MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tak hanya bangunan tua dan museum yang menjadi saksi sejarah dan memiliki daya tarik dari peninggalan arsitektur masa lampau. Monumen pun menjadi kekhasan arsitektur tersendiri bagi suatu daerah.

Untuk itu, DPD Ikatan Keluarga Nasution Dohot Anak Boruna (IKANAS) Sumut menggagas pembangunan monumen atau tugu Jenderal Besar Abdul Haris Nasution di Kota Medan. Bahkan, untuk membuktikan keseriusan dalam pembangunan monument tokoh yang menjadi sasaran dalam peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 ini, kepanitiaan segera dibentuk.

Menurut Ketua DPD Ikanas Sumut, DR H Amarullah Nasution SE MBA, pembangunan monumen Jenderal Abdul Haris Nasution ini adalah sebagai penghargaan bagi pahlawan nasional kelahiran Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada 3 Desember 1918 itu. “Wajar kalau kita memberikan penghargaan atas jasa-jasa beliau,” kata Amarullah yang didampingi Sekretaris DPD Ikanas Sumut Drs H A Raja Nasution MSP dan Bendahara DPD Ikanas Sumut Drs Rivai Nasution MM kepada wartawan, kemarin.

Disebutnya, saat ini ada beberapa monumen yang berdiri di Kota Medan. Sebut saja monumen Ahmad Yani setinggi 11 meter yang berdiri gagah di Taman Ahmad Yani, persimpangan Jalan Sudirman dan Imam Bonjol Medan. Ada juga monumen Guru Patimpus di persimpangan Jalan Gatot Subroto dan Jalan S Parman. Kemudian monument Raja Sisingamangaraja XII di Jalan Sisingamangaraja, dan beberapa lainnya.

“Jadi kami rasa, sudah selayaknya monumen Jenderal Besar Abdul Haris Nasution didirikan di Kota Medan. Dan ini akan menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Utara, khususnya suku Mandailing. Apalagi monumen Ahmad Yani sudah berdiri di Kota Medan, mengapa monumen Abdul Haris Nasution yang merupakan putra daerah Sumatera Utara belum dibangun di Kota Medan?” ungkap Amarrullah.

Karenanya, Amarullah mengatakan, dalam waktu dekat ini akan dibentuk kepanitiaan pembangunan monumen Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Kepanitiaan ini nantinya akan beraudiensi ke Gubernur Sumatera Utara dan Wali Kota Medan untuk meminta dukungan atas pembangunan monumen ini.

“Kita berharap, rencana pembangunan monument Abdul Haris Nasution ini mendapat dukungan penuh dari gubernur dan Wali Kota Medan. Soal di mana akan dibangun, itu nanti lebih lanjut akan dibicarakan,” ungkapnya.

Amarullah juga mengatakan, mereka juga akan mendiskusikan rencana pembangunan monumen ini dengan ahli waris Abdul Haris Nasition, sekaligus memohon restu agar pembangunannya dapat berjalan lancar. (adz/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Medan mengeluhkan tidak kooperatifnya pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan untuk mengikuti sosialisasi tera ulang SPBU.

Sedangkan, tera ulang merupakan wajib dilakukan untuk menghindari kecurangan.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Medan, Syarif Armansyah mengatakan, di Kota Medan, terdapat 98 SPBU. Ia mengimbau seluruh pengusaha SPBU untuk menjalani kewajibannya untuk melakukan tera ulang, agar tidak terjadi SPBU nakal.

“Kita sama SPBU ini susah ngomongnya, ada 98 SPBU di Kota Medan. Kita buat panggilan, kita undang, 20 SPBU yang datang 15 SPBU. Kita undang lagi, cuma 10 SPBU datang,” kata Armansyah usai menghadiri sosialisasi tera ulang kepada pengusaha SPBU dari seluruh Kota Medan dan juga hadir Perwakilan Hiswana migas Provinsi Sumatera Utara beserta PT.Pertamina MOR I di Hotel Grand Antares, Senin (21/1).

Armansyah menjelaskan, tera ulang dipegang oleh Pemko Medan sejak 2017 lalu yang sebelumya dilaksanakan oleh provinsi. Ia menduga, selama ini tidak pernah dilakukan tera ulang, bahkan ada permainan si penera dengan SPBU. “Sehingga tidak masuk akal jika pengusaha SPBU tidak tahu akan wajibnya dilakukan tera ulang,” kata dia.

“Kenapa kemarin kami tangkap dan kami segel terhadap mesin pengisi BBM, karena yang disegel itu hanya yang di atas, badan ukurnya yang tiga tempat BBM keluar tidak disegel. Di bawah itu sebenarnya yang harus disegel karena dari situ minyak keluar ke Nozle, ada pada ini?” tambah Armansyah lagi.

Untuk menyikapi ini, pihaknya akan rutin melakukan tera ulang terhadap SPBU di Medan satu tahun sekali. Dengan mengubah sistem sebelumnya guna memperketat terjadinya kecurangan yang merugikan masyarakat banyak.

Selama ini, proses tera ulang yang dilaksanakan di SPBU diawali dengan turunnya tim pengawas kemudian dilanjutkan tim Tera Ulang. Ke depannya sistem akan dibalik, tim Tera terlebih dahulu diturunkan untuk melakukan pengecekan pada pompa ukur BBM yang keluar dari nozzle.

Selanjutnya, pengawas turun untuk melakukan apakah tera ulang yang dilaksanakan sudah benar.”Saya akan rubah sistemnya, sehingga tidak ada lagi permainan yang diduga dilakukan oleh tim Tera ulang bersama pihak SPBU,” tegas Armansyah.

Bahkan ia tidak segan memberi sanksi berupa merumahkan stafnya, jika terlibat melakukan kerja sama dengan pengusaha SPBU. Saat ini sudah 2 stafnya di rumahkan, karena ketahuan nakal melakukan permainan dengan pihak SPBU.

“Saat ini sudah ada 2 orang saya panggil untuk diperiksa oleh penyidik Polda Sumatera Utara, terkait keterlibatan kecurangan di SPBU yang baru saja di segel oleh Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan di salah satu SPBU di kawasan ringroad,” jelas Armansyah.

Dampak tersebut, Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan Terib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI melakukan penyegelan sebuah Sarana Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) SPBU 14201138 di Jalan Sunggal Simpang Jalan Ringroad, Kota Medan, Selasa (15/1) pekan lalu.

“Untuk kasus SPBU terus sama kita kawal sampai ke Pengadilan. Sekarang masih dilakukan proses pemberkasan,” tandas Armansyah.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kompensasi yang akan diberikan kepada nelayan akibat dampak reklamasi pelebaran dermaga di Pelabuhan Belawan, masih dalam proses pendataan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan. Namun, sudah 2.600 nelayan yang sudah terverifikasi.

Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, Ikhsar Rasyid Marbun mengatakan, saat ini pihaknya masih mendata terus nelayan-nelayan yang akan menerima dana kompensasi dampak reklamasi.

Setelah selesai proses pendataan selesai, selanjutnya data diserahkan ke Pelindo I. Sebab, mereka yang akan memberikan dana tali asih atau kompensasi itu kepada nelayan.

“Memang nelayan belum terima dana kompensasi yang diberikan oleh Pelindo I karena masih didata. Sejauh ini jumlah nelayan yang terdata lebih kurang sekitar 2.600 orang,” kata Ikhsar yang dihubungi, Selasa (22/1).

Dikatakannya, sekitar 2.600 nelayan tersebut sudah dilakukan verifikasi data dan akan menerima kompensasi. “Jumlah nelayan tersebut kemungkinan bisa bertambah nantinya, jadi data belum final dan masih bersifat sementara. Ditargetkan dua minggu lagi atau awal bulan depan (Februari) bisa proses pendataannya,” sebut Ikhsar.

Menurut Ikhsar, ada beberapa syarat atau kriteria nelayan yang akan mendapatkan dana kompensasi. Di antaranya, nelayan yang bermuatan kurang dari 5 gross ton (GT) atau tonase. Kemudian, nelayan yang benar-benar berdomisili di wilayah Kota Medan dengan dibuktikan KTP dan kartu nelayan. “Syarat paling utama adalah yang terdampak alur dan mata pencahariannya,” tuturnya.

Disinggung ada sekitar 5.000 nelayan yang terdampak, Ikhsyar menyebutkan kemungkinan tidak sampai segitu jumlahnya. “Kalau segitu jumlahnya (5.000), maka yang di atas 5 GT dan berdomisili luar Medan termasuk. Jadi, tidak sesuai persyaratan atau kriteria,” ucapnya.

Ia menambahkan, tidak ada target jumlah nelayan yang ditetapkan dari Pelindo I. Berapa jumlah yang terdata, itulah yang disampaikan untuk direkomendasi mendapat kompensasi.

“Makanya, dalam proses pendataan ini kita melibatkan berbagai lintas instansi seperti Kejaksaan, Kepolisian, Kecamatan dan Kelurahan. Sebab, bisa saja nelayan yang berada di kelompok lain mengaku terdampak dan memaksakan kehendak mendapat kompensasi,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Komisi B DPRD Medan, Bahrumsyah mengatakan, proses pendataan nelayan yang akan menerima kompensasi perlu dikaji ulang. Sebab, dalam menentukan siapa yang berhak menerima tidak ada payung hukumnya.

“Syarat atau kriteria nelayan yang menerima kompensasi atas pertimbangan-pertimbangan, tidak ada dasar hukum. Makanya, perlu dikaji ulang. Sebab, bisa saja ada nelayan lain yang terdampak tetapi belum terdata,” katanya.

Bahrumsyah menilai, pendataan tersebut hanya upaya akal-akalan saja untuk mengulur waktu. Dengan begitu, proyek reklamasi terus berjalan. “Kan bisa saja proses pendataan itu bagian dari mengulur waktu, agar proyek tersebut terus berjalan hingga kemudian tuntas,” tandas Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Medan ini. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wacana pembangunan gedung baru Balai Kota di lahan eks Rumah Sakit (RS) Tembakau Deli di Jalan Putri Hijau hendaknya dibuat untuk semua dinas yang ada di Pemko Medan. Bahkan, dibangun vertikal seperti gedung pencakar langit. Bila perlu dibuat 27 lantai atau lebih.

“Jadi, semua pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih cepat. Dengan begitu, Wali Kota Medan atau Sekda bisa langsung mengontrol kinerja para kepala OPD (organisasi perangkat daerah) dan staf dengan menempatkan CCTV di semua lantai,” ujar Ketua Komisi A Sabar Syamsurya Sitepu, menanggapi adanya rencana tersebut, Selasa (22/1).

Menurutnya, untuk dinas teknis seperti Pekerjaan Umum, Kebersihan dan Pertamanan serta lainnya bisa dibuat di luar gedung tersebut. Sebab, memiliki gudang peralatan yang tidak mungkin dibuat di gedung itu.

Hal senada disampaikan Sekretaris Fraksi Hanura DPRD Medan, Hendra DS. Hendra mendukung pemindahan itu karena gedung saat ini kurang representatif. Tapi alangkah lebih bagusnya, pemindahan tersebut memperhatikan berbagai aspek seperti lalu lintas, termasuk kondisi di kawasan tersebut.

“Saya khawatir bila dipindahkan ke sana (lahan eks RS Tembakau Deli) dapat menambah kemacetan baru. Karena, lahan eks RS Tembakau Deli berada persis di depan kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut yang selalu ramai didatangi warga untuk mengurus pajak kendaraan,” tuturnya.

Hendra meminta, pemindahan balai kota harus ke lokasi yang tepat dan penuh kajian. Pemindahan itu jangan pula menimbulkan masalah baru. “Kalau boleh, cari saja lahan yang masih banyak tanah kosong. Contohnya di kawasan Polonia atau daerah lain,” tukas dia.

Diketahui sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan, Irwan Ritonga mengakui memang ada rencana Balai Kota dipindahkan. Kata Irwan, sebagai tempat baru dibidik lahan eks RS Tembakau Deli.

“Rencananya lahan tersebut akan dijadikan komplek perkantoran Pemko. Sebab, di lahan kantor wali kota saat ini sudah tidak memungkinkan untuk dikembangkan lagi. Pemko sudah memohon agar Menteri BUMN memberikan lahan eks RS Tembakau Deli untuk jadi komplek perkantoran yang baru,” kata Irwan.

Ia mengaku, permohonan agar lahan eks RS Tembakau Deli bisa dijadikan komplek Pemko Medan yang baru bukan kali ini. Melainkan, sudah dilakukan sejak 2014. Namun, Menteri BUMN belum memberikan izin.

“Pernah surat Pemko Medan dibalas, dan jawaban Menteri BUMN belum bisa memberikan lahan tersebut. Tapi, kenyataannya hingga sampai ini lahan eks RS Tembakau Deli masih belum dimanfaatkan. Makanya, kami menyurati dan memohon kembali,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ribuan nelayan tradisional yang tergabung dalam Kelompok Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Medan akan melakukan unjuk rasa ke Mako Ditpolair Polda Sumut Jalan TM Palawan, Kecamatan Medan Belawan, besok (24/1).

Ketua KNTI Kota Medan, M Isa Al Basir, mengatakan, aksi demo yang akan mereka laksanakan untuk menuntut agar penegak hukum tegas menerapkan tentang aturan alat tangkap terlarang dalam Permen KP 71/2016 dan Permen KP 2/2015.

“Kami nelayan kecil sangat diresahkan dengan beroperasinya kapal menggunakan alat tangkap pukat trawl dan pukat tarik dua. Makanya, kita meminta kepada polair tegas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap alat tangkap terlarang,” katanya, Selasa (22/1).

Diungkapkan tokoh nelayan ini, selama ini perairan Belawan sudah kondusif dengan ditegakkannya aturan tersebut, apabila terjadi pembiaran akan menimbulkan konflik horizontal antar nelayan.

“Kita cuma melakukan orasi, agar penegak hukum tegas. Karena, kami nelayan kecil sangat dirugikan beroperasinya nelayan modern menggunakan alat tangkap terlarang. Lihatlah, bibit ikan dan biota laut punah dibuat mereka,” kata Basir.

Untuk aksi yang akan mereka laksanakan, lanjut Basir, telah diajukan surat izin dengan tembusan ke DPRD Medan dan Diskanla Kota Medan. Rencananya, akan diikuti ribuan nelayan tradisional Belawan.

“Aksi kita memperjuangkan aspirasi masyarakat nelayan tradisional, semoga aksi yang kita gelar tidak ditunggangi pihak yang bertanggung jawab. Agar tidak terjadi yang tidak diinginkan selama aksi berlangsung,” cetus Basir.

Terpisah, Kasubdit Gakkum Ditpolair Polda Sumut, AKBP Nagari Siahaan mengatakan, pihaknya sudah menerima informasi soal demo tersebut dan tidak menghalangi nelayan untuk menyampaikan aspirasi.

“Kita selama ini sudah tegas untuk menindak dan mengawasi masalah alat tangkap terlarang, kalau mereka mau demo kita akan sambut dan menjelaskan di muka umum,” kata Nagari. (fac/ila)