Home Blog Page 57

Soroti Kinerja Bapenda Medan, Penerimaan Pajak Parkir Tak Rasional

dr Faisal Arbie M Biomed.
dr Faisal Arbie M Biomed.

Anggota DPRD Kota Medan yang bergabung di Panitia khusus (Pansus) pembahasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, dr Faisal Arbie M Biomed menyoroti minimnya perolehan pajak parkir dari sejumlah objek usaha di Kota Medan. Penerimaan pajak parkir selama ini oleh Badan Pendapatan (Bapenda) Kota Medan sangat tidak rasional dan patut ditingkatkan.

“Kinerja Bapenda belum maksimal. Banyak temuan kita (Red-Pansus) saat sidak ke sejumlah usaha yang laporan pajak parkirnya terlalu minim. Padahal, pengunjung yang naik kendaraan sangat padat. Ini kan tidak rasional,” ucap Faisal Arbie, Minggu (3/5/2026).

Dikatakan politisi Partai NasDem yang akrab disapa Arbie itu, sejatinya potensi untuk meningkatkan PAD dari pajak parkir sangat dimungkinkan. Untuk itu, Arbie meminta kepada Bapenda agar dapat mengevaluasi seluruh penerimaan Pajak Parkir yang ada di Kota Medan.

“Kita menduga, kebocoran PAD dari pajak parkir sangat banyak. Kita harapkan kinerja Bapenda lebih maksimal dan profesional. Mari kita selamatkan PAD dari kecurangan oknum,” ujarnya.

Diutarakan Faisal Arbie, saat Pansus PAD melakukan sidak beberapa waktu lalu di lapangan parkir salah satu restora di Jalan SM Raja Medan, ditemukan jumlah pajak parkir yang dibayar sangat minim jika dibandingkan jumlah kendaraan yang parkir membeludak.

“Artinya, jumlah nilai pajak parkir yang disetor pengusaha sangat tidak rasional jika dibandingkan jumlah kendaraan yang parkir,” katanya.

Menurut Faisal, dugaan kecurangan laporan pajak bukan hanya disitu saja. Bahkan saat tim Pansus PAD melakukan sidak yang sama ke restoran Dara Kupi di Jalan Sei Batanghari, restoran yang selalu ramai setiap harinya itu mengaku hanya membayar pajak parkir sebesar Rp500 ribu setiap bulannya. “Padahal kenyataan dilapangan parkir mobil sangat padat dan sangat susah mencari parkiran kosong,” tegasnya.

Selain itu, sambung Faisal Arbie, masih dalam temuan sidak, juga ditemukan sejumlah kejanggalan terkait laporan perolehan pajak hiburan dan hotel. Pasalnya, terjadi ketidaksesuaian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) pengusaha hiburan yang mendompleng pajak hotel. Padahal, NPWPD Pajak Hotel dan Pajak Hiburan seharusnya berbeda.

“Intinya, Bapenda Kota Medan harus memaksimalkan kinerjanya untuk peningkatan PAD, terutama sektor pajak parkir. Bapenda dapat menggali potensi PAD dari pajak parkir setiap usaha seperti mini market dan lainnya,” ungkap Faisal. (map/ila)

Kapolda Apresiasi Buruh

MAYDAY: Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto saat menghadiri peringatan Mayday di Medan, kemarin. Istimewa/Sumut Pos
MAYDAY: Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto saat menghadiri peringatan Mayday di Medan, kemarin. Istimewa/Sumut Pos

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh elemen buruh, aparat keamanan, serta instansi terkait atas terselenggaranya peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) 2026, yang berlangsung aman, tertib, dan damai di wilayah Sumut.

Dalam keterangannya, Minggu (3/5), Kapolda Whisnu menegaskan, bahwa situasi kondusif selama rangkaian aksi dan kegiatan Mayday tidak terlepas dari kesadaran serta kedewasaan para buruh dalam menyampaikan aspirasi secara damai.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh buruh dan para peserta aksi yang telah menjaga penyampaian aspirasi tetap berlangsung damai, tertib, dan tidak anarkis, sehingga situasi kamtibmas di Sumatera Utara tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi sinergi dan kerja sama yang solid antara Polri, Tentara Nasiinal Indonesia (TNI), Pemerintah Daerah (Pemda), serta seluruh instansi terkait yang turut berperan aktif dalam menjaga keamanan selama peringatan Mayday berlangsung.

Menurutnya, keberhasilan pengamanan ini merupakan hasil kolaborasi semua pihak, mulai dari aparat keamanan hingga masyarakat, khususnya para buruh yang menunjukkan sikap kooperatif selama kegiatan berlangsung.

“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Personil kami Polri dan rekan-rekan TNI, pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder yang telah bersama-sama menjaga stabilitas keamanan. Sinergi ini menjadi kunci utama terciptanya situasi yang aman dan kondusif,” katanya.

Ia menegaskan komitmennya, untuk terus hadir memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung penyampaian aspirasi secara demokratis dengan tetap menjaga ketertiban umum.

“Peringatan Mayday 2026, situasi keamanam dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Sumut terpantau aman dan terkendali, mencerminkan kuatnya kolaborasi antara aparat dan masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah,” pungkasnya. (dwi/ila)

Lantik Pengurus Biru Muda Project 2026, AHY Dorong Anak Muda Jadi Subjek Perubahan dan Penguat Demokrasi

JAKARTA, SumutPos.co- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melantik ketua umum dan jajaran pengurus Biru Muda Project (BMP) periode 2026 di Hallf Patiunus, Jakarta, Sabtu, (2/5/2026) pagi.

Biru Muda Project merupakan wadah kolaborasi anak muda yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kontribusi sosial. Organisasi ini bertujuan mendorong generasi muda Indonesia untuk bertransformasi dari sekadar memiliki potensi menjadi kekuatan yang mampu menciptakan dampak nyata bagi masyarakat dan kemajuan bangsa.

Dalam sambutannya, AHY menyampaikan apresiasi atas inisiatif berdirinya BMP yang dipimpin Ketua Umum Teuku Agassi Harsya. Ia menila, BMP sebagai gerakan kepemudaan yang inklusif dan strategis dalam merangkul anak muda dari berbagai latar belakang.

“Kami dari keluarga besar Partai Demokrat menyambut sangat baik. Ini adalah gerakan positif yang merangkul anak muda lintas identitas, suku, agama, profesi, baik dari kalangan entrepreneur, profesional, hingga kreatif,” ujar AHY.

Lebih lanjut, AHY menekankan pentingnya membangun literasi politik di kalangan generasi muda, khususnya generasi milenial, Generasi Z, hingga Generasi Alpha yang menjadi mayoritas populasi Indonesia saat ini. Ia juga mengajak anak muda untuk mengedepankan pola pikir kritis serta kepedulian terhadap berbagai isu strategis nasional seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan.

AHY menegaskan bahwa pemberdayaan anak muda dalam politik tidak boleh bersifat sementara atau simbolis. Menurutnya, perlu dibangun ekosistem yang berkelanjutan agar generasi muda tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam proses politik dan pembangunan.

“Kita harus membangun jembatan yang kokoh, bukan jembatan lima tahunan. Anak muda harus dirangkul dan dibina setiap saat, bukan hanya saat pemilu,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan anak muda harus mencakup seluruh proses, mulai dari perumusan isu hingga pengawalan implementasi kebijakan. Dengan demikian, peran generasi muda akan semakin memperkuat dan mengokohkan demokrasi Indonesia.

Selain itu, AHY menyoroti pentingnya kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan yang berkelanjutan. Tanpa hal tersebut, organisasi maupun partai politik berisiko kehilangan daya tahan dan keberlanjutan.

Untuk meningkatkan partisipasi politik anak muda, AHY menekankan perlunya menurunkan hambatan masuk (barriers to entry), termasuk dengan membuka ruang seluas-luasnya dalam struktur partai, pencalonan legislatif, hingga kepemimpinan daerah dan nasional.

Dalam konteks era digital, AHY juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan platform digital secara strategis dan substantif. “Kita harus aktif di media sosial dengan substansi, bukan sekadar menambah kebisingan ruang digital,” ujarnya.

Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf.

Menutup sambutannya, AHY menyampaikan harapannya agar Biru Muda Project terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di seluruh Indonesia.

“Selamat kepada Biru Muda Project. Semoga semakin maju, sukses, dan menjadi bagian penting dalam membangun masa depan Indonesia,” pungkasnya. (adz)

Peringati Hardiknas 2026, Kakan Kemenag Deli Serdang Tekankan Pentingnya Deep Learning dan Digitalisasi

DELI SERDANG, SumutPos.co– Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Deli Serdang berlangsung khidmat, Sabtu (2/5/2026). Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Kabupaten Deli Serdang, Dr. H. Saripuddin Daulay, M.Pd, yang bertindak sebagai pembina upacara, menekankan urgensi adaptasi pendidikan terhadap perkembangan zaman.Dalam amanatnya, Saripuddin menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi utama masa depan bangsa. Ia menyoroti pentingnya revitalisasi satuan pendidikan melalui penguatan sarana prasarana serta percepatan digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan motivasi siswa.”Pemerintah terus mendorong lingkungan belajar yang nyaman dan berbasis teknologi. Namun, transformasi ini harus berjalan beriringan dengan penguatan nilai moral dan keagamaan,” ujar Saripuddin di hadapan ratusan siswa dan tenaga pendidik.Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah implementasi pendekatan deep learning (pembelajaran mendalam). Metode ini diharapkan mampu mencetak generasi yang tidak sekadar menghafal, tetapi memiliki daya kritis, kreatif, dan solutif dalam menghadapi tantangan global.Selain aspek kurikulum, Saripuddin juga menyinggung fokus pemerintah pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Menurutnya, guru adalah kunci utama pembentuk karakter bangsa, sehingga program peningkatan kompetensi akan terus digalakkan secara masif.Kepala MTsN 2 Deli Serdang, Dr. Nuraisyah Rahma Siregar, MA, mengapresiasi kehadiran Kakan Kemenag dalam momentum tahunan ini. Ia berharap pesan-pesan tersebut menjadi stimulus bagi warga madrasah untuk terus memacu prestasi.”Kehadiran beliau menjadi semangat baru bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di MTsN 2 Deli Serdang, demi melahirkan generasi yang unggul dan berakhlak mulia,” pungkasnya.Upacara diakhiri dengan doa bersama untuk kemajuan dunia pendidikan Indonesia, khususnya dalam mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing global dengan landasan nilai keislaman yang kuat. (adz)

Perkuat Ideologi Kader, Partai Gelora Sumut Siap Menangkan Pemilu 2029

Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Sumut Muhammad Nasir (dua dari kiri) menyerahkan cenderamata kepada Kepala Kesbangpol Pemprov Sumut Mulyono usai pembukaan Ideologisasi Dasar Tingkat I di Hotel Aiho Medan, Sabtu (2/5/2026).
Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Sumut Muhammad Nasir (dua dari kiri) menyerahkan cenderamata kepada Kepala Kesbangpol Pemprov Sumut Mulyono usai pembukaan Ideologisasi Dasar Tingkat I di Hotel Aiho Medan, Sabtu (2/5/2026).

MEDAN, SumutPos.co– Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Sumatera Utara menggelar rangkaian kegiatan strategis berupa Kegiatan Ideologisasi Dasar Tingkat I, Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) I, dan Training for Facilitator (TFF) di Hotel Aiho Medan pada Sabtu hingga Minggu (2-3/5/2026). Perhelatan ini menjadi momentum krusial bagi partai besutan Anis Matta dan Fahri Hamzah ini untuk memperkuat militansi kader dan menyelaraskan langkah menuju target kemenangan pada Pemilu 2029 mendatang.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh sejumlah jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelora Indonesia, di antaranya Koordinator Bidang Pemenangan Teritori Ahmad Faradis, Ketua Bidang Pemenangan Teritorial 10 DPP Partai Gelora, H. Muhammad Hafez, MA, Koordinator Bidang Kaderisasi Ahmad Zainuddin, dan Koordinator Bidang Keumatan Ahmad Zairofi. Adapun peserta terdiri dari pengurus DPW asal Sumut, Sumbar, Aceh, Kepri, Riau, hingga perwakilan DPD dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara serta Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) Malaysia.

Ketua DPW Partai Gelora Sumut M Nasir, menegaskan pentingnya landasan ideologi sebagai peta jalan partai dalam mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan dunia baru. Ia menginstruksikan seluruh jenjang struktur, mulai dari DPW hingga tingkat lingkungan, untuk bergerak maksimal melakukan advokasi langsung kepada masyarakat.

“Masyarakat saat ini menghadapi kesulitan ekonomi dan birokrasi. Partai Gelora harus hadir di garda terdepan untuk membantu. Kami ingin memberikan warna baru di Sumatera Utara dan memastikan kemenangan pada 2029,” ujar Nasir dalam sambutannya.

Nasir juga menyampaikan peran strategis partai dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Bobby Nasution. Ia menekankan perlunya kolaborasi untuk mengembalikan kejayaan Sumut sebagai lumbung pangan nasional.

“Kita dorong agar Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Bobby Nasution menjadi daerah swasembada pangan. Potensi lahan sawah dan irigasi kita sangat luas, ini harus kita optimalkan agar tidak perlu lagi ada impor pangan,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Bidang Pemenangan Teritorial 10 DPP Partai Gelora, H. Muhammad Hafez, MA, menyatakan bahwa program ideologisasi merupakan “ruh dan jantung” organisasi. Melalui internalisasi nilai-nilai ini, partai menargetkan lahirnya kader yang mandiri, memiliki kecerdasan politik, serta moralitas yang tinggi.

“Selain ideologi, kami juga fokus pada peningkatan wawasan nasional, keislaman, dan kapasitas kepemimpinan. Ini adalah bekal agar kader Gelora menjadi motor penggerak peradaban sekaligus tulang punggung bangsa,” jelas Hafez. Ia juga memaparkan program rekrutmen nasional, termasuk penggalangan 313 kader pemuda dan optimalisasi peran perempuan sebagai lokomotif sosialisasi partai.

Dukungan terhadap kegiatan ini juga datang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara M Bobby Afif Nasution diwakili Kepala Kesbangpol Sumut, Mulyono, menyampaikan bahwa ideologisasi merupakan langkah strategis dalam membentuk karakter kader yang memiliki integritas dan tanggung jawab sosial.

“Partai politik adalah pilar demokrasi dan ruang pembelajaran karakter kebangsaan. Di era perubahan yang cepat dan tantangan ekonomi yang kompleks, kita membutuhkan kolaborasi. Kami mengusung visi ‘Kolaborasi Sumut Berkah’ yang mengedepankan sinergi antara pemerintah, parpol, dan seluruh elemen masyarakat demi Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan,” tutur Mulyono.

Ia mengajak seluruh kader, terutama generasi muda Partai Gelora, untuk tidak takut berinovasi dan terus memberikan solusi nyata bagi persoalan daerah. Menurutnya, ukuran keberhasilan sebuah organisasi bukan hanya terletak pada rancangan program, melainkan pada besarnya manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. (adz)

Lapak Sabu Mangkubumi Digerebek, Tiga Diringkus, Belasan Nyemplung ke Sungai

AMANKAN: Petugas mengamankan tiga pelaku terkait peredaran narkoba di Mangkubumi, Kamis (30/4). Dok. Ist
AMANKAN: Petugas mengamankan tiga pelaku terkait peredaran narkoba di Mangkubumi, Kamis (30/4). Dok. Ist

Aparat dari Polrestabes Medan kembali menggulung lapak narkoba di kawasan Jalan Mangkubumi, Medan, Kamis (30/4/2026) sore. Penggerebekan berlangsung dramatis setelah belasan pria yang berada di lokasi nekat melompat ke sungai untuk menghindari kejaran petugas.

Operasi ini dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait maraknya kembali transaksi narkoba di kawasan tersebut. Setelah melakukan penyelidikan selama beberapa hari, petugas akhirnya menyasar sebuah lapak di bantaran sungai yang diduga menjadi pusat peredaran sabu.

Dalam penggerebekan itu, tiga pria berinisial SD (45), DR (19), dan RS (39) berhasil diamankan. Dari tangan ketiganya, polisi menyita sejumlah paket sabu, alat hisap, serta uang tunai yang diduga hasil transaksi.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan Rafli Yusuf Nugraha, mengungkapkan bahwa pihaknya juga menemukan barang bukti lain yang cukup mencurigakan.“Selain sabu dan alat hisap, kami menemukan uang asing pecahan 1000 Dollar Singapura yang masih kami dalami keasliannya,” ujarnya.

Tak hanya itu, petugas juga menemukan sebilah pisau di lokasi yang diduga telah dipersiapkan untuk melawan aparat jika terjadi penggerebekan.

Sementara itu, belasan pria lainnya berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke sungai saat petugas tiba di lokasi. Meski demikian, polisi mengaku telah mengantongi identitas sebagian pelaku dan tengah melakukan pengejaran intensif.“Kami pastikan mereka yang kabur tetap akan kami buru. Tidak ada tempat aman bagi pelaku narkoba,” tegas Rafli.

Dalam operasi tersebut, polisi juga mengamankan satu unit mesin judi tembak ikan yang disembunyikan di area lapak. Barang tersebut selanjutnya diserahkan ke Satuan Reserse Kriminal untuk proses penyelidikan lebih lanjut. (man/ila)

Di Sumut Bayar PKB Kini Lebih Mudah, Tak Perlu KTP Pemilik Lama

SOSIALISASI: Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumut (Bapenda) Sutan Tolang Lubis melakukan Sosialisasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Medan Utara, Jalan Sekip, Medan, Kamis (30/04/2026). (Foto : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut)
SOSIALISASI: Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumut (Bapenda) Sutan Tolang Lubis melakukan Sosialisasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Medan Utara, Jalan Sekip, Medan, Kamis (30/04/2026). (Foto : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut)

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sumatera Utara (Sumut) kini semakin mudah. Pemerintah Provinsi Sumut resmi memberlakukan kebijakan baru yang memungkinkan wajib pajak membayar pajak tahunan tanpa harus menyertakan KTP pemilik lama kendaraan.

Kemudahan ini berlaku bagi kendaraan yang telah berganti kepemilikan, namun belum dilakukan proses Bea Balik Nama (BBN). Wajib pajak cukup memenuhi tiga syarat sederhana untuk pengesahan STNK dan pembayaran PKB tahunan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut Sutan Tolang Lubis, menyampaikan bahwa kebijakan ini mulai berlaku sejak Kamis (30/4/2026), sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Saat ini masyarakat atau wajib pajak dapat membayar PKB tanpa harus menunjukkan KTP pemilik yang namanya sama dengan STNK. Jadi tidak perlu membawa KTP pemilik lama kendaraan bermotornya,” kata Sutan, saat mengunjungi Kantor Samsat Medan Utara, Kamis (30/4/2026).

Sutan menjelaskan, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain menunjukkan KTP pemilik kendaraan saat ini, STNK asli, serta menandatangani surat pernyataan berupa permohonan pemblokiran sekaligus komitmen melakukan balik nama pada 2027.

“Harapan kita dengan langkah kebijakan ini, bisa memudahkan masyarakat dalam membayar PKB tahunan. Semoga wajib pajak antusias datang ke seluruh Samsat di Sumut, khususnya bagi pemilik kendaraan yang data di STNK-nya masih atas nama pemilik sebelumnya,” tegasnya.

Penyerahan hak milik kendaraan bermotor, lanjutnya, dapat terjadi melalui berbagai proses seperti jual beli, hibah, warisan, atau tukar-menukar. Dengan kebijakan ini, kendala menghadirkan KTP pemilik lama tidak lagi menjadi hambatan.

Sejumlah wajib pajak pun mengaku merasakan langsung kemudahan tersebut. Dewi Handayani, misalnya, mengaku proses pembayaran yang ia bayangkan rumit ternyata sangat cepat. “Sebagai masyarakat, saya merasa termudahkan sekali. Dan prosesnya cepat, hanya lima menit,” ungkapnya.

Hal serupa disampaikan Diki Rahmansyah, yang sebelumnya kesulitan menghadirkan KTP pemilik lama kendaraan.

“Saya memang mau membayar pajak seperti biasa, tetapi ternyata per hari ini langsung disambut petugas dan dilayani, diberikan formulir tanpa harus bawa KTP pemilik lama. Ternyata mudah, cepat, dan lancar di tengah aktivitas kita yang padat,” ujarnya.

Diki pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kemudahan ini dengan mendatangi kantor Samsat di seluruh Sumut. “Kalau ada yang bilang sulit, langsung saja datang dan buktikan. Apalagi pajak ini kan berguna untuk membangun Sumatera Utara,” pungkasnya.(san/ila)

Dimediasi Komisi A DPRD Sumut, Lahan Eks HGU PTPN IV Dilepas untuk SR

KUNKER: Komisi A DPRD Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Kamis (30/4/2026), guna memediasi pelepasan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN IV di Aek Kanopan.
KUNKER: Komisi A DPRD Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Kamis (30/4/2026), guna memediasi pelepasan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN IV di Aek Kanopan.

LABURA – Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Kamis (30/4/2026), guna memediasi pelepasan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN IV di Aek Kanopan. Lahan tersebut direncanakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yang merupakan bagian dari program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, mengatakan bahwa hingga saat ini proses pembebasan lahan masih mengalami kendala, meskipun status lahan tersebut merupakan eks HGU milik badan usaha milik negara.

“Tujuan kunjungan ini adalah untuk memediasi pelepasan lahan eks HGU PTPN IV di Aek Kanopan yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat. Namun, prosesnya masih terhambat pada pembebasan lahan, padahal secara status ini eks HGU dan seharusnya bisa lebih mudah karena milik BUMN,” ujar Zeira.

Ia menegaskan, program Sekolah Rakyat memiliki manfaat besar, khususnya bagi masyarakat golongan bawah. Program ini menyasar kelompok masyarakat desil 1 dan 2, yakni kategori miskin ekstrem dan miskin.

“Program Sekolah Rakyat ini sangat baik, karena seluruh biaya pendidikan, mulai dari perlengkapan hingga akomodasi ditanggung negara melalui Kementerian Sosial. Bahkan, keluarga siswa juga akan mendapatkan bantuan,” katanya.

Dalam pertemuan yang turut mengundang berbagai pihak terkait, Komisi A DPRD Sumut secara tegas meminta PTPN IV agar mempermudah proses pelepasan lahan. Lahan yang dimaksud memiliki luas lebih dari 320 hektare dan saat ini masih dikuasai oleh unit PTPN IV di Mambang Muda.

“Ironisnya, lahan tersebut masih dimanfaatkan untuk usaha perkebunan sawit dan karet oleh PTPN IV, padahal statusnya sudah eks HGU,” ucap Zeira.

Sekretaris PKB Sumatera Utara itu pun menjelaskan, berdasarkan ketentuan pelepasan tahun 2005, lahan tersebut tidak lagi berstatus HGU PTPN IV dan tidak memiliki izin usaha perkebunan. Oleh karena itu, secara aturan, lahan tersebut seharusnya sudah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

“Secara aturan, lahan ini sudah bukan lagi HGU PTPN IV dan semestinya diserahkan kepada Pemkab Labura. Ini yang sedang kita dorong agar segera ada kejelasan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Komisi A DPRD Sumut berencana membawa persoalan ini ke tingkat pusat apabila belum menemukan solusi di daerah. Mereka akan meminta penjelasan kepada sejumlah pihak terkait, termasuk Danantara serta Komisi VI dan Komisi II DPR RI di Jakarta.

“Kami akan melanjutkan upaya ini dengan meminta penjelasan ke Danantara, Komisi VI, dan Komisi II DPR RI agar lahan ini bisa segera dibebaskan untuk kebutuhan Sekolah Rakyat,” pungkas Zeira.

Kunjungan ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan lahan sehingga program Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kurang mampu di Labuhanbatu Utara.(san/azw)

Tebingtinggi Kota Rapat Perkuat Kerukunan Umat Beragama

RAPAT: Unsur Forkopimcam, narasumber, dan peserta usai pelaksanaan Rapat Koordinasi PAKEM di Aula Kantor Camat Tebingtinggi Kota, Kamis (30/4)// Azan purba/ Sumut Pos.
RAPAT: Unsur Forkopimcam, narasumber, dan peserta usai pelaksanaan Rapat Koordinasi PAKEM di Aula Kantor Camat Tebingtinggi Kota, Kamis (30/4)// Azan purba/ Sumut Pos.

TEBINGTINGGI – Kecamatan Tebingtinggi Kota menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) di Aula Kantor Camat Tebingtinggi Kota, Jalan Thamrin, Kelurahan Mandailing, Kamis (30/4).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program sosialisasi Kejaksaan Negeri Tebingtinggi yang dilaksanakan di lima kecamatan se-Kota Tebingtinggi. Acara dimulai pukul 09.00 WIB dan berlangsung hingga pukul 10.48 WIB dalam suasana tertib, aman, dan kondusif.

Rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi lintas instansi dalam menjaga stabilitas sosial serta kerukunan umat beragama di Kota Tebingtinggi.

Sejumlah pejabat dan unsur terkait hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tebingtinggi MHD David Saragih, perwakilan Kejaksaan Negeri Tebingtinggi Tioneni Sigiro, Jaksa Fungsional Yabes Sitorus, Kabag Kesra Azanul, serta Kasat Intelkam Polres Tebingtinggi AKP Andi Sujenderal. Turut hadir Camat Tebingtinggi Kota Henci Boru Siregar, para lurah se-Kecamatan Tebingtinggi Kota, kepala lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua FKDM yang diwakili Sandy, serta sejumlah insan pers. (mag-3/azw)

Disperindag ESDM Sumut Turun ke Bahorok, Pastikan Tak Ada Tambang di Lokasi Aduan

TINJAU: Tim Cabang Dinas Wilayah I bersama Kepala UPT Laboratorium dan Pemetaan Perindag ESDM Sumut meninjau lapangan di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Selasa (28/4).(Foto : Disperindag ESDM Sumut)
TINJAU: Tim Cabang Dinas Wilayah I bersama Kepala UPT Laboratorium dan Pemetaan Perindag ESDM Sumut meninjau lapangan di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Selasa (28/4).(Foto : Disperindag ESDM Sumut)

LANGKAT – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumatera Utara melakukan peninjauan langsung ke Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, sebagai tindak lanjut laporan masyarakat terkait dugaan dampak aktivitas pertambangan di sekitar aliran Sungai Bekail, Desa Lau Damak.

Peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim Cabang Dinas Wilayah I bersama Kepala UPT Laboratorium dan Pemetaan ini bertujuan memastikan kebenaran informasi yang beredar di masyarakat, sekaligus menilai apakah terdapat aktivitas pertambangan yang beroperasi di luar ketentuan izin usaha pertambangan (IUP).

Dari hasil pemeriksaan, Dinas Perindag ESDM Sumut menegaskan bahwa titik lokasi yang diadukan warga tidak termasuk dalam wilayah IUP Operasi Produksi milik CV Arihta Mulana. Lokasi tersebut berada di area sempadan Sungai Bekail yang secara geografis memang rentan mengalami perubahan alur akibat faktor alam.

Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, menjelaskan bahwa hasil verifikasi di lapangan menunjukkan tidak adanya aktivitas penambangan di titik yang menjadi sorotan masyarakat.

“Dari hasil pengecekan tim, lokasi yang diadukan berada di luar blok IUP, tepatnya di sempadan sungai. Perubahan kondisi tanah di area tersebut lebih disebabkan oleh dinamika alami aliran Sungai Bekail,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (1/5/2026).

Ia menambahkan, kesimpulan tersebut juga diperkuat oleh keterangan pemerintah desa serta pihak perusahaan yang berada di sekitar wilayah tersebut. Tidak ditemukan aktivitas penggalian atau pengerukan material tambang di lokasi yang dimaksud warga.

Meski demikian, pemerintah tetap menaruh perhatian terhadap kondisi lingkungan di sekitar sungai. Dalam temuan di lapangan, terjadi erosi yang cukup signifikan pada beberapa titik bantaran sungai. Kondisi ini dinilai dapat berdampak pada lahan masyarakat apabila tidak segera ditangani.

Sebagai langkah antisipasi, pihak perusahaan disebut telah menyatakan komitmen untuk membantu penanganan bersama warga terdampak. Salah satunya melalui pembangunan bronjong atau penahan tebing sungai guna mengurangi risiko gerusan air lebih lanjut.

“Perusahaan telah berkomitmen membantu penanganan sebagai bentuk tanggung jawab sosial, meskipun lokasi tersebut berada di luar wilayah operasional mereka,” jelas Dedi.

Selain klarifikasi terkait lokasi utama aduan, tim juga menemukan adanya aktivitas pertambangan di bagian hilir sungai. Di area tersebut, terdapat fasilitas penunjang berupa stone crusher yang digunakan dalam pengolahan material tambang.

Menanggapi temuan itu, Dinas Perindag ESDM Sumut memberikan peringatan agar seluruh kegiatan usaha pertambangan tetap mengacu pada kaidah teknik pertambangan yang baik (good mining practice) sesuai dengan regulasi Kementerian ESDM.

Dedi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah pengawasan lanjutan apabila ditemukan pelanggaran di lapangan. Respons cepat terhadap laporan masyarakat juga akan terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

“Kami akan terus menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara objektif. Semua kegiatan pertambangan harus sesuai aturan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan warga,” tegasnya. (san/ila)

1...565758...15,759Page 57 of 15,759