi pendapatan daerah tidak optimal.

Menurutnya, sistem pemungutan parkir di Kota Binjai diduga tidak berjalan transparan dan akuntabel. Salah satu temuan yang disoroti adalah tidak adanya pengadaan karcis parkir pada tahun anggaran 2024, yang seharusnya menjadi instrumen dasar pencatatan transaksi. “Tanpa karcis, tidak ada bukti transaksi. Tanpa bukti transaksi, tidak ada akuntabilitas,” ujarnya.

Elfenda juga menyoroti bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir dalam beberapa tahun terakhir tidak pernah tercapai, meski potensi lapangan dinilai cukup besar. Berdasarkan data yang beredar, realisasi PAD dari sektor ini hanya mencapai kurang dari 50 persen dari target sekitar Rp2 miliar.

Ia menambahkan, jika kondisi tersebut terjadi secara konsisten, ada dua kemungkinan yang perlu diperiksa lebih jauh, yakni target yang tidak realistis atau adanya kebocoran sistemik dalam pengelolaan retribusi. “Kalau karcis saja tidak pernah dibeli, dari mana dasar menghitung penerimaan?” tegasnya.

Di sisi lain, temuan di lapangan menunjukkan potensi pendapatan parkir di sejumlah titik strategis Kota Binjai bisa mencapai jutaan rupiah per hari. Namun angka tersebut tidak tercermin dalam laporan resmi pendapatan daerah, sehingga menimbulkan dugaan adanya selisih signifikan dalam pengelolaan dana.

Dengan masih berjalannya proses penyelidikan, berbagai pihak kini menunggu langkah lanjutan aparat penegak hukum untuk mengungkap secara terang benderang dugaan kebocoran retribusi parkir yang diduga merugikan keuangan daerah dan masyarakat. (ted/ila)

Pemkab Dairi Peringati Hardiknas 2026, Pendidikan Jadi Tanggung Jawab Bersama

PENGHARGAAN: Bupati Dairi Vickner Sinaga memberikan piala dan penghargaan kepada pelajar SD saat peringatan Hardiknas 2026 di SMPN 4 Sidikalang, Sabtu (2/5).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
PENGHARGAAN: Bupati Dairi Vickner Sinaga memberikan piala dan penghargaan kepada pelajar SD saat peringatan Hardiknas 2026 di SMPN 4 Sidikalang, Sabtu (2/5).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026 dengan menggelar upacara di SMP Negeri 4 Sidikalang, Sabtu (2/5/2026). Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

Pemilihan lokasi di SMPN 4 Sidikalang juga dimaksudkan sebagai bagian dari sosialisasi keberadaan sekolah baru tersebut kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pemerataan fasilitas pendidikan.

Bupati Dairi Vickner Sinaga, bertindak sebagai inspektur upacara. Turut hadir Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, unsur Forkopimda, para ASN, tenaga pendidik, pelajar SD hingga SMP, serta tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Vickner membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang menekankan pentingnya sinergi dalam membangun dunia pendidikan nasional. Ia juga menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan kerja bersama seluruh elemen bangsa.

“Pendidikan adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, dunia usaha, hingga masyarakat,” ujarnya.

Menurut Vickner, peringatan Hardiknas bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memperkuat komitmen dalam membangun sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan yang berkualitas dan merata.

Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama kemajuan daerah dan bangsa. Oleh karena itu, seluruh pihak harus terlibat aktif memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa terkecuali.

“Pendidikan adalah fondasi utama kemajuan daerah dan bangsa. Karena itu, seluruh elemen harus terlibat aktif memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang bermutu,” tegasnya.

Vickner juga menyoroti tantangan pendidikan ke depan yang semakin kompleks di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, dibutuhkan semangat gotong royong serta partisipasi semua pihak untuk menghadirkan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masa depan.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mewujudkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat dan siap bersaing di tingkat global.

Peringatan Hardiknas 2026 di Kabupaten Dairi ini menjadi pengingat bahwa pembangunan pendidikan tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat diyakini menjadi pondasi penting dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di masa depan. (rud/ila)

Pengawasan Ketenagakerjaan Masih Lemah, Banyak Perusahaan Langgar Aturan

Isu pelanggaran ketenagakerjaan kembali mencuat di Kota Medan. Dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan menyoroti lemahnya pengawasan terhadap perusahaan yang diduga masih kerap melanggar aturan, mulai dari persoalan upah hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

Anggota DPRD Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap, menegaskan bahwa buruh seharusnya tidak dipandang sebagai elemen pelengkap dalam perusahaan, melainkan sebagai bagian utama yang menentukan keberlangsungan usaha.“Buruh jangan hanya dibutuhkan saat diperlukan, tapi harus menjadi bagian terpenting dalam perusahaan,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).

Politisi muda dari Partai Demokrat yang akrab disapa Afandi itu secara tegas mengkritik kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan.

Menurutnya, hingga kini masih banyak pekerja yang mengalami perlakuan tidak adil, termasuk intimidasi di lingkungan kerja.“Ini harus menjadi perhatian serius Disnaker. Jangan sampai kita terus mendengar buruh diperlakukan semena-mena,” katanya.

Sorotan tersebut diperkuat oleh data ketenagakerjaan nasional yang menunjukkan masih tingginya angka PHK. Pada periode Januari hingga Maret 2026, tercatat sebanyak 8.389 pekerja di Indonesia kehilangan pekerjaan dan terdaftar dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Di tingkat daerah, kondisi serupa juga terlihat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka pengangguran di Sumatera Utara pada 2025 mencapai sekitar 448 ribu orang atau 5,32 persen. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan masih menjadi tantangan serius yang belum sepenuhnya teratasi.

Pengamat ketenagakerjaan bahkan menilai, menjelang May Day 2026, tren PHK dan pengangguran di Sumatera Utara masih tergolong tinggi dan membutuhkan langkah konkret dari pemerintah daerah.

Afandi menekankan bahwa peran buruh sangat vital dalam roda perekonomian. Tanpa kontribusi mereka, operasional perusahaan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

“Walaupun buruh digaji, bukan berarti bisa diperlakukan sesuka hati. Mereka dilindungi undang-undang dan memiliki hak yang harus dihormati,” tegasnya.

Ia pun berharap momentum May Day tidak sekadar menjadi seremonial tahunan, melainkan titik refleksi bagi pemerintah dan dunia usaha untuk memperbaiki sistem perlindungan tenaga kerja. Pengawasan yang lebih ketat dinilai menjadi kunci untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan buruh.

“Ke depan kita ingin tidak ada lagi buruh yang diperlakukan semena-mena. Negara harus hadir memberikan perlindungan nyata,” pungkasnya.

Sedangkan terkait aksi buruh pada Mayday, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Ramaddan, menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap seluruh aspirasi buruh. Namun, ia mengakui sebagian tuntutan seperti penghapusan outsourcing, kontrak seumur hidup, pajak THR, hingga revisi Undang-Undang Cipta Kerja merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Semua keluhan tetap kita terima dan akan diteruskan ke pemerintah provinsi hingga ke pusat. Itu sudah menjadi mekanisme yang harus kita jalankan,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).

Meski demikian, untuk isu yang berada dalam lingkup pemerintah daerah, seperti upah dan jaminan sosial, pihaknya mengklaim terus melakukan langkah konkret. Sosialisasi kepada perusahaan disebut rutin dilakukan, termasuk pengawasan terhadap implementasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan kepesertaan BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.

Ramaddan mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, Pemerintah Kota Medan menetapkan kenaikan UMK hingga 8 persen, angka maksimal yang diperbolehkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk keberpihakan kepada buruh dalam upaya mewujudkan upah layak. “Kita ambil batas maksimal sebagai bentuk komitmen menghadirkan keputusan yang adil. Ini bagian dari upaya menjawab harapan buruh,” katanya.

Namun, ia tidak menampik masih adanya perusahaan yang belum sepenuhnya menerapkan standar UMK. Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi melalui mekanisme pengawasan ketenagakerjaan.

“Kalau perusahaan besar, rata-rata sudah patuh UMK dan BPJS. Tapi memang masih ada yang perlu kita dudukkan bersama untuk penyelesaian,” pungkasnya. (map/ila)

Menjaga Rel Kepercayaan, Peran Vital Depo Pulubrayan dalam Keselamatan KA

PERAWATAN: Teknisi saat melakukan perawatan intensif di Depo Kereta Pulubrayan, Medan.
PERAWATAN: Teknisi saat melakukan perawatan intensif di Depo Kereta Pulubrayan, Medan.

Di balik mulusnya perjalanan kereta api yang melintasi rel-rel di Sumatera Utara, terdapat kerja senyap yang menjadi fondasi utama keselamatan penumpang. Komitmen tersebut dijalankan secara konsisten oleh PT Kereta Api Indonesia Divre I Sumatera Utara melalui perawatan intensif di Depo Kereta Pulubrayan, Medan.

Depo ini menjadi jantung perawatan sarana kereta api di wilayah Sumut. Saat ini, KAI Divre I mengelola 73 unit kereta penumpang, dengan 58 unit aktif beroperasi setiap hari untuk melayani 20 perjalanan. Sementara itu, sisanya disiapkan sebagai armada cadangan sekaligus menjalani perawatan berkala demi menjaga performa tetap optimal.

Plt Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, menegaskan bahwa strategi ini penting untuk memastikan keandalan layanan. Menurutnya, ketersediaan sarana cadangan memberikan ruang bagi tim teknis untuk melakukan perawatan secara maksimal sebelum kereta kembali dioperasikan.

Perawatan sarana dilakukan secara disiplin dengan berbagai siklus, mulai dari bulanan, tiga bulanan, hingga dua tahunan. Adapun perawatan besar atau overhaul dilakukan setiap 48 bulan di fasilitas Balai Yasa Pulubrayan yang memiliki peralatan lebih lengkap.

Tak hanya itu, pengawasan harian juga menjadi bagian penting dalam sistem keselamatan. Tim daily check secara rutin memeriksa kondisi kereta sebelum dan sesudah operasional untuk mendeteksi potensi gangguan sekecil apa pun.

Langkah ini diperkuat dengan penempatan petugas Pengawas Urusan Sarana (PUS) dan Pengawas Urusan Kereta (PUK) di sejumlah stasiun strategis, seperti Stasiun Medan, Stasiun Binjai, hingga Stasiun Rantauprapat. Mereka bertugas melakukan pemeriksaan visual saat kereta berhenti serta menangani kendala teknis ringan secara cepat.

Upaya berlapis ini terbukti berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat. Sepanjang Triwulan I 2026, KAI Divre I Sumatera Utara berhasil melayani 698.256 pelanggan—meningkat 13 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Keselamatan adalah fondasi utama layanan transportasi publik. Melalui perawatan sarana yang konsisten, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan kereta api yang aman, nyaman, dan andal,” pungkas Anwar.

Dengan sistem yang terencana dan disiplin tinggi, Depo Pulubrayan menjadi bukti bahwa keamanan perjalanan kereta tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras yang tak terlihat di balik layar. (san/ila)

Festival Musikalisasi Puisi “Kopi dan Kepo”, Hidupkan Denyut Seni di Medan

BUKA: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, membuka kegiatan Festival Musikalisasi Puisi “Kopi dan Kepo.
BUKA: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, membuka kegiatan Festival Musikalisasi Puisi “Kopi dan Kepo.

Suasana hangat penuh ekspresi seni menyelimuti Taman Budaya Medan saat Festival Musikalisasi Puisi “Kopi dan Kepo” digelar, Sabtu (2/5/2026). Kegiatan ini menjadi bukti bahwa geliat seni dan sastra di Kota Medan terus tumbuh, menghadirkan ruang kreatif bagi para seniman, akademisi, hingga generasi muda.

Festival yang digagas oleh Medan Theater tersebut mengangkat karya puisi dari buku Kopi dan Kepo karya Hasan Al Bana. Melalui sentuhan musikalisasi, puisi-puisi tersebut menjelma menjadi pertunjukan yang tidak hanya indah didengar, tetapi juga menyentuh sisi emosional penonton.

Ratusan pengunjung tampak larut dalam setiap penampilan. Alunan musik yang berpadu dengan pembacaan puisi menghadirkan suasana reflektif mengajak penonton merenung, sekaligus merasakan berbagai spektrum emosi yang disampaikan para penampil.

Founder Medan Theater, Ahmad Munawar Lubis, menjelaskan bahwa festival ini bukan sekadar pertunjukan seni, melainkan ruang untuk merayakan “rasa” yang kerap terpinggirkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Karya-karya yang ditampilkan adalah hasil perenungan mendalam tentang keresahan, harapan, hingga hal-hal sederhana yang sering luput kita sadari,” ujarnya.

Ia menambahkan, Medan Theater sendiri dibangun atas dasar kepercayaan dan komitmen untuk menjadikan seni sebagai medium penyembuhan sekaligus penyampaian pesan. Baginya, seni memiliki kekuatan untuk mengubah pengalaman hidup, termasuk rasa sakit, menjadi sesuatu yang bernilai estetika dan makna.

Festival ini juga dimeriahkan oleh penampilan grup musik 7 Keliling yang menghadirkan aransemen khas dalam menghidupkan puisi menjadi lebih dinamis. Perpaduan antara sastra dan musik tersebut menciptakan pengalaman artistik yang utuh, sekaligus memperkuat pesan yang ingin disampaikan melalui karya.

Tak hanya menjadi panggung hiburan, kegiatan ini juga menjadi ajang apresiasi dan edukasi budaya. Kehadiran pelajar dan mahasiswa menunjukkan bahwa minat terhadap sastra dan seni pertunjukan masih tumbuh di kalangan generasi muda. Festival ini pun menjadi wadah interaksi lintas generasi antara seniman senior dan talenta muda yang sedang berkembang.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, turut hadir dan memberikan apresiasi terhadap terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai festival seperti ini penting dalam menjaga keseimbangan pembangunan kota, tidak hanya dari sisi fisik tetapi juga dari aspek budaya dan kreativitas.

Menurut Rico Waas, kopi adalah simbol jeda, ketenangan, dan ruang merenung dari hiruk-pikuk kehidupan. Sedangkan kepo adalah dorongan rasa ingin tahu yang mendorong seseorang untuk menggali lebih dalam makna kehidupan.

Dua hal ini, kata Rico, merupakan perpaduan antara rasa dan nalar yang penting dalam membangun peradaban. “Bangsa ini akan kuat jika kebudayaan, intelektual, dan rasa kita terus dijaga. Rasa mencintai, rasa memiliki, dan rasa menelaah kehidupan harus terus hidup,” kata Rico Waas didampingi Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Laksamana Putra Siregar dan Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata, Amsar.

Rico juga menyoroti pola penulisan puisi yang menurutnya memiliki kemiripan dengan pola sastra Melayu, sebagai bukti kekayaan budaya lokal yang dapat terus dikembangkan oleh generasi muda.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Medan berkomitmen mendorong seniman muda untuk terus berkarya di berbagai bidang, mulai dari musik, puisi, lukisan, hingga desain. “Membangun kota tidak hanya tentang gedung tinggi, rumah sakit, atau infrastruktur fisik. Seni dan budaya adalah elemen penting dalam kehidupan kota,” tegas Rico Waas.

Di akhir sambutannya, Rico Waas secara resmi membuka festival tersebut, seraya memberikan apresiasi kepada penulis, komunitas teater, dan para pegiat seni yang terus menjaga denyut budaya di Kota Medan.

Festival Musikalisasi Puisi “Kopi dan Kepo” akhirnya menjadi lebih dari sekadar pertunjukan. Ia menjelma sebagai ruang pertemuan ide, rasa, dan ekspresi yang memperlihatkan bahwa Kota Medan memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekosistem seni yang hidup dan berkelanjutan. (map/ila)

Momentum Hardiknas 2026, Pelindo Regional 1 Komitmen Dukung Pendidikan

FOTO BERSAMA: Para pegawai dan Staf Pelindo mendukung dunia pendidikan di Indonesia sekaligus pengingat akan pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa.
FOTO BERSAMA: Para pegawai dan Staf Pelindo mendukung dunia pendidikan di Indonesia sekaligus pengingat akan pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa.

MEDAN – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 menyampaikan ucapan Selamat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap tanggal 2 Mei.

Peringatan ini menjadi wujud nyata dukungan perusahaan terhadap kemajuan dunia pendidikan di Indonesia sekaligus pengingat akan pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa.

Momentum Hardiknas 2026 dimaknai sebagai kesempatan untuk merefleksikan peran strategis pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Executive Director 1 Pelindo Regional 1 Jonedi Ramli, menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran krusial dalam membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia. Ia menyebutkan bahwa kualitas pendidikan sangat menentukan arah kemajuan bangsa ke depan.

“Melalui pendidikan yang berkualitas, kita dapat melahirkan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global. Pelindo Regional 1 berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas SDM sebagai bagian dari kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa,” ujar Jonedi saat memberikan keterangannya, Sabtu (2/5/2026).

Menurutnya, investasi di bidang pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dunia usaha. Pelindo Regional 1, kata dia, terus berupaya mengambil peran dalam mendukung pengembangan SDM, baik melalui program sosial perusahaan maupun inisiatif lainnya yang berkaitan dengan pendidikan.

Sementara itu, Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 1 Fadillah Haryono, mengatakan bahwa pendidikan memiliki posisi strategis dalam membentuk generasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih cerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang merata dan berkelanjutan,” ujarnya.

Fadillah juga menilai bahwa tantangan dunia pendidikan saat ini tidak hanya terkait pemerataan akses, tetapi juga peningkatan kualitas dan relevansi dengan kebutuhan industri serta perkembangan teknologi. Untuk itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang kuat. (san/ila)

Dugaan Malapraktik di RS Muhammadiyah Medan, Ombudsman Turun Tangan Dalami Kasus

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provunsi Sumut, Herdensi Adnin. (Dewi Syahruni Lubis/Sumut Pos)
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provunsi Sumut, Herdensi Adnin. (Dewi Syahruni Lubis/Sumut Pos)

Kasus dugaan malapraktik yang mencuat di RS Muhammadiyah Sumut kini menjadi perhatian serius Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara. Lembaga pengawas pelayanan publik tersebut memastikan akan mendalami kasus ini secara komprehensif dengan mengedepankan prinsip objektivitas dan kehati-hatian.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut, Herdensi Adnin, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengumpulkan keterangan dari semua pihak terkait, baik dari rumah sakit maupun dari pasien dan keluarga.

“Langkah ini penting agar persoalan bisa benar-benar ‘duduk’, sehingga dapat diketahui apakah terdapat potensi maladministrasi atau tidak,” ujarnya saat ditemui di kantor Ombudsman Sumut, Rabu (29/4).

Herdensi menegaskan, hingga saat ini pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah kasus tersebut benar merupakan malapraktik. Hal itu karena proses pemeriksaan masih berlangsung dan Ombudsman wajib menjaga sikap imparsial sesuai ketentuan perundang-undangan.“Kami tidak bisa mengambil keputusan secara dini. Semua harus berdasarkan fakta yang utuh dan seimbang,” katanya.

Menurutnya, data awal yang telah diperoleh masih belum cukup kuat untuk dijadikan dasar kesimpulan. Oleh sebab itu, pendalaman akan dilakukan dengan menggali informasi lebih rinci dari kedua belah pihak, termasuk kronologi sebelum dan sesudah tindakan medis dilakukan.

Lebih lanjut, Herdensi menyoroti pentingnya peran pengawasan oleh Dinas Kesehatan. Ia menekankan bahwa salah satu aspek krusial dalam pelayanan kesehatan adalah keterbukaan informasi kepada pasien.

“Pasien memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan yang detail mengenai penyakit yang dialami serta langkah penanganannya. Ini yang sedang kami dalami, apakah informasi tersebut telah disampaikan secara utuh atau belum,” jelasnya.

Ia mengakui adanya perbedaan informasi antara pihak rumah sakit dan keluarga pasien yang perlu diluruskan melalui proses pemeriksaan mendalam. Untuk itu, Ombudsman akan terus mengumpulkan data tambahan, termasuk dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang sebelumnya telah dilakukan.

“Pemeriksaan ini masih berjalan. Jika diperlukan, kami akan kembali meminta keterangan tambahan dari rumah sakit, Dinas Kesehatan, maupun keluarga pasien,” ujarnya.

Herdensi juga mengungkapkan bahwa pihak keluarga pasien telah resmi melaporkan kasus tersebut ke Ombudsman. Laporan ini, menurutnya, menjadi dasar penting untuk memperkuat proses penelusuran fakta di lapangan.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan harus menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama. Meskipun belum ada kesimpulan terhadap kasus ini, Ombudsman tetap memberikan peringatan kepada seluruh fasilitas kesehatan agar meningkatkan kualitas pelayanan. “Pelayanan di rumah sakit harus paripurna, bukan sekadar baik. Ini menyangkut hidup dan keselamatan pasien,” tegasnya.

Ia menambahkan, Ombudsman selama ini juga aktif memberikan saran korektif terhadap berbagai rumah sakit di sejumlah daerah di Sumatera Utara, seperti Binjai, Langkat, Labuhanbatu Selatan, hingga Asahan, sebagai bagian dari upaya perbaikan layanan publik. (dwi/ila)

DPRD Medan Minta Tonase Kendaraan Diawasi Ketat

Zulham Efendi
Zulham Efendi

Serangkaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkutan berat di Kota Medan kembali memicu sorotan tajam dari legislatif. Insiden truk trailer bermuatan triplek di kawasan Jalan Kapten Rahmad Budin, tanjakan Jembatan Sei Bedera yang menewaskan seorang warga, hingga truk oleng yang menimpa rombongan pengantin di Jalan TB Simatupang, Medan Sunggal pada Selasa (28/4/2026), dinilai sebagai peringatan serius terhadap lemahnya pengawasan di lapangan.

Anggota DPRD Kota Medan, Zulham Efendi, menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Ia meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan kendaraan angkutan barang yang beroperasi di jalanan kota.

“Kejadian ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh terulang kembali. Pengawasan tonase harus diperketat karena kendaraan over kapasitas sangat membahayakan keselamatan masyarakat,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).

Menurut Zulham, persoalan tidak hanya terletak pada beban muatan atau tonase kendaraan, tetapi juga pada aspek kelayakan teknis armada yang beroperasi. Ia menyoroti pentingnya pemeriksaan rutin terhadap kondisi kendaraan sebelum digunakan di jalan umum.

Mulai dari sistem pengereman, kondisi mesin, hingga kelengkapan teknis lainnya, dinilai harus menjadi standar wajib yang diawasi secara ketat oleh instansi terkait.

“Jangan sampai kendaraan yang tidak layak jalan tetap dibiarkan beroperasi. Ini soal keselamatan nyawa manusia, bukan sekadar administrasi,” tegasnya.

Zulham juga mendorong agar instansi teknis terkait meningkatkan intensitas pengawasan di lapangan, bukan hanya melalui pemeriksaan berkala, tetapi juga dengan penindakan langsung terhadap pelanggaran yang ditemukan.

Ia menilai, langkah preventif jauh lebih penting dibandingkan penanganan setelah terjadi kecelakaan. Karena itu, ia meminta agar pengawasan dilakukan secara konsisten dan tidak bersifat seremonial.

“Kami minta dinas terkait turun langsung, lakukan pengawasan berkala dan penindakan tegas. Keselamatan masyarakat harus jadi prioritas utama,” katanya.

Rangkaian kecelakaan yang terjadi dalam waktu berdekatan tersebut menjadi perhatian publik, mengingat melibatkan kendaraan angkutan berat yang seharusnya tunduk pada aturan tonase dan standar kelayakan operasional.

DPRD Medan berharap peristiwa ini menjadi momentum perbaikan serius dalam sistem pengawasan transportasi barang di Kota Medan, agar kejadian serupa tidak kembali terulang dan tidak lagi menimbulkan korban jiwa di jalan raya. (map/ila)

1...555657...15,759Page 56 of 15,759